Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis Indonesia Group memberikan penghargaan kepada 60 perusahaan dan satu pemimpin korporasi dalam ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2026 sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja emiten dan korporasi yang dinilai unggul sepanjang 2025.

Dalam ajang yang telah rutin digelar sejak 2002 itu, penghargaan diberikan kepada 52 emiten sektor keuangan dan nonkeuangan, delapan perusahaan penerima special awards, serta satu penerima penghargaan Best CEO.

Sebanyak 13 emiten penerima penghargaan berasal dari sektor jasa keuangan yang mencakup industri perbankan, asuransi, pembiayaan, investasi, dan sekuritas. Adapun 39 emiten lainnya berasal dari berbagai sektor nonkeuangan.

Malam penganugerahan Bisnis Indonesia Awards 2026 akan berlangsung hari ini Kamis (2/7/2026), di Hotel Raffles Jakarta. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi dijadwalkan menyampaikan keynote speech pada acara tersebut.

Mengusung tema 'Where Growth Meets Strength', BIA 2026 menitikberatkan penilaian pada kemampuan perusahaan mencatat pertumbuhan yang konsisten dengan tetap menjaga kekuatan fundamental bisnis dan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Proses penilaian dimulai sejak awal Juni 2026 melalui pengumpulan data oleh tim riset Data Indonesia, unit riset Bisnis Indonesia Group, dengan menggunakan laporan keuangan periode 2023–2025. Penilaian kemudian dilanjutkan melalui proses penjurian yang melibatkan dewan juri independen.

Dewan juri terdiri atas Senior Economist Creco Research Raden Pardede selaku Ketua Dewan Juri, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Eduardus Tandelilin, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih, serta Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Arif Budisusilo.

Ketua Dewan Juri BIA 2026 Raden Pardede mengatakan penilaian tahun ini memberikan bobot terbesar terhadap kinerja perusahaan sepanjang 2025. Kinerja pada 2023 dan 2024 tetap menjadi bahan pertimbangan, namun porsinya lebih kecil sebagai pembanding.

Menurutnya, dewan juri menggunakan sejumlah indikator utama, antara lain kekuatan keuangan, pertumbuhan bisnis, kinerja pasar modal bagi perusahaan terbuka, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Selain itu, profitabilitas menjadi syarat utama dalam proses seleksi. Dengan demikian, hanya perusahaan yang membukukan laba yang dapat masuk dalam daftar kandidat penerima penghargaan.

"Kami melihat pembukuan tahun 2025 menjadi penekanan utama. Tahun 2023 dan 2024 tetap kami pertimbangkan, tetapi bobotnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2025," kata Raden.

Raden menambahkan proses penjurian tidak hanya didasarkan pada indikator kuantitatif. Dewan juri juga melakukan penilaian kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kualitas dan keberlanjutan kinerja masing-masing perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Aset neto Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan menyusut tajam sepanjang 2025 seiring membengkaknya defisit penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kenaikan beban pelayanan kesehatan yang melampaui pertumbuhan pendapatan iuran membuat aset neto dana program turun hingga Rp18,75 triliun dalam setahun.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian BPJS Kesehatan dan Entitas Anak Tahun 2025 (Auditan) yang dipublikasikan Kamis (2/7/2026), aset neto DJS Kesehatan pada akhir 2025 tercatat sebesar Rp30,04 triliun, turun 38,4% dibandingkan posisi akhir 2024 yang mencapai Rp48,79 triliun.

Penurunan tersebut terjadi seiring memburuknya hasil jasa kontrak jaminan sosial. Pendapatan jasa kontrak jaminan sosial memang meningkat 6,9% menjadi Rp176,72 triliun dari Rp165,34 triliun pada 2024. Namun, beban jasa kontrak meningkat lebih tinggi, yakni 12,1%, menjadi Rp193,85 triliun dari Rp172,99 triliun.

Akibatnya, defisit hasil jasa kontrak jaminan sosial melonjak menjadi Rp17,13 triliun, atau membengkak 123,8% dibandingkan defisit Rp7,66 triliun pada tahun sebelumnya.

Tekanan terhadap kinerja dana program juga berasal dari menurunnya pendapatan operasional lain. Pos ini turun 23,5% menjadi Rp5,55 triliun dari Rp7,26 triliun pada 2024. Di sisi lain, beban keuangan dan operasional lain masih meningkat 5,5% menjadi Rp7,17 triliun.

Secara keseluruhan, penurunan aset neto sepanjang tahun mencapai Rp18,75 triliun, jauh lebih besar dibandingkan penurunan Rp7,20 triliun pada 2024.

Dari sisi neraca, total aset DJS Kesehatan turun 19,3% menjadi Rp66,48 triliun pada akhir 2025, dari Rp82,41 triliun setahun sebelumnya. Sebaliknya, total liabilitas meningkat 8,4% menjadi Rp36,44 triliun dari Rp33,62 triliun, sehingga semakin menekan posisi dana bersih program.

Meski demikian, likuiditas jangka pendek menunjukkan perbaikan. Kas dan setara kas meningkat 76,5% menjadi Rp57,25 triliun pada akhir 2025, dibandingkan Rp32,43 triliun pada akhir 2024.

Kenaikan kas tersebut berbanding terbalik dengan posisi investasi bersih yang merosot drastis. Nilai investasi bersih DJS Kesehatan tercatat hanya Rp3,16 triliun, turun 92,6% dari Rp42,52 triliun pada 2024. Penurunan investasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan total aset DJS Kesehatan menyusut signifikan pada 2025.

IDXChannel - Emiten udang, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) masih menghadapi persoalan keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan pembayaran denda setelah hampir setahun sahamnya disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bursa menghentikan sementara perdagangan saham PMMP sejak 30 Juli 2025 karena perseroan keterlambatan menyampaikan Laporan Keuangan Interim per 31 Maret 2025 serta belum memenuhi kewajiban pembayaran sanksi denda.

Memasuki pertengahan 2026, persoalan tersebut belum sepenuhnya terselesaikan. Meski PMMP telah menyampaikan Laporan Keuangan Interim per 31 Maret 2025 pada Februari 2026 dan melakukan perbaikan pada Mei 2026.

Namun, perseroan kembali dikenai sanksi berupa Peringatan Tertulis II lantaran belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim per 31 Maret 2026.

Direktur Utama PMMP Martinus Soesilo mengakui, perseroan belum mampu melunasi denda keterlambatan kepada BEI akibat masih mengalami tekanan arus kas. Karena itu, perusahaan berencana mengajukan permohonan pembayaran denda secara bertahap atau mencicil.

"Perseroan belum bisa memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2 dan II.6.3 dikarenakan Perseroan masih mengalami kesulitan keuangan. Perseroan berencana untuk mengajukan pembayaran denda dengan cara mencicil," ujar Martinus dalam keterbukaan informasi BEI, Selasa (30/6/2026).

Adapun kinerja PMMP tertekan akibat melemahnya pasar ekspor utama ke Amerika Serikat (AS) setelah produk perseroan dikenakan tarif anti-dumping serta tambahan tarif resiprokal sebesar 19 persen.

Kondisi tersebut berdampak pada penurunan permintaan sehingga perusahaan melakukan berbagai langkah efisiensi, antara lain merasionalisasi jumlah karyawan dan menonaktifkan sebagian fasilitas pabrik.

Untuk membuka suspensi dan mengembalikan sahamnya ke papan perdagangan, PMMP tengah menjalankan sejumlah upaya pemulihan.

Langkah tersebut meliputi negosiasi restrukturisasi utang dengan perbankan guna menurunkan beban bunga, memperbaiki struktur permodalan melalui rencana pengambilalihan atau masuknya investor baru, serta menyelesaikan seluruh kewajiban penyampaian laporan keuangan sesuai ketentuan regulator.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com,JAKARTA — PT Pertamina (Persero) membukukan pertumbuhan laba di tengah dinamika industri energi global sepanjang 2025.
Kinerja tersebut ditopang oleh perbaikan margin usaha, efisiensi biaya pokok penjualan, serta meningkatnya kontribusi bisnis nontradisional yang mampu mengimbangi penurunan pendapatan dari penjualan minyak dan gas.
Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit, Pertamina mencatat laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$3,35 miliar atau setara dengan Rp55,20 triliun pada 2025. Laba itu naik 7,19% dibandingkan dengan laba tahun sebelumnya yang mencapai US$3,13 miliar.
Selain itu, laba sebelum pajak pada 2025 juga meningkat menjadi US$6,41 miliar dari US$5,41 miliar pada 2024.
Di sisi operasional, Pertamina membukukan penjualan dan pendapatan usaha lainnya sebesar US$70,89 miliar atau setara Rp1.167,99 triliun. Angka itu secara nominal lebih rendah dibandingkan realisasi 2024 yang sebesar US$75,33 miliar.
Namun, perusahaan pelat merah itu berhasil menjaga profitabilitas melalui pengendalian biaya sehingga laba bruto meningkat menjadi US$10,26 miliar pada 2025. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya yang senilai US$10,08 miliar.
Adapun, penurunan pos beban utamanya didorong oleh penurunan beban pokok penjualan dan beban langsung lainnya menjadi US$60,63 miliar. Angka ini turun sekitar US$4,6 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai US$65,25 miliar. Penurunan biaya tersebut lebih besar dibandingkan penurunan pendapatan sehingga mendorong kenaikan margin perusahaan.
Dari sisi sumber pendapatan, penjualan domestik minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi, dan produk minyak masih menjadi kontributor terbesar dengan nilai US$51,76 miliar.
Selain itu, Pertamina memperoleh pendapatan ekspor sebesar US$6,45 miliar, penggantian subsidi dari pemerintah senilai US$5,69 miliar, serta dana kompensasi selisih harga jual BBM sebesar US$4,44 miliar.
Meski demikian, terdapat pergeseran komposisi pendapatan. Pendapatan dari aktivitas operasi lainnya meningkat dari US$2,12 miliar pada 2024 menjadi US$2,54 miliar. Kenaikan ini menjadi salah satu penopang kinerja ketika pendapatan dari penjualan domestik, ekspor, maupun dana kompensasi BBM mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Kontributor lain terhadap peningkatan laba berasal dari sisi non-operasional. Pertamina membukukan laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar US$328,37 juta, naik dari US$270,67 juta pada 2024.
Pada saat yang sama, beban lain-lain berhasil ditekan drastis menjadi hanya US$9,21 juta, dibandingkan US$813,64 juta pada tahun sebelumnya.
Di satu sisi, pendapatan keuangan Pertamina turun dari US$1,27 miliar pada 2024 menjadi US$1,01 miliar pada 2025. Lalu, beban umum dan administrasi meningkat dari US$2,49 miliar pada 2025 menjadi US$2,63 miliar pada 2025.
Namun, efisiensi pada beban pokok penjualan tetap menjadi faktor dominan yang menjaga kenaikan laba perusahaan. Beban keuangan juga turun dari US$1,38 miliar pada 2024 menjadi US$1,21 miliar pada 2025.
Di sisi neraca, total aset Pertamina tumbuh dari US$89,85 miliar pada 2024 menjadi US$91,63 miliar hingga akhir 2025. Ekuitas juga meningkat menjadi US$44,61 miliar, sementara total liabilitas tercatat US$47,02 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BBMI) memutuskan tidak membagikan dividen dari laba bersih tahun buku 2025 kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pemegang saham mayoritas. Seluruh laba bersih setelah pajak sebesar Rp21,28 miliar akan dialokasikan sebagai cadangan perseroan untuk memperkuat permodalan. Keputusan tersebut disepakati secara bulat dalam mata acara kedua RUPST yang digelar pada pekan lalu.

"Rapat menyetujui laba bersih setelah pajak Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar Rp21.279.848.000 setelah dikurangi zakat perusahaan, seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan, sehingga tidak ada pembagian dividen atas laba bersih Perseroan tahun buku 2025," dikutip dari keputusan RUPST.

Sebagai informasi, pemegang saham Bank Muamalat adalah BPKH (82,692%), Andre Mirza Hartawan (5,19%), Islamic Development Bank atau IsDB (2,04%) dan pemegang saham lainnya (10,08%).

Dalam rapat yang sama, pemegang saham juga menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

RUPST turut mengesahkan laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSD&A), afiliasi BKR International. Berdasarkan laporan auditor independen tertanggal 31 Maret 2026, laporan keuangan Bank Muamalat memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material.

Seiring dengan pengesahan laporan keuangan tersebut, pemegang saham memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah atas pelaksanaan tugas pengurusan dan pengawasan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta bukan merupakan tindak pidana.

Pada mata acara ketiga, RUPST memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk, mengakhiri, atau mengganti kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2026, sekaligus menetapkan besaran honorarium dan persyaratan penunjukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pemegang saham menyetujui agar gaji, honorarium, dan tunjangan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah pada 2026 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, sesuai rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

RUPST juga menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapan Bank Muamalat dalam menjaga ketahanan usaha dan memenuhi ketentuan regulator.

Dalam laman perusahaan, kredit yang diberikan Bank Muamalat pada 2025 mencapai Rp18,5 triliun. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) hingga akhir 2025mencapai Rp45,5 triliun. Sedangkan total aset mencapai Rp62,3 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut sebanyak 40 perusahaan terbuka atau emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mulai menjalani uji coba penyampaian laporan keuangan secara terpusat ke Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK). Rencananya, tahap uji coba akan dimulai semester II/2026.

Aturan mengenai financial reporting single window ini sebelumnya sudah tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No.43/2025 tentang Laporan Keuangan. Regulasi turunan ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Pengembangan dan Sektor Keuangan (P2SK).

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saheruddin mengatakan, pihaknya berupaya mengimplementasikan laporan keuangan terpusat pada wadah PBPK di 2027. Sebagai langkah awal, penerapannya baru akan difokuskan terlebih dahulu kepada Perusahaan Terbuka (Emiten).

Alasannya tidak lain karena perusahaan yang melantai di bursa saham ini telah memiliki ekosistem dan kesiapan infrastruktur pelaporan keuangan digital yang relatif lebih matang. Untuk saat ini, Herman menyebut DJSPSK tengah fokus menyelesaikan pembangunan sistem dan menyempurnakan Taksonomi Nasional Laporan Keuangan secara paralel.

"Rangkaian uji coba akan dilaksanakan mulai semester II tahun 2026 secara bertahap yang rencananya akan melibatkan sekitar 40 emiten di tahap awal, guna menguji keandalan sistem serta kesiapan proses bisnis secara menyeluruh," terang Herman pada keterangan tertulis kepada Bisnis, dikutip Minggu (28/6/2026).

Selain kesiapan teknis, DJSPSK turut melaksanakan manajemen perubahan (change management) dan sosialisasi kepada seluruh ekosistem terkait, mulai dari pelaku usaha, profesi intermediaris, dan kementerian dan lembaga.

Tujuannya agar implementasi platform bersama ini dapat terwujud secara efektif dan membawa manfaat optimal bagi semua pemangku kepentingan.

Meski PBPK berada di bawah Kemenkeu, pengembangan wadah ini turut melibatkan kolaborasi lintas kementerian/lembaga maupun otoritas.

Unit internal Kemenkeu lainnya ikut terlibat seperti Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan (BaTII) serta Direktorat Jenderal Pajak.

"DJSPSK berperan sebagai koordinator pengembangan kebijakan dan implementasi PBPK, Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan (BaTii) berperan dalam pembangunan sistem PBPK, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendukung integrasi pemanfaatan data pelaporan keuangan untuk kebutuhan administrasi perpajakan," jelas Herman.

Di luar Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam penyelarasan kebutuhan pelaporan sektor jasa keuangan dan pengalaman implementasi pelaporan keuangan digital pada Emiten.

Sementara itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan dukungan berdasarkan pengalaman pengelolaan pelaporan Emiten dan penyusunan taksonomi, serta kementerian/lembaga lainnya yang memberikan dukungan sebagai regulator dari pelaku usaha sesuai kewenangannya masing-masing secara sektoral.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya telah memastikan bahwa bakal ikut mengawal implementasi PBPK. Namun, saat ini dia menyebut mekanisme pelaporan existing masih dilakukan ke OJK dan BEI.

"Sementara kalau untuk mekanisme pelaporan ke keterbukaan informasi publik, pengaturan kami tidak menghilangkan kewajiban mereka tetap harus lapor, baik ke bursa maupun ke OJK, secara triwulanan. Yang audited tentu dua kali setahun, yang triwulanan unaudited," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Namun demikian, Hasan menyampaikan bahwa para emiten akan tetap diminta menyampaikan laporannya ke BEI dan OJK.

Informasi keterbukaan ini juga akan tetap dapat diakses oleh publik yang bisa dimanfaatkan oleh para investor untuk menilai kinerja fundamental sesuai laporan dan kondisi terakhir dari setiap emiten.

"Saya kira platform itu untuk menggugurkan kewajiban mereka sebagai perusahaan PT yang juga merupakan wajib pajak. Tetapi kalau di tempat kami, karena mereka juga adalah perusahaan publik yang mencatatkan saham atau obligasinya di bursa, maka tetap kami minta kewajiban pelaporan melalui Bursa Efek dan OJK tetap dilakukan. Dan itu akan menjadi konsumen informasi publik," pungkas Hasan.

Bank Mandiri secara konsisten mempertahankan tren pertumbuhan profitabilitas yang positif pada lima bulan pertama 2026. Berdasarkan laporan keuangan bank only per 31 Mei 2026, perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp23,3 triliun.

Realisasi laba bersih tersebut mencerminkan pertumbuhan sebesar 18,6 persen secara year-on-year (YoY). Capaian positif ini turut menjaga Return on Equity (ROE) Bank Mandiri stabil di kisaran 20 persen di tengah perkembangan dinamika makroekonomi global.

Strategi bisnis yang dijalankan secara berkelanjutan dinilai menjadi motor penggerak pertumbuhan kinerja di berbagai lini usaha. Fondasi ini juga mempertegas peran Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong ekonomi kerakyatan yang inklusif.

Total aset bank only Bank Mandiri per akhir Mei 2026 tercatat Rp2.306 triliun, tumbuh 20,0 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini mencerminkan komitmen perseroan dalam mengelola aset secara efektif dan produktif.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri, Novita Widya Anggraini, menyampaikan pencapaian tersebut tidak terlepas dari fungsi intermediasi yang terus menunjukkan tren positif. Sepanjang lima bulan pertama 2026, emiten berkode BMRI ini menyalurkan kredit senilai Rp1.580 triliun secara bank only, naik 20,6 persen secara tahunan.

Penyaluran kredit tersebut mengalir ke sektor produktif, mulai dari hilirisasi industri hingga segmen UMKM. Kredit ini turut menopang pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan perluasan lapangan kerja di berbagai wilayah Indonesia.

"Kinerja ini merupakan hasil dari eksekusi strategi yang terukur dan konsisten di seluruh lini bisnis, dengan pengelolaan risiko yang disiplin dan penuh kehati-hatian untuk menjaga pertumbuhan tetap sehat dalam jangka panjang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6).

Dari sisi pendanaan, total Dana Pihak Ketiga (DPK) bank only juga tumbuh 22,0 persen secara tahunan menjadi Rp1.716 triliun. Pertumbuhan ini ditopang oleh dana murah atau Current Account and Saving Account (CASA), dengan giro mencapai Rp664 triliun dan tabungan Rp559 triliun.

Pertumbuhan DPK tidak terlepas dari kinerja berkelanjutan layanan digital Bank Mandiri, yakni Livin' by Mandiri dan Kopra by Mandiri. Kedua platform ini terus mencatat peningkatan jumlah pengguna maupun volume transaksi.

Peningkatan pengguna kedua platform tersebut dinilai turut memperkuat literasi keuangan masyarakat. Selain itu, akses terhadap layanan keuangan berbasis teknologi juga semakin meluas, sejalan dengan visi Danantara dalam memastikan aset negara dikelola secara produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Novita menambahkan, sinergi yang terintegrasi antara ekosistem digital dan jaringan fisik memungkinkan nasabah mengelola keuangan secara menyeluruh dalam satu platform layanan. Ke depan, Bank Mandiri akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah melalui pembiayaan program prioritas nasional.

Program tersebut mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR), penguatan UMKM dan koperasi, hingga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Selain itu, pembiayaan juga diarahkan ke sektor strategis dan hilirisasi industri guna mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

"Melalui sinergi integrasi ekosistem Bank Mandiri yang menghubungkan layanan digital, jaringan distribusi, dan pembiayaan produktif, kami berkomitmen untuk terus hadir bagi seluruh lapisan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan," pungkas Novita.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk membukukan laba bersih sebesar Rp23,3 triliun pada periode Januari-Mei 2026.

Realisasi tersebut tumbuh 18,6 persen secara tahunan (year on year/yoy) berdasarkan laporan keuangan bank only per 31 Mei 2026.

Kinerja positif tersebut turut menjaga tingkat pengembalian ekuitas atau return on equity (ROE) perseroan tetap stabil di kisaran 20 persen di tengah dinamika kondisi makroekonomi global.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini mengatakan pertumbuhan laba ditopang oleh strategi bisnis yang dijalankan secara konsisten di seluruh lini usaha dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

"Kinerja ini merupakan hasil dari eksekusi strategi yang terukur dan konsisten di seluruh lini bisnis, dengan pengelolaan risiko yang disiplin dan penuh kehati-hatian untuk menjaga pertumbuhan tetap sehat dalam jangka panjang," ujar Novita dalam keterangan resmi, Jumat (26/6).

Seiring pertumbuhan laba, total aset Bank Mandiri secara bank only mencapai Rp2.306 triliun hingga akhir Mei 2026 atau meningkat 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi intermediasi, Bank Mandiri menyalurkan kredit sebesar Rp1.580 triliun atau tumbuh 20,6 persen secara tahunan. Penyaluran pembiayaan tersebut diarahkan ke berbagai sektor produktif, mulai dari hilirisasi industri hingga segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 22 persen menjadi Rp1.716 triliun. Pertumbuhan tersebut didukung penghimpunan dana murah (CASA), yang terdiri atas giro sebesar Rp664 triliun dan tabungan Rp559 triliun.

Menurut Novita, pertumbuhan DPK juga ditopang peningkatan penggunaan layanan digital Livin' by Mandiri dan Kopra by Mandiri yang terus mencatat kenaikan transaksi.

Selain memperluas akses layanan keuangan berbasis teknologi, kedua platform tersebut dinilai turut meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Ke depan, Bank Mandiri akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah melalui pembiayaan berbagai program prioritas nasional, seperti kredit usaha rakyat (KUR), penguatan UMKM dan koperasi, KPR subsidi, hingga pembiayaan sektor strategis dan hilirisasi industri.

"Melalui sinergi integrasi ekosistem Bank Mandiri yang menghubungkan layanan digital, jaringan distribusi, dan pembiayaan produktif, kami berkomitmen untuk terus hadir bagi seluruh lapisan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Novita.

Anak usah Pertamina International Shipping, PT Pertamina Trans Kontinental (PTK), membukukan laba bersih sebesar Rp1,32 triliun sepanjang 2025. Angka tersebut meningkat 23 persen dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1,07 triliun.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PTK Eko Cahyadi mengatakan perseroan menargetkan kinerja positif ini akan terus berlanjut pada 2026 meski dihadapkan dengan tantangan global yang tak mudah.

"PTK akan melanjutkan momentum pertumbuhan melalui penguatan bisnis inti, peningkatan operational excellence, transformasi digital, inovasi teknologi, pengembangan bisnis baru, serta implementasi prinsip keberlanjutan untuk mendukung ketahanan energi nasional," ujar Eko dalam acara Media Briefing di Jakarta, Kamis (25/6).

Selain mencatatkan pertumbuhan laba, PTK juga menjaga keandalan operasional 370 armada yang dikelolanya. Sepanjang 2025, perusahaan membukukan fleet commercial days sebesar 358,52 hari. Sementara itu, commission days mencapai 120.118 hari dan commercial days sebesar 119.390 hari.

Menghadapi dinamika bisnis tahun ini, PTK menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas kinerja keuangan dan operasional perusahaan.

Langkah pertama adalah melakukan cost optimization dan peningkatan efisiensi di seluruh lini bisnis. Perusahaan menilai pengelolaan biaya yang lebih efektif menjadi kunci menjaga daya saing di tengah tantangan global.

Strategi kedua adalah mengoptimalkan operasi pada empat lini bisnis utama perusahaan, yakni penyedia kapal penunjang, jasa kepelabuhanan, shorebase atau pangkalan logistik tepi pantai, serta layanan keagenan pelayaran.

Direktur Operasional PTK Yudi Wibisono mengatakan perusahaan juga akan memperluas pangsa pasar layanan keagenan, tidak hanya untuk kapal di lingkungan Pertamina Group tetapi juga kapal non-Pertamina yang beroperasi di dalam maupun luar negeri.

"Salah satu yang akan kami giatkan adalah layanan keagenan, karena PTK tidak hanya melayani kebutuhan administrasi pelayaran bagi bisnis captive atau kapal yang digunakan di Pertamina Group, namun lebih dari itu yakni kapal non Pertamina termasuk yang akan sandar di dalam dan luar negeri," ujar Yudi.

Strategi ketiga adalah memperkuat aspek keselamatan, keamanan, kesehatan kerja, dan lingkungan melalui program Vision Zero yang mulai dijalankan sejak 2025.

Direktur Pemasaran PTK Albertus Anto Budi Santosa menjelaskan program tersebut menargetkan zero illness, zero recordableincident, zero fraud bunker, dan zero pollution guna meningkatkan keunggulan operasional perusahaan.

Sementara strategi keempat adalah mempercepat program dekarbonisasi dan transisi energi. PTK mencatat berhasil menurunkan emisi sebesar 66.721 ton CO2e sepanjang 2025 melalui berbagai inovasi energi hijau.

Direktur Armada PTK Dewi Susanti mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui penggunaan bahan bakar rendah karbon pada sejumlah kapal, mulai dari teknologi dual fuel LNG, panel surya, hingga baterai sebagai sumber energi alternatif.

"Dekarbonisasi berasal dari inovasi Green Energy Program, inisiatif efisiensi energi, serta optimalisasi operasional yang lebih berkelanjutan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Kamis (24/6/2026). Terdapat tujuh mata acara yang akan dibahas dalam rapat besok.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), perseroan akan melaksanakan RUPST pada Kamis (24/6/2026) pukul 14.00 WIB di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan.

“Dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadapi RUPST,” tulis manajemen, dikutip pada Rabu (24/6/2026).

Setidaknya, terdapat tujuh mata acara dalam rapat mendatang. Pertama, persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Kedua, penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Allo Bank mengusulkan pembagian laba bersih tahun buku 2025 untuk dana cadangan wajib, pembayaran dividen tunai, dan laba ditahan.

Perseroan juga meminta restu pemegang saham agar direksi dapat menetapkan jadwal serta mekanisme pembayaran dividen sesuai regulasi yang berlaku.

Mata acara selanjutnya yaitu laporan direksi atas rencana kerja (business plan) perseroan tahun 2026 dan laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan.

Keempat, penunjukkan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2026.

Kemudian, mengusulkan penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi direksi dan dewan komisaris perseroan untuk tahun 2026.

Terakhir, meminta rapat menyetujui rencana aksi pemulihan yang telah disusun dalam dokumen Recovery Plan Periode 2025.

IDXChannel – PT Autopedia Sukses Lestari Tbk (ASLC) mencatat pertumbuhan kinerja pada kuartal I-2026 seiring meningkatnya penjualan ritel mobil bekas selama periode Lebaran.

Presiden Direktur ASLC, Jany Candra, mengatakan peningkatan penjualan pada periode Lebaran berhasil mendongkrak pendapatan perseroan, terutama melalui bisnis penjualan mobil bekas Caroline.id.

"Penjualan ritel mobil bekas Caroline.id pada periode Januari-Maret 2026 mampu memberikan kontribusi sebesar 82,7 persen terhadap total pendapatan ASLC," ujar Jany dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

ASLC yang menjalankan bisnis balai lelang melalui JBA, penjualan mobil bekas melalui Caroline.id, serta layanan pegadaian kendaraan melalui MotoGadai, membukukan pendapatan sebesar Rp283,6 miliar pada kuartal I-2026.

Nilai tersebut tumbuh 27,5 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja positif pada tiga bulan pertama tahun ini menjadi landasan optimisme perseroan untuk melanjutkan pertumbuhan pada kuartal II dan kuartal III-2026.

Menurut perseroan, peningkatan jumlah pengunjung website maupun konsumen yang datang ke cabang Caroline.id menjadi indikasi bahwa strategi Online-to-Offline (O2O) berhasil memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan bisnis.

Selain itu, ASLC juga terus memperkuat strategi branding melalui pengembangan ekosistem omnichannel otomotif terintegrasi yang menghubungkan balai lelang JBA, dealer mobil bekas Caroline.id, dan layanan pegadaian kendaraan MotoGadai.

"Pertumbuhan yang kumulatif dicapai melalui perluasan jaringan fisik, inovasi digital berbasis data, serta jaminan kualitas layanan kepada pelanggan untuk memperkuat kepercayaan pasar secara berkelanjutan. Dengan demikian, perseroan dapat mengoptimalkan kemampuan dalam menjangkau konsumen," kata Jany.

Perseroan optimistis kombinasi strategi omnichannel, ekspansi jaringan, dan inovasi digital akan menjadi pendorong pertumbuhan berkelanjutan pada sisa tahun 2026.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Jakarta (ANTARA) - CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan proses penyusunan laporan keuangan Danantara masih berlangsung sehingga belum dirilis kepada publik.

Menurutnya, laporan keuangan Danantara berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Sebab, badan pengelola investasi tersebut mengonsolidasikan lebih dari 1.000 perusahaan.

"Ini kan kita mengkonsolidasikan itu 1.000 perusahaan lebih, itu yang pertama ya. Nah, sesuai undang-undang PT bahwa laporan keuangan itu, kalau itu bukan perusahaan Tbk, itu adalah sampai akhir Juni, sampai pertengahan Juni," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Namun demikian, Rosan menyatakan seluruh data keuangan Danantara telah diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas melakukan audit.

Ia juga menegaskan bahwa Danantara tidak pernah menutup diri terkait dengan laporan keuangan. Setiap kali melakukan promosi investasi, kata Rosan, Danantara selalu memperlihatkan data terkait keuangan kepada calon penanam modal.

Selain itu, Rosan menekankan bahwa Danantara berkomitmen untuk selalu terbuka dan transparan terhadap laporan keuangannya.

"Kita tampilkan data-data kita dan mereka (calon investor) juga bisa melihat, mereka bisa menghitung, bisa menganalisa mengenai laporan keuangan yang kita keluarkan, kita laporkan walaupun itu belum diaudit oleh BPK," terangnya.

Ia menambahkan, data-data keuangan Danantara yang disampaikan pada berbagai kesempatan mendapat respons yang positif dari calon investor.

Danantara akan merilis laporan keuangan setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seluruh BUMN tuntas pada akhir Juni. Laporan keuangan Danantara merupakan hasil konsolidasi dari seluruh laporan keuangan BUMN.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026