Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan pengecatan ulang Gedung Sate yang belakangan menjadi perhatian publik.

Menurutnya, bangunan cagar budaya tersebut kini dicat menggunakan material yang sesuai standar agar tampilannya kembali menyerupai warna aslinya.

Dedi mengatakan selama bertahun-tahun Gedung Sate tidak menggunakan cat sesuai standar konservasi. Akibatnya, hasil pengecatan sebelumnya dinilai kurang rapi dan tidak mencerminkan karakter asli bangunan bersejarah tersebut.

"Saya enggak tahu sudah berapa puluh tahun Gedung Sate tidak pernah dicat menggunakan cat standar. Selama ini kelihatan belepotan karena memang bukan menggunakan cat standar, tetapi cat dari toko," katanya, Rabu (1/7/2026).

Menurut dia, setelah menggunakan cat yang sesuai standar, tampilan Gedung Sate tidak lagi terlihat belang atau belepotan.

"Nanti cat Gedung Sate tidak akan belepotan lagi karena sudah menggunakan cat sesuai makeup atau tampilan aslinya," ujarnya.

Dedi juga memastikan proses pengecatan tidak menggunakan anggaran tambahan. Pembiayaan berasal dari pos anggaran pemeliharaan rutin yang selama ini memang disediakan untuk perawatan aset pemerintah.

"Ini diperoleh dari mana uangnya? Dari anggaran pemeliharaan yang selama ini memang digunakan sebagaimana mestinya sesuai peruntukannya. Sehingga anggaran itu tepat dan cepat penanganan serta pengelolaannya," katanya.

Menurut Dedi, pemanfaatan anggaran pemeliharaan secara optimal menjadi bagian dari upaya menjaga Gedung Sate sebagai salah satu ikon dan bangunan bersejarah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sebelumnya, Pemprov Jabar tengah melakukan penataan Gedung Sate beserta kawasan sekitarnya. Dedi menekankan bahwa wajah ibu kota provinsi harus mencerminkan standar tata kota yang baik.

Ia menargetkan penataan halaman Gedung Sate beserta keseluruhan proyek dapat dituntaskan dalam waktu 120 hari atau sekitar awal Agustus 2026.

Bisnis.com, BANDUNG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat meminta Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang mengabulkan gugatan buruh terkait upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2026.

Majelis Hakim PTUN Bandung pada Selasa (30/6/2026), mengabulkan seluruh gugatan dalam perkara Nomor 26/G/2026/PTUN.BDG yang diajukan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (FSP TSK) SPSI Provinsi Jawa Barat.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Barat mengenai UMSK 2026 yang tidak sesuai dengan rekomendasi bupati dan wali kota tidak dapat diberlakukan dan harus disesuaikan dengan rekomendasi pemerintah daerah.

Putusan tersebut mencakup UMSK Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Garut. Pengadilan menyatakan ketentuan UMSK di daerah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

"Gubernur dalam putusan tersebut diperintahkan untuk membuat SK UMSK yang baru sesuai dengan rekomendasi bupati/wali kota," ujar Ketua DPD KSPSI Jawa Barat Roy Jinto dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (7/1/2026).

Pihaknya meminta Dedi Mulyadi segera menerbitkan surat keputusan UMSK yang baru sesuai rekomendasi bupati dan wali kota. Ia juga berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mengajukan banding atas putusan PTUN tersebut.

"Oleh karena itu, kami berharap Gubernur Jawa Barat mematuhi putusan PTUN Bandung secara sukarela dan tidak mengajukan banding, agar pekerja/buruh di sektor industri pada kabupaten/kota yang UMSK-nya diputuskan pengadilan dapat menikmati upah minimum sektoral," katanya.

Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sekretariat Daerah Yogi Gautama Jaelani mengatakan, pihaknya masih menunggu dua gugatan lain terkait UMSK. Pihaknya mengaku belum menerima hasil putusan tersebut secara resmi. Namun, peluang melakukan banding menurutnya terbuka.

Sebelumnya, KSPSI menilai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026 tidak sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan para bupati dan wali kota.

Di Kota Bekasi pemerintah kota mengusulkan UMSK untuk 58 jenis sektor industri. Namun, gubernur hanya menetapkan 11 jenis sektor industri. Di Kota Cimahi, dari delapan sektor industri yang diusulkan, hanya tiga sektor yang ditetapkan.

Di Kabupaten Cirebon, pemerintah daerah mengusulkan 26 jenis sektor industri, tetapi yang disetujui hanya tujuh sektor. Kabupaten Bandung Barat mengusulkan 21 sektor, tetapi hanya delapan yang ditetapkan.

Sementara itu, Kota Depok hanya mendapatkan dua sektor dari 17 sektor yang diusulkan, sedangkan Kota Tasikmalaya hanya satu sektor industri.

"Rekomendasi UMSK Kabupaten Bekasi sebanyak 60 jenis sektor industri. Namun, yang ditetapkan hanya 22. Kabupaten Karawang mengusulkan 120 jenis sektor industri, tetapi yang ditetapkan hanya 24," ujarnya.

Ia menambahkan, di Kabupaten Subang dari 15 sektor industri yang diusulkan hanya empat yang disetujui, sementara usulan UMSK Kabupaten Indramayu disetujui seluruhnya.

Untuk Kabupaten Bogor, dari 33 sektor industri yang diusulkan hanya 11 yang ditetapkan. Adapun, di Kabupaten Purwakarta, gubernur menetapkan enam sektor industri dari usulan lima sektor karena satu kode KBLI 20302 dipecah menjadi dua jenis industri sehingga total menjadi enam sektor dengan lima kode KBLI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Changan Indonesia resmi membuka masa pre-booking SUV elektrifikasi terbarunya, Deepal S05, mulai Selasa (30/6/2026). Model ini menjadi produk pertama di Indonesia yang ditawarkan dengan dua pilihan teknologi elektrifikasi sekaligus, yakni Battery Electric Vehicle (BEV) dan Range Extended Electric Vehicle (REEV).

CEO Changan Indonesia Setiawan Surya mengatakan, pembukaan pemesanan tersebut menjadi langkah lanjutan perusahaan dalam memperluas portofolio kendaraan elektrifikasi di pasar nasional.

"Program pre-book Deepal S05 dan Deepal S05 REEV yang resmi kami buka hari ini merupakan langkah nyata Changan dalam menghadirkan rangkaian produk terbaru yang akan segera meluncur di Tanah Air," kata Setiawan di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Ia menilai Indonesia merupakan salah satu pasar strategis dalam ekspansi global Changan. Karena itu, kehadiran Deepal S05 menjadi bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan untuk mengembangkan pasar kendaraan elektrifikasi di Indonesia.

Deepal S05 menjadi model pertama Changan di Indonesia yang tersedia dalam dua pilihan teknologi. Varian BEV mengandalkan tenaga listrik sepenuhnya, sedangkan REEV mengombinasikan motor listrik dengan mesin bensin 1.500 cc yang hanya berfungsi sebagai generator pengisi daya baterai, bukan sebagai penggerak roda.

Teknologi tersebut diklaim mampu memberikan pengalaman berkendara layaknya mobil listrik murni sekaligus mengatasi kekhawatiran konsumen terhadap keterbatasan infrastruktur pengisian daya ketika menempuh perjalanan jauh.

Head of Marketing Changan Indonesia Ridjal Mulyadi mengatakan, teknologi REEV merupakan yang pertama kali dihadirkan secara resmi untuk pasar Indonesia.

"Penggerak utamanya tetap motor listrik. Mesin bensin hanya bekerja sebagai generator untuk menghasilkan listrik bagi baterai sehingga pengguna tetap merasakan sensasi berkendara mobil listrik dengan jangkauan yang jauh," ujarnya.

Dari sisi desain, kedua varian mengusung tampilan yang identik. Deepal S05 mengadopsi filosofi desain Symbiotic Aesthetics dengan inspirasi bentuk sayap pesawat luar angkasa atau interstellar wings. Desain tersebut sebelumnya juga meraih penghargaan iF Design Award 2025.

SUV ini memiliki dimensi panjang 4.620 mm, lebar 1.900 mm, tinggi 1.600 mm, serta wheelbase 2.880 mm. Tampilan luarnya diperkuat penggunaan pintu frameless, electric door handle, pelek 18 inci, lampu LED ramping, hingga spoiler berbentuk V yang turut membantu menghasilkan koefisien hambatan udara sebesar 0,25 Cd.

Bisnis.com, BANDUNG - Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jawa Barat kini konsisten menembus Rp20 miliar per hari.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut capaian tersebut merupakan dampak dari berbagai inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Menurut Dedi, sejak diterbitkannya kebijakan yang mempermudah pembayaran pajak kendaraan, penerimaan daerah dari sektor PKB terus menunjukkan tren positif.

"Jadi setelah edaran yang saya lakukan, pendapatan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat cenderung terus meningkat, stabil dan meningkat, tidak pernah di bawah Rp20 miliar per hari," katanya, dikutip Minggu (28/6/2026).

Capaian tersebut ditopang oleh sejumlah inovasi yang dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat. Selain memperluas layanan digital melalui New Sambara, Samsat Digital Mandiri, Arjuna, chatbot WhatsApp, dan integrasi e-Samsat pada aplikasi DIGI by Bank BJB, Bapenda juga memperkuat layanan jemput bola melalui Samsat Keliling hingga ke desa-desa.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 47/IKU.03.02/BAPENDA yang memungkinkan pembayaran PKB tahunan tanpa harus menggunakan KTP pemilik pertama kendaraan. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memudahkan pemilik kendaraan bekas yang selama ini terkendala saat membayar pajak.

Kemudahan tersebut hanya berlaku untuk pembayaran pajak tahunan, sedangkan pembayaran pajak lima tahunan tetap memerlukan pemeriksaan fisik kendaraan. Wajib pajak cukup membawa STNK asli dan KTP asli pemilik kendaraan saat ini untuk proses verifikasi data.

Berdasarkan data Bapenda Jawa Barat, rata-rata penerimaan PKB pada Mei 2026 mencapai Rp20,13 miliar per hari. Angka tersebut kembali meningkat pada Juni 2026 menjadi sekitar Rp20,74 miliar per hari, memperlihatkan tren penerimaan yang stabil di atas Rp20 miliar setiap hari.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyiapkan Rp 1 miliar untuk biaya pengobatan Yuvita Tri Rezeki, korban penganiayaan dan penyekapan yang diduga dilakukan Taufik Hidayat. Korban saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Selain itu, Pemprov Jabar juga menyiapkan bantuan bagi keluarga yang mendampingi korban selama proses pengobatan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tindakan penganiayaan dan penyekapan yang diduga dilakukan tersangka merupakan kejahatan sistematis yang melampaui batas kemanusiaan. Karena itu, seluruh biaya pengobatan dan perawatan korban akan ditanggung hingga pulih.

"Berdasarkan catatan keuangan yang saya miliki hari ini, dibutuhkan sekitar Rp 1 miliar untuk dua pekan ke depan dan kami sudah menyiapkannya. Tidak usah lagi mencari donasi ke sana kemari," ujar Dedi di Mapolda Jawa Barat, Jumat (26/6/2026).

Ia mengatakan masyarakat yang ingin berdonasi dipersilakan membantu kebutuhan keluarga korban. Pemprov Jabar juga akan menanggung biaya operasional keluarga korban yang harus berhenti bekerja untuk mendampingi korban selama menjalani perawatan.

Dedi menambahkan, uang sayembara sebesar Rp 250 juta akan diserahkan kepada Polda Jawa Barat.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap Yuvita berlangsung selama dua tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. Korban diduga mengalami berbagai bentuk kekerasan, mulai dari dipukul dengan tangan kosong, dipukul menggunakan helm, hingga diserang menggunakan benda tajam.

"Dalam kurun waktu Mei 2024 hingga Juni 2026 di wilayah Bandung telah terjadi penganiayaan berat. Pelaku melakukan kekerasan dengan menyundut tubuh korban menggunakan rokok, memukul kepala dengan tangan kosong, memukul wajah, kepala, mulut, dan telinga menggunakan helm secara berulang-ulang, memukul menggunakan meja kecil, serta pemantik korek api berbentuk pistol sehingga mengakibatkan korban mengalami luka berat," ujar Rudi dalam konferensi pers di Mapolda Jawa Barat, Jumat (26/6/2026).

Selain itu, pelaku diduga menyekap korban dengan mengunci korban di dalam kamar dan meninggalkannya dalam kondisi tidak berdaya.

Rudi mengatakan korban dan pelaku berkenalan melalui aplikasi Tinder pada 2024."Mereka berkenalan, merasa dekat, kemudian menjalin hubungan dan tinggal bersama di sebuah rumah kos. Selama hubungan tersebut, mereka beberapa kali berpindah tempat tinggal dari Mei 2024 hingga Juni 2026," katanya.

Ia mengatakan terdapat empat lokasi tempat tinggal yang pernah dihuni korban dan pelaku, dan seluruhnya telah dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Lokasi pertama berada di kawasan Cicaheum, Kota Bandung, yang dihuni sejak 15 Mei hingga 15 September 2024."Dari keterangan sejumlah saksi, termasuk korban, serta pengakuan tersangka, di lokasi ini korban mengalami kekerasan berupa pemukulan dan penyundutan dengan rokok," ujar Rudi.

IDXChannel - PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC), bagian dari Pelindo Group mengumumkan Sugeng Mulyadi mundur dari jabatannya sebagai Direktur Utama perseroan.

Corporate Secretary IPCC, Roro Endah Dwi Liesly Puspita Sari mengatakan, perseroan telah menerima surat pengunduran diri Sugeng Mulyadi pada 25 Juni 2026 yang saat ini tidak hanya menjabat sebagai Dirut IPCC, tetapi juga Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis.

"Perseroan akan menindaklanjuti permohonan pengunduran diri dimaksud sesuai ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya dalam keterbukaan informasi, Jumat (26/6/2026).

Dengan kata lain, IPCC akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menetapkan pengganti Sugeng Mulyadi sebagai nakhoda perusahaan penyedia jasa layanan ekspor impor kendaran tersebut.

Endah mengatakan, pengunduran diri Sugeng terkait dengan jabatan barunya di induk IPCC, PT Pelindo Multi Terminal yang merupakan Subholding dari Pelindo.

"Pak Sugeng mendapat amanah yang lebih tinggi lagi. Sekarang menjabat sebagai Direktur Utama PT Pelindo Multi Terminal," katanya kepada IDX Channel.

Sugeng Mulyadi menjabat sebagai Dirut IPCC sejak 2023. Pria kelahiran Jombang, Jawa Timur pada 5 April 1972 tersebut merupakan lulusan Sarjana Manajemen Ekonomi dari Universitas Brawijaya, Malang, 1996.

Kemudian dia menempuh studi S2 di UGM pada 2008 sebelum kembali mengambil studi master jurusan Shipping and Transport di Netherlands Maritime University, Rotterdam, Belanda pada 2013.

Dia bergabung dengan IPCC pada 2019 sebagai Direktur Keuangan dan SDM. Pada 2020, dia menjabat sebagai Direktur PT Pelindo Investama sebelum akhirnya ditunjuk menjadi Direktur Utama IPCC pada 2023.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan hadiah sayembara senilai Rp250 juta akan diberikan kepada YTR, korban penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan Taufik Hidayat.

Keputusan tersebut diambil setelah Taufik Hidayat berhasil ditangkap jajaran Polda Jawa Barat di Majalaya, Kabupaten Bandung, pada Selasa (23/6/2026) malam.

Menurut Dedi, pemberian uang sayembara kepada korban merupakan usulan langsung dari Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan. Lebih lanjut, Kapolda juga mengusulkan agar dana tersebut tidak diserahkan secara tunai, melainkan ditempatkan dalam bentuk deposito dan diserahkan bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara pada 1 Juli 2026.

"Pak Kapolda menyampaikan, karena Taufik Hidayat sudah berhasil ditangkap, uang sayembara sebaiknya diberikan kepada korban," katanya, Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan, skema deposito dipilih agar dana itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan jangka panjang.

Menurutnya, korban saat ini telah menerima berbagai bantuan dari masyarakat maupun sejumlah pihak. Apabila seluruh dana diberikan sekaligus dalam bentuk tunai, dikhawatirkan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Tujuannya untuk masa depan korban. Sekarang korban sudah banyak menerima bantuan. Kalau seluruhnya diberikan dalam bentuk uang tunai, dikhawatirkan akan cepat habis," katanya.

Sebelumnya, KDM membuka sayembara berhadiah Rp250 juta bagi siapa pun yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan Taufik Hidayat.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan menegaskan bahwa Taufik Hidayat ditangkap oleh polisi, bukan menyerahkan diri.

"Yang bersangkutan ditangkap di wilayah Bandung Raya, bukan menyerahkan diri," ujar Hendra, Rabu (24/6/2026).

Hendra juga mengungkapkan, polisi telah memeriksa seorang saksi berinisial D yang diduga mengetahui keberadaan tersangka. Pemeriksaan lanjutan masih akan dilakukan untuk mendalami keterangannya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkomitmen terus melakukan penertiban bangunan liar (bangli) yang telah lama berdiri di sepanjang ruas jalan provinsi.

Dedi mengatakan pihaknya saat ini tengah fokus melakukan penertiban di kawasan Pasirkoja, Kota Bandung. Sebelumnya, Pemprov Jabar bersama Pemkot Bandung juga telah menertibkan bangunan liar di kawasan Sukajadi, Cicadas, hingga Dipatiukur. Selain di Kota Bandung, penertiban juga dilakukan di Ciater, Subang; kawasan Puncak, Cianjur; serta Cikarang, Bekasi.

“Mohon maaf ya, saya ngurusin bangli sekarang. Mohon maaf banget, sebenarnya bukan tugas gubernur ya,” katanya, dikutip Rabu (24/6/2026).

Khusus di kawasan Pasirkoja, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat melaporkan telah menertibkan 174 bangunan liar di sisi kanan dan kiri ruas jalan provinsi maupun nasional. Setelah penertiban, kawasan tersebut akan ditata melalui pembangunan drainase dan trotoar.

“Setelah ini dibangun drainase dan trotoar,” ujarnya.

Untuk menertibkan kawasan tersebut, Pemprov Jabar menerjunkan 70 personel dan empat truk besar untuk mengangkut puing bangunan. Proses penertiban diperkirakan berlangsung hingga pekan depan.

Saat ini masih ada sejumlah warga yang menempati bangunan liar, tetapi proses sosialisasi dan pendekatan persuasif telah dilakukan sehingga petugas tinggal melaksanakan penertiban.

“Semua sudah dikasih peringatan,” katanya.

Dedi berharap penataan ini dapat mengembalikan fungsi kawasan Pasirkoja sebagai salah satu gerbang masuk Kota Bandung. Selain pembangunan trotoar dan drainase, penataan juga akan mencakup penerangan jalan umum (PJU), lampu lalu lintas, hingga kemungkinan pembangunan taman.

“Pasir Koja kini terus ditata. Kita fokus pada pengembalian fungsi dan tentu saja polusi visual yang seringkali menambah tingkat stres,” ujarnya.

Setelah Pasirkoja, Pemprov Jabar akan menyasar ruas jalan lain yang masih dipenuhi pedagang kaki lima (PKL) dan bangunan liar.

Salah satu kawasan yang mulai tertata adalah Ciater, Subang. Dedi sebelumnya berencana menghidupkan kembali kawasan perkebunan teh di daerah tersebut.

Saat meninjau pembongkaran bangunan liar di sepanjang Jalan Raya Jalancagak, Subang, pada Mei 2025, Dedi menilai masih banyak lahan perkebunan yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

"Banyak tanah perkebunan yang kosong, tidak berfungsi. Saya punya rencana. Saya akan mengentaskan kembali daerah ini," katanya.

Menurut Dedi, program penanaman teh akan didukung melalui anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan masyarakat sekitar, terutama para pemetik teh yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor perkebunan.

"Nanti kerja sama dengan warga di sini yang tukang metik teh. Biaya penanamannya dibiayai oleh Pemprov. Nanti kalau sudah tinggal masa panen, diserahkan kepada warga untuk dipetik tehnya," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan membiayai pendidikan puluhan ribu siswa SMA yang tidak tertampung di sekolah negeri pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Hal itu dilakukan melalui kerja sama dengan sekolah swasta.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tidak ada lagi persoalan terkait skema pembiayaan bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.

Menurut gubernur yang akrab disapa KDM itu, jumlah siswa SMA yang tidak tertampung di sekolah negeri tahun ini diperkirakan berkisar antara 70.000 hingga 80.000 orang. Angka tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

"Hitungan kita ada sekitar 70.000 sampai 80.000 siswa SMA yang tidak bisa diterima di sekolah negeri. Menurut saya ini menurun dibanding tahun lalu karena tahun lalu lebih besar. Hari ini sudah lebih sedikit dan itu akan dibiayai oleh Pemprov Jabar untuk bersekolah di sekolah swasta yang sudah menyepakati menjadi mitra," ujar KDM dalam keterangan tertulis yang diterima pada Ahad (21/6/2026).

Terkait adanya pernyataan dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) yang membantah adanya kerja sama, KDM menegaskan bahwa Pemprov Jabar menjalin kerja sama langsung dengan sekolah, bukan dengan organisasi.

Menurut dia, nota kesepahaman atau kerja sama dilakukan dengan masing-masing sekolah swasta yang bersedia menjadi mitra pemerintah dalam menampung siswa.

"Kita bekerja sama dengan sekolah, bukan dengan organisasi. MoU kita bukan dengan ormas, tetapi dengan sekolahnya. Kalau BMPS membantah, sementara sekolahnya bersedia, ya tidak ada masalah," katanya.

KDM mengungkapkan hingga saat ini sudah terdapat sekitar 700 sekolah swasta yang menyatakan kesediaan menjadi mitra Pemprov Jabar. Kesediaan tersebut dibuktikan melalui surat pernyataan yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah. "Yang sudah menyatakan bersedia dengan surat pernyataan ada 700 sekolah," katanya.

Dengan jumlah tersebut, KDM optimistis seluruh siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap dapat memperoleh akses pendidikan. Apalagi, biaya pendidikan mereka akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Yang penting tugas saya adalah anak-anak Jawa Barat harus sekolah dan biayanya disiapkan oleh Pemprov," tegasnya.

Informasi menyebutkan jumlah sekolah swasta yang akan bekerja sama dengan Pemprov Jabar mencapai 800 sekolah.