Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong dan meningkatkan penguatan industri Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), salah satunya melalui implementasi konsolidasi guna memperkuat permodalan dan daya saing industri.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, sepanjang 2026, pihaknya telah menyetujui konsolidasi 57 BPR/S menjadi 18 BPR/S. Selain itu, lebih dari dari 200 BPR/S masih dalam proses perizinan penggabungan atau peleburan di OJK.

“Proses penguatan BPR/S terus berproses sesuai dengan waktu yang ditetapkan,” kata Dian dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Senin (18/5/2026).

Sejalan dengan langkah tersebut, Dian menyebut bahwa jumlah BPR/S akan berkurang sehingga diharapkan industri BPR/S dapat semakin efisien dan kompetitif dalam menjalankan operasional usahanya.

Adapun implementasi konsolidasi BPR/BPRS telah diatur dalam POJK No. 7/2024 tentang BPR dan BPRS, terutama terhadap BPR/S dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang sama (BPR/S grup).

Konsolidasi ini bertujuan memperkuat permodalan dan daya saing BPR/S melalui penerapan tata kelola dan manajemen risiko, pemenuhan struktur organisasi, perbaikan kinerja keuangan, serta pengelolaan yang efisien.

“Dengan demikian, keberhasilan konsolidasi dapat mewujudkan visi-misi BPR/S yang tercantum dalam Roadmap Pengembangan BPR/S Tahun 2023—2027,” ujarnya.

Selain proses konsolidasi, pemenuhan modal inti minimum (MIM) merupakan salah satu upaya dalam memperkuat BPR/S, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta Roadmap Pengembangan BPR/BPRS Tahun 2023—2027.

Dian mengungkapkan, saat ini sebagian besar BPR/S telah memenuhi kewajiban pemenuhan MIM sebesar Rp6 miliar.

Bagi beberapa BPR/S yang belum memenuhi, lanjut Dian, OJK senantiasa melakukan pengawasan yang intensif melalui langkah-langkah pembinaan, pengenaan sanksi administratif, hingga memerintahkan BPR/S untuk aksi korporasi berupa konsolidasi dengan BPR/S lain.

“OJK akan terus senantiasa melakukan langkah yang dapat mendorong penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri BPR/S yang lebih kuat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tren penutupan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) diperkirakan tidak akan berlanjut tahun ini seiring prospek ekonomi nasional yang masih tumbuh agresif.

Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menyampaikan saat ini ekonomi Indonesia masih cukup baik, apalagi pemerintah juga memiliki concern terkait dengan peningkatan performa UMKM.

“Seharusnya ya untuk penutupan BPR trennya tidak terjadi lah pada tahun ini dan tidak memengaruhi perkembangan mikro gitu,” kata Myrdal kepada Bisnis, Kamis (9/4/2026).

Di sisi lain, Myrdal menyebut penutupan BPR yang disebabkan oleh turunnya rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) merupakan hal yang lumrah terjadi, mengingat saat ini aktivitas ekonomi nasional mendapat tekanan, utamanya dari kondisi global.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup tujuh BPR sepanjang 2026. Hingga April 2026, otoritas menutup 7 BPR, yakni BPR Suliki Gunung Mas, BPR Prima Master Bank, BPR Bank Cirebon, BPR Kamadana, BPR Koperindo Jaya, BPR Pembangunan Nagari, dan BPR Sungai Rumbai.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan, BPR/BPRS yang dicabut izinnya oleh OJK ini mengalami permasalahan sebagai akibat dari penerapan prinsip tata kelola yang tidak memadai dan/atau terdapat penyimpangan ketentuan perbankan (fraud).

Dian mengatakan, langkah tersebut ditempuh OJK dalam upaya untuk terus menjaga dan memperkuat industri BPR/BPRS yang sehat dan resilien serta melindungi kepentingan konsumen.

OJK mencatat per Februari 2026, hampir seluruh BPR/BPRS memiliki rasio KPMM di atas threshold sesuai ketentuan yaitu 12

“Hal ini menunjukkan bahwa permodalan BPR/BPRS secara umum masih terjaga dengan baik,” kata Dian kepada Bisnis, Kamis (9/4/2026).

Terhadap BPR/BPRS yang memiliki rasio KPMM di bawah ketentuan, Dian memastikan bahwa OJK senantiasa melakukan pengawasan secara aktif dan responsif terhadap realisasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka penyehatan dan perlindungan nasabah.

“Pada umumnya, penerapan tata kelola yang kurang memadai merupakan faktor yang menyebabkan kinerja BPR/BPRS menjadi tidak optimal sehingga dapat mempengaruhi turunnya KPMM,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membagikan kabar terbaru mengenai program penyediaan sistem teknologi informasi atau IT bagi Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/BPRS).

Ketua LPS Anggito Abimanyu menyampaikan pengadaan untuk sistem inti atau core system untuk BPR/BPRS akan dilaksanakan usai revisi Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) rampung dilakukan.

“Undang-undang P2SK sedang dibahas, setelah itu selesai, kita bisa mengeksekusi [pengadaan IT BPR/BPRS],” kata Anggito saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Selasa (10/2/2026).

Untuk itu, Anggito mengaku belum bisa memastikan kapan pastinya program ini akan dilaksanakan. Mengingat, realisasi program baru dapat dilaksanakan ketika UU P2SK selesai direvisi.

Sebagai informasi, rencana pengadaan IT untuk BPR/BPRS telah digaungkan sejak November 2024. Dalam catatan Bisnis, rencana itu pertama kali disampaikan LPS dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI.

Kala itu, Purbaya Yudhi Sadewa yang masih menjabat sebagai Ketua LPS menyebut bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran berkisar Rp160 miliar untuk membangun sistem IT BPR/BPRS dan akan memulai pilot project terhadap 100 bank.

Dia mengatakan, LPS akan memberikan dukungan transformasi digital terhadap BPR/BPRS. Hal ini dilakukan mengingat posisi BPR/BPRS yang strategis dalam ekosistem keuangan nasional.

“Kami akan menyediakan sistem informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat pelaporan dan mendorong digitalisasi proses operasional secara keseluruhan,” katanya dalam pembukaan Munaslub Perhimpunan BPR Indonesia (Perbarindo), dikutip dari siaran pers, Minggu (25/3/2025).

Menurutnya, langkah itu akan segera dimulai pada 2025 dengan melakukan pilot project terhadap beberapa BPR dan BPRS. LPS menargetkan penerapannya secara menyeluruh apabila sistem tersebut rampung dievaluasi.