REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengatakan kekuatan BUMN tidak hanya diukur dari besarnya aset atau laba, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

Menurut Rosan, kapitalisasi pasar gabungan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) saat ini mencapai sekitar Rp 1.100 triliun atau setara dengan sekitar 10 persen nilai seluruh perusahaan di Indonesia.

"Bank Himbara itu kurang lebih nilainya sekitar Rp 1.100 triliun, yang mencerminkan 10 persen dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan Indonesia. Perbankan juga tidak semata-mata mengejar laba, tetapi kehadirannya harus dirasakan masyarakat melalui pemberian kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan, mulai dari UMKM, komersial, hingga korporasi," kata Rosan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Rosan menyebut sejumlah BUMN strategis menunjukkan pertumbuhan laba yang signifikan sepanjang periode April 2025 hingga April 2026. PT Pupuk Indonesia, misalnya, berhasil meningkatkan laba konsolidasi dari Rp 1,59 triliun menjadi Rp 4,82 triliun.

Pada periode yang sama, PT Pertamina (Persero) juga mencatat kenaikan laba konsolidasi dari Rp 13,9 triliun menjadi Rp 24,97 triliun. Pertumbuhan juga terjadi di berbagai sektor lain, mulai dari perbankan, logistik, hingga industri manufaktur.

"Pola pertumbuhan yang tersebar di berbagai sektor ini menunjukkan perbaikan kinerja tidak bersifat parsial ataupun bergantung pada satu kebijakan tunggal," lanjut Rosan.

Sebaliknya, kata Rosan, terdapat indikasi transformasi tata kelola dan konsolidasi pengelolaan BUMN mulai menghasilkan dampak yang lebih sistemik. Salah satu cerita paling menarik dalam perjalanan transformasi BUMN setahun terakhir justru datang dari perusahaan-perusahaan yang sebelumnya menghadapi tekanan finansial.

PT Krakatau Steel, misalnya, berhasil membalikkan kerugian Rp 981 miliar menjadi laba Rp 635 miliar. Rosan mengatakan capaian tersebut sejalan dengan keberhasilan perusahaan menurunkan beban utang dari sekitar 1,7 miliar dolar AS menjadi 1,1 miliar dolar AS. Sementara itu, PT Danareksa bertransformasi dari rugi Rp 72 miliar menjadi laba Rp 43 miliar.

Rosan menyampaikan perbaikan serupa juga terlihat pada PT Kimia Farma yang beralih dari kerugian Rp 160 miliar menjadi laba Rp 108 miliar, PT Len Industri yang berubah dari rugi Rp 228 miliar menjadi laba Rp 314 miliar, serta PT Semen Indonesia yang membukukan kenaikan dari rugi Rp 66 miliar menjadi laba Rp 106 miliar.

JAKARTA - Danantara menyatakan rencana perampingan sekitar 1.000 entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi 250 perusahaan tidak akan disertai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto demi menciptakan perusahaan pelat merah yang lebih sehat, efisien, dan berdaya saing kuat.

"Tidak ada PHK. Pak Donny (COO Danantara) menyampaikan tadi tidak ada PHK dalam perampingan itu. Yang dilakukan adalah pengelolaan sumber daya manusia di BUMN-BUMN yang akan dimerger," ujar Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, usai bertemu COO Danantara Donny Oskaria di Wisma Danantara, Rabu (1/7/2026).

Said mengungkapkan, restrukturisasi skala besar ini bertujuan untuk memperkuat kinerja perusahaan melalui pembentukan holding yang lebih efisien. Sebagai contoh, sektor logistik yang selama ini tersebar di sejumlah perusahaan pelat merah akan diintegrasikan dan diperkuat ke dalam satu payung holding guna memangkas tumpang tindih fungsi operasional.

Kendati mendapatkan jaminan bebas PHK, serikat buruh tetap meminta untuk dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan proses restrukturisasi dan merger tersebut. Pelibatan pekerja sejak awal dinilai sangat krusial untuk memastikan penataan organisasi serta pengelolaan sumber daya manusia berjalan secara transparan dan tidak merugikan hak-hak buruh.

Said menekankan kekhawatiran terkait potensi pengurangan tenaga kerja akibat dampak konsolidasi adalah hal yang wajar. Sebab itu, pihaknya mengapresiasi respons positif dari manajemen Danantara yang membuka ruang komunikasi dan sepakat untuk mengajak serikat buruh berdiskusi dalam proses transisi ini.

Selain menyoroti masa depan karyawan BUMN, pertemuan strategis tersebut juga membahas upaya konkret dalam mengantisipasi gelombang PHK di sektor swasta. Serikat buruh mendorong Danantara agar mengambil peran lebih besar dalam menjaga stabilitas lapangan kerja nasional di tengah dinamika ekonomi saat ini.

Danantara diharapkan dapat memfasilitasi dukungan pendanaan bagi perusahaan-perusahaan swasta yang masih memiliki prospek usaha bagus namun sedang mengalami kesulitan modal kerja. Dengan intervensi pembiayaan tersebut, operasional perusahaan swasta yang tercekik modal diharapkan dapat kembali berjalan normal sehingga pemangkasan tenaga kerja dapat dihindari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI), Anggoro Eko Cahyo, mengungkapkan pihaknya telah membahas sejumlah opsi untuk meningkatkan porsi saham beredar di publik (free float) menjadi 15 persen.

Namun, keputusan akhir mengenai skema yang akan ditempuh berada di tangan pemegang saham mayoritas, yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).

Saat ini, jumlah free float emiten berkode BRIS ini baru di kisaran 9,33 persen, jauh dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni 15 persen.

Adapun, otomatis bursa menargetkan 75 persen emiten di pasar modal sudah memenuhi ketentuan free float minimum 15 persen pada tahun pertama implementasi aturan baru tersebut.

Target ini menjadi tonggak awal dalam skema penahapan hingga tiga tahun ke depan untuk memperkuat struktur dan likuiditas pasar.

Berdasarkan data pemegang saham BRIS per 17 Juni 2026, struktur kepemilikan saham masih didominasi oleh bank-bank BUMN.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menjadi pemegang saham terbesar dengan kepemilikan 23,74 miliar saham atau setara 51,47 persen.

Selanjutnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menguasai 10,72 miliar saham atau 23,24 persen, sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) memiliki 7,09 miliar saham atau 15,38 persen.

Selain tiga bank BUMN, terdapat Employees Provident Fund Board yang menguasai 531,88 juta saham atau sekitar 1,15 persen.

Dengan komposisi kepemilikan tersebut, sekitar 90 persen saham BRIS masih dikuasai oleh para pemegang saham utama, sehingga ruang untuk meningkatkan porsi saham beredar di publik menjadi 15 persen akan bergantung pada keputusan para pemegang saham pengendali.

Anggoro menyebut keputusan terkait peningkatan porsi free float menjadi kewenangan Danantara.

Manajemen BSI hanya menyiapkan berbagai alternatif dan akan mengikuti keputusan yang nantinya ditetapkan oleh pemegang saham.

Perseroan telah membahas sejumlah opsi untuk meningkatkan free float. Namun, ia belum dapat mengungkapkan skema yang akan dipilih karena keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan pemegang saham.

Adapun peran manajemen BSI lebih difokuskan pada pelaksanaan atau eksekusi kebijakan setelah keputusan tersebut ditetapkan.

“Ya tentu kita bisa dengan Danantara, itu kan call-nya ada di pemegang saham kan. Kita lebih kepada mengikuti saja pengembangan saham mau pakai opsi yang mana. Tetapi kita tentu saja sudah membahas beberapa opsi. Tetapi itu kan pemegang saham lah yang punya call. Kita kan lebih pada ya sama eksekusinya saja,” ujar Anggoro saat ditemui di Kantor Pusat BSI, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2926).

BSI menargetkan pemenuhan ketentuan free float sebesar 15 persen dapat diselesaikan paling lambat pada tahun depan.

Meski demikian, perseroan akan mengupayakan target itu dapat dicapai lebih cepat dengan berusaha melampaui ambang batas 15 persen pada tahun ini.

Ia optimistis target tersebut dapat direalisasikan mengingat pemegang saham pengendali BSI berasal dari bank-bank BUMN, yakni Mandiri, BBNI, dan BBRI.

Menurut Anggoro, kesamaan kepemilikan tersebut akan mempermudah proses koordinasi dalam menentukan langkah yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan bursa.

“Free float itu juga kan kita seharusnya selesai sampai dengan tahun depan ya, karena itu yang ditargetkan. Jadi ya dalam tahun ini kita akan best effort untuk bisa melewati yang threshold, 15 persen ya, ya Insyaallah, karena bank-bank pengendali kita kan BNI, BRI, Mandiri kan juga sama kan. Jadi koordinasi akan juga gak sulit,” paparnya.

Sebagai informasi, dalam implementasi free float minimum 15 persen, otoritas bursa tidak menerapkan kebijakan secara sekaligus, melainkan melalui tahapan yang terukur selama tiga tahun.

Pada tahun pertama, regulator akan menetapkan target capaian awal, baik dari sisi jumlah emiten yang berhasil memenuhi ketentuan maupun dari sisi kontribusinya terhadap total kapitalisasi pasar (market cap). Di fase awal juga, Self Regulatory Organization (SRO) memetakan berapa emiten yang memiliki kesiapan struktur kepemilikan dan strategi korporasi untuk meningkatkan porsi saham publiknya.

Bersamaan dengan itu, regulator juga mengukur daya serap pasar, yakni kemampuan investor dan pelaku industri menyerap tambahan saham beredar tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap harga maupun stabilitas perdagangan.

Dari pengukuran itu, akan ditetapkan target kuantitatif, misalnya berapa tambahan jumlah emiten yang mencapai ambang 15 persen, serta berapa persentase kapitalisasi pasar yang telah memenuhi batas minimum tersebut pada akhir tahun pertama.

Setelah periode tiga tahun berjalan, OJK menyiapkan mekanisme exit policy. Kebijakan ini akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing emiten dan kondisi daya serap pasar secara keseluruhan.

Artinya, apabila terdapat perusahaan yang secara objektif tidak memungkinkan memenuhi ketentuan free float 15 persen dalam jangka waktu yang ditetapkan, regulator akan melakukan evaluasi dan memberikan opsi sesuai ketentuan yang berlaku.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com – Harga minyak dunia melemah pada perdagangan Rabu (1/7/2026) waktu setempat atau Kamis (2/7/2026) pagi, setelah Amerika Serikat (AS) dan Iran menyelesaikan putaran perundingan tidak langsung di Doha, Qatar.

Pasar menilai negosiasi AS dan Iran tersebut membuka peluang meredanya ketegangan geopolitik yang sempat memicu kekhawatiran terhadap pasokan minyak dari Timur Tengah.

Dikutip dari CNBC, Kamis (2/7/2026), harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun 1,15 persen menjadi 67,79 dollar AS per barrel.

Sementara itu, harga minyak mentah acuan global Brent melemah 0,85 persen ke level 70,96 dollar AS per barrel.

Penurunan harga minyak juga dipicu pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang menyebut pembicaraan dengan Iran menunjukkan perkembangan positif.

"Proses denuklirisasi Iran berjalan dengan baik. Mereka telah mengadakan pertemuan yang sangat baik dan kita lihat bagaimana hasilnya nanti," kata Trump kepada wartawan.

Negosiasi berlangsung melalui mediator Qatar

Perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran dimulai di Doha pada Selasa (30/6/2026).

Delegasi Amerika Serikat yang dipimpin utusan khusus Steve Witkoff menggelar pembicaraan melalui mediator Qatar tanpa bertemu langsung dengan pejabat Iran.

Upaya diplomatik tersebut dilakukan setelah ketegangan kedua negara kembali meningkat pada akhir pekan lalu.

Eskalasi itu sempat mengancam keberlangsungan gencatan senjata selama 60 hari yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam perkembangan terbaru, Iran dilaporkan menyerang dua kapal komersial. Serangan tersebut kemudian dibalas Amerika Serikat dengan serangan terhadap sejumlah sasaran di wilayah Iran.

Kekhawatiran pasokan minyak mulai mereda

Pelaku pasar kini mulai memperhitungkan kemungkinan meredanya ketegangan apabila proses negosiasi terus menunjukkan kemajuan.

Harapan tersebut mengurangi kekhawatiran terhadap potensi gangguan pasokan minyak dari Timur Tengah, kawasan yang selama ini menjadi salah satu sumber utama produksi minyak dunia.

Meredanya risiko terhadap rantai pasok energi turut menekan harga minyak di pasar internasional.

Meski demikian, investor masih akan mencermati perkembangan pembicaraan antara Washington dan Teheran dalam beberapa waktu ke depan.

Hasil negosiasi tersebut dinilai akan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi pergerakan harga minyak global serta stabilitas pasokan energi dari kawasan Timur Tengah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Inflasi dan harga beras secara nasional masih terjaga, salah satunya ditopang oleh penyaluran stok CBP yang bersumber dari hasil serapan produksi beras dalam negeri

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan penyaluran 1,34 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP) berhasil menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi beras nasional di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

"Inflasi dan harga beras secara nasional masih terjaga, salah satunya ditopang oleh penyaluran stok CBP yang bersumber dari hasil serapan produksi beras dalam negeri," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Bapanas menyatakan intervensi CBP 1,34 juta ton beras itu dilakukan melalui Perum Bulog selama Januari hingga Juni 2026 guna menjaga stabilitas harga komoditas tersebut.

Hal itu terdiri dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di Januari dan Februari yang 221,05 ribu ton. Kemudian SPHP beras Maret sampai Juni yang 406,5 ribu ton.

Untuk program bantuan pangan alokasi Februari dan Maret telah difinalkan sampai akhir Juni. Realisasinya telah mencapai 33,14 juta keluarga penerima manfaat dengan total beras tersalurkan sebanyak 662,86 ribu ton.

Selebihnya CBP disalurkan untuk program golongan anggaran ASN di wilayah tertentu 40,72 ribu ton dan bencana alam 11,37 ribu ton.

"Stok kita hari ini tertinggi sepanjang sejarah, selama kita merdeka. Ini stoknya hari ini 5,1 juta ton. (Kemudian) FAO (Food and Agriculture Organization) baru mengeluarkan pengumuman, justru produksi kita melompat, estimasi di 2026 itu 38 juta ton," ucap Amran.

Dalam kalkulasinya jika total produksi beras setahun masih di kisaran 34 juta ton seperti tahun 2025, berarti ada surplus produksi terhadap tahun 2024 sekitar 4 juta ton.

Surplus 4 juta ton tersebut dapat berulang jika produksi beras di 2026 masih di kisaran 34 juta ton. Namun jika produksi 2026 berhasil sentuh 38 juta ton, maka surplus produksi dapat semakin meninggi.

"Kalau ini terjadi (prediksi FAO), artinya 8 juta ton surplus tambah 4 juta, itu (bisa sampai) 13 juta ton, sehingga kita bangun gudang cepat. Ada 100 gudang. Anggarannya Rp 5 triliun dan gudang yang bisa menyimpan 2 sampai 3 tahun beras," kata Amran.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi beras pada Juni 2026 secara tahunan (yoy) sebesar 3,98 persen. Angka itu mulai melandai 0,57 persen lebih rendah dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 4,55 persen.

Sementara secara bulanan (month-to-month/mtm), inflasi beras tercatat 0,45 persen, masih berada di bawah level 1 persen sehingga mencerminkan pergerakan harga yang relatif terkendali.

"Di tingkat eceran terjadi inflasi (beras) secara month to month sebesar 0,45 persen dan secara year on year terjadi inflasi di tingkat eceran sebesar 3,98 persen," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/7).

Secara historis, inflasi beras secara tahunan di Juni 2026 juga masih jauh lebih rendah dibandingkan kondisi Juni 2024 yang sempat mencapai 11,88 persen, serta hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan Juni 2025 yang berada pada level 3,38 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan tekanan harga beras semakin terkendali dibandingkan periode dua tahun sebelumnya.

BPS pun mencatat inflasi beras secara bulanan di Juni 2026 masih lebih stabil dibandingkan inflasi bawang merah dan bawang putih.

Bawang merah mengalami inflasi 6,52 persen dengan andil 0,04 persen. Sementara inflasi bawang putih 6,88 persen dengan andil 0,03 persen. Andil beras terhadap inflasi secara bulanan di Juni 2026 hanya 0,02 persen.

Untuk inflasi beras secara bulanan di Juni 2026 dengan 0,45 persen dapat pula menandakan tren harga beras di tingkat konsumen yang masih bergerak stabil. Hal ini karena tingkat inflasi beras secara bulanan belum pernah melebihi level 1 persen sejak Desember 2025.

Kala itu, inflasi beras Desember 2025 mulai bergerak positif setelah mengalami deflasi yang cukup dalam dengan 0,59 persen pada November 2025. Desember 2025 berada di 0,18 persen.

Lalu Januari sampai Juni 2026 secara berurutan antara lain 0,16 persen; 0,43 persen; 0,65 persen; 0,58 persen; 0,38 persen, dan terakhir di 0,45 persen.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia defisit US$1,61 miliar pada Mei 2026. Kondisi ini mengakhiri rekor surplus neraca dagang selama 72 bulan berturut-turut.

Defisit pada Mei terjadi karena nilai ekspor sebesar US$23,20 miliar lebih rendah dibandingkan impor yang mencapai US$24,81 miliar. Defisit disebabkan komoditas migas yang minus US$3,76 miliar, dengan penyumbang terbesar berasal dari hasil minyak dan minyak mentah.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai defisit neraca perdagangan Mei 2026 menjadi sinyal bantalan eksternal Indonesia mulai menipis, tetapi belum bisa langsung disebut sebagai krisis.

Menurut dia, defisit tersebut bukan berarti seluruh perdagangan Indonesia memburuk. Sektor nonmigas masih mencatat surplus US$2,15 miliar, meski belum mampu menutup defisit migas sebesar US$3,76 miliar.

Secara kumulatif Januari-Mei 2026, neraca perdagangan juga masih surplus US$4,03 miliar. Namun, angkanya turun tajam dibandingkan surplus US$15,38 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

"Pesan utamanya adalah surplus masih ada secara kumulatif, tetapi ruang amannya menyempit tajam," ujar Josua kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/7).

Ia menjelaskan penyebab utama defisit berasal dari lonjakan impor, terutama impor migas serta bahan baku dan penolong.

Pada Mei 2026, impor mencapai US$24,81 miliar atau naik 22,16 persen secara tahunan, sedangkan ekspor turun 5,73 persen menjadi US$23,20 miliar.

Impor migas melonjak 70,78 persen, terutama karena impor hasil minyak naik 99,49 persen. Di saat yang sama, impor bahan baku dan penolong meningkat 25,17 persen dan menjadi penyumbang terbesar kenaikan impor.

"Artinya, defisit ini lebih banyak dipicu sisi impor, bukan semata-mata karena ekspor jatuh," ujar Josua.

Ia mengatakan defisit tersebut tidak bisa dijelaskan hanya karena pelemahan rupiah. Merosotnya kurs memang membuat biaya impor lebih mahal, tetapi kenaikan impor juga mencerminkan meningkatnya pembelian barang impor secara riil.

Hal itu terlihat dari impor mesin dan peralatan mekanis yang naik 16,92 persen, mesin dan perlengkapan elektrik naik 14,48 persen, serta plastik dan barang dari plastik meningkat 15,83 persen sepanjang Januari-Mei 2026.

"Rupiah adalah faktor yang memperberat biaya, tetapi penyebab utama defisit adalah kombinasi kebutuhan impor migas, bahan baku, barang modal, dan pelemahan ekspor bulanan," ujar Josua.

Dari sisi ekspor, Josua menilai persoalannya bukan karena daya saing Indonesia langsung runtuh, melainkan adanya tekanan sektoral dan siklikal.

Ekspor Mei 2026 turun 5,73 persen secara tahunan dengan ekspor nonmigas turun 4,50 persen. Seluruh sektor nonmigas mengalami penurunan, mulai dari pertanian, pertambangan, hingga industri pengolahan.

Namun, secara kumulatif Januari-Mei 2026, total ekspor masih tumbuh 3,02 persen dan ekspor nonmigas naik 3,89 persen. Industri pengolahan bahkan masih tumbuh 6,80 persen.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan daya saing Indonesia belum hilang secara menyeluruh. Namun, ekspor semakin rentan karena masih bergantung pada komoditas tertentu, harga global, permintaan negara mitra dagang, serta struktur industri yang masih mengandalkan bahan baku impor.

Josua mengingatkan yang perlu diwaspadai adalah apabila kenaikan impor tidak diikuti peningkatan produksi dan ekspor dalam beberapa bulan ke depan.

Indeks manufaktur Juni 2026 turun menjadi 46,9 dari 50,0 pada Mei. Pesanan baru maupun pesanan ekspor baru juga menurun tajam sejak Agustus 2021, sedangkan biaya bahan baku meningkat akibat kenaikan harga dan nilai tukar yang tidak menguntungkan.

"Bila impor bahan baku naik tetapi produksi melemah, maka impor berubah dari tanda ekspansi menjadi kebocoran permintaan ke luar negeri. Ini belum alarm merah, tetapi jelas lampu kuning. Masih wajar karena neraca perdagangan kumulatif masih surplus dan nonmigas masih kuat, tetapi tidak boleh diremehkan karena tren surplus menyempit sangat cepat dan defisit migas makin besar," ujarnya.

Josua mengingatkan risiko terbesar adalah apabila defisit perdagangan terjadi berulang hingga melebar menjadi defisit transaksi berjalan, menekan rupiah, dan mengurangi ruang Bank Indonesia melonggarkan kebijakan moneter.

PIER juga memperkirakan defisit transaksi berjalan 2026 melebar menjadi sekitar 1,07 persen dari PDB, naik dari 0,11 persen pada 2025.

Josua menyarankan pemerintah tidak membatasi impor secara luas, karena sebagian besar merupakan bahan baku dan barang modal yang dibutuhkan industri.

Pemerintah sebaiknya memilah impor produktif dan konsumtif, mengurangi ketergantungan impor BBM melalui penguatan energi domestik, menjaga stabilitas rupiah, mempercepat restitusi dan pembiayaan ekspor, memperbaiki logistik pelabuhan, serta mendorong industri substitusi impor dan produk bernilai tambah.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai defisit neraca perdagangan kali ini mengirim sinyal bahwa bantalan eksternal Indonesia mulai menipis ketika pasar sedang sensitif terhadap pergerakan rupiah, inflasi, dan suku bunga.

Menurutnya, apabila defisit terus berulang dalam beberapa bulan ke depan, investor akan meminta premi risiko lebih tinggi, yield SBN sulit turun, BI makin sulit melonggarkan bunga, dan biaya input impor makin mahal bagi industri.

"Defisit ini belum berarti krisis, tetapi menandai fase baru, yakni stabilitas eksternal tidak lagi gratis dan ekonomi harus membayar lebih mahal untuk menjaga kepercayaan pasar," ujarnya. kepada CNNIndonesia.com

Ia juga menilai pelemahan daya saing Indonesia memperbesar tantangan ekspor. Merujuk World Competitiveness Ranking 2026 yang dirilis IMD, posisi Indonesia disebut turun ke peringkat 48 dari 70 negara. Penurunan tersebut dikaitkan dengan melemahnya efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan kualitas infrastruktur.

Menurut dia, kondisi tersebut relevan dengan ekspor karena daya saing rendah berarti biaya logistik tinggi, kepastian kebijakan lemah, perizinan lambat, produktivitas rendah, dan infrastruktur belum memadai.

Akibatnya, ekspor manufaktur bernilai tambah luas sulit tumbuh cepat. Indonesia, kata Syafruddin, akhirnya tetap bergantung pada komoditas seperti batu bara, baja, dan mineral tertentu.

[Gambas:Photo CNN]

"Saat permintaan global melemah, ekspor langsung turun karena basis produk ekspor belum cukup beragam dan belum cukup kompetitif," ujarnya.

Oleh karena itu, Syafruddin menilai pemerintah perlu melakukan pembenahan struktural, mulai dari menekan defisit migas melalui efisiensi BBM, penguatan transportasi publik, substitusi energi impor, peningkatan produksi energi domestik, dan kebijakan energi yang tidak menyembunyikan beban fiskal.

Di sisi ekspor, ia mengatakan pemerintah harus memperluas basis manufaktur bernilai tambah, mempercepat diversifikasi pasar, memperbaiki logistik, menurunkan biaya kepatuhan, dan memastikan hilirisasi tidak berhenti pada mineral tertentu.

Di sisi makro, disiplin fiskal harus dijaga agar defisit perdagangan tidak berubah menjadi krisis kepercayaan. BI bisa menahan rupiah dengan bunga tinggi, tetapi pemerintah wajib mengurangi sumber tekanan dari energi, impor, fiskal, dan daya saing.

"Jika agenda ini tertunda, defisit perdagangan dapat berlanjut, rupiah tetap rentan, inflasi impor naik, dan pertumbuhan akan dibeli dengan ongkos stabilitas yang makin mahal," ujar Syafruddin.

KOMPAS.com – Arus pengiriman minyak melalui Selat Hormuz kembali meningkat hingga melampaui 10 juta barrel per hari.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menilai lonjakan tersebut menunjukkan kemampuan Iran untuk mengganggu lalu lintas pelayaran di jalur strategis itu kini semakin terbatas.

Dilansir dari Bloomberg, Kamis (2/7/2026), peningkatan arus minyak terjadi dalam beberapa pekan terakhir setelah Presiden AS, Donald Trump menandatangani kesepakatan damai sementara dengan Iran.

Seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya mengatakan, dukungan militer yang diberikan Washington telah meningkatkan kepercayaan perusahaan pelayaran untuk kembali melintasi Selat Hormuz.

Menurut pejabat tersebut, kondisi itu membuat volume pengiriman minyak yang melewati jalur tersebut kini telah melampaui 10 juta barel per hari.

Klaim dukungan militer AS tingkatkan kepercayaan pelayaran

Pejabat tersebut menjelaskan, selama konflik berlangsung Iran sempat memanfaatkan Selat Hormuz sebagai alat tekanan dengan menghambat arus pelayaran.

Langkah tersebut mendorong Trump menerima gencatan senjata dan membuka jalur negosiasi ketika cadangan minyak mentah menyusut dan harga energi melonjak.

Meski demikian, sebelum gencatan senjata tercapai, AS telah mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi pengaruh Iran di perairan tersebut.

Komando Pusat AS (US Central Command/CENTCOM) mengoordinasikan dukungan pertahanan berlapis, termasuk pengerahan kekuatan udara dan angkatan laut. Sehingga, kapal-kapal komersial merasa lebih aman melintasi bagian selatan Selat Hormuz yang berada dekat wilayah Oman.

Pejabat itu mengatakan, perkembangan tersebut mengejutkan Teheran karena menunjukkan keterbatasan Iran dalam menghentikan arus pelayaran.

Kondisi itu juga disebut memicu serangkaian serangan di sekitar selat dalam beberapa waktu terakhir sebagai upaya Iran kembali menunjukkan pengaruhnya.

Selat Hormuz jadi isu utama perundingan AS-Iran

Persoalan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz menjadi salah satu agenda utama dalam perundingan tidak langsung antara AS dan Iran yang berlangsung di Qatar.

Delegasi AS dipimpin Steve Witkoff dan Jared Kushner, sementara pembahasan juga mencakup masa depan program nuklir Iran.

Menurut pejabat AS tersebut, Washington mendesak Iran mematuhi ketentuan maritim dalam nota kesepahaman yang telah disepakati serta menyusun perjanjian jangka panjang yang menjamin kebebasan pelayaran komersial.

Selama masa negosiasi 60 hari, kapal-kapal diperbolehkan melintas tanpa dikenakan biaya. Namun, status aturan tersebut setelah masa perundingan berakhir masih menjadi bahan pembahasan.

Trump dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelumnya menegaskan bahwa biaya transit maupun pungutan layanan maritim tidak dapat diterima apabila dimasukkan dalam kesepakatan final.

Hingga kini Iran belum secara terbuka menerima tuntutan tersebut.

Serangan drone ganggu gencatan senjata

Bloomberg melaporkan, pekan lalu Iran melanggar kesepakatan AS dengan melancarkan serangan drone terhadap kapal kontainer berbendera Singapura.

Insiden itu memicu aksi balasan yang sempat menggoyahkan gencatan senjata kedua negara.

Meski demikian, Trump memilih membatalkan rencana serangan lanjutan dan melanjutkan jalur diplomasi. Keputusan itu dinilai mencerminkan keengganan pemerintah AS menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar akibat konflik.

Trump juga mengatakan dirinya tidak ingin dikenang seperti Herbert Hoover, presiden AS saat krisis pasar saham 1929 yang kemudian memicu Depresi Besar.

Sejumlah analis menilai pertimbangan ekonomi dan politik tersebut dapat dimanfaatkan Iran untuk memperpanjang proses negosiasi sehingga mengurangi daya tawar Trump dalam memperoleh konsesi penting dari Teheran.

Arus minyak mendekati kondisi normal

Sebelum perang pecah, Selat Hormuz menjadi jalur sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia.

Rata-rata sekitar 20 juta barel minyak mentah dan bahan bakar melintasi selat itu setiap hari.

Kini, dengan lebih dari 10 juta barel minyak yang kembali melewati Selat Hormuz setiap hari serta sekitar 5 juta barel dialihkan melalui rute alternatif, total arus pengiriman energi dinilai mulai mendekati kondisi normal sebelum konflik.

Namun, pejabat AS mengakui upaya menghentikan ambisi Iran untuk tetap mengendalikan Selat Hormuz tidak akan mudah.

Kepala negosiator Iran, Mohammed Bagher Ghalibaf, pada Selasa (30/6/2026) mengatakan kepada televisi pemerintah bahwa kedaulatan atas koridor tersebut berada di tangan Iran dan Oman.

Sementara itu, diplomat tertinggi Oman menyatakan rencana terkait Selat Hormuz tidak mencakup penerapan biaya transit.

Namun, Oman juga telah memberi tahu sejumlah pejabat Eropa bahwa beberapa bentuk pungutan masih mungkin diperlukan.

Pelaku industri pelayaran dan minyak memperingatkan bahwa penerapan tarif maupun pungutan dengan nama lain akan melanggar hukum internasional.

Hal itu juga berpotensi menjadi preseden yang mendorong penerapan biaya serupa di jalur pelayaran strategis lainnya.

Meski sempat terjadi aksi saling serang, kapal-kapal komersial tetap melintasi Selat Hormuz.

Menurut pejabat AS, hal itu menunjukkan meningkatnya kepercayaan pelayaran terhadap perlindungan militer AS sekaligus terbatasnya kemampuan Iran mengganggu lalu lintas di kawasan tersebut.

Ia menambahkan, perusahaan pelayaran juga meyakini Iran akan menghindari serangan yang dapat memicu bencana ekologis berskala besar.

Sebagai contoh, serangan terhadap kapal kargo berbendera Singapura pekan lalu hanya merusak bagian anjungan kapal tanpa menimbulkan korban jiwa, sehingga kapal tersebut masih dapat melanjutkan pelayarannya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, CIREBON- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan investor muda di tengah meningkatnya partisipasi generasi muda di pasar modal.

Kampus kini dipandang bukan hanya sebagai tempat mencetak lulusan, tetapi juga menjadi ruang pembentukan generasi yang memiliki kemampuan mengelola keuangan dan berinvestasi secara rasional.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengatakan tantangan sektor jasa keuangan saat ini tidak lagi sebatas menambah jumlah investor baru. Yang lebih penting, menurut dia, adalah memastikan pertumbuhan investor berjalan seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat, risiko, dan karakteristik investasi.

“Mahasiswa merupakan generasi yang akan menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. Karena itu mereka harus dibekali literasi keuangan yang kuat agar mampu menjadi investor yang cerdas, rasional, serta tidak mudah terpengaruh investasi ilegal maupun berbagai modus penipuan keuangan digital,” kata Agus, Rabu (1/7/2026).

Menurut Agus, perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah industri keuangan dan pasar modal. Akses investasi yang sebelumnya identik dengan kalangan tertentu kini semakin mudah dijangkau oleh masyarakat, termasuk mahasiswa.

Melalui berbagai platform digital, pembukaan rekening investasi dan transaksi pasar modal dapat dilakukan dengan cepat dan praktis.

Kemudahan tersebut mendorong munculnya tren baru di kalangan generasi muda. Jika sebelumnya kelompok usia muda lebih banyak menempatkan dana pada tabungan konvensional, kini semakin banyak yang mulai mengenal instrumen investasi sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang.

Namun di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan baru berupa maraknya penawaran investasi ilegal, perdagangan aset tanpa izin, hingga berbagai bentuk penipuan berkedok investasi yang menyasar generasi muda.

Karena itu, peningkatan literasi keuangan dinilai menjadi fondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang tangguh secara finansial.

Agus menegaskan, investasi seharusnya dipahami sebagai bagian dari proses membangun kesejahteraan secara bertahap, bukan sarana memperoleh keuntungan instan.

Pemahaman mengenai profil risiko, tujuan keuangan, serta karakteristik produk investasi menjadi hal yang harus dimiliki setiap investor sebelum menempatkan dananya.

“Investasi bukan sekadar mengejar keuntungan dalam waktu singkat. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat mampu menyusun perencanaan keuangan yang matang dan berinvestasi sesuai kebutuhan serta kemampuan masing-masing,” ujarnya.

OJK juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis, sebelum memutuskan berinvestasi. Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan atau pelaku usaha jasa keuangan melalui kanal resmi OJK serta mempertimbangkan secara rasional skema keuntungan yang ditawarkan.

Di sisi lain, perguruan tinggi dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas basis investor domestik. Kampus memiliki posisi strategis karena menjadi tempat berkumpulnya generasi muda yang sedang berada pada fase pembentukan pola pikir, termasuk dalam mengelola keuangan pribadi.

Kepala Pengelolaan Wilayah I Bursa Efek Indonesia, Thasrif Murhadi, menilai generasi muda memiliki potensi besar menjadi penggerak pertumbuhan investor pasar modal di daerah. Namun pertumbuhan tersebut harus dibarengi dengan pemahaman yang memadai mengenai risiko investasi.

Menurut Thasrif, investor muda yang berkualitas akan menjadi modal penting bagi penguatan pasar modal nasional.

“Selain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi, keberadaan investor yang memahami prinsip pengelolaan risiko juga dapat menciptakan ekosistem pasar modal yang lebih sehat dan berkelanjutan,” kata Thasrif.

TEL AVIV - Israel telah mengancam akan menyerang Iran untuk ketiga kalinya meski republik Islam tersebut sedang bernegosiasi damai dengan Amerika Serikat (AS). Menteri Pertahanan Zionis, Israel Katz, mengatakan militernya bisa menyerang Teheran lagi jika perlu.

Katz mengeklaim serangan sebelumnya bersifat pre-emptive dan mengancam akan meluncurkan serangan ketiga.

Berbicara pada upacara peringatan bagi tentara Zionis yang tewas dalam Perang Lebanon 2006, Katz mengatakan Israel telah melakukan apa yang dia gambarkan sebagai dua serangan proaktif dan pre-emptive di dalam wilayah Iran.

“Kami telah menyerang dua kali dengan serangan proaktif dan pre-emptive di Iran dan, jika perlu, kami akan menyerang untuk ketiga kalinya juga,” kata Katz.

Dia juga mengatakan pasukan Israel akan tetap berada di wilayah yang dia sebut sebagai “zona keamanan” di Lebanon, Suriah, dan Jalur Gaza tanpa batas waktu, dengan alasan penempatan tersebut diperlukan untuk melindungi komunitas Israel.

Terpisah, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan konfrontasi ketiga dengan Iran mungkin terjadi jika perlu.

Ditanya dalam wawancara dengan Channel 14 berbahasa Ibrani apakah Israel dapat menghadapi putaran pertempuran lain dengan Iran, Netanyahu mengulangi janjinya bahwa Teheran tidak akan memperoleh senjata nuklir selama dirinya tetap berkuasa.

“Selama saya menjadi perdana menteri, Iran tidak akan memiliki senjata nuklir,” katanya.

Dia juga ditanya apakah janji perangnya di Gaza untuk mencapai "kemenangan total" masih berlaku. “Perang ini tidak pernah berakhir," jawab Netanyahu, yang dilansir Times of Israel, Kamis (2/7/2026).

"Apakah Anda ingin hidup di Timur Tengah atau di dunia? Anda harus sangat kuat. Dan kami sangat kuat. Israel lebih kuat dari sebelumnya, dan kami telah menangkis ancaman dan melemahkan (musuh kami) secara signifikan. Kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kami akan mengurus apa yang tersisa dari poros Iran,” imbuh dia.

Dia mengeklaim Israel lebih kuat dari sebelumnya dan telah melemahkan musuh-musuhnya, sambil mengakui bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

Sebaliknya, Iran menyatakan siap untuk perang lagi jika poin-poin nota kesepahaman dengan AS tidak dilaksanakan. Ketua Parlemen yang juga kepala negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengatakan Teheran akan merespons setiap pelanggaran MoU yang diteken untuk mengakhiri konflik baru-baru ini.

Mengacu pada insiden di Teluk Persia, dia mengatakan Iran memandang insiden tersebut sebagai pelanggaran gencatan senjata bahkan ketika hubungan diplomatik dengan Washington terus berlanjut.

"Kami menganggap peristiwa yang terjadi di Teluk Persia malam ini sebagai pelanggaran terhadap pemahaman untuk mengakhiri perang, dan kami pasti akan bereaksi terhadapnya, dan tentu saja, pihak lain juga akan bereaksi," ujarnya.

Dia juga menegaskan kembali bahwa diplomasi tetap menjadi pendekatan yang disukai Teheran, sekaligus menegaskan bahwa Iran siap melakukan aksi militer jika negosiasi gagal.

Berbicara kepada televisi pemerintah, dia berkata, "Kami sedang mengupayakan dialog, namun jika dialog tidak dilaksanakan, kami juga siap berperang dan akan meresponsnya dengan tepat."

TEHERAN - Iran mengekspor sekitar 50 juta barel minyak mentah dalam dua pekan setelah Amerika Serikat (AS) mencabut blokade laut terhadap pelabuhan energi negara tersebut. Lonjakan ekspor itu menandai pulihnya aktivitas perdagangan minyak Iran setelah sempat terhenti akibat meningkatnya ketegangan di kawasan Selat Hormuz.

Perusahaan pelacak tanker TankerTrackers.com menyebut volume ekspor tersebut setara sekitar 1,66 juta barel per hari sepanjang Juni 2026, dengan sebagian besar pengiriman ditujukan ke pasar Asia, terutama China.

"Dalam sekitar enam minggu, minyak mentah Iran tertahan di fasilitas penyimpanan darat ketika aset angkatan laut AS memblokir lalu lintas kapal tanker keluar dari pelabuhan. Setelah blokade dicabut, pengiriman minyak bergerak sangat cepat," demikian pernyataan TankerTrackers.com melalui akun resminya di platform X dikutip dari Middle East Eye, Kamis (2/7/2026).

Blokade laut AS mulai diberlakukan pada April 2026 seiring meningkatnya konflik dan ketegangan di Selat Hormuz. Dalam beberapa pekan, ekspor minyak Iran melalui jalur laut turun drastis dari sekitar 2,1 juta barel per hari menjadi hampir nol pada akhir Mei.

Pencabutan blokade dilakukan setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman pada 17 Juni 2026. Kesepakatan sementara tersebut diikuti penerbitan otorisasi selama 60 hari oleh Departemen Keuangan AS yang mengizinkan produksi dan penjualan minyak mentah Iran hingga 21 Agustus 2026.

Setelah pembatasan dicabut sekitar 18 Juni, kapal tanker mulai meninggalkan pelabuhan Iran secara bertahap. Dalam pekan pertama saja, lebih dari 30 juta barel minyak dikirim ke pasar internasional, termasuk melalui kapal tanker Hero II dan Diona yang membawa total lebih dari 3,8 juta barel minyak mentah.

Pulihnya pasokan minyak Iran turut mempengaruhi pasar energi global. Harga minyak dunia tercatat turun lebih dari empat persen setelah pengumuman dimulainya kembali ekspor dan tercapainya kesepakatan sementara antara Washington dan Teheran.

China disebut menjadi pembeli utama minyak Iran setelah ekspor kembali dibuka. Selama ini, perusahaan penyulingan minyak China dikenal sebagai salah satu konsumen terbesar minyak Iran, termasuk melalui jalur perdagangan tidak langsung untuk menghindari kompleksitas sanksi.

Selain berdampak pada pasar energi, perkembangan tersebut juga mempengaruhi sentimen pasar keuangan global. Bitcoin tercatat menguat sekitar dua persen setelah kesepakatan sementara AS-Iran diumumkan ke publik.

Sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia melewati Selat Hormuz sehingga stabilitas kawasan itu dinilai sangat penting bagi rantai pasok energi global. Normalisasi kembali lalu lintas pelayaran di jalur tersebut dipandang menjadi sinyal meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Pengamat kini menyoroti kelanjutan negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat yang berlangsung di Swiss. Perkembangan pembicaraan tersebut dinilai akan menentukan keberlanjutan ekspor minyak Iran dan stabilitas jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz dalam beberapa bulan ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis Indonesia Group memberikan penghargaan kepada 60 perusahaan dan satu pemimpin korporasi dalam ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2026 sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja emiten dan korporasi yang dinilai unggul sepanjang 2025.

Dalam ajang yang telah rutin digelar sejak 2002 itu, penghargaan diberikan kepada 52 emiten sektor keuangan dan nonkeuangan, delapan perusahaan penerima special awards, serta satu penerima penghargaan Best CEO.

Sebanyak 13 emiten penerima penghargaan berasal dari sektor jasa keuangan yang mencakup industri perbankan, asuransi, pembiayaan, investasi, dan sekuritas. Adapun 39 emiten lainnya berasal dari berbagai sektor nonkeuangan.

Malam penganugerahan Bisnis Indonesia Awards 2026 akan berlangsung hari ini Kamis (2/7/2026), di Hotel Raffles Jakarta. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi dijadwalkan menyampaikan keynote speech pada acara tersebut.

Mengusung tema 'Where Growth Meets Strength', BIA 2026 menitikberatkan penilaian pada kemampuan perusahaan mencatat pertumbuhan yang konsisten dengan tetap menjaga kekuatan fundamental bisnis dan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Proses penilaian dimulai sejak awal Juni 2026 melalui pengumpulan data oleh tim riset Data Indonesia, unit riset Bisnis Indonesia Group, dengan menggunakan laporan keuangan periode 2023–2025. Penilaian kemudian dilanjutkan melalui proses penjurian yang melibatkan dewan juri independen.

Dewan juri terdiri atas Senior Economist Creco Research Raden Pardede selaku Ketua Dewan Juri, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Eduardus Tandelilin, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih, serta Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Arif Budisusilo.

Ketua Dewan Juri BIA 2026 Raden Pardede mengatakan penilaian tahun ini memberikan bobot terbesar terhadap kinerja perusahaan sepanjang 2025. Kinerja pada 2023 dan 2024 tetap menjadi bahan pertimbangan, namun porsinya lebih kecil sebagai pembanding.

Menurutnya, dewan juri menggunakan sejumlah indikator utama, antara lain kekuatan keuangan, pertumbuhan bisnis, kinerja pasar modal bagi perusahaan terbuka, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Selain itu, profitabilitas menjadi syarat utama dalam proses seleksi. Dengan demikian, hanya perusahaan yang membukukan laba yang dapat masuk dalam daftar kandidat penerima penghargaan.

"Kami melihat pembukuan tahun 2025 menjadi penekanan utama. Tahun 2023 dan 2024 tetap kami pertimbangkan, tetapi bobotnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2025," kata Raden.

Raden menambahkan proses penjurian tidak hanya didasarkan pada indikator kuantitatif. Dewan juri juga melakukan penilaian kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kualitas dan keberlanjutan kinerja masing-masing perusahaan.

Di tengah optimisme terhadap kinerja ekonomi nasional, Indonesia menghadapi sebuah paradoks. Di satu sisi, ekonomi terus tumbuh. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11% sepanjang 2025 dan meningkat menjadi 5,61% pada kuartal I-2026.

Namun di sisi lain, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) justru semakin besar. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan lebih dari 88 ribu pekerja terkena PHK sepanjang 2025, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar, yaitu mengapa ekonomi tumbuh, tetapi lapangan kerja justru menyusut? Bukankah pertumbuhan ekonomi seharusnya menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi bukan sekadar kenaikan angka Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga harus mampu menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan kemiskinan. Ketika pertumbuhan tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja, muncullah fenomena jobless growth, yaitu pertumbuhan tanpa penciptaan lapangan kerja.

Dalam teori ekonomi klasik, pertumbuhan dan kesempatan kerja berjalan seiring. Saat produksi meningkat, perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja sehingga pengangguran menurun.

Namun, perkembangan teknologi telah mengubah hubungan tersebut. Digitalisasi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan memungkinkan perusahaan meningkatkan produktivitas tanpa menambah pekerja, bahkan menggantikan sebagian pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia.

Fenomena ini mulai terlihat di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Namun banyak industri manufaktur telah menggunakan teknologi otomatisasi sehingga kenaikan produksi tidak lagi diikuti peningkatan kebutuhan tenaga kerja. Pertumbuhan lebih banyak berasal dari efisiensi dan produktivitas dibandingkan ekspansi lapangan kerja.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang tercipta lebih banyak berasal dari peningkatan produktivitas dan efisiensi dibandingkan dengan ekspansi tenaga kerja. Paradoks inilah yang kini sedang dihadapi Indonesia.

Sebagian besar PHK terjadi pada sektor manufaktur padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, dan beberapa industri berorientasi ekspor. Sektor-sektor ini menghadapi tekanan berat akibat melemahnya permintaan global, meningkatnya biaya produksi, dan persaingan yang semakin ketat dari negara lain.

Kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih turut memperburuk keadaan. Ketidakpastian geopolitik, perlambatan perdagangan internasional, serta perubahan pola konsumsi dunia menyebabkan banyak perusahaan harus melakukan efisiensi. Dalam situasi seperti ini, tenaga kerja sering kali menjadi korban pertama.

Padahal sektor manufaktur selama ini merupakan tulang punggung penciptaan lapangan kerja formal di Indonesia. Ketika sektor ini mengalami tekanan, dampaknya langsung terasa pada tingkat pengangguran dan daya beli masyarakat.

Perubahan orientasi dunia usaha juga menjadi penyebab utama. Dalam persaingan global, perusahaan dituntut menghasilkan produk berkualitas dengan biaya serendah mungkin.

Akibatnya, investasi pada teknologi sering dianggap lebih menguntungkan dibandingkan menambah tenaga kerja. Berbagai pekerjaan administratif kini dapat digantikan oleh sistem berbasis kecerdasan buatan. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi tetap terjadi, tetapi tidak lagi menghasilkan jumlah kesempatan kerja sebanyak sebelumnya.

Paradoks ini semakin mengkhawatirkan karena Indonesia sedang menikmati bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif berada pada puncaknya dan seharusnya menjadi modal besar untuk mempercepat pembangunan.

Namun bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan jika tersedia lapangan kerja yang memadai. Jika jutaan angkatan kerja baru tidak terserap, bonus demografi justru berubah menjadi beban sosial dan ekonomi.

Setiap tahun jutaan lulusan sekolah, perguruan tinggi, dan pendidikan vokasi memasuki pasar kerja. Sayangnya, penciptaan pekerjaan berkualitas belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja.

Akibatnya, persaingan semakin ketat, banyak lulusan bekerja di sektor informal, menerima upah rendah, atau bahkan menganggur. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlebar kesenjangan dan melemahkan daya beli masyarakat.

Masalahnya, penciptaan lapangan kerja berkualitas tidak selalu mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja baru. Akibatnya, persaingan kerja semakin ketat. Banyak lulusan muda terpaksa menerima pekerjaan dengan upah rendah, bekerja di sektor informal, atau bahkan menganggur. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks.

Paradoks ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu mulai bergeser dari fokus pada kuantitas pertumbuhan menuju kualitas pertumbuhan. Selama bertahun-tahun, indikator utama keberhasilan ekonomi sering kali hanya diukur melalui angka pertumbuhan PDB. Padahal pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas setidaknya memiliki tiga karakteristik. Pertama, mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Kedua, mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pendapatan masyarakat. Ketiga, mampu mengurangi ketimpangan ekonomi.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat industri padat karya. Pemerintah perlu memberikan insentif berupa kemudahan pembiayaan, penyederhanaan regulasi, pengurangan biaya logistik, dan insentif perpajakan agar sektor tekstil, garmen, alas kaki, makanan-minuman, serta furnitur tetap kompetitif dan mampu mempertahankan tenaga kerja.

Selanjutnya, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus menjadi prioritas. UMKM merupakan penyerap tenaga kerja terbesar dan terbukti lebih tahan terhadap krisis. Namun, banyak UMKM masih menghadapi keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar.

Karena itu, digitalisasi, akses pembiayaan produktif, serta integrasi UMKM ke dalam rantai pasok industri nasional perlu terus diperluas agar pertumbuhan ekonomi menghasilkan efek berganda terhadap penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, transformasi teknologi tidak dapat dihindari. Alih-alih mempertahankan pekerjaan lama, Indonesia harus menyiapkan tenaga kerja untuk pekerjaan baru.

Program reskilling dan upskilling perlu diperluas agar pekerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan. Pendidikan vokasi dan perguruan tinggi juga harus lebih adaptif dengan perkembangan teknologi, termasuk penguasaan kecerdasan buatan, analisis data, ekonomi hijau, dan kewirausahaan.

Perlindungan sosial bagi pekerja terdampak PHK juga harus diperkuat. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) perlu diperluas agar benar-benar menjadi jaring pengaman sekaligus membantu pekerja memperoleh keterampilan baru dan kembali memasuki pasar kerja.

Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan setiap target pertumbuhan ekonomi disertai target penciptaan lapangan kerja yang jelas dan terukur. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh menjadi tujuan akhir, melainkan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pekerjaan yang layak dan pendapatan yang lebih baik.

Paradoks pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatnya PHK merupakan peringatan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia sedang menghadapi tantangan struktural yang serius. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menghasilkan lapangan kerja yang memadai.

Teknologi, otomatisasi, perubahan struktur industri, dan tekanan ekonomi global telah mengubah hubungan tradisional antara pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi yang tercatat dalam laporan statistik. Melainkan seberapa banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya melalui pekerjaan yang layak, pendapatan yang meningkat, dan kehidupan yang lebih sejahtera.

Ketika pertumbuhan ekonomi mampu menghadirkan hal tersebut, barulah pertumbuhan ekonomi benar-benar bermakna bagi rakyat.