Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan mekanisme pemberian kebijakan berbeda terhadap ketentuan tertentu di sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) guna mendukung kebutuhan industri serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah mengatakan pemberian kebijakan berbeda ini dilakukan dalam kerangka kewenangan OJK dengan tetap berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

“Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (19/6/2026).

Dilanjutkan Agus, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pelaku industri bidang PVML untuk tetap menjalankan kegiatan usaha secara sehat, prudent, dan berkelanjutan di tengah perkembangan kebutuhan industri dan tantangan usaha yang terus meningkat.

“Kebijakan berbeda dimaksud tidak berlaku secara umum dan hanya dapat diberikan berdasarkan permohonan perusahaan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan hasil penilaian OJK atas kondisi perusahaan dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Adapun, sejumlah kebijakan berbeda terhadap beberapa ketentuan regulasi di bidang PVML telah ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) OJK melalui enam poin.

Pertama, batas kepemilikan asing. Kebijakan ini bertujuan memperkuat permodalan perusahaan yang belum dapat dipenuhi oleh pemegang saham lokal. Perusahaan tetap wajib menyesuaikan kepemilikan asing sesuai ketentuan sebesar 85% paling lambat 3 tahun sejak tanggal pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan kepada OJK.

Kedua, jangka waktu minimum beroperasi bagi pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham pengendali terakhir berbadan hukum sebelum melakukan penyertaan. Ini dilakukan untuk mendukung kemudahan berusaha, pertumbuhan industri, dan penguatan permodalan dari pemegang saham yang beroperasi kurang dari dua tahun tetapi memiliki komitmen investasi yang baik.

Ketiga, penyesuaian modal disetor minimum akibat perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan, dalam rangka kemudahan berusaha, menjaga pertumbuhan industri, dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini diberikan untuk mendukung penguatan permodalan yang dilakukan oleh pemegang saham dengan kondisi keuangan yang masih berkembang.

Keempat, penyelenggaraan Buy Now Pay Later (BNPL), dengan memberikan masa peralihan hingga 31 Desember 2027 bagi pelaku jasa keuangan selain bank umum dan perusahaan pembiayaan untuk mengalihkan portofolio, serta menghentikan layanan BNPL guna memberikan kepastian hukum.

Kelima, sertifikasi jabatan dan persyaratan pendidikan formal dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama perusahaan pergadaian disederhanakan dengan mengecualikan syarat pendidikan formal, serta memberikan waktu hingga satu tahun setelah izin usaha terbit untuk memenuhi ketentuan sertifikasi, guna mendukung kemudahan berusaha dan pertumbuhan industri.

Keenam, pelaporan pengesahan, persetujuan, atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang atas keputusan RUPS mengenai pembubaran perusahaan untuk proses pengembalian izin usaha, guna memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi dalam proses pembubaran perusahaan.

“Pemberian kebijakan berbeda tersebut dilakukan secara selektif dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing perusahaan, kebutuhan pengembangan industri, serta tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen, penerapan prinsip kehati hatian, dan stabilitas sektor jasa keuangan,” pungkas Agus.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan menerapkan kebijakan berbeda terhadap sejumlah ketentuan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML). Langkah tersebut ditempuh untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan stabilitas sektor jasa keuangan.

Kebijakan itu mencakup sejumlah aspek, mulai dari batas kepemilikan asing, persyaratan pemegang saham, modal disetor minimum, hingga masa transisi penghentian layanan beli sekarang bayar nanti atau Buy Now Pay Later (BNPL) oleh pelaku usaha nonbank tertentu.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah mengatakan pemberian kebijakan berbeda dilakukan dalam kerangka kewenangan OJK dengan tetap berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), prinsip kehati-hatian, dan tata kelola yang baik.

Menurut Agus, kebijakan tersebut dirancang agar pelaku industri di sektor PVML tetap dapat menjalankan usaha secara sehat, prudent, dan berkelanjutan di tengah perubahan kebutuhan industri serta meningkatnya tantangan usaha.

Namun, OJK menegaskan kebijakan berbeda itu tidak berlaku secara umum. Relaksasi hanya dapat diberikan berdasarkan permohonan perusahaan dan setelah melalui penilaian regulator terhadap kondisi perusahaan serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Sejumlah relaksasi tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) OJK yang mencakup beberapa regulasi di sektor pembiayaan, pembiayaan infrastruktur, modal ventura, hingga layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

Salah satu kebijakan yang mendapat penyesuaian ialah batas kepemilikan asing. OJK memberikan ruang untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan yang belum dapat dipenuhi investor domestik. Meski demikian, perusahaan tetap diwajibkan menyesuaikan kepemilikan asing maksimal 85 persen dalam jangka waktu paling lambat tiga tahun sejak pelaporan perubahan kepemilikan kepada OJK.

Regulator juga memberikan fleksibilitas terhadap ketentuan masa operasional minimum bagi pemegang saham pengendali sebelum melakukan penyertaan modal. Langkah ini dimaksudkan untuk membuka ruang masuknya investor yang masih berusia relatif muda tetapi memiliki komitmen memperkuat permodalan perusahaan.

Penyesuaian juga diberikan terhadap kewajiban modal disetor minimum akibat perubahan kepemilikan melalui aksi pengambilalihan guna mendukung perusahaan yang masih berada dalam fase penguatan keuangan.

Di sisi lain, OJK memberikan masa transisi bagi penyelenggara Buy Now Pay Later (BNPL) di luar bank umum dan perusahaan pembiayaan. Melalui kebijakan tersebut, pelaku usaha diberikan waktu hingga 31 Desember 2027 untuk mengalihkan portofolio dan menghentikan penyelenggaraan layanan BNPL.

Langkah tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri sekaligus memastikan transisi berjalan secara tertib.

Selain itu, OJK menyederhanakan sebagian persyaratan awal perizinan bagi perusahaan pergadaian, termasuk memberikan kelonggaran terkait latar belakang pendidikan formal dan waktu pemenuhan sertifikasi jabatan hingga satu tahun setelah izin usaha diterbitkan.

Regulator juga melakukan penyesuaian terhadap mekanisme pelaporan dalam proses pembubaran perusahaan untuk mendukung kemudahan administrasi dan memberikan kepastian hukum.

"Pemberian kebijakan berbeda tersebut dilakukan secara selektif dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing perusahaan, kebutuhan pengembangan industri, serta tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen, penerapan prinsip kehati-hatian, dan stabilitas sektor jasa keuangan," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Ke depan, OJK menyatakan akan terus memperkuat pengaturan dan pengawasan sektor PVML secara adaptif guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Porsi kepemilikan bank maupun investor asing di Surat Berharga Negara (SBN) terpantau kompak berkurang sejak awal tahun (year-to-date/ytd) 2026. Di sisi lain, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia menanjak.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan per 29 Mei 2026, kepemilikan perbankan tercatat total Rp1.224,96 triliun. Posisi ini berkurang 7,80% ytd dari akhir tahun 2025 yang senilai Rp1.328,64 triliun.

Adapun, kepemilikan dari bank konvensional yang paling turun menjadi Rp1.110,41 triliun, berkurang Rp130,22 triliun atau turun 10,49% ytd dari posisi akhir tahun lalu Rp1.240,63 triliun.

Di sisi lain, porsi kepemilikan bank syariah justru melesat hingga 30,15% ytd menjadi Rp114,55 triliun atau bertambah Rp26,54 triliun dari sebelumnya Rp88,01 triliun.

Selanjutnya, kepemilikan dari Bank Indonesia terpantau meningkat Rp206,16 triliun. Penambahan dari Bank Indonesia ini membuat porsi kepemilikan bank sentral di SBN menjadi Rp1.847,82 triliun atau naik 12,55% ytd dari akhir tahun lalu yang senilai Rp1.641,66 triliun.

Sementara kepemilikan investor asing mengalami penurunan senilai Rp15,43 triliun di sepanjang tahun berjalan (ytd). Data terbaru ini menunjukkan investor residen kini memiliki porsi sebanyak Rp863,22 triliun di dalam SBN atau turun 1,75% ytd dari sebelumnya Rp878,65 triliun.

Dari kelompok nonbank lainnya, terpantau kepemilikan SBN oleh reksa dana serta asuransi dan dana pensiun meningkat. Porsi reksa dana di SBN kini Rp254,46 triliun atau naik 4,73% ytd dari sebelumnya Rp242,96 triliun.

Sedangkan porsi asuransi dan dana pensiun bertambah Rp99,74 triliun atau 7,72% ytd menjadi Rp1.390,41 triliun dari sebelumnya Rp1.290,67 triliun.

Bisnis.com, PADANG - Berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi Sumatra Barat jumlah resort di Kepulauan Mentawai saat ini mencapai sekitar 223 unit dan pertumbuhan resort ini dinilai perlu diimbangi dengan pengawasan dan penataan regulasi yang lebih ketat.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pertumbuhan sektor pariwisata harus berjalan seiring dengan kepastian legalitas usaha, perlindungan lingkungan, dan optimalisasi kontribusi terhadap PAD (pendapatan asli daerah).

“Pertumbuhan resort ini harusnya bisa berkontribusi terhadap PAD. Makanya saya nilai perlu ada pengawasan, sehingga bertumbuhnya sektor pariwisata, seperti halnya resort itu, dapat pula memberikan perekonomian bagi daerah,” katanya, Rabu (13/5/2026).

Dia menyebutkan bertumbuhnya sektor pariwisata itu, tidak dapat dipungkiri akan dapat memberikan peluang besar bagi peningkatannya PAD, karena keberadaan resort itu masuk dalam pemanfaatan laut dan aktivitas wisata sekitar lainnya.

Oleh karena itu, Mahyeldi meminta seluruh OPD/dinas terkait segera melakukan sinkronisasi data, validasi jumlah resort, hingga penertiban legalitas usaha wisata yang beroperasi di Mentawai.

Menurutnya kejelasan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan izin pemanfaatan kawasan laut penting dipertegas, agar tidak terjadi tumpang tindih aturan.

“Pemanfaatan wilayah laut harus tetap memperhatikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap aturan zonasi wilayah pesisir,” tegasnya.

Selain penataan resort, Mahyeldi turut mendorong pengembangan kawasan konservasi laut sebagai destinasi wisata bahari yang tetap terkendali dan ramah lingkungan.

Gubernur bilang pembangunan pariwisata Mentawai tidak boleh hanya menguntungkan investor, tetapi juga harus membuka ruang ekonomi yang luas bagi masyarakat lokal. Makanya, dia mendorong peningkatan pelatihan tenaga kerja bagi pemuda Mentawai agar dapat terserap dalam sektor pariwisata dan industri resort.

“Pariwisata Mentawai harus tetap mengedepankan budaya lokal sebagai daya tarik utama,” ujar dia. Sebagai langkah percepatan, Mahyeldi meminta pembentukan tim khusus lintas OPD untuk menangani pengembangan strategis Mentawai secara terpadu.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Syefdinon mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Mentawai.

Dia bilang program tersebut meliputi pengelolaan kawasan konservasi terumbu karang, pengembangan kampung nelayan, program bioflok, hingga integrasi kawasan mangrove sebagai potensi wisata masa depan.

“Potensi kelautan Sumbar sangat besar dan harus dikelola secara terintegrasi,” tegasnya.

Kemudian, Ketua Asosiasi Resort Mentawai Alberson Fidel Castro menyatakan kondisi yang terjadi Mentawai saat ini maraknya investasi asing di Mentawai yang dinilai belum seluruhnya berjalan sesuai aturan.

Dia mengungkapkan hampir 90% resort di Mentawai merupakan penanaman modal asing (PMA), namun sebagian menggunakan nama lokal.

Dikatakannya, hal seperti tersebut harus ditertibkan sejak awal agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Termasuk dalam sisi eksploitasi lingkungan, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami khawatir daerah tidak mendapat manfaat apa-apa kalau tata kelolanya tidak dipersiapkan dengan baik sejak sekarang,” ujarnya.

Oleh karena itu, asosiasi meminta Pemprov Sumbar melakukan audit lapangan dan penertiban terhadap resort yang melanggar aturan.

“Kami ingin pariwisata Mentawai maju, tapi maju yang bermartabat dan taat hukum,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk mendirikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sektor Finansial yang mengadopsi model special financial center seperti di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) dinilai sebagai langkah yang sangat strategis, namun menuntut arsitektur hukum dan pengawasan yang ekstra matang agar tidak menjadi bumerang bagi perekonomian nasional.

Pemerintah menyampaikan bahwa kawasan khusus ini dirancang untuk menawarkan ekosistem hukum berbasis common law dan kepemilikan asing hingga 100%, terpisah dari rezim regulasi keuangan nasional.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual mengungkapkan bahwa gagasan pendirian pusat keuangan semacam ini sejatinya telah bergulir sejak 10 hingga 15 tahun yang lalu. Kendati demikian, dia menekankan bahwa realisasinya tidak bisa dilakukan secara instan karena membutuhkan persiapan pilar regulasi yang komprehensif.

"Ini menyangkut masalah hukum, persoalan legalnya terpisah dan berbeda dengan hukum nasional. Jadi kerangka regulasinya harus kuat dan bagus," ujar David kepada Bisnis, dikutip Senin (27/4/2026).

Lebih lanjut, dia menyoroti urgensi pembentukan regulator independen yang terpisah dari kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun kementerian terkait, mirip dengan sistem yang berlaku di Dubai.

Dari sisi instrumen penegakan hukum, KEK ini berpotensi menggunakan sistem common law yang memungkinkan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase internasional alih-alih pengadilan dalam negeri. Aturan terkait mata uang yang digunakan pun bisa berbeda dengan rezim rupiah di wilayah nasional lainnya.

Kehadiran KEK Finansial ini diyakini mampu mendatangkan aliran modal masuk (inflow), menarik investasi, dan menciptakan efek rambatan (spillover effect) ke perekonomian daerah dan nasional. Selain itu, kawasan ini bisa menjadi tujuan aman bagi investor di tengah ketidakpastian geopolitik global dan status Indonesia sebagai negara non-blok.

Di samping itu, David mewanti-wanti agar KEK Finansial Indonesia memiliki ciri khas atau tema yang kuat seperti green economy, agar mampu bersaing dengan negara kawasan yang sudah mapan seperti Malaysia yang mempunyai yurisdiksi finansial khusus syariah.

Dia juga memperingatkan risiko reputasi. Jika tidak mengikuti standar internasional maka KEK Finansial rawan dicap sebagai surga pajak (tax haven) hingga menjadi sarana pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme jika tidak mematuhi standar internasional.

"Kalau sudah dilabeli sebagai tax haven atau money laundering, kita malah jadi sulit menarik investasi yang benar, dan ini berbahaya karena melanggar ketentuan internasional di Eropa maupun Amerika. Reputasi juga bisa hancur jika ada intervensi politik atau kekhawatiran ekspropriasi [nasionalisasi aset] dari investor," ungkapnya.

Selain itu, David juga mengingatkan adanya ongkos fiskal dari pemberian insentif yang akan menjadi kerugian bagi anggaran apabila program ini gagal menarik modal global secara optimal.

Senada, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai rencana pembentukan KEK sektor keuangan sebagai gagasan strategis yang memiliki tingkat kesulitan eksekusi sangat tinggi. Dia memandang rencana ini bukan sekadar membangun family offic, melainkan upaya menciptakan yurisdiksi baru yang mengadopsi model Dubai International Financial Centre.

"Manfaat utamanya bagi Indonesia adalah memperbesar kemampuan menarik modal global yang lebih berkualitas dan lebih panjang jangka waktunya. KEK ini bisa menjadi pintu masuk bagi dana global untuk membiayai proyek infrastruktur, transisi energi, hingga hilirisasi," jelas Josua kepada Bisnis, dikutip Senin (27/4/2026).

Bila dirancang dengan tepat, kawasan ini diyakini dapat menarik pengelola dana, perusahaan teknologi keuangan, dan asuransi yang selama ini lebih banyak parkir di Singapura atau Hong Kong. Ekosistem keuangan bernilai tambah tinggi ini juga berpotensi mendiversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini terlalu bertumpu pada komoditas dan konsumsi domestik.

Hanya saja, Josua menggarisbawahi sejumlah risiko struktural dan fundamental. Misalnya, kawasan itu hanya menjadi tempat parkir dana, bukan mesin pembiayaan ekonomi riil.

Lebih lanjut, celah penghindaran pajak, pencucian uang, hingga arbitrase regulasi akibat regulasi yang terlalu longgar. Lebih jauh, dia menyoroti potensi benturan hukum yang krusial. Indonesia yang menganut sistem hukum sipil (civil law) akan mengadopsi sistem common law ke dalam kawasan khusus tersebut.

"Harus sangat jelas batas kewenangannya. Kalau tidak, akan muncul pertanyaan siapa yang berwenang atas sengketa, bagaimana hubungan pengadilan KEK dengan pengadilan nasional, serta bagaimana posisi OJK, BI, Kemenkeu, PPATK, dan lembaga penegak hukum," wanti-wanti Josua.

Faktor makroekonomi juga ditekankan sebagai syarat utama. Kredibilitas makro seperti stabilitas rupiah, arah kebijakan fiskal yang disiplin, dan konsistensi regulasi sangat krusial, karena insentif sebesar apa pun tidak akan efektif jika pasar meragukan fundamental ekonomi nasional.

Oleh karena itu, Josua menyarankan agar pemerintah memastikan adanya syarat substansi ekonomi dalam KEK ini, seperti jumlah aset yang dikelola, pembukaan kantor operasional fisik, rekrutmen tenaga profesional, dan pembiayaan proyek ke dalam negeri.

Dia merekomendasikan eksekusi dilakukan secara bertahap pada aktivitas yang relevan seperti pembiayaan hijau atau manajemen aset, sebelum memperluas cakupannya lebih jauh. Tanpa penataan kelembagaan dan syarat substansi yang kuat, dia khawatir kawasan ini kelak hanya akan menjadi papan nama semata.

Bisnis.com, JAKARTA - Pertemuan lanjutan antara Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Morgan Stanley Capital International (MSCI) dinilai menjadi sinyal positif bagi persepsi investor global terhadap pasar saham domestik dalam jangka menengah.

Head of Equity Research BRI Danareksa Sekuritas Erindra Krisnawan menilai sejauh ini reformasi struktural pasar modal setelah keputusan MSCI freeze bulan lalu menjadi faktor penarik bagi pasar saham Indonesia dalam jangka menengah.

Sejumlah agenda pembenahan yang dilakukan seperti peningkatan keterbukaan pemegang saham hingga tingkat ultimate beneficial owner (UBO) 1%, granulasi data investor menjadi 28 subtipe, serta rencana peningkatan free float minimum menjadi 15% dalam tiga tahun, berpotensi memperbaiki persepsi global terhadap pasar saham Indonesia. Terutama setelah pertemuan lanjutan kedua kali ini.

“Pasar saham Indonesia berpotensi kembali menarik di mata investor global, terutama karena kombinasi valuasi yang relatif murah, kepemilikan asing yang rendah, serta peluang pemulihan pertumbuhan ekonomi apabila terdapat sinyal perbaikan yang kuat,” ujarnya, Rabu (11/2/2026).

Terlebih sejauh ini, Menurutnya progres pembenahan pasar modal dan komunikasi dengan lembaga global juga dinilai berjalan ke arah yang positif. Langkah-langkah tersebut dianggap sejalan dengan standar perbaikan tata kelola dan transparansi yang selama ini menjadi sorotan lembaga indeks global seperti MSCI.

Sementara itu, terkait dengan penundaan evaluasi indeks oleh FTSE Russell sebelumnya juga tak terlalu dikhawatirkan pasar seiring kepemilikan investor asing yang sudah berada pada level rendah setelah arus keluar dana yang cukup besar sejak awal tahun.

Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menggelar pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) hari ini, Rabu (11/2/2026), sebagai tindak lanjut dari diskusi sebelumnya terkait peningkatan transparansi dan integritas pasar modal Indonesia.

Pelaksana Tugas Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menyampaikan, pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari agenda pada 2 Februari 2026 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman dokumen teknis pada 5 Februari 2026.

Dalam konferensi pers pascapertemuan kedua hari ini, BEI menambah satu rencana aksi, yakni membuka data shareholders concentration list atau daftar saham yang terindikasi memiliki pemegang saham yang terkonsentrasi.

“Sore ini kami sampaikan update terkait pertemuan kami dengan MSCI barusan. [Pertemuan] hari ini menindaklanjuti pertemuan [dengan] MSCI di 2 Februari lalu yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman dokumen teknis 5 Februari,” ujar Jeffry.

Dia menegaskan, sesuai norma yang disepakati bersama, seluruh isi maupun kesimpulan pertemuan terikat perjanjian kerahasiaan. Karena itu, BEI hanya menyampaikan poin-poin yang bersifat umum tanpa merinci detail maupun hasil akhir pembahasan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) membukukan hasil lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) senilai Rp39,72 triliun, Jumat (23/1/2026).

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh Office of Chief Economist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), hasil lelang senilai Rp39,72 triliun itu dimenangkan dari total nominal yang ditawarkan sebesar Rp41,8 triliun.

"Nilai lelang yang dimenangkan kali ini di atas nilai rata-rata lelang mingguan SRBI yang sebesar Rp15,6 triliun per lelang dan merupakan nilai lelang mingguan terbesar sejak 12 Juni 2024 (Rp46,33 triliun)," ujar Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro dikutip dari siaran pers, Minggu (25/1/2026).

Secara terperinci, hasil lelang SRBI yang dimenangkan terdiri dari SRBI tenor 6 bulan Rp4,13 triliun (dengan rate 4,66%); SRBI tenor 9 bulan Rp4,11 triliun (dengan rate 4,76%); serta SRBI tenor 12 bulan Rp31,49 triliun (dengan rate 4,84%).

Secara total, penerbitan (dan penerbitan kembali/reissuance) SRBI sejak pertama kali yakni 15 September 2023 sampai dengan 23 Januari 2026 mencapai Rp2.213,39 triliun.

Sementara itu, kepemilikan SRBI sampai dengan Desember 2025 lalu masih dipegang mayoritas oleh perbankan yakni Rp589,4 triliun atau 80,6%. Total aliran modal yang masuk atau inflow sebesar Rp28,6 triliun secara tahun berjalan atau year-to-date (YtD).

Kepemilikan terbesar kedua yakni dari nonresiden sebesar Rp114,1 triliun atau 15,6%. Total aliran modal yang keluar (outflow) tercatat Rp110,1 triliun (YtD).

Adapun kepemilikan residen atau investor domestik sebesar Rp20,1 triliun atau 2,8% dan mengalami outflow sebesar Rp70,9 triliun (YtD).

Di sisi lain, kepemilikan asing pada SRBI tercatat mengalami inflow sebesar Rp27,4 triliun secara month-to-date (MtD) pada Desember 2025.

Asing Masuk SRBI

Andry mencatat bahwa berdasarkan posisi sampai dengan Desember 2025, investor asing kembali membeli instrumen utang yang diterbitkan BI tersebut.

Hal itu terlihat dari tren peningkatan kepemilikan asing di SRBI sebesar Rp86,7 triliun atau 12% dari total outstanding pada November 2025, menjadi Rp114,1 triliun atau 15,6% dari total outstanding.

Sementara itu, dia turut mencatat kepemilikan SRBI oleh perbankan pada periode yang sama justru turun dari Rp618,3 triliun atau 85,5% ke Rp589,4 triliun atau 80,6% pada Desember 2025.

Di sisi lain, suku bunga SRBI berbalik meningkat setelah tren penurunan dalam lima lelang terakhir. Sampai dengan Jumat lalu, rata-rata suku bunga SRBI untuk semua tenor naik sebesar 9 basis poin (bps) dari lelang minggu sebelumnya pada 15 Januari 2026, dengan suku bunga SRBI untuk tenor 12 bulan tercatat 4,84% atau -8 bps (YtD).

Dari sisi jatuh tempo, nilai SRBI yang mengalami maturity sampai dengan 23 Januari 2026 sebesar Rp1.479,6 triliun. Adapun posisi outstanding SRBI yakni Rp733,8 triliun atau naik dari posisi Desember 2025 sebesar Rp730,9 triliun.

"BI akan melanjutkan optimalisasi instrumen SRBI untuk menarik aliran dana asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang saat ini berada di kisaran 16.880 - 16.980 per USD," terang Andry.

Tren Outflow

Adapun tren aliran modal asing keluar (outflow) dari pasar keuangan RI turut memicu pelemahan nilai tukar rupiah hingga nyaris mendekati Rp17.000 per dolar AS.

Pada pekan ketiga Januari 206, BI melaporkan terjadi capital outflow dari pasar keuangan Indonesia senilai total Rp5,96 triliun. Hal itu berdasarkan data transaksi 19 sampai dengan 22 Januari 2026, di mana investor asing atau nonresiden tercatat jual neto senilai Rp2,67 triliun di pasar saham, Rp1,44 triliun di pasar SBN dan Rp1,85 triliun di SRBI.

Selama 2026, berdasarkan data setelmen sampai dengan 22 Januari 2026, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp8,02 triliun di pasar saham dan Rp1,89 triliun di pasar SBN, serta jual neto sebesar Rp2,67 triliun di SRBI.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia," terang Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso pada situs resmi BI, dikutip Sabtu (24/1/2026).

Sementara itu premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 22 Januari 2026 tercatat sebesar 73,28 bps. Angka itu naik dari posisi 15 Januari 2026 sebesar 70,86 bps.

Untuk diketahui, premi CDS merujuk pada persepsi investor terhadap risiko gagal bayar utang atau default pemerintahan di suatu negara.

Pada sisi nilai tukar, mata uang Garuda dibuka menguat pada level (bid) Rp16.850 per dolar AS, Jumat (23/1/2026). Posisinya menguat dari hari sebelumnya ketika ditutup pada level (bid) Rp16.880 per dolar AS, Kamis (22/1/2026).

Sementara itu, imbal hasil atau yield SBN pemerintah tenor 10 tahun stabil di 6,3% pada Kamis dan Jumat lalu.

Adapun pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Januari 2026, Rabu (21/1/2026), Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pihaknya akan terus melakukan intervensi di pasar non delivery forward (NDF) baik offshore maupun onshore, domestic non delivery forward (DNDF) serta pasar spot guna menjaga stabilitas rupiah.

"Ke depan akan tetap stabil dengan kecenderungan menguat didukung imbal hasil menarik, inflasi yang rendah dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi indonesia," terang Perry.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2013-2018 Agus Martowardojo menyoroti penyusutan porsi kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) oleh investor asing dalam beberpa tahun terakhir.

Agus mengungkapkan, pada 2018 atau di akhir masa jabatannya sebagai Gubernur BI, kepemilikan asing atas SBN masih mencapai sekitar 41 persen dari total SBN yang diterbitkan pemerintah.

Namun, dalam perkembangan terkini, porsi kepemilikan asing atas SBN tercatat merosot tajam menjadi sekitar 13 persen dari total SBN.

Dia menilai penyusutan ini bukan sebagai hal positif seperti Indonesia semakin independen karena dominasi asing atas kepemilikan SBN berkurang.

"Jadi kalau 41 persen turun menjadi 13 persen itu adalah suatu isu yang harus diaddress. Enggak bisa kita kemudian hanya mengatakan bahwa "oh kita sudah punya kekuatan sehingga surat berharga negara ini sekarang dimiliki oleh domestik', enggak bisa," ujarnya saat acara "Business Outlook Indonesia Business Council (IBC)" di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

SBN diterbitkan pemerintah untuk membiayai fiskal negara

Sebaliknya, hal ini justru menjadi alarm bagi independensi BI sebagai bank sentral. Sebab, BI kini menjadi pemilik terbesar SBN, sedangkan SBN diterbitkan pemerintah untuk membiayai fiskal negara.

Mengutip data Kontan, pada 14 Mei 2025, porsi kepemilikan asing terhadap total SBN yang dapat ditransaksikan hanya 14,38 persen. Merosot dari posisi akhir 2020 yang mencapai 25,16 persen.

Sementara porsi kepemilikan SBN oleh BI pada periode yang sama mencapai 27,28 persen dari total SBN yang dapat ditransaksikan atau sebesar Rp 1.720,6 triliun. Padahal pada akhir 2020, porsi kepemilikan BI hanya 11,74 persen.

"Independen itu dia (BI) juga tidak boleh membiayai fiskal. Jadi otoritas fiskal dan otoritas moneter harus berkoordinasi dengan baik, bekerja sama dengan baik, tetapi tidak boleh ada fiscal dominance," ucap Agus.

"Fiscal dominance itu adalah fiskal terlalu berperan. Dan untuk membiayai APBN atau fiskal, (pemerintah) menggantungkan diri kepada bank sentral atau otoritas moneter," sambungnya.

Bank sentral diperbolehkan membantu pembiayaan fiskal

Menteri Keuangan periode 2010-2013 itu melanjutkan, bank sentral diperbolehkan membantu pembiayaan fiskal dalam kondisi krisis.

Contohnya seperti saat pandemi Covid-19 dimana pemerintah dan BI melakukan burden sharing untuk menangani pandemi.

Sementara saat ini Indonesia sudah pulih dari pandemi Covid-19 sehingga tidak seharusnya BI mendominasi pembiayaan fiskal melalui SBN.

"Kita semua tahu di undang-undang itu dimungkinkan kalau seandainya kondisi krisis seperti covid itu kita minta persetujuan DPR untuk bisa ekstra membiayai fiskal oleh moneter. Tetapi kalau sudah tidak krisis, tidak boleh. Tidak boleh," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Eksodus investor asing dari pasar surat utang Indonesia (SBN) mendorong kepemilikan turun ke titik terendah dalam hampir dua dekade terakhir. Kondisi ini menandai goyahnya kepercayaan investor global terhadap aset yang sebelumnya menjadi primadona, seiring berlarutnya gejolak politik dan ketidakpastian kebijakan.

Data Bloomberg yang dikutip Minggu (14/12/2025) untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir, SBN berpotensi mencatat arus keluar bersih setelah investor asing melepas obligasi negara senilai US$4,6 miliar dollar AS. Porsi kepemilikan asing kini tersisa sekitar 13% dari total obligasi pemerintah yang beredar, level terendah sejak Januari 2007, berdasarkan data Kementerian Keuangan.

Pembalikan tren ini mencerminkan perubahan struktural di pasar keuangan domestik. Ketergantungan yang semakin besar pada investor lokal dinilai berisiko melemahkan posisi Indonesia sebagai salah satu acuan utama pasar negara berkembang, sekaligus membatasi akses terhadap pendanaan global yang stabil.

Ze Yi Ang, manajer portofolio di Allianz Global Investor menilai situasi ini sebagai bentuk penilaian ulang investor terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia. Ia mengingatkan bahwa ketidakpastian akan semakin terasa ketika pertumbuhan ekonomi melambat atau tekanan eksternal meningkat.

“Indonesia sedang mengalami penilaian ulang kredibilitas akibat kekhawatiran investor terhadap tata kelola dan keberlanjutan fiskal,” ujarnya.

Tekanan di pasar obligasi turut berdampak pada nilai tukar rupiah. Sepanjang tahun ini, rupiah melemah lebih dari 3% dan menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di Asia. Pelemahan tersebut menggerus imbal hasil obligasi berdenominasi rupiah bagi investor global, sehingga kalah bersaing dengan negara lain seperti Malaysia dan Thailand yang menikmati penguatan mata uang.

Situasi pasar keuangan Indonesia juga dibayangi kombinasi faktor eksternal dan domestik. Perlambatan ekonomi global serta kebijakan tarif Amerika Serikat sempat menekan pasar sejak awal tahun. Di dalam negeri, kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal terutama terkait program belanja sosial berskala besar serta dinamika politik, termasuk pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, memperburuk sentimen investor.

Meski investor asing menarik dana, investor domestik justru meningkatkan pembelian obligasi. Kondisi ini menekan imbal hasil obligasi acuan ke level terendah dalam hampir 4 tahun, seiring ekspektasi penurunan suku bunga. Goldman Sachs mencatat ketidakseimbangan antara pembelian domestik dan penjualan asing mencerminkan ketidakjelasan arah kebijakan ke depan.

Tekanan terhadap rupiah diperkirakan belum mereda. MUFG Bank memproyeksikan nilai tukar rupiah berpotensi melemah hingga 17.000 per dollar AS pada kuartal pertama, didorong oleh menyempitnya selisih imbal hasil dengan obligasi Amerika Serikat serta defisit transaksi berjalan.

Di tengah kondisi tersebut, sebagian pelaku pasar memilih bersikap selektif. Manajer investasi Manulife Aset Manajemen Indonesia, Ezra Nazula, merekomendasikan obligasi tenor menengah hingga panjang dengan asumsi pelonggaran moneter ke depan. Sementara itu, sejumlah investor global mulai mengalihkan perhatian ke pasar saham, khususnya emiten berorientasi ekspor yang diuntungkan oleh pelemahan rupiah.

Ke depan, stabilitas politik dan kejelasan arah kebijakan fiskal akan menjadi faktor utama yang menentukan apakah kepercayaan investor asing dapat kembali pulih. Tanpa sinyal yang kuat, pasar keuangan Indonesia diperkirakan tetap bergerak dalam bayang-bayang kehati-hatian investor global.

Bisnis.com, JAKARTA — Investor asing mencatatkan jual bersih atau net sell senilai Rp4,48 triliun sejak awal tahun di pasar obligasi negara. Realisasi ini bertolak belakang dengan kondisi beli bersih atau net buy yang terjadi di pertengahan tahun.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), investor nonresiden mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp5,93 triliun pada November 2025. Pasar SBN mencatatkan net sell asing sebesar Rp4,48 triliun sepanjang 2025.

Catatan net sell asing di pasar SBN pada November 2025 itu melanjutkan tren dua bulan sebelumnya. Pada Oktober 2025, investor nonresiden membukukan net sell di pasar SBN sebesar Rp27,56 triliun dan pada September 2025 sebesar Rp45,76 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi mengatakan di pasar obligasi, indeks pasar obligasi atau indeks obligasi komposit Indonesia (ICBI) melemah 0,43% secara bulanan (month to month/MtM) per November 2025.

Meskipun, indeks masih di zona hijau, naik 11,07% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) atau sejak perdagangan perdana 2025.

“Pasar obligasi domestik terjaga stabilitasnya, meski ICBI turun tipis 0,43% pada November 2025,” kata Inarno dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK pada Kamis (11/12/2025).

Sementara itu, dana asing juga lari dari pasar obligasi korporasi RI. Investor nonresiden mencatatkan net sell asing sebesar Rp100 miliar pada November 2025 di pasar obligasi korporasi. Dengan begitu, net sell asing di pasar obligasi korporasi menjadi Rp1,6 triliun.

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto mengatakan aliran keluar dana asing yang deras di pasar SBN dalam beberapa bulan terakhir dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya dinamika pasar di tengah kondisi global yang berubah cepat.

“Perpindahan dana bisa berlangsung dengan cepat. Sekarang fund manager aktif melakukan perubahan portofolio. Kalau saya melihat ini karena dinamika global yang berubah baik isu maupun sisi kebijakan-kebijakan,” kata Ramdhan kepada Bisnis pada beberapa waktu lalu.

Menurutnya, saat ini porsi kepemilikan asing atau non-residen di pasar SBN memang tergolong kecil, yakni 14%. Namun, ketertarikan asing terhadap SBN tetap memiliki pengaruh kuat di pasar obligasi.

“Mereka [investor asing] drive market kita. Mereka lebih berani aksi, masuk atau keluar ke pasar, biasanya domestik pun mengikuti,” kata Ramdhan.

Namun, terdapat peluang kembalinya dana asing masuk ke pasar obligasi Tanah Air pada 2026. Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto mengatakan arus keluar dengan deras dana asing di pasar SBN bisa ditekan pada 2026 ditopang oleh sejumlah sentimen.

"Stabilitas nilai tukar rupiah akan menjadi faktor yang memengaruhi dalam menarik investor asing di SBN," kata Rully pada beberapa waktu lalu.

Selain itu, kebijakan pemerintah dalam mendongkrak kinerja pertumbuhan ekonomi akan menjadi pertimbangan. Kebijakan harus dikomunikasikan secara lebih komprehensif dan transparan.

"Investor asing akan melihat arah kebijakan yang lebih pasti. Pemerintah harus make sure defisit fiskal terjaga. Efektivitas pengeluaran harus lebih bisa dijelaskan, juga harmonisasi pemerintah melalui Kemenkeu," ujar Rully.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pasar obligasi Tanah Air ditinggalkan oleh investor asing pada akhir tahun ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi mengatakan di pasar obligasi, indeks pasar obligasi atau indeks obligasi komposit Indonesia (ICBI) melemah 0,43% secara bulanan (month to month/MtM) per November 2025.

Meskipun, indeks masih di zona hijau, naik 11,07% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) atau sejak perdagangan perdana 2025.

“Pasar obligasi domestik terjaga stabilitasnya, meski ICBI turun tipis 0,43% pada November 2025,” kata Inarno dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK pada Kamis (11/12/2025).

Dana asing pun lari dari pasar obligasi Tanah Air. Di pasar surat berharga negara (SBN), investor nonresiden mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp5,93 triliun pada November 2025. Pasar SBN pun mencatatkan net sell asing sebesar Rp4,48 triliun sepanjang 2025.

Catatan net sell asing di pasar SBN pada November 2025 itu melanjutkan tren dua bulan sebelumnya. Pada Oktober 2025, investor nonresiden membukukan net sell di pasar SBN sebesar Rp27,56 triliun dan pada September 2025 sebesar Rp45,76 triliun.

Dana asing pun lari dari pasar obligasi korporasi. Investor nonresiden mencatatkan net sell asing sebesar Rp100 miliar pada November 2025 di pasar obligasi korporasi. Dengan begitu, net sell asing di pasar obligasi korporasi menjadi Rp1,6 triliun.

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto mengatakan aliran keluar dana asing yang deras di pasar SBN dalam beberapa bulan terakhir dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya dinamika pasar di tengah kondisi global yang berubah cepat.

“Perpindahan dana bisa berlangsung dengan cepat. Sekarang fund manager aktif melakukan perubahan portofolio. Kalau saya melihat ini karena dinamika global yang berubah baik isu maupun sisi kebijakan-kebijakan,” kata Ramdhan kepada Bisnis pada beberapa waktu lalu.

Menurutnya, saat ini porsi kepemilikan asing atau non-residen di pasar SBN memang tergolong kecil, yakni 14%. Namun, ketertarikan asing terhadap SBN tetap memiliki pengaruh kuat di pasar obligasi.

“Mereka [investor asing] drive market kita. Mereka lebih berani aksi, masuk atau keluar ke pasar, biasanya domestik pun follow,” kata Ramdhan.

Namun, terdapat peluang kembalinya dana asing masuk ke pasar obligasi Tanah Air pada 2026. Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto mengatakan arus keluar dengan deras dana asing di pasar SBN bisa ditekan pada 2026 ditopang oleh sejumlah sentimen.

"Stabilitas nilai tukar rupiah akan menjadi faktor yang memengaruhi dalam menarik investor asing di SBN," kata Rully pada beberapa waktu lalu.

Selain itu, kebijakan pemerintah dalam mendongkrak kinerja pertumbuhan ekonomi akan menjadi pertimbangan. Kebijakan harus dikomunikasikan secara lebih komprehensif dan transparan.

"Investor asing akan melihat arah kebijakan yang lebih pasti. Pemerintah harus make sure defisit fiskal terjaga. Efektivitas pengeluaran harus lebih bisa dijelaskan, juga harmonisasi pemerintah melalui Kemenkeu," ujar Rully.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual obligasi. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan berupaya memanfaatkan momentum soliditas likuiditas pasar SUN Tanah Air dalam menerbitkan surat utang. Terlebih, kokohnya kinerja pasar SUN Tanah Air belakangan lebih didorong oleh dominasi investor domestik di pasar ini.

Plt. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Novi Puspita Wardani, menerangkan bahwa kepemilikan SBN oleh investor domestik mencatatkan peningkatan yang signifikan, dengan didukung oleh sejumlah institusi domestik untuk menyerap produk tersebut di pasaran. Menurutnya, stabilitas makroekonomi, kredibilitas kebijakan fiskal, hingga prospek perekonomian nasional telah mendorong kepercayaan investor di pasar obligasi.

Data yang dihimpun DJPPR menyebutkan bahwa industri perbankan Tanah Air menyerap sekitar Rp103,54 triliun, asuransi dan dana pensiun Rp75,73 triliun, dan reksadana sebesar Rp26,63 triliun.

“Peningkatan ini menunjukkan semakin kuatnya peran investor domestik dalam mendukung pembiayaan APBN secara berkelanjutan,” katanya kepada Bisnis.com, Senin (20/10/2025).

Novi menegaskan, di tengah kondisi saat ini, pihaknya tengah menjalankan strategi pembiayaan dengan mengoptimalkan sumber pendanaan dari pasar keuangan domestik.

Pasalnya, rasio kepemilikan asing terhadap total obligasi beredar Tanah Air kini tengah berada di level terendahnya sejak 17 tahun terakhir. Kepemilikan asing di SBN tercatat sebesar 13,09%, terendah sejak Februari 2007. Meskipun begitu, Novi menegaskan bahwa pihaknya juga memanfaatkan pembiayaan dari investor internasional untuk memperluas basis investor.

“Pemerintah menjalankan strategi pembiayaan yang prudent dan adaptif dengan mengoptimalkan sumber pembiayaan dari pasar keuangan domestik. Pemanfaatan pembiayaan internasional dilakukan secara selektif untuk tujuan diversifikasi dan perluasan basis investor,” tegasnya.

Namun, Novi menegaskan bahwa penerbitan surat utang ke depannya masih akan dilakukan secara hati-hati dengan menerapkan prinsip efisiensi biaya dan pengelolaan risiko yang terukur.

Artinya, DJPPR masih akan melakukan penerbitan dengan sebaran tenor pendek, menengah, dan panjang untuk menjaga keseimbangan struktur utang. Selain itu, sebaran tenor penerbitan yang lebih merata dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan investor dengan preferensi waktu yang beragam.

“Selain itu, guna memperoleh hasil penerbitan yang optimal, pemerintah juga memanfaatkan kondisi likuiditas yang ample pada tenor pendek serta tingginya permintaan pada tenor panjang,” tutupnya.

Berdasarkan data Trading Economics,yieldSUN bertenor 10 tahun telah mencapai level 5,92% pada Senin (20/10/2025). Level tersebut bahkan menjadi posisi terendah sepanjang sejarah pasar obligasi Indonesia.