REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sebanyak delapan penyelenggara pinjaman online (pinjol) saat ini berada dalam pengawasan khusus. Mayoritas kasus dipicu persoalan permodalan dan tingginya tingkat kredit bermasalah atau TWP90.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan setiap penyelenggara yang masuk pengawasan khusus terlebih dahulu diminta melakukan langkah perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut meliputi pemenuhan kewajiban modal minimum dan perbaikan kualitas pembiayaan sebelum OJK mengambil tindakan lanjutan, termasuk kemungkinan pencabutan izin usaha.

“Setiap penyelenggara yang berada dalam pengawasan khusus akan diarahkan melakukan langkah perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Agusman dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Secara industri, OJK mencatat masih terdapat 14 dari 94 penyelenggara pinjol yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 12,5 miliar.

Menurut Agusman, kemampuan perusahaan dalam memenuhi ketentuan modal minimum dipengaruhi berbagai faktor, antara lain kinerja usaha, prospek bisnis, strategi penambahan modal, masuknya investor baru, hingga aksi korporasi seperti merger.

Ia menambahkan, tata kelola perusahaan dan model bisnis yang sehat menjadi faktor penting dalam menarik minat investor untuk memperkuat permodalan.

Karena itu, OJK mendorong seluruh penyelenggara pinjol untuk terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi guna meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memperkuat pelindungan konsumen.

Dari sisi kualitas pembiayaan, OJK mencatat terdapat 19 penyelenggara pinjol yang memiliki tingkat kredit bermasalah atau TWP90 di atas 5 persen per April 2026.

Agusman menjelaskan perubahan jumlah penyelenggara dengan TWP90 tinggi dipengaruhi kualitas pembiayaan dan kemampuan bayar peminjam (borrower).

Kita semua menyadari bahwa scam (tindak penipuan) semakin marak terjadi di seluruh dunia dengan beragam modus yang terus berkembang. Edukasi (kepada konsumen) saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan ini,

Jakarta (ANTARA) - Founder dan Group CEO PT Indonesia Digital Identity (VIDA) Niki Luhur menyoroti pentingnya keamanan infrastruktur identitas digital untuk melindungi ekosistem financial technology (fintech) yang terus berkembang di Indonesia.

Ia menyatakan, taktik kejahatan siber kian berkembang secara kompleks, sehingga para pelaku industri fintech perlu memitigasi ancaman tersebut sedini mungkin.

“Kita semua menyadari bahwa scam (tindak penipuan) semakin marak terjadi di seluruh dunia dengan beragam modus yang terus berkembang. Edukasi (kepada konsumen) saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan ini,” ucap Niki Luhur dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Untuk mengurangi kerugian akibat tindak kejahatan tersebut, ia menilai, penguatan infrastruktur serta ekosistem hukum yang mampu melindungi konsumen dan meningkatkan standar keamanan penting bagi pelaku fintech.

Ia juga mengatakan, penerapan multi-layered defense sangat diperlukan untuk menghadapi modus penipuan digital yang semakin canggih.

Niki menuturkan, terdapat empat lapis pengamanan yang dapat diterapkan oleh pelaku fintech untuk mengoptimalkan perlindungan sistem mereka, yakni verifikasi individu, verifikasi perangkat, verifikasi identitas, dan pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Pihaknya pun mengembangkan fitur “Beyond Liveness” untuk membantu ekosistem fintech nasional mendeteksi ancaman penipuan digital yang semakin kompleks yang tidak lagi dapat diatasi oleh satu lapisan keamanan saja.

Ia menyatakan, teknologi tersebut tidak bergantung pada satu titik verifikasi, tapi mengombinasikan lima lapisan pengamanan yang bekerja simultan, termasuk analisis perilaku perangkat, pola jaringan, serta behavioral analytics (analisis perilaku) secara real-time.

Ke depannya, perseroan berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi digital identity berstandard global yang tersertifikasi pemerintah, untuk menjamin keamanan digital jutaan pengguna serta ratusan pelaku usaha di Indonesia maupun global.

“Seperti pada abad pertengahan, ketika membangun sebuah kastil, sistem pertahanan dirancang berlapis untuk melindungi dari serangan musuh. Pendekatan serupa juga perlu diterapkan dalam membangun keamanan di industri fintech,” imbuh Niki.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjatuhkan denda Rp755 miliar kepada 97 perusahaan pinjaman daring (pindar) menjadi preseden tersendiri dalam tata kelola industri fintech, sekaligus memicu perdebatan antara prinsip persaingan usaha dan kebijakan perlindungan konsumen.

Kasus ini tidak sekadar menyasar praktik industri, tetapi juga menyentuh fondasi regulasi sektor pinjaman online (pinjol) legal atau pindar di Indonesia, khususnya terkait batas atas suku bunga yang selama ini menjadi instrumen pengendalian risiko bagi borrower.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai pendekatan KPPU berpotensi tidak sepenuhnya mencerminkan dinamika awal industri, terutama pada periode sebelum adanya batas bunga resmi.

”Sebelum ada penetapan batas maksimal bunga pindar oleh AFPI, bunga pindar ditetapkan oleh masing-masing perusahaan pindar sehingga cenderung lebih tinggi. Masyarakat teriak. Jika ditelusuri ke belakang, asosiasi bisa memutuskan penetapan bunga maksimal karena ada kekosongan regulasi,” kata Nailul yang dikutip di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Lebih lanjut, Nailul mempertanyakan apakah KPPU sudah menghitung keseimbangan bunga pindar selama ada kekosongan regulasi. "Dari berbagai pemberitaan yang ada, masyarakat mengeluhkan bunga pindar terlalu tinggi dan cenderung ugal-ugalan terutama pinjaman online ilegal," pungkasnya.

Akibat kekosongan regulasi tersebut, akhirnya OJK mengatur batas atas suku bunga pindar agar tidak mematok bunga kelewat tinggi sehingga tidak memberatkan masyarakat.

Aturan ini awalnya dituangkan dalam Kode Etik (Pedoman Perilaku) Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebelum diperjelas melalui Surat Edaran (SE) OJK No.19/SEOJK.06/2023, dan kini diperbaharui melalui SEOJK No.19/SEOJK.06/2025.

Ketentuan tersebut antara lain mengatur mengenai batasan besaran manfaat ekonomi yang dapat dikenakan oleh Penyelenggara Pindar kepada Penerima Dana, sebagai upaya untuk memastikan praktik usaha yang sehat, transparan, dan berorientasi pada pelindungan konsumen.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar menegaskan tidak pernah terbukti adanya kesepakatan bersama terkait penetapan batas maksimum manfaat ekonomi atau suku bunga di antara pelaku industri.

“Kami tentu kecewa dengan putusan KPPU ini karena batas maksimum manfaat ekonomi saat ini merupakan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi konsumen dari praktik predatory lending atau pinjaman daring ilegal yang memasang bunga sangat tinggi saat itu,” kata Entjik.

Entjik menegaskan, selama proses persidangan tidak terdapat indikasi atau niat jahat dari pelaku industri. Seluruh anggota disebut telah bertindak sesuai arahan regulator pada saat kebijakan tersebut diterapkan.

“Kami percaya para pelaku industri pindar berada dalam posisi yang benar dengan mengikuti arahan OJK saat itu,” imbuhnya.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyampaikan mayoritas anggotanya akan mengajukan banding terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang memutuskan 97 perusahaan pinjaman online (pinjol) bersalah atas kasus monopoli penetapan suku bunga 0,8% dan dijatuhkan sanksi denda dengan total Rp755 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan 97 pelaku usaha fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait penetapan harga atau suku bunga dalam Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025. Atas pelanggaran tersebut, para penyelenggara dijatuhkan sanksi denda beragam, dengan total denda mencapai Rp 755 miliar.

Terkait hal itu, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat putusan KPPU tersebut bisa berdampak terhadap lender di industri fintech lending.

"Dampak yang paling terasa di lender, bukan di borrower," ungkapnya kepada Kontan, Jumat (27/3/2026).

Nailul menjelaskan lender sebagai pemilik dana akan berpikir ulang terkait dengan kredibilitas fintech lending. Ketika itu terjadi, akan berdampak pada penyaluran pembiayaan di fintech lending juga.

Padahal, jika dilihat dari permintaan pembiayaan dirasa masih cukup tinggi.

Sebaliknya, Nailul beranggapan borrower fintech lending tidak begitu peduli dengan putusan KPPU. Dia bilang mereka lebih mengutamakan platform masih bisa memberikan pembiayaan atau tidak, alih-alih melihat putusan KPPU.

Dalam menyikapi putusan KPPU, Nailul mengatakan seharusnya industri fintech lending dapat melakukan gugatan ulang. Namun, dia bilang semua balik lagi ke keputusan masing-masing platform.

"Sebab, yang dipasalkan banyak platform apakah bisa sendiri atau harus semuanya. Saya rasa Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bisa memfasilitasi hal tersebut," ucap Nailul.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur mengatakan putusan dalam perkara tersebut ditentukan, setelah melalui proses penegakan hukum sejak 2023 hingga tahap akhir pemeriksaan.

Deswin menyatakan putusan itu juga menandai berakhirnya salah satu perkara persaingan usaha terbesar yang pernah ditangani KPPU, baik dari sisi jumlah terlapor maupun cakupan industri yang berdampak langsung pada masyarakat luas.

Dia mengatakan berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa telah terjadi perjanjian penetapan suku bunga dan/atau manfaat ekonomi yang dilakukan oleh para terlapor.

Deswin menerangkan penetapan batas atas suku bunga yang berada jauh di atas tingkat keseimbangan pasar tidak hanya bersifat nonbinding dan tidak efektif dalam melindungi konsumen, tetapi juga berpotensi berfungsi sebagai mekanisme yang memfasilitasi koordinasi penetapan harga di antara para pelaku usaha.

Dalam kondisi tersebut, keberadaan batas atas mengarahkan ekspektasi dan strategi harga pelaku usaha, sehingga mendorong terbentuknya keselarasan perilaku dalam penetapan suku bunga.

"Akibatnya, kebijakan tersebut mengurangi intensitas persaingan harga dan menghambat dinamika kompetisi di pasar pinjaman daring," ujar Deswin dalam keterangan resmi, Kamis (26/3/2026).

Deswin menuturkan Majelis Komisi dalam sidang juga menilai bahwa aspek formil dalam perkara a quo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berdasarkan pada prinsip-prinsip peradilan.

Dengan demikian, berbagai keberatan aspek formil para Terlapor tidak dapat diterima.

Dia bilang sebelumnya para Terlapor menyampaikan berbagai aspek keberatan dalam aspek formil, antara lain masalah kewenangan KPPU, cacat prosedural dalam pembiktian atau hukum acara, ketidakhadiran saksi kunci, dan klusterisasi pemeriksaan.

Tak cuma itu, Deswin mengatakan Majelis Komisi juga menyatakan tindakan para Terlapor tidak memenuhi ketentuan pengecualian terhadap Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang diajukan oleh para Terlapor.

Sebab, tidak terdapat peraturan perundangan yang mengatur mengenai pemberian kewenangan kepada pelaku usaha tertentu dan/atau kumpulan pelaku usaha tertentu dengan nama dan/atau sebutan apapun untuk mengatur besaran suku bunga dalam jasa layanan fintech P2P lending.

Atas dasar tersebut, Majelis Komisi menyatakan seluruh Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Oleh karena itu, Deswin menyampaikan Majelis Komisi menjatuhkan sanksi denda kepada para Terlapor dengan besaran total denda sebesar Rp 755 miliar. Adapun sebagian besar Terlapor, yakni 52 Terlapor, dikenakan besaran denda minimal Rp 1 miliar. (Reporter: Ferry Saputra | Editor: Avanty Nurdiana)

Artikel ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul:Putusan KPPU Soal Bunga Fintech Lending Bisa Berdampak Terhadap Lender

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan terus memperkuat industri fintechP2P lending atau pinjaman daring (pindar) melalui berbagai SEOJK dan POJK.

Hal tersebut disampaikan kala menanggapi sederet masalah yang terus terjadi di industri pindar, misalnya saja kasus gagal bayar PT Investree Radhika Jaya (Investree) dan yang teranyar adalah PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, PMV, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menyebut untuk terus memperkuat industri tersebut, salah satunya melalui SEOJK 19/2025.

“Yang menegaskan pencairan dana dilakukan langsung kepada penerima dana (borrower) melalui penggunaan escrow account agar alur pembayaran dapat ditelusuri dan risiko penyimpangan dapat diminimalkan,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK Desember 2025, dikutip pada Rabu (14/1/2026).

Selain itu, imbuhnya, penguatan juga difokuskan pada peningkatan kualitas credit scoring dan manajemen risiko, termasuk memastikan borrower tidak memperoleh pendanaan dari lebih dari tiga penyelenggara.

“Dengan langkah-langkah tersebut, pembiayaan pindar dinilai masih memiliki peran penting dan prospek yang relevan dalam 2–3 tahun ke depan,” tegas Agusman.

Dia melanjutkan, dalam upaya pencegahan fraud, OJK telah menerbitkan POJK 12/2024 yang mendorong LJK termasuk pindar untuk menerapkan strategi antifraud.

“Selain itu, penyempurnaan ketentuan pindar terus diperkuat guna mencegah terulangnya kasus fraud dan menjaga keberlanjutan industri,” pungkasnya.

Sebagai informasi, outstanding pembiayaan pindar pada November 2025 meningkat 25,45% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp94,85 triliun. Sementara itu, TWP90 melonjak menjadi 4,33%.

Adapun, per November 2025 terdapat 24 pindar yang tingkat kredit macet atau tingkat wanprestasi pembiayaan (TWP90) di atas 5%.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan bahwa minat perusahaan modal ventura (PMV) terhadap sektor financial technology (fintech) kian selektif.

Meski investasi dewasa ini lebih selektif, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menegaskan sektor fintech tetap menjadi bagian dari ekosistem inovasi keuangan yang strategis.

“Adapun, minat perusahaan modal ventura (PMV) terhadap fintech dipengaruhi antara lain pertimbangan risiko, prospek pertumbuhan, dan profil pengembalian investasi,” katanya dalam lembar jawaban RDK November 2025, Rabu (17/12/2025).

Lebih jauh, Agusman menuturkan per Oktober 2025 portofolio PMV sebagian besar difokuskan pada sektor perdagangan, yakni mencapai Rp7,86 triliun atau setara dengan 46,48%.

“Diikuti sektor penyewaan Rp2,17 triliun atau 12,85%, serta sektor informasi dan komunikasi Rp1,81 triliun 10,68%. Ini menunjukkan alokasi investasi yang masih terdiversifikasi,” tegasnya.

Sebab demikian, dia menilai industri modal ventura tahun depan berpotensi tumbuh positif meskipun terbatas, dengan peluang fokus pada startup yang sudah profitable, ekspansi ke sektor hilirisasi, dan peningkatan investasi syariah.

“Industri ini perlu mewaspadai tekanan akibat tech winter, dinamika perekonomian, dan keterbatasan sumber pendanaan,” ucap Agusman.

Sebagai informasi, OJK mencatat pembiayaan modal ventura per Oktober 2025 mencapai Rp16,30 triliun. Angka ini turun 0,12% year on year (YoY) dari Rp16,29 triliun. Adapun, nilai asetnya mencapai Rp26,88 triliun.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Fintech Indonesia atau Aftech mengeklaim saat ini sedang tidak banyak modal ventura yang berinvestasi di dunia financial technology alias fintech.

Ketua Umum Aftech, Pandu Sjahrir menuturkan justru kini yang menariknya banyak perusahaan fintech yang berhasil bertahan atau survive di kondisi ekonomi saat ini.

“Memang market-nya untuk dunia fintech itu memang lagi tidak banyak venture capital investasi di dunia fintech,” tuturnya dalam konferensi pers peluncuran Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025, di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Pandu menambahkan, menurut asosiasinya perusahaan fintech bukan hanya sebatas bertahan saja, mereka juga berhasil membesarkan pendapatannya dan bahkan mencapai profitabilitas.

Dia melihat bahwa fintech bukan lagi sebagai industri yang sedang dalam fase rintisan (startup) dan fase pertumbuhan (growth stage), melainkan sudah masuk tahap kematangan bisnis alias maturing.

“Maturing maksudnya mereka sudah bukan lagi anak kecil, sudah menjadi sedikit dewasa dalam melihat segala hal dan memang sekarang tidak ada lagi cerita seperti dulu growth and all cost. Sekarang malah sangat fokus gimana mencapai profitabilitas,” jelas Pandu.

Jakarta: Industri fintech Indonesia memasuki fase penting dalam pembangunan tata kelola yang lebih kuat dengan disahkannya Kode Etik Terintegrasi AFTECH 2025 dalam Rapat Umum Anggota (RUA) Luar Biasa. Langkah ini dianggap krusial untuk menjawab meningkatnya kompleksitas layanan keuangan digital serta kebutuhan penguatan standar etika di seluruh ekosistem fintech nasional.

Pengesahan kode etik ini hadir pada momentum yang tepat. Setelah satu dekade pertumbuhan pesat, industri fintech menghadapi tantangan serius berupa kasus fraud, pelanggaran etika, hingga menurunnya kepercayaan publik dan investor.

Kondisi tersebut menuntut kerangka tata kelola yang lebih tegas, menyeluruh, dan mampu mengimbangi percepatan inovasi. Kode Etik Terintegrasi menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut sekaligus memastikan inovasi berjalan seiring tanggung jawab, kepatuhan, dan perlindungan konsumen.

Ketua Umum AFTECH, Pandu Sjahrir, menegaskan standar etika baru ini merupakan pilar utama untuk menjaga keberlanjutan industri.

“Kemajuan teknologi dan kompleksitas model bisnis digital menuntut standar etika dan tata kelola yang jauh lebih kuat. Kode Etik Terintegrasi ini adalah komitmen kolektif untuk memastikan integritas dan perlindungan konsumen menjadi fondasi seluruh inovasi,” ujarnya.

Kode Etik Terintegrasi AFTECH 2025 mengharmonisasikan delapan kode etik sebelumnya menjadi satu kerangka omnibus berisi 10 prinsip etika dasar, meliputi integritas, akuntabilitas, manajemen risiko, perlindungan data pribadi, hingga keamanan siber.

Penyatuan ini memperkuat mekanisme self-regulation melalui peran Dewan Etik AFTECH serta pengawasan berlapis melalui sidang etik, sanksi bertingkat, kewajiban pelaporan periodik, dan integrasi kepatuhan melalui Regulatory Compliance System (RCS).

Ketua Dewan Etik AFTECH, Harun Reksodiputro, menilai kode etik ini menjadi fondasi penting bagi masa depan industri fintech. Ia menekankan bahwa kepercayaan masyarakat dan investor hanya dapat terbangun melalui tata kelola yang kuat.

“Kode etik ini tidak hanya mencegah pelanggaran, tetapi meningkatkan kualitas dan daya saing industri. Dengan kerangka yang lebih modern dan komprehensif, fintech Indonesia dapat bergerak menuju standar global,” ujarnya.

Dukungan regulator juga menguat untuk mempercepat harmonisasi tata kelola industri. Ketua Dewan Audit dan Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Isabella Wattimena, menyebut pengesahan kode etik sebagai langkah strategis untuk menguatkan integritas sektor keuangan digital.

“Momentum ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung perekonomian Indonesia yang sehat dan berkelanjutan sesuai visi Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Peningkatan Budaya Etika

BSSN melalui Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata, Edit Prima, juga menilai kode etik baru sebagai tonggak penting bagi peningkatan budaya etika, tata kelola, dan keamanan siber di fintech nasional.

“Kode Etik Terintegrasi AFTECH 2025 harus menjadi budaya kerja dan standar moral yang diinternalisasi seluruh penyelenggara layanan inovasi keuangan,” ujarnya.

Sebagai bagian dari rangkaian Bulan Fintech Nasional 2025, pengesahan ini tidak hanya menjadi momen administratif, tetapi simbol konsolidasi industri untuk membangun fintech yang lebih aman, sehat, dan terpercaya.

Kerangka tata kelola yang lebih kuat diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan dan mempercepat terwujudnya ekosistem keuangan digital yang selaras dengan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030 yang menempatkan integritas dan perlindungan konsumen sebagai fondasi utama.

(SAW)

Kode Etik Terintegrasi ini komitmen kolektif anggota Aftech dalam memastikan industri fintech dan ekosistem layanan keuangan digital tumbuh dengan integritas, kepatuhan, dan perlindungan konsumen sebagai fondasinya,

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) mengesahkan Kode Etik Terintegrasi yang tidak hanya sekedar pembaruan administratif melainkan penataan ulang fondasi integritas industri setelah berbagai kasus pelanggaran etika dan fraud yang mengguncang kepercayaan publik dan investor.

Pengesahan Kode Etik Terintegrasi Aftech 2025 dilakukan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) Luar Biasa pada Jumat (5/12). Menurut Aftech, kode etik ini menandai penguatan tata kelola yang diselenggarakan secara proaktif oleh industri sepanjang satu dekade perkembangan fintech Indonesia.

Ketua Umum Aftech Pandu Sjahrir dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menegaskan bahwa perjalanan hampir satu dekade industri fintech telah diwarnai berbagai tantangan yang menguji integritas dan daya tahan ekosistem.

Ia menyampaikan, kemajuan teknologi dan kompleksitas model bisnis digital menuntut standar etika, keamanan, dan tata kelola yang jauh lebih kuat.

Kasus fraud dan pelanggaran etika di dalam maupun luar negeri menjadi pengingat bahwa inovasi harus berjalan seiring tanggung jawab.

“Kode Etik Terintegrasi ini komitmen kolektif anggota Aftech dalam memastikan industri fintech dan ekosistem layanan keuangan digital tumbuh dengan integritas, kepatuhan, dan perlindungan konsumen sebagai fondasinya,” kata Pandu.

Pandu menambahkan bahwa Kode Etik Terintegrasi ini disusun untuk menjawab kebutuhan pengkinian dan harmonisasi pedoman etika di tengah ekosistem layanan keuangan digital yang semakin terhubung serta dinamika regulasi yang terus berkembang.

Menurutnya, pembaruan ini penting untuk mengimbangi peningkatan kompleksitas bisnis digital dan percepatan teknologi, mulai dari kecerdasan buatan hingga digitalisasi layanan keuangan, yang kemudian menuntut standar kepatuhan, keamanan, dan tata kelola yang lebih kokoh.

Berbagai insiden pelanggaran etika dalam beberapa tahun terakhir juga mempertegas perlunya kerangka yang mampu menutup celah risiko dan memastikan konsistensi perilaku di seluruh subsektor fintech.

Sebanyak delapan kode etik yang telah Aftech susun sejauh ini diharmonisasikan melalui pendekatan omnibus menjadi Kode Etik Terintegrasi 2025 yang berisi 10 prinsip etika dasar, mulai dari integritas, akuntabilitas, manajemen risiko, perlindungan data pribadi, hingga keamanan siber, sebagai standar perilaku yang seragam bagi seluruh anggota.

Harmonisasi ini turut memperkuat mekanisme self-regulation melalui Dewan Etik Aftech, dan diikuti dengan penerapan sanksi bertingkat yang lebih proporsional, kewajiban pelaporan periodik, mekanisme sidang etik, serta integrasi kepatuhan melalui Regulatory Compliance System (RCS).

Dengan standar yang lebih ketat dan mekanisme pengawasan yang lebih tegas, Aftech menegaskan bahwa ekosistem fintech kini bergerak memasuki babak baru yakni lebih transparan, lebih bertanggung jawab, dan lebih siap menjaga kepentingan konsumen serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional.

Ketua Dewan Etik Aftech Harun Reksodiputro menegaskan bahwa kode etik baru ini merupakan fondasi penting bagi masa depan industri.

“Tanpa kepercayaan masyarakat dan investor, inovasi teknologi dan industri fintech tidak akan mampu bertumbuh secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa harmonisasi kode etik disusun dengan semangat pembinaan untuk membantu anggota Aftech menerapkan tata kelola yang lebih baik sebagai nilai tambah dari layanan inovasi keuangan.

“Sebagai asosiasi yang ditunjuk OJK, Aftech terus mendukung regulator dalam memperkuat budaya etika dan integritas di seluruh ekosistem fintech,” imbuh Harun.

Ia juga menekankan bahwa langkah ini sekaligus mencerminkan spirit pengawasan terintegrasi dalam UU P2SK yang menempatkan asosiasi pada peran strategis dalam menjaga ketahanan industri.

Menurut Harun, pembaruan perangkat tata kelola ini tidak hanya bertujuan mencegah pelanggaran, tetapi juga meningkatkan kualitas dan daya saing industri secara menyeluruh.

“Dengan kode etik yang lebih komprehensif dan modern, industri fintech Indonesia dapat bergerak menuju standar global yang lebih tinggi dan berkembang secara bertanggung jawab,” kata Harun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Dengan adanya trust, kita bisa ada confidence. Dengan adanya confidence, baru kita bisa menumbuhkan investasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Tanpa kepercayaan itu, fintech hanya suatu teknologi. Dengan kepercayaan, fintech ini menjadi kekuatan b

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menyatakan bahwa asosiasi menempatkan penguatan tata kelola dan etika industri sebagai prioritas utama, merespons tantangan kepercayaan (trust) publik belakangan ini karena fraud, scam, dan praktik ilegal yang menurunkan citra fintech.

“Tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan (compliance) anggota, memperkuat kepercayaan masyarakat dan investor, dan yang paling penting untuk industrinya adalah menciptakan ekosistem fintech yang sehat dan kredibel,” kata Ketua Dewan Etik Aftech Harun Reksodiputro dalam konferensi pers BFN 2025 di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Harun menegaskan bahwa Dewan Etik Aftech terus mendorong agar seluruh anggota mematuhi pedoman etik dan operasional yang berlandaskan integritas dan perlindungan konsumen.

“Kepatuhan ini bukan hanya kewajiban administratif, tapi ini juga komitmen moral bersama untuk menjaga kredibilitas industri fintech Indonesia,” kata dia.

Dalam momentum Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025 yang berlangsung hingga sebulan ke depan, Aftech akan mengintegrasikan Kode Etik Fintech Nasional. Kode etik ini menjadi pedoman bagi seluruh pelaku industri dalam menjaga keamanan, transparansi, dan tanggung jawab kepada masyarakat.

“Aftech akan melakukan rapat umum anggota (RUA) yang salah satu agenda utamanya adalah memperkuat koordinasi dan integrasi kode etik baru, yang akan berlaku di seluruh subsektor fintech,” kata Harun.

Proses integrasi Kode Etik Fintech Nasional dilakukan Aftech dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) selaku regulator. Harun mengatakan, pelaku industri diharapkan bisa memiliki pedoman etik yang lebih kuat dan lebih baik.

“Yang kita lakukan sekarang adalah membangun kepercayaan. Dan ini akan menuju ke arah ekosistem fintech yang sehat dan kredibel,” kata Harun.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Aftech Pandu Sjahrir menegaskan komitmen asosiasi untuk membangun layanan keuangan digital yang tumbuh karena dipercaya, bukan hanya karena populer.

“Dengan adanya trust, kita bisa ada confidence. Dengan adanya confidence, baru kita bisa menumbuhkan investasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Tanpa kepercayaan itu, fintech hanya suatu teknologi. Dengan kepercayaan, fintech ini menjadi kekuatan bangsa,” kata Pandu.

Ia mengatakan bahwa selama ini asosiasi terus mendorong penerapan tata kelola di seluruh anggota, dan sebagian besar industri telah mematuhinya. Namun, Pandu tidak menampik adanya segelintir anggota yang belum patuh.

Apabila terdapat indikasi pelanggaran, Pandu menjelaskan bahwa Aftech biasanya memberikan peringatan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penangguhan keanggotaan bila pelanggaran berlanjut.

Jika langkah itu tidak cukup, Aftech dapat mencabut keanggotaan pihak yang bersangkutan dan menyerahkan kasus tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penegakan lebih lanjut.

Pandu menambahkan bahwa seluruh proses tersebut dilakukan secara terkoordinasi dengan OJK untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik dan tata kelola yang ditetapkan.

“Kita well coordinated dengan OJK untuk anggota-anggota yang memang tidak mengikuti kode etik dan tata kelola (governance) yang kami (asosiasi) buat,” kata Pandu.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menegaskan industri Pindar mengambil peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengungkapkan pindar terus berupaya menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga jasa keuangan konvensional.

Dari tahun ke tahun, pindar terus berkontribusi dalam memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan pindar pada Juni 2025 tumbuh 25,06% secara tahunan (YoY) mencapai Rp 83,5 triliun. Akumulasi jumlah rekening penerima pinjaman (entitas) mencapai 158,37 juta transaksi per Juni 2025, setara 55,6% dari populasi Indonesia.

"Pindar menjangkau masyarakat unbanked dan underserved dengan memanfaatkan inovasi teknologi. Kami terus meningkatkan kemampuan dalam menilai kelayakan kredit pengguna agar lebih banyak masyarakat yang terlayani oleh platform Pindar. Hal ini sesuai dengan target inklusi keuangan nasional," ujar Entjik dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

Untuk diketahui, OJK menargetkan indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 91% pada 2025 dan 98% pada 2045. Namun, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2025, tingkat inklusi keuangan Indonesia baru mencapai 80,51%. Artinya, masih terdapat puluhan juta masyarakat yang belum terakses layanan keuangan formal.

Dalam upaya mewujudkan target inklusi keuangan nasional, OJK juga menggandeng industri pindar sebagai mitra strategis untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif. Berdasarkan riset EY MSME Market Study and Policy Advocacy, total kebutuhan pembiayaan sektor produktif atau UMKM pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp4.300 triliun, sementara kapasitas pembiayaan lembaga konvensional hanya Rp1.900 triliun, sehingga menyisakan credit gap sebesar Rp2.400 triliun.

"Data menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum bisa mengakses fasilitas pembiayaan konvensional. Di sinilah peran Pindar menjadi penting untuk menjembatani kebutuhan tersebut," ujar Entjik.

Kolaborasi, Literasi, dan Perlindungan Konsumen Jadi Kunci

Sejalan dengan semangat Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang digelar OJK setiap Oktober, AFPI turut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan literasi dan edukasi keuangan. Sejak 2016, BIK menjadi agenda nasional untuk meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.

Sebagai puncak kegiatan BIK, OJK menggelar Financial Expo (FinExpo) 2025 pada 23-26 Oktober di Surabaya, yang menjadi wujud kolaborasi antara Kementerian/Lembaga, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), asosiasi, dan UMKM untuk memberikan edukasi, konsultasi, serta layanan keuangan langsung kepada masyarakat.

Selama pelaksanaan BIK 2025, tercatat 5.182 kegiatan literasi dan inklusi keuangan di seluruh Indonesia dengan 10.874.634 peserta edukasi keuangan atau meningkat 67,87% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sektor pindar, tercatat pembukaan 720.000 akun fintech lending baru selama periode BIK 2025.

"Hal ini menandakan meningkatnya minat masyarakat terhadap akses keuangan digital," ujar Entjik.

Ketua Bidang Hubungan Masyarakat AFPI Kuseryansyah mengungkapkan partisipasi AFPI dalam BIK dan FinExpo 2025 merupakan kontribusi industri fintech lending terhadap perluasan akses keuangan dan peningkatan literasi masyarakat.

"Melalui FinExpo 2025, AFPI ingin menunjukkan bahwa pindar bukan sekadar alternatif pembiayaan, tapi bagian integral dari ekosistem inklusi keuangan nasional. Kami terus memperluas akses, memperkuat literasi, dan memastikan layanan yang aman serta beretika bagi masyarakat," ujar Kuseryansyah.

Selama BIK 2025, AFPI bersama para penyelenggara fintech lending juga menghadirkan berbagai inisiatif pembiayaan produktif, mulai dari dukungan bagi UMKM, sektor pertanian, pendidikan, hingga layanan keuangan di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, AFPI akan terus bersinergi dengan OJK, pemerintah, dan seluruh pelaku industri jasa keuangan untuk memperkuat inklusi keuangan yang merata dan berkelanjutan di Indonesia.

(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk merilis sekuritas digital bank sentral. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia & Indonesia Fintech Summit and Expo 2025 di Jakarta International Convention Center, Kamis (30/10/2025).

Menurut Perry, BI tidak hanya akan mengembangkan rupiah digital, tetapi juga sekuritas digital. Ini merupakan turunan dari rupiah digital dengan menggunakan underlying SBN.

"Kita akan keluarkan bagaimana sekuritas Bank Indonesia, kita ada versi digitalnya, digital rupiah Bank Indonesia dengan underlying SBN, versi stablecoin-nya nasional Indonesia," kata Perry.

Dengan adanya rencana ini, BI akan fokus mengembangkan 3 pilar keuangan digital, yakni perluasan akseptasi dan inovasi, penguatan struktur industri dan menjaga stabilitas industri.

Adapun, stablecoin adalah aset digital atau mata uang kripto yang nilainya dipatok ke mata uang fiat, seperti dolar AS atau yuan, sehingga harganya tidak berfluktuasi liar seperti Bitcoin atau Ethereum, melainkan cenderung stabil mengikuti nilai acuannya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya mulai menyoroti penggunaan stablecoin di Indonesia. Meski belum diakui sebagai alat tukar resmi, stablecoin dinilai memiliki peran penting dari sisi utilitas dan volume transaksi.

"OJK memastikan bahwa stablecoin masuk dalam sistem monitoring bursa dan pengawasan masing-masing pedagang. Oleh karena itu, kami menetapkan kaidah-kaidah tertentu yang harus dipenuhi," ujar Kepala Departemen Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Dino Milano Siregar dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia, di Jakarta, Rabu, (30/7/2025).

Dino mengatakan OJK menerapkan sejumlah kaidah yang wajib dipenuhi oleh pelaku industri. Salah satunya adalah kepatuhan terhadap prinsip anti-money laundering serta kewajiban penyampaian laporan berkala oleh pedagang.

Ia menegaskan bahwa meski stablecoin belum diratifikasi sebagai alat pembayaran oleh Bank Indonesia, penggunaannya sebagai instrumen lindung nilai sudah berlangsung di pasar.

"Terutama stablecoin yang memiliki underlying asset yang sah dan kredibel. Aset ini sudah bisa diperdagangkan, dan volatilitasnya relatif lebih stabil dibandingkan dengan kripto lainnya," kata dia.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada penyelenggara pinjaman daring atau pinjol PT DSI Dana Syariah Indonesia (DSI) sejak 15 Oktober 2025.

Pengenaan sanksi itu merupakan bentuk pelaksanaan pengawasan tegas OJK terhadap PT DSI agar perusahaan tersebut fokus menyelesaikan kewajiban kepada pemberi dana atau lender.

Dan pada Selasa (28/10), lembaga pengawas itu memfasilitasi pertemuan antara pengurus penyelenggara PT DSI dengan para lender di Kantor OJK di Jakarta, Selasa (28/10).

Mengutip dari siaran pers di laman OJK, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas sejumlah pengaduan masyarakat yang masuk dalam saluran pengaduan konsumen OJK mengenai tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil dari DSI.

Dalam pertemuan itu, OJK menghadirkan Direktur Utama DSI Taufiq Aljufri beserta jajaran dan sejumlah perwakilan lender. Mereka--difasilitasi OJK-- membahas langsung permasalahan di DSI yang terjadi serta langkah konkret penyelesaiannya.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi OJK dalam pelindungan konsumen dan pengawasan terhadap industri pindar.

OJK dalam pertemuan tersebut meminta pihak DSI menjelaskan permasalahan di perusahaan tersebut dan meminta DSI bertanggung jawab atas dana lender yang masih tertahan di DSI.

Dalam kesempatan tersebut, DSI menyampaikan komitmen untuk bertanggung jawab menuntaskan kewajiban pengembalian dana kepada lender secara bertahap sesuai kemampuan dan rencana penyelesaian yang dalam penyusunannya akan melibatkan perwakilan lender.

Sebelumnya, berdasarkan sanksi PKU yang dijatuhkan OJK, DSI dilarang melakukan penggalangan dana baru dari pemberi dana (lender) maupun penyaluran pendanaan baru kepada peminjam (borrower) dalam bentuk apa pun, termasuk melalui website, aplikasi, atau media lainnya.

DSI juga dilarang melakukan pengalihan, pengaburan, pengurangan nilai, atau pemindahan kepemilikan aset, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari OJK. Kecuali, sambung di siaran pers itu, untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, DSI tidak diperkenankan melakukan perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham yang telah tercatat dalam data pengawasan OJK, kecuali dalam rangka memperbaiki kinerja, memperkuat permodalan, serta menyelesaikan permasalahan dan kewajiban perusahaan.

OJK juga memerintahkan DSI untuk tetap melayani dan menyelesaikan setiap pengaduan lender dan pihak terkait, serta tidak menutup kantor/layanan.

Kemudian DSI wajib menyediakan saluran pengaduan yang aktif seperti telepon, WhatsApp, surel, dan media sosial, serta memberikan tanggapan dan penyelesaian atas setiap pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka pengawasan lebih lanjut, OJK terus mengumpulkan informasi dan melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat dan bertanggung jawab atas permasalahan di DSI.

"Apabila ditemukan pelanggaran ketentuan atau indikasi tindak pidana, OJK melakukan langkah-langkah kepatuhan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melaksanakan proses Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU)," katanya.

OJK meminta DSI untuk memprioritaskan pengembalian dana lender, menjaga komunikasi yang transparan, dan menindaklanjuti seluruh pengaduan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.