Rating ini bukan sekadar pencapaian perusahaan. Ia mencerminkan kerja konsisten dalam menjaga tata kelola, kepatuhan, dan kualitas layanan.

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan pialang berjangka PT Finex Bisnis Solusi Futures (Finex) mendapatkan peringkat A+++ untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut berdasarkan evaluasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) periode Januari-Maret 2026.

Penilaian yang dilakukan secara berkala oleh Bappebti tersebut mencakup aspek kepatuhan, stabilitas perusahaan, pengawasan transaksi, proses internal, hingga perlindungan nasabah.

“Rating ini bukan sekadar pencapaian perusahaan. Ia mencerminkan kerja konsisten dalam menjaga tata kelola, kepatuhan, dan kualitas layanan. Bagi kami, kepercayaan trader harus dibangun melalui proses yang transparan dan berkelanjutan,” ujar CEO Finex Agung Wisnuaji dalam keterangan resmi yang diterima, di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan, isu perlindungan investor semakin menjadi perhatian publik seiring semakin mudahnya masyarakat mengakses berbagai instrumen keuangan berbasis perdagangan berjangka.

Dia mengatakan, faktor kepatuhan, transparansi, dan perlindungan nasabah pun semakin menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih pialang.

Namun, Agung mengakui bahwa masih banyak investor ritel yang memasuki pasar perdagangan berjangka tanpa memahami risiko, mekanisme transaksi, maupun kredibilitas perusahaan yang mengelola dana mereka.

Pihaknya pun terus berupaya memperluas edukasi keuangan kepada nasabah serta memperkuat tata kelola untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan.

Ia menilai, perkembangan industri perdagangan berjangka yang sehat tidak hanya ditentukan oleh bertambahnya jumlah pelaku pasar, tapi juga oleh meningkatnya kualitas pemahaman investor dan kepercayaan terhadap lembaga yang mengelola aktivitas perdagangan tersebut.

“Fokus kami bukan hanya menyediakan akses trading, tetapi juga layanan, edukasi, dan transparansi yang membantu trader mengambil keputusan secara lebih bertanggung jawab, sejalan dengan misi regulator seperti Bappebti, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan Bank Indonesia dalam memperkuat perlindungan konsumen,” ujar Agung Wisnuaji.

Bappebti mencatat terdapat tujuh perusahaan pialang yang mendapatkan rating tertinggi berdasarkan penilaian periode Januari-Maret 2026, yakni Finex, PT Valbury Asia Futures, PT Argodana Futures, PT Dupoin Futures Indonesia, PT Century Investment Futures, PT CGS International Futures Indonesia D/H, PT CGS-CIMB Futures Indonesia, dan PT Gensesis Gemilang Futures.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id – Penyedia indeks global terkemuka, MSCI Inc menetapkan status pasar modal Indonesia tetap berada dalam kelompok pasar negara berkembang (emerging market). Namun, pihaknya menurunkan rating penilaian pada kriteria Arus Informasi (Information Flow) dari predikat + menjadi -.

Dalam laporan bertajuk MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis Kamis (18/6/2026), MSCI menurunkan penilaian terhadap aspek transparansi kepemilikan saham dan akses informasi pasar. Serta, mendeteksi adanya aktivitas transaksi yang tidak wajar di bursa domestik.

Kemunduran ini menempatkan Indonesia bersama Turki sebagai negara yang mengalami penurunan aksesibilitas pasar dalam siklus peninjauan global tahun ini.

Lembaga tersebut memaparkan persoalan struktural berupa minimnya kejelasan kepemilikan dan indikasi adanya praktik perdagangan terkoordinasi (coordinated trading) telah merusak kualitas pembentukan harga saham yang objektif di Indonesia.

"Di Indonesia, kekhawatiran aksesibilitas muncul akibat berlanjutnya ketidakjelasan struktur kepemilikan saham dan adanya indikasi perilaku perdagangan yang terkoordinasi sehingga mengganggu pembentukan harga yang wajar," tulis MSCI dalam laporan resminya.

Menurut analisis MSCI, persoalan transparansi ini memberikan dampak material yang membatasi ruang gerak para manajer investasi institusional global. 

Investor asing menjadi kesulitan dalam mengukur porsi saham publik yang benar-benar beredar di pasar (free float) secara akurat, sehingga memicu keraguan saat menggunakannya sebagai acuan penyusunan portofolio ataupun replikasi indeks universal.

Selain hambatan struktural tersebut, MSCI mengidentifikasi kendala bahasa sebagai hambatan kesetaraan informasi. Laporan rinci mengenai emiten dan pasar saham Indonesia dinilai belum sepenuhnya tersedia secara konsisten dalam bahasa Inggris.

MSCI turut memperbarui sejumlah catatan batasan operasional yang masih membayangi pasar keuangan Indonesia. Pasar Valas Lepas Pantai (Offshore), Indonesia dinilai belum memiliki pasar valas offshore yang efisien.

Transaksi mata uang asing di pasar domestik masih wajib diikat pada transaksi efek. Investor asing dilarang memanfaatkan fasilitas overdraft saat proses kliring dan penyelesaian transaksi.

Pengalihan aset secara natura (in-kind transfer) hanya diizinkan dalam kondisi terbatas, aktivitas pinjam-meminjam saham (stock lending) dibatasi maksimal 90 hari pada saham tertentu, dan praktik jual kosong (short selling) masih dikepung berbagai restriksi.

Evaluasi tahunan ini dirancang MSCI untuk memantau sekaligus menyodorkan masukan kepada otoritas pasar modal di berbagai negara mengenai poin-poin yang belum memenuhi standar internasional dan mendesak untuk diperbaiki demi kenyamanan investor institusi global.

Secara berkala, riset aksesibilitas ini menguliti kondisi bursa berdasarkan lima kriteria fundamental, yaitu:
1. Keterbukaan terhadap kepemilikan asing (Openness to foreign ownership)
2. Kemudahan arus masuk dan keluar modal (Ease of capital inflows/outflows)
3. Efisiensi kerangka operasional (Efficiency of the operational framework)
4. Ketersediaan instrumen investasi (Availability of investment instruments)
5. Stabilitas kerangka kelembagaan (Stability of the institutional framework)

Tingkat aksesibilitas ini, berkolaborasi dengan kapasitas ekonomi serta likuiditas pasar, menjadi instrumen utama yang menentukan pengelompokan bursa ke dalam zona Developed Market, Emerging Market, Frontier Market, hingga Standalone Market. 

Hasil penentuan klasifikasi indeks final untuk pergerakan dana global ini dijadwalkan meluncur pada MSCI 2026 Annual Market Classification Review pada 23 Juni 2026 mendatang.

Editor: Puti Aini Yasmin

Bisnis.com, JAKARTA — Proses penjurian ajang Bisnis Indonesia Awards atau BIA 2026 memasuki tahap akhir. Hasil penjaringan untuk para emiten yang memenuhi kualifikasi, selanjutnya akan memasuki penetapan oleh dewan juri pada pekan ini.

Proses penjurian ajang BIA 2026 dilakukan melalui tiga tahap secara berlapis. Tahap pertama yakni penetapan metodologi penilaian untuk perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Setelah penetapan metodologi, tahap kedua dilakukan proses penyaringan oleh tim riset DataIndonesia melalui metodologi yang sudah ditetapkan, dan tahap ketiga, proses penetapan oleh dewan juri.

Dalam keterangannya, tim periset DataIndonesia memaparkan tahapan penilaian dimulai dari penyaringan (screening), seleksi kuantitatif (scoring), hingga seleksi kualitatif melalui penjurian.

Metodologi skoring kuantitatif disusun untuk mendapatkan gambaran atas aspek pertumbuhan (financial growth) dan aspek kekuatan (financial strength).

Pada saat penilaian dan penyaringa, tim riset DataIndonesia menggunakan data finansial laporan keuangan perusahaan sepanjang 2023—2025 sebagai dasar penilaian BIA 2026. Adapun, penyusunan skoring untuk emiten dibagi berdasarkan sektor dan subsektor sesuai dengan data BEI.

Pada tahap seleksi awal, dilakukan dua fase penyaringan (screening). Kriteria yang diterapkan dalam proses screening awal BIA 2026, yaitu emiten nonbank harus melantai di BEI minimal selama 3 tahun, bank wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan wajib memiliki laporan keuangan periode 1 Januari—31 Desember 2022 hingga 2025, dan bebas dari isu-isu negatif yang signifikan, seperti perpajakan, notasi khusus, suspensi, dan penalti.

Selanjutnya, kategori berbeda diterapkan terhadap perusahaan bank dan nonbank dalam tahap screening lanjutan. Perusahaan nonbank diseleksi dari aspek laba bersih dan total ekuitas yang harus tercatat positif untuk periode 2022—2025, serta nilai kapitalisasi pasar per 31 Desember 2025 lebih besar atau sama dengan Rp1 triliun.

Sementara itu, perusahaan bank diseleksi dari aspek laba bersih harus positif untuk periode 2022—2025, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) pada 2025 lebih besar atau sama dengan 14%, nonperforming loan (NPL) gross pada 2025 lebih kecil atau sama dengan 5%, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada 2025 lebih kecil atau sama dengan 100%, dan loan to deposit ratio (LDR) pada 2025 lebih kecil atau sama dengan 100%.

Perusahaan yang lolos dari tahap screening, diseleksi secara kuantitatif dengan metodologi skoring terhadap sejumlah indikator finansial perusahaan.

Dalam seleksi kualitatif, indikator finansial yang menjadi dasar penilaian juga dibedakan antara perusahaan bank dan perusahaan nonbank. Untuk perusahaan nonbank, financial growth dinilai dari tingkat pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan aset, dan pertumbuhan ekuitas.

Sementara itu, penilaian financial growth perusahaan bank dilihat dari indikator pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan pendapatan bunga, pertumbuhan kredit, dan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK).

Aspek financial growth, penyusunan skoring terhadap aspek financial strength juga dibedakan antara perusahaan bank dan perusahaan nonbank. Kekuatan finansial perusahaan nonbank akan diukur secara komprehensif dari aspek profitabilitas melalui indikator net profit margin (NPM), return on equity (RoE), dan return on asset (RoA), aspek likuiditas melalui indikator current ratio dan cash ratio, aspek solvabilitas melalui indikator financial leverage, serta aspek efisiensi melalui indikator asset turnover.

Berbeda dengan perusahaan nonbank, penyusunan skoring financial strength perusahaan bank akan dinilai dari aspek profitabilitas melalui indikator net interest margin (NIM), return on equity (RoE), dan return on asset (RoA), aspek permodalan melalui indikator capital adequacy ratio (CAR), aspek efisiensi melalui Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan aspek likuiditas melalui loan to deposits ratio (LDR).

Penilaian terhadap financial growth dan financial strength akan digabungkan untuk menghasilkan final scoring dalam tahap seleksi kuantitatif. Sejalan dengan tema BIA 2026: Where Growth Meets Strength, skor financial strength memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan dengan financial growth sesuai dengan penekanan pada aspek resiliensi dan ketangguhan perusahaan di tengah lingkungan bisnis yang menantang.

Selain tahap screening dan skoring kuantitatif, seleksi penerima penghargaan BIA 2026 juga menambahkan pertimbangan lainnya, seperti indikator perdagangan saham (price to earnings growth/PEG, price to book ratio/PBV, free float, dan high shareholding concentration/HSC), indikator keberlanjutan (sustainability report dan skor social return on investment/SROI).

Untuk setiap kategori, Tim Riset DataIndonesia menyusun maksimal lima perusahaan dengan skoring kuantitatif tertinggi sebagai nominasi penerima BIA 2026. Selanjutnya, para nominator dibawa ke tahap seleksi kualitatif melalui penjurian. Tahapan ini bertujuan untuk menentukan penerima award berdasarkan pertimbangan Dewan Juri yang kredibel.

DataIndonesia merupakan penyedia jasa dan layanan riset serta market intelligence yang merupakan bagian dari Bisnis Indonesia Group (BIG). (*)

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk menyelesaikan penilaian mandiri implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Adapun tenggat akhir penilaian adalah 6 Juni 2026.

PSE nantinya akan dihadapkan dengan lebih dari 50 pertanyaan guna mengetahui profil risiko dari masing-masing platform. Terhadap beberapa tingkatan profil mulai dari rendah hingga tinggi.

Untuk profil risiko tinggi, Komdigi menegaskan bahwa hal itu bukan berarti platform memiliki citra buruk, namun artinya platform tersebut tidak layak dikonsumsi oleh anak.

Sebelumnya, Analis Kebijakan Madya sekaligus Ketua Tim Hukum & Kerja Sama Setditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Nanci Laura Sitinjak mengatakan pemerintah memahami implementasi regulasi baru tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya bagi platform digital yang wajib melakukan penyesuaian sistem dan penilaian risiko.

Menurut dia, proses penilaian mandiri yang harus dilakukan platform memang cukup kompleks lantaran banyaknya indikator yang perlu dipenuhi dan dinilai secara internal oleh masing-masing perusahaan.

“Namun kami terus membangun komunikasi, terus kami membangun kolaborasi agar bagaimana [terutama] kedelapan platform bisa on progress dalam melakukan penilaian mandirinya,” kata Nanci dalam Bisnis Indonesia Forum, dikutip Senin (1/6/2026).

Adapun delapan platform yang saat ini masuk kategori profil risiko tinggi yakni TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, Roblox, dan YouTube.

Kedelapan platform tersebut diwajibkan menonaktifkan akun anak di bawah usia 16 tahun apabila tetap berada pada kategori risiko tinggi. Namun, status itu masih dapat turun menjadi profil risiko sedang atau rendah apabila hasil penilaian mandiri dan evaluasi Komdigi dinilai memenuhi ketentuan perlindungan anak.

Mekanisme PP Tunas dimulai dari proses penilaian mandiri yang dilakukan platform digital. Seluruh dokumen dan hasil penilaian kemudian diserahkan kepada Komdigi untuk diverifikasi dan dievaluasi lebih lanjut. Apabila hasil evaluasi menunjukkan profil risiko rendah, platform dapat tetap diakses anak. Namun, apabila belum memenuhi standar, platform diwajibkan melakukan penyesuaian agar lebih ramah anak sebelum memperoleh persetujuan.

Nanci mengatakan hingga saat ini belum ada platform yang menyatakan akan mundur dari tenggat pelaksanaan pada 6 Juni 2026. Komdigi juga terus memantau perkembangan dan progres masing-masing platform secara berkala.

“Dalam perjalanan memang mereka [delapan platform] belum ada yang menyatakan akan mundur dari tanggal 6 Juni, semua masih siap-siap seperti itu,” kata Nanci.

Meski demikian, Komdigi belum memutuskan bentuk kebijakan maupun penindakan apabila terdapat platform yang belum menyelesaikan penilaian mandiri setelah tenggat waktu tersebut.

Pemerintah saat ini lebih mengedepankan pendekatan kolaboratif sambil terus mendorong platform untuk menyelesaikan proses penilaian mandiri. Komdigi juga tengah menyiapkan panduan teknis dengan bahasa yang lebih sederhana agar lebih mudah dipahami pelaku platform digital.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital terus meminta pembaruan progres dari masing-masing platform, termasuk menanyakan kendala yang masih dihadapi dalam proses implementasi PP Tunas.

“Dengan melihat kolaborasi dari ke-8 platform tersebut, update yang mereka sampaikan secara periodik dan secara mandiri itu sama kami apresiasi,” ujar Nanci.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan metodologi penilaian tingkat kesehatan yang lebih terstruktur dan berbasis risiko bagi perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun (PPDP) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 Tahun 2025.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi menuturkan, POJK Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sektor PPDP.

“POJK Nomor 33 Tahun 2025 mengatur penilaian tingkat kesehatan perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun sebagai dasar bagi OJK dalam menetapkan strategi serta penguatan pengawasan,” ujarnya di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, peraturan tersebut diterbitkan seiring dengan meningkatnya kompleksitas risiko dan kebutuhan akan sistem penilaian kesehatan yang lebih terstruktur, komprehensif, dan berorientasi ke depan.

Ismail menyampaikan, regulasi yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026 tersebut mengatur penilaian tingkat kesehatan pada perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun yang beroperasi secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Pendekatan penilaian dilakukan berbasis risiko (risk-based supervision) melalui analisis terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, serta prospek perkembangan perusahaan PPDP, dengan faktor penilaian meliputi tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, serta permodalan atau pendanaan.

Selain itu, POJK tersebut juga mengatur penilaian tingkat kesehatan perusahaan secara individual dan secara konsolidasi bagi PPDP yang memiliki pengendalian terhadap perusahaan anak, kewajiban penyampaian hasil penilaian tingkat kesehatan sendiri kepada OJK, serta sanksi administratif bagi PPDP yang tidak memenuhi ketentuan.

Selain itu, peraturan tersebut juga memuat ketentuan peralihan untuk memberikan waktu penyesuaian bagi para pelaku jasa PPDP, khususnya bagi lembaga penjamin yang telah memperoleh izin usaha sebelum berlakunya POJK Nomor 33 Tahun 2025.

“Dengan berlakunya POJK Nomor 33 Tahun 2025, OJK berharap pelaku usaha dapat melakukan penilaian tingkat kesehatan secara konsisten sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan manajemen risiko guna mendukung industri PPDP yang sehat dan stabil,” kata M. Ismail Riyadi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Pengendali baru PT Sumber Mas Konstruksi Tbk. (SMKM), Lim Shrimp Org Pte. Ltd (LSO) bakal menjual anak usaha, Panasia Aquaculture Pte. Ltd kepada SMKM.

Melansir keterbukaan informasi, Lim Shrimp Org dan SMKM telah menandatangani conditional sale and purchase agreement (CSPA) pada 22 Desember 2025. CSPA tersebut berisi komitmen Lim Shrimp Org untuk menjual 100% saham Panasia kepada SMKM dengan nilai estimasi sebesar US$100 juta.

"Transaksi tersebut akan diselesaikan ketika seluruh kondisi-kondisi prasyarat dalam CSPA telah dipenuhi oleh Lim Shrimp Org dan perseroan. Apabila penjualan sebagaimana diatur dalam CSPA telah diselesaikan maka perseroan akan memiliki 100% saham dalam Panasia," tulis manajemen, dikutip Selasa (23/12/2025).

Adapun, nilai transaksi tersebut akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada hasil Laporan Penilaian Independen atas valuasi Panasia yang akan diterbitkan oleh Penilai Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, sebelum pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang rencananya akan dilakukan pada 2026.

Perseroan menjelaskan, tujuan transaksi tersebut adalah untuk mendukung proses pengembangan usaha yang sejalan dengan keahlian dan pengalaman bisnis Lim Shrimp Org selaku pengendali SMKM di bidang konstruksi dan pengembangan budidaya perikanan guna meningkatkan nilai dan kinerja SMKM di masa mendatang. Pengembangan usaha tersebut dilakukan dengan pengalihan aset baru berupa Panasia kepada SMKM.

Pada November 2025, SMKM mengumumkan rampungnya penjualan tahap pertama sebanyak 313,25 juta saham dari pemegang saham pengendali dan mayoritas sebelumnya, PT Vina Nauli Jordania atau 25% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh kepada Lim Shrimp Org. Dengan selesainya transaksi tersebut, Lim Shrimp Org menjadi pemegang saham pengendali dan mayoritas SMKM yang baru.

Akuisisi tersebut merupakan bagian dari transaksi di dalam CSPA yang telah ditandatangani antara PT Vina Nauli Jordania dan Lim Shrimp Org pada tanggal 10 Oktober 2025. Berdasarkan CSPA tersebut, Lim Shrimp Org berencana untuk mengakuisisi hingga 450 juta saham SMKM (35,91% dari seluruh modal saham perseroan) melalui dua tahap.

Sementara itu, penjualan dan pembelian tahap kedua yang mencakup sebanyak-banyaknya 136,75 juta saham atau sekitar 10,91% dari modal saham perseroan masih bersifat bersyarat, antara lain terhadap selesainya pelaksanaan Penawaran Tender Wajib serta pemenuhan persyaratan pendahuluan lainnya sebagaimana diatur dalam CSPA.

Penyelesaian atas tahap kedua transaksi tersebut ditargetkan terealisasi sebelum 30 Juni 2026, kecuali terdapat perpanjangan berdasarkan kesepakatan antara PT Vina Nauli Jordania dan Lim Shrimp Org.

Perseroan juga menjelaskan, melalui akuisisi atas bisnis milik LSO ini SMKM akan bertransformasi menjadi perusahaan aquaculture regional dengan aset dan kehadiran bisnis aquaculture yang tersebar di Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

"Pasca akuisisi, Lim Shrimp Org berencana untuk memanfaatkan platform SMKM sebagai sarana untuk penggalangan dana, serta mengoptimalkan keahlian Lim Shrimp Org di bidang aquaculture dan komersial guna melaksanakan berbagai inisiatif untuk meningkatkan produktivitas tambak dan memperluas kapasitas pengolahan udang," tandas perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank HSBC Indonesia meluncurkan Sustainability Improvement Loan (SIL), sebuah fasilitas pembiayaan yang mengaitkan suku bunga pinjaman dengan kinerja keberlanjutan perusahaan.

Skema ini ditujukan bagi perusahaan skala menengah yang ingin memperkuat praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap rantai pasok berkelanjutan.

Peluncuran program ini ditandai dengan penyelesaian transaksi pembiayaan pertama bersama PT Bambang Djaja (BD), produsen trafo daya dan distribusi, serta PT Bahtera Adi Jaya (Bahtera), distributor bahan kimia khusus.

Dana dari fasilitas kredit tersebut akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung pertumbuhan bisnis kedua perusahaan dalam melayani klien multinasional.

Menurut Steve Andoko, Banking Director Corporate and Institutional Banking HSBC Indonesia, inisiatif ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan akses terhadap pembiayaan berkelanjutan, terutama bagi pelaku usaha menengah yang kerap terkendala sumber daya dalam mengukur dan melaporkan kinerja ESG.

“Tujuan kami adalah membantu bisnis berkembang secara bertanggung jawab dan menavigasi transisi menuju ekonomi rendah karbon,” ujar Steve dalam keterangan resminya, Selasa (11/11/2025).

Melalui HSBC SIL, penentuan margin bunga dikaitkan dengan penilaian ESG yang dilakukan oleh EcoVadis, lembaga pemeringkat keberlanjutan global dengan lebih dari 150.000 penilaian di berbagai industri.

Debitur yang berhasil meningkatkan skor ESG-nya akan memperoleh penurunan suku bunga, sementara penurunan skor dapat berimbas pada kenaikan bunga.

Richard Bourne, Senior Vice President Asia Pacific Japan EcoVadis, menilai skema seperti SIL menjadi contoh penerapan pembiayaan yang mendorong perbaikan menyeluruh dalam rantai pasok.

“Sustainability Improvement Loan merupakan contoh yang baik yang menghubungkan langsung skema pembiayaan dengan kinerja rantai pasok, memberikan insentif bagi peningkatan keberlanjutan secara menyeluruh,” ujarnya.

HSBC melihat tren meningkatnya permintaan dari perusahaan multinasional agar mitra rantai pasok mematuhi standar ESG global, terutama di sektor manufaktur, agribisnis, dan energi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada penyelenggara pinjaman daring atau pinjol PT DSI Dana Syariah Indonesia (DSI) sejak 15 Oktober 2025.

Pengenaan sanksi itu merupakan bentuk pelaksanaan pengawasan tegas OJK terhadap PT DSI agar perusahaan tersebut fokus menyelesaikan kewajiban kepada pemberi dana atau lender.

Dan pada Selasa (28/10), lembaga pengawas itu memfasilitasi pertemuan antara pengurus penyelenggara PT DSI dengan para lender di Kantor OJK di Jakarta, Selasa (28/10).

Mengutip dari siaran pers di laman OJK, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas sejumlah pengaduan masyarakat yang masuk dalam saluran pengaduan konsumen OJK mengenai tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil dari DSI.

Dalam pertemuan itu, OJK menghadirkan Direktur Utama DSI Taufiq Aljufri beserta jajaran dan sejumlah perwakilan lender. Mereka--difasilitasi OJK-- membahas langsung permasalahan di DSI yang terjadi serta langkah konkret penyelesaiannya.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi OJK dalam pelindungan konsumen dan pengawasan terhadap industri pindar.

OJK dalam pertemuan tersebut meminta pihak DSI menjelaskan permasalahan di perusahaan tersebut dan meminta DSI bertanggung jawab atas dana lender yang masih tertahan di DSI.

Dalam kesempatan tersebut, DSI menyampaikan komitmen untuk bertanggung jawab menuntaskan kewajiban pengembalian dana kepada lender secara bertahap sesuai kemampuan dan rencana penyelesaian yang dalam penyusunannya akan melibatkan perwakilan lender.

Sebelumnya, berdasarkan sanksi PKU yang dijatuhkan OJK, DSI dilarang melakukan penggalangan dana baru dari pemberi dana (lender) maupun penyaluran pendanaan baru kepada peminjam (borrower) dalam bentuk apa pun, termasuk melalui website, aplikasi, atau media lainnya.

DSI juga dilarang melakukan pengalihan, pengaburan, pengurangan nilai, atau pemindahan kepemilikan aset, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari OJK. Kecuali, sambung di siaran pers itu, untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, DSI tidak diperkenankan melakukan perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham yang telah tercatat dalam data pengawasan OJK, kecuali dalam rangka memperbaiki kinerja, memperkuat permodalan, serta menyelesaikan permasalahan dan kewajiban perusahaan.

OJK juga memerintahkan DSI untuk tetap melayani dan menyelesaikan setiap pengaduan lender dan pihak terkait, serta tidak menutup kantor/layanan.

Kemudian DSI wajib menyediakan saluran pengaduan yang aktif seperti telepon, WhatsApp, surel, dan media sosial, serta memberikan tanggapan dan penyelesaian atas setiap pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka pengawasan lebih lanjut, OJK terus mengumpulkan informasi dan melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat dan bertanggung jawab atas permasalahan di DSI.

"Apabila ditemukan pelanggaran ketentuan atau indikasi tindak pidana, OJK melakukan langkah-langkah kepatuhan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melaksanakan proses Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU)," katanya.

OJK meminta DSI untuk memprioritaskan pengembalian dana lender, menjaga komunikasi yang transparan, dan menindaklanjuti seluruh pengaduan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.