JAKARTA - Danantara menyatakan rencana perampingan sekitar 1.000 entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi 250 perusahaan tidak akan disertai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto demi menciptakan perusahaan pelat merah yang lebih sehat, efisien, dan berdaya saing kuat.

"Tidak ada PHK. Pak Donny (COO Danantara) menyampaikan tadi tidak ada PHK dalam perampingan itu. Yang dilakukan adalah pengelolaan sumber daya manusia di BUMN-BUMN yang akan dimerger," ujar Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, usai bertemu COO Danantara Donny Oskaria di Wisma Danantara, Rabu (1/7/2026).

Said mengungkapkan, restrukturisasi skala besar ini bertujuan untuk memperkuat kinerja perusahaan melalui pembentukan holding yang lebih efisien. Sebagai contoh, sektor logistik yang selama ini tersebar di sejumlah perusahaan pelat merah akan diintegrasikan dan diperkuat ke dalam satu payung holding guna memangkas tumpang tindih fungsi operasional.

Kendati mendapatkan jaminan bebas PHK, serikat buruh tetap meminta untuk dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan proses restrukturisasi dan merger tersebut. Pelibatan pekerja sejak awal dinilai sangat krusial untuk memastikan penataan organisasi serta pengelolaan sumber daya manusia berjalan secara transparan dan tidak merugikan hak-hak buruh.

Said menekankan kekhawatiran terkait potensi pengurangan tenaga kerja akibat dampak konsolidasi adalah hal yang wajar. Sebab itu, pihaknya mengapresiasi respons positif dari manajemen Danantara yang membuka ruang komunikasi dan sepakat untuk mengajak serikat buruh berdiskusi dalam proses transisi ini.

Selain menyoroti masa depan karyawan BUMN, pertemuan strategis tersebut juga membahas upaya konkret dalam mengantisipasi gelombang PHK di sektor swasta. Serikat buruh mendorong Danantara agar mengambil peran lebih besar dalam menjaga stabilitas lapangan kerja nasional di tengah dinamika ekonomi saat ini.

Danantara diharapkan dapat memfasilitasi dukungan pendanaan bagi perusahaan-perusahaan swasta yang masih memiliki prospek usaha bagus namun sedang mengalami kesulitan modal kerja. Dengan intervensi pembiayaan tersebut, operasional perusahaan swasta yang tercekik modal diharapkan dapat kembali berjalan normal sehingga pemangkasan tenaga kerja dapat dihindari.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung (KCJB) menjadi tolok ukur sebelum pemerintah memutuskan perpanjangan jalur ke Surabaya hingga Banyuwangi.

"Saat ini pemerintah fokus terhadap restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono di Jakarta, Sabtu, mengenai prioritas penyelesaian restrukturisasi keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Allan menyatakan kebijakan itu sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Ia menegaskan hasil restrukturisasi keuangan akan menjadi tolok ukur pemerintah dalam mengevaluasi kelayakan perpanjangan jalur Kereta Cepat Whoosh sampai Surabaya, bahkan Banyuwangi.

Sebelumnya, Agus Harimurti menyebut keberlanjutan proyek kereta cepat Whoosh hingga Jawa Timur dilakukan secara paralel sambil menunggu restrukturisasi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China sebagai operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Ia mengatakan telah bertemu dengan Kementerian Keuangan dan Danantara Indonesia mengenai rencana Whoosh beroperasi hingga Banyuwangi.

"Tahapan hari ini kita lakukan paralel," ujar Agus dalam konferensi pers Update Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Persiapan Mudik Lebaran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3).

Menurut dia, sambil mengembangkan proyek lanjutan Whoosh, pemerintah akan memastikan restrukturisasi keuangan KCJB tetap berjalan.

Restrukturisasi keuangan KCJB menjadi sangat penting lantaran akan mempengaruhi peta jalan pengembangan Whoosh hingga Jawa Timur.

"Sebaiknya kita pastikan dulu KCJB-nya tuntas, artinya solusinya sudah bisa diambil dengan baik, baru setelah itu kita kembangkan berikutnya," jelasnya.

Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung dengan menunjuk Agus Harimurti sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Penunjukan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

"Dengan Peraturan Presiden ini, dibentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang selanjutnya disebut sebagai Komite," demikian bunyi salinan Peraturan Presiden (Perpres) No 29 Tahun 2026 pada Minggu (31/5).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Oracle Corporation, mencatatkan penyusutan jumlah tenaga kerja hingga 21.000 karyawan sepanjang tahun lalu akibat gelombang restrukturisasi berkala dan masifnya implementasi kecerdasan artifisial (AI) atau artificial intelligence di dalam operasional korporasi.

Berdasarkan laporan tahunan perusahaan yang dikutip dari The Register, Selasa (23/6/2026) emiten berkode ORCL ini mempekerjakan sekitar 162.000 pegawai pada Juni 2025. Namun memasuki Juni 2026 angka tersebut merosot tajam menjadi 141.000 pekerja dengan rincian pemangkasan 9.000 staf di pos domestik AS dan 12.000 staf di jaringan internasional.

Pihak manajemen mengindikasikan efisiensi ini merupakan bagian dari adaptasi teknologi yang tak terhindarkan. Langkah strategis tersebut diambil demi menjaga profitabilitas di tengah transisi bisnis menuju era digital baru.

"Restrukturisasi dan reorganisasi tenaga kerja berkala kami dapat mengganggu. Penerapan teknologi AI di seluruh operasional kami telah menghasilkan dan mungkin terus menghasilkan pengurangan tenaga kerja," tulis Oracle dalam laporan tahunan tersebut.

Bahkan manajemen memberikan sinyal mengenai potensi kelanjutan kebijakan pengetatan ini pada masa mendatang. "Kami mungkin menginisiasi rencana restrukturisasi baru di masa depan," tambah manajemen perusahaan.

Rumor pemutusan hubungan kerja (PHK) di internal Oracle sebenarnya telah berembus dalam beberapa bulan terakhir. Langkah ini disinyalir menjadi strategi manajemen untuk mengalihkan anggaran belanja demi mendanai pembangunan infrastruktur pusat data (datacenter) berbasis AI yang membutuhkan modal jumbo.

Kendati mampu menekan beban operasional, Oracle tidak menampik kebijakan pengosongan posisi ini membawa risiko tersendiri bagi stabilitas internal perusahaan dalam jangka panjang. Pengurangan staf dinilai berpotensi mengganggu ritme kerja tim yang tersisa.

"Restrukturisasi ini juga dapat menyebabkan kekurangan karyawan yang memiliki keahlian memadai dalam peran tertentu, hilangnya pengetahuan institusional yang berharga, serta kerusakan pada moral dan retensi karyawan," papar manajemen.

Merespons permintaan konfirmasi, perwakilan Oracle menyatakan langkah penyelarasan ini krusial untuk menjaga daya saing produk di pasar global. Korporasi harus memastikan komposisi tim tetap ramping namun kompeten di sektor komputasi awan (cloud) dan AI.

"Seiring berkembangnya bisnis cloud dan AI kami, kami akan terus menyeimbangkan sumber daya kami dan merestrukturisasi grup pengembangan kami untuk membantu memastikan kami memiliki orang-orang yang tepat dalam menghadirkan produk cloud dan AI terbaik kepada pelanggan kami di seluruh dunia," urai manajemen Oracle.

Fenomena efisiensi tenaga kerja demi membiayai infrastruktur AI bukan hanya monopoli Oracle. Kompetitor utama mereka seperti Microsoft juga melepas ribuan pekerja sepanjang tahun lalu, bahkan sempat menawarkan program pengunduran diri sukarela bagi staf di AS.

Strategi pemangkasan ini mencerminkan tren industri teknologi global yang mulai menukar pos biaya operasional sumber daya manusia dengan investasi komputasi masa depan.

Presiden Prabowo Subianto mengungkap rencana pemerintah untuk menutup sekitar 800 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak sehat dan terus merugi.

Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah.

Prabowo mengatakan dirinya sempat terkejut mengetahui jumlah perusahaan milik negara yang melebihi 1.000 entitas saat mulai menjabat sebagai kepala negara. Padahal, sebelumnya ia mengira jumlah BUMN hanya sekitar 300 perusahaan.

"Ketika saya jadi presiden, baru saya tahu jumlahnya 1.000 lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240 (perusahaan) yang kita tutup, enggak ada yang untung, rugi terus," ujar Prabowo di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6).

Ia menyebut proses penataan BUMN masih akan berlanjut. Pemerintah, juga menargetkan penutupan 700 hingga 800 perusahaan pelat merah yang dinilai tidak produktif.

"Kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700 lah," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Prabowo menilai keberadaan perusahaan yang terus merugi membebani keuangan negara. Ia mencontohkan pengeluaran untuk jajaran direksi dan komisaris yang tetap harus dibayar meski perusahaan tidak menghasilkan keuntungan.

Menurut perhitungannya, apabila satu perusahaan memiliki empat direksi dan empat komisaris, maka penutupan ratusan perusahaan dapat mengurangi beban pengeluaran yang selama ini harus ditanggung negara.

"Anda bisa bayangkan yang sudah kita tutup 240 (BUMN). Itu kalau dihitung umpamanya empat direksi, sama empat komisaris, itu delapan (orang) kali 200 (perusahaan). Kalau gajinya masing-masing Rp50 juta sebulan, berapa itu? Dan ada yang gajinya bisa di atas itu," katanya.

Prabowo mengklaim langkah penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan dalam jumlah besar bagi negara.

"Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang enggak benar," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung adanya praktik tata kelola yang menurutnya bermasalah di sejumlah perusahaan negara. Ia menilai keberadaan perusahaan yang terus merugi tidak jarang dimanfaatkan untuk menutupi berbagai penyimpangan.

"Sudah rugi, minta bonus lagi," kata Prabowo.

Pemerintah dalam beberapa waktu terakhir memang tengah melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap BUMN melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia.

Salah satu tujuan penataan tersebut adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara sekaligus memperkuat kinerja perusahaan pelat merah.

Meski demikian, Prabowo belum merinci daftar perusahaan yang telah ditutup maupun BUMN mana saja yang masuk dalam rencana penataan lanjutan tersebut.

PT Pertamina (Persero) akan memangkas 124 entitas usaha. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari program streamlining atau penyederhanaan struktur perusahaan.

Rencana tersebut disampaikan Direksi Pertamina dalam paparan perkembangan program streamlining Pertamina Group kepada Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Dony Oskaria, Kamis (11/6) sebagaimana dilansir dari akun Instagram@bumn_id.

Dalam pembahasan tersebut, Pertamina memaparkan sejumlah target penyelesaian streamlining lanjutan yang mencakup proses likuidasi, divestasi, serta merger atau spin-off.

Pertamina juga menjalankan koordinasi bersama pemangku kepentingan terkait, seperti SKK Migas, Ditjen Migas, BPKP, Jamdatun, dan pihak lainnya untuk mempercepat proses streamlining entitas usaha.

Pada tahap pertama, sebanyak 27 entitas telah direstrukturisasi sebagai bagian dari langkah penataan portofolio bisnis agar struktur Pertamina Group menjadi lebih ramping, efisien, dan fokus pada penguatan bisnis inti energi nasional.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya juga membahas kemajuan program streamlining Pertamina Group, termasuk target penyelesaian per kuartal serta berbagai isu yang membutuhkan dukungan regulasi dan koordinasi lintas pemangku kepentingan.

[Gambas:Instagram]

"Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memastikan transformasi Pertamina berjalan terukur, tepat waktu, dan selaras dengan agenda penguatan ketahanan energi nasional," tulis akun tersebut dilansir Jumat (12/6).

Ke depan, BP BUMN bersama Danantara bakal terus mendorong percepatan streamlining BUMN agar penataan entitas usaha mampu memberikan dampak nyata terhadap efisiensi, tata kelola, dan daya saing perusahaan.

Selain itu, Pertamina diharapkan akan semakin fokus dalam menjalankan perannya sebagai BUMN energi strategis yang mendukung ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten menara Grup Djarum, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) menargetkan proses go private dan delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI) rampung pada April 2027.

Sebagai bagian dari proses tersebut, pemegang saham pengendali, PT Iforte Solusi Infotek (Iforte), akan melaksanakan penawaran tender sukarela (voluntary tender offer/VTO) dengan harga Rp5.400 per saham kepada pemegang saham publik.

Presiden Direktur IBST Ramadhan Kurnia Nusa mengatakan keputusan untuk mengajukan rencana go private dan delisting diambil setelah perseroan bersama Iforte melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi bisnis jangka panjang grup.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk mendukung pengelolaan aset dan operasional yang lebih efisien melalui restrukturisasi di lingkungan grup usaha.

"Perseroan bersama-sama dengan Iforte telah melakukan evaluasi secara menyeluruh atas strategi bisnis jangka panjang grup dalam rangka pengelolaan aset dan operasional yang lebih efisien. Sejalan dengan pelaksanaan strategi bisnis tersebut, dipandang perlu untuk melakukan restrukturisasi dalam grup, termasuk meninjau ulang status kepemilikan saham oleh PT Sarana Menara Nusantara Tbk, baik secara langsung maupun tidak langsung, di beberapa anak perusahaan," ujar Ramadhan dalam Paparan Publik, Jumat (5/6/2026).

Dia menjelaskan, selain mempertimbangkan strategi restrukturisasi, keputusan tersebut juga mempertimbangkan perkembangan pemenuhan kewajiban free float oleh Iforte selaku pemegang saham pengendali.

"Mempertimbangkan hal-hal tersebut, termasuk perkembangan pemenuhan kewajiban refloat oleh Iforte, perseroan memutuskan untuk mengajukan rencana go private dan delisting yang disertai dengan proses penawaran tender sukarela atas saham-saham perseroan yang dimiliki pemegang saham masyarakat," katanya.

IBST menjadwalkan pelaksanaan tender offer dan delisting dengan tahapan sebagai berikut:

• 5 Juni 2026: RUPSLB untuk meminta persetujuan pemegang saham.
• 9 Juni 2026: Pengumuman pernyataan penawaran tender sukarela (VTO) kepada publik.
• 29 Juni 2026: Perkiraan perolehan pernyataan efektif VTO dari OJK.
• 1 Juli–30 Juli 2026: Masa pelaksanaan tender offer sukarela dengan harga Rp5.400 per saham.
• 11 Agustus 2026: Batas akhir pembayaran tender offer kepada pemegang saham yang berpartisipasi.
• 19 Maret 2027: Perkiraan pencabutan status perusahaan publik oleh OJK.
• 8 April 2027: Perkiraan delisting saham IBST dari BEI dan pembatalan penitipan kolektif oleh KSEI

Perseroan menegaskan seluruh jadwal tersebut masih bersifat indikatif dan bergantung pada persetujuan OJK, BEI, KSEI, serta instansi terkait lainnya.

IBST merupakan salah satu penyedia infrastruktur telekomunikasi di Indonesia yang berfokus pada bisnis penyewaan menara telekomunikasi dan jaringan serat optik. Hingga saat ini, perseroan mengelola 3.204 menara telekomunikasi dan jaringan serat optik sepanjang 19.458 kilometer.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis target pendapatan negara pada 2026 dapat tercapai seiring membaiknya kinerja penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Ia menilai perbaikan kinerja penerimaan mulai terlihat setelah pemerintah melakukan restrukturisasi di DJP dan DJBC. “Jadi, kelihatannya target tahun ini (2026) akan baik. Kinerja Bea Cukai juga akan bagus, jadi kita sudah melihat hasil dari proses restrukturisasi di pajak dan di Bea Cukai,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Kinerja itu turut dioptimalkan dengan pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) yang mendukung peningkatan efisiensi dan optimalisasi penerimaan negara.

Bendahara negara itu juga menyoroti implementasi sistem Coretax yang dinilai mulai menunjukkan hasil positif meski masih menuai sejumlah keluhan dari wajib pajak (WP).

“Jadi, harusnya sih lebih efisien. Kalau Anda lihat Coretax yang dulunya banyak diprotes, sekarang juga masih ada protes, tapi sudah sedikit. Kinerja Coretax bisa meningkatkan pendapatan dari pajak yang kurang cukup signifikan. Karena dengan Coretax, semuanya dihitung hampir otomatis. Jadi, orang tidak bisa lari,” ujar dia.

Adapun target pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.153,6 triliun. Sementara itu, realisasi pendapatan negara hingga April 2026 tercatat mencapai Rp 918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

JAKARTA - Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dinilai harus dimaknai sebagai proses restrukturisasi ekonomi nasional, bukan pelemahan. Presiden Direktur Center For Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri meyakini, rupiah akan kembali stabil terhadap dolar AS maupun mata uang global lainnya pada tahap berikutnya.

"Ini restrukturisasi, bukan pelemahan. Narasi yang sering muncul adalah pelemahan rupiah mencerminkan lemahnya ekonomi. Pandangan itu keliru. Depresiasi rupiah justru harus dibaca sebagai restrukturisasi ekonomi menuju daya saing lebih tinggi," kata Deni di Jakarta, Rabu (20/5/).

Menurut dia, dalam konteks global, jika Gubernur bank sentral AS yang baru, Kevin Wars mengikuti arahan Presiden AS Donald Trump untuk menurunkan suku bunga, maka dolar AS justru berpotensi melemah.

"Implikasi jangka menengah dan panjangnya, setelah fase restrukturisasi, rupiah akan lebih stabil terhadap dolar AS,” ujarnya.

Deni menjelaskan, depresiasi atau restrukturisasi rupiah merupakan strategi penyesuaian struktural. Pelemahan rupiah dinilai membuka ruang bagi ekspor, memperkuat industri domestik, serta menekan ketergantungan impor.

"Tugas pemerintah adalah memastikan pelemahan rupiah tidak sekadar menjadi gejolak pasar, melainkan momentum transformasi,” tegasnya.

Tok! BI Menaikkan Suku Bunga Acuan ke Level 5,25%, Mampukah Selamatkan Rupiah?



Di sisi lain, Deni menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2026 yang mencapai 5,61%. Menurutnya, angka tersebut memberi kesan stabilitas ekonomi nasional masih terjaga.

"Angka ini menenangkan publik dan pasar, seolah menegaskan ekonomi nasional masih berada di jalur aman,” ujarnya.

Namun di balik capaian itu, fondasi pertumbuhan ekonomi dinilai masih rapuh. Sebab pertumbuhan lebih banyak ditopang konsumsi pemerintah dan sektor hospitality.

"Transformasi struktural sejauh ini belum terlihat nyata. Jika tidak segera diarahkan, Indonesia berisiko terjebak dalam middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah,” katanya.

Konsumsi Pemerintah & ICOR Tinggi

Deni menyebut pendorong utama pertumbuhan ekonomi berasal dari lonjakan konsumsi pemerintah yang mencapai 21,81%. Namun, efisiensi investasi masih rendah, tercermin dari tingginya ICOR (Incremental Capital Output Ratio).

"Infrastruktur dibangun, tetapi output yang dihasilkan relatif kecil dibandingkan input. Artinya, belanja fiskal belum menghasilkan produktivitas jangka panjang,” jelasnya.

Karena itu dia merekomendasikan agar sebagian belanja fiskal dialihkan ke penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), seperti program nutrisi, pendidikan, dan vokasi. "Agar investasi menghasilkan tenaga kerja produktif dan daya saing berkelanjutan,” ujarnya.

Selain itu Deni menyoroti sektor akomodasi dan makanan minuman yang tumbuh 13,14% akibat rebound pariwisata dan konsumsi domestik. Namun sektor tersebut dinilai masih memiliki nilai tambah rendah dan rentan terhadap guncangan eksternal.

"Pertumbuhan seperti ini tidak cukup membawa Indonesia keluar dari middle-income trap. Perlu diversifikasi ke sektor bernilai tambah tinggi. Jika tidak, pertumbuhan hospitality hanya menjadi ilusi stabilitas,” tandasnya.

Ketimpangan Masih Tinggi

Deni juga menyoroti dominasi Pulau Jawa yang masih menyumbang 57,24% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Sementara wilayah luar Jawa dinilai masih tertinggal.

"Ketimpangan ini berpotensi memperlebar jurang sosial-ekonomi dan memicu ketidakstabilan politik. Pertumbuhan yang tidak inklusif akan menjadi bom waktu pembangunan nasional,” katanya.

Selain itu dia memperkirakan harga minyak dunia masih akan bertahan tinggi dalam waktu cukup lama. Kondisi tersebut berdampak pada kenaikan biaya produksi, inflasi energi, hingga risiko defisit fiskal.

"Indonesia harus mempercepat diversifikasi energi dengan memanfaatkan gas domestik dan energi terbarukan agar tidak terus bergantung pada impor minyak,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) bersiap mengeksekusi penutupan 10 anak perusahaan pada akhir Juni 2026, menyusul arahan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).

Perusahaan telekomunikasi pelat merah itu memberi bocoran bahwa entitas yang terdampak strategi streamlining adalah perusahaan dengan lini bisnis tumpang tindih (overlap) serta berkinerja kurang optimal.

Direktur Strategic Business Development and Portfolio Telkom, Seno Soemadji, menjelaskan komitmen perseroan untuk menyelesaikan pemangkasan tahap awal ini bulan depan. Saat ini, jumlah anak usaha Telkom tercatat mencapai 67 entitas.

Melalui kajian mendalam, manajemen menyisir perusahaan yang bergerak di bidang sama untuk dirampingkan demi meningkatkan efisiensi operasional.

Meski kepastian tenggat waktu telah ditetapkan, manajemen TLKM masih merahasiakan daftar nama entitas yang masuk dalam target likuidasi tersebut. Seno menyatakan pengumuman resmi baru akan dilakukan setelah seluruh proses evaluasi selesai, mengingat adanya pertimbangan sensitivitas pasar dan aspek bisnis tertentu.

"Karena kita ada beberapa pendekatan dan pertimbangan sensitivitas. Tapi (informasi lebih lanjut) bisa disampaikan nanti," ujar Seno di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Kebijakan perampingan ini merupakan respons atas instruksi Danantara Indonesia, yang meminta Telkom melakukan pengurangan portofolio secara masif, dari semula 67 anak perusahaan menjadi hanya 22 entitas. Menanggapi target jangka panjang tersebut, Seno memastikan perseroan bergerak secara bertahap guna memastikan proses hukum dan tata kelola perusahaan (corporate governance) tetap terjaga dengan baik.

Manajemen menilai restrukturisasi ini esensial untuk memperkuat fokus bisnis utama grup dan mengoptimalkan pengelolaan aset. Lewat penataan portofolio ini, Telkom berharap dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi pemegang saham.

Ke depan, Telkom akan memantapkan posisinya sebagai induk usaha strategis. Sementara itu, operasional taktis di lapangan sepenuhnya diserahkan kepada entitas operating company yang bertindak sebagai motor penggerak utama di masing-masing lini bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Proses transformasi dan penyederhanaan struktur korporasi negara terus dipacu Danantara Indonesia guna mengurangi tumpang tindih bisnis, sekaligus memastikan efisiensi dalam pengelolaan aset.

Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa hingga saat ini sebanyak 180 perusahaan di bawah payung BUMN telah berhasil ditata.

Penataan tersebut, lanjutnya, dieksekusi melalui berbagai skema strategis yang disesuaikan dengan kondisi dan arah bisnis masing-masing entitas.

“Penataan dilakukan mulai dari konsolidasi, restrukturisasi, divestasi, hingga pembubaran,” ujar Dony dalam rapat evaluasi bersama PT Danantara Asset Management di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Rapat koordinasi digelar sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan percepatan transformasi dan penataan BUMN agar bergerak lebih efektif, efisien, serta fokus pada lini bisnis inti.

Dony menyatakan bahwa akselerasi transformasi ini wajib bersandar pada penataan fundamental yang terukur, adaptif, dan berorientasi pada kinerja.

Menurutnya, proses streamlining atau perampingan harus menjamin setiap perusahaan memiliki tata kelola yang kuat serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kas negara dan masyarakat luas.

Sejalan dengan cetak biru penataan tersebut, Dony menyampaikan bahwa fokus pembahasan dalam pertemuan kali ini mencakup percepatan penyelesaian struktur perusahaan yang dinilai belum optimal.

Adapun restrukturisasi juga akan berdampak luas pada sejumlah emiten kakap, salah satunya PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM).

Danantara berencana memangkas 66 anak perusahaan di bawah grup Telkom hingga menyisakan belasan entitas yang berfokus pada empat pilar bisnis utama yakni telekomunikasi, serat optik (InfraCo), menara (Mitratel), serta pusat data.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dony menuturkan integrasi struktur organisasi akan dilakukan secara vertikal untuk mengeliminasi pemborosan operasional.

“Nah nantinya akan semua dari bawah akan tergabung ke atas. Nah ini akan memotong banyak daripada inefficiency yang terjadi selama ini,” tuturnya.

Kebijakan serupa turut menyasar sektor industri semen dan pupuk. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) dijadwalkan akan menutup 17 perusahaan di bawah naungannya sebagai bagian dari pembenahan tata kelola.

Sementara itu, di sektor pupuk, PT Pupuk Indonesia (Persero) akan melikuidasi hingga 47 anak perusahaan. Dony menyebutkan bahwa langkah tersebut akan menyisakan hanya beberapa entitas produksi inti.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) memutuskan tidak merombak pengurus perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar baru-baru ini.

Berdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan di Gedung Waskita Karya, Jakarta, pada Jumat (8/5/2026), pemegang saham menyepakati untuk mempertahankan susunan Dewan Komisaris dan Direksi guna melanjutkan strategi restrukturisasi dan penyehatan keuangan yang tengah berjalan.

Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita, menyatakan dengan tetap dipertahankannya manajemen saat ini, perseroan siap memperkokoh fondasi untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

"Dengan keputusan ini, kami optimistis dapat memperkuat kinerja dan daya saing perusahaan. Kombinasi strategi digital dan konektivitas global diharapkan mampu mendongkrak kinerja bisnis,” pungkas Ermy.

Keputusan untuk mempertahankan pengurus ini sejalan dengan progres restrukturisasi keuangan yang menunjukkan hasil positif. Hingga akhir 2025, WSKT mampu menurunkan total utang sebesar 20,16% menjadi Rp67,1 triliun dibandingkan posisi 2023 yang mencapai Rp84 triliun.

Penurunan juga terlihat pada beban keuangan yang menyusut menjadi Rp4 triliun, serta penyelesaian kewajiban pajak past due yang telah tuntas 100%.

Dari sisi operasional, emiten konstruksi pelat merah tersebut juga membukukan pendapatan usaha sebesar Rp8,82 triliun dengan perolehan Nilai Kontrak Baru (NKB) mencapai Rp12,52 triliun sepanjang tahun lalu.

Dengan keputusan RUPST ini, maka posisi Direktur Utama tetap dijabat oleh Muhammad Hanugroho dan Sutrisno sebagai Komisaris Utama.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Waskita Karya Terbaru:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama: Sutrisno

- Komisaris Independen: Aqila Rahmani

- Komisaris Independen: Muhammad Harrifar Syafar

- Komisaris Independen: Muhammad Abdullah Syukri

- Komisaris: Ade Abdul Rochim

- Komisaris: Hasby Muhammad Zamri

Direksi

- Direktur Utama: Muhammad Hanugroho

- Direktur Keuangan: Wiwi Suprihatno

- Direktur Business Strategic, Portfolio, & Human Capital: Rudi Purnomo

- Direktur Operasi I: Ari Asmoko

- Direktur Operasi II: Paulus Budi Kartiko

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Di tengah tekanan industri otomotif global dan volatilitas pasar modal, VinFast mengambil langkah restrukturisasi untuk mempercepat efisiensi bisnis dan memperkuat jalan menuju profitabilitas. Perusahaan kendaraan listrik asal Vietnam itu menilai model operasional yang lebih ringan aset menjadi strategi yang relevan di tengah kebutuhan investasi teknologi yang terus meningkat.

Restrukturisasi tersebut dilakukan dengan memisahkan aset manufaktur VinFast di Vietnam ke entitas baru bernama VFTP (VinFast Trading and Production JSC). Entitas itu akan menangani aktivitas produksi, termasuk pengoperasian pabrik di Hai Phong dan Ha Tinh.

VFTP nantinya dialihkan kepada kelompok investor yang dipimpin Future Investment and Development Research JSC dengan partisipasi pendiri VinFast, Pham Nhat Vuong. Nilai transaksi tersebut mencapai sekitar VND13,3 triliun atau setara sekitar US$530 juta.

Melalui skema baru ini, VinFast Vietnam atau VFVN akan lebih fokus pada bisnis bernilai tinggi seperti riset dan pengembangan, teknologi, rekayasa produk, pemasaran, penjualan, hingga layanan pelanggan. Sementara itu, aktivitas manufaktur dipusatkan di bawah VFTP sebagai entitas produksi khusus.

Wakil CEO VinFast, Thai Thi Thanh Hai, menegaskan restrukturisasi ini tidak mengubah operasional utama perusahaan secara keseluruhan. 

“VinFast akan tetap mempertahankan operasional manufaktur globalnya, sementara di Vietnam, Future akan memproduksi kendaraan berdasarkan kontrak untuk VinFast,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5).

Menurut dia, aktivitas bisnis di luar cakupan transaksi tetap berjalan seperti biasa di bawah VinFast. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari penyesuaian operasional agar perusahaan lebih fleksibel dalam mengelola pertumbuhan jangka panjang.

Model asset-light yang kini diterapkan VinFast juga menjadi tren di berbagai industri global. Dalam pendekatan ini, perusahaan mengurangi kepemilikan langsung terhadap aset manufaktur dan lebih fokus pada pengembangan teknologi, produk, perangkat lunak, hingga pengalaman pelanggan.

Strategi tersebut dinilai penting bagi industri kendaraan listrik yang membutuhkan investasi besar pada teknologi baterai, sistem otonom, ekosistem pengisian daya, dan ekspansi pasar internasional. Dengan struktur yang lebih efisien, perusahaan dapat mengalokasikan modal secara lebih terarah.

VinFast menilai pemisahan manufaktur memungkinkan perusahaan fokus pada pengembangan teknologi dan penguatan merek tanpa menanggung seluruh beban aset produksi domestik. Di sisi lain, VFTP dapat meningkatkan fleksibilitas produksi dan membuka peluang kerja sama manufaktur dengan pihak lain di masa mendatang.

Kepala Institutional Business VNDirect Securities Corp, Quynh Cao, menyebut langkah tersebut sebagai pendekatan yang realistis untuk menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan. Menurutnya, restrukturisasi ini juga dapat memperkuat posisi Vietnam dalam rantai pasok kendaraan listrik kawasan.

“Transaksi ini secara efektif menciptakan perusahaan manufaktur kontrak independen yang dapat membuka peluang bagi merek EV lain atau pelaku mobilitas untuk memanfaatkan Vietnam sebagai basis produksi,” kata dia.

Dalam restrukturisasi tersebut, VFTP juga akan menanggung liabilitas sekitar VND182 triliun atau sekitar US$7,3 miliar yang terkait dengan aktivitas manufaktur. Dengan demikian, beban keuangan VFVN diperkirakan akan jauh berkurang setelah transaksi selesai.

Perbaikan struktur keuangan itu dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat target profitabilitas VinFast. Perusahaan diproyeksikan mulai mencetak keuntungan pada 2027 dan terus memperkuat keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Di samping aspek keuangan, restrukturisasi ini disebut tidak memengaruhi kualitas produk maupun layanan kepada konsumen. Produksi kendaraan tetap berjalan sesuai standar VinFast dengan pengawasan kualitas yang tetap dilakukan perusahaan.

VinFast juga memastikan layanan penjualan, garansi, purna jual, dan dukungan pelanggan tetap berjalan normal. Perusahaan bahkan menargetkan peningkatan layanan seiring penguatan fokus bisnis dan efisiensi operasional.

Langkah restrukturisasi ini sekaligus menandai perubahan arah VinFast dari model manufaktur terintegrasi menuju perusahaan teknologi dan mobilitas kendaraan listrik yang lebih adaptif.