Bisnis.com, DENPASAR – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali bakal menjadi kawasan ekonomi khusus Special Financial Center (SFC) atau KEK Finansial, yang mengacu pada model Dubai International Financial Centre (DIFC).

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Nasional KEK Airlangga Hartarto saat berkunjung ke KEK Kura Kura, Bali.

Dia menjelaskan pemerintah tengah mematangkan regulasi sebagai landasan pembentukan KEK Sektor Keuangan, yang dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pendirian pusat keuangan, mulai dari skema pengelolaan hingga fasilitas yang dapat menarik investor global.

Menko Airlangga meninjau langsung kesiapan KEK Kura Kura Bali sebagai salah satu kawasan potensial untuk lokasi pusat keuangan khusus tersebut.

"Jadi, apa yang (KEK) Kura-Kura Bali bisa tawarkan untuk lokasi IFC? Nanti agar dibicarakan langsung dengan Danantara," jelas Airlangga, Jumat (1/5/2025).

Presiden Direktur Bali Turtle Island Development (BTID), Tuti Hadiputranto, menjelaskan bahwa BTID, selaku Badan Usaha Pengelola dan Pembangun (BUPP) KEK Kura Kura Bali, memaparkan keunggulan ekosistem knowledge district sebagai lokasi yang tepat bagi KEK Sektor Keuangan.

Knowledge District dirancang untuk mendukung ekosistem inovasi terintegrasi dengan mengonversi modal pengetahuan, pendidikan, dan sumber daya manusia menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di Bali.

KEK Kura Kura Bali menyediakan ekosistem pendukung bagi operasional pusat keuangan internasional melalui kehadiran business hub yang dirancang sebagai titik temu bagi program Global Blended Finance Alliance (GBFA), business school, serta jalur investasi terdepan di Indonesia.

Knowledge district juga akan diperkaya dengan pusat kewirausahaan dan inovasi, yang menjadi wadah pendidikan berkualitas seperti sekolah interkultural ACS Bali, serta pengembangan riset lingkungan pesisir di International Mangrove Research Center (IMRC).

"Kami telah menyiapkan infrastruktur fisik, kelembagaan, dan kemitraan global yang dibutuhkan untuk menjadikan Kura Kura Bali rumah bagi KEK Sektor Keuangan Indonesia," jelas Tuti.

Ia menambahkan bahwa KEK Kura Kura Bali bukan sekadar kawasan investasi, melainkan ekosistem hidup yang sudah berjalan. Melalui kunjungan strategis ini, KEK Kura Kura Bali menegaskan kesiapannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo yakni menempatkan Indonesia, dan Bali khususnya, sebagai pusat gravitasi baru bagi modal, talenta, dan inovasi global.

Bisnis.com, DENPASAR – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali bakal menjadi kawasan ekonomi khusus Special Financial Center (SFC) yang mengacu pada model Dubai International Financial Centre (DIFC).

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Nasional KEK Airlangga Hartarto saat berkunjung ke KEK Kura Kura.

Dia menjelaskan pemerintah tengah mematangkan regulasi sebagai landasan pembentukan KEK Sektor Keuangan, yang dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pendirian pusat keuangan, mulai dari skema pengelolaan hingga fasilitas yang dapat menarik investor global.

Menko Airlangga meninjau langsung kesiapan KEK Kura Kura Bali sebagai salah satu kawasan potensial untuk lokasi pusat keuangan khusus tersebut.

"Jadi, apa yang (KEK) Kura-Kura Bali bisa tawarkan untuk lokasi IFC? Nanti agar dibicarakan langsung dengan Danantara," jelas Airlangga, Jumat (1/5/2025).

Presiden Direktur Bali Turtle Island Development (BTID), Tuti Hadiputranto, menjelaskan bahwa BTID, selaku Badan Usaha Pengelola dan Pembangun (BUPP) KEK Kura Kura Bali, memaparkan keunggulan ekosistem knowledge district sebagai lokasi yang tepat bagi KEK Sektor Keuangan.

Knowledge District dirancang untuk mendukung ekosistem inovasi terintegrasi dengan mengonversi modal pengetahuan, pendidikan, dan sumber daya manusia menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di Bali.

KEK Kura Kura Bali menyediakan ekosistem pendukung bagi operasional pusat keuangan internasional melalui kehadiran business hub yang dirancang sebagai titik temu bagi program Global Blended Finance Alliance (GBFA), business school, serta jalur investasi terdepan di Indonesia.

Knowledge district juga akan diperkaya dengan pusat kewirausahaan dan inovasi, yang menjadi wadah pendidikan berkualitas seperti sekolah interkultural ACS Bali, serta pengembangan riset lingkungan pesisir di International Mangrove Research Center (IMRC).

"Kami telah menyiapkan infrastruktur fisik, kelembagaan, dan kemitraan global yang dibutuhkan untuk menjadikan Kura Kura Bali rumah bagi KEK Sektor Keuangan Indonesia," jelas Tuti.

Ia menambahkan bahwa KEK Kura Kura Bali bukan sekadar kawasan investasi, melainkan ekosistem hidup yang sudah berjalan. Melalui kunjungan strategis ini, KEK Kura Kura Bali menegaskan kesiapannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo yakni menempatkan Indonesia, dan Bali khususnya, sebagai pusat gravitasi baru bagi modal, talenta, dan inovasi global.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk mendirikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sektor Finansial yang mengadopsi model special financial center seperti di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) dinilai sebagai langkah yang sangat strategis, namun menuntut arsitektur hukum dan pengawasan yang ekstra matang agar tidak menjadi bumerang bagi perekonomian nasional.

Pemerintah menyampaikan bahwa kawasan khusus ini dirancang untuk menawarkan ekosistem hukum berbasis common law dan kepemilikan asing hingga 100%, terpisah dari rezim regulasi keuangan nasional.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual mengungkapkan bahwa gagasan pendirian pusat keuangan semacam ini sejatinya telah bergulir sejak 10 hingga 15 tahun yang lalu. Kendati demikian, dia menekankan bahwa realisasinya tidak bisa dilakukan secara instan karena membutuhkan persiapan pilar regulasi yang komprehensif.

"Ini menyangkut masalah hukum, persoalan legalnya terpisah dan berbeda dengan hukum nasional. Jadi kerangka regulasinya harus kuat dan bagus," ujar David kepada Bisnis, dikutip Senin (27/4/2026).

Lebih lanjut, dia menyoroti urgensi pembentukan regulator independen yang terpisah dari kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun kementerian terkait, mirip dengan sistem yang berlaku di Dubai.

Dari sisi instrumen penegakan hukum, KEK ini berpotensi menggunakan sistem common law yang memungkinkan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase internasional alih-alih pengadilan dalam negeri. Aturan terkait mata uang yang digunakan pun bisa berbeda dengan rezim rupiah di wilayah nasional lainnya.

Kehadiran KEK Finansial ini diyakini mampu mendatangkan aliran modal masuk (inflow), menarik investasi, dan menciptakan efek rambatan (spillover effect) ke perekonomian daerah dan nasional. Selain itu, kawasan ini bisa menjadi tujuan aman bagi investor di tengah ketidakpastian geopolitik global dan status Indonesia sebagai negara non-blok.

Di samping itu, David mewanti-wanti agar KEK Finansial Indonesia memiliki ciri khas atau tema yang kuat seperti green economy, agar mampu bersaing dengan negara kawasan yang sudah mapan seperti Malaysia yang mempunyai yurisdiksi finansial khusus syariah.

Dia juga memperingatkan risiko reputasi. Jika tidak mengikuti standar internasional maka KEK Finansial rawan dicap sebagai surga pajak (tax haven) hingga menjadi sarana pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme jika tidak mematuhi standar internasional.

"Kalau sudah dilabeli sebagai tax haven atau money laundering, kita malah jadi sulit menarik investasi yang benar, dan ini berbahaya karena melanggar ketentuan internasional di Eropa maupun Amerika. Reputasi juga bisa hancur jika ada intervensi politik atau kekhawatiran ekspropriasi [nasionalisasi aset] dari investor," ungkapnya.

Selain itu, David juga mengingatkan adanya ongkos fiskal dari pemberian insentif yang akan menjadi kerugian bagi anggaran apabila program ini gagal menarik modal global secara optimal.

Senada, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai rencana pembentukan KEK sektor keuangan sebagai gagasan strategis yang memiliki tingkat kesulitan eksekusi sangat tinggi. Dia memandang rencana ini bukan sekadar membangun family offic, melainkan upaya menciptakan yurisdiksi baru yang mengadopsi model Dubai International Financial Centre.

"Manfaat utamanya bagi Indonesia adalah memperbesar kemampuan menarik modal global yang lebih berkualitas dan lebih panjang jangka waktunya. KEK ini bisa menjadi pintu masuk bagi dana global untuk membiayai proyek infrastruktur, transisi energi, hingga hilirisasi," jelas Josua kepada Bisnis, dikutip Senin (27/4/2026).

Bila dirancang dengan tepat, kawasan ini diyakini dapat menarik pengelola dana, perusahaan teknologi keuangan, dan asuransi yang selama ini lebih banyak parkir di Singapura atau Hong Kong. Ekosistem keuangan bernilai tambah tinggi ini juga berpotensi mendiversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini terlalu bertumpu pada komoditas dan konsumsi domestik.

Hanya saja, Josua menggarisbawahi sejumlah risiko struktural dan fundamental. Misalnya, kawasan itu hanya menjadi tempat parkir dana, bukan mesin pembiayaan ekonomi riil.

Lebih lanjut, celah penghindaran pajak, pencucian uang, hingga arbitrase regulasi akibat regulasi yang terlalu longgar. Lebih jauh, dia menyoroti potensi benturan hukum yang krusial. Indonesia yang menganut sistem hukum sipil (civil law) akan mengadopsi sistem common law ke dalam kawasan khusus tersebut.

"Harus sangat jelas batas kewenangannya. Kalau tidak, akan muncul pertanyaan siapa yang berwenang atas sengketa, bagaimana hubungan pengadilan KEK dengan pengadilan nasional, serta bagaimana posisi OJK, BI, Kemenkeu, PPATK, dan lembaga penegak hukum," wanti-wanti Josua.

Faktor makroekonomi juga ditekankan sebagai syarat utama. Kredibilitas makro seperti stabilitas rupiah, arah kebijakan fiskal yang disiplin, dan konsistensi regulasi sangat krusial, karena insentif sebesar apa pun tidak akan efektif jika pasar meragukan fundamental ekonomi nasional.

Oleh karena itu, Josua menyarankan agar pemerintah memastikan adanya syarat substansi ekonomi dalam KEK ini, seperti jumlah aset yang dikelola, pembukaan kantor operasional fisik, rekrutmen tenaga profesional, dan pembiayaan proyek ke dalam negeri.

Dia merekomendasikan eksekusi dilakukan secara bertahap pada aktivitas yang relevan seperti pembiayaan hijau atau manajemen aset, sebelum memperluas cakupannya lebih jauh. Tanpa penataan kelembagaan dan syarat substansi yang kuat, dia khawatir kawasan ini kelak hanya akan menjadi papan nama semata.

Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi pemerintah untuk mendirikan pusat keuangan pengelola aset kekayaan, atau family office, kembali mengemuka pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah gejolak geopolitik, pemerintah berencana meniru cara Abu Dhabi mengelola triliunan kekayaan keluarga dan menerapkannya di Bali.

Wacana pendirian family office awalnya muncul di akhir-akhir pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Saat itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang memimpin proses penjajakan. Kini, Purnawirawan Jenderal TNI ini memimpin Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Pada 2024, Luhut dan sejumlah pejabat pemerintah termasuk Kementerian Hukum (saat itu Kementerian Hukum dan HAM) berkunjung ke Uni Emirat Arab (UEA) guna membahas pembentukan family office. Pemerintah saat itu menyatakan bakal mempercepat penyusunan regulasi yang mengakomodasi hal tersebut.

Salah satu syarat pendirian family office adalah adopsi sistem hukum common law. Indonesia akan mengadopsi dan memodifikasi regulasi yang mengatur terkait dengan entitas badan usaha, perpajakan, jasa keuangan serta keimigrasian sesuai konteks lokal dan kepentingan Indonesia.

Penjajakan pun ikut dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyebut pemerintah sedang mengkaji berbagai aturan guna memastikan family office bisa benar-benar berjalan dan berfungsi.

"Ini sedang kami detailkan, tim kami cukup intens sekali malah antara DEN dan juga Kementerian Investasi. Kami kelihatannya lebih memakai sistem family office yang di Abu Dhabi karena itu salah satu yang paling sukses," terangnya kepada wartawan usai rapat dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (13/4/2026).

Selain mengenai adopsi common law, pemerintah Indonesia bersama Abu Dhabi juga ikut mengkaji berapa potensi dana yang bisa masuk ke Indonesia untuk dikelola. Menurut Rosan, pembicaraan kedua negara sudah cukup intens.

Pada Rapat Kerja Pemerintah pekan lalu, Rabu (8/4/2026), Presiden Prabowo Subianto mengaku telah mendengar proposal Luhut untuk mendirikan pusat keuangan khusus atau special financial center di Bali sejak lama.

"Rencana kami mau bikin special financial center. Kita lagi cari tempat, kalau pak Luhut sarankannya di Bali. Enggak tahu Pak Luhut senang banget Bali," terangnya di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo menyebut ide ini relevan dengan situasi yang sekarang terjadi di berbagai negara terdampak tensi geopolitik, termasuk negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Dengan modal stabilitas dan keamanan, Indonesia dinilai berpeluang menerima berbagai aset investasi yang masuk.

"Ternyata sekarang uang-uang yang di Timur Tengah dia mau ke mana? Negara mana yang tidakk perang sekarang, kasih tahu. Indonesia salah satu yang paling diminati," kata Prabowo.

Regulasi Disiapkan Sejak Lama

Sejatinya landasan hukum untuk family office telah difasilitasi pada Undang-Undang (UU) No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Omnnibus Law Sektor Keuangan itu mengatur ihwal pengelolaan instrumen keuangan dan/atau pengelolaan dana perwalian sebagai bentuk pengembangan pasar keuangan. Pengelolaannya melalui badan pengelola instrumen keuangan atau special purpose vehicle (SPV).

SPV dapat menerima penitipan dan pengelolaan (trust) atas harta milik penitip harta trust berdasarkan perjanjian tertulis antara penerima dan pengelola harta trust (trustee), dengan penitip harta (settlor) untuk kepentingan penerima manfaat (beneficial owner).

SPV juga melakukan sekuritisasi atas aset-aset dimaksud termasuk dengan menerbitkan surat berharga hasil sekuritisasi kepada investor. Ini menjadi salah satu alternatif skema pembiayaan.

Bentuk SPV nantinya merupakan perseroan terbatas (PT), sedangkan trustee dapat berbentuk badan hukum atau perseorangan. Keduanya harus memeroleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) menyebut pembentukan SPV dan Trustee ini akan ditindaklanjuti dengan produk hukum turunan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Di sisi lain, Trustee khususnya ditujukan untuk pengelolaan dana perwalian, yang berpotensi dimanfaatkan dalam pengelolaan dana filantropi, pengelolaan warisan, dan berbagai skema investasi.

Plt. Dirjen SPSK Kemenkeu Herman Saheruddin mengatakan, kehadiran instrumen SPV dan Trustee ini akan melengkapi instrumen keuangan yang telah ada saat ini dan diharapkan dapat mendorong pendalaman pasar keuangan Indonesia.

"Penyusunan RPP mengenai SPV dan Trustee saat ini masih berlangsung. Penajaman substansi dan konsultasi masih terus dilaksanakan, dengan turut melibatkan para pemangku kepentingan terkait," ujar Herman saat diminta konfirmasi oleh Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Herman juga menyebut penyusunan RPP ini turut melibatkan berbagai kementerian/lembaga seperti OJK, Bank Indonesia (BI) serta DEN. Kerangka hukum pada RPP akan mengatur lebih umum mengenai operasionalisasi SPV dan Trustee, termasuk kriteria pihak yang dapat menjadi SPV/Trustee.

"Dan pengaturan yang lebih detail akan diatur dalam peraturan otoritas terkait, misalkan Peraturan OJK," lanjutnya.

Berdasarkan Global Family Office Report 2025 yang dirilis Citi Wealth, berbagai faktor memengaruhi prospek bisnis family office di seluruh dunia. Contohnya, meningkatnya penggunaan akal imitasi (AS), kebijakan moneter maupun pemerintah Amerika Serikat (AS) serta tensi geopolitik.

Pada tahun lalu, perang dagang menjadi kekhawatiran utama oleh 60% dari total responden Citi Wealth yakni 346 family office di total 45 negara. Jumlahnya meningkat secara eksponensial dari 338 pada 2024, 268 pada 2023 dan 126 pada 2022.

Nilai kekayaan yang dikelola family office mencapai US$2,1 miliar.

Pada 2025, sebelum meletusnya perang AS-Israel dan Iran pada Februari 2026 lalu, risiko perang di Timur Tengah maupun Rusia-Ukraina dinilai secara substansial berdampak paling minim kepada bisnis tersebut. Investor dinilai semakin terbiasa dengan kondisi dua perang tersebut tahun lalu.

Dari responden yang disurvei Citi Wealth, jumlah family office terbesar atau 41% berasal dari Amerika Utara. Kemudian, Eropa, Timur Tengah dan Afrika 23%; Asia Pasifik 29%; serta Amerika Latin 7%. Responden dengan kepemilikan aset yang dikelola (AUM) lebih dari US$500 juta sebesar 47%.

Keberadaan family office paling banyak berada di Amerika Utara, atau setara AUM melebihi US$500 juta. Sementara itu, proporsi terendah ada di kawasan Eropa, Timur Tengah dan Afrika yaitu 35% saja.

Proporsi family office di kawasan Eropa, Timur Tengah dan Afrika dan Asia Pasifik cukup mirip. Masing-masing kawasan lebih banyak mengelola aset atau AUM di bawah US$500 juta sebesar 65% dan 64%, sebaliknya AUM di atas US$500 juta hanya sekitar 35%.

Kepemilikan family office kemudian lebih terekam pada laporan yang diterbitkan PricewaterhouseCoopers (PwC) bertajuk Global Family Office Deald Study 2025. Pebisnis, keluarga konglomerat maupun industri dinasti merupakan pemilik family office terbesar yaitu 31%.

Sementara itu, laporan HSBC 2024 lalu mengungkap seperempat family office di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) muncul baru dalam lima tahun belakangan.

"Ini menyoroti kebangkitan keluarga super kaya di kawasan ini dan meningkatnya daya tarik family office," dikutip dari The Mena Family Office Landscape Report 2024.

Setengah dari populasi family office di kawasan tersebut diduga berpusat di Uni Emirat Arab (UEA). Sebesar 30% dari aset yang dapat diinvestasikan berlokasi di Dubai.

Di sisi lain, terdapat keunikan tersendiri pada family office di MENA. Sepertiga dari keluarga yang berpartisipasi pada institusi tersebut menerapkan prinsip investasi dalam koridor ajaran Islam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan pihaknya telah berbicara dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) terkait rencana pendirian family office di Bali. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya special financial center di Pulau Dewata tersebut.

"Kita pun berbicara dengan DEN, lagi mengkaji untuk pembangunan family office ini, aturan-aturan apa saja, dan yang paling penting bagaimana kalau itu benar-benar bisa berjalan dan berfungsi," ujar Rosan usai rapat kerja (raker) dengan Komisi XII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Rosan menjelaskan kajian bersama DEN berfokus pada penyusunan regulasi dan kesiapan implementasi. Pemerintah, lanjut Rosan, ingin memastikan konsep tersebut secara matang agar dapat berjalan efektif.

"Tetapi ini sedang kita detailkan. Tim kita cukup intens antara DEN dan juga Kementerian Investasi. Cukup intens," lanjut CEO Danantara tersebut.

Rosan menyampaikan pemerintah mempertimbangkan untuk mengadopsi model family office yang telah sukses diterapkan di Abu Dhabi. Menurut Rosan, model tersebut relevan untuk mendukung ekosistem investasi yang kompetitif dan menarik bagi investor global.

"Kita kelihatannya lebih memakai sistem financial office yang di Abu Dhabi (UEA). Itu salah satu yang paling sukses. Itu sedang kita jalankan," ucap Rosan.

Ia menyebut komunikasi dengan pihak Abu Dhabi telah berlangsung dengan cukup lancar. Meski demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan.

"Dengan Abu Dhabi sudah mudah bicara. Karena memang ada beberapa faktor yang harus disempurnakan terkait penggunaan, misalnya enclave common law dan lain-lain. Kita juga sedang mengkaji berapa potensi dana yang masuk sini," ungkap dia.

Rosan menegaskan pembahasan mengenai family office saat ini telah memasuki tahap yang cukup intensif. Dia optimistis inisiatif ini dapat menjadi salah satu pendorong masuknya investasi berkualitas ke dalam negeri.

"Pembicaraan ini sudah cukup intens," kata Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin menggarap pembangunan pusat keuangan atau family office yang nantinya akan menerapkan sistem di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung rencana yang tengah dijajaki oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan itu pada Rapat Kerja Pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani pun mengaku pihaknya juga ikut membahas rencana itu dengan DEN. Dia menyebut kedua instansi tengah mengkaji pembangunan family office baik termasuk dari sisi peraturannya.

"Dan yang paling penting bagaimana kalau itu ada benar-benar bisa berjalan dan berfungsi, tetapi ini sedang kami detailkan, tim kami cukup intens sekali malah antara DEN dan juga Kementerian Investasi. Kami kelihatannya akan lebih memakai sistem family office yang di Abu Dhabi," terangnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Menurut Rosan, pemerintah sudah menjajaki pembicaraan dengan pihak Abu Dhabi mengenai ambisi family office di Indonesia. Salah satu hal yang dibicarakan mengenai sistem hukum yang akan diterapkan yaitu common law.

Untuk diketahui, common law adalah sistem hukum yang digunakan oleh negara-negara seperti Singapura, Hong Kong maupun UEA. Kedua negara tersebut dikenal sebagai negara-negara dengan pusat keuangan global yang mengelola berbagai investasi asing.

"Dan kami kaji berapa potensi dana yang masuk ke sini. Ini sudah pembicaraan cukup intens," kata pria yang juga CEO Danantara itu.

Adapun, pada Rapat Kerja Pemerintah pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto menyinggung bahwa rencana pembangunan special financial center sudah lama disampaikan oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan kepadanya.

Menurut Prabowo, Luhut mengusulkan agar nantinya pusat keuangan ini dibangun di Bali..

"Rencana kami mau bikin special financial center. Kita lagi cari tempat, kalau pak Luhut sarankannya di Bali. Enggak tahu Pak Luhut senang banget Bali," terangnya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo menyebut ide ini relevan dengan situasi yang sekarang terjadi di berbagai negara terdampak tensi geopolitik, termasuk negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Dengan modal stabilitas dan keamanan, Indonesia dinilai berpeluang menerima berbagai aset investasi yang masuk.

"Ternyata sekarang uang-uang yang di Timur Tengah dia mau ke mana? Negara mana yang tidakk perang sekarang, kasih tahu. Indonesia salah satu yang paling diminati," kata Prabowo.

Sebelumnya, Luhut mengaku sedang mendorong agar Indonesia menerapkan sistem hukum common law agar bisa membuat pusat keuangan di dalam negeri alias family office. Sebagaimana diketahui, saat ini Indonesia sebagian besar menganut sistem hukum civil law.

Luhut mengeklaim wacana pembuatan family office di Indonesia sudah direspons positif oleh sejumlah konglomerat dunia. Namun, syarat agar mereka masuk ke family office dan menanamkan uangnya di Indonesia apabila Indonesia menerapkan common law.

"Karena orang-orang kaya, ya, saya enggak bisa sebut nama-namanya, ya, itu semua bilang once kalian jadi [family office] kami masuk, tetapi kamu harus pastikan common law. Makanya saya katakan tadi kami koordinasi dengan Mahkamah Agung, dan Ketua Mahkamah Agung mengatakan itu dimungkinkan sekali, dan itu bisa enggak melanggar aturan," jelas Luhut usai memberikan keynote speech pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Kamis (16/10/2025).