JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI), Anggoro Eko Cahyo, mengungkapkan pihaknya telah membahas sejumlah opsi untuk meningkatkan porsi saham beredar di publik (free float) menjadi 15 persen.

Namun, keputusan akhir mengenai skema yang akan ditempuh berada di tangan pemegang saham mayoritas, yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).

Saat ini, jumlah free float emiten berkode BRIS ini baru di kisaran 9,33 persen, jauh dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni 15 persen.

Adapun, otomatis bursa menargetkan 75 persen emiten di pasar modal sudah memenuhi ketentuan free float minimum 15 persen pada tahun pertama implementasi aturan baru tersebut.

Target ini menjadi tonggak awal dalam skema penahapan hingga tiga tahun ke depan untuk memperkuat struktur dan likuiditas pasar.

Berdasarkan data pemegang saham BRIS per 17 Juni 2026, struktur kepemilikan saham masih didominasi oleh bank-bank BUMN.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menjadi pemegang saham terbesar dengan kepemilikan 23,74 miliar saham atau setara 51,47 persen.

Selanjutnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menguasai 10,72 miliar saham atau 23,24 persen, sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) memiliki 7,09 miliar saham atau 15,38 persen.

Selain tiga bank BUMN, terdapat Employees Provident Fund Board yang menguasai 531,88 juta saham atau sekitar 1,15 persen.

Dengan komposisi kepemilikan tersebut, sekitar 90 persen saham BRIS masih dikuasai oleh para pemegang saham utama, sehingga ruang untuk meningkatkan porsi saham beredar di publik menjadi 15 persen akan bergantung pada keputusan para pemegang saham pengendali.

Anggoro menyebut keputusan terkait peningkatan porsi free float menjadi kewenangan Danantara.

Manajemen BSI hanya menyiapkan berbagai alternatif dan akan mengikuti keputusan yang nantinya ditetapkan oleh pemegang saham.

Perseroan telah membahas sejumlah opsi untuk meningkatkan free float. Namun, ia belum dapat mengungkapkan skema yang akan dipilih karena keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan pemegang saham.

Adapun peran manajemen BSI lebih difokuskan pada pelaksanaan atau eksekusi kebijakan setelah keputusan tersebut ditetapkan.

“Ya tentu kita bisa dengan Danantara, itu kan call-nya ada di pemegang saham kan. Kita lebih kepada mengikuti saja pengembangan saham mau pakai opsi yang mana. Tetapi kita tentu saja sudah membahas beberapa opsi. Tetapi itu kan pemegang saham lah yang punya call. Kita kan lebih pada ya sama eksekusinya saja,” ujar Anggoro saat ditemui di Kantor Pusat BSI, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2926).

BSI menargetkan pemenuhan ketentuan free float sebesar 15 persen dapat diselesaikan paling lambat pada tahun depan.

Meski demikian, perseroan akan mengupayakan target itu dapat dicapai lebih cepat dengan berusaha melampaui ambang batas 15 persen pada tahun ini.

Ia optimistis target tersebut dapat direalisasikan mengingat pemegang saham pengendali BSI berasal dari bank-bank BUMN, yakni Mandiri, BBNI, dan BBRI.

Menurut Anggoro, kesamaan kepemilikan tersebut akan mempermudah proses koordinasi dalam menentukan langkah yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan bursa.

“Free float itu juga kan kita seharusnya selesai sampai dengan tahun depan ya, karena itu yang ditargetkan. Jadi ya dalam tahun ini kita akan best effort untuk bisa melewati yang threshold, 15 persen ya, ya Insyaallah, karena bank-bank pengendali kita kan BNI, BRI, Mandiri kan juga sama kan. Jadi koordinasi akan juga gak sulit,” paparnya.

Sebagai informasi, dalam implementasi free float minimum 15 persen, otoritas bursa tidak menerapkan kebijakan secara sekaligus, melainkan melalui tahapan yang terukur selama tiga tahun.

Pada tahun pertama, regulator akan menetapkan target capaian awal, baik dari sisi jumlah emiten yang berhasil memenuhi ketentuan maupun dari sisi kontribusinya terhadap total kapitalisasi pasar (market cap). Di fase awal juga, Self Regulatory Organization (SRO) memetakan berapa emiten yang memiliki kesiapan struktur kepemilikan dan strategi korporasi untuk meningkatkan porsi saham publiknya.

Bersamaan dengan itu, regulator juga mengukur daya serap pasar, yakni kemampuan investor dan pelaku industri menyerap tambahan saham beredar tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap harga maupun stabilitas perdagangan.

Dari pengukuran itu, akan ditetapkan target kuantitatif, misalnya berapa tambahan jumlah emiten yang mencapai ambang 15 persen, serta berapa persentase kapitalisasi pasar yang telah memenuhi batas minimum tersebut pada akhir tahun pertama.

Setelah periode tiga tahun berjalan, OJK menyiapkan mekanisme exit policy. Kebijakan ini akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing emiten dan kondisi daya serap pasar secara keseluruhan.

Artinya, apabila terdapat perusahaan yang secara objektif tidak memungkinkan memenuhi ketentuan free float 15 persen dalam jangka waktu yang ditetapkan, regulator akan melakukan evaluasi dan memberikan opsi sesuai ketentuan yang berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI bakal menambah porsi saham beredar di publik (free float) dari 9,91 persen menjadi 15 persen, sesuai ketentuan otoritas pasar modal.

Namun realisasinya tidak dilakukan tahun ini.

Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta mengatakan, perseroan berencana menambah porsi free float secara bertahap.

Hal ini untuk memenuhi kebijakan peningkatan batas minimum free float dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dari 7,5 persen menjadi 15 persen dan standar free float internasional seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI) sebesar 15 persen.

Sebagai perusahaan terbuka, BSI memandang peningkatan free float sebagai langkah penting agar saham perseroan menjadi lebih optimal diperdagangkan di pasar.

"Ada sih plan itu. Apalagi kalau MSCI harus 15 persen. Kita paling enggak 10 persen dulu, nanti MSCI 15 persen," ujarnya saat ditemui di BSI Tower, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Bob menjelaskan, saat ini opsi peningkatan free float tengah dikaji, termasuk melalui keterlibatan BPI Danantara selaku pemegang saham pengendali.

Keputusan final dan skema penambahan free float akan sangat bergantung pada pertimbangan pemegang saham.

"Kita propose sementara ini adalah lewat Danantara, juga kemudian Danantara melihatnya seperti apa," kata Bob.

Meski demikian, Bob memastikan, penambahan porsi saham publik tersebut tidak akan direalisasikan pada tahun ini.

Dia memperkirakan realisasi kenaikan free float baru akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan.

"Yang jelas tidak dalam tahun ini, tapi kemudian kalau kita bicara 3 tahun ke depan mungkin akan ada," tukasnya.

Sebagai informasi, free float adalah porsi saham perusahaan yang dimiliki publik dan dapat diperdagangkan secara bebas di pasar, di luar kepemilikan pemegang saham pengendali atau pihak strategis.

Dengan free float yang lebih besar, jumlah saham yang beredar di pasar meningkat sehingga transaksi cenderung lebih aktif.

Kebijakan BEI menaikkan porsi minimum free float dilakukan setelah pasar modal Indonesia mendapatkan sorotan dari MSCI.

Ketentuan free float 15 persen ini berlaku menyeluruh, baik bagi emiten yang telah tercatat di BEI maupun perusahaan yang akan melaksanakan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Dengan demikian, seluruh perusahaan terbuka diwajibkan menyesuaikan struktur kepemilikan sahamnya agar sejalan dengan regulasi baru tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) menyambut baik kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mendorong emiten meningkatkan porsi saham publik (free float) guna meningkatkan likuiditas perdagangan saham di pasar.

Direktur Keuangan dan Strategi BSI Ade Cahyo Nugroho menyampaikan bahwa free float BSI saat ini masih berada pada kisaran 10% dan menjadi perhatian pelaku. Seiring rencana regulator menaikkan batas minimum free float menjadi 15%, BSI menilai kebijakan tersebut dapat menjadi pemicu percepatan peningkatan free float perseroan.

“Kita menyambut baik upaya dari bursa maupun regulator untuk meminta kepada para emiten untuk bisa meningkatkan free float-nya,” kata Cahyo dalam Konferensi Pers Kinerja Tahun 2025 BSI secara daring, Jumat (6/2/2026).

Cahyo menuturkan, langkah peningkatan free float akan dilakukan secara bertahap dengan tetap berkoordinasi dengan pemegang saham pengendali, termasuk Danantara, serta mempertimbangkan berbagai aspek terkait struktur permodalan.

Peningkatan free float ini juga dinilai sejalan dengan strategi jangka panjang BSI untuk memperkuat struktur ekuitas dan mendukung transformasi perseroan menjadi bank berskala lebih besar, termasuk menuju kelompok bank KBMI 4.

“Tentu kami akan berkonsultasi terus kepada Danantara dalam setiap tahapan termasuk mendiskusikan beberapa hal lain yang terkait dengan equity, termasuk journey BSI menjadi bank yang lebih besar lagi, masuk KBMI 4,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana menetapkan kenaikan ambang batas saham beredar di publik alias free float saham 15% mulai Maret 2026. Saat ini, masih terdapat sekitar 25 emiten bank dengan free float di bawah 15%, termasuk di dalamnya BSI (BRIS) yang mencatatkan free float 9,25%.

Dalam catatan Bisnis, Pengganti Sementara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa pihaknya sedang merampungkan kebijakan kenaikan batas minimum free float itu.

Emiten lama akan diberi masa transisi, sedangkan emiten baru harus langsung menerapkannya sejak penawaran umum perdana alias initial public offering (IPO).

“Hal ini dimaksudkan agar ketentuan free float di Indonesia selaras dengan standar global,” ujar Friderica dalam Dialog Pelaku Pasar Modal di Main Hall BEI, Minggu (1/2/2026).

OJK membuka berbagai opsi bagi emiten untuk memenuhi ketentuan tersebut, mulai dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue, non-HMETD, employee stock ownership plan (ESOP) dan management stock option plan (MSOP), hingga divestasi oleh pemegang saham pengendali.