Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri (HKI) meminta dibentuk badan kawasan industri nasional yang langsung berada di bawah Presiden dan memiliki otoritas penuh dalam mengatur kawasan.

"Norma dalam undang-undang yang kami usulkan, perlu dibentuk badan kawasan industri nasional," kata Wakil Ketua Umum HKI Indonesia Didik Prasetiyono saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU Kawasan Industri di DPR, Jakarta, Senin,

Pembentukan badan tersebut, menurut dia, diusulkan karena saat ini terdapat berbagai sektor yang terlibat dalam mengurusi kawasan industri, maka perlu badan yang mempunyai otoritas penuh dalam mengatur khusus di kawasan industri.

HKI menilai permasalahan yang dihadapi Kawasan Industri cukup pelik karena berbagai kementerian terlibat. Sehingga perlu melibatkan satu lembaga yang mensinkronkan peraturan pemerintah pusat, kementerian atau lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota.

"Badan baru tersebut sebagai lembaga nonkementerian yang dibentuk berdasarkan undang-undang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh presiden bertanggung jawab kepada presiden," ujar dia.

Menurut dia, HKI tidak ingin mengubah peraturan lingkungan hidup, peraturan tenaga kerja, serta peraturan lainnya untuk di luar kawasan industri.

Namun di dalam kawasan industri harus ada satu badan yang mengatur hal itu penting untuk memastikan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi penyelesaian hambatan lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pemangku, kepentingan lainnya.

"Jadi ada ruang yang kemudian mengatur konteks kawasan industri agar lebih mudah," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan pembentukan badan baru atau lembaga tidak mudah dan dipastikan akan menimbulkan kritik dari masyarakat.

"Bagaimana pembentukan badan ini tidak menambah birokrasi lagi. Mengapa tidak penguatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Kementerian Perindustrian, agar lebih efektif," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menekankan agar Rancangan Undang-undang (RUU) Kawasan Industri harus dapat mengharmonisasikan 24 regulasi terkait sehingga bisa mengatasi tumpah tindih peraturan.

"Mengapa hambatan investasi terjadi. Paling tidak ada 24 regulasi yang terkait dengan kawasan industri yang tersebar di berbagai kementerian lembaga," kata Wakil Ketua Umum HKI Indonesia Didik Prasetiyono di Jakarta, Senin, saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU Kawasan Industri.

Menurut dia, dalam undang-undang kawasan industri diperlukan harmonisasi, hal ini untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan kawasan industri.

Ia mengatakan terdapat sejumlah permasalahan yang terjadi di lingkungan kawasan industri dan itu perlu diperbaiki di antaranya soal pertanahan dan tata ruang, kemudian lingkungan hidup, infrastruktur dan fasilitas, ada juga keamanan dan lainnya.

Didik menjelaskan untuk permasalahan yang dihadapi terkait pertanahan dan tata ruang, sebagian besar disebabkan karena terjadi tumpang tindih pengaturan serta status lahan.

"Sudah berdiri pabrik tapi tanahnya masuk LSD (lahan sawah yang dilindungi) misalnya. Hal itu menyulitkan di lapangan terhadap pengaturan tata ruang dan status lahan," ujarnya.

Selain itu ada juga Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) itu tidak menjadi jaminan bagi pemanfaatan ruang dan perizinan lanjutan.

Karena meski sudah mempunyai PKKPR tetap mengurus detail pertanahan dan ini membutuhkan waktu yang terlalu panjang dan bisa mencapai 1,5 tahun.

"Waktu tunggu investor itu tidak bisa lama. Pengurusan pertahanan bisa 1,5 tahun lebih. Contohnya adalah tukar-menukar tanah kas desa (TKD) yang membutuhkan waktu kalau timelinenya itu dipenuhi normatif bisa 1,5 tahun lebih. Jadi lambat sekali dalam konteks menghambat investasi," katanya menambahkan.

Begitu juga permasalahan yang harus dihadapi terkait mekanisme persetujuan lingkungan, sebab belum semua mengakomodasi karakteristik kawasan industri sebagai pengolahan lingkungan yang terpadu.

Selain itu, infrastruktur dan fasilitas di dalam kawasan industri, tantangannya adalah di luar kawasan. Termasuk jalan, jembatan, dan saluran yang di luar kemampuan industri untuk memfasilitasi.

"Permasalahan yang dihadapi adalah tanggung jawab yang belum ada pembagian yang jelas antara pemerintah dan pengelola kawasan atau pemerintah setempat," ucapnya.

Didik menambahkan standar pengamanan belum diterapkan seragam di seluruh kawasan industri. Ada beberapa yang kemudian berbeda-beda. Koordinasi antara kawasan pemerintah daerah aparat keamanan masih menjadi tantangan.

Gangguan terhadap investasi di beberapa daerah cukup tinggi. Sehingga HKI mengusulkan penerapan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri.

"Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman kira-kira begitu," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri mengatur soal kepastian izin bagi investor yang akan mendirikan usahanya.

Selain soal banyaknya jenis perizinan seperti infrastruktur, lingkungan hidup hingga tata ruang, menurut dia, selama ini tidak ada waktu yang pasti terkait terbitnya izin tersebut bagi pelaku industri. Oleh karena itu, RUU tersebut perlu memastikan berapa lama waktu penerbitan izin itu.

"Ada investor yang ingin menginvestasi untuk bahan baku, 2 tahun izinnya enggak keluar, akhirnya dia hengkang lari ke negara lain. Nah, bagaimana? Apa yang kita harus proteksi di RUU ke depan ini," kata Evita di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan investor membutuhkan kepastian seluruh proses perizinan itu bisa selesai dengan waktu yang jelas, tidak hanya sekadar melalui sistem perizinan (online single submission/OSS).

Maka dari itu, dia pun mengusulkan RUU tersebut mengatur standar pelayanan atau service legal agreement (SLA) bagi seluruh proses perizinan di kawasan industri.

"Kalau kita RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan stakeholder terkait dan pelaku industri, kita turun ke lapangan, persoalan itu (perizinan) selalu muncul," ujar Evita.

Selain perizinan, dia pun menginginkan agar RUU itu juga memastikan keamanan di kawasan industri, terutama guna menghindari gangguan keamanan hingga pungutan-pungutan liar.

Dia mengatakan berbagai hambatan nonteknis itu kerap membuat kepercayaan investor menurun. Untuk itu, RUU Kawasan Industri juga perlu menjamin perlindungan investasi.

"Belum ada nih di draf RUU ini, jaminan perlindungan investasi bukan hanya mengatur keamanan kawasan secara administratif saja," kata Evita.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI telah menyerahkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri kepada Komisi VII.

Rancangan regulasi itu sendiri telah ditetapkan sebagai inisiatif DPR dan masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas.

Lantas, bagaimana gambaran naskah akademik dan draf RUU yang digadang-gadang menjadi solusi atas berbagai persoalan pengembangan kawasan industri yang selama ini menghambat realisasi investasi?

Kepala BKD DPR Bayu Dwi Anggono mengatakan, penyempurnaan RUU dilakukan dengan mengakomodasi masukan Komisi VII DPR yang kemudian dikelompokkan ke dalam 12 klaster pengaturan. Seluruh klaster tersebut diarahkan untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih pasti tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

"Kami sudah klaster menjadi 12 isu utama. Dari 12 masukan ini kami kemudian buat dalam matriks sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap materi, bagaimana tanggapan kami dan bagaimana tindak lanjut yang kami lakukan di dalam RUU," kata Bayu dalam paparannya, Selasa (23/6/2026).

Salah satu fokus utama adalah pemberian kemudahan dan dukungan bagi investasi. BKD menambahkan pengaturan mengenai hak guna bangunan (HGB) bagi kawasan industri yang masuk kategori investasi besar maupun Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dalam skema tersebut, kawasan industri dapat memperoleh HGB hingga 30 tahun dan diperpanjang paling lama 50 tahun sebagai bentuk kepastian bagi investor yang menanamkan modal jangka panjang.

Selain itu, RUU juga memperkuat kepastian hukum di bidang pertanahan dengan mengatur mekanisme perpanjangan HGB, pengelolaan lahan, hingga kewenangan pemerintah pusat maupun daerah untuk mencegah praktik spekulasi lahan di calon kawasan industri.

Pada sisi perizinan, BKD mengusulkan seluruh proses penyelenggaraan perizinan kawasan industri dilakukan melalui sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik sehingga proses investasi menjadi lebih cepat, sederhana, dan terukur.

Untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, BKD juga menawarkan tiga alternatif desain kelembagaan pengelola kawasan industri, yakni badan koordinatif lintas kementerian yang dipimpin presiden, badan di bawah kementerian, atau lembaga mandiri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Di samping memberikan kepastian bagi investor, RUU juga memasukkan berbagai ketentuan yang bertujuan menciptakan iklim investasi berkelanjutan. Pelaku usaha yang menerapkan industri hijau dan industri halal, misalnya, akan memperoleh insentif fiskal maupun nonfiskal dari pemerintah.

RUU juga mengatur pengembangan kawasan industri hijau sebagai salah satu tipe kawasan industri nasional sekaligus memperkuat pengawasan berbasis risiko dalam penyelenggaraan kawasan industri.

Kewajiban Memberdayakan Tenaga Kerja Lokal

Aspek sosial turut menjadi perhatian dalam naskah akademis dan draf RUU Kawasan Industri. BKD mengatur kewajiban perusahaan untuk mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai kompetensi yang dibutuhkan, memberdayakan masyarakat sekitar kawasan industri, serta memperluas pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) agar dapat masuk dalam rantai pasok industri nasional.

“Sebagai sebuah mandatoris, ketika sudah dilakukan pembangunan perangkat kerja industri, maka masyarakat atau perangkat kerja lokal itu diikutsertakan," sebut Bayu.

Apabila tenaga kerja lokal belum memenuhi kualifikasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha diwajibkan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, serta pemagangan untuk meningkatkan kompetensi mereka.

Selain itu, perusahaan kawasan industri juga diwajibkan melaksanakan program pengembangan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Pada aspek lingkungan, BKD mempertegas kewajiban perusahaan memiliki rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, termasuk memenuhi persyaratan pengelolaan limbah B3. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara insentif, pembekuan izin hingga pencabutan izin usaha.

Bayu menambahkan penyempurnaan substansi tersebut turut mengubah struktur RUU Kawasan Industri dari semula 15 bab menjadi 18 bab. Penambahan itu mencakup pengaturan mengenai rencana pembangunan kawasan industri nasional, infrastruktur, insentif, kelembagaan, pengembangan UMKM, hingga peran serta masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri mengarah pada penguatan perlindungan masyarakat di sekitar kawasan industri melalui kewajiban bagi perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal.

Ketua Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono mengatakan substansi tersebut dimasukkan ke dalam draf RUU sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan Komisi VII DPR agar masyarakat di sekitar kawasan industri memperoleh manfaat langsung dari investasi yang masuk.

Pada Pasal 27 di beleid tersebut mengatur bahwa pembangunan kawasan industri harus melibatkan masyarakat sekitar, termasuk dalam aspek ketenagakerjaan.

"Sebagai sebuah mandatori, ketika sudah dilakukan pembangunan perangkat kerja industri, maka masyarakat atau perangkat kerja lokal itu diikutsertakan," tutur Bayu dalam rapat panitia kerja (Panja) RUU Kawasan Industri bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Selain itu, perusahaan kawasan industri maupun perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan industri diwajibkan mengutamakan tenaga kerja lokal yang berdomisili di sekitar kawasan sesuai kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan.

Apabila kompetensi tenaga kerja lokal belum memenuhi kebutuhan industri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun pelaku usaha diwajibkan menyelenggarakan program peningkatan kapasitas.

"Ini jalan keluar ketika kemudian kualifikasinya belum kemudian terpenuhi," tutur Bayu.

Di sisi lain, DPR juga memperkuat ketentuan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui kewajiban perusahaan melaksanakan program pengembangan masyarakat (community development).

"Perusahaan kawasan industri wajib melaksanakan program-program pengembangan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Bayu.

RUU ini turut memperluas pengaturan mengenai pengembangan industri kecil dan menengah (IKM). Pengembangan IKM di kawasan industri diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat rantai pasok industri, sekaligus mendorong pelibatan masyarakat sekitar dalam aktivitas ekonomi kawasan industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri sebagai langkah konkret mengatasi hambatan investasi di sektor manufaktur.

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana menegaskan bahwa selama ini realisasi investasi terhambat oleh masalah birokrasi perizinan daerah dan keterbatasan lahan yang tak kunjung usai.

"Makanya kawasan industri sekarang mendesak RUU Kawasan Industri. Kita desak itu RUU kawasan industri ini kita percepat, supaya tahun ini clean," ujar Ma’ruf saat ditemui di Kantor HKI, Rabu (20/5/2026).

Menurut Ma’ruf, keberhasilan menarik investor global bakal ditentukan oleh kecepatan pelayanan pengurusan perizinan baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah.

Di tengah perancangan UU tersebut, HKI menilai pembentukan satuan tugas percepatan investasi yang lebih agresif juga diperlukan agar ekspansi industri tidak lagi terganjal regulasi yang tumpang tindih.

“Ini kan masalah klasik. Dari tahun ke tahun, dari rezim ganti ya itu terus masalahnya. Nah, sekarang ini kondisinya kan semakin, gimana ya, semakin parah. Makanya butuh satgas percepatan investasi itu,” pungkasnya.

Sebagai informasi, hingga saat ini pengelolaan Dan pengembangan kawasan industri belum memiliki payung hukum khusus. Regulasi yang ada masih tersebar di beberapa aturan, di antaranya UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya.

Pada kesempatan berbeda, Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana menjelaskan ketiadaan UU khusus ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi pusat-daerah, dan belum adanya harmonisasi standar tata kelola kawasan industri secara nasional.

RUU Kawasan Industri, menurut Ilham, akan menjadi payung hukum nasional yang mampu memberikan kepastian hukum bagi investor, pemerintah daerah, dan masyarakat terdampak.

Dia juga menekankan bahwa UU ini bukan semata untuk mempermudah investasi, tetapi juga untuk menjamin hak-hak sosial dan ekologis masyarakat sekitar.

“Kita tidak boleh melihat kawasan industri hanya sebagai lahan ekonomi. Di sana ada lingkungan hidup, masyarakat adat, nelayan, petani, bahkan ekosistem pesisir yang harus dilindungi,” ujarnya dalam keterangan resmi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri yang diinisiasi DPR RI. Regulasi ini diproyeksikan memberi kepastian hukum sekaligus menjawab berbagai persoalan struktural yang selama ini menghambat optimalisasi kawasan industri sebagai penggerak ekonomi nasional.

Percepatan RUU Kawasan Industri dinilai strategis di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan memperkuat daya saing industri nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, substansi RUU disusun untuk merespons persoalan mendasar yang dihadapi pengelola kawasan industri di lapangan.

“Dalam hasil rapat kami, terdapat delapan pengelompokan masalah yang kami harapkan bisa terjawab dalam undang-undang kawasan industri. Mudah-mudahan bisa diketok DPR secepatnya,” kata Agus di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Kawasan industri selama ini memegang peran sentral dalam transformasi industri nasional. Fungsinya berkembang dari sekadar penyedia lahan menjadi ekosistem terintegrasi yang menopang hilirisasi, peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan daya saing industri di tingkat global.

Data Kemenperin mencatat, hingga kini terdapat 175 kawasan industri yang telah mengantongi Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dengan total luas 98.235,5 hektare. Tingkat okupansi kawasan industri berada di kisaran 58,19 persen, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto nasional sebesar 9,44 persen pada triwulan III 2025 dan andil terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,67 persen.

Dalam lima tahun terakhir, jumlah kawasan industri bertambah 57 kawasan atau tumbuh 48,3 persen. Sebanyak 11.970 perusahaan industri beroperasi di dalam kawasan industri dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 2,35 juta orang serta total investasi mencapai Rp6.744,5 triliun.

Menperin menegaskan kawasan industri kini berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi nasional. “Kawasan industri telah bertransformasi menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi melalui penguatan hilirisasi, peningkatan nilai tambah, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan,” ujar Agus.

Peran kawasan industri juga berkaitan erat dengan upaya menarik investasi industri berkualitas dan berkelanjutan. Pemerintah memandang kolaborasi dengan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) sebagai representasi pengelola kawasan industri penting untuk memastikan kebijakan berjalan efektif di lapangan.

Agus menilai HKI memiliki posisi strategis dalam perumusan kebijakan sektor kawasan industri. “Kami memandang HKI sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan agar peran kawasan industri dalam misi industrialisasi nasional dapat optimal dan kebijakan berjalan efektif,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri (HKI) menyoroti berbagai hambatan yang membayangi ekspansi kawasan industri nasional di tengah ambisi pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana menegaskan bahwa kendala perizinan di tingkat daerah menjadi tantangan utama yang kerap mengganjal realisasi investasi.