Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) telah menyelesaikan audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025. Meski kembali memeroleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), auditor negara masih menyoroti transformasi BUMN pasca Undang-Undang (UU) No.1/2025 dan program pemerintah yang belum tepat sasaran.

LKPP 2025 diserahkan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun kepada Ketua DPR Puan Maharani pada Rapat Paripurna DPR ke-22 Masa Persidangan V, Selasa (30/6/2026).

Proses audit tahunan ini diawali dengan penyerahan LKPP 2025 yang belum diaudit (unaudited) kepada BPK 31 Maret 2026. Selang sekitar dua bulan, hasil pemeriksaanya telah diserahkan secara administratif kepada DPR pada 26 Mei 2026.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Opini tersebut didukung oleh opini WTP atas 97 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara," terang Isma di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memeroleh opini Wajar dengan Pengecualian. Meski demikian, opini yang berbeda dengan keseluruhan laporan keuangan kementerian/lembaga serta Bendahara Umum Negara (BUN) tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP 2025 secara keseluruhan.

Isma lalu menyampaikan bahwa pemeriksaan LKPP ini menyoroti sejumlah area yang dinilai masih memerlukan penguatan dan perbaikan secara berkelanjutan. Hal krusial yang pertama adalah menyangkut transformasi kelembagaan BUMN seiring dengan UU No.1/2025 dan UU No.16/2025.

"Perubahan regulasi ini membawa konsekuensi signifikan yang menuntut penguatan kerangka tata kelola dan mekanisme akuntabilitas yang memadai, agar tetap selaras dengan prinsip transparansi, kehati-hatian, serta pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab," lanjutnya.

Kedua, terkait dengan peningkatan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah. BPK menilai masih diperlukan penguatan, pengembangan, dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN.

"DTSEN diharapkan menjadi basis utama dalam meningkatkan kualitas perencanaan hingga evaluasi program pemerintah, khususnya program kesejahteraan sosial dan subsidi masyarakat, agar dapat diterima secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu," terangnya.

Terakhir, Isma berpesan bahwa pemerintah dituntut untuk mengelola APBN dengan tingkat kecermatan yang lebih tinggi seiring dengan naiknya kebutuhan belanja. Sebab, hal ini memicu ruang fiskal negara semakin terbatas.

"Sebab keberhasilan pembangunan bangsa ini tidak lagi diukur dari seberapa besar anggaran yang mampu kita serap, melainkan dari seberapa berkualitas tata kelolanya dan seberapa nyata dampaknya bagi kehidupan masyarakat," ujarnya.

Adapun pada pekan lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengungkap defisit APBN akhir 2025 versi LKPP mengecil dari estimasi 2,93% terhadap PDB (Rp695,1 triliun). Berdasarkan laporan yang sudah diaudit, defisit APBN ternyata berada di level 2,81% terhadap PDB.

"Untuk 2025 kami bisa tekan di bawah 3% di 2,81% [terhadap PDB]. Sebelumnya kami umumkan 2,9%, ternyata lebih bagus daripada 2,9% ke 2,81%," terangnya pada rapat kerja dengan Komite IV DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Bisnis.com, DENPASAR –Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun Anggaran 2025 menjadi sekitar Rp431 miliar.
Juru Bicara Pemprov NTB Akhsanul Khalik menjelaskan sebagian kalangan menilai kondisi tersebut sebagai cerminan buruknya kinerja belanja daerah dan indikasi adanya persoalan serius dalam pelaksanaan APBD.
"Pandangan tersebut tentu patut dihargai sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Namun, dari perspektif tata kelola keuangan publik, kesimpulan tersebut perlu dilihat secara lebih utuh agar tidak terjebak pada penilaian yang hanya bertumpu pada angka," jelasnya dikutip dari siaran pers, Selasa (23/6/2026).
Dia menjelaskan secara konseptual, Silpa merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan pada akhir tahun anggaran.
Dalam konteks APBD Provinsi NTB Tahun 2025, penyebab dominan tingginya Silpa bukanlah karena program pembangunan gagal dilaksanakan atau anggaran tidak dimanfaatkan. Justru sebaliknya, sebagian besar kegiatan telah selesai secara fisik dan target pelaksanaan telah tercapai.

"Persoalan muncul karena pembayaran atas pekerjaan tersebut belum dapat direalisasikan hingga penutupan tahun anggaran akibat kendala administratif pada sejumlah perangkat daerah. Dengan kata lain, akar persoalannya terletak pada tata kelola administrasi keuangan, bukan pada pelaksanaan pembangunan," jelas Aka.
Menurutnya penting membedakan antara kinerja pembangunan, kinerja penyerapan anggaran, dan kinerja administrasi keuangan. Ketiganya saling berkaitan, tetapi tidak identik. Sebuah proyek dapat selesai tepat waktu, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan memenuhi target fisik, namun pembayaran kepada penyedia belum dapat dilakukan karena dokumen administrasi belum memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan.
Dalam kondisi demikian, pembangunan telah terlaksana, sedangkan yang memerlukan pembenahan adalah proses administrasi dan tata kelola keuangannya. Karena itu, menyimpulkan bahwa Silpa yang tinggi identik dengan buruknya kinerja pemerintah merupakan penyederhanaan yang kurang tepat.
Penilaian terhadap keberhasilan APBD semestinya tidak hanya didasarkan pada besarnya angka penyerapan anggaran, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan program, manfaat yang dihasilkan, kepatuhan terhadap regulasi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah.
Akhsanul Khalik juga menjelaskan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara juga menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan. Aparat pengelola keuangan tidak dibenarkan melakukan pembayaran apabila persyaratan administratif dan dokumen pendukung belum lengkap. Memaksakan pencairan hanya demi meningkatkan realisasi belanja dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang jauh lebih serius daripada menunda pembayaran hingga seluruh persyaratan dipenuhi.
"Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap prosedur bukanlah bentuk kegagalan, melainkan wujud tanggung jawab dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan negara," jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan berbagai kebijakan baru sebagai upaya mitigasi dan antisipasi dalam menghadapi dinamika global akibat peperangan di Timur Tengah. Di antaranya, dilakukan efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang diperkirakan dapat menghemat dana sebesar Rp 130,2 triliun.

“Pemerintah melakukan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara melalui prioritisasi dan refocusing belanja Kementerian dan Lembaga. Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, belanja nonoperasional, dan kegiatan seremonial,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026).

Anggaran dari belanja yang kurang prioritas tersebut akan dialihkan kepada belanja yang lebih produktif serta berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk di antaranya rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera.

Airlangga menyebut pemerintah juga terus mendorong percepatan belanja K/L serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran. Berdasarkan perhitungannya, langkah efisiensi anggaran perjalanan dinas hingga kegiatan seremonial tersebut diperkirakan mampu menghemat anggaran ratusan triliun rupiah.

“Potensi prioritisasi dan refocusing anggaran Kementerian dan Lembaga ini berada dalam kisaran Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun,” ungkapnya.

Menurut Airlangga, efisiensi perjalanan dinas dalam negeri mencapai hingga 50 persen, sedangkan perjalanan dinas luar negeri mencapai 70 persen.

Kebijakan lainnya bagi ASN, pemerintah menetapkan transformasi budaya kerja yang lebih efisien berbasis digital. Pemerintah menerapkan work from home (WFH) bagi ASN di instansi pusat dan daerah selama satu hari kerja dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Kebijakan itu lebih lanjut diatur melalui surat edaran dari Menteri PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri.

Selain itu, diterapkan kebijakan efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, serta mendorong penggunaan transportasi publik. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan dinas dan mengoptimalkan transportasi publik.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara dengan mempertahankan batas defisit anggaran maksimal sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB).

Penegasan tersebut disampaikan Prabowo dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg yang dipublikasikan dengan judul “Prabowo Open to Breach Indonesia Deficit Cap Only During Crisis” pada Minggu (15/3/2026).

Dalam wawancara tersebut, Prabowo menekankan bahwa prinsip utama pemerintahannya adalah memastikan perekonomian nasional dikelola secara realistis dan tidak melampaui kemampuan yang dimiliki negara.

Indonesia selama ini menerapkan aturan pembatasan defisit fiskal sebesar 3% dari PDB. Menurut Prabowo, batas tersebut hanya mungkin dilampaui apabila negara menghadapi kondisi luar biasa yang berskala besar.

Dia mencontohkan situasi pandemi Covid-19 sebagai salah satu keadaan darurat yang pernah membuat pemerintah diizinkan secara hukum untuk melampaui batas defisit selama dua tahun guna membiayai kebutuhan penanganan krisis dan perlindungan masyarakat.

"Jangan belanja lebih besar dari penghasilan. Ini adalah dasar kehidupan untuk bertahan hidup," tegas Prabowo di kediamannya.

Selain kondisi darurat kesehatan, Prabowo juga menyinggung kemungkinan lain yang dapat memicu pelonggaran sementara terhadap batas defisit, misalnya apabila harga minyak mentah dunia melonjak tajam dalam waktu lama akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa langkah melampaui batas defisit tersebut hanya akan menjadi opsi terakhir. Menurutnya, meskipun banyak negara lain telah melonggarkan aturan fiskal mereka, Indonesia tetap perlu mempertahankan kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran.

"Saya harap kita tidak perlu mengubahnya. Sebenarnya saya tidak percaya pada defisit. Mungkin saya orang yang kuno," ujarnya.

Aturan pembatasan defisit 3 persen dari PDB telah diberlakukan di Indonesia sejak awal dekade 2000-an setelah dampak dari Krisis Keuangan Asia. Kebijakan ini selama bertahun-tahun menjadi salah satu fondasi stabilitas fiskal yang diperhatikan oleh investor.

Prabowo juga menilai Indonesia memiliki posisi relatif lebih kuat dibandingkan sejumlah negara lain karena didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti komoditas kelapa sawit dan batu bara yang masih kompetitif secara harga dan berperan dalam menjaga ketahanan nasional.

Di saat yang sama, pemerintah juga terus mendorong pengembangan sumber energi alternatif untuk memperkuat kemandirian energi nasional, termasuk panas bumi, tenaga surya, tenaga air, serta biofuel.

“Kalau kita bisa melewati ini, dalam dua tahun kita akan menjadi sangat efisien. Kita akan sangat, sangat tidak bergantung pada sumber dari luar. Jadi, jangan membelanjakan lebih dari yang kita hasilkan. Itu adalah prinsip dasar kehidupan untuk bisa bertahan,” tandasnya.

JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Restuardy Daud mengajak jajarannya menerapkan pengelolaan anggaran by design, yakni direncanakan, dilaksanakan, dikawal sampai dengan pertanggungjawaban. Hal itu dikatakannya pada acara Bangda Awards di Jakarta, Jumat (6/2/2026).

“Artinya pengelolaan anggaran ini merupakan momentum untuk mendorong pertumbuhan dan penggunaan anggaran yang bisa dirasakan langsung langsung manfaatnya bagi masyarakat melalui pemerintahan daerah,” ungkap Restuardy Daud.

Pada event Bangda Awards, selain memberikan penghargaan atas pengelolaan anggaran, juga dilakukan penandatangan Perjanjian Kinerja Ditjen Bangda Tahun 2026 oleh Dirjen, Sekretaris dan Direktur di lingkup Ditjen Bangda Kemendagri. Dia menjelaskan, tahun 2026 ini, anggaran Ditjen Bangda Kemendagri mengalami peningkatan siginifikan dibanding tahun 2025 yakni sebanyak Rp459 miliar.

Adapun realisasi anggaran tahun 2025 mencapai 99.6 persen. "Karena itu, Saya berharap tahun 2026, minimal pencapaiannya 99,7," kata Restuardy.

Terkait pengelolaan anggaran, Restuardy mengutip harapan Presiden Prabowo, tentang pentingnya mewujudkan negara kesejahteraan. Yakni konsep pemerintahan yang memegang peran utama dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan sosial-ekonomi warganya, umumnya melalui penyediaan pendidikan, layanan kesehatan, asuransi sosial, dan jaminan hari tua.

“Sistem ini bertujuan menciptakan persamaan kesempatan, pemerataan pendapatan, dan keadilan,” timpalnya.

Pada kesempatan itu, Dirjen Bangda juga mengutip peringatan dari Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal adanya kompetensi dan loyalitas aparatur pemerintah. Ada fenomena aparatur yang selalu mengatakan siap, laksanakan, seakan-akan patuh tapi pada kenyataannya tugas yang diberikan atasan tidak dilaksanakan.

"Seharusnya kita semua komitmen terhadap semua tugas yang diberikan kepada kita. Ini saya ingatkan kepada kita semua," kata Restuardy dengan nada tegas.

Menurut Restuardy, pada prinsipnya dalam manajemen sumber daya manusia (SDM), bentuk-bentuk karakter terbagi dua, pertama adalah SDM yang kompeten dan SDM yang loyal. Kompeten adalah mampu mengerjakan dan loyal adalah bisa mengikuti apa yang menjadi tugasnya.

Kompetensi bisa dibangun. Caranya antara lain dengan pelatihan, seminar dan semacamnya. Tapi kalau loyalitas ini benar benar harus diperhatikan, bisa dilakukan dengan cara memotivasi.

Idealnya, menurut Restuardy, aparatur yang baik adalah yang kompeten dan loyal. "Inilah pekerjaan rumah masing-masing atasan untuk membangun loyalitas. Kalau soal kompetensi bisa dibangun dengan memberikan pelatihan. Tapi khusus loyalitas hanya bisa dilakukan dengan cara memotivasinya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus mendorong akuntabilitas sektor publik untuk mendukung proses aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Terkait hal itu lembaga auditor keuangan negara dan State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation (SECO) atau Sekretariat Negara Urusan Ekonomi Konfederasi Swiss telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang penguatan akuntabilitas sektor publik di Indonesia.

Adapun kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola sektor publik, memperkuat lembaga pemeriksa, serta mendorong akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan negara untuk 5 tahun ke depan.

“Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BPK, sekaligus memperkuat peran BPK dalam ekosistem akuntabilitas fiskal nasional dan internasional termasuk mendukung aksesi Indonesia sebagai anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam mendorong transformasi ekonomi, sosial dan tata kelola,” jelas Ketua BPK Isma Yatun dalam siaran resminya, Senin (2/2/2026).

Isma Yatun menuturkan bahwa ruang lingkup kerja sama meliputi pengembangan kapasitas dengan fokus pada manajemen strategis dan penguatan kelembagaan BPK, penguatan akuntabilitas sektor publik melalui pelibatan masyarakat, serta pertukaran pengetahuan di bidang pemeriksaan sektor publik antara Indonesia dan Swiss.

Dalam pelaksanaannya, kerja sama BPK dan SECO akan didukung oleh implementing agency yang relevan, antara lain International Development Initiative (IDI) dan International Budget Partnership (IBP).

Penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari upaya BPK dalam memperkuat kerja sama internasional guna mendukung reformasi tata kelola sektor publik. Melalui kemitraan ini, BPK terus berkomitmen mendorong pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum juga menerbitkan Undang-Undang (UU) APBN 2026 dan Peraturan Presiden (Perpres) Rincian APBN 2026. Padahal, tahun anggaran 2026 sudah berjalan.

DPR dan pemerintah sendiri sudah menyepakati UU APBN 2026 sejak September 2025. Secara historis, UU APBN terbit sebelum tahun anggaran berjalan, begitu juga Perpres Perincian APBN itu.

Padahal, dalam Perpres Rincian APBN dijelaskan detail target penerimaan perpajakan mulai dari PPh, PPN, PBB, cukai, hingga bea masuk/keluar. Selain itu, ada penjelasan belanja negara mulai dari pagu anggaran rinci per kementerian/lembaga hingga program dan kegiatannya, termasuk detail transfer ke daerah.

Tak lupa dalam Perpres itu nantinya dijabarkan detail pembiayaan anggaran seperti target penerbitan surat utang pemerintah. Singkatnya, publik bisa memantau kinerja dan pengelola keuangan negara sepanjang tahun anggaran lewat Perpres Rincian APBN.

Belum bisa diaksesnya UU APBN dan Perpres Rincian APBN 2026 oleh publik hingga tahun anggaran berjalan ini pun menjadi catatan buruk pengelolaan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Bahkan, kalangan akademisi menilai keterlambatan itu berpotensi menimbulkan masalah serius terkait cacat hukum dan maladministrasi pengelolaan keuangan negara.

Pengajar Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Universitas Bengkulu Beni Kurnia Illahi menyoroti bahwa tahun anggaran 2026 telah berjalan beberapa hari, tetapi dokumen hukum yang menjadi landasan operasional belanja negara tersebut belum dapat diakses oleh publik.

Beni menegaskan bahwa dalam kacamata hukum keuangan negara, kondisi ini mencederai prinsip transparansi. Padahal, Pasal 3 ayat (1) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara meletakkan transparansi dan ketaatan pada hukum sebagai kewajiban imperatif, bukan sekadar etika administrasi.

"Hal itu merupakan amanat langsung dari Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Bila Perpres [Rincian APBN] belum diundangkan dan diumumkan, maka secara hukum keberlakuannya masih lemah," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

Lebih lanjut, Beni menjelaskan bahwa Pasal 11 ayat (5) UU Keuangan Negara menetapkan rincian APBN dalam Perpres sebagai dasar operasional belanja. Tanpa adanya publikasi resmi, pelaksanaan anggaran saat ini berada dalam kondisi rawan cacat asas legalitas dan ketidakpastian hukum. "Sehingga akan memunculkan spekulasi-spekulasi bila pemerintah melaksanakan anggaran," tambahnya.

Selain tinjauan keuangan negara, Beni juga menyoroti potensi pelanggaran dari sisi hukum administrasi negara. Merujuk pada UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan asas legalitas, keterbukaan, dan kepastian hukum.

Menurut peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas ini, peraturan yang belum dipublikasikan tidak dapat dianggap efektif mengikat, baik bagi aparatur maupun publik.

"Dalam konteks ini, keterlambatan publikasi instrumen hukum APBN berpotensi dikualifikasi sebagai malaadministrasi berupa penundaan kewajiban hukum, karena negara menjalankan fungsi fiskalnya tanpa memastikan terlebih dahulu akses publik atas dasar hukumnya," tegas Beni.

Dia memperingatkan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah teknis anggaran, melainkan menyangkut integritas hukum pengelolaan uang negara dan kepercayaan publik.

Jika hal ini tidak segera dibenahi maka Beni khawatir keputusan-keputusan yang diambil pemerintah dalam mengeksekusi anggaran menjadi tidak berdasar, rawan dipolitisasi, atau bahkan dapat dibatalkan begitu saja yang berujung pada kerugian keuangan negara.

Bisnis sudah coba menghubungi sejumlah pejabat Kementerian Keuangan terkait belum terbitnya UU APBN 2026 dan Perpres Rincian APBN 2026, tetapi belum menerima keterangan hingga berita ini terbit.

Sebelumnya, pada Desember 2025, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengklaim Perpres Perincian APBN 2026 sudah ada dengan nomor 118/2025. Apabila belum bisa diakses oleh publik, dia mengira Perpres tersebut sedang dalam proses penerbitan oleh Sekretariat Negara.

Sementara itu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengaku kaget UU APBN 2026 belum juga terbit. Dia menyatakan akan mengkoordinasikannya. "Nanti saya cek," ujar Febrio di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (16/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum menerbitkan Undang-Undang (UU) APBN 2026 dan Peraturan Presiden (Perpres) Rincian APBN 2026. Padahal, tahun anggaran 2026 sudah berjalan.

DPR dan pemerintah sendiri sudah menyepakati UU APBN 2026 sejak September 2025. Secara historis, UU APBN terbit sebelum tahun anggaran berjalan—begitu juga Perpres Perincian APBN itu.

Perpres Rincian APBN biasanya menjelaskan detail target penerimaan perpajakan mulai dari PPh, PPN, PBB, cukai, hingga bea masuk/keluar. Selain itu, ada penjelasan belanja negara mulai dari pagu anggaran rinci per kementerian/lembaga hingga program dan kegiatannya—termasuk detail transfer ke daerah.

Tak lupa dalam Perpres itu nantinya dijabarkan detail pembiayaan anggaran seperti target penerbitan surat utang pemerintah. Singkatnya, publik bisa memantau kinerja dan pengelola keuangan negara sepanjang tahun anggaran lewat Perpres Rincian APBN.

Belum bisa diaksesnya UU APBN dan Perpres Rincian APBN 2026 oleh publik hingga tahun anggaran berjalan ini pun menjadi catatan buruk pengelolaan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Bahkan, kalangan akademisi menilai keterlambatan itu berpotensi menimbulkan masalah serius terkait cacat hukum dan maladministrasi pengelolaan keuangan negara.

Pengajar Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Universitas Bengkulu Beni Kurnia Illahi menyoroti bahwa tahun anggaran 2026 telah berjalan beberapa hari, namun dokumen hukum yang menjadi landasan operasional belanja negara tersebut belum dapat diakses oleh publik.

Cederai Transparansi

Beni menegaskan bahwa dalam kacamata hukum keuangan negara, kondisi ini mencederai prinsip transparansi. Padahal, Pasal 3 ayat (1) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara meletakkan transparansi dan ketaatan pada hukum sebagai kewajiban imperatif, bukan sekadar etika administrasi.

"Hal itu merupakan amanat langsung dari Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Bila Perpres [Rincian APBN] belum diundangkan dan diumumkan, maka secara hukum keberlakuannya masih lemah," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

Lebih lanjut, Beni menjelaskan bahwa Pasal 11 ayat (5) UU Keuangan Negara menetapkan rincian APBN dalam Perpres sebagai dasar operasional belanja. Tanpa adanya publikasi resmi, pelaksanaan anggaran saat ini berada dalam kondisi rawan cacat asas legalitas dan ketidakpastian hukum.

"Sehingga akan memunculkan spekulasi-spekulasi bila pemerintah melaksanakan anggaran," tambahnya.

Selain tinjauan keuangan negara, Beni juga menyoroti potensi pelanggaran dari sisi hukum administrasi negara. Merujuk pada UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan asas legalitas, keterbukaan, dan kepastian hukum.

Menurut peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas ini, peraturan yang belum dipublikasikan tidak dapat dianggap efektif mengikat, baik bagi aparatur maupun publik.

"Dalam konteks ini, keterlambatan publikasi instrumen hukum APBN berpotensi dikualifikasi sebagai malaadministrasi berupa penundaan kewajiban hukum, karena negara menjalankan fungsi fiskalnya tanpa memastikan terlebih dahulu akses publik atas dasar hukumnya," tegas Beni.

Dia memperingatkan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah teknis anggaran, melainkan menyangkut integritas hukum pengelolaan uang negara dan kepercayaan publik.

Jika hal ini tidak segera dibenahi maka Beni khawatir keputusan-keputusan yang diambil pemerintah dalam mengeksekusi anggaran menjadi tidak berdasar, rawan dipolitisasi, atau bahkan dapat dibatalkan begitu saja yang berujung pada kerugian keuangan negara.

Pemerintah Terkesan Tertutup

Bisnis sudah mencoba menghubungi sejumlah pejabat Kementerian Keuangan terkait belum terbitnya UU APBN 2026 dan Perpres Rincian APBN 2026, namun belum menerima keterangan hingga berita ini terbit.

Sebelumnya, pada Desember 2025, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengklaim Perpres Perincian APBN 2026 sudah ada dengan nomor 118/2025. Apabila belum bisa diakses oleh publik, dia mengira Perpres tersebut sedang dalam proses penerbitan oleh Sekretariat Negara.

Sementara itu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengaku kaget UU APBN 2026 belum juga terbit. Dia menyatakan akan mengkoordinasikannya.

"Nanti saya cek," ujar Febrio di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (16/12/2025).

Nyatanya, hingga 6 Januari 2026, UU APBN 2026 dan Perpres Rincian APBN 2026 belum terlampir di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya melawan pihak-pihak yang mencuri kekayaan negara Indonesia. Prabowo menyatakan siap menghadapi siapa pun demi menyelamatkan dan melindungi kekayaan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di sela acara Penyerahan Hasil Penyelamatan Keuangan Negara yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12/2025).

"Negara itu ibarat badan manusia, kekayaan uang itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor sekian cc, badan itu kolaps. Negara sama. Di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup ke luar dan ke dalam, bagaimana negara bisa bertahan. Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan," ujar Prabowo.

Dalam acara tersebut, Prabowo menyaksikan Kejaksaan Agung menyerahkan uang sebesar Rp 6,6 triliun yang merupakan hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif kepada negara. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Jaksa Agung menjelaskan, total uang yang diserahkan mencapai Rp 6.625.294.190.469,74. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 4.280.328.440.469,74 merupakan hasil penyelamatan keuangan negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung.

Sementara itu, sebesar Rp 2.344.965.750,00 merupakan hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Prabowo menegaskan akan terus berupaya melindungi kekayaan negara dan menyatakan kesiapannya berkorban demi rakyat Indonesia.

"Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain, saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik rakyat Indonesia, saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya mati untuk rakyat, kehormatan untuk saya. Saya terima kasih kepada Satgas PKH, kalian yang bekerja, terima kasih," tegas Prabowo.

JAKARTA - Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky memprakirakan, posisi utang pemerintah Indonesia telah mencapai Rp9.450 triliun per 31 Oktober 2025. Perkiraan ini dihitung berdasarkan data Pembiayaan Utang neto yang dirilis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam laporan APBN KiTa edisi November, dikombinasikan dengan posisi utang akhir tahun sebelumnya dan dampak pelemahan nilai tukar rupiah.

"Posisi ini kemungkinan akan terus bertambah hingga mencapai Rp9.600 pada akhir tahun 2025. Sedangkan rasionya atas PDB memang masih bertahan di kisaran 40 persen," kata Awalil dalam risetnya.

Laporan Kemenkeu per 31 Oktober 2025 mencatat defisit anggaran sebesar Rp479,7 triliun, yang berasal dari Pendapatan Negara sebesar Rp2.113,3 triliun dan Belanja Negara Rp2.593 triliun. Namun, pembiayaan anggaran tercatat melampaui defisit, mencapai Rp532,9 triliun.

Awalil menyoroti bahwa realisasi pembiayaan anggaran yang mencapai Rp532,9 triliun telah menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp53,2 triliun (selisih antara pembiayaan anggaran dan defisit).

Data Kemenkeu menunjukkan realisasi Pembiayaan Utang (neto) sampai 31 Oktober 2025 mencapai Rp570,1 triliun, atau 73,48 persen dari rencana awal APBN 2025 yang sebesar Rp775,9 triliun.

Menurut Awalil, meskipun Pemerintah mengklaim telah berupaya keras mengendalikan kebutuhan berutang, bahkan sampai menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun yang disetujui DPR, realisasi APBN per Oktober masih mencatatkan SiLPA. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah berutang melebihi kebutuhan untuk menutup defisit.

"Meski demikian, realisasi APBN sampai dengan 31 Oktober masih mencatatkan SiLPA, yang berarti berutang melebihi kebutuhannya," tulis Awalil.

Pertaruhan Purbaya di Tengah Beban Utang Pemerintah Rp9.000 Triliun

Awalil menjelaskan, bahwa posisi utang sebesar Rp9.450 triliun didapatkan dari kalkulasi. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), utang per 31 Desember 2024 adalah Rp8.813 triliun. Ditambah penarikan utang bersih (neto) dari Januari hingga Oktober 2025 sebesar Rp570,1 triliun.

Posisi utang dipengaruhi oleh pelemahan Rupiah dari Rp16.162 (31 Desember 2024) menjadi Rp16.640 (31 Oktober 2025). Mengingat sekitar 28,5 persen utang berdenominasi valuta asing, pelemahan kurs menambah posisi utang dalam Rupiah sebesar Rp67 triliun.

Awalil juga mengkritisi kurangnya keterbukaan informasi dari Kemenkeu karena laporan APBN KiTa edisi November tidak menyajikan posisi utang Pemerintah per 31 Oktober, padahal Kemenkeu dapat mengasumsikan PDB nominal untuk menghitung rasio defisit.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ikut mengawasi secara ketat pengelolaan keuangan negara saat rapat khusus, Selasa (11/11/2025).

Prabowo menyoroti penyerapan anggaran pemerintah pusat maupun transfer ke daerah (TKD) yang belum optimal. Dia bahkan disebut menunda penerbangannya selama dua jam untuk memimpin rapat di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta itu.

Saat dimintai konfirmasi mengenai arahan Presiden, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana hanya merujuk apa yang disampaikan dalam keterangan resmi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dia menyebut lembaganya turut diminta berupaya semaksimal mungkin menjaga pengelolaan dan pemanfaatan seluruh sumber daya negara.

"Intinya, kami diminta berupaya semaksimal mungkin menjaga pengelolaan serta pemanfaatan semua sumber daya Indonesia, agar bisa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan serta kemakmuran Bangsa Indonesia, mewujudkan Asta Cita," terangnya kepada Bisnis, dikutip Kamis (13/11/2025).

Ivan tak memerinci lebih lanjut apabila pihaknya juga turut memberikan laporan atau masukan kepada Presiden mengenai titik rawan pengelolaan anggaran. Sebab, tugas utama PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan merupakan mengawasi dan menganalisis transaksi keuangan termasuk salah satunya yang mencurigakan atau memiliki potensi muatan pidana.

Dia hanya mengulang pernyataan Prabowo untuk selalu menjaga uang negara yang merupakan uang rakyat. "[Arahan Presiden] untuk menjaga setiap Rupiah uang demi pertumbuhan ekonomi Indonesia," terang Ivan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Prabowo menyampaikan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Dia menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

"Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat," demikian pesan Prabowo yang disampaikan Seskab Teddy Indra Wijaya, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet.

Kepala Negara juga memerintahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Dia menunjuk Prasetyo guna melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun.

"Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," terang Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk mengoordinasikan hingga memantau penyerapan anggaran sampai akhir tahun.

Langkah itu mendapat sorotan karena justru tidak dimandatkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang memiliki kewenangan untuk mengelola fiskal.

Adapun, instruksi untuk mengoordinasikan sekaligus memeriksa anggaran pemerintah pusat maupun transfer ke daerah (TKD) disampaikan Prabowo langsung ke Mensesneg Prasetyo saat rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkap salah satu materi pembahasan rapat itu yakni mengenai penyerapan anggaran, yang merupakan uang rakyat. Teddy bahkan menyebut Prabowo sampai menunda keberangkatannya ke Australia selama dua jam untuk memimpin rapat tersebut.

Dalam catatan Bisnis, yang hadir dalam rapat itu antara lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

"Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," terangnya, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Rabu (12/11/2025).

Kepala Negara, terangnya, memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Prabowo disebut menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

"Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat," demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy.

Adapun Purbaya sejak Senin (10/11/2025) diketahui melakukan kunjungan ke luar Jakarta. Berdasarkan pemberitaan Bisnis, Purbaya mengunjungi Universitas Airlangga, Surabaya pada hari itu.

Kemudian, pada hari pelaksanaan rapat khusus dengan Presiden di Halim, Bendahara Negara melakukan sidak ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak serta Kantor Balai Laboraturium Bea Cukai (KBLBC) Kelas II Surabaya.

Apa Alasan Penunjukan Mensesneg?

Sejatinya, Peraturan Presiden (Perpres) No.140/2024 tentang Organisasi Kementerian Negara mengamanatkan kepada empat kementerian/lembaga untuk secara bersama-sama melaksanakan atau memastikan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran dan tata kelola pemerintahan, atau disebut Strategic Diamond.

Dikutip dari Rencana Strategis Kementerian Keuangan (Renstra Kemenkeu) 2025-2029, konsep tersebut merupakan paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan dengan tujuan utama untuk mencari pola yang ideal dan cara yang paling singkat untuk mencapai visi-misi Presiden, atau dikenal Asta Cita.

Empat K/L dimaksud adalah Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN RB dan Kementerian Sekretariat Negara, yang pada pemerintahan Prabowo Subianto kini bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Kemenkeu berperan sentral dalam strategi diamond terkait dengan penyusunan APBN. Fiskal sebagai tools untuk mencapai visi-misi Presiden disebut selama ini masih menghadapi tantangan yakni program-program K/L yang masih belum terkait dengan visi-misi Kepala Negara, maupun adanya tantangan inefisiensi alokasi anggaran.

"Kondisi dan dinamika tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat peran Kemenkeu sebagai bagian dari institusi kunci strategic diamond dalam mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kinerja," dikutip dari Renstra Kemenkeu 2025-2029, yang tertuang pada PMK No.70/2025.

Kendati masih masuk ke dalam strategic diamond, Direktur dan Pendiri Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai penunjukkan Mensesneg untuk mengurus belanja pemerintah pusat maupun daerah kurang tepat. Dia menilai harusnya koordinasi dilakukan oleh Menkeu Purbaya dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Namun, Bhima menduga belakangan kepercayaan Prabowo berkurang kepada Menkeu yang ditunjuk olehnya menggantikan Sri Mulyani Indrawati itu. Hal itu tidak hanya terlihat dari peranan koordinator belanja pemerintah yang tidak diinstruksikan kepada Purbaya.

"Contohnya adalah polemik APBN dalam utang Whoosh, di mana Purbaya sebelumnya menolak, tetapi Prabowo justru berkomitmen membantu keuangan Whoosh. Soal serapan anggaran yang diserahkan ke Mensesneg juga menjadi pertanyaan, kenapa bukan Purbaya?," ujar Bhima kepada Bisnis, Selasa (11/11/2025).

Di sisi lain, menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman, instruksi Prabowo ke Prasetyo untuk mengoordinasikan percepatan belanja pemerintah jelang akhir tahun mencerminkan upaya memperkuat fungsi eksekutif dalam memastikan efektivitas belanja publik.

Rizal melihat langkah Prabowo itu tidak serta-merta menunjukkan ketidakpercayaan terhadap Purbaya, tetapi menandakan pendekatan manajerial Presiden yang menekankan kendali langsung dan percepatan koordinasi lintas kementerian serta pemerintah daerah.

Dalam konteks historis, lanjutnya, serapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun menunjukkan kelemahan koordinasi antarlembaga dan perencanaan proyek. Oleh sebab itu, intervensi politik di level Presiden menjadi logis untuk mendorong pelaksanaan program yang stagnan.

Kendati demikian, penugasan Mensesneg dinilai berisiko tumpang tindih dengan kewenangan Kemenkeu dan Bappenas. Risiko itu utamanya bisa terjadi apabila tidak disertai pembagian fungsi yang tegas antara koordinasi birokratis dan otoritas fiskal.

"Keputusan ini menunjukkan pola kepemimpinan Prabowo yang berorientasi pada hasil dan kontrol sentral. Dengan menugaskan Mensesneg, Presiden memperluas lingkup koordinasi ke ranah administratif-implementatif untuk mengurangi bottleneck birokrasi yang kerap menghambat belanja pemerintah," terang Rizal kepada Bisnis.

Sorotan Kepada Purbaya?

Purbaya yang baru dua bulan menjabat Menkeu sebelumnya kerap mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan belanjanya. Dia bahkan tidak segan-segan menyinggung kementerian/lembaga lain yang tidak membelanjakan anggarannya secara optimal, tidak terkecuali Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana utama program Makan Bergizi Gratis.

Kritik yang disampaikan Purbaya itu bahkan sempat menjadi sorotan DPR. Ketua Komisi XI DPR Misbakhun bahkan sempat menyampaikan kritik terbuka kepada Purbaya, yang dinilai terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain.

"Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden," ujar Misbakhun dalam sebuah diskusi ekonomi baru-baru ini, sebagaimana dikutip Parlementaria, beberapa waktu lalu.

Gaya 'koboi' Purbaya itu juga kerap dibalas langsung oleh kepala daerah, yang membantah belanja pemerintah daerahnya lambat atau tidak optimal. Misalnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang tidak terima Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan simpanan kas di perbankan terbesar sampai dengan akhir kuartal III/2025.

Simpanan kas pemerintah daerah (pemda) maupun pemerintah pusat memang menjadi sorotan Purbaya belakangan. Dia menilai besarnya simpanan kas pemerintah pusat maupun daerah menjadi indikator anggaran tidak terserap dengan optimal hingga menjelang akhir tahun.

Hal itu yang menjadi salah satu alasan mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut memindahkan kas pemerintah pusat Rp200 triliun ke himbara September 2025 lalu.

Berdasarkan data yang dipaparkan olehnya di acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kamis (16/10/2025), total kas pemerintah pusat di BI maupun bank komersial mencapai Rp849,6 triliun. Nilai itu belum dikurangi dengan Rp200 triliun yang dipindahkannya ke lima himbara untuk menggenjot kredit ke sektor riil.

Sementara itu, berdasarkan data BI yang disampaikan olehnya di Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/10/2025) lalu, total dana pemda di perbankan mencapai Rp234 triliun sampai dengan akhir September 2025.

Menurut Purbaya, hal itu yang menjadi fokusnya ke depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. "Cash cukup banyak di tangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, cuma cara belanjanya belum optimal. Itu akan kami perbaiki sebelum kami gerakkan kebijakan-kebijakan yang lain," terangnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Bisnis sudah meminta konfirmasi kepada Kepala Biro KLI Kemenkeu Deni Surjantoro, Mensesneg Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo mengenai instruksi Presiden dimaksud. Namun, belum ada respons yang diberikan sampai dengan berita ini dimuat.