Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk mendirikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sektor Finansial yang mengadopsi model special financial center seperti di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) dinilai sebagai langkah yang sangat strategis, namun menuntut arsitektur hukum dan pengawasan yang ekstra matang agar tidak menjadi bumerang bagi perekonomian nasional.

Pemerintah menyampaikan bahwa kawasan khusus ini dirancang untuk menawarkan ekosistem hukum berbasis common law dan kepemilikan asing hingga 100%, terpisah dari rezim regulasi keuangan nasional.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual mengungkapkan bahwa gagasan pendirian pusat keuangan semacam ini sejatinya telah bergulir sejak 10 hingga 15 tahun yang lalu. Kendati demikian, dia menekankan bahwa realisasinya tidak bisa dilakukan secara instan karena membutuhkan persiapan pilar regulasi yang komprehensif.

"Ini menyangkut masalah hukum, persoalan legalnya terpisah dan berbeda dengan hukum nasional. Jadi kerangka regulasinya harus kuat dan bagus," ujar David kepada Bisnis, dikutip Senin (27/4/2026).

Lebih lanjut, dia menyoroti urgensi pembentukan regulator independen yang terpisah dari kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun kementerian terkait, mirip dengan sistem yang berlaku di Dubai.

Dari sisi instrumen penegakan hukum, KEK ini berpotensi menggunakan sistem common law yang memungkinkan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase internasional alih-alih pengadilan dalam negeri. Aturan terkait mata uang yang digunakan pun bisa berbeda dengan rezim rupiah di wilayah nasional lainnya.

Kehadiran KEK Finansial ini diyakini mampu mendatangkan aliran modal masuk (inflow), menarik investasi, dan menciptakan efek rambatan (spillover effect) ke perekonomian daerah dan nasional. Selain itu, kawasan ini bisa menjadi tujuan aman bagi investor di tengah ketidakpastian geopolitik global dan status Indonesia sebagai negara non-blok.

Di samping itu, David mewanti-wanti agar KEK Finansial Indonesia memiliki ciri khas atau tema yang kuat seperti green economy, agar mampu bersaing dengan negara kawasan yang sudah mapan seperti Malaysia yang mempunyai yurisdiksi finansial khusus syariah.

Dia juga memperingatkan risiko reputasi. Jika tidak mengikuti standar internasional maka KEK Finansial rawan dicap sebagai surga pajak (tax haven) hingga menjadi sarana pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme jika tidak mematuhi standar internasional.

"Kalau sudah dilabeli sebagai tax haven atau money laundering, kita malah jadi sulit menarik investasi yang benar, dan ini berbahaya karena melanggar ketentuan internasional di Eropa maupun Amerika. Reputasi juga bisa hancur jika ada intervensi politik atau kekhawatiran ekspropriasi [nasionalisasi aset] dari investor," ungkapnya.

Selain itu, David juga mengingatkan adanya ongkos fiskal dari pemberian insentif yang akan menjadi kerugian bagi anggaran apabila program ini gagal menarik modal global secara optimal.

Senada, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai rencana pembentukan KEK sektor keuangan sebagai gagasan strategis yang memiliki tingkat kesulitan eksekusi sangat tinggi. Dia memandang rencana ini bukan sekadar membangun family offic, melainkan upaya menciptakan yurisdiksi baru yang mengadopsi model Dubai International Financial Centre.

"Manfaat utamanya bagi Indonesia adalah memperbesar kemampuan menarik modal global yang lebih berkualitas dan lebih panjang jangka waktunya. KEK ini bisa menjadi pintu masuk bagi dana global untuk membiayai proyek infrastruktur, transisi energi, hingga hilirisasi," jelas Josua kepada Bisnis, dikutip Senin (27/4/2026).

Bila dirancang dengan tepat, kawasan ini diyakini dapat menarik pengelola dana, perusahaan teknologi keuangan, dan asuransi yang selama ini lebih banyak parkir di Singapura atau Hong Kong. Ekosistem keuangan bernilai tambah tinggi ini juga berpotensi mendiversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini terlalu bertumpu pada komoditas dan konsumsi domestik.

Hanya saja, Josua menggarisbawahi sejumlah risiko struktural dan fundamental. Misalnya, kawasan itu hanya menjadi tempat parkir dana, bukan mesin pembiayaan ekonomi riil.

Lebih lanjut, celah penghindaran pajak, pencucian uang, hingga arbitrase regulasi akibat regulasi yang terlalu longgar. Lebih jauh, dia menyoroti potensi benturan hukum yang krusial. Indonesia yang menganut sistem hukum sipil (civil law) akan mengadopsi sistem common law ke dalam kawasan khusus tersebut.

"Harus sangat jelas batas kewenangannya. Kalau tidak, akan muncul pertanyaan siapa yang berwenang atas sengketa, bagaimana hubungan pengadilan KEK dengan pengadilan nasional, serta bagaimana posisi OJK, BI, Kemenkeu, PPATK, dan lembaga penegak hukum," wanti-wanti Josua.

Faktor makroekonomi juga ditekankan sebagai syarat utama. Kredibilitas makro seperti stabilitas rupiah, arah kebijakan fiskal yang disiplin, dan konsistensi regulasi sangat krusial, karena insentif sebesar apa pun tidak akan efektif jika pasar meragukan fundamental ekonomi nasional.

Oleh karena itu, Josua menyarankan agar pemerintah memastikan adanya syarat substansi ekonomi dalam KEK ini, seperti jumlah aset yang dikelola, pembukaan kantor operasional fisik, rekrutmen tenaga profesional, dan pembiayaan proyek ke dalam negeri.

Dia merekomendasikan eksekusi dilakukan secara bertahap pada aktivitas yang relevan seperti pembiayaan hijau atau manajemen aset, sebelum memperluas cakupannya lebih jauh. Tanpa penataan kelembagaan dan syarat substansi yang kuat, dia khawatir kawasan ini kelak hanya akan menjadi papan nama semata.

Bisnis.com, JAKARTA — Audit restitusi jumbo yang digencarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa hingga lima tahun ke belakang dikhawatirkan mengirimkan sinyal negatif ke dunia usaha.

Motif Menkeu Purbaya mengaudit lebih bayar pajak dari wajib pajak (WP) jumbo ini didasari oleh berbagai motif. Utamanya restitusi 2025 yang tembus Rp361 triliun lebih sehingga menyebabkan shortfall Rp271,7 triliun.

Purbaya juga menyoroti restitusi SDA, khususnya batu bara yang dinilainya membuat penerimaan negara bocor. Sebab, akibat adanya Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja, kini batu bara menjadi barang kena pajak (BKP) dan industrinya bisa mengajukan restitusi untuk pajak masukan.

Rencana audit restitusi ini dilakukan di tengah sempitnya ruang fiskal pemerintah. Defisit APBN diperkirakan bisa tembus 2,92% terhadap PDB apabila harga minyak menyentuh level US$100 per barel rata-rata sepanjang tahun.

Audit bahkan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bahkan, Komisi XI DPR sempat menawarkan wacana untuk turut melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendalami dugaan kebocoran yang dicurigai Purbaya.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Center Wahyu Nuryanto menegaskan bahwa restitusi merupakan hak WP. Dia menyambut baik wacana audit restitusi ini apabila ditujukan untuk memperbaiki sistem perpajakan yang lebih transparan.

Wahyu menilai audit akan menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik ketika tujuannya memberikan kepastian hukum dalam memproses permohonan restitusi wajib pajak.

"Namun, jika audit dilakukan dengan tujuan menekan jumlah restitusi, maka suasananya akan berbeda. Saya khawatir akan muncul anggapan bahwa pemerintah ingin membatasi hak wajib pajak," terangnya kepada Bisnis, dikutip Kamis (9/4/2026).

Wahyu menyatakan dukungannya bagi pemerintah untuk memperbaiki administrasi perpajakan. Akan tetapi, dia tidak menyarankan audit ini ditujukan sebagai kepentingan penerimaan semata.

"Sebab, ketika sistem perpajakan lebih sederhana dan transparan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada akhirnya hal tersebut juga akan berdampak pada penerimaan. Perbaikan itu harus seimbang, baik untuk kepentingan negara maupun masyarakat," terangnya.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyebut sejatinya proses restitusi di Indonesia belakangan sudah dipermudah dan dipercepat. Ini sesuai dengan standar negara-negara maju.

Fajry justru menyebut sistem pengawasan WP Indonesia sering dikritik karena banyak sumber daya yang digunakan dalam pengawasan untuk proses restitusi. Alhasil, banyak pihak dan studi menganggap ini yang menjadi salah satu alasan mandeknya upaya ekstensifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dia mengingatkan, perusahaan melakukan pencairan restitusi tentu karena ada kebutuhan likuiditas. Tujuannya bisa untuk menjalankan kegiatan usaha maupun ekspansi usaha. Dengan wacana pengetatan proses restitusi, maka Fajry melihat adanya sebuah langkah mundur.

Menurutnya, pemerintah justru tidak memenuhi janji politiknya untuk memperluas basis pajak dengan ekstensifikasi. Alih-alih, pemerintah malah dinilai menggunakan cara pragmatis dengan strategi 'berburu di kebun binatang'.

"Ini menjadi sinyal yang akan membuat wajib pajak takut untuk melakukan pencairan restitusi, tidak baik bagi dunia atau iklim usaha. Pada akhirnya akan membuat likuiditas korporasi menjadi terganggu. Ini menjadi ironi, mengingat jurus utama pemerintah dalam mendorong ekonomi melalui peningkatan likuiditas di perbankan," kata Fajry kepada Bisnis.

Apabila mengacu pada tingginya restitusi tahun lalu, Fajry menyebut musababnya adalah moderasi harga komoditas maupun kondisi ekonomi yang sulit. Korporasi butuh likuiditas sehingga mereka melakukan pencairan restitusi.

Ke depan, Purbaya diketahui menginginkan restitusi yang lebih rendah dari 2025. Pada rapat Komisi XI DPR Februari 2026 lalu, dia menginginkan agar restitusi pajak tahun ini tak sampai Rp300 triliun lagi seperti 2025.

"Untuk potensi penerimaan, saya belum bisa perkirakan, namun besaran restitusi untuk tahun ini harusnya lebih rendah dibandingkan pada dua tahun sebelumnya," terang Fajry.

Proses Restitusi Terukur

Atas proses audit yang bergulir, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengonfirmasi telah mendapatkan informasi awal dari Kemenkeu. Namun, kini tahapannya masih dalam penelaahan.

"Betul BPKP diminta oleh Kementerian Keuangan untuk melakukan audit restitusi pajak. Sekarang sedang menelaah informasi awal untuk menyusun desain pengawasan yang tepat," ujar Juru Bicara BPKP Gunawan Wibisono kepada Bisnis.

Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu pun memastikan pelaksanaan restitusi akan diproses secara akuntabel dan terukur melalui mekanisme yang diatur.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti menjelaskan, restitusi secara ketentuan pada umumnya melalui proses pemeriksaan. Hal ini namun dikecualikan bagi yang termasuk dalam skema pengembalian pendahuluan melalui penelitian.

"Untuk restitusi tahun berjalan (2025), proses pengujian dilakukan melalui mekanisme penelitian dan/atau pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Inge kepada Bisnis.

Di sisi lain, DJP mengamini bahwa proses audit untuk 2020-2025 juga telah melibatkan BPKP. Namun, otoritas pajak memastikan ini bukan hal yang baru. Auditor pemerintah itu telah berkolaborasi dengan Kemenkeu dalam berbagai bentuk sinergi pengawasan keuangan negara.

Adapun mengenai ancaman pidana yang sempat disinggung Purbaya, DJP memastikan bakal ada tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Baik untuk pihak eksternal (WP) maupun internal (DJP).

"Terkait dugaan kongkalikong, pada prinsipnya apabila terdapat indikasi pelanggaran, baik oleh Wajib Pajak maupun oknum internal, akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," terangnya.

Inge menyebut pihaknya akan terus memperkuat mekanisme restitusi khususnya melalui penguatan manajemen risiko, pemanfaatan data, serta pengawasan internal guna menjaga akuntabilitas dan integritas sistem perpajakan.

Pada rapat yang diselenggarakan Senin (6/4/2026), seorang anggota Komisi XI DPR bahkan mengusulkan ke Purbaya untuk melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dugaan kebocoran restitusi pajak itu.

Anggota Komisi XI DPR Bertu Merlas menyarankan pelibatan BPK untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Untuk diketahui, audit PDTT fokus menilai kepatuhan terhadap peraturan, sistem pengendalian intern (SPI) atau investigasi.

PDTT bertujuan memberikan simpulan atas hal pokok tertentu, seperti proyek khusus atau dugaan penyalahgunaan anggaran.

"Kalau boleh yang sedang diaudit oleh BPKP itu, sekalian kita meminta ke BPK untuk dilakukan PDTT aja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu," ujar Bertu.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP juga mempertanyakan kapan audit dimaksud oleh BPKP maupun internal Kemenkeu tuntas. "Kapan selesai [auditnya]? Triwulan kedua sudah ya Pak?," tanya Dolfie.

Purbaya mengeklaim BPKP seharusnya sudah bisa menuntaskan audit tersebut pada kuartal II/2026. Sebab, dia menyebut auditor pemerintah itu menargetkan audit tuntas dalam satu sampai dua bulan lamanya. Laporan ini turut ditunggu oleh Komisi XI DPR.

Purbaya menyebut kemungkinan proses tengah berjalan. Dia mengeklaim hasil audit seharusnya bisa didapatkan dalam waktu depan dan turut dilaporkan ke DPR.

"Harusnya sudah [selesai di kuartal II/2026] Pak. Mereka bilang mau cepat, akan kami laporkan Pak, karena itu sumber kebocoran yang seharusnya kami bisa selesaikan," tuturnya.

Ekonom yang pernah bekerja di Danareksa hingga Kantor Staf Presiden (KSP) itu pun berjanji memberikan tindakan tegas. Apabila ada pihak yang diduga kongkalikong dalam manajemen restitusi, maka bisa diganjar hukuman pidana.

"Kalau yang main-main, kami kurangi, kami audit kan. Kami masukin penjara, baik eksternal maupun internal," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan memperkuat pengawasan pengelolaan dana desa beserta program keuangan pemerintah. Lembaga negara itu menyebut bahwa dana desa merupakan salah satu aspek dalam pembangunan nasional sehingga harus dijalankan dengan efektif.

Dalam rapat antara BPKP dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), BPKP menilai pengawasan yang efektif terhadap dana desa dilakukan melalui penguatan sistem pencegahan dan perbaikan tata kelola sejak tahap perencanaan pengelolaan dana tersebut. Tidak lupa, pengawasan pun juga dilakukan setelah kegiatan berlangsung.

“BPKP memiliki dua peran utama, yaitu sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah [APIP] serta sebagai koordinator dan pengarah pengawasan internal di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN,” kata Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari dalam rapat di Gedung DPD RI, Senin (6/4/2026).

Sari mengatakan bahwa pihaknya menekankan pentingnya pencegahan penggunaan anggaran yang hanya terpusat pada pola belanja rutin. Dalam pengawasan dana desa, dia ingin mencegah penerapan anggaran pada kegiatan berulang yang sebenarnya tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, dia mengatakan bahwa pengawasan dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan data untuk memastikan bahwa dana desa sungguh-sungguh berkontribusi dalam pembangunan desa. Jika hal itu terjadi, pengentasan kemiskinan juga dapat diupayakan.

Dalam pengelolaan itu, BPKP memanfaatkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yang berbasis digital, yang saat ini telah digunakan oleh sekitar 93% desa di Indonesia. Sistem tersebut diklaim mendukung pengelolaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi.

Selanjutnya, BPKP akan memperkuat pengawasan dengan mengembangkan sistem Continuous Audit and Continuous Monitoring (CACM), sistem yang memungkinkan pemantauan secara langsung alias real time.

Pada 2026, sebagai bagian dari strategi pengawasan dana desa, BPKP menyatakan akan akan menerapkan pendekatan yang lebih presisi dalam operasinya.

Hal itu dilakukan melalui kombinasi dari pemantauan meja alias desk monitoring yang berbasis Siskeudes, uji petik lapangan berbasis risiko, serta validasi silang dengan berbagai sumber data eksternal. BPKP pun mengatakan akan melakukan evaluasi berkala terhadap inventarisasi, pencatatan, dan pemanfaatan aset desa bersama APIP daerah.

Kemudian, BPKP juga akan terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian untuk memastikan bahwa setiap program pemerintah dapat dianalisis secara menyeluruh dan memberikan dampak luas bagi pembangunan nasional, termasuk dengan Kementerian Koperasi (Kemenkop) Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

BPKP pun menyatakan kembali kesiapannya untuk terus bersinergi dengan berbagai pihak. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan program pembangunan nasional berjalan secara akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah desa dan daerah.

Sepanjang pelaksanaan tugasnya, BPKP mengatakan bahwa mereka telah menjalankan ribuan kegiatan pengawasan, yang mencakup 11.407 kegiatan assurance dan 1.415 kegiatan consulting, untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan program pemerintah. (Laurensius Katon Kandela)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda senilai total Rp23,6 miliar kepada sejumlah pelaku di sektor pasar modal.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan langkah tersebut diambil untuk menjaga integritas dan kredibilitas pasar modal domestik.

"OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda dengan total sebesar Rp23,6 miliar," ujar Hasan dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Februari 2026 di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Selain denda, OJK juga menjatuhkan satu sanksi pencabutan izin, tiga pembekuan izin, serta empat perintah tertulis sebagai bagian dari penegakan ketentuan di industri jasa keuangan.

Hasan menambahkan, OJK juga menetapkan sanksi terhadap PT Indo Pureco Pratama Tbk dan PT Tianrong Chemical Industry Tbk yang sebelumnya dikenal sebagai PT Tridomain Performance Materials Tbk. Penetapan sanksi tersebut dilakukan pada Sabtu (28/2) setelah melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, OJK juga telah mengenakan sanksi denda sebesar Rp11,05 miliar terkait praktik manipulasi perdagangan saham.

"OJK sebelumnya telah mengenakan sanksi denda dengan total Rp11,05 miliar terkait praktik manipulasi perdagangan saham," kata Hasan.

Menurut dia, penegakan hukum tersebut merupakan bagian dari upaya OJK dalam memperkuat pengawasan serta menjaga transparansi dan keadilan di pasar modal Indonesia di tengah dinamika dan volatilitas global.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon, Senin (9/2). Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian tindakan pengawasan dalam memperkuat industri perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Pencabutan izin usaha dilakukan sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tanggal 09 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha Perumda BPR Bank Cirebon. Otoritas mencabut izin Perumda BPR Bank Cirebon yang beralamat di Jalan Talang No. 43, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

"Sebelumnya OJK menemukan adanya permasalahan serius dalam tata kelola dan integritas pengelolaan bank, termasuk terjadinya tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, penerapan manajemen risiko yang memadai, serta kepatuhan dalam menerapkan ketentuan yang berlaku sehingga berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha bank," kata Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib dalam keterangan resmi, Selasa (10/2).

Adapun alasan penutupan berawal dari kondisi BPR yang teridentifikasi memiliki permasalahan. OJK telah menjalankan seluruh kewenangan pembinaan dan pengawasan secara optimal, antara lain melalui peningkatan intensitas pengawasan, pemberian sanksi administratif dan perintah untuk melakukan/tidak melakukan tindakan tertentu, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen, serta pengawalan rencana penyehatan agar bank dapat kembali beroperasi secara sehat.

"Namun, hingga batas waktu yang ditetapkan kondisi BPR tidak menunjukkan perbaikan yang memadai," ungkap Agus.

Alhasil, pada 2 Agustus 2024, OJK telah menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon sebagai BPR dalam status pengawasan BPR Dalam Penyehatan (BDP). Itu karena, BPR memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat Tidak Sehat.

Selanjutnya, pada 1 Agustus 2025 OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon dalam status pengawasan BPR Dalam Resolusi (BDR), dengan pertimbangan OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham Perumda BPR Bank Cirebon untuk melakukan upaya penyehatan.

Upaya itu termasuk mengatasi permasalahan permodalan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

"Namun, Pengurus dan Pemegang Saham Perumda BPR Bank Cirebon tidak dapat melakukan penyehatan BPR," jelasnya.

Lebih lanjut, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Nomor S-R3/ADK3/2026 tanggal 3 Februari 2026, perihal Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi Perumda BPR Bank Cirebon, LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap Perumda BPR Bank Cirebon.

"Terkait hal tersebut, LPS meminta OJK untuk mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon," ungkapnya.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023, OJK melakukan pencabutan izin usaha (CIU) Perumda BPR Bank Cirebon.

Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

OJK menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan langkah pengawasan yang ditempuh senantiasa berlandaskan nilai-nilai integritas, profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas.

Di samping itu, otoritas secara konsisten memastikan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan, senantiasa menjaga prinsip tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, stabil, terpercaya, dan memastikan perlindungan optimal bagi kepentingan nasabah dan masyarakat.

Selanjutnya, OJK mengimbau kepada nasabah Perumda BPR Bank Cirebon agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ikut mengawasi secara ketat pengelolaan keuangan negara saat rapat khusus, Selasa (11/11/2025).

Prabowo menyoroti penyerapan anggaran pemerintah pusat maupun transfer ke daerah (TKD) yang belum optimal. Dia bahkan disebut menunda penerbangannya selama dua jam untuk memimpin rapat di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta itu.

Saat dimintai konfirmasi mengenai arahan Presiden, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana hanya merujuk apa yang disampaikan dalam keterangan resmi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dia menyebut lembaganya turut diminta berupaya semaksimal mungkin menjaga pengelolaan dan pemanfaatan seluruh sumber daya negara.

"Intinya, kami diminta berupaya semaksimal mungkin menjaga pengelolaan serta pemanfaatan semua sumber daya Indonesia, agar bisa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan serta kemakmuran Bangsa Indonesia, mewujudkan Asta Cita," terangnya kepada Bisnis, dikutip Kamis (13/11/2025).

Ivan tak memerinci lebih lanjut apabila pihaknya juga turut memberikan laporan atau masukan kepada Presiden mengenai titik rawan pengelolaan anggaran. Sebab, tugas utama PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan merupakan mengawasi dan menganalisis transaksi keuangan termasuk salah satunya yang mencurigakan atau memiliki potensi muatan pidana.

Dia hanya mengulang pernyataan Prabowo untuk selalu menjaga uang negara yang merupakan uang rakyat. "[Arahan Presiden] untuk menjaga setiap Rupiah uang demi pertumbuhan ekonomi Indonesia," terang Ivan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Prabowo menyampaikan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Dia menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

"Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat," demikian pesan Prabowo yang disampaikan Seskab Teddy Indra Wijaya, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet.

Kepala Negara juga memerintahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Dia menunjuk Prasetyo guna melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun.

"Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," terang Teddy.

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Komisi XI DPR RI Mulyadi menyoroti perihal dana pemerintah daerah (pemda) mengendap di perbankan. Polemik perbedaan data simpanan pemda yang mengendap ini sempat membuat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beberapa waktu lalu.

Mulyadi mengungkapkan dirinya miris melihat masalah ini karena telah menimbulkan kegaduhan yang luar biasa.

"Kemarin itu, diungkapkan Pak Menkeu terkait dengan dana-dana BPD yang mengendap dana-dana APBD yang mengendap saya kira harus di-cross check pak itu khusus Jawa Barat membuat kegaduhan yang luar biasa,"

Anggaran pusat dan daerah memiliki peran besar dalam mendorong perekonomian. Mulyadi menyoroti masih banyaknya warga, khususnya di daerah yang mengalami kesulitan sementara dalam catatan pemerintah maupun Bank Indonesia (BI) ekonomi nasional tumbuh baik.

"Saya di WA mereka tidak bisa beli beras 3 hari. Saya miris. Apakah indikator-indikator yg bapak paparkan ini sebenarnya berbasisnya apa?," jelasnya.

Polemik soal dana Pemda ini ikut menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo memerintahkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan dan penggunaan anggaran yang ditransfer ke daerah jelang akhir tahun.

"Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengkoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," tulis Sekretaris Presiden Teddy Indra Wijaya dalam unggahan resmi di akun Instagram @sekretariat.presiden, dikutip Rabu (12/11/2025).

Kepada para menterinya, Prabowo juga menegaskan setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan. Tak terkecuali dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sebelumnya, Purbaya telah menyurati kepala daerah terkait percepatan belanja daerah melalui surat nomor S-662/MK.08/2025 sejak 20 Oktober 2025. ia memperingatkan kepada para kepala daerah realisasi belanja dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu.

Akibatnya, simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan kuartal III-2025 mengalami kenaikan. Ditambah dengan realisasi penyaluran transfer ke daerah (TKD) sudah senilai Rp 644,8 triliun atau 74% dari pagu. "Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan," kata Purbaya dikutip dari surat yang ditandatanganinya itu.

Ia pun meminta para kepala daerah untuk segera melakukan berbagai langkah-langkah percepatan belanja APBD untuk mendorong perekonomian nasional pada 2025 bisa lebih baik.

Sebagaimana diketahui, ekonomi pada kuartal III-2025 hanya tumbuh 5,04% secara tahunan atau year on year (yoy), melambat dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,12%.

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti kegiatan bisnis perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas PPDP OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan, OJK telah melakukan tindakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga menjalankan kegiatan pialang asuransi tanpa izin yang berlokasi di Jawa Timur dan Jakarta.

OJK menemukan perusahaan tersebut berkerja sama dengan perusahaan asuransi berizin.

"Pengenaan sanksi administrasi kepada perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan perusahaan pialang yang diduga tidak berizin tersebut," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (7/11/2025).

Selain itu, Ogi mengatakan bahwa OJK juga tengah menindaklanjuti kasus penggelapan premi oleh pialan asuransi berizin di Jakarta. Akan tetapi Otoritas tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Selain itu, Ogi mengungkapkan, OJK terus melakukan berbagai upaya dalam mendorong penyelesaian permasalahan terhadap lembaga jasa keuangan di bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP).

"PPDP melalui pengawasan khusus yang sampai dengan 29 Oktober 2025 dilakukan berhadap 6 perusahaan asuransi dan reasuransi dan 7 dana pensiun," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku baru tahu memiliki kekuasaan yang besar dalam mengawasi kinerja Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, selaku super holding seluruh BUMN.

Hal ini ia ungkapkan saat menceritakan kemampuan pemerintah dalam mengawasi pengelolaan penempatan dana menganggur pemerintah pusat di Bank Indonesia (BI) senilai Rp 200 triliun pada 12 September 2025 ke lima bank milik negara.

Purbaya memastikan, lima bank milik negara, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI itu harus memanfaatkan dana Rp 200 triliun untuk mempercepat pembiayaan ke sektor riil, bukan malah untuk membeli dolar, menyalurkan sebatas ke konglomerat, atau bahkan menyimpan dananya kembali di surat berharga.

"Itu kan di bawah Danantara sekarang, saya kan anggota dewan pengawas Danantara, di situ kita bisa memberikan masukkan yang kencang sekali, dan Danantara harus bayar pajak kan, kalau macam-macam kita sikat juga Danantara nya kalau mereka melindungi praktik-praktik yang jelek," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD, Jakarta, dikutip Selasa (4/11/2025).

"Jadi ini menteri keuangan lumayan berkuasa rupanya, saya baru tahu juga. Seneng-seneng juga sih," tegas Purbaya.

Oleh sebab itu, ia mewanti-wanti kepada bank-bank BUMN penerima penempatan dana jangan main-main dalam mengelola dan menyalurkan penempatan dana menganggur pemerintah itu, karena tujuannya untuk menggerakkan ekonomi dengan meningkatkan peredaran uang primer atau base money (M0).

Sebagaimana diketahui, lima bank milik negara yang menerima dana Rp 200 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah terdiri dari Bank Mandiri dengan jatah Rp 55 triliun, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Rp 55 triliun, Bank Negara Indonesia (BNI) Rp 55 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN) Rp 25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp 10 triliun.

"Itu yang saya paksa sebetulnya, perbankan menyalurkan uang itu dengan keterampilan mereka sendiri. Malah saya enggak ikut campur, kenapa? Tapi yang jelas enggak boleh beli dolar, enggak boleh kasih konglomerat, itu kita dua itu. SBN juga enggak boleh, kalau enggak muter-muter aja ke saya. Jadi mereka kan, kan kita tau perbankan sebenarnya pintar," tutur Purbaya.

Purbaya menegaskan, dalam mengelola penempatan dana itu, pihaknya memang tak pernah memberikan persyaratan tertentu harus dikucurkan ke sejumlah proyek khusus. Namun, ia menegaskan, pembebasan ini ditujukan supaya perbankan berinovasi dalam menyalurkan pembiayaan lewat dana menganggur itu, bukannya kembali malas dengan menempatkan uang itu ke SBN sebagaimana selama ini.

Makanya, ia mengaku tak segan-segan untuk melakukan sidak langsung ke bank-bank BUMN itu. Sidak yang sudah dilakukan di antaranya ke BNI pada 29 September 2025, dan Bank Mandiri pada 6 Oktober 2025.

"Saya kadang-kadang kan datang tuh ke bank-bank itu. Saya cuman tanya, saya pernah ke BNI sama Mandiri. Uangnya kemana? Penyalurannya berapa? Anda beli dolar apa enggak?" tuturnya.

"Dia enggak ada yang ngaku beli dolar sih. Tapi saya yakin beli dikit-dikit lah. Tapi kalau ketahuan, mereka enggak bisa lari. Ya walaupun saya enggak punya kekuasaan langsung di perbankan itu, tapi itu kan di bawah Danantara sekarang," tegas Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA –- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) di industri keuangan syariah agar menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya. Kasus gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia (DSI) menjadi contoh yang perlu dihindari di tengah upaya masif mengembangkan industri keuangan syariah di Indonesia.

“Pada intinya kalau kita mau mengembangkan syariah, kan kita sudah lakukan edukasi, literasi. Orang itu kalau sudah masuk ke syariah bisa militan, karena memang mereka harus investasi, menabung, dan lain-lain, sesuai dengan keyakinannya. Mereka harus siap berlandaskan prinsip syariah. Makanya, kalau kena (kejahatan atau scam), seperti DSI kemarin, kasihan banget,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederica Widyasari Dewi, seusai acara Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2025 di Surabaya, Jawa Timur, Senin (3/11/2025).

Perempuan yang akrab disapa Kiki tersebut menekankan agar para PUJK syariah bisa bersama-sama membangun ekosistem keuangan syariah agar terus berkembang dan dipercaya masyarakat. Masyarakat juga diajak bekerja sama untuk segera melaporkan dugaan kejahatan atau penipuan oleh PUJK di industri keuangan syariah.

“Jadi maksud saya, semua pelaku syariah itu juga saling menjaga. Kalau melihat atau mendengar praktik-praktik yang mencurigakan, langsung laporkan ke OJK supaya yang kejadian ini (kasus DSI) tidak terjadi lagi,” jelasnya.

“Karena kita sudah edukasi ya. Edukasinya tidak gampang, tapi begitu mereka (masyarakat) teryakinkan, mereka akan militan. Dan ketika seperti ini, takutnya mereka jadi kapok,” lanjutnya.

Kiki menegaskan agar para pelaku usaha di industri keuangan syariah menjaga integritasnya. Dengan demikian, langkah untuk memajukan industri keuangan syariah bisa lebih maksimal di lapangan. “Harusnya mereka (pelaku usaha) saling menjaga industrinya supaya bisa bertumbuh lebih besar,” tegasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada penyelenggara pinjaman daring atau pinjol PT DSI Dana Syariah Indonesia (DSI) sejak 15 Oktober 2025.

Pengenaan sanksi itu merupakan bentuk pelaksanaan pengawasan tegas OJK terhadap PT DSI agar perusahaan tersebut fokus menyelesaikan kewajiban kepada pemberi dana atau lender.

Dan pada Selasa (28/10), lembaga pengawas itu memfasilitasi pertemuan antara pengurus penyelenggara PT DSI dengan para lender di Kantor OJK di Jakarta, Selasa (28/10).

Mengutip dari siaran pers di laman OJK, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas sejumlah pengaduan masyarakat yang masuk dalam saluran pengaduan konsumen OJK mengenai tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil dari DSI.

Dalam pertemuan itu, OJK menghadirkan Direktur Utama DSI Taufiq Aljufri beserta jajaran dan sejumlah perwakilan lender. Mereka--difasilitasi OJK-- membahas langsung permasalahan di DSI yang terjadi serta langkah konkret penyelesaiannya.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi OJK dalam pelindungan konsumen dan pengawasan terhadap industri pindar.

OJK dalam pertemuan tersebut meminta pihak DSI menjelaskan permasalahan di perusahaan tersebut dan meminta DSI bertanggung jawab atas dana lender yang masih tertahan di DSI.

Dalam kesempatan tersebut, DSI menyampaikan komitmen untuk bertanggung jawab menuntaskan kewajiban pengembalian dana kepada lender secara bertahap sesuai kemampuan dan rencana penyelesaian yang dalam penyusunannya akan melibatkan perwakilan lender.

Sebelumnya, berdasarkan sanksi PKU yang dijatuhkan OJK, DSI dilarang melakukan penggalangan dana baru dari pemberi dana (lender) maupun penyaluran pendanaan baru kepada peminjam (borrower) dalam bentuk apa pun, termasuk melalui website, aplikasi, atau media lainnya.

DSI juga dilarang melakukan pengalihan, pengaburan, pengurangan nilai, atau pemindahan kepemilikan aset, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari OJK. Kecuali, sambung di siaran pers itu, untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, DSI tidak diperkenankan melakukan perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham yang telah tercatat dalam data pengawasan OJK, kecuali dalam rangka memperbaiki kinerja, memperkuat permodalan, serta menyelesaikan permasalahan dan kewajiban perusahaan.

OJK juga memerintahkan DSI untuk tetap melayani dan menyelesaikan setiap pengaduan lender dan pihak terkait, serta tidak menutup kantor/layanan.

Kemudian DSI wajib menyediakan saluran pengaduan yang aktif seperti telepon, WhatsApp, surel, dan media sosial, serta memberikan tanggapan dan penyelesaian atas setiap pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka pengawasan lebih lanjut, OJK terus mengumpulkan informasi dan melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat dan bertanggung jawab atas permasalahan di DSI.

"Apabila ditemukan pelanggaran ketentuan atau indikasi tindak pidana, OJK melakukan langkah-langkah kepatuhan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melaksanakan proses Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU)," katanya.

OJK meminta DSI untuk memprioritaskan pengembalian dana lender, menjaga komunikasi yang transparan, dan menindaklanjuti seluruh pengaduan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Laporan terbaru dari firma riset Forrester mengungkap perusahaan besar akan menunda 25% dari rencana pengeluaran kecerdasan buatan (AI) mereka hingga 2027. Vendor disebut terlalu manis mengumbar janji teknologi AI.

Fenomena ini disebabkan oleh kesenjangan antara janji berlebih dari vendor AI dan nilai nyata yang diterima oleh perusahaan, yang semakin melebar dan memaksa pemimpin bisnis untuk lebih ketat dalam pengawasan keuangan menurut laporan tersebut.

Dalam laporan "Predictions 2026: Technology & Security" yang dirilis Forrester, Rabu (29/10/2025), disebutkan bahwa hanya kurang dari sepertiga pembuat keputusan yang mampu menghubungkan nilai AI dengan pertumbuhan finansial perusahaan. Akibatnya, CEO kemungkinan besar akan lebih mendengarkan CFO dalam menyetujui investasi AI berdasarkan return on investment (ROI) tahun depan.

"Kesenjangan antara janji berlebih vendor AI dan nilai yang diciptakan untuk perusahaan akan memaksa koreksi pasar. Saat permintaan menurun, utilisasi tertinggal, biaya per inferensi berguna tetap tinggi, dan penyedia akan mengejar tingkat pengisian dengan diskon dan komitmen berlebih," bunyi laporan tersebut.

Chief Research Officer Forrester Sharyn Leaver menekankan pada 2026, periode hype AI berakhir karena tekanan untuk memberikan hasil nyata dan terukur dari inisiatif AI yang aman semakin intensif.

Pada era volatilitas ini, pemimpin teknologi dan keamanan akan diminta untuk menyesuaikan investasi di bawah pengawasan keuangan yang lebih ketat sambil menavigasi risiko geopolitik dan ekonomi yang semakin kompleks.

Prediksi ini menandai pergeseran dari euforia ke realisme, di mana pengeluaran AI yang direncanakan akan tertunda hingga 2027 karena ketatnya pengawasan finansial yang memperlambat penerapan produksi.

The Register melaporkan investasi AI telah menjadi pilar penting dalam mencegah resesi di Amerika Serikat, dengan pengeluaran besar yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, laporan Forrester memperingatkan bahwa gelembung ini bisa meledak, mirip dengan bubble dotcom pada akhir 1990-an.

Sementara itu, firma riset saingan seperti Gartner memprediksi pengeluaran global AI mencapai hampir US$1,5 triliun pada 2025, termasuk US$268 miliar untuk server yang dioptimalkan.

Distinguished VP Analyst Gartner John-David Lovelock menyebut kemungkinan "extinction event" bagi penyedia model GenAI independen, karena hanya sedikit yang mampu menyediakan komputasi yang dibutuhkan. Meski demikian, dia menilai ini bukan tanda gelembung, melainkan konsolidasi melalui merger dan divestasi.

Gartner juga memperkirakan 40% proyek agentic AI akan dibatalkan pada 2027, didukung studi Carnegie Mellon University yang menunjukkan tingkat keberhasilan AI agent hanya 30-35% pada tugas multi-langkah.

"GenAI FOMO (fear of missing out) telah mendorong bisnis membakar hampir US$40 miliar secara sia-sia," tulis laporan.

Konsultan Bain & Company memperkirakan pengeluaran data center AI saat ini—sekitar US$500 miliar per tahun—akan memerlukan penjualan AI tahunan mencapai US$2 triliun pada 2030 guna membenarkan investasi yang mereka gelontorkan.

Di sisi lain, perusahaan seperti Microsoft dan Nvidia terus menyuntikkan miliaran dolar ke infrastruktur AI, termasuk kesepakatan datacenter senilai US$40 miliar, yang semakin memperbesar gelembung ini.

Kondisi ini menjadi sulit bagi mereka jika perusahaan-perusahaan serius mengurangi belanja di kecerdasan buatan,