Bisnis.com, GARUT – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus memiliki nyali besar dalam penegakan aturan, penindakan hukum dan pengamanan aset milik negara.

Hal itu disampaikan KDM--sapaan akrab gubernur--dalam giat Apel Gabungan Peringatan HUT Damkar ke-107, Satpol PP ke-76, dan Satlinmas ke-64 Tingkat Provinsi Jabar Tahun 2026.

Acara dilanjutkan dengan Pemusnahan Barang Kena Cukai Ilegal di Alun-alun Garut, Jalan Ahmad Yani Nomor 22, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Rabu (24/6/2026).

"Nyali Satpol PP itu tergantung nyali kepala daerah, kalau kepala daerahnya berani, bertanggung jawab, selalu di barisan paling depan, maka Satpol PP akan berani menyelesaikan berbagai problem, melahirkan tata kelola lingkungan yang bersih, indah dan estetik," tegas gubernur.

KDM mengatakan, agar Satpol PP harus bekerja profesional, maka sistem penerimaannya juga harus melalui seleksi ketat, bukan sistem titipan.

Setelah direkrut, dilanjutkan dengan pelatihan tiga hingga empat bulan agar Satpol PP mengetahui tugas utama dan memiliki postur tubuh yang bagus.

"Postur tubuh pantas, baju rapi, sepatu rapi. Untuk apa tujuan dari itu? Dua hal, satu penegakan hukum, dua pengamanan dan pengembalian aset," tegas KDM.

Kepada petugas Damkar, Linmas dan BPBD Jabar yang ikut dalam apel gabungan, KDM berpesan harus selalu menjadi yang pertama dan terdepan dalam menangani korban kebencanaan.

"Keberadaan Linmas juga jangan disepelekan, dianggap hanya mengatur lalu lintas, hajatan dan sekadar disuruh angkat kursi, padahal menjadi yang paling pertama menghadapi masalah di tingkat desa. Bekerja kadang sukarela dan dikasih honor kecil," ujarnya.

KDM kemudian memanggil seorang Linmas, Iwan, yang sudah berumur 91 tahun. Ia mengabdi sebagai Linmas sejak 1970-an dan tetap setia bekerja meski hanya menerima honor kecil.

Iwan sempat diuji baris-berbaris dan mampu melaksanakan perintah gubernur dengan sigap sehingga mendapatkan hadiah.

"Umur sudah 91 tahun namun tetap setia sebagai Linmas dan badannya tegap. Saya kasih hadiah, berupa bantuan uang Rp50 juta," ujarnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap delapan saksi terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Aulia Rachman pada Rabu (10/6/2026).

Saksi yang dipanggil di antaranya Kepala Satpol PP Rochman dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Buddy Haryanto. "Pemeriksaan dilakukan di Polresta Yogyakarta," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Saksi lainnya yaitu, Hamzah Syafroedin selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan; Luhur Satrio Muchsin selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Kemudian, Sumbowo selaku Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Ferry Adhi Dharma selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah; dan Budi Santosa selaku Asisten Administrasi dan Umum pada Sekretariat Daerah. Belum ada informasi terkait kehadiran saksi tersebut. Termasuk keterangan apa yang akan digali belum diungkap.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman (AUL) sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Syamsul ditetapkan tersangka bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap, Sadmoko Danardono (SAD).

Lihat video: Konferensi Pers KPK: Kronologi Tangkap Tangan Bupati Cilacap



Penetapan tersangka ini usai yang bersangkutan terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/3/2026).

"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Cilacap, Jawa Tengah, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers, Sabtu 14 Maret 2026.

Dalam konstruksinya Asep mengungkapkan, Syamsul memerintahkan Sadmoko untuk mengumpulkan uang kepada perangkat daerah setempat guna kebutuhan tunjangan hari raya (THR) untuk pribadi dan pihak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kabupaten Cilacap.

Atas perbuatannya, keduanya disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Puluhan gerai minimarket waralaba seperti Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), kembali beroperasi setelah sempat ditutup pemerintah daerah karena melanggar aturan zonasi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin membenarkan penutupan tersebut dilakukan lantaran gerai-gerai terkait melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

"Pertama, benar ditutup. Kedua, memang toko-toko tersebut melanggar Perda 7 tahun 2021 mengenai jarak antar pasar dan antar minimarket," ujar Solihin, Selasa (26/5) mengutip detikfinance.

Namun, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akhirnya mengizinkan seluruh gerai kembali beroperasi dengan mempertimbangkan nasib para pekerja di toko-toko tersebut.

"Sehingga atas hal tersebut, di samping juga ada karyawan yang tadi meluapkan kegelisahannya kalau terjadi tutup, akhirnya seluruh toko minggu lalu sudah dibuka kembali," katanya.

Solihin menegaskan penutupan gerai minimarket tersebut tidak berkaitan dengan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Meski begitu, ia mengatakan relokasi gerai dimungkinkan dilakukan setelah masa kontrak sewa habis agar sesuai dengan aturan daerah.

[Gambas:Youtube]

"Ke depannya nanti setelah masa kontrak habis, tolong disesuaikan lah. Bisa aja (buka gerai baru), tergantung potensinya. Kalau masih ada kita buka," tuturnya.

Ia juga memastikan seluruh gerai yang sempat ditutup kini telah kembali beroperasi dan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.

"Semua, saya pastikan sudah dibuka semuanya. Nggak ada sama sekali, tidak ada (PHK)," ujar Solihin.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut persoalan penutupan minimarket di Lombok Tengah murni berkaitan dengan perizinan dan penataan wilayah.

"Nah, saya lihat itu pemerintah daerah mungkin sedang melakukan penataan kembali mungkin ya. Jadi, tadi kami sudah koordinasi juga dengan teman-teman. Jadi tidak ada isu lain, isunya hanya kaitannya dengan perizinan saja," kata Budi di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5).

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebelumnya menghentikan operasional 25 gerai supermarket waralaba karena dinilai melanggar ketentuan daerah. Mayoritas gerai tersebut berada kurang dari 1 kilometer dari pasar tradisional.

Kepala Satpol PP Lombok Tengah Zaenal Mustakim mengatakan penutupan dilakukan berdasarkan hasil kajian lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menegakkan Perda Nomor 7 Tahun 2021.

"Jadi, itu adalah hasil tim kajian dari lintas OPD. Yang terdiri dari Dinas Perizinan, Perdagangan, Pol PP, PUPR," ujar Zaenal kepada detikBali beberapa waktu lalu.

JAKARTA - Satpol PP DKI Jakarta melarang pedagang hewan kurban berjualan di trotoar ataupun memanfaatkan fasilitas umum. Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan menegaskan, pihaknya akan memberi teguran kepada pedagang yang masih membandel berjualan di trotoar.

"Tidak boleh menggunakan fasilitas umum atau trotoar dalam berdagang, itu sudah dalam Perda-nya sudah jelas dilarang," ucap Satriadi, dikutip Minggu (17/5/2026).

Satriadi mengimbau agar para pedagang untuk berjualan di area yang tidak mengganggu fasilitas publik. "Maka kami imbau agar dagangannya jangan majang di trotoar, masuk ke dalam halaman aja gitu loh, halaman mereka gitu. Ya kalau memang ada pasti kita tegur, kita larang gitu," ujarnya.

Selama masa Iduladha, pihaknya akan menggencarkan patroli untuk memantau keberadaan pedagang hewan kurban. Hal ini dilakukan agar pedagang tidak memanfaatkan trotoar untuk berjualan.

"Sampai saat ini sih patroli jalan terus gitu ya. Cuman belum ada saat ini belum ada. Ada sih laporan, cuma saya belum rekap sih," katanya.

Menurutnya, 10 hari sebelum Iduladha 2026, akan marak ditemui para pedagang hewan kurban. Setelah perayaan Iduladha selesai, aktivitas penjualan hewan kurban tentunya akan berakhir dengan sendirinya.

"Maraknya biasanya sepuluh hari sebelum hari H kan gitu kan. Tapi lagi-lagi paling kan setelah itu sudah selesailah."

BOGOR - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperingatkan ancaman darurat sampah nasional. Awal 2026, timbunan sampah Indonesia telah menembus 26 juta ton, dengan 56,72% berasal dari rumah tangga.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, dalam pencanangan Gerakan Indonesia Asri di Situ Gede, Bogor, Jumat (8/5/2026).

Menurut Safrizal, jika tren ini tak terkendali, kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) diprediksi penuh sebelum 2030. Dalam kesempatan itu, Safrizal menekankan empat prinsip lingkungan sebagaimana arahan presiden yakni, aman, sehat, resik, dan indah.

Safrizal mengajak masyarakat menanam pohon, membudayakan 4R yakni, Reduce, Reuse, Recycle, Refuse, serta memulai pemilahan sampah dari rumah tangga. Selain itu, Safrizal juga menekankan pentingnya penanaman pohon untuk menjaga lingkungan.

“Setiap orang minimal sekali seumur hidup harus menanam pohon. Mari kita jadikan gerakan ini sebagai budaya baru,” ujarnya.

Lihat video: Tinjau Pengolahan Sampah: Prabowo Sebut Ini Jadi Contoh, Teknologi Sederhana Tapi Efektif



Safrizal juga menegaskan peran Satpol PP sebagai pelopor gerakan Indonesia Asri dengan pendekatan humanis dan persuasif, bukan sekadar penindakan. Safrizal meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) perkuat kebijakan lingkungan, penyediaan sarana pengelolaan sampah, dan ruang terbuka hijau.

“Kepada masyarakat pentingnya langkah sederhana membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah sesuai kategori serta menjaga kebersihan lingkungan, dan merawat fasilitas umum,” ucapnya.

Gerakan Indonesia Asri sebelumnya dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah, dan kini mulai diimplementasikan secara nasional. Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim turut hadir dalam momentum tersebut. Pemerintah berharap gerakan ini menjadi budaya kebersihan baru, bukan sekadar seremoni.

JAKARTA - Satpol PP Sawah Besar menangkap 5 pedagang daging ikan sapu-sapu , Sabtu (25/4/2026). Mereka ketahuan tengah mengolah daging ikan sapu-sapu di bantaran anak Kali Ciliwung atau depan sekolah Santa Ursula, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

“Kami amankan lima pria yang bekerja sekaligus penjual daging ikan sapu-sapu. Kami amankan setelah kami dapat laporan dari warga yang curiga aktivitas mereka,” ujar Kasatpol PP Sawah Besar Darwis Silitonga.

Lima orang yang ditangkap merupakan warga Cikarang, Kabupaten Bekasi. Setelah ikan ditangkap mereka langsung memisahkan antara daging dan telur sapu-sapu.

“Ketika ikan dapat langsung disiangi mereka. Dagingnya dijual ke Cikarang kepada pengepul untuk bahan pembuat siomay menggunakan daging ikan sapu-sapu,” katanya.

Satu orang bisa menangkap ikan sapu-sapu dalam jumlah besar. Satu penangkap ikan sapu-sapu bahkan bisa menjual 20 kg daging kepada pengepul dalam sehari.

Dari hasil tangkapan tersebut, petugas Satpol PP mengambil tindakan tegas dengan memusnahkan seluruh daging ikan sapu-sapu dengan cara dikubur agar daging ikan tersebut tidak diolah lebih lanjut menjadi makanan.

“Semua kita musnahkan dengan cara dikubur. Kami juga minta mereka tidak menjual daging ikan sapu-sapu untuk dijadikan siomay,” ucapnya.

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno setuju dengan usulan pembangunan Markas Komando (Mako) Satpol PP DKI Jakarta. Rano menyebut tuntutan pembangunan Mako Satpol PP DKI hal yang wajar melihat tugas dan fungsi penegak Peraturan Daerah (Perda) itu.

"Tuntutan yang wajar sebetulnya. Satpol PP ini kan pelaksana undang-undang dalam penertiban. Mereka pasti punya armada besar. Armada itu bukan hanya kendaraan, tapi juga personelnya," ujar Rano Karno kepada wartawan di Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2026).

Rano menyinggung keberadaan Mako Satpol PP juga bisa dimanfaatkan menjadi tempat parkir armada sekaligus personel. Sebab, tak jarang para personel Satpol PP DKI Jakarta kerap telantar dan harus memanfaatkan ruas-ruas jalan.

"Misalnya, ada banyak kendaraan armada untuk Satpol PP keliling, bagaimana mereka mau memarkirkannya kalau Makonya tidak punya? Akhirnya terpaksa nongkrong di pinggir jalan. Ya hal-hal seperti itulah (yang harus dibenahi)," ujar Rano.

Menurut dia, keberadaan Mako Satpol PP ini tak berbeda dari perlunya kantor polisi. Rano menyinggung tidak adanya kantor polisi di sejumlah daerah akan disebut aneh.

"Maaf istilahnya, kalau misalnya polisi tidak punya Polda kan aneh. Makanya kalau Satpol PP tidak punya Mako, itu aneh."

JAKARTA - Kasatpol PP DKI Jakarta Satriadi mengatakan masih menunggu instruksi dari Dinas Citata DKI Jakarta untuk melakukan penertiban lapangan padel yang tidak memiliki dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Diketahui, terdapat 185 lapangan padel yang tak memiliki dokumen tersebut.

"Jadi kalau Satpol PP itu kan melakukan penegakan aturannya. Kita kalau memang sudah ada rekomtek (rekomendasi teknis) dari instansi terkait, baru kita lakukan tindakan gitu loh," katanya, dikutip Jumat (27/2/2026).

Satriadi mengaku saat ini Satpol PP DKI Jakarta belum menerima rekomendasi teknis untuk menertibkan lapangan padel yang melanggar perizinan. Satriadi mencontohkan ketika Satpol-PP menerima rekomendasi teknis terkait penertiban Tempat Hiburan Malam (THM) selama Ramadan, pihaknya langsung bergerak memonitor THM yang masih buka.

"Iya (belum menerima), karena kan kalau contoh kayak apa namanya waktu operasi tempat-tempat hiburan kan Dinas Pariwisata sudah mengeluarkan. Nah kita lakukan apa namanya, monitoring apakah tempat-tempat hiburan sudah memenuhi ketentuan atau tidak gitu," ucapnya.

Satriadi berjanji akan menertibkan lapangan padel atau bahkan melakukan pembongkaran bila memang di dalam instruksi yang tertuang dalam rekomendasi teknis mengharuskan hal demikian.

"Betul. Karena kan memang kalau informasinya ketentuannya itu memang kan harus pembongkaran sendiri ya gitu lho. Tapi yang lebih jelasnya nanti tanya ke Citata deh," sambungnya.

Lihat video: Demam Padel Meledak! Lapangan di Perumahan Kini Dibatasi Jam Operasional



Sekadar informasi, pemerintah provinsi DKI Jakarta saat ini sedang gencar menertibkan lapangan padel karena banyak keluhan dari warga. Aktivitas permainan yang berlangsung sampai malam hari dinilai mengganggu warga di perumahan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bahkan menggelar rapat terbatas bersama seluruh Wali Kota dan Dinas terkait untuk membahas keluhan warga soal keberadaan lapangan padel. Pramono berjanji akan menindak tegas lapangan padel yang tak memiliki kelengkapan dokumen perizinan.

"Lapangan padel yang tidak memiliki PBG dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran, dan pencabutan izin usaha," kata Pramono usai rapat terbatas di Balai Kota Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026.

Dalam rapat tersebut juga telah diputuskan bila Pemprov DKI Jakarta tak akan mengizinkan pembangunan lapangan padel baru di area perumahan. Lapangan padel baru hanya diizinkan berdiri di area komersil.

"Untuk lapangan padel sudah diputuskan, perizinan baru untuk pembangunan atau lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru," kata dia.

Lalu bagi lapangan padel yang sudah berdiri di area perumahan dengan catatan dokumen PBG dan perizinan lainnya lengkap, Pramono tetap mempersilakan aktivitas olahraga tersebut dilanjutkan. Tapi dengan catatan, lapangan padel tersebut maksimalkan buka sampai pukul 20.00 WIB.

Bisnis.com, SURABAYA – Satpol PPKota Surabaya menemukan dua restoran yang kedapatan masih memperjualbelikan minuman beralkohol saat bulan Ramadan. Maka dari itu, dua restoran itu telah diganjar sanksi tindak pidana ringan (Tipiring).

Kepala Satpol PP Kota Surabaya Achmad Zaini membeberkan petugas menemukan restoran-restoran tersebut menyuguhkan minuman beralkohol kepada pengunjung saat melakukan patroli rutin dengan berkeliling di setiap sudut kota.

"Dalam kegiatan pengawasan yang digelar di delapan lokasi wilayah Surabaya Timur, Surabaya Pusat, dan Surabaya Selatan, petugas menemukan dua restoran yang masih menyediakan minuman beralkohol," ungkap Zaini, Selasa (24/2/2026).

Dirinya mengungkapkan petugas mendapati minuman beralkohol tersebut disajikan tidak menggunakan kemasan ataupun botol produknya kepada pelanggan yang memesan.

“Penyajiannya [minuman beralkohol] menggunakan teko plastik untuk kemudian disajikan kepada pengunjung restoran,” beber Zaini.

Atas temuan itu, petugas langsung mengamankan barang bukti dari kedua lokasi. Zaini menyebut jajarannya berhasil mengamankan total sebanyak 32 botol minuman beralkohol yang masih diperjualbelikan di kedua restoran tersebut.

"Di lokasi pertama, petugas menyita 12 botol minuman beralkohol, sedangkan di lokasi kedua sebanyak 20 botol," tambahnya.

Kedua pelaku usaha tersebut dinyatakan melanggar ketentuan dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Surabaya Nomor 300/2326/436.8.6/2026 tentang pedoman keamanan dan ketertiban selama Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2026.

Dalam surat edaran tersebut, pengusaha dilarang memajang, mengedarkan, menjual, maupun menyajikan minuman beralkohol, guna menjaga kekhusyukan ibadah serta kondusivitas Surabaya.

“Kami mengimbau seluruh pelaku usaha agar menaati aturan yang berlaku. Pengawasan akan terus kami lakukan secara rutin. Penindakan tetap kami kedepankan secara tegas, namun dengan pendekatan persuasif dan humanis,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengungkap total personel diterjunkan untuk pengamanan Perayaan Imlek 2026 mencapai 1.919 personel gabungan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan ribuan personel itu terdiri dari 155 personel Polda Metro Jaya dan 1.106 personel Polres jajaran.

Selanjutnya, 225 personel TNI, 217 personel Satpol PP, 123 personel Dinas Perhubungan, 53 personel Dinas Kesehatan, serta 40 personel Dinas Pemadam Kebakaran.

"Polda Metro Jaya menyiagakan sebanyak 1.919 personel gabungan dalam rangka pengamanan Perayaan Imlek Tahun 2026," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (17/2/2026)

Dia mengatakan, pengamanan secara khusus difokuskan pada 165 vihara yang tersebar di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dengan demikian, seluruh rangkaian ibadah dan perayaan masyarakat Tionghoa berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Selain itu, personel juga ditempatkan di tempat keramaian lain, seperti kawasan wisata maupun pusat perbelanjaan serta melakukan pengaturan lalu lintas.

"Kami memastikan 165 vihara yang melaksanakan ibadah mendapatkan pengamanan maksimal sehingga masyarakat dapat beribadah dengan aman dan nyaman,” imbuhnya.

Di samping itu, Budi mengungkap bahwa pihaknya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional di sekitar lokasi perayaan guna mengantisipasi kepadatan kendaraan pada jam ibadah.

"Diimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif serta mematuhi arahan petugas di lapangan. Apabila membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat menghubungi layanan darurat 110 yang aktif selama 24 jam," pungkasnya.

JAKARTA - Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) Provinsi DKI Jakarta akan menertibkan atribut partai politik yang mengganggu di jalanan. Hal ini juga sebagai tindak lanjut arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait penertiban atribut parpol yang terpasang di flyover.

Hal tersebut disampaikan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan ketika memimpin apel pengarahan di Plasa Silang Monas Barat, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026). Ia menekankan agar seluruh petugas mengedepankan tindakan tegas, tetapi humanis saat melakukan penegakan terhadap pelanggaran Perda maupun Perkada.

"Atribut parpol yang berada di flyover tidak hanya melanggar perda, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengendara," kata Satriadi.

Dalam kesempatan itu, ia menyinggung cuaca ekstrem yang belakangan melanda Jakarta berpotensi membuat atribut partai yang marak di flyover jatuh atau terlepas. Kondisi tersebut tentunya akan sangat membahayakan pengendara.

"Risiko tersebut semakin meningkat saat cuaca ekstrem, seperti hujan deras disertai angin kencang yang belakangan kerap terjadi di Jakarta," katanya.

Satriadi menjelaskan, penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 52 ayat (1), yang melarang pemasangan atribut atau benda pada fasilitas umum. Dia juga meminta seluruh personel di lapangan untuk meningkatkan pengawasan sekaligus melakukan penertiban terhadap berbagai pelanggaran yang ditemukan pada flyover di wilayah masing-masing.

Satriadi menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga ketertiban umum serta menciptakan ruang publik yang aman dan tertata bagi seluruh masyarakat. Ia juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menaati peraturan yang berlaku demi mendukung terwujudnya Jakarta yang nyaman.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya memastikan bakal beri pendampingan ke Pemprov Jakarta soal larangan kembang api jelang pergantian tahun 2026.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan penegakan aturan surat edaran Pemprov Jakarta soal larangan kembang api dilakukan oleh Satpol PP.

"Penegakan surat edaran gubernur DKI oleh Satpol PP dan tentunya ada pendampingan dari kepolisian khususnya Polda Metro Jaya," ujar Budi saat dihubungi, Minggu (28/12/2025).

Sejalan dengan SE Pemprov Jakarta itu, Budi mengimbau agar masyarakat bisa merayakan pergantian malam tahun baru 2026 dengan doa bersama.

Doa bersama, kata Budi, disampaikan untuk para korban yang terdampak bencana alam di Sumatra agar bisa kuat dan bangkit dalam menghadapinya.

"Polda Metro Jaya melakukan himbauan ke para importir, pedagang dan PHRI untuk merayakan pergantian malam tahun baru 2026 dengan doa bersama dan mengedepankan empati terhadap saudara-saudara kita yang terdampak musibah bencana alam di Sumatera," pungkasnya.

Pramono Larang Kembang Api

Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung memutuskan perayaan tahun baru 2026 digelar secara sederhana tanpa pesta kembang api. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk empati atas duka bencana yang dialami masyarakat di Sumatra.

Pramono menekankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak ingin menampilkan kesan kemewahan yang berlebihan dan mengabaikan rasa empati terhadap para korban bencana di berbagai daerah.

Meski digelar secara sederhana, Pramono memastikan perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta tetap berlangsung dan diharapkan dapat menjadi momentum kebersamaan sekaligus refleksi.

“Insya Allah, Jakarta tetap menghadirkan kebersamaan, menjaga empati, dan menumbuhkan harapan saat melangkah ke tahun yang baru,” ujar Pramono.