REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelemahan nilai tukar rupiah sering memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Namun, dampak pergerakan kurs terhadap sektor perbankan tidak selalu terjadi secara langsung karena industri perbankan memiliki sejumlah instrumen untuk menjaga ketahanan menghadapi gejolak pasar.

Nilai tukar rupiah kembali mendekati level Rp18.000 per dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 9 poin atau 0,05 persen ke posisi Rp 17.943 per dolar AS pada perdagangan Kamis (25/6/2026).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan terus memantau dampak ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global yang memengaruhi pasar keuangan dan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia. Pengawasan dilakukan secara rutin, termasuk melalui stress test untuk mengukur ketahanan sektor perbankan terhadap berbagai skenario risiko.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, hingga saat ini pelemahan rupiah belum memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap stabilitas sistem jasa keuangan.

"Untuk saat ini, pelemahan rupiah belum berdampak langsung dan signifikan terhadap stabilitas sistem jasa keuangan. Khusus di sektor perbankan, kondisi ini antara lain ditopang oleh Posisi Devisa Neto (PDN) yang rendah dan berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan," ujar Dian.

Posisi Devisa Neto merupakan salah satu indikator yang menunjukkan seberapa besar eksposur bank terhadap risiko perubahan nilai tukar. Per April 2026, PDN perbankan tercatat sebesar 1,63 persen, jauh di bawah batas maksimal 20 persen yang ditetapkan regulator.

Selain risiko nilai tukar, kualitas kredit perbankan juga menjadi perhatian ketika rupiah melemah. Pelemahan kurs berpotensi meningkatkan beban perusahaan yang memiliki utang atau kebutuhan impor dalam dolar AS. Jika kondisi tersebut berlangsung lama, kemampuan bayar debitur dapat tertekan dan berisiko meningkatkan kredit bermasalah.

Meski demikian, OJK mencatat rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) masih terjaga pada level 2,17 persen. Sementara itu, cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) terhadap NPL tercatat sebesar 165,35 persen yang dinilai masih memadai untuk mengantisipasi potensi peningkatan risiko kredit.

Dari sisi likuiditas, kondisi perbankan juga masih tergolong kuat. Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK), Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD), Loan to Deposit Ratio (LDR), serta Liquidity Coverage Ratio (LCR) masih berada di atas ketentuan minimum yang berlaku.

Menurut Dian, OJK secara berkala melakukan stress test dengan memasukkan skenario pelemahan nilai tukar rupiah untuk mengukur ketahanan industri perbankan. Hasil pengujian menunjukkan sektor perbankan masih mampu menghadapi tekanan yang berasal dari pergerakan kurs.

Pelemahan rupiah juga memiliki dampak yang berbeda antara bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Karena fokus pada penghimpunan dana dan penyaluran kredit dalam rupiah, BPR tidak memiliki eksposur langsung terhadap transaksi valuta asing.

Meski begitu, BPR tetap dapat terdampak secara tidak langsung. Risiko tersebut muncul apabila debitur UMKM mengalami kenaikan biaya produksi akibat mahalnya bahan baku impor atau menghadapi penurunan daya beli masyarakat akibat tekanan inflasi.

Karena itu, OJK meminta perbankan dan BPR meningkatkan pemantauan terhadap debitur yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar serta memperkuat sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi penurunan kualitas kredit lebih cepat.

Di tengah ketidakpastian global, OJK menilai permodalan perbankan masih menjadi bantalan utama dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Per April 2026, rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan tercatat sebesar 23,97 persen, menunjukkan kemampuan industri perbankan dalam menyerap risiko masih berada pada level yang kuat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan tidak terdapat indikasi penarikan dana besar-besaran dari perbankan atau money rush di tengah anjloknya nilai tukar rupiah ke level Rp18 ribu per dolar AS.

Amblasnya rupiah juga disebut memicu ramainya aktivitas penukaran valuta asing (valas) di sejumlah money changer.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan kondisi sistem perbankan nasional masih stabil dan tidak menunjukkan tanda-tanda rush yang biasanya dipicu oleh hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

"Kami memandang saat ini tidak terdapat potensi bank rush (money rush) karena situasi politik, keamanan, dan ekonomi Indonesia masih kondusif," kata Dian dalam konferensi pers RDKB Mei 2026, Jumat (5/6).

Menurut Dian, bank rush pada umumnya terjadi akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Karena itu, menjaga kepercayaan publik menjadi hal yang penting dilakukan oleh industri perbankan.

"Bank rush pada umumnya diakibatkan oleh isu kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan," tutur dia.

"Sehingga upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat itu harus senantiasa dilakukan oleh management bank antara lain dengan menjaga kinerja bank tetap baik, implementasi prudential banking atau prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank serta melaksanakan manajemen risiko secara aktif dalam setiap lini bisnisnya," lanjut Dian.

Pernyataan OJK muncul di tengah ramainya perhatian publik terhadap pelemahan rupiah. Aktivitas penukaran valuta asing di beberapa gerai money changer di Jakarta terlihat meningkat setelah nilai tukar rupiah menyentuh level Rp18 ribuan per dolar AS pada beberapa hari terakhir.

Sejumlah warga terlihat mengantre untuk melakukan transaksi valas. Pelemahan tersebut membuat rupiah menjadi salah satu mata uang dengan penurunan terdalam di Asia sejak awal tahun.

Dian mengakui pelemahan rupiah secara teori dapat memberikan tekanan terhadap perekonomian, terutama melalui kenaikan harga barang impor dan biaya produksi yang bergantung pada bahan baku dari luar negeri.

"Kami juga menyadari bahwa secara teoritis pelemahan nilai rupiah berdampak pada naiknya harga-harga barang impor atau import inflations, menurunkan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga barang dan membebani fiskal antara lain karena subsidi pemerintah masih cukup besar," katanya.

Menurut dia, sektor yang berpotensi terdampak antara lain bahan bakar minyak (BBM), listrik, pupuk, bahan baku impor, hingga barang modal yang memiliki kandungan impor tinggi.

Namun demikian, Dian menilai pelemahan rupiah juga memiliki sisi positif karena dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global.

"Di sisi lain juga pelemahan rupiah bisa membuat produk ekspor di Indonesia lebih murah dan lebih bersaing di pasar global serta membuat Indonesia menjadi semakin menarik sebagai salah satu tujuan bagi wisatawan mancanegara," ujarnya.

OJK menyebut eksposur perbankan terhadap risiko nilai tukar masih berada pada level yang aman. Hal itu tercermin dari rasio posisi devisa neti (PDN) yang jauh di bawah ambang batas maksimum.

"Pada April 2026, PDN tercatat sebesar 1,63 persen dengan posisi long. Ini menunjukkan bahwa eksposur langsung perbankan terhadap risiko nilai tukar itu relatif terjaga dan terkendali," kata Dian.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat dampak langsung pelemahan rupiah terhadap stabilitas sektor perbankan masih relatif terbatas.

Meski demikian, OJK tetap mewaspadai risiko lanjutan apabila pelemahan rupiah berlangsung dalam waktu yang panjang. Kondisi itu berpotensi menekan kemampuan bayar debitur yang memiliki kewajiban dalam valuta asing dan pada akhirnya meningkatkan risiko kredit perbankan.

Karena itu, OJK meminta bank memastikan kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dan menjaga ketahanan modal agar tetap kuat menghadapi berbagai potensi risiko.

Dian mengatakan OJK terus melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pergerakan nilai tukar serta dampaknya terhadap industri perbankan.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, OJK juga meningkatkan fokus pengawasan individual terhadap bank-bank yang dinilai memiliki kerentanan tertentu.

Selain itu, OJK secara rutin melakukan stress test untuk mengukur ketahanan sektor perbankan menghadapi berbagai skenario tekanan makroekonomi, termasuk pelemahan rupiah.

"Berdasarkan hasil stress test tersebut sektor perbankan dinilai masih mampu untuk menghadapi potensi tegangan yang timbul dari pelemahan rupiah," ujarnya.

OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah dinamika global dan domestik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan memblokir 33.836 rekening yang terindikasi terkait aktivitas judi online (judol).

Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya pemberantasan judi online yang dinilai berdampak luas terhadap perekonomian dan sektor keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pemblokiran rekening dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI, OJK telah meminta perbankan melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) dan atau pemblokiran terhadap kurang lebih sebesar 33.836 rekening yang terindikasi judi online," kata Dian dalam konferensi pers RDKB Mei 2026, Jumat (5/6).

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan laporan sebelumnya, yang tercatat sebanyak 33.252 rekening.

Selain meminta pemblokiran rekening, OJK juga menginstruksikan perbankan untuk melakukan EDD atau pemeriksaan lebih mendalam terhadap rekening-rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online.

Di tengah upaya pemberantasan judi online, OJK mencatat kinerja industri perbankan masih menunjukkan pertumbuhan positif pada April 2026.

Penyaluran kredit perbankan tumbuh 9,98 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp8.755 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit pada Maret 2026 yang mencapai 9,49 persen.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 19,48 persen. Sementara berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh paling tinggi yakni 15,51 persen.

Di sisi lain, kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai menunjukkan perbaikan dengan tumbuh 0,16 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 0,12 persen pada Maret 2026.

Ditinjau dari kepemilikan bank, kredit bank BUMN mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 14,35 persen.

OJK juga mencatat dana pihak ketiga (DPK) perbankan mencapai Rp10.077 triliun pada April 2026 atau tumbuh 11,39 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan DPK ditopang oleh kenaikan giro sebesar 16,99 persen, deposito 8,65 persen, dan tabungan 9 persen secara tahunan.

Dari sisi likuiditas, kondisi industri perbankan dinilai masih memadai. Rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) tercatat sebesar 111,13 persen dan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 25,39 persen.

Kedua rasio tersebut masih jauh di atas ambang batas minimum masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. Selain itu, liquidity coverage ratio (LCR) tercatat berada di level 192,37 persen. Menurut Dian, kualitas kredit perbankan hingga April 2026 masih terjaga.

Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross tercatat sebesar 2,17 persen, sementara NPL net berada di level 0,84 persen. Sementara itu, loan at risk (LAR) turun menjadi 8,82 persen dari sebelumnya 8,94 persen pada Maret 2026.

Dari sisi profitabilitas, return on assets (ROA) industri perbankan tercatat sebesar 2,46 persen. Adapun rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) berada di level 23,97 persen setelah memperhitungkan pembagian dividen.

"Menandakan ketahanan permodalan perbankan yang kuat sebagai buffer mitigasi risiko yang memadai," ujar Dian.

[Gambas:Youtube]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap sebanyak 57 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) mendapat lampu hijau untuk melakukan konsolidasi menjadi 18 entitas hingga akhir April 2026.

Langkah itu ditempuh untuk memperkuat ketahanan industri di tengah tantangan ekonomi dan persaingan sektor perbankan yang semakin ketat.

Dalam keterangan resminya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan konsolidasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat struktur industri BPR dan BPRS agar mampu menghadapi dinamika ekonomi serta tuntutan industri jasa keuangan.

"Sampai dengan akhir April 2026, sebanyak 57 BPR dan BPRS telah disetujui untuk konsolidasi menjadi 18 BPR dan BPRS serta lebih dari 200 BPR dan BPRS masih dalam proses perizinan penggabungan atau peleburan di OJK," ujar Dian, Selasa (2/6).

Selain konsolidasi, OJK juga terus mendorong pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar bagi BPR dan BPRS.

Menurut Dian, sebagian besar pelaku industri telah memenuhi ketentuan tersebut, sementara sisanya melakukan berbagai aksi korporasi, mulai dari penambahan modal hingga merger.

Dian menilai penguatan permodalan dan konsolidasi diperlukan agar industri BPR dan BPRS memiliki daya tahan lebih baik menghadapi gejolak ekonomi sekaligus meningkatkan kapasitas dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dan UMKM.

Hingga Maret 2026, total aset industri BPR dan BPRS tercatat Rp236,69 triliun atau tumbuh 3,70 persen secara tahunan. Penyaluran kredit dan pembiayaan naik 2,83 persen menjadi Rp176,96 triliun, sementara dana pihak ketiga (DPK) meningkat 3,16 persen menjadi Rp165,49 triliun.

Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (CAR) agregat industri tercatat sebesar 27,20 persen atau jauh di atas ketentuan minimum regulator.

Lebih lanjut, OJK mendorong sinergi BPR dan BPRS dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD), khususnya untuk BPR dan BPRS milik pemerintah daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pembiayaan sektor mikro dan meningkatkan kualitas tata kelola industri perbankan daerah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan tren penurunan suku bunga kredit perbankan masih akan berlanjut seiring turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) dan membaiknya struktur pendanaan industri perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,76 persen. Angka itu turun dibandingkan Februari 2026 sebesar 8,80 persen dan Maret 2025 sebesar 9,20 persen.

"Penurunan suku bunga kredit terutama terjadi pada kredit produktif, baik Kredit Modal Kerja maupun Kredit Investasi, sejalan dengan penurunan biaya dana dan kebijakan penurunan BI Rate dalam setahun terakhir," kata Dian dalam keterangan resmi, Jumat (8/5).

Ia menjelaskan penurunan BI Rate dari 5,75 persen pada Maret 2025 menjadi 4,75 persen pada Maret 2026 turut mendorong penurunan rata-rata tertimbang suku bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) rupiah menjadi 2,66 persen.

Meski demikian, Dian menilai transmisi penurunan BI Rate terhadap bunga kredit membutuhkan waktu. Oleh karena itu, suku bunga kredit diperkirakan masih berada dalam tren menurun. OJK juga meminta perbankan menyesuaikan suku bunga kredit secara bertahap dengan tetap menjaga kesehatan rasio keuangan.

"OJK terus mengimbau perbankan agar secara bertahap menyesuaikan tingkat suku bunga kredit dengan tetap memperhatikan kondisi pasar dan menjaga rasio keuangan yang sehat," katanya.

Di tengah tren penurunan bunga kredit, OJK menilai likuiditas perbankan nasional masih memadai untuk mendukung pembiayaan sektor riil.

Sementara itu, posisi undisbursed loan atau fasilitas pinjaman yang telah disetujui bank namun belum ditarik debitur tercatat sebesar Rp2.527,46 triliun pada Maret 2026, meningkat 7,35 persen dibandingkan Maret 2025 sebesar Rp2.354,50 triliun.

Meski naik secara nominal, persentase undisbursed loan terhadap total kredit turun dari 29,77 persen menjadi 29,19 persen.

"Hal ini menunjukkan perbankan nasional masih memiliki ruang yang cukup untuk mendukung pembiayaan produktif dan mendorong pertumbuhan sektor riil," ujar Dian.

Di sisi lain, OJK menilai prospek ekonomi domestik masih berada di zona optimistis, yang dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Maret 2026 sebesar 122,89 dan PMI manufaktur Indonesia yang tetap ekspansif di level 50,1.

"Indikator tersebut menunjukkan konsumsi rumah tangga dan aktivitas manufaktur nasional masih terjaga dengan baik sehingga dapat mendukung pertumbuhan kredit perbankan ke depan," katanya.

OJK juga menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap perbankan di tengah volatilitas ekonomi global dan pelemahan rupiah.

"Perbankan perlu melakukan identifikasi risiko secara dini dan menyiapkan langkah mitigasi yang tepat dan terukur," ujar Dian.

[Gambas:Youtube]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan agar pengajuan sertifikat halal turut disertai kewajiban penggunaan layanan keuangan syariah dalam kegiatan bisnisnya.

Usulan itu bertujuan memperkuat integrasi antara industri halal dan sektor keuangan syariah.

Kepala Departemen Pengaturan & Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah OJK Ayahandayani mengatakan saat ini sertifikasi halal belum mewajibkan pelaku usaha menggunakan layanan keuangan syariah.

Menurut dia, kondisi tersebut membuka ruang untuk mendorong keterkaitan antara ekosistem industri halal dengan pembiayaan syariah agar rantai bisnisnya lebih terintegrasi.

"Nah, ini bisa menjadi suatu ruang bagaimana supaya dalam hal sertifikasi halal itu, nanti bisa juga berapa persen mereka juga harus memiliki ataupun menggunakan lembaga jasa keuangan syariah," ujar Ayahandayani saat berbicara dalam acara CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah di Gedung Transmedia, Jakarta, Kamis (9/4).

Dalam acara sama, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mengungkap literasi keuangan syariah Indonesia sudah dalam angka yang membaik, tetapi tingkat inklusinya masih tergolong rendah.

Mengacu pada data OJK, Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat mengatakan tingkat literasi keuangan syariah Indonesia mencapai 43 persen.

Ia juga menyampaikan indeks literasi ekonomi syariah berdasarkan data Bank Indonesia berada di level 50,18 persen.

Meski demikian, Emir menuturkan tingkat inklusi keuangan syariah dari angka literasi 43 persen tersebut masih rendah, yakni sekitar 13 persen.

"Berarti kan di sini masih ada gap antara literasi dan juga inklusi," kata Emir.

Menurut Emir, rendahnya inklusi disebabkan belum optimalnya integrasi antara keuangan syariah dan industri halal.

Padahal, ekosistem yang terintegrasi seharusnya terjadi ketika industri halal dibiayai menggunakan keuangan syariah.

"Keuangan syariahnya bisa membiayai yang halal. Itu yang perlu kita arahkan kembali,"ujar Emir.

CNN Indonesia menggelar CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah dengan tema 'Menjaga Kehalalan Praktik Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia' pada hari ini, Kamis (9/4).

Forum tersebut digelar di Studio 2 CNN Indonesia , Gedung Transmedia Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A Jakarta 12790 pada pukul 10.00-12.30.

Sejumlah narasumber yang berbicara di forum tersebut antara lain K.H. Ma'ruf Amin yang merupakan Bapak Ekonomi Syariah dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

Selain Ma'ruf Amin, pembicara lainnya adalah Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Dadang Muljawan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, serta Wakil ketua Dewan Syariah Nasional Solahuddin Al Ayubi.

[Gambas:Youtube]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit perbankan tumbuh sebesar 9,37 persen year-on-year (yoy) atau secara tahunan pada Februari 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae kinerja intermediasi perbankan masih tetap tumbuh positif dengan profil risiko yang tetap terjaga mencapai Rp8,56 triliun.

"Pada Februari 2026, kredit tumbuh sebesar 9,37 persen year-on-year (yoy) menjadi sebesar Rp8,559 triliun," ujar Dian dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026 secara daring, Senin (6/4).

Berdasarkan jenis penggunaan, Dian menjelaskan kredit investasi tumbuh tertinggi sebesar 20,72 persen yoy. Sementara, berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh tertinggi sebesar 14,74 persen yoy.

Ia juga menambahkan ditinjau dari kepemilikan, kredit bank BUMN tumbuh paling tinggi sebesar 12,78 persen yoy. Kemudian, dana pihak ketiga atau DPK tumbuh sebesar 13,18 persen yoy menjadi sebesar Rp10,10 triliun.

"Dengan giro, deposito, dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 18,56 persen, 13 persen, dan 8,12 persen year on year (yoy)," terangnya.

Lebih lanjut, Dian juga menerangkan rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) tumbuh sebesar 121,29 persen yoy, sedangkan alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 27,4 persen yoy. Angka tersebut dinilai masih di atas ambang batas masing-masing.

"Dan masih di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen," pungkas Dian.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyebut tren bunga kredit telah turun ke kisaran 8 persen dari sebelumnya sempat berada di atas 9 persen.

Dengan penurunan itu, ia menepis anggapan suku bunga kredit perbankan masih berada di level tinggi.

"Sekarang sudah turun. Sudah cukup lumayan signifikan. Sudah mendekati 8 persen. Sebelumnya masih di atas 9 (persen)," kata Dian usai acara The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF) di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), suku bunga kredit tercatat turun sekitar 40 basis poin (bps), dari 9,20 persen pada awal 2025 menjadi 8,80 persen pada Januari 2026.

Menurut Dian, penurunan tersebut merupakan sinyal positif bagi sektor perbankan dan perekonomian.

Salah satu faktor yang berkontribusi adalah penempatan dana sebesar Rp200 triliun oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke sistem perbankan. Pemerintah juga memperpanjang masa penempatan dana tersebut hingga September 2026 mendatang.

"Itu (SAL) menambah likuiditas sudah pasti, dan juga men-drag down tingkat suku bunga. Karena kalau misalnya likuiditas semakin banyak itu tentu persaingan dana itu kemudian menjadi lebih turun," ujarnya.

Selain itu, pemerintah disebut tidak lagi mendorong praktik pemberian suku bunga khusus (special rate). Bahkan, lembaga pemerintah maupun BUMN yang selama ini melakukan negosiasi tingkat bunga diminta untuk menekan praktik tersebut.

Menurut Dian, langkah itu penting untuk menciptakan struktur suku bunga yang lebih sehat dan berkeadilan. Dengan efisiensi biaya dana perbankan, suku bunga kredit kepada nasabah berpotensi ikut turun.

Ia menambahkan, penurunan bunga kredit diharapkan bisa mendorong permintaan pinjaman, baik untuk konsumsi maupun kegiatan usaha, sehingga mampu menggerakkan perekonomian.

"Kalau bunga kredit ke nasabah itu akan turun, tentu ini akan meng-encourage (mendorong) orang untuk melakukan pinjaman untuk konsumsi, untuk macam-macam lah, sehingga perekonomian akan semakin menggeliat," tutup Dian.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk Working Group on Climate Financing sebagai langkah konkret mengarahkan pembiayaan perbankan ke agenda pembangunan berkelanjutan dan target net zero emission 2060.

Kelompok kerja ini dibentuk untuk memperkuat kolaborasi antara regulator, industri jasa keuangan, dan pemerintah dalam mendorong transisi ekonomi rendah karbon.

Pjs Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan inisiatif tersebut merupakan bagian dari komitmen OJK menyelaraskan sistem keuangan nasional dengan kebijakan iklim dan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Indonesia, kata dia, telah berkomitmen mencapai net zero emission paling lambat 2060 atau bahkan lebih cepat, sejalan dengan Kesepakatan Paris (Paris Agreement).

"Sustainable finance merupakan bagian integral dari transformasi ekonomi nasional dan penguatan ketahanan sistem keuangan," ujar Friderica dalam acara The 2nd Indonesia Climate Banking Forum, Kamis (26/2).

Menurut Friderica, OJK telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mendukung agenda tersebut, termasuk POJK 51/2017 tentang kewajiban laporan keberlanjutan dan POJK 17/2023 mengenai integrasi risiko iklim dalam tata kelola serta manajemen risiko bank.

Selain itu, OJK juga meluncurkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan 3.0 dan mendorong pengembangan Bursa Karbon Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menambahkan pembentukan Working Group on Climate Financing menjadi salah satu program strategis untuk memastikan industri perbankan konsisten mendukung pembiayaan hijau.

Kelompok kerja tersebut akan menjadi forum koordinasi untuk mengarahkan pembiayaan ke sektor-sektor yang masuk dalam kategori sustainable finance.

"Ini adalah salah satu kelompok kerja yang nanti akan sangat bermanfaat buat kita, bagaimana Otoritas bekerja sama dengan industri dan pemerintah untuk mengarahkan pembiayaan kita ke masyarakat yang terkait dengan sustainable finance," kata Dian.

Ia menjelaskan, implementasi taksonomi keuangan berkelanjutan akan diperkuat secara operasional di sistem perbankan. OJK juga akan mendorong diskusi intensif dengan industri untuk memastikan kebijakan pembiayaan hijau berjalan efektif.

Selain pembentukan working group, OJK juga memperkenalkan Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA) untuk mengukur eksposur bank terhadap risiko perubahan iklim.

Namun, fokus utama saat ini adalah memastikan arah pembiayaan perbankan selaras dengan agenda transisi nasional.

Dian menegaskan kebijakan sustainable finance kini tidak lagi terpisah dari kerangka prudensial. Integrasi risiko iklim telah masuk dalam aspek governance, manajemen risiko, hingga strategi bisnis bank.

"Bahwa memang secara umum bisa dikatakan bahwa perbankan kita itu telah siap menghadapi berbagai kemungkinan resiko. Kalaupun dalam worst case scenario itu, di dalam konteks pembiayaan ke depan itu kita tidak akan mengalami kerugian yang signifikan," pungkasnya.

Mereka itu yang namanya pebisnis itu akan melihat peluang

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menilai fenomena undisbursed loan atau dana kredit menganggur yang banyak tercatat di bank swasta merupakan hal yang lazim dalam siklus bisnis perbankan.

Menurutnya, kondisi tersebut kerap terjadi secara berulang dari tahun ke tahun. Sebab, debitur yang telah menandatangani fasilitas kredit biasanya sudah memiliki rencana ekspansi. Namun, realisasi penarikan dana masih bergantung pada perhitungan bisnis serta pembacaan terhadap situasi ekonomi.

“Ya kalau melihat itu sih kalau saya lihat itu kan sesuatu yang memang normal ya dari tahun-tahun. Mereka itu yang namanya pebisnis itu akan melihat peluang kan gitu,” ujarnya usai acara The 2nd Indonesia Climate Banking Forum di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), jumlah undisbursed loan tercatat mencapai Rp2.506,47 triliun per Januari 2026.

Dian menjelaskan bahwa keputusan penarikan kredit sebenarnya sangat dipengaruhi oleh iklim usaha, prospek investasi, serta dinamika global dan domestik. Karena itu, besarnya undisbursed loan tidak serta-merta mencerminkan lemahnya permintaan kredit, melainkan bagian dari strategi bisnis debitur dalam mengelola ekspansi.

Lebih lanjut, Dian menyampaikan OJK mencatat peningkatan kredit yang cukup signifikan pada bulan lalu, terutama pada segmen korporasi.

BI mencatat pertumbuhan kredit sebesar 9,96 persen secara tahunan (yoy) pada Januari 2026. Sementara pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 13,5 persen (yoy).

Adapun untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Dian menilai masih diperlukan dorongan lanjutan agar pertumbuhannya lebih optimal.

“Jadi, memang kita melihat ya bulan yang lalu itu peningkatan cukup signifikan terutama di corporate juga. Yang namanya UMKM masih harus kita usahakan terus ya. Tetapi ini tentu bukan sesuatu yang mustahil,” katanya.

Ke depan, otoritas berharap perbaikan kondisi global dan domestik dapat mendorong penyaluran kredit menjadi lebih ekspansif. Sejumlah strategi yang telah disiapkan regulator diharapkan mulai memberikan dampak dalam beberapa bulan mendatang.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memperpanjang penempatan dana Rp200 triliun di perbankan.

Kebijakan tersebut dinilai akan memperkuat likuiditas sekaligus mendorong penurunan suku bunga kredit.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menilai perpanjangan penempatan dana itu berdampak positif bagi industri perbankan. Menurutnya, tambahan likuiditas akan menekan persaingan dana di pasar.

"Sebetulnya itu positif dalam pengertian begini, itu menambah likuiditas sudah pasti, dan drag down tingkat suku bunga. Nah, ini juga penting, karena kalau misalnya likuiditas itu semakin banyak, tentu persaingan dana itu kemudian menjadi lebih turun," ujar Dian di Hotel Mandarin Oriental, Kamis (26/2).

Ia menjelaskan, dengan likuiditas yang memadai, bank tidak perlu lagi menawarkan suku bunga khusus atau special rate untuk menarik dana masyarakat. Secara agregat, tren biaya dana (cost of fund) perbankan disebut sudah mengalami penurunan.

"Bank-bank itu kan tidak perlu nanti untuk menegosiasi dengan special rate misalnya. Sekarang turun tuh rata-rata, pendanaannya turun, rate-nya juga turun sebenarnya, secara agregat ya sudah turun," jelasnya.

Dian juga menilai durasi penempatan dana selama enam bulan sebelumnya belum cukup untuk mendorong pembiayaan secara optimal.

Ia menyebut, pembiayaan termasuk untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membutuhkan waktu lebih panjang agar berdampak signifikan.

"Di pertama kali saya juga bertemu dengan Menteri Keuangan, bahwa tentu 6 bulan tidak cukup. Karena saya kira tidak ada pembiayaan, termasuk pembiayaan ke UMKM tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu 6 bulan. Oleh karena itu saya menyambut baik perpanjangan ini," jelasnya.

Dengan perpanjangan tersebut, OJK berharap biaya kredit dapat semakin kompetitif sehingga mendorong penyaluran pembiayaan ke sektor riil, terutama UMKM.

"Tentu saja kalau pembiayaan nanti kredit itu semakin murah, harapannya tentu saja kita akan mencoba untuk mendongkrak UMKM tahun ini," ujarnya.

Purbaya sebelumnya memastikan pemerintah memperpanjang penempatan dana Rp200 triliun di perbankan selama enam bulan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga likuiditas perbankan agar tetap stabil.

Dengan perpanjangan itu, tambahan dana Rp200 triliun yang jatuh tempo pada 13 Maret 2026 akan langsung diperpanjang hingga September. Dengan demikian, bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas akibat penarikan dana pemerintah.

kalau kita lihat tanda-tandanya kemarin di bulan lalu itu jelas kenaikan kredit cukup lumayan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menilai perpanjangan periode penempatan dana pemerintah Rp200 triliun di perbankan selama enam bulan ke depan bisa mendorong pertumbuhan kredit hingga dua digit.

Kas saldo anggaran lebih (SAL) yang ditempatkan hingga September 2026 itu dinilai memperkuat likuiditas perbankan sekaligus menekan tingkat suku bunga.

“Harapan kita kan target POJK di atas 10 persen, ya 10-12 (persen) ya kira-kira. Dan kalau kita lihat tanda-tandanya kemarin di bulan lalu itu jelas kenaikan kredit cukup lumayan,” kata Dian usai acara The 2 Indonesia Climate Banking Forum di Jakarta, Kamis.

Dalam hal ini, peningkatan keyakinan konsumen turut mendorong permintaan kredit, terutama dari sektor UMKM.

“Intinya bahwa itu sudah ada sedikit spike, dan ini harapan kita adalah dengan keyakinan konsumen yang semakin meningkat nanti mudah-mudahan juga mendorong UMKM untuk bergerak lagi,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, pertumbuhan kredit tercatat sebesar 9,96 persen secara tahunan (yoy) pada Januari 2026. Sementara pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 13,5 persen dan pertumbuhan uang primer (M0) sebesar 11,7 persen per Februari 2026.

Dian menjelaskan, sebenarnya pembiayaan perbankan, khususnya ke sektor UMKM, tidak cukup berjalan optimal hanya dalam waktu enam bulan karena proyek pembiayaan umumnya bersifat tahunan.

Karena itu, perpanjangan kebijakan dinilai memberi ruang yang lebih memadai bagi perbankan untuk menyalurkan kredit, khususnya ke sektor UMKM.

Di samping itu, dirinya mengakui bahwa permintaan kredit sempat melemah. Namun, kondisi tersebut juga dipengaruhi langkah perbankan melakukan pembersihan neraca (balance sheet), termasuk penghapusbukuan kredit bermasalah. Setelah proses tersebut rampung, kinerja intermediasi dinilai berpeluang kembali menguat.

"Di pertama kali saya juga bertemu dengan Menteri Keuangan, tentu enam bulan tidak cukup. Saya kira tidak ada pembiayaan, termasuk pembiayaan ke UMKM tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu enam bulan. Proyek itu pasti tahunan," tuturnya.

Adapun diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan memperpanjang penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di perbankan hingga September 2026.

Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026, Senin (24/2), Purbaya mengatakan dana yang jatuh tempo pada 13 Maret 2026 akan langsung diperpanjang enam bulan sehingga bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas.

Sejak penempatan awal pada September 2025 hingga Januari 2026, kebijakan tersebut turut mendorong penurunan suku bunga. Suku bunga deposito tenor enam bulan turun menjadi 4,73 persen pada Januari 2026 dari 5,03 persen pada November 2025.

Sementara suku bunga kredit turun menjadi 8,80 persen pada Januari 2026 dari 9,20 persen pada Januari tahun sebelumnya.

"Penempatan Rp200 triliun saat jatuh tempo pada 13 Maret 2026 nanti akan langsung diperpanjang enam bulan ke depan. Jadi, bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar," ujar Purbaya.

Evaluasi kebijakan tersebut akan kembali dilakukan pada September mendatang.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026