Komunikasi untuk persiapan persil pembangunan kantor OJK di ibu kota baru Indonesia telah dikomunikasikan,

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) komitmen memperkuat layanan jasa keuangan di Ibu Kota Nusantara (IKN) di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang mampu mempercepat terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Komunikasi untuk persiapan persil pembangunan kantor OJK di ibu kota baru Indonesia telah dikomunikasikan," ujar Wakil Ketua OJK, Hernawan Bekti Sasongko usai melakukan audiensi dengan Otorita IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa.

"Kemudian, kesiapan dukungan fasilitas bagi pegawai OJK yang bertugas di IKN," tambahnya.

OJK juga tekan membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk percepatan pembangunan kantor dan koordinasi kehadiran sektor jasa keuangan di Ibu kota baru Indonesia.

Memperkuat ekosistem ekonomi dan layanan jasa keuangan di IKN sangat penting, jelas dia, sekaligus mendukung aktivitas investasi, bisnis dan pelayanan publik di kawasan ibu kota baru Indonesia.

Diharapkan kehadiran OJK dan industri jasa keuangan mampu mempercepat terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru, lanjut Hernawan Bekti Sasongko, dan menjadi katalis percepatan proses persiapan pembangunan kantor industri jasa keuangan yang beroperasi di IKN.

Proses perpindahan OJK ke IKN, termasuk penyediaan fasilitas sementara bagi pegawai yang akan bertugas di ibu kota baru Indonesia, timpal Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, Bimo Adi Nursanthyasto, mendapat dukungan penuh.

Otorita IKN akan segera menyiapkan kantor sementara dan rumah susun (rusun) bagi pegawai OJK yang bertugas di ibu kota baru Indonesia, demikian kata dia.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia sampai negosiasi dengan penyedia indeks provider global MSCI (Morgan Stanley Capital International) rampung dilakukan.

Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menjelaskan saat ini pihaknya bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) tengah melakukan transformasi pasar modal sebelum kembali di evaluasi oleh MSCI pada Mei mendatang.

"Dinamika yang ada tentu harus direspon dengan rantai pengambilan keputusan dan koordinasi yang tanpa batas, tanpa sekat, harus cepat. Nah itulah kenapa kami putuskan hadir secara fisik bersama teman-teman lengkap seluruh pengurus (berkantor di BEI)," ujarnya saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa (3/2/2026).

Menurut Hasan, kehadiran fisik OJK di BEI dinilai krusial agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk komisaris dan direksi SRO, dapat berkoordinasi secara cepat dan efektif dalam merespons kebutuhan pasar.

"Itulah kenapa kami putuskan hadir secara fisik bersama teman-teman lengkap seluruh pengurus. Dengan begitu, pengambilan keputusan bisa dilakukan lebih cepat tanpa kendala lokasi," katanya.

OJK menyiapkan 8 agenda transformasi pasar modal secara menyeluruh guna memperkuat likuiditas, meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan investor.

Adapun delapan rencana aksi tersebut dikelompokkan dalam empat klaster utama, yakni kebijakan free float, transparansi, tata kelola dan penegakan hukum (enforcement), serta sinergitas.

Hasan menekankan bahwa langkah ini bukan sekadar respons sesaat, melainkan bagian dari upaya menghadirkan solusi permanen untuk memperkuat tata kelola pasar modal Indonesia, khususnya terkait keterbukaan informasi dan transparansi kepemilikan saham.

“Pemikirannya jangka panjang. Ini bukan komitmen sesaat. Kita ingin menghadirkan solusi permanen yang kedepannya menjadi standar pelaksanaan mekanisme keterbukaan informasi dan transparansi, terutama dari aspek kepemilikan saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia,” katanya.

Standar baru tersebut, akan dipercepat implementasinya seiring dengan agenda evaluasi indeks MSCI berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2026, dengan hasil evaluasi yang akan berlaku pada Juni 2026.

"Kerja keras kita semua akan terus dilakukan sampai fase evaluasi itu. Setiap progres yang dicapai oleh tim teknis akan kami sampaikan secara rutin kepada publik dan teman-teman media," tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap perusahaan pinjaman daring (pinjol) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) menggunakan skema ponzi berkedok syariah dalam menjalankan perusahaan.

Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang memberikan keuntungan kepada investor bukan berasal dari profit yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, tetapi berasal dari investor selanjutnya yang dilakukan dengan cara merekrut anggota baru.

"Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah. Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari paguyuban, kami telah menghentikan transaksi dari DSI," ujar Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono dalam Rapat Komisi III DPR RI, Kamis (15/1).

Selain menghentikan transaksi PT DSI, Danang menyebutkan, pihaknya juga memblokir rekening pihak yang terdeteksi terafiliasi dengan perusahaan. Pembekuan rekening dilakukan sejak 18 Desember 2025.

"Terhadap 33 rekening, dengan saldo sekitar Rp4 miliar," kata Danang.

Danang menjelaskan skema ponzi terdeteksi setelah menelusuri total dana masyarakat yang berhasil dikumpulkan PT DSI pada periode 2021-2025 mencapai Rp7,478 triliun, di mana Rp6,2 triliun berhasil dikembalikan, dan sisanya Rp1,2 triliun belum dikembalikan dan berpotensi gagal bayar.

Dari total gagal bayar sekitar Rp1,2 triliun, sebesar Rp167 miliar digunakan untuk biaya operasional. Lalu, sebesar Rp796 miliar disalurkan ke pihak ketiga yang merupakan perusahaan terafiliasi pemilik dan Rp218 miliar dipindahkan ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya.

"Memang kalau dari aliran dana yang menikmati ini adalah afiliasi-afiliasi dari perusahaan tersebut," ujarnya.

OJK sebelumnya telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada DSI sejak 15 Oktober 2025 buntut kasus gagal bayar perusahaan kepada sejumlah pemberi pinjaman (lender).

Kemudian, lembaga pengawas itu memfasilitasi pertemuan antara pengurus penyelenggara DSI dengan para lender di Kantor OJK di Jakarta pada Selasa (28/10).

Mengutip dari siaran pers di laman OJK, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas sejumlah pengaduan masyarakat yang masuk dalam saluran pengaduan konsumen OJK mengenai tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil dari DSI.

Informasi mengenai pemblokiran rekening DSI oleh PPATK yang diungkapoleh Paguyuban Lender DSI melalui media sosialnya @paguyubanlenderdsi.

Paguyuban Lender DSI menyebut DSI telah dibekukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan rekening perusahaan telah diblokir oleh PPATK. Saat ini DSI tidak mempunyai kemampuan untuk membayarkan sisa kewajiban kepada para lender.

"Penyelesaian masalah akan diarahkan melalui forum RUPD (Rapat Umum Pemberi Dana)," ujarnya dalam unggahan tersebut, Senin (29/12).

Pihak lender mengatakan DSI hanya mampu mengembalikan sejumlah Rp450 miliar, padahal dana macet yang harus dibayarkan ke lender mencapai Rp1,47 triliun.

Dalam surat kepada lender, DSI menyebutkan hanya mempunyai kemampuan keuangan senilai Rp450 miliar yang berasal dari pelunasan kewajiban dari borrower yang berkinerja lancar, dan penjualan jaminan atau agunan dari borrower yang mengalami keterlambatan atau wanprestasi.

Kemudian, keuangan juga berasal dari aset milik DSI yang secara hukum dapat dijual tanpa mengganggu keberlangsungan operasional perusahaan, serta aset lain yang masih memerlukan proses hukum tambahan sebelum dapat dilikuidasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kehadirannya di daerah dengan meresmikan dan mengoperasikan kantor OJK Provinsi Maluku Utara (Malut).

Langkah ini sebagai strategi OJK meningkatkan pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan, sekaligus mendorong pengembangan ekonomi daerah, serta memperkuat perlindungan konsumen, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar, mengatakan kehadiran kantor OJK di daerah memiliki peran strategis dalam mengembangkan potensi perekonomian lokal.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2025 di Surabaya, Senin (3/11/2025).

Hal tersebut dilakukan melalui optimalisasi program dan kebijakan OJK, peningkatan peran intermediasi lembaga keuangan dalam mendukung pembiayaan, serta perluasan inklusi keuangan.

“Hadirnya Kantor OJK di Provinsi Maluku Utara ini merupakan komitmen kami untuk lebih dekat dengan masyarakat dan meningkatkan efektivitas koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta seluruh masyarakat. Dengan demikian, kebijakan dan program OJK dapat dijalankan dengan lebih responsif, inklusif, dan sejalan dengan kebutuhan wilayah,” ujar Mahendra lewat keterangan pers, Jumat (26/12/2025).

Menurutnya, keberadaan Kantor OJK Provinsi Maluku Utara bisa berperan penting dalam memperkuat perlindungan konsumen, nasabah, dan masyarakat.

Ini termasuk melindungi korban berbagai aktivitas keuangan ilegal maupun penipuan dengan beragam modus yang semakin marak seiring berkembangnya digitalisasi layanan keuangan.

Ia memastikan kesiapan OJK untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah di Maluku Utara, sejalan dengan prioritas sektor atau komoditas unggulan yang menjadi program andalan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan setempat.

Peresmian Kantor OJK di Malut dilakukan langsung Mahendra Siregar, yang berlokasi di Jalan Jati Besar, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Selasa (23/12/2025).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada kesempatan yang sama, Mahendra juga mengukuhkan Adi Surahmat sebagai Kepala OJK Provinsi Maluku Utara.

Peresmian tersebut dihadiri Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, Gubernur Provinsi Maluku Utara Sherly Tjoanda, Anggota DPD RI Namto Roba, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, para Wakil Bupati se-Provinsi Maluku Utara, Wali Kota Ternate, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan pemerintah daerah, serta organisasi perangkat daerah.

Gubernur Maluku, Utara Sherly Tjoanda, menyambut kehadiran Kantor OJK di wilayahnya.

Ia memandang keberadaan OJK di kawasan tersebut sebagai momentum penting untuk memperkuat edukasi dan perlindungan masyarakat dari berbagai risiko keuangan digital.

Pun Sherly menyoroti maraknya pinjaman online ilegal dan investasi bodong yang selama ini merugikan masyarakat Maluku Utara.

Dengan keberadaan kantor OJK di daerah, menurut Sherly, masyarakat kini memiliki rujukan yang jelas untuk memperoleh informasi, berdiskusi, sekaligus menyampaikan pengaduan terkait layanan keuangan.

“Sekarang masyarakat Maluku Utara tahu ke mana harus curhat, berdiskusi, dan melapor,” ucap Sherly.

Ia juga menekankan pentingnya memperluas akses pembiayaan bagi nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk melalui penyaluran kredit tanpa kolateral. Upaya ini dinilai penting agar masyarakat tidak lagi bergantung pada layanan keuangan ilegal yang berisiko tinggi.

Kantor OJK Provinsi Maluku Utara memiliki peran strategis dalam mengawasi dan mengembangkan sektor jasa keuangan di dua kota dan delapan kabupaten, yakni Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Pulau Taliabu.

Hingga kuartal III-2025, terdapat 21 kantor cabang Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Maluku Utara, lima kantor pusat Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), serta 133 kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas bank umum, bank syariah, BPR, dan BPRS.

Selain sektor perbankan, terdapat pula 73 jaringan kantor lembaga jasa keuangan nonbank di Maluku Utara.

Jaringan tersebut terdiri atas delapan kantor sektor pasar modal, 16 kantor sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, serta 49 kantor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML).

Sejumlah nasabah PT Mirae Asset Sekuritas mendatangi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menuntut perlindungan terkait kasus akses ilegal akun sekuritas dan kehilangan dana investasi.

Namun, Kuasa hukum nasabah Krisna Murti mengatakan pihak OJK menolak pertemuan para kliennya yang menjadi korban Mirae Asset secara gabungan.

"Dalam undangan yang OJK agendakan hari ini untuk klien kami, ternyata bahwa kita ditolak ya, kan kita ditolak, tidak bisa gabungan," ujar Krisna saat ditemui di Kantor OJK, Jakarta Pusat, Rabu (10/12).

Ia pun menjelaskan alasan meminta pertemuan dilakukan secara gabungan karena modus dan korban mengalami hal yang sama, meski berbeda waktu.

"Supaya ada keterbukaan satu sama lainnya, ya kan, kita tidak ada yang ditutupi, kan gitu? Tidak ada dusta di antara kita. Jadi kita ingin bahwa semuanya transparansi," tambahnya.

Lebih lanjut, Krisna menjelaskan beberapa korban sudah melapor kasus yang sama kepada OJK sejak 2024, tetapi belum ada kelanjutan.

Ia pun menyampaikan dalam pertemuan tidak ada kesepakatan dengan Deputi Direktur Perlindungan Konsumen sehingga akan mengajukan surat gabungan kepada Ketua OJK.

"Nah permasalahannya, dari korban-korban ini sudah banyak yang melapor dari tahun 2024, dan tidak pernah ada undangan dari OJK. Nah karena tidak ada kesepakatan tadi dengan Pak Anwar Hasibuan sebagai Deputi Direktur Perlindungan Konsumen, ya maka hari ini kami akan melakukan surat gabungan kepada Ketua OJK. Biar Ketua OJK yang akan mengatur," jelas Krisna.

Selain membantu korban untuk mendapatkan perlindungan konsumen, Krisna mengatakan pihaknya juga meminta kepada OJK untuk terbuka terkait pengawasan sistem sekuritas Mirae Asset.

"Di dalam cyber security yang diaudit, ya kan, oleh pengawas seperti apa? Kita ingin tanyakan. Kenapa kalau sudah diaudit dan dinyatakan sistem sekuritas Mirae itu baik, kenapa korban terus-terusan ada? Dari tahun sekian ada. Nah hasil auditnya tuh apa yang dihasilkan kalau itu adalah baik?" tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, seorang nasabah Mirae Asset bernama Leny yang sudah menjadi korban sejak 2024 bercerita telah mengisi laporan ke Aplikasi Portal Perlindungan (APPK) OJK. Kendati, hingga kini, ia mengaku belum mendengar tindak lanjut OJK atas laporannya itu.

"Sampai sekarang sudah ngisi aplikasi APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen). Saya enggak tahu itu fungsinya aplikasi APPK itu buat apa. Karena apa? Karena pada saat Pak Irman melapor, mereka panggil, kami-kami ini yang sudah dari 2024 enggak pernah ditanggapi," ujar Leny.

"Ditanggapinya hanya melalui aplikasi. Hanya ada pilihannya untuk mediasi atau pengadilan. Enggak ada tuh namanya yang untuk perlindungan konsumen itu, kami dijembatani ke sana tuh enggak ada pilihannya," tambahnya.

Kemudian, tim kuasa hukum Krisna Murti Alloys Ferdinand pun menjelaskan alasan meminta pertemuan korban dengan OJK dilakukan secara gabungan.

Alloys mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menuntut tindakan nyata dari OJK terkait kasus terkait.

"Ada enggak tindakan nyata dari OJK berkaitan dengan adanya pelanggaran? Mereka sifatnya hanya sebagai ADR, Alternative Dispute Resolution. Jadi hanya win-win solution gitu. Tidak ada tindakan nyata. Nah, karena tidak ada tindakan nyata, maka kami minta untuk gabungan," tegas Alloys.

Ia pun menjelaskan total nilai kerugian dari seluruh korban nasabah Mirae Asset hingga saat ini adalah Rp200 miliar.

"Kemarin kami sudah menerima kuasa yang total nilai kerugiannya itu sudah Rp200 miliar gitu lho. Dan itu dari tahun 2021 ternyata itu. Dan belum selesai sampai hari ini," jelasnya.

Dihubungi terpisah, manajemen Mirae Asset mengapresiasi upaya mediasi yang dilakukan oleh OJK.

Namun, pihak perusahaan enggan berkomentar terkait klaim kerugian nasabah.

"Angka yang beredar bersifat spekulatif, dan belum dapat dibuktikan secara hukum," ujar manajemen.

Kendati, perusahaan menegaskan tetap taat mengikuti proses, bekerja sama serta berkoordinasi dengan OJK dan pihak berwenang lainnya.

"Platform dan layanan Mirae Asset sampai saat ini aman serta berjalan seperti biasa," terang perusahaan.

Sebelumnya, seorang nasabah Mirae Asset bernama Irman (70) melaporkan kasus dugaan akses ilegal akun sekuritas ke Bareskrim Polri setelah kehilangan dana investasi senilai Rp71 miliar di akun Rekening Dana Nasabah (RDN).

Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/B/583/XI/2025/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 28 November 2025.

"Hari ini kita melaporkan dugaan tindak pidana terhadap Mirae Sekuritas dengan adanya bahwa klien kami kehilangan uang di situ dengan jumlah Rp71 miliar," ujar kuasa hukum korban, Krisna Murti, di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (28/11), dikutip detikcom.

Sehari setelahnya, tepatnya pada 7 Oktober, korban langsung melaporkan dugaan aktivitas ilegal itu kepada Mirae Asset. Pihak sekuritas juga sudah mengakui aktivitas transaksi itu tidak dilakukan oleh korban.

"Dari pihak Mirae Sekuritas datang ke tempat Pak Irman. Lalu mereka di situ bilang, mengakui bahwa transaksi tanggal 6 Oktober 2025 tidak dilakukan oleh nasabah sendiri," beber Krisna.

Lalu hasil pemeriksaan sementara tidak menunjukkan adanya peretasan server dan akses akun nasabah. Karenanya, terindikasi adanya akses ilegal terhadap akun nasabah oleh pihak yang mengetahui informasi login nasabah.

Krisna menjelaskan sebelumnya korban memiliki portofolio saham di BBCA, BBRI, Telkom, BMRI, hingga CDIA di akun sekuritas tersebut. Tetapi, saham itu hilang, diganti dengan aset yang sama sekali tak diketahui korban.

"Saham-saham itu ada saham film, kemudian ada NIYZ. Jadi sekali lagi bahwa klien kami telah kehilangan uangnya," ucapnya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) juga telah menerima laporan dugaan hilangnya dana nasabah senilai Rp71 miliar tersebut. Laporan ini muncul setelah nasabah Mirae itu melaporkan dugaan penyalahgunaan asetnya ke Bareskrim.

"Kami sudah menerima laporan terkait penyalahgunaan aset nasabah di rekening efek nasabah dari AB Mirae," ujar Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian Manulang dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12).

BEI sendiri telah melakukan analisis awal terkait kasus ini, termasuk memeriksa transaksi dan mutasi efek nasabah. Koordinasi dilakukan baik di tingkat Self-Regulatory Organization (SRO) maupun dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PT Dana Syariah Indonesia (DSI) disebut hanya punya Rp3,5 miliar untuk dibagikan ke 14 ribu lender. Padahal. dana yang gagal dibayarkan jumlahnya mencapai Rp1,13 triliun yang diakumulasi dari 3.312 lender.

Dana Rp3,5 miliar itu diketahui dari hasil pertemuan virtual Paguyuban Lender DSI dengan manajemen DSI pada 3 Desember lalu.

"Paguyuban menyoroti fakta bahwa nilai Rp3,5 miliar tersebut hanya 0,2 persen dari total kewajiban DSI kepada lender. Angka ini bukan saja kecil, ini menghina akal sehat," bunyi keterangan Paguyuban Lender DSI, Kamis (4/12).

Paguyuban mengatakan DSI sendiri tidak yakin dengan data lender. Mereka menilai untuk perusahaan yang wajib rapi, diaudit, diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sudah bersertifikasi international standards organization (ISO), tidak tahu data lender sendiri adalah bentuk kelalaian fatal, bahkan bisa disebut malapraktik pengelolaan.

"Ini semua disampaikan langsung dalam pertemuan, bukan asumsi," terang Paguyuban Lender DSI.

Paguyuban Lender DSI mengatakan lender yang menjadi korban bukan hanya investor biasa. Mereka adalah pensiunan, korban PHK, orang tua tunggal, orang tua yang menyiapkan pendidikan anak, rakyat kecil, serta anak muda yang mulai membangun masa depan. Para korban disebut membutuhkan solusi yang konkret.

Paguyuban Lender mengatakan DSI berjanji akan mencairkan dana Rp3,5 miliar tersebut mulai 8 Desember. DSI juga menjanjikan pengembalian dana 100 persen dalam waktu kurang dari setahun.

Namun, Paguyuban Lender menilai hal itu tidak masuk akal. Pasalnya dalam hampir dua bulan sejak Oktober, tidak ada progres penagihan borrower, tidak ada kenaikan kas, dan tidak ada rencana pemulihan yang konkret.

"Namun janji pencairan tetap diumbar. Ini membuat janji tersebut terdengar bukan seperti rencana, tetapi pengalihan isu sementara," kata Paguyuban Lender DSI.

Paguyuban Lender DSI menuntut dana lender baik Rp3,5 miliar atau berapa pun angkanya harus segera disalurkan secara proporsional kepada lender dengan data yang valid. Lender meminta tidak ada penundaan, tidak ada permainan angka, dan tidak ada manuver internal.

"Uang tersebut adalah hak lender, milik lender, bukan komoditas untuk diputarbalikkan oleh manajemen. Kami adalah korban dan kami akan mempertahankan hak-hak kami," tegas Paguyuban Lender DSI.

OJK sebelumnya telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada DSI sejak 15 Oktober 2025.

Kemudian, lembaga pengawas itu memfasilitasi pertemuan antara pengurus penyelenggara DSI dengan para lender di Kantor OJK di Jakarta pada Selasa (28/10).

Mengutip dari siaran pers di laman OJK, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas sejumlah pengaduan masyarakat yang masuk dalam saluran pengaduan konsumen OJK mengenai tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil dari DSI.

Pihak PT Dana Syariah Indonesia (DSI) bertemu dengan Paguyuban Lender DSI pada 18 November 2025 untuk membahas permasalahan gagal bayar.

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, DSI dan Paguyuban Lender menyepakati beberapa poin sebagai dasar kerja sama yang akan diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pertama, pihak DSI meminta Paguyuban Lender DSI sebagai perwakilan lender untuk diajukan kepada OJK.

"DSI mengusulkan Paguyuban Lender DSI menjadi wadah tunggal perwakilan lender untuk diajukan Persetujuan Kepada OJK," ujar Pengurus Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia Bagian Sekretariat Bayu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (19/11).

Kedua, pihak DSI dan Paguyuban Lender DSI sepakat membuka jalur komunikasi dua arah yang akan terus berlanjut sepanjang proses penyelesaian masalah.

Ketiga, secara berkala akan dilakukan penyampaian pandangan dan aspirasi dari lender, serta update kondisi DSI yang masih dalam masa pemeriksaan OJK.

Keempat, penyampaian proposal penyelesaian pencairan dana lender akan disampaikan oleh DSI, mencakup sumber daya manusia (SDM), pendataan lender, sumber dana pencairan, dan timeline.

"Selama pertemuan telah terjadi diskusi dan tanya jawab antara kedua belah pihak terkait koreksi dan masukan terhadap Proposal DSI," kata Bayu.

Diketahui, berdasarkan unggahan Instagram @paguyubanlenderdsi, per 18 November 2025 tercatat dana lender yang direkapitulasi adalah Rp1.004.571.508.599 yang diakumulasi dari 3.312 lender DSI.

"Kami menuntut pengembalian dana lender DSI segera dan ada timeline jelas!" tulis Paguyuban Lender DSI dalam unggahan tersebut.

Sementara itu, OJK juga telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada PT DSI sejak 15 Oktober 2025.

Pengenaan sanksi itu merupakan bentuk pelaksanaan pengawasan tegas OJK terhadap PT DSI agar perusahaan tersebut fokus menyelesaikan kewajiban kepada atau lender.

Kemudian, lembaga pengawas itu memfasilitasi pertemuan antara pengurus penyelenggara PT DSI dengan para lender di Kantor OJK di Jakarta pada Selasa (28/10).

Mengutip dari siaran pers di laman OJK, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas sejumlah pengaduan masyarakat yang masuk dalam saluran pengaduan konsumen OJK mengenai tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil dari DSI.

Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia (DSI) berencana mengadukan pinjaman online (pinjol) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) ke Komisi XI DPR RI usai gagal bayar Rp800 miliar.

Pengurus Paguyuban Lender DSI Bagian Sekretariat Bayu berharap DPR dapat mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bertindak tegas dalam penyelesaian kasus ini.

"Pasca pembatalan sepihak pertemuan 11 November oleh DSI, kami kini mengambil langkah strategis dengan meminta dukungan Komisi XI DPR RI dan fraksi-fraksinya untuk mendesak OJK agar bertindak tegas dan mengawal penyelesaian kasus," ujar Bayu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (12/11).

Bayu pun berharap masalah ini dapat menjadi perhatian DPR dan Presiden Prabowo Subianto.

"Sekaligus memohon intervensi langsung Presiden RI mengingat kerugian yang telah mencapai Rp800 miliar lebih dan semakin bertambah setiap harinya," ucapnya.

Berdasarkan data terbaru per 9 November 2025 yang telah dihimpun Paguyuban Lender DSI, total dana yang tertahan mencapai Rp815.208.277.107 dari 2.593 pemberi pinjaman atau lender. Angka ini diperkirakan masih akan terus membengkak.

Diketahui, Paguyuban menuntut DSI untuk memberikan solusi dan mengembalikan seluruh dana yang tertahan paling lambat 11 November 2025.

"DANA SYARIAH INDONESIA Kalian punya waktu sampai 11 November untuk menyerahkan rencana penyelesaian yang konkret dan mengembalikan setiap rupiah yang kalian AMBIL!" tulis Paguyuban Lender DSI dalam unggahan instagram @dsi.lender.

Paguyuban juga menyampaikan adanya perampasan uang mereka dengan label pengawasan resmi dari OJK dan Dewan Pengawas Syariah.

"Rp 800 Miliar! Keringat rakyat kecil yang kalian rampas dengan label 'DIAWASI OJK DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH," tulis Paguyuban Lender DSI dalam unggahan yang sama.

Sementara itu, OJK juga telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada PT DSI sejak 15 Oktober 2025.

Pengenaan sanksi itu merupakan bentuk pelaksanaan pengawasan tegas OJK terhadap PT DSI agar perusahaan tersebut fokus menyelesaikan kewajiban kepada atau lender.

Kemudian, lembaga pengawas itu memfasilitasi pertemuan antara pengurus penyelenggara PT DSI dengan para lender di Kantor OJK di Jakarta pada Selasa (28/10).

Mengutip dari siaran pers di laman OJK, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas sejumlah pengaduan masyarakat yang masuk dalam saluran pengaduan konsumen OJK mengenai tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil dari DSI.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka peluang membawa permasalahan dana lender (pemberi dana) yang tertahan atau macet di penyelenggara pinjaman online (pinjol) PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi mengatakan dalam rangka pengawasan lebih lanjut, OJK terus mengumpulkan informasi dan melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat dan bertanggung jawab atas permasalahan di DSI.

Ismail menyebut permasalahan dana nyangkut ini bisa dibawa ke penegak hukum jika ada indikasi pelanggaran pidana.

"Apabila ditemukan pelanggaran ketentuan atau indikasi tindak pidana, OJK melakukan langkah-langkah kepatuhan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melaksanakan proses Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU)," kata Ismail dalam keterangan resmi, Rabu (29/10).

Otoritas telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada PT DSI sejak 15 Oktober 2025. Pengenaan sanksi itu merupakan bentuk pelaksanaan pengawasan tegas OJK terhadap PT DSI agar perusahaan tersebut fokus menyelesaikan kewajiban kepada pemberi dana atau lender.

Dan pada Selasa (28/10), lembaga pengawas itu memfasilitasi pertemuan antara pengurus penyelenggara PT DSI dengan para lender di Kantor OJK di Jakarta, Selasa (28/10).

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas sejumlah pengaduan masyarakat yang masuk dalam saluran pengaduan konsumen OJK mengenai tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil dari DSI.

Dalam pertemuan itu, OJK menghadirkan Direktur Utama DSI Taufiq Aljufri beserta jajaran dan sejumlah perwakilan lender. Mereka membahas langsung permasalahan di DSI yang terjadi serta langkah konkret penyelesaiannya.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi OJK dalam pelindungan konsumen dan pengawasan terhadap industri pindar. OJK meminta DSI menjelaskan permasalahan di perusahaan, serta meminta DSI bertanggung jawab atas dana lender yang masih tertahan di DSI.

PT DSI pun menyampaikan komitmen untuk bertanggung jawab menuntaskan kewajiban pengembalian dana kepada lender secara bertahap sesuai kemampuan dan rencana penyelesaian yang dalam penyusunannya akan melibatkan perwakilan lender.

Sebelumnya, berdasarkan sanksi PKU yang dijatuhkan OJK, DSI dilarang melakukan penggalangan dana baru dari pemberi dana (lender) maupun penyaluran pendanaan baru kepada peminjam (borrower) dalam bentuk apa pun, termasuk melalui website, aplikasi, atau media lainnya.

DSI juga dilarang melakukan pengalihan, pengaburan, pengurangan nilai, atau pemindahan kepemilikan aset, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari OJK. Kecuali, sambung di siaran pers itu, untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, DSI tidak diperkenankan melakukan perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham yang telah tercatat dalam data pengawasan OJK, kecuali dalam rangka memperbaiki kinerja, memperkuat permodalan, serta menyelesaikan permasalahan dan kewajiban perusahaan.

OJK juga memerintahkan DSI untuk tetap melayani dan menyelesaikan setiap pengaduan lender dan pihak terkait, serta tidak menutup kantor/layanan.

Kemudian DSI wajib menyediakan saluran pengaduan yang aktif seperti telepon, WhatsApp, surel, dan media sosial, serta memberikan tanggapan dan penyelesaian atas setiap pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK meminta DSI untuk memprioritaskan pengembalian dana lender, menjaga komunikasi yang transparan, dan menindaklanjuti seluruh pengaduan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada penyelenggara pinjaman daring atau pinjol PT DSI Dana Syariah Indonesia (DSI) sejak 15 Oktober 2025.

Pengenaan sanksi itu merupakan bentuk pelaksanaan pengawasan tegas OJK terhadap PT DSI agar perusahaan tersebut fokus menyelesaikan kewajiban kepada pemberi dana atau lender.

Dan pada Selasa (28/10), lembaga pengawas itu memfasilitasi pertemuan antara pengurus penyelenggara PT DSI dengan para lender di Kantor OJK di Jakarta, Selasa (28/10).

Mengutip dari siaran pers di laman OJK, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas sejumlah pengaduan masyarakat yang masuk dalam saluran pengaduan konsumen OJK mengenai tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil dari DSI.

Dalam pertemuan itu, OJK menghadirkan Direktur Utama DSI Taufiq Aljufri beserta jajaran dan sejumlah perwakilan lender. Mereka--difasilitasi OJK-- membahas langsung permasalahan di DSI yang terjadi serta langkah konkret penyelesaiannya.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi OJK dalam pelindungan konsumen dan pengawasan terhadap industri pindar.

OJK dalam pertemuan tersebut meminta pihak DSI menjelaskan permasalahan di perusahaan tersebut dan meminta DSI bertanggung jawab atas dana lender yang masih tertahan di DSI.

Dalam kesempatan tersebut, DSI menyampaikan komitmen untuk bertanggung jawab menuntaskan kewajiban pengembalian dana kepada lender secara bertahap sesuai kemampuan dan rencana penyelesaian yang dalam penyusunannya akan melibatkan perwakilan lender.

Sebelumnya, berdasarkan sanksi PKU yang dijatuhkan OJK, DSI dilarang melakukan penggalangan dana baru dari pemberi dana (lender) maupun penyaluran pendanaan baru kepada peminjam (borrower) dalam bentuk apa pun, termasuk melalui website, aplikasi, atau media lainnya.

DSI juga dilarang melakukan pengalihan, pengaburan, pengurangan nilai, atau pemindahan kepemilikan aset, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari OJK. Kecuali, sambung di siaran pers itu, untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, DSI tidak diperkenankan melakukan perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham yang telah tercatat dalam data pengawasan OJK, kecuali dalam rangka memperbaiki kinerja, memperkuat permodalan, serta menyelesaikan permasalahan dan kewajiban perusahaan.

OJK juga memerintahkan DSI untuk tetap melayani dan menyelesaikan setiap pengaduan lender dan pihak terkait, serta tidak menutup kantor/layanan.

Kemudian DSI wajib menyediakan saluran pengaduan yang aktif seperti telepon, WhatsApp, surel, dan media sosial, serta memberikan tanggapan dan penyelesaian atas setiap pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka pengawasan lebih lanjut, OJK terus mengumpulkan informasi dan melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat dan bertanggung jawab atas permasalahan di DSI.

"Apabila ditemukan pelanggaran ketentuan atau indikasi tindak pidana, OJK melakukan langkah-langkah kepatuhan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melaksanakan proses Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU)," katanya.

OJK meminta DSI untuk memprioritaskan pengembalian dana lender, menjaga komunikasi yang transparan, dan menindaklanjuti seluruh pengaduan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Pada hari ini, Jumat (10/10/2025), Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku Utara Adi Surahmat dilantik di Kantor OJK, Gedung Wisma Mulia, Jakarta.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. Pelantikan ini menandai langkah strategis OJK dalam memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sektor jasa keuangan serta layanan kepada masyarakat di daerah.

"Adi Surahmat diharapkan dapat segera menjalankan peran kepemimpinannya untuk memastikan kehadiran OJK semakin dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan pelaku industri jasa keuangan di wilayah timur Indonesia," demikian dikutip dari rilis OJK, Jumat (10/10/2025).

Kantor OJK Provinsi Maluku Utara merupakan kantor baru OJK di daerah yang efektif beroperasi pada 6 Oktober 2025 dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Maluku Utara.

Pembukaan Kantor OJK Provinsi Maluku Utara sejalan dengan upaya OJK untuk dapat hadir di seluruh Provinsi di Indonesia sebagaimana Roadmap Pembukaan Kantor OJK Baru tahun 2024–2027.

Pembentukan kantor ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sektor jasa keuangan di daerah, termasuk pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (market conduct), pelaksanaan program edukasi dan literasi keuangan, serta pengembangan ekonomi daerah.

Selain itu, keberadaan Kantor OJK Provinsi Maluku Utara juga diharapkan dapat memfasilitasi sinergi antara sektor jasa keuangan dan pengembangan potensi ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung industri dan komoditas unggulan Maluku Utara secara berkelanjutan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip pengawasan yang prudensial.

Sebelumnya, Provinsi Maluku Utara termasuk dalam wilayah kerja Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara yang berkedudukan di Manado, Sulawesi Utara.

Dengan pemekaran ini, OJK menegaskan komitmennya untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan di wilayah Maluku Utara.