Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelesaikan penyidikan perkara tindak pidana perasuransian berupa penggelapan premi asuransi yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan pialang asuransi PT Bintang Jasa Selaras Insurance Broker senilai Rp6,97 miliar.

Perkara ini terkait dugaan penggelapan premi yang terjadi dalam kurun waktu 2018–2022 di kantor PT Bintang Jasa Selaras Insurance Broker.

Total premi yang digelapkan sebesar Rp3,04 miliar milik pemegang polis Perumda BPR Bank Kota Bogor dan Rp3,92 miliar milik PT Jamkrida Sulawesi Selatan.

“Perbuatan tersebut dilakukan oleh WN selaku Direktur Utama dan EHC selaku Direktur PT Bintang Jasa Selaras Insurance Broker,” tulis keterangan resmi OJK, Kamis (4/12/2025).

Dalam menangani dugaan tindak pidana tersebut, OJK telah melakukan berbagai upaya mulai dari pengawasan, pemeriksaan khusus sampai penyelidikan dan penyidikan.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan premi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan/atau juncto pasal 65 ayat (1) KUHP.

“Adapun tuntutan pidana yang diatur dalam pasal 76 adalah pidana penjara palinglama 5 [Iima] tahun dan pidana denda paling banyak Rp5 miliar,” tutur keterangan tersebut.

Terkini, penyidik OJK telah melaksanakan pelimpahan berkas perkara (Tahap 1) kepada Jaksa Penuntut Umum dan dinyatakan bahwa berkas perkara tersebut sudah lengkap (P.21).

Selanjutnya Penyidik OJK melakukan koordinasi dengan Penuntut Umum untuk melaksanakan Tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 November 2025.

“Penegakan hukum akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan,” sebutnya.

OJK menegaskan hal itu dilakukan sebagai bagian dari komitmen pihaknya dalam memperkuat pelindungan konsumen, lembaga jasa keuangan, dan stabilitas sektor jasa keuangan secara keseluruhan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan kasus tindak pidana perasuransian berupa penggelapan premi asuransi yang dilakukan oleh pimpinan PT Bintang Jasa Selaras Insurance Broker.

Kasus ini terkait dugaan penggelapan premi selama periode 2018 hingga 2022 dengan total mencapai Rp 3.047.941.323 milik pemegang polis Perumda BPR Bank Kota Bogor, serta Rp 3.929.491.020 milik PT Jamkrida Sulawesi Selatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh WN, Direktur Utama, serta EHC, Direktur PT Bintang Jasa Selaras Insurance Broker.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi menyebutkan, OJK telah menempuh berbagai tahapan dalam penanganan perkara, mulai dari pengawasan, pemeriksaan khusus, hingga penyelidikan dan penyidikan.

“Dalam proses tersebut ditemukan tindak pidana penggelapan premi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan/atau juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP,” Sebut dia dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara hingga lima tahun dan denda maksimum Rp5 miliar.

Ismail menambahkan bahwa penyidik OJK telah melimpahkan berkas perkara (Tahap 1) kepada Jaksa Penuntut Umum dan dinyatakan lengkap atau P-21.

"Selanjutnya Penyidik OJK melakukan koordinasi dengan Penuntut Umum untuk melaksanakan Tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti yang dilaksanakan di Kejaksaaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 November 2025," sebut dia.

Menurut Ismail, dalam proses penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, OJK melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif dan akuntabel.

"Penegakan hukum akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan, sebagai bagian dari komitmen OJK dalam memperkuat pelindungan konsumen, lembaga jasa keuangan, dan stabilitas sektor jasa keuangan secara keseluruhan," tegas dia.

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti kegiatan bisnis perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas PPDP OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan, OJK telah melakukan tindakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga menjalankan kegiatan pialang asuransi tanpa izin yang berlokasi di Jawa Timur dan Jakarta.

OJK menemukan perusahaan tersebut berkerja sama dengan perusahaan asuransi berizin.

"Pengenaan sanksi administrasi kepada perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan perusahaan pialang yang diduga tidak berizin tersebut," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (7/11/2025).

Selain itu, Ogi mengatakan bahwa OJK juga tengah menindaklanjuti kasus penggelapan premi oleh pialan asuransi berizin di Jakarta. Akan tetapi Otoritas tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Selain itu, Ogi mengungkapkan, OJK terus melakukan berbagai upaya dalam mendorong penyelesaian permasalahan terhadap lembaga jasa keuangan di bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP).

"PPDP melalui pengawasan khusus yang sampai dengan 29 Oktober 2025 dilakukan berhadap 6 perusahaan asuransi dan reasuransi dan 7 dana pensiun," pungkasnya.