Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyiapkan sejumlah strategi untuk menarik investasi sektor industri yang dinilai mampu membuka lapangan kerja lebih luas sekaligus mendorong Indonesia masuk ke rantai pasok global.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno mengatakan pemerintah saat ini mengedepankan pelayanan end-to-end, mulai dari promosi, perizinan, hingga pendekatan ke sektor perbankan untuk pendanaan.

“Kalau ada hambatan-hambatan, baik ketika dalam proses perizinannya atau bahkan nanti setelah beroperasi, kami akan memfasilitasi,” ujarnya dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurut dia, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna memastikan proses investasi berjalan lebih efisien dan memberikan kepastian kepada investor.

Riyatno menjelaskan salah satu fokus utama pemerintah saat ini ialah reformasi sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS). Sistem tersebut dirancang untuk meminimalkan tatap muka langsung antara pelaku usaha dan aparatur guna menekan praktik rent-seeking.

“Bagaimana kami menciptakan perizinan berusaha yang tidak perlu ketemu orang, dan jam kerjanya adalah 24 jam karena pakai sistem. Bahkan sudah memikirkan mengurus izin itu pakai handphone,” jelasnya.

Riyatno mengakui implementasi OSS masih menghadapi sejumlah kendala, terutama karena sistem tersebut harus terintegrasi dengan platform kementerian lain seperti Gistaru milik ATR/BPN dan Amdalnet milik Kementerian Lingkungan Hidup.

Namun demikian, pemerintah disebut terus melakukan penyempurnaan, termasuk melalui penerapan mekanisme fiktif positif. Melalui skema tersebut, izin usaha dapat terbit otomatis apabila kementerian/lembaga tidak memberikan respons hingga batas waktu layanan berakhir.

“Kalau memang tidak lengkap dikembalikan lewat sistem dan ada catatan kekurangannya apa. Tapi kalau sudah melebihi SLA, sistem OSS akan menerbitkan secara otomatis,” terangnya.

Dia menuturkan, skema perizinan berbasis risiko juga menjadi bagian dari reformasi investasi. Untuk usaha berisiko rendah dan menengah rendah, proses perizinan cukup menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar berbasis pernyataan mandiri. Sementara itu, usaha berisiko menengah tinggi dan tinggi tetap diverifikasi kementerian teknis terkait.

Selain reformasi perizinan, BKPM juga mengintensifkan promosi investasi melalui kerja sama dengan kementerian/lembaga dan perwakilan Indonesia di luar negeri. Saat ini, pemerintah katanya memiliki sembilan kantor perwakilan investasi di luar negeri yang bertugas melakukan pendekatan langsung kepada investor global.

Adapun sektor hilirisasi tetap menjadi prioritas utama pemerintah dalam menarik penanaman modal asing. Riyatno mengatakan strategi promosi investasi akan difokuskan pada sektor berbasis sumber daya alam domestik yang dinilai memiliki nilai tambah besar.

“Jadi kami menawarkan atau mempromosikan hilirisasi sesuai resource yang paling banyak kita miliki. Mulai dari nikel, bauksit, kelapa sawit, kemudian juga kelapa, dan seterusnya,” tutur Riyatno.

Adapun pemerintah mencatat realisasi investasi pada semester I/2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 24,4% secara tahunan. Angka tersebut setara hampir seperempat target investasi nasional tahun ini sebesar Rp2.041,3 triliun.

Riyatno menyebut kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi semakin besar di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di level 5,51%. Selain itu, komposisi investasi antara penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga relatif seimbang. PMA tercatat mencapai 50,1%, sedangkan PMDN sebesar 49,9%.

Dia menambahkan, investasi di luar Pulau Jawa juga mulai meningkat seiring pengembangan hilirisasi dan pembangunan kawasan industri di berbagai daerah. “Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi bukan hanya terpusat di Jawa,” ujarnya.

Dari sisi sektoral, realisasi PMDN sektor manufaktur pada periode 2020–2025 meningkat sekitar 2,6 kali lipat dari Rp19 triliun menjadi Rp48,7 triliun. Sementara itu, total realisasi investasi nasional meningkat lebih dari 2,3 kali lipat dari Rp826 triliun pada 2020 menjadi Rp1.901 triliun pada 2025.

Adapun sektor manufaktur yang mendominasi investasi meliputi logam dasar dan barang logam, makanan dan minuman, kimia dan farmasi, serta kendaraan bermotor dan transportasi.