Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedikitnya telah mencabut izin usaha empat Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sepanjang 2026. Langkah ini semakin menambah panjang daftar BPR tutup dan bangkrut.

Kebijakan ini sejatinya sebagai upaya otoritas dalam menjalankan fungsi pengawasan, sekaligus memperkuat industri perbankan, serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Hingga Februari 2026, OJK tercatat telah menutup empat BPR, yakni BPR Suliki Gunung Mas, BPR Prima Master Bank, BPR Bank Cirebon, dan BPR Kamadana Bali.

Mengawali 2026, OJK resmi mencabut izin usaha BPR Suliki Gunung Mas berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.KEP-1/D.03/2026 tanggal 7 Januari 2026.

Pencabutan izin dilakukan lantaran BPR Suliki Gunung Mas gagal memenuhi rasio modal minimum. Untuk diketahui, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPR Suliki Gunung Mas kala itu kurang dari 12%.

“Mencabut izin PT BPR Suliki Gunung Mas yang beralamat di Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat,” tulis OJK dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/2/2026).

Masih di bulan yang sama, OJK memutuskan mencabut izin BPR Prima Master Bank. Pencabutan izin BPR Prima Master Bank lantaran statusnya tidak sehat dan pengurus serta pemegang saham tidak dapat melakukan penyehatan BPR tersebut.

Adapun pencabutan izin usaha dilakukan sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK NOMOR KEP-9/D.03/2026 tanggal 27 Januari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Master Bank.

Kemudian pada 9 Februari 2026, OJK kembali melakukan pencabutan izin usaha salah satu bank, yakni BPR Bank Cirebon. Pencabutan izin ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Dalam catatan Bisnis, Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menyampaikan bahwa sejak tahap awal pengawasan, otoritas menemukan permasalahan serius pada aspek tata kelola dan integritas pengelolaan bank.

Permasalahan tersebut meliputi praktik yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian, lemahnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko tidak memadai, serta tingkat kepatuhan rendah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kondisi tersebut berdampak signifikan terhadap kesehatan keuangan dan keberlangsungan usaha bank,” kata Agus di Kota Cirebon, Selasa (10/2/2026).

Terbaru, OJK pada 18 Februari 2026 mencabut izin BPR Kamadana, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana.

Pencabutan izin dilakukan lantaran OJK mengidentifikasi adanya permasalahan serius yang berkaitan dengan integritas dan tata kelola BPR Kamadana, mencakup fraud, tindakan yang mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian, asas-asas pemberian kredit yang sehat, serta penyimpangan terhadap ketentuan perbankan.

Permasalahan tersebut dinilai memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha BPR Kamadana.

Kendati OJK telah memberikan waktu bagi manajemen untuk melaksanakan rencana tindak penyehatan agar dapat kembali beroperasi secara normal dan sehat, kondisi BPR belum menunjukkan perbaikan yang memadai, yang berujung pada penutupan izin usaha.

Berikut Daftar Bank Bangkrut sepanjang 2026:

1. BPR Suliki Gunung Mas
   
2. BPR Prima Master Bank
   
3. BPR Bank Cirebon
   
4. BPR Kamadana

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Ribuan nasabah BPR Bank Cirebon rela mengantre berjam-jam untuk mencairkan simpanan yang sebelumnya mereka tabung di bank tersebut, Rabu (18/2/2026). Hal itu terjadi setelah izin usaha BPR Bank Cirebon dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Antrean nasabah terjadi di Bank Mandiri Cabang Yos Sudarso yang ditunjuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai bank penyalur pembayaran simpanan nasabah BPR Bank Cirebon. Banyaknya nasabah yang datang membuat antrean mengular hingga ke jalan raya sejak pagi hari. Bahkan, tidak sedikit nasabah yang sudah datang sejak Selasa (17/2/2026) tengah malam.

Para nasabah rela mengantre berjam-jam agar tidak kehabisan nomor antrean untuk proses pencairan dana. Mereka berharap bisa segera memperoleh uang tabungan sebagai persiapan memenuhi kebutuhan Ramadhan.

Hujan yang turun sejak pagi tidak menyurutkan semangat nasabah yang mayoritas merupakan pedagang pasar. Mereka tetap bertahan di lokasi meski harus kehujanan demi mendapatkan kepastian nomor antrean.

Namun, membludaknya antrean membuat sebagian nasabah harus pulang dengan tangan kosong karena proses pencairan belum dapat dilayani sepenuhnya pada hari itu. “Saya datang jam 04.00 WIB kurang, tapi di sini belum pasti nomor antreannya kapan. Belum ada kepastian,” ujar salah seorang nasabah, Siti Zulaikha.

Nasabah lain, Rahayu, mengaku tidak menyangka antrean akan membludak, terlebih karena sehari sebelumnya merupakan hari libur bersama. “Tidak menyangka membludak seperti ini. Sampai kehujanan, tidak bawa jas hujan,” tuturnya.

Jangka waktu pembayaran klaim masih panjang

Sementara itu, menanggapi membludaknya antrean nasabah, Sekretaris LPS Jimmy Ardianto menyatakan jangka waktu pembayaran klaim penjaminan simpanan Perumda BPR Bank Cirebon masih sangat panjang. Ia menyebut, berdasarkan undang-undang, pembayaran klaim penjaminan simpanan dilayani hingga lima tahun sejak bank dicabut izin usahanya, yakni hingga 8 Februari 2031.

“Oleh karena itu, LPS mengimbau kepada nasabah Perumda BPR Bank Cirebon untuk tidak perlu terburu-buru atau berdesak-desakan serta mengikuti pengaturan dari bank pembayar agar tetap tertib dan nyaman,” kata Jimmy.

Bisnis.com, CIREBON - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan bahwa debitur Perumda BPR Bank Cirebon tetap harus melunasi kewajiban kreditnya sesuai perjanjian awal meski bank dilikuidasi.

Kepala Divisi Humas LPS Nur Budiantoro menyampaikan, proses likuidasi tidak menghapus kewajiban debitur. Cicilan dan pelunasan pinjaman tetap berjalan sebagaimana jadwal yang telah disepakati antara nasabah dan bank sebelum izin usaha dicabut.

“Pembayaran kredit tetap mengacu pada perjanjian yang berlaku. Likuidasi tidak berarti kewajiban debitur berhenti,” ujarnya, Sabtu (14/2/2026).

Data LPS mencatat terdapat sekitar 1.800 rekening kredit aktif di Perumda BPR Bank Cirebon dengan total outstanding pinjaman kurang lebih Rp109 miliar. Angka tersebut mencerminkan eksposur kewajiban yang masih harus diselesaikan para peminjam, baik pelaku usaha mikro, kecil, maupun nasabah perorangan.

Bagi para debitur, kata Budiantoro, kepastian ini penting untuk menghindari kesalahpahaman bahwa likuidasi identik dengan penghapusan utang. LPS menekankan bahwa seluruh kewajiban finansial tetap melekat hingga dinyatakan lunas.

Untuk memastikan kelancaran proses, tim likuidasi LPS telah ditempatkan langsung di kantor bank. Tim tersebut bertugas melayani pembayaran cicilan berjalan, menerima pelunasan dipercepat, serta memberikan penjelasan administratif kepada para debitur.

Secara regulasi, proses likuidasi bank diberikan waktu maksimal 24 bulan sejak pencabutan izin usaha. Meski demikian, LPS menargetkan penyelesaian dapat dilakukan lebih cepat apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana.

“Batas waktunya 2 tahun. Namun, kalau seluruh proses bisa dituntaskan lebih cepat, tentu akan kami dorong,” kata Nur.

Dalam periode tersebut, LPS akan melakukan penagihan, pengelolaan aset, serta penyelesaian kewajiban bank. Termasuk di dalamnya penanganan kredit bermasalah yang memerlukan pendekatan lebih intensif.

LPS memastikan penanganan kredit bermasalah tetap dilakukan secara profesional dan terukur. Apabila dalam proses penelusuran ditemukan indikasi pelanggaran hukum, langkah penanganan akan ditempuh sesuai ketentuan perundang-undangan.

Untuk menjaga efektivitas komunikasi, proses penagihan dan penyampaian informasi kewajiban pembayaran masih melibatkan pegawai bank yang sebelumnya bertugas. Skema ini dinilai penting agar debitur tetap mendapatkan informasi yang jelas dan tidak mengalami kebingungan administratif.

Bagi peminjam yang memiliki agunan, LPS menegaskan bahwa seluruh dokumen jaminan kredit masih tersimpan di bank. Agunan tersebut akan dikembalikan kepada nasabah setelah kewajiban pinjaman dinyatakan lunas sesuai prosedur.

Diberitakan sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon di Kota Cirebon, Jawa Barat. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tertanggal 9 Februari 2026. Pencabutan izin ini menandai berakhirnya operasional bank milik pemerintah daerah tersebut setelah serangkaian upaya penyehatan dinilai gagal.

OJK menyatakan, langkah pencabutan izin usaha merupakan bagian dari tindakan pengawasan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan serta melindungi kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, khususnya sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib mengatakan, sejak tahap awal pengawasan, otoritas menemukan permasalahan serius pada aspek tata kelola dan integritas pengelolaan bank. Permasalahan tersebut meliputi praktik yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian, lemahnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko tidak memadai, serta tingkat kepatuhan rendah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kondisi tersebut berdampak signifikan terhadap kesehatan keuangan dan keberlangsungan usaha bank," kata Agus di Kota Cirebon, Selasa (10/2/2026).

Sejak permasalahan teridentifikasi, kata Agus, OJK telah menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara maksimal. Langkah yang ditempuh antara lain peningkatan intensitas pengawasan, pemberian sanksi administratif, perintah perbaikan manajemen, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengurus, hingga pengawalan rencana penyehatan.

Namun, hingga tenggat waktu yang ditetapkan, kondisi bank dinilai tidak menunjukkan perbaikan yang memadai.

Sebagai konsekuensi, pada 2 Agustus 2024 OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP). Penetapan tersebut didasarkan pada rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang berada di bawah 12% serta Tingkat Kesehatan Bank dengan predikat Tidak Sehat.

Status ini memberikan ruang bagi pengurus dan pemegang saham untuk melakukan langkah pemulihan secara terbatas dan terukur.

"Upaya penyehatan tersebut tidak membuahkan hasil. Pada 1 Agustus 2025, OJK kembali meningkatkan status pengawasan menjadi BPR Dalam Resolusi [BDR]. Penetapan ini dilakukan setelah OJK menilai pengurus dan pemegang saham tidak mampu menyelesaikan permasalahan utama, khususnya terkait permodalan, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPR Syariah," tutur Agus.

Sejalan dengan proses resolusi, LPS melalui keputusan tertanggal 3 Februari 2026 memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap Perumda BPR Bank Cirebon. LPS kemudian meminta OJK mencabut izin usaha bank tersebut. Menindaklanjuti permintaan itu dan mengacu pada ketentuan yang berlaku, OJK secara resmi menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha.

Cirebon (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan para debitur di Perumda BPR Bank Cirebon, Jawa Barat, tetap wajib membayar cicilan maupun melunasi pinjamannya, meskipun bank tersebut tengah menjalani proses likuidasi.

Kepala Divisi Humas LPS Nur Budiantoro di Kota Cirebon, Jumat, mengatakan kewajiban pembayaran kredit tidak terhenti dan tetap mengacu pada perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dan bank.

“Nasabah kredit di BPR Bank Cirebon tetap melanjutkan proses pelunasan atau penyelesaian dari kewajiban atau kreditnya,” katanya.

LPS mencatat terdapat sekitar 1.800 rekening kredit di Perumda BPR Bank Cirebon, dengan total kewajiban debitur mencapai kurang lebih Rp109 miliar.

Menurut dia, tim likuidasi LPS telah berada di kantor bank tersebut untuk memastikan pelayanan pembayaran cicilan dan pelunasan kredit tetap berjalan.

“Di kantor Perumda BPR Bank Cirebon sudah ada tim likuidasi dari LPS yang akan melayani kelanjutan cicilan atau pelunasan kredit para nasabah,” ujarnya.

Ia menegaskan, proses likuidasi tidak menghapus kewajiban debitur sehingga pembayaran tetap harus dilakukan sesuai jadwal yang berlaku.

Nur menjelaskan, sesuai ketentuan, proses likuidasi diberikan waktu paling lama 24 bulan atau dua tahun sejak pencabutan izin usaha bank.

Namun demikian, LPS menargetkan penyelesaian dapat dilakukan lebih cepat apabila seluruh tahapan berjalan lancar.

Selain melayani kredit berjalan, pihaknya memastikan penanganan kredit bermasalah tetap dilakukan secara profesional dan terukur.

Ia menuturkan apabila dalam prosesnya ditemukan indikasi pelanggaran hukum, maka penanganan akan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tentunya kalau misalnya ada kredit macet akan kita proses, kalau ada tindak melanggar hukum juga akan kita proses sesuai dengan perundang-undangan,” katanya.

Hingga kini, lanjut dia, penagihan serta penyampaian informasi kewajiban pembayaran masih dibantu oleh pegawai Perumda BPR Bank Cirebon agar komunikasi dengan debitur tetap efektif.

Terkait agunan, LPS memastikan seluruh jaminan kredit masih tersimpan di bank dan akan dikembalikan kepada nasabah setelah kewajibannya dinyatakan lunas.

“Kami diberi waktu dua tahun untuk proses likuidasi. Kalau bisa selesai lebih cepat, tentu itu akan jauh lebih baik,” tuturnya.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Cirebon (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai membayarkan klaim penjaminan simpanan tahap pertama kepada 14.918 nasabah atau sekitar 81 persen dari total rekening di Perumda BPR Bank Cirebon, Jawa Barat, setelah izin usaha bank tersebut dicabut pada 9 Februari 2026.

“Nilai simpanan yang dibayarkan pada tahap pertama mencapai Rp89,5 miliar dan dinyatakan memenuhi syarat penjaminan LPS,” kata Kepala Divisi Humas LPS Nur Budiantoro dalam keterangannya di Cirebon, Jumat.

Ia menjelaskan penetapan pembayaran dilakukan setelah LPS menuntaskan proses rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan nasabah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut dia, percepatan pembayaran klaim dilakukan untuk memberikan kepastian kepada nasabah sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, khususnya di sektor BPR.

Ia mengapresiasi sikap nasabah yang tetap menjaga situasi kondusif selama proses pendataan dan verifikasi berlangsung, sehingga tahapan awal dapat diselesaikan lebih cepat.

Untuk pencairan dana klaim, LPS menunjuk Bank Mandiri Kantor Cabang Yos Sudarso sebagai bank pembayar, dengan pelaksanaan dimulai sejak 13 Februari 2026.

Ia menuturkan nasabah dapat mengecek status simpanannya melalui pengumuman di kantor bank maupun secara daring melalui situs resmi LPS pada menu Aplikasi LPS, kemudian memilih Simpanan dan Status Simpanan.

“Pada layanan tersebut, nasabah cukup memasukkan nomor rekening dan disarankan mencatat nomor CIF guna mempercepat proses saat datang ke bank pembayar,” tuturnya.

Dalam proses pencairan, lanjut Nur, nasabah wajib menunjukkan identitas diri asli dan fotokopi, bukti kepemilikan simpanan seperti buku tabungan atau bilyet deposito, serta dokumen pendukung lain sesuai kebutuhan.

Ia menuturkan bagi nasabah berbentuk badan usaha atau organisasi, diperlukan tambahan dokumen berupa anggaran dasar dan susunan pengurus, sedangkan pencairan melalui kuasa harus dilengkapi surat kuasa dan identitas penerima kuasa.

Nur menegaskan pengajuan klaim penjaminan simpanan tetap dapat dilakukan hingga lima tahun sejak pencabutan izin usaha bank, yaitu sampai 8 Februari 2031, sehingga nasabah tidak perlu berdesakan saat pencairan.

“Nasabah yang belum masuk dalam pembayaran tahap pertama diminta menunggu tahap berikutnya, karena tim LPS masih melanjutkan proses verifikasi terhadap sisa rekening,” tuturnya.

Selain membayar klaim simpanan, LPS telah membentuk tim likuidasi di kantor bank tersebut dan meminta para debitur tetap menyelesaikan kewajiban kredit melalui tim resmi, serta waspada terhadap pihak yang menjanjikan percepatan pencairan dana.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Cirebon, Jawa Barat (ANTARA) - Wali Kota Cirebon Effendi Edo memastikan hak nasabah Perumda BPR Bank Cirebon, Jawa Barat, tetap terlindungi menyusul pencabutan izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan penetapan bank tersebut dalam status likuidasi.

Edo, dalam keterangannya di Cirebon, Rabu, mengatakan pemerintah daerah selaku kuasa pemilik modal (KPM) berkomitmen mengikuti seluruh proses pembinaan, pengawasan, hingga penanganan lanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menegaskan pemerintah daerah mengawal proses likuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga tuntas, untuk menjamin pemenuhan hak nasabah serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di Kota Cirebon tetap kondusif.

"Fokus kami saat ini adalah memastikan hak-hak masyarakat dan nasabah terlindungi melalui mekanisme LPS, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," katanya.

Ia menuturkan Perumda BPR Bank Cirebon sebelumnya telah ditetapkan OJK sebagai bank dalam penyehatan (BDP) sejak 2 Agustus 2024, akibat permasalahan tata kelola dan integritas pengelolaan bank.

Permasalahan tersebut, kata dia, mencakup praktik yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, penerapan manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap ketentuan.

"Hal ini berdampak signifikan pada kondisi keuangan dan kelangsungan usaha bank," katanya.

Ia menyampaikan status pengawasan kemudian ditingkatkan menjadi BPR dalam resolusi (BDR) pada 1 Agustus 2025, dengan Pemerintah Kota Cirebon tetap melakukan berbagai upaya penyelamatan.

"Upaya itu dilakukan melalui koordinasi dengan LPS serta memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan tugas tim pengelola sementara, selama masa resolusi berjalan," katanya.

Pihaknya pun sempat mengusulkan skema penyelamatan melalui penempatan modal sementara oleh LPS dan penyertaan modal pemerintah daerah, namun skema tersebut tidak disetujui.

"Setelahnya, OJK pada 9 Februari 2026 resmi mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon atas permintaan LPS," katanya.

Terkait hal tersebut, Edo menyatakan menghormati keputusan OJK dan bersikap kooperatif terhadap LPS dalam pelaksanaan proses likuidasi dan penyelesaian penjaminan simpanan nasabah.

Saat ini, pihaknya menjalin komunikasi intensif dengan OJK dan LPS agar tahapan likuidasi berjalan transparan, akuntabel, serta mengutamakan perlindungan nasabah.

"Peristiwa ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh tata kelola BUMD, dengan memperketat aspek pengawasan, manajemen risiko, dan kepatuhan agar kejadian serupa tidak terulang," ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon menegaskan tidak akan melakukan intervensi dalam penyelesaian persoalan Perumda BPR Bank Cirebon yang izinnya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Seluruh proses penanganan bank milik daerah tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di sektor perbankan.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumanto, menyatakan pemerintah daerah memilih bersikap pasif secara teknis karena kewenangan penyelesaian bank yang dicabut izin usahanya berada di tangan LPS. Pemkot, kata dia, hanya berperan menjaga stabilitas daerah serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal.

“Pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya penanganan BPR Bank Cirebon kepada LPS. Kami tidak melakukan intervensi teknis apa pun,” ujar Sumanto, Rabu (11/2/2026).

Keputusan tersebut diambil menyusul pencabutan izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon oleh OJK yang berlaku efektif sejak 9 Februari 2026. Dengan pencabutan tersebut, status bank beralih ke dalam mekanisme resolusi dan likuidasi yang menjadi tanggung jawab LPS, termasuk proses verifikasi simpanan dan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah.

Sumanto menegaskan, langkah Pemkot untuk tidak ikut campur merupakan bentuk kepatuhan terhadap tata kelola perbankan dan pembagian kewenangan antar lembaga. Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah secara langsung justru berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Di sisi lain, Pemkot Cirebon telah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna menjaga situasi tetap kondusif. Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat, khususnya nasabah BPR Bank Cirebon, agar tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

“Proses penyelesaian simpanan akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku melalui LPS. Kami minta masyarakat bijak dan menunggu keterangan resmi,” kata Sumanto.

Ia menambahkan, besaran kerugian akibat permasalahan di BPR Bank Cirebon hingga kini belum dapat ditentukan. Nilai tersebut baru akan diketahui setelah LPS menyelesaikan proses rekonsiliasi dan verifikasi data keuangan bank, yang membutuhkan waktu maksimal 90 hari kerja.

Dalam konteks keuangan daerah, Pemkot Cirebon juga memastikan posisi anggaran daerah tetap terkendali. Pemerintah mencatat sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang sebelumnya ditempatkan di BPR Bank Cirebon pada 2025 sekitar Rp14 miliar dan pada 2026 sekitar Rp10 miliar. Dana tersebut tidak lagi menjadi fokus utama dalam polemik perbankan, melainkan akan dialihkan untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih mendesak.

“Anggaran daerah akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih prioritas,” ujar Sumanto.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mengambil alih penanganan dan proses likuidasi Perumda BPR Bank Cirebon setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha bank tersebut. Pencabutan izin ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Dalam pengumuman resmi bernomor PENG-7/SEKL/2026, LPS menyatakan akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan sekaligus melakukan likuidasi bank milik daerah yang beralamat di Jalan Talang, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat.

Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan Jimmy Ardianto menyebutkan, proses awal yang akan dilakukan adalah rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan nasabah.

Langkah ini bertujuan untuk menentukan simpanan yang layak dibayar maupun tidak layak dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan. Proses tersebut dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pembayaran klaim penjaminan simpanan kepada nasabah.

Seiring dimulainya likuidasi, seluruh aset dan dokumen milik atau yang dikuasai Perumda BPR Bank Cirebon berada di bawah penguasaan dan pengawasan LPS.

"Ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan," tulisnya, Selasa (10/2/2026).

LPS juga menegaskan, setiap pihak dilarang memindahkan, menggunakan, mengambil, merusak, atau mengalihkan aset dan dokumen bank tanpa persetujuan LPS. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam pengumuman itu, LPS mengimbau nasabah dan masyarakat agar tetap tenang serta tidak terprovokasi melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses penjaminan dan likuidasi. LPS menekankan bahwa mekanisme penanganan bank telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, bagi nasabah debitur yang masih memiliki kewajiban pembayaran kredit, LPS memastikan bahwa pembayaran tetap dapat dilakukan melalui Tim Likuidasi di Kantor BPR. LPS meminta debitur tetap memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit yang berlaku.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon, Senin (9/2). Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian tindakan pengawasan dalam memperkuat industri perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Pencabutan izin usaha dilakukan sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tanggal 09 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha Perumda BPR Bank Cirebon. Otoritas mencabut izin Perumda BPR Bank Cirebon yang beralamat di Jalan Talang No. 43, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

"Sebelumnya OJK menemukan adanya permasalahan serius dalam tata kelola dan integritas pengelolaan bank, termasuk terjadinya tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, penerapan manajemen risiko yang memadai, serta kepatuhan dalam menerapkan ketentuan yang berlaku sehingga berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha bank," kata Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib dalam keterangan resmi, Selasa (10/2).

Adapun alasan penutupan berawal dari kondisi BPR yang teridentifikasi memiliki permasalahan. OJK telah menjalankan seluruh kewenangan pembinaan dan pengawasan secara optimal, antara lain melalui peningkatan intensitas pengawasan, pemberian sanksi administratif dan perintah untuk melakukan/tidak melakukan tindakan tertentu, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen, serta pengawalan rencana penyehatan agar bank dapat kembali beroperasi secara sehat.

"Namun, hingga batas waktu yang ditetapkan kondisi BPR tidak menunjukkan perbaikan yang memadai," ungkap Agus.

Alhasil, pada 2 Agustus 2024, OJK telah menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon sebagai BPR dalam status pengawasan BPR Dalam Penyehatan (BDP). Itu karena, BPR memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat Tidak Sehat.

Selanjutnya, pada 1 Agustus 2025 OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon dalam status pengawasan BPR Dalam Resolusi (BDR), dengan pertimbangan OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham Perumda BPR Bank Cirebon untuk melakukan upaya penyehatan.

Upaya itu termasuk mengatasi permasalahan permodalan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

"Namun, Pengurus dan Pemegang Saham Perumda BPR Bank Cirebon tidak dapat melakukan penyehatan BPR," jelasnya.

Lebih lanjut, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Nomor S-R3/ADK3/2026 tanggal 3 Februari 2026, perihal Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi Perumda BPR Bank Cirebon, LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap Perumda BPR Bank Cirebon.

"Terkait hal tersebut, LPS meminta OJK untuk mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon," ungkapnya.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023, OJK melakukan pencabutan izin usaha (CIU) Perumda BPR Bank Cirebon.

Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

OJK menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan langkah pengawasan yang ditempuh senantiasa berlandaskan nilai-nilai integritas, profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas.

Di samping itu, otoritas secara konsisten memastikan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan, senantiasa menjaga prinsip tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, stabil, terpercaya, dan memastikan perlindungan optimal bagi kepentingan nasabah dan masyarakat.

Selanjutnya, OJK mengimbau kepada nasabah Perumda BPR Bank Cirebon agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, CIREBON - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon.

Langkah tersebut terkait keputusan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menetapkan tidak melakukan penyelamatan terhadap bank milik pemerintah daerah tersebut.

Meski demikian, OJK menegaskan masyarakat, khususnya nasabah BPR Bank Cirebon, tidak perlu panik karena simpanan dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

Pencabutan izin usaha tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank LPS Nomor S-R3/ADK3/2026 tanggal 3 Februari 2026 tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi Perumda BPR Bank Cirebon.

Dalam keputusan itu, LPS memutuskan untuk tidak menyelamatkan BPR Bank Cirebon dan meminta OJK mencabut izin usaha bank tersebut.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib mengatakan langkah pencabutan izin usaha merupakan bagian dari fungsi pengawasan OJK yang dilakukan secara hati-hati, objektif, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas sistem keuangan daerah serta melindungi kepentingan masyarakat, khususnya nasabah. Prosesnya telah melalui tahapan pengawasan dan koordinasi dengan LPS,” ujar Agus kepada Bisnis, Selasa (10/1/2026).

Ia menegaskan penutupan operasional BPR Bank Cirebon tidak serta-merta merugikan nasabah.

Pasalnya, kata dia, seluruh simpanan nasabah tetap berada dalam skema penjaminan LPS sesuai dengan batas dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“OJK memastikan simpanan nasabah dijamin LPS. Masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan. Saat ini LPS tengah melakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan,” katanya.

Menurut Agus, rekonsiliasi data merupakan tahapan penting untuk memastikan keakuratan informasi nasabah, termasuk besaran simpanan yang akan dibayarkan.

Proses ini dilakukan LPS secara bertahap dan transparan sebelum masuk ke tahap pembayaran klaim penjaminan.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Seluruh informasi resmi terkait penanganan BPR Bank Cirebon akan disampaikan langsung oleh LPS dan OJK melalui kanal resmi.

“Masyarakat diharapkan mengikuti informasi resmi dari LPS. Jangan terpancing isu atau kabar yang tidak jelas sumbernya,” tegas Agus.

OJK menilai,m langkah pencabutan izin usaha ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan kesehatan industri perbankan, khususnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di daerah.

Pengawasan ketat terhadap BPR diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik serta mencegah risiko sistemik di tingkat regional.

Dengan adanya penjaminan simpanan oleh LPS, OJK berharap kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan tetap terjaga.

Penanganan BPR Bank Cirebon juga diharapkan menjadi pelajaran penting bagi pengelolaan perbankan daerah agar lebih prudent, transparan, dan sesuai prinsip kehati-hatian.

“Stabilitas sistem keuangan adalah prioritas. OJK dan LPS berkomitmen melindungi kepentingan nasabah dan menjaga kepercayaan publik,” pungkas Agus.

Nasabah Geruduk Kantor BPR Bank Cirebon

Puluhan nasabah mendatangi dan menggeruduk kantor Perumda BPR Bank Cirebon di Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Selasa (10/2/2026) pagi, setelah.

OJK yang resmi mencabut izin usaha bank milik daerah tersebut. Para nasabah datang dengan raut wajah resah, khawatir simpanan mereka tidak dapat dicairkan.

Pantauan Bisnis di lokasi menunjukkan, suasana kantor bank dipenuhi warga sejak pagi. Sebagian nasabah terlihat membawa buku tabungan, berkas setoran, hingga bukti pembayaran kredit.

Mereka berkumpul di halaman dan teras kantor, saling bertanya mengenai nasib tabungan dan cicilan yang selama ini rutin dibayarkan.

Beberapa nasabah tampak emosi, sementara lainnya memilih duduk terdiam menunggu kejelasan dari pihak berwenang.

Sejumlah petugas keamanan berjaga di depan kantor untuk mengatur arus keluar-masuk warga. Spanduk dan pengumuman penghentian operasional bank terpasang di pintu utama.

Namun, minimnya penjelasan langsung membuat keresahan nasabah semakin meningkat.

Salah satu nasabah, Yani (50), warga Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon mengaku telah menabung selama sembilan tahun atau tiga periode di Perumda BPR Bank Cirebon untuk persiapan pendidikan anaknya.

Ia berharap dana yang telah disetorkan dapat segera dicairkan.

“Sudah tiga periode, sudah sembilan tahun saya nabung. Anak masuk sekolah saya sudah mulai nabung. Pernah ambil tiga tahun Rp10 juta, sekarang sudah masuk enam bulan lagi. Sebulan saya nabung Rp255 ribu,” ujar Yani.

Yani juga menyebutkan, selama ini pembayaran dilakukan melalui kolektor dan selalu berjalan lancar.

“Saya pembayaran lewat kolektor dan selalu lancar selama tiga bulan. Makanya kaget dan khawatir sekali. Harapannya uang kami bisa segera cair,” katanya.

Nasabah lain mengungkapkan kekhawatiran serupa, terutama mereka yang menabung untuk kebutuhan pendidikan, modal usaha kecil, hingga biaya kesehatan.

Mereka berharap ada kepastian dari OJK dan pihak terkait mengenai mekanisme penjaminan dan pencairan dana simpanan.

Hingga siang hari, nasabah masih bertahan di sekitar kantor bank menunggu informasi lanjutan.

Mereka berharap pemerintah daerah, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) segera turun tangan memberikan penjelasan resmi agar keresahan masyarakat tidak semakin meluas.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, menyerahkan sepenuhnya penanganan Perumda BPR Bank Cirebon yang izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena bangkrut. Pemda menyerahkan penyelesaian kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai regulasi yang berlaku.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Cirebon Sumanto di Cirebon mengatakan pihaknya tidak akan melakukan intervensi teknis karena proses penyelesaian menjadi kewenangan LPS. Ia juga memastikan, Pemkot Cirebon telah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga kondusivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan daerah.

Menurut dia, masyarakat diminta tetap tenang dan bijak dalam menyikapi kondisi BPR Bank Cirebon serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Sumanto juga mengimbau nasabah tetap percaya bahwa proses penyelesaian simpanan akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku melalui LPS.

Ia mempersilakan publik menunggu langkah LPS sebagai pihak yang menangani proses lebih lanjut terkait penyebab permasalahan di BPR Bank Cirebon. "Harus tetap percaya dan semuanya dapat terselesaikan dengan baik melalui LPS," ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (10/2/2026).

Sumanto menegaskan, besaran kerugian akibat kasus bangkrutnya Bank Cirebon tersebut akan ditetapkan oleh LPS setelah proses verifikasi dan perhitungan selesai. Selain itu, Pemkot Cirebon mencatat sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah untuk bank tersebut pada 2025 sebesar sekitar Rp14 miliar dan pada 2026 sekitar Rp10 miliar. Dana SiLPA itu akan dimanfaatkan untuk program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih prioritas.

"Seluruh masyarakat sudah sangat baik, sangat paham, sangat bijak terkait dengan kepercayaan mereka kepada Bank Cirebon," ucap dia.

Sebelumnya, LPS menyatakan telah menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah Perumda BPR Bank Cirebon setelah OJK mencabut izin usaha bank tersebut terhitung sejak 9 Februari 2026. LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan paling lama 90 hari kerja, dengan dana pembayaran klaim bersumber dari dana penjaminan yang dikelola LPS

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon pada bulan kedua 2026.

Penutupan operasional Perumda BPR Bank Cirebon tidak terjadi secara tiba-tiba. Prosesnya berlangsung panjang sejak regulator pertama kali menemukan masalah serius dalam pengelolaan bank tersebut hingga akhirnya izin usaha dicabut pada Februari 2026.

Permasalahan Perumda BPR Bank Cirebon mulai teridentifikasi ketika OJK menemukan adanya kelemahan mendasar dalam tata kelola dan integritas pengelolaan bank.

Sejumlah praktik dinilai tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian perbankan, termasuk lemahnya penerapan manajemen risiko dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut berdampak signifikan terhadap kesehatan keuangan dan kelangsungan usaha bank.

Menindaklanjuti temuan tersebut, OJK melakukan berbagai langkah pembinaan dan pengawasan. Upaya yang ditempuh antara lain peningkatan intensitas pengawasan, pemberian sanksi administratif, perintah untuk melakukan maupun tidak melakukan tindakan tertentu, hingga evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen.

OJK juga mengawal rencana penyehatan agar bank dapat kembali beroperasi secara sehat. Namun, hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi keuangan dan operasional bank tidak menunjukkan perbaikan yang memadai.

Pada 2 Agustus 2024, OJK kemudian menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon dalam status Bank Dalam Penyehatan (BDP). Penetapan ini didasarkan pada rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang berada di bawah 12% serta tingkat kesehatan bank yang masuk kategori tidak sehat.

Seiring berjalannya waktu, upaya penyehatan yang dilakukan oleh pengurus dan pemegang saham dinilai tidak membuahkan hasil. OJK pun meningkatkan status pengawasan bank menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR) pada 1 Agustus 2025.

Keputusan tersebut diambil setelah OJK menilai bahwa waktu dan kesempatan yang diberikan untuk memperbaiki permodalan dan kondisi bank tidak dimanfaatkan secara optimal, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 28 Tahun 2023.

Tahap akhir dari proses ini terjadi ketika Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap Perumda BPR Bank Cirebon. Keputusan tersebut tertuang dalam surat LPS tertanggal 3 Februari 2026 yang menjadi dasar permintaan kepada OJK untuk mencabut izin usaha bank.

"Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023, OJK melakukan pencabutan izin usaha (CIU) Perumda BPR Bank Cirebon," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (10/2/2026).

Menindaklanjuti permintaan LPS dan mengacu pada ketentuan yang berlaku, OJK resmi mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon pada 9 Februari 2026. Dengan pencabutan izin tersebut, LPS selanjutnya menjalankan fungsi penjaminan simpanan nasabah serta proses likuidasi sesuai peraturan perundang-undangan.

OJK menegaskan bahwa langkah pencabutan izin usaha dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas industri perbankan dan melindungi kepentingan masyarakat. OJK juga mengimbau nasabah agar tetap tenang karena dana masyarakat di BPR tetap dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, CIREBON — Puluhan nasabah mendatangi dan menggeruduk kantor Perumda BPR Bank Cirebon di Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Selasa (10/2/2026) pagi, setelah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang resmi mencabut izin usaha bank milik daerah tersebut. Para nasabah datang dengan raut wajah resah, khawatir simpanan mereka tidak dapat dicairkan.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, suasana kantor bank dipenuhi warga sejak pagi. Sebagian nasabah terlihat membawa buku tabungan, berkas setoran, hingga bukti pembayaran kredit. Mereka berkumpul di halaman dan teras kantor, saling bertanya mengenai nasib tabungan dan cicilan yang selama ini rutin dibayarkan.

Beberapa nasabah tampak emosi, sementara lainnya memilih duduk terdiam menunggu kejelasan dari pihak berwenang.

Sejumlah petugas keamanan berjaga di depan kantor untuk mengatur arus keluar-masuk warga. Spanduk dan pengumuman penghentian operasional bank terpasang di pintu utama. Namun, minimnya penjelasan langsung membuat keresahan nasabah semakin meningkat.

Salah satu nasabah, Yani (50), warga Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon mengaku telah menabung selama sembilan tahun atau tiga periode di Perumda BPR Bank Cirebon untuk persiapan pendidikan anaknya. Dia berharap dana yang telah disetorkan dapat segera dicairkan.

“Sudah tiga periode, sudah sembilan tahun saya nabung. Anak masuk sekolah saya sudah mulai nabung. Pernah ambil tiga tahun Rp10 juta, sekarang sudah masuk enam bulan lagi. Sebulan saya nabung Rp255.000,” ujar Yani.

Yani juga menyebutkan, selama ini pembayaran dilakukan melalui kolektor dan selalu berjalan lancar.

“Saya pembayaran lewat kolektor dan selalu lancar selama tiga bulan. Makanya kaget dan khawatir sekali. Harapannya uang kami bisa segera cair,” katanya.

Nasabah lain mengungkapkan kekhawatiran serupa, terutama mereka yang menabung untuk kebutuhan pendidikan, modal usaha kecil, hingga biaya kesehatan. Mereka berharap ada kepastian dari OJK dan pihak terkait mengenai mekanisme penjaminan dan pencairan dana simpanan.

Hingga siang hari, nasabah masih bertahan di sekitar kantor bank menunggu informasi lanjutan. Mereka berharap pemerintah daerah, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) segera turun tangan memberikan penjelasan resmi agar keresahan masyarakat tidak semakin meluas.

OJK resmi mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon di Kota Cirebon, Jawa Barat. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tertanggal 9 Februari 2026. Pencabutan izin ini menandai berakhirnya operasional bank milik pemerintah daerah tersebut setelah serangkaian upaya penyehatan dinilai gagal.

OJK menyatakan, langkah pencabutan izin usaha merupakan bagian dari tindakan pengawasan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan serta melindungi kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, khususnya sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Dengan dicabutnya izin usaha, Perumda BPR Bank Cirebon tidak lagi diperkenankan menjalankan kegiatan usaha perbankan.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengatakan bahwa sejak tahap awal pengawasan, otoritas menemukan permasalahan serius pada aspek tata kelola dan integritas pengelolaan bank. Permasalahan tersebut meliputi praktik yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian, lemahnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko tidak memadai, serta tingkat kepatuhan rendah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kondisi tersebut berdampak signifikan terhadap kesehatan keuangan dan keberlangsungan usaha bank," kata Agus di Kota Cirebon, Selasa (10/2/2026).

Sejak permasalahan teridentifikasi, kata Agus, OJK telah menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara maksimal. Langkah yang ditempuh antara lain peningkatan intensitas pengawasan, pemberian sanksi administratif, perintah perbaikan manajemen, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengurus, hingga pengawalan rencana penyehatan.

Namun demikian, hingga tenggat waktu yang ditetapkan, kondisi bank dinilai tidak menunjukkan perbaikan yang memadai.

Sebagai konsekuensi, pada 2 Agustus 2024 OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP). Penetapan tersebut didasarkan pada rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang berada di bawah 12% serta Tingkat Kesehatan Bank dengan predikat Tidak Sehat. Status ini memberikan ruang bagi pengurus dan pemegang saham untuk melakukan langkah pemulihan secara terbatas dan terukur.

"Upaya penyehatan tersebut tidak membuahkan hasil. Pada 1 Agustus 2025, OJK kembali meningkatkan status pengawasan menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR). Penetapan ini dilakukan setelah OJK menilai pengurus dan pemegang saham tidak mampu menyelesaikan permasalahan utama, khususnya terkait permodalan, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPR Syariah," tutur Agus.

Sejalan dengan proses resolusi, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui keputusan tertanggal 3 Februari 2026 memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap Perumda BPR Bank Cirebon. LPS kemudian meminta OJK mencabut izin usaha bank tersebut. Menindaklanjuti permintaan itu dan mengacu pada ketentuan yang berlaku, OJK secara resmi menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha.

Dengan pencabutan izin ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan serta memulai proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. OJK menegaskan, dana masyarakat tetap aman karena simpanan nasabah BPR dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami mengimbau nasabah agar tetap tenang dan mengikuti informasi resmi terkait proses penjaminan. Untuk kebutuhan konsultasi, masyarakat dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi LPS melalui kanal layanan yang telah disediakan," tutup Agus.