Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan bergerak terbatas atau berkonsolidasi di kisaran 5.600-5.800 pada perdagangan Kamis (2/7/2026), dibayangi pelemahan sejumlah indikator ekonomi domestik.

Tim riset Phintraco Sekuritas menilai secara teknikal ruang pergerakan IHSG masih terbatas.

Sementara itu sentimen memburuknya sejumlah data ekonomi Indonesia yang dirilis pada Rabu (1/7/2026) masih akan membayangi pergerakan IHSG jangka pendek.

"Sehingga diperkirakan IHSG berpeluang berkonsolidasi pada kisaran 5.600-5.800," tulis tim riset, Kamis (2/7/2026).

Adapun rilis data aktivitas manufaktur nasional kembali terkontraksi. Indeks S&P Global Manufacturing PMI Indonesia turun ke level 46,9 pada Juni 2026 dari posisi 50 pada Mei 2026. Angka tersebut juga menandakan aktivitas industri kembali berada di bawah level ekspansif.

Di sisi lain, tekanan inflasi meningkat. Inflasi tahunan pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34% secara tahunan (year on year/YoY), lebih tinggi dibandingkan 3,08% pada Mei 2026 dan melampaui ekspektasi pasar sebesar 3,2%.

Tak hanya itu, neraca perdagangan Indonesia secara mengejutkan mencatatkan defisit sebesar US$1,61 miliar pada Mei 2026. Kondisi tersebut menjadi defisit perdagangan pertama sejak April 2020 dan menambah kekhawatiran terhadap prospek eksternal perekonomian nasional.

Sentimen negatif juga tercermin dari nilai tukar rupiah yang ditutup melemah 0,25% ke level Rp17.952 per dolar AS, sejalan dengan pelemahan mayoritas mata uang di kawasan Asia.

IHSG pada perdagangan Rabu (1/7) ditutup menguat 0,92% ke level 5.695,12. Penguatan tersebut dipimpin oleh sektor energi yang naik 2,61%, sementara sektor transportasi menjadi sektor dengan pelemahan terdalam sebesar 0,91%.

Penguatan IHSG terjadi di tengah memburuknya sejumlah data ekonomi Indonesia yang dirilis sepanjang hari Rabu (1/7).

konsolidasi BUMN logistik merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya saing logistik nasional melalui sinergi antarpelaku logistik milik negara

Jakarta (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mendukung konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) logistik sebagai langkah memperkuat integrasi rantai pasok nasional, meningkatkan efisiensi dan konektivitas distribusi.

Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar menyampaikan konsolidasi BUMN logistik merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya saing logistik nasional melalui sinergi antarpelaku logistik milik negara.

“Kami menyambut baik proses konsolidasi ini sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem logistik nasional yang lebih terintegrasi," kata Achmad dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Pelindo melalui anak usahanya, PT Pelindo Sinergi Lokaseva, bersama sejumlah entitas logistik BUMN melaksanakan penandatanganan Shareholder Agreement (SHA) dan Akta Penggabungan Konsolidasi Logistik BUMN di Pos Bloc Jakarta, Selasa (30/6).

Langkah strategis itu merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah melalui BPI Danantara dalam mendorong transformasi sektor logistik nasional.

"Melalui kolaborasi yang semakin erat antar-BUMN, kami optimistis konektivitas rantai pasok nasional akan semakin kuat, biaya logistik dapat ditekan, serta layanan kepada pelanggan menjadi lebih efektif dan kompetitif,” ujar Achmad.

Achmad menambahkan Pelindo berkomitmen untuk mengawal proses transisi tersebut agar berjalan sesuai roadmap yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia.

"Ini dapat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem logistik nasional yang lebih efisien, terintegrasi dan kompetitif," ucapnya.

Senior Director Corporate Strategy PT Danantara Aset Manajemen, Aurelius Altius Rosimin menyampaikan konsolidasi logistik BUMN merupakan langkah strategis yang sejalan dengan arahan strategis Presiden Prabowo Subianto untuk membangun perusahaan BUMN yang lebih fokus, efisien, sehat dan berdaya saing.

“Melalui konsolidasi kapabilitas, aset dan jaringan perusahaan, hasil penggabungan ini diharapkan mampu menciptakan sinergi, meningkatkan kualitas layanan, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi negara,” ujar Aurelius.

Pada tahap awal konsolidasi, struktur kepemilikan saham perusahaan konsolidasi terdiri atas 74,47 persen Pelindo Group, 9,24 persen PT Pos Indonesia (Persero), 9,37 persen PT Krakatau Bandar Samudera, dan 6,92 persen entitas lainnya.

Sebagai pemegang saham mayoritas pada tahap awal konsolidasi, Pelindo memegang peran strategis dalam mengawal proses integrasi hingga terbentuknya holding logistik nasional.

Peran tersebut menjadi bagian dari komitmen Pelindo untuk memastikan proses transisi berjalan sesuai roadmap yang telah ditetapkan sekaligus memperkuat sinergi antarpelaku logistik BUMN.

Prosesi penandatanganan dihadiri oleh jajaran pimpinan BPI Danantara, pemegang saham, Direksi BUMN, serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses konsolidasi logistik nasional.

Sebagai bagian dari proses konsolidasi, tujuh entitas logistik BUMN akan bergabung dalam satu entitas sebagai fondasi pembentukan holding logistik nasional.

Ketujuh entitas tersebut meliputi PT Multi Terminal Indonesia (MTI) dan PT Prima Indonesia Logistik (PIL) dari Pelindo Group, PT Pos Logistik Indonesia (POSLOG), PT Sarana Bandar Logistik (SBL), PT KBN Prima Logistik (KPL), PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS), serta PT Krakatau Jasa Logistik (KJL).

Dalam proses tersebut, PT Multi Terminal Indonesia ditunjuk sebagai entitas penerima penggabungan atau surviving entity.

Sebagai bagian dari Pelindo Group, PT Pelindo Sinergi Lokaseva (PSL) mendukung penuh implementasi konsolidasi tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat integrasi layanan logistik nasional.

Sejalan dengan fokus perusahaan sebagai penyedia solusi logistik terintegrasi dan pengelola kawasan, PSL memandang konsolidasi ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi layanan sekaligus memperluas konektivitas antara pelabuhan, kawasan industri dan hinterland.

Direktur Utama PT Pelindo Sinergi Lokaseva, Faruq Hidayat, mengatakan sebagai bagian dari Pelindo Group dan pemegang saham PT MTI, PSL akan mengoptimalkan perannya dalam mendukung implementasi konsolidasi, khususnya melalui penguatan layanan port-related logistics dan konektivitas port-to-hinterland.

Menurut dia, langkah konsolidasi itu membawa harapan besar bagi dunia logistik Indonesia, termasuk bagi PSL. Perusahaan siap memperkuat sinergi layanan logistik melalui konektivitas yang semakin terintegrasi, mulai dari pelabuhan hingga kawasan hinterland.

Konsolidasi logistik BUMN diharapkan memperkuat jaringan distribusi nasional melalui integrasi layanan yang lebih efisien, mengoptimalkan aset dan operasional, menekan biaya logistik, serta meningkatkan daya saing dunia usaha nasional.

Ke depan, konsolidasi logistik BUMN diharapkan menjadi katalis dalam mewujudkan ekosistem logistik nasional yang semakin efisien, terintegrasi dan kompetitif.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan lima bank perekonomian rakyat (BPR) yang tersebar di Pulau Sumatera untuk bergabung ke dalam PT BPR Mangatur Ganda (Sumatera Utara), sebagai bagian dari langkah konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan.

Kelima BPR tersebut antara lain PT BPR Mindosari (Bengkulu), PT BPR Rap Ganda (Jambi), PT BPR Tiurganda (Sumatera Selatan), PT BPR Lipatganda (Lampung), dan PT BPR Tahuan Ganda (Lampung).

“Penggabungan ini menjadi salah satu terobosan dalam pengembangan kegiatan usaha BPR karena memperluas pangsa pasar dan wilayah kerja hingga mencakup lima provinsi di Pulau Sumatera,” kata Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Triyoga Laksito dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Triyoga menambahkan bahwa penerapan tata kelola, manajemen risiko dan aspek kepatuhan yang kuat, serta strategi bisnis yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah, menjadi faktor penting agar BPR tetap adaptif, berdaya saing, dan mampu berkompetisi dengan lembaga keuangan jasa (LJK) lainnya.

Dengan realisasi penggabungan tersebut, total aset BPR hasil penggabungan diproyeksikan akan melebihi Rp400 miliar. Selanjutnya, modal inti berada di atas Rp135 miliar serta rasio permodalan (KPMM) di atas 50 persen.

Indikator tersebut menjadi salah satu keunggulanBPR dalam melakukan inovasi produk, optimalisasi teknologi informasi serta penguatan sumber daya manusia dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung kebutuhan layanan jasa keuangan masyarakat khususnya pelaku UMKM.

Adapun persetujuan penggabungan dari OJK tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-45/D.03/2026 tanggal 19 Juni 2026.

Triyoga menambahkan bahwa penggabungan tersebut mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Perubahan Anggaran Dasar BPR hasil penggabungan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia.

Menurut OJK, aksi korporasi penggabungan itu menjadi salah satu wujud dari komitmen BPR untuk memenuhi ketentuan POJK 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariah serta menjadi BPR yang sehat dan tangguh.

Hal itu juga sejalan dengan salah satu pilar pada Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPR Syariah tahun 2024-2027 yaitu penguatan struktur dan daya saing melalui akselerasi konsolidasi BPR dan BPR Syariah, ujar dia.

OJK pun terus mendorong penguatan kelembagaan BPR dan BPR Syariah melalui konsolidasi dan transformasi industri.

Langkah terebut bertujuan untuk menciptakan industri BPR dan BPR Syariah yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah maupun nasional.

Selain itu, OJK juga mengimbau kepada seluruh nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang serta mempercayakan layanan kepada industri BPR yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) membalikkan posisi rugi bersih menjadi keuntungan sebesar Rp974,57 miliar sepanjang 3 bulan pertama tahun ini.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2026, emiten tambang Grup Saratoga ini mengantongi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$57,5 juta atau berbalik dari posisi rugi US$3,7 juta pada kuartal I/2025 atau setara dengan Rp61,67 miliar.

Adapun, nilai tukar rupiah yang digunakan mengacu pada Rp16.949,15 per dolar AS pada 31 Maret 2026 dan Rp16.666,67 per dolar AS pada 31 Desember 2025.

Pembalikan performa bottom line tersebut sejalan dengan pendapatan konsolidasi MDKA yang naik 24% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi US$620,3 juta.

Alhasil, laba bersih konsolidasian perseroan ikut melesat menjadi US$120,2 juta, dibandingkan dengan raihan periode yang sama tahun lalu sebesar US$2,6 juta.

Presiden Direktur MDKA Albert Saputro menyampaikan bahwa kinerja awal tahun perseroan ditopang oleh kenaikan harga jual emas, peningkatan volume limonit, dan penguatan margin nikel.

“Kinerja ini menunjukkan ketahanan portofolio perseroan yang terdiversifikasi dan mencerminkan fokus kami pada eksekusi yang disiplin, optimalisasi biaya, serta pengembangan platform pertumbuhan utama di sektor emas, nikel dan tembaga,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Secara rinci, lini komoditas emas tercatat menjadi kontributor terbesar terhadap EBITDA kuartal I/2026 MDKA dengan sumbangan nilai mencapai US$89 juta.

Disusul kemudian oleh segmen Nickel Pig Iron (NPI) senilai US$67 juta, limonit US$48 juta, High-Grade Nickel Matte US$25 juta, dan tembaga US$19 juta.

Sementara itu, total produksi emas MDKA naik 5% year on year (YoY) menjadi 26.652 ounces berkat sokongan perdana dari Tambang Emas Pani milik PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) selaku entitas anak perseroan.

Pada segmen nikel, anak usaha perseroan yakni PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) mencatatkan lonjakan volume penambangan bijih sebesar 143%.

Kenaikan menjadi 7,7 juta wet metric tonnes (wmt) tersebut dipicu oleh pertumbuhan produksi saprolit dan limonit dengan margin tunai yang kokoh.

Di sisi lain, EMAS juga memperluas jangkauan investor global pasca-merampungkan pencatatan saham sekunder di Bursa Efek Hong Kong (HKEX) pada Juni 2026.

Adapun dari sisi likuiditas, MDKA mempertahankan posisi kas dan bank yang solid senilai US$545 juta dengan rasio utang bersih terhadap EBITDA di level 3,0 kali.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

BANDAR LAMPUNG - Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mendampingi rangkaian safari politik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Lampung. Kehadiran Jokowi disambut antusias oleh masyarakat dan kader partai, sekaligus menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat akar rumput.

Menurut Ahmad Ali, kehadiran Jokowi bukan sekadar menghadiri agenda partai, tetapi juga memberikan arahan mengenai bagaimana berpolitik yang santun, dekat dengan rakyat, dan mengedepankan kerja nyata.

“Pak Jokowi banyak berbagi pengalaman kepada kader PSI tentang bagaimana membangun partai yang santun, tidak mengedepankan politik kebencian, tetapi fokus bekerja untuk masyarakat. Nilai-nilai seperti itulah yang ingin terus dibangun,” kata Ahmad Ali, Sabtu (27/6/2026).

Bagi Ahmad Ali, pengalaman panjang Jokowi menjadi modal yang sangat berharga. Perjalanan politik Jokowi, mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga dua periode menjabat Presiden Indonesia, dinilai memberikan banyak pelajaran tentang kepemimpinan, berorganisasi, dan menjaga kepercayaan rakyat.

“Beliau adalah Presiden dua periode yang memulai perjalanan politik dari bawah. Pengalaman beliau sangat luar biasa. Tentu arahan, masukan, dan pengalaman yang dibagikan kepada kader PSI akan menjadi bekal penting untuk mematangkan partai ini menjadi semakin dewasa, semakin kuat, dan semakin dekat dengan rakyat,” ucapnya.

Ahmad Ali menjelaskan, Lampung dipilih sebagai salah satu daerah awal safari politik karena struktur organisasi partainya di provinsi tersebut telah terbentuk dengan sangat baik.

“Struktur PSI di Lampung sudah mencapai sekitar 92%. Ini menunjukkan kesiapan organisasi dan menjadi modal penting untuk memperkuat konsolidasi partai ke depan,” ujarnya.

Ahmad Ali juga membantah anggapan bahwa safari politik Jokowi dilakukan untuk kepentingan politik tertentu, termasuk isu menguatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

“Itu tidak benar. Safari politik ini merupakan bagian dari silaturahmi dan konsolidasi yang lahir dari antusiasme serta permintaan masyarakat agar Pak Jokowi hadir dan berdialog secara langsung. Jangan dipersempit seolah hanya untuk kepentingan politik seseorang,” tegasnya.

Ahmad Ali menambahkan sikap politik Jokowi juga sudah disampaikan secara terbuka kepada publik.

“Pak Jokowi sudah menyampaikan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar dapat memimpin dengan baik hingga akhir masa jabatannya,“ ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi menggabung seluruh hotel badan usaha milik negara (BUMN) dan akan dioperasikan di bawah InJourney, sebagai bagian dari langkah transformasi BUMN.

"Penyatuan seluruh hotel BUMN di bawah payung InJourney adalah lompatan besar dalam menata ulang dan memperkuat nilai aset hospitality kita agar lebih berdaya saing,” ujar Kepala BP BUMN dan COO Danantara Dony Oskaria dalam pernyataannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Sebanyak 45 hotel yang tersebar di beberapa BUMN telah melakukan penandatanganan Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) pada Jumat (26/6) sebagai bagian dari penyatuan aset hotel di bawah payung InJourney.

Penandatanganan CSPA oleh 45 hotel ini, tutur Dony melanjutkan, merupakan bagian dari transformasi BUMN di sektor hospitality.

Dony menambahkan, skema CSPA ini memastikan bahwa proses konsolidasi aset berjalan dengan cermat dan mengedepankan tata kelola yang baik.

“Momentum positif ini akan terus kita jaga, dan kami memproyeksikan adanya penambahan penandatanganan dari beberapa hotel lainnya pada awal pekan depan. Ini adalah langkah konkret menuju optimalisasi nilai aset dan struktur manajemen yang lebih tangguh,” ucap Dony.

Ia memproyeksikan akan ada 120 hotel BUMN yang digabung untuk dikelola oleh InJourney. Dengan demikian, Dony menyampaikan InJourney akan menjadi operator hotel kedua terbesar di Indonesia.

“Dengan terkonsolidasinya seluruh hotel BUMN menjadi fondasi yang solid untuk melakukan value creation. Transformasi ini pada akhirnya akan menciptakan portofolio industri pariwisata yang lebih efisien, kompetitif, dan terintegrasi,” kata Dony.

Diwartakan sebelumnya, Dony mengungkapkan siap mencari mitra investor strategis di sektor perhotelan setelah melakukan proses konsolidasi setidaknya 100 hotel badan usaha milik negara (BUMN).

Lebih lanjut, ia mengatakan konsolidasi seluruh aset tersebut disatukan ke PT Hotel Indonesia Natour atau Injourney Hospitality.

Setelah konsolidasi tuntas, Dony mengatakan Danantara siap untuk membuka kemitraan strategis bagi investor melalui sejumlah skema kerja sama.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto tengah bergeliat untuk memangkas jumlah BUMN. Namun, terdapat ganjalan dari langkah tersebut.

Pengamat BUMN dari NEXT Indonesia Center Herry Gunawan mengatakan pemangkasan BUMN melalui konsolidasi bertujuan agar kinerja BUMN lebih sehat. Dari sisi bisnis pun bisa menjadi lebih efisien.

Kemudian, langkah pemangkasan itu dilakukan agar tidak ada lagi BUMN yang saling bertabrakan dalam satu lini usaha tertentu. Selain itu, tujuannya adalah agar BUMN lebih fokus pada bisnis intinya. Namun, dalam mewujudkan keinginan pemerintahan Prabowo itu memang tidak mudah.

"Ada banyak tantangan, antara lain potensi PHK akibat konsolidasi tersebut, karena berimplikasi pada pengurangan jumlah BUMN," kata Herry kepada Bisnis pada Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, Danantara sebagai superholding BUMN memang sudah berjanji tidak ada PHK dalam konsolidasi. Janji tersebut dinilai baik. Akan tetapi, sekaligus memberikan potensi tantangan yang harus dihadapi, yakni beratnya beban operasional perusahaan hasil penggabungan. Sehingga, keinginan BUMN hasil konsolidasi lebih efisien jadi lebih sulit.

"Tantangan lainnya beban keuangan dari BUMN hasil konsolidasi juga akan berat. Beban itu akan diterima oleh perusahaan penerima penggabungan," ujar Herry.

Dia mengambil contoh Pertamina Patra Niaga yang ditunjuk sebagai perusahaan penerima penggabungan sebagai holding hilir Pertamina. Menurutnya perusahaan tersebut mesti menerima usaha kilang Pertamina yang bukunya merugi besar, sehingga penggabungan akan memberikan tantangan yang sangat serius pada kinerja Pertamina Patra Niaga yang selama ini selalu positif dan berkontribusi besar bagi holding.

Oleh karena itu, agar konsolidasi tidak berdampak buruk, terutama bagi perusahaan penerima penggabungan, menurutnya terdapat beberapa hal yang sebaiknya dipertimbangkan.

"BUMN maupun anak usahanya yang akan dikonsolidasikan perlu melakukan restrukturisasi keuangan sebelum penggabungan. Kalau tidak, nanti bisa menjadi virus yang bagi perusahaan yang sehat," kata Herry.

Apabila sudah terlanjur digabung, Danantara semestinya tidak lepas tangan. Danantara harus turut mengawal dan bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul akibat konsolidasi tersebut, sehingga bisa menyiapkan mitigasi risiko jika sudah ada tanda-tanda akan menimbulkan masalah serius.

Di sisi lain, untuk BUMN atau anak usaha BUMN yang memang sudah tidak layak dibenahi, menurutnya sebaiknya ditutup. Jangan biarkan jadi beban berkepanjangan.

Managing Partner BUMN Research Group LM FEB Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto juga menyatakan bahwa pemangkasan BUMN akan berdampak langsung pada struktur biaya dan meminimalkan tumpang tindih fungsi operasional.

“Diharapkan kinerja mereka bisa meningkat karena proses ini bisa meningkatkan efisiensi dan potensi sinergi BUMN yang lebih besar,” ujar Toto dalam keterangan tertulisnya pada beberapa waktu lalu.

Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa tantangan utama dari proses konsolidasi makro ini terletak pada tahapan implementasi pascamerger. Banyaknya kegagalan penciptaan nilai di tubuh BUMN usai konsolidasi umumnya disebabkan oleh eksekusi integrasi yang kurang matang.

“Perlu kerja keras di proses eksekusi karena biasanya value creation gagal tercipta di BUMN karena kegagalan post merger integration-nya,” pungkasnya.

Oleh karena itu, keberadaan Tim Pengelola Proyek atau Project Management Office (PMO) yang kuat dan independen menjadi syarat mutlak untuk mengawal proses transformasi serta integrasi korporasi secara menyeluruh.

Penutupan 240 BUMN

Sebagaimana diketahui, pemerintah memang tengah bergeliat untuk memangkas jumlah BUMN. Sebelumnya, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah menutup 240 BUMN.

"Sekarang kita tutup 240 BUMN, ditutup. Tidak ada yang untung. Rugi terus. Ini perusahaan negara, milik rakyat," ujar Prabowo saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 pada Selasa (23/6/2026) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur.

Prabowo awalnya mengatakan bahwa sejak dirinya dilantik sebagai Presiden RI, dirinya merasa kaget dengan jumlah perusahaan pelat merah itu. Dia mengira selama ini jumlah BUMN mencapai sekitar 300. Ternyata, jumlahnya mencapai lebih dari 1.000.

Prabowo pun mengatakan bahwa pemerintah menargetkan akan menutup 800 BUMN.

"Kalau tidak salah kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara. Minimal 700 lah," ujarnya.

Presiden pun menyatakan bahwa selain membukukan kinerja keuangan yang merugi, beban pun didapatkan. Dalam satu BUMN, terdapat 8 direksi dan komisaris yang membawa beban gaji besar.

"Anda bisa bayangkan itu kalau dihitung 4 direksi sama 4 komisaris. 8 kali 200, 1.600. Kalau gajinya masing-masing Rp50 juta per bulan, berapa itu? Ada gajinya yang bisa di atas itu, sudah rugi, minta bonus lagi," jelasnya.

Dalam upaya menutup ratusan BUMN itu, Prabowo mengatakan bahwa pemerintah telah menghemat dana triliunan rupiah.

Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan bahwa pemangkasan jumlah perusahaan tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem BUMN yang lebih efisien dan kompetitif secara global.

"Kita harapkan dari 300 perusahaan yang dimiliki oleh BUMN ke depan, itu adalah perusahaan-perusahaan yang secara skala itu cukup signifikan untuk berkompetisi, memiliki kemampuan secara finansial dan juga memiliki kapabilitas secara orang,” ujarnya.

Adapun, penataan jumlah BUMN telah dieksekusi melalui berbagai skema strategis yang disesuaikan dengan kondisi dan arah bisnis masing-masing entitas.

“Penataan dilakukan mulai dari konsolidasi, restrukturisasi, divestasi, hingga pembubaran,” ujar Dony.

Menurutnya, proses streamlining atau perampingan harus menjamin setiap perusahaan memiliki tata kelola yang kuat serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kas negara dan masyarakat luas.

Melalui penggabungan usaha, BPR dapat memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing, serta memperkuat penerapan tata kelola dan manajemen risiko.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Ophir ke dalam PT BPR Swadaya Anak Nagari yang berlokasi di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), sebagai bagian dari konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan.

Konsolidasi ini guna memperkuat permodalan, meningkatkan daya saing, dan memperkokoh ketahanan industri BPR dalam mendukung pembiayaan sektor riil, khususnya UMKM.

Kepala OJK Provinsi Sumbar Roni Nazra dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan penggabungan ini diharapkan dapat memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing serta memperkuat penerapan tata kelola dan manajemen risiko.

Dengan demikian, BPR dapat mengembangkan bisnis dan melayani nasabahnya secara lebih baik dengan senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian.

“Melalui penggabungan usaha, BPR dapat memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing, serta memperkuat penerapan tata kelola dan manajemen risiko. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung BPR dalam pengembangan bisnis dan peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah, tentunya dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian,” kata Roni Nazra.

Adapun persetujuan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-44/D.03/2026 tanggal 19 Juni 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Ophir ke dalam PT Bank Perekonomian Rakyat Swadaya Anak Nagari.

Aksi penggabungan tersebut merupakan wujud dari komitmen BPR untuk memenuhi ketentuan POJK 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariah.

Hal itu, juga sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPR Syariah tahun 2027, salah satu pilarnya adalah penguatan struktur dan daya saing melalui akselerasi konsolidasi BPR dan BPR Syariah.

Dengan realisasi penggabungan tersebut, jumlah BPR dan BPR Syariah di wilayah kerja OJK Provinsi Sumbar per Mei 2026 menjadi 59 BPR dan 14 BPR Syariah.

Jumlah tersebut menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 63 BPR dan 14 BPR Syariah, terutama karena adanya aksi konsolidasi serupa oleh grup BPR di wilayah pengawasan OJK Provinsi Sumbar dan berhentinya operasional beberapa BPR lainnya.

OJK mengimbau kepada seluruh nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang serta mempercayakan layanan kepada industri BPR yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

OJK juga menyatakan akan terus mendorong penguatan kelembagaan BPR dan BPR Syariah melalui konsolidasi dan transformasi industri guna menciptakan industri BPR dan BPR Syariah yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah maupun nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

OJK menyerahkan keputusan konsolidasi kepada pemegang saham masing-masing bank berdasarkan pertimbangan bisnis dan strategi korporasi

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah ada beberapa bank dalam kategori Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 yang berencana untuk melakukan konsolidasi serta meningkatkan skala bisnis menjadi lebih besar.

“OJK menyerahkan keputusan konsolidasi kepada pemegang saham masing-masing bank berdasarkan pertimbangan bisnis dan strategi korporasi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Rabu.

Mengenai kewajiban free float di sektor perbankan, Dian mengingatkan bahwa hal ini juga berlaku untuk seluruh emiten bank termasuk KBMI 1.

OJK menegaskan bahwa kewajiban free float bagi emiten perbankan yang tercatat di pasar modal dapat dipenuhi melalui penyesuaian struktur kepemilikan sahamnya sampai dengan jumlah free float saham terpenuhi antara lain melalui penggabungan (merger) dua atau lebih bank.

“Mekanisme pelaksanaan free float maupun penggabungan bank mengacu pada ketentuan pasar modal yang berlaku,” ujar dia.

Dian mengatakan penguatan fundamental dan konsolidasi bank-bank KBMI 1 saat ini bersifat imbauan dan akan dievaluasi secara berkala untuk melihat tingkat keberhasilannya.

OJK menegaskan bahwa arah kebijakan ini bukan kebijakan yang tergesa-gesa, melainkan proses penguatan bertahap dan terukur serta mengedepankan dialog dengan industri.

Di samping itu, kebijakan ini juga berorientasi pada terciptanya perbankan yang lebih kuat, efisien, inovatif dan mampu memberikan layanan yang semakin baik kepada masyarakat dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan perlindungan nasabah.

Adapun imbauan untuk penguatan fundamental dan konsolidasi telah disampaikan kepada bank-bank KBMI 1 pada Oktober 2025.

OJK mengimbau setiap bank KBMI 1 untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan berkelanjutan atas kinerja bisnis, permodalan, kualitas aset, tata kelola, model bisnis, dan prospek jangka panjang, termasuk mengidentifikasi opsi penguatan modal dan peluang konsolidasi yang sesuai karakteristik masing-masing bank.

Menurut OJK, pendekatan anorganik melalui konsolidasi diperlukan untuk dapat menjadi dorongan terhadap kinerja bank yang dinilai mengalami stagnasi.

Pendekatan OJK untuk mendorong konsolidasi dan/atau aksi korporasi secara natural dan sukarela berdasarkan kajian bisnis yang sehat.

Setiap rencana penguatan akan dinilai secara case by case untuk memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi, prinsip kehati-hatian, dan aspek pelindungan nasabah.

Secara umum, OJK memandang penguatan bank-bank KBMI 1 sebagai langkah yang perlu ditempuh secara terarah dan prudent untuk memperkuat struktur serta ketahanan perbankan nasional.

Langkah ini juga diperlukan untuk meningkatkan economies of scale industri perbankan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, penguatan bank-bank KBMI 1 dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan teknologi informasi, akselerasi digitalisasi perbankan, ketidakpastian kondisi ekonomi global, serta meningkatnya risiko serangan siber.

“UU P2SK yang baru juga mengamanatkan kepada OJK untuk mewujudkan langkah-langkah nyata untuk mewujudkan konsolidasi bank umum,” kata Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten asuransi pelat merah PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU) buka suara terkait rencana konsolidasi (streamlining) perusahaan asuransi di lingkungan Danantara. Perseroan mengungkapkan telah dilibatkan dalam penyusunan kajian terkait agenda restrukturisasi tersebut.

Corporate Secretary Tugu Insurance Dudi Subekti mengatakan perseroan pada 19 Juni 2026 menjadi salah satu pihak yang dilibatkan dalam penyusunan kajian mengenai rencana konsolidasi perusahaan asuransi di ekosistem Danantara.

"TUGU menjajaki dan pada tanggal 19 Juni 2026 menjadi salah satu pihak yang dilibatkan dalam penyusunan kajian terkait rencana konsolidasi asuransi di ekosistem Danantara," ujar Dudi dalam keterbukaan informasi, Rabu (24/6/2026).

Menurut perseroan, keterlibatan dalam penyusunan kajian tersebut berpotensi menimbulkan biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan studi. Namun, perseroan tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai besaran biaya maupun dampak lainnya terhadap operasional dan kinerja keuangan perusahaan.

Adapun, hingga saat ini TUGU belum menyampaikan informasi tambahan terkait skema konsolidasi yang tengah dikaji maupun posisi perseroan dalam struktur baru yang nantinya akan dibentuk.

Sebelumnya, agenda konsolidasi perusahaan asuransi pelat merah yang berada di bawah naungan Indonesia Financial Group (IFG) terus didorong oleh Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) dan Danantara. Langkah tersebut ditempuh untuk memperkuat struktur industri, meningkatkan efisiensi, serta memperbaiki kesehatan dan daya saing perusahaan asuransi BUMN.

BP BUMN dan Danantara menargetkan proses konsolidasi tersebut dapat rampung pada 2026. Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria sebelumnya telah menggelar pertemuan dengan Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko pada 17 Juni 2026 guna membahas perkembangan integrasi bisnis, penguatan tata kelola, optimalisasi permodalan, serta sinergi antarentitas yang akan menjadi bagian dari perusahaan hasil penggabungan.

"Konsolidasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat industri asuransi BUMN agar lebih sehat, efisien, dan kompetitif," ujar Dony dalam keterangan resmi.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan mendukung proses konsolidasi sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tetap memperhatikan perlindungan pemegang polis.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan regulator telah menerima lima penyampaian rencana konsolidasi dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) selaku holding sektor perasuransian dan reasuransi BUMN.

Kelima rencana tersebut meliputi konsolidasi perusahaan asuransi umum konvensional, asuransi jiwa konvensional, asuransi umum syariah, perusahaan penjaminan konvensional, serta perusahaan penjaminan syariah. Sementara itu, untuk sektor reasuransi, OJK menyebut belum menerima proposal rinci mengenai penggabungan perusahaan milik pemerintah.

Di kalangan industri, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkapkan bahwa pembahasan konsolidasi masih berada pada tahap awal dengan melibatkan konsultan independen. Proses kajian ditargetkan selesai pada akhir Juli 2026, sementara proses merger diperkirakan berlanjut hingga September 2026 dan ditargetkan tuntas pada Januari 2027.

Wakil Ketua AAUI Bidang Statistik, Riset dan Analisis Heri Supriyadi mengungkapkan bahwa pada 15 Juni 2026 telah dilakukan pre-kick off project konsolidasi atau yang dikenal sebagai Project Denver. Menurutnya, terdapat sekitar delapan streamlining perusahaan asuransi di bawah Danantara yang tengah dipersiapkan.

"Fase pertama adalah menentukan konsultan yang akan memberikan kajian kira-kira bentuk merger-nya mau seperti apa," ujarnya.

efisiensi negara dan keadilan bagi pekerja bukanlah dua kutub yang saling berlawanan

Jakarta (ANTARA) - Dalam literatur reformasi birokrasi, ada satu pertanyaan yang selalu muncul: Siapa yang menanggung biaya perubahan?

Setiap kali pemerintah merestrukturisasi lembaga atau perusahaan negara, jawaban paling mudahnya adalah tenaga kerja. Mereka yang paling sedikit suaranya, paling jauh dari ruang keputusan, paling mudah menjadi angka dalam lembar efisiensi.

Itulah mengapa pernyataan Dony Oskaria, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, layak dibaca lebih dari sekali.

"Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Karena, itu kan bukan salah mereka."

Kalimat terakhirnya yang pendek itu, justru yang paling berat maknanya.

Untuk memahami mengapa komitmen itu tidak mudah, kita perlu terlebih dahulu memahami skala operasinya. Ekosistem BUMN Indonesia saat ini mencakup sekitar 1.077 entitas: mulai dari induk perusahaan hingga anak, cucu, bahkan cicit usaha yang tersebar di hampir seluruh sektor.

Angka ini bukan sekadar besar. Ia adalah cerminan dari puluhan tahun kebijakan ekspansi yang tidak selalu disertai evaluasi mendalam, duplikasi fungsi yang tumbuh tanpa rem, dan tumpang-tindih pasar yang merugikan efisiensi tanpa menguntungkan siapa pun secara signifikan.

Danantara merancang konsolidasi yang akan memangkas jumlah entitas itu menjadi sekitar 200 perusahaan. Bukan penyederhanaan kosmetik. Ini operasi bedah besar, semacam reorganisasi korporat yang di sektor swasta pun jarang dilakukan dalam skala sebesar ini, apalagi dengan jaminan tidak ada pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Di sinilah letak tantangan sesungguhnya. Ketika 877 entitas lebur atau diintegrasikan, logika pasar biasanya berkata: kurangi redundansi, termasuk manusianya. Danantara memilih logika yang berbeda.

Aritmetika yang menjawab keraguan

Komitmen tanpa kalkulasi adalah populisme. Dalam satu forum publik, Dony membuka angkanya secara transparan. Dari seluruh perusahaan yang masuk dalam proses streamlining, total biaya tenaga kerja per tahun hanya berkisar Rp2 tiliun-Rp3 triliun. Sementara proyeksi penghematan keseluruhan dari konsolidasi ini mencapai lebih dari Rp50 triliun.

Artinya, bahkan jika semua karyawan dari entitas yang dikonsolidasi diserap sepenuhnya ke perusahaan hasil merger, penghematan bersih yang tersisa masih sekitar Rp47 triliun.

"Jadi, kalau gitu saya ambil saja semua karyawannya. Saya masih hemat Rp47 T," ujarnya.

Kalimat itu bukan retorika. Itu adalah kesimpulan dari sebuah proses perhitungan yang serius. Dan dari perspektif kebijakan publik, ini adalah momen yang cukup langka: ketika pilihan yang benar secara moral ternyata juga pilihan yang masuk akal secara ekonomi.

Tidak ada trade-off yang harus dipaksakan. Tidak ada dilema antara kesejahteraan pekerja dan efisiensi fiskal. Keduanya bisa berjalan beriringan.

Konteks lebih besar

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal mempertegas bahwa efisiensi negara tidak boleh ditempuh dengan cara yang menzalimi rakyat, termasuk para pekerja BUMN.

Dalam ilmu kebijakan publik, kohesi semacam ini disebut policy coherence: ketika tujuan, instrumen, dan dampak kebijakan bergerak ke arah yang sama tanpa saling menegasikan.

Terlalu sering kita menyaksikan reformasi yang visinya mulia di atas kertas tetapi meninggalkan kerusakan sosial di lapangan. Konsolidasi BUMN yang dijalankan Danantara, setidaknya pada komitmen awal ini, memperlihatkan kesadaran bahwa pekerja bukan sekadar variabel yang bisa disesuaikan.

Ada dimensi moral yang jarang diakui secara eksplisit oleh pejabat publik dalam konteks restrukturisasi korporat: bahwa para karyawan masuk ke perusahaan dengan itikad baik, menjalani pekerjaan sesuai arahan manajemen, dan tidak pernah memiliki suara dalam keputusan-keputusan strategis yang akhirnya membawa perusahaan mereka ke meja konsolidasi.

Mereka bukan penyebab inefisiensi. Mereka adalah pekerja yang kebetulan berada di struktur yang salah dirancang.

Pengakuan bahwa "itu kan bukan salah mereka" bukan sekadar kalimat basa-basi. Ia adalah rekognisi moral atas keadilan dasar yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan restrukturisasi.

Pelajaran dari tempat lain

Dunia tidak kekurangan contoh bagaimana konsolidasi BUMN berjalan dengan cara yang menyakitkan. Brazil, pada periode privatisasi besar-besaran di akhir 1990-an, menyaksikan puluhan ribu karyawan perusahaan negara kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat.

India, ketika menjalankan program disinvestasi BUMN di era 2000-an, menghadapi gelombang protes buruh yang memaksa pemerintah berkali-kali mundur dari rencana awal. Di Amerika Latin secara umum, reformasi BUMN identik dengan penderitaan kelas pekerja yang kemudian menjadi bahan bakar gerakan populis anti-pasar selama bertahun-tahun sesudahnya.

Sebaliknya, Singapura dengan Temasek Holdings-nya menunjukkan bahwa konsolidasi tidak harus berujung pada korban massal. Transformasi perusahaan-perusahaan negara Singapura dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan penyerapan tenaga kerja ke entitas-entitas baru yang lebih produktif.

Hasilnya, Temasek hari ini menjadi salah satu sovereign wealth fund yang paling disegani dunia, tanpa meninggalkan trauma sosial yang mendalam.

Indonesia, dengan skala konsolidasi yang bahkan lebih besar dari kebanyakan negara, memiliki kesempatan untuk menulis ceritanya sendiri. Dan pilihan awal yang diambil Danantara, dengan tegas menyatakan tidak akan ada PHK, menempatkan Indonesia lebih dekat ke model Singapura daripada model Amerika Latin.

Pilihan ini bukan tanpa konsekuensi teknis dan finansial, tetapi data yang sudah dipaparkan menunjukkan bahwa pilihan tersebut tetap layak secara ekonomi.

Catatan ke depan

Apresiasi terhadap komitmen ini tidak berarti menutup mata terhadap kompleksitas yang masih menanti. Menyerap ribuan karyawan dari ratusan entitas yang dikonsolidasi ke dalam 200 perusahaan baru bukanlah pekerjaan yang selesai dengan satu pernyataan publik, sebagaimanapun tegas dan jelasnya pernyataan itu.

Ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi. Pertama, mekanisme penempatan karyawan harus transparan dan memperhatikan kompetensi serta jalur karier, bukan sekadar redistribusi administratif.

Kedua, perusahaan hasil konsolidasi kemungkinan besar membutuhkan profil kompetensi yang berbeda dari perusahaan asalnya, sehingga investasi dalam reskilling dan peningkatan kapasitas SDM menjadi keharusan, bukan pilihan.

Ketiga, perlu ada kanal pengaduan yang nyata bagi karyawan yang merasa komitmen ini tidak terpenuhi di level implementasi, terutama mengingat hierarki korporat yang besar seringkali menyulitkan suara bawah untuk terdengar ke atas.

Justru karena komitmen ini disampaikan secara terbuka oleh pejabat setingkat Kepala BP BUMN, ia memiliki bobot kontrak sosial yang tidak bisa ditarik kembali tanpa konsekuensi kepercayaan publik. Dan itu sendiri adalah sesuatu yang konstruktif dalam ekosistem kebijakan publik Indonesia yang masih terus belajar untuk konsisten antara ucapan dan tindakan.

Jalan reformasi BUMN Indonesia masih panjang. Dari 1.077 entitas menuju 200 adalah perjalanan yang tidak selesai dalam satu keputusan, satu pernyataan, atau satu periode kepemimpinan. Tetapi arah yang dipilih di titik awal ini, bahwa konsolidasi tidak harus berarti pengorbanan manusia, adalah sinyal yang layak dicatat.

Angka Rp47 triliun penghematan setelah menanggung seluruh beban gaji karyawan bukan hanya soal fiskal. Ia juga tentang apa yang kita pilih untuk tidak kita korbankan ketika pilihan lain yang lebih manusiawi ternyata tersedia.

Pilihan ini memberi preseden yang berharga: bahwa efisiensi negara dan keadilan bagi pekerja bukanlah dua kutub yang saling berlawanan. Mereka bisa dan seharusnya berjalan bersama.

*) Kevin Philip, Mahasiswa Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas, Peneliti Spektrum Politika

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Konsolidasi perusahaan asuransi milik negara atau BUMN yang berada di bawah naungan Indonesia Financial Group (IFG) terus didorong oleh BP BUMN dan Danantara. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat struktur industri, meningkatkan efisiensi, dan membuat perusahaan asuransi BUMN jadi lebih sehat dan berdaya saing.

BP BUMN dan Danantara menargetkan proses konsolidasi itu selesai pada 2026. Untuk membahas perkembangan proses tersebut, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menggelar pertemuan dengan Direktur Utama IFG, Hexana Tri Sasongko, pada Rabu, 17 Juni 2026.

Pertemuan itu fokus membahas aspek integrasi bisnis, penguatan tata kelola, optimalisasi permodalan, dan pengembangan sinergi antar-entitas yang akan menjadi bagian dari struktur perusahaan hasil merger.

“Konsolidasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat industri asuransi BUMN agar lebih sehat, efisien, dan kompetitif,” ujar Dony dalam keterangan resmi, Rabu (17/6/2026).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung langkah konsolidasi yang bertujuan menguatkan industri yang dapat meningkatkan efisiensi, kapasitas permodalan, tata kelola, dan daya saing, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tetap memperhatikan perlindungan pemegang polis.

“OJK juga terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan guna memastikan proses konsolidasi berjalan terukur dan tidak mengganggu operasional maupun layanan kepada masyarakat,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers daring RDKB Mei 2026, Jumat (5/6/2026).

Ogi mengatakan, OJK telah menerima lima penyampaian rencana konsolidasi dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) selakuholdingsektor perasuransian dan reasuransi BUMN.Pertama, konsolidasi perusahaan asuransi umum konvensional melalui konsolidasi penuh maupun selektif.

Kedua, konsolidasi perusahaan asuransi jiwa konvensional melalui akuisisi maupun merger. Ketiga, konsolidasi perusahaan asuransi umum syariah melalui akuisisi dan transfer portofolio bisnis.

“Keempat, konsolidasi perusahaan penjaminan konvensional melalui pemurnian usaha penjaminan dan kelima, konsolidasi perusahaan penjaminan syariah,” sebutnya.

Sementara untuk reasuransi, lanjut Ogi, pihaknya belum menerima usulan rinci terkait rencana penggabungan perusahaan reasuransi milik pemerintah.

“Mengenai jumlah entitas yang akan terbentuk setelah konsolidasi, hal tersebut akan mengikuti keputusan dan desain yang ditetapkan para pemegang saham serta pihak terkait,” ungkapnya.

Sementara itu, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengatakan proses pembahasan konsolidasi asuransi BUMN sedang berlangsung antar lembaga dan perusahaan konsultan. Diharapkan, proses ini selesai pada 31 Juli 2026.

“Proses penggabungan ke September, sehingga Januari 2027 harus sudah selesai. Namun, nanti siapa-siapa yang akan menjadi cangkang, ini masih belum kelihatan hilalnya di mana,” katanya dalam konferensi pers kinerja asuransi umum & reasuransi triwulan I/2026 di Jakarta, rabu (17/6/2026).

Budi menekankan bahwa pihaknya telah beberapa kali memberikan masukan kepada Danantara agar proses konsolidasi tidak berdampak pada kinerja industri asuransi umum. Pasalnya, selain ini, industri pun dihadapkan pada kewajiban spin off Unit Usaha Syariah (UUS) pada akhir 2026.

“Ya kita tunggu aja, karena ada beberapa perusahaan asuransi BUMN yang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Apakah ini akan mendapat suntikan modal PMN? Ini belum tahu. Apakah setelah merger nanti baru dilaksanakan? Ini kita juga masih menunggu,” bebernya.

Menurutnya pula, transfer portofolio perusahaan bukanlah pekerjaan yang mudah sehingga AAUI berharap proses konsolidasi akan berjalan dengan mulus (smooth).

“Khususnya untuk asuransi penjaminan. Seperti mana sudah kita ketahui ya, yang menjadi backbone-nya mungkin di Jamkrindo. Nah ini juga menjadi PR tersendiri ya,” bebernya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua AAUI untuk Bidang Statistik, Riset & Analisis, Heri Supriyadi membeberkan pada Senin 15 Juni 2026 kemarin telah diselenggarakan pre-kick-off project tentang konsolidasi atau juga bisa disebut proyek denver.

“Ini lebih ke meresmikan bahwa project untuk Denver ini yang melakukan merger untuk perusahaan-perusahaan asuransi di bawah Danantara itu di-merger-kan dan itu ada sekitar delapanstreamline,” bebernya pada kesempatan yang sama.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Kepatuhan & Manajamen Risiko PT BRI Asuransi Indonesia tersebut memastikan saat ini proses konsolidasi masih tahapan awal dengan kajian khusus oleh konsultan.

“Jadi fase pertama adalah menentukan konsultan yang akan memberikan kajian kira-kira bentuk merger-nya mau seperti apa,” sebutnya.

Ciptakan Entitas Skala Besar

Terpisah, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melihat konsolidasi adalah hal yang positif, karena dapat menciptakan perusahaan yang lebih kuat dibandingkan dengan banyaknya perusahaan tetapi skalanya kecil.

Ketua Bidang Kerja Sama Antarlembaga, Regulator, Stakeholders Dalam Negeri & Internasional AAJI , Handojo G. Kusuma, menyampaikan hal penting adalah proses mengonsolidasinya. Harus memperhatikan masing-masing nasabah perusahaan.

“Jadi saya kira bagi kami di AAJI melihat hal ini positif dan tentunya memperkuat industri itu sendiri. Kami juga ingin konsolidasi ini membawa suatu momentum baru untuk industri memperkuat sisi permodalan dan lain sebagainya hingga tahun 2028 nanti,” tuturnya dalam konferensi pers kinerja industri asuransi kuartal I/2026, di Grha AAJI Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Adapun, pakar asuransi Andreas Freddy Pieloor menilai konsolidasi asuransi BUMN adalah langkah besar yang secara strategis dapat dibenarkan. Industri asuransi membutuhkan perusahaan yang lebih sehat, lebih kuat, lebih efisien, dan lebih dipercaya. Pemerintah pun membutuhkan instrumen asuransi nasional yang mampu menopang pembangunan dan stabilitas ekonomi.

“Namun, konsolidasi bukan obat ajaib. Ia bisa menjadi jalan penyembuhan, tetapi juga bisa menjadi cara memindahkan penyakit lama ke tubuh baru. Ia bisa melahirkan perusahaan besar yang kuat, tetapi juga bisa melahirkan perusahaan besar yang lamban, birokratis, kehilangan karakter, dan jauh dari rakyat kecil,” singgungnya kepada Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Sebab demikian, lanjutnya, ukuran keberhasilan konsolidasi tidak boleh hanya dilihat dari berkurangnya jumlah perusahaan. Keberhasilan diukur dari klaim yang lebih cepat dibayar, polis lebih jelas, modal lebih sehat, tata kelola lebih kuat, layanan lebih baik.

Kemudian, nasabah lebih terlindungi, produk lebih relevan,niche markettetap hidup, dan rakyat lebih mudah memperoleh asuransi. Jika semua itu tercapai, konsolidasi ini akan bermanfaat bagi pemerintah, BUMN, nasabah, industri, dan rakyat Indonesia.

“Tetapi bila yang terjadi hanya penggabungan administratif, pengurangan pegawai, penghapusan produk kecil, dan pembesaran struktur tanpa perbaikan layanan, maka konsolidasi ini hanya akan menjadi restrukturisasi mahal yang tidak menyentuh akar persoalan industri asuransi,” tegasnya.