Bisnis.com, JAKARTA — Panitia Kerja Penerimaan pada pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 menaikkan batas bawah target penerimaan negara dari 11,82% ke 12,01% terhadap PDB.

Untuk diketahui, rentang target penerimaan pada KEM PPKF 2027 yang sebelumnya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di DPR 20 Mei 2026 lalu yakni 11,82% sampai 12,4% terhadap PDB.

"Kesepakatan Panja, batas bawahnya menjadi 12,01%, kurang lebih kenaikan 0,19%," jelas Ketua Panja Penerimaan KEM PPKF 2027 dari Komisi XI DPR, Fauzi Amro pada Rapat Kerja (Raker), Kamis (11/6/2026).

Meski demikian, batas atas target penerimaan negara pada KEM PPKF 2027 tidak berubah yakni tetap 12,4% terhadap PDB.

Panja, lanjut Fauzi, meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyesuaikan perubahan tersebut.

Adapun pokok-pokok kebijakan penerimaan terbagi ke penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Salah satu kebijakan yang disoroti dalam kebijakan penerimaan pajak adalah pajak karbon.

"Pajak karbon ini menjadi titik tekan," kata pria yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR ini.

Di sisi kepabeanan dan cukai, Fauzi menyebut Panja meminta otoritas fiskal untuk mengoptimalkan penerimaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

"Kemeneku dapat mengoptimalkan penerimaan dari cukai berpemanis dalam kemasan dalam rangka untuk menutupi kira-kira kekurangan daripada Ditjen Bea Cukai," kata Fauzi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai memperketat pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak melalui peluncuran label gizi Nutri-Level pada pangan siap saji. Kebijakan yang digagas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ini ditujukan untuk menekan lonjakan penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke di Indonesia.

Melalui sistem ini, produk pangan akan diklasifikasikan berdasarkan kandungan gula, garam, dan lemak dengan indikator warna dari kategori A hingga D. Label tersebut diharapkan memudahkan masyarakat memahami kandungan gizi sekaligus mendorong industri menyediakan produk yang lebih sehat.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan siap saji yang diterbitkan pada Selasa (14/4/2026).

Ke depan, sistem label gizi ini juga direncanakan berlaku untuk produk pangan berkemasan. Namun, penerapannya pada industri makanan dan minuman akan dilakukan secara bertahap agar pelaku usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan diri.

Dalam tahap awal implementasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan mendorong penerapan secara sukarela, khususnya pada produk minuman siap konsumsi (ready to drink).

Secara umum, label Nutri-Level dirancang sebagai panduan sederhana agar konsumen lebih mudah memahami kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) dalam produk. Kebijakan ini sekaligus diharapkan mendorong industri makanan dan minuman menghadirkan pilihan produk yang lebih sehat.

Kesiapan Industri

Industri makanan dan minuman menyambut baik rencana pemerintah dalam menekan penyakit tidak menular. Misalnya, Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM).

Ketua Umum Asrim, Triyono Prijosoesilo mengatakan bahwa pihaknya sepakat soal kepentingan edukasi konsumen tentang pola konsumen GGL yang baik. Hal tersebut diharapkan dapat membangun kebijakan pengelolaan GGL berkelanjutan.

Oleh sebab itu, Asrim saat ini tengah berdialog dengan regulator khususnya BPOM untuk membahasnya soal implementasi label gizi pada produk kemasan. Pembahasan itu berkaitan dengan ketersediaan produk GGL lebih rendah, mendorong penerimaan konsumen atas produk GGL rendah, dan memfasilitasi atau memudahkan produsen dalam mereformulasikan produk rendah GGL.

"Kami terus mengajak BPOM dan teman-teman di pemerintah untuk terus berdiskusi terkait dengan framework yang akan diterapkan dalam Nutri Level untuk produk makanan/minuman dalam kemasan," ujar Asrim kepada Bisnis, dikutip Kamis (23/4/2026).

Di lain sisi, Ketua Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi), Adhi Lukman tidak terlalu berkomentar banyak terkait dengan penerapan label gizi ini. Dia hanya menyatakan bahwa label gizi untuk olahan industri masih menunggu aturan BPOM.

"Izin permenkes itu untuk pangan siap saji dan horeca, sementara untuk pangan olahan industri menunggu peraturan Kepala BPOM," tutur Adhi kepada Bisnis, dikutip Kamis (23/4/2026).

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna menjabarkan sejumlah tantangan dalam penerapan label gizi bagi pelaku industri. Salah satunya, waktu penerapan aturan penerapan label belum jelas.

Menurutnya, saat ini aturan terkait penerapan gizi yakni Kepmenkes 301/2026 ini baru dianggap sebagai sinyal bagi pelaku usaha dan belum mengikat. Alhasil, jika regulasi turunan batas GGL tertunda, maka seluruh arsitektur kebijakan Nutri-Level ikut mundur tanpa deadline yang absolut.

Dalam implementasi label gizi ini akan ada potensi pelaku usaha yang mengklasifikasi produknya sendiri. Dengan demikian, pemerintah mengatur soal sanksi konkret hingga proses verifikasi kandungan oleh pihak ketiga.

"Insentif untuk mengejar batas bawah kategori akan kuat, misalnya memformulasi gula tepat di 5,0 g/100 ml agar masuk B, bukan 5,1 yang langsung ke C. Tanpa enforcement, ini mudah menjadi green-washing gizi," ujar Ariyo kepada Bisnis, dikutip Kamis (23/4/2026).

Selain itu, jika pemerintah serius menekan penyakit tidak menular (PTM) melalui perubahan pola konsumsi, maka sumber gula, garam, dan lemak (GGL) lain juga perlu menjadi perhatian. Pasalnya, asupan GGL tidak hanya berasal dari minuman, tetapi juga dari berbagai makanan olahan padat seperti kue, roti manis, hingga gorengan.

Ariyo menilai masa transisi penerapan Nutri-Level di industri baru bisa berjalan efektif pada 2029, dengan sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah terbitnya regulasi batas GGL pada periode kuartal IV 2026 hingga kuartal II 2027.

Setelah itu, pelaku industri diperkirakan membutuhkan waktu untuk melakukan reformulasi produk, pengembangan riset dan pengembangan (R&D), penyesuaian rantai pasok, hingga desain ulang kemasan.

Di sisi lain, efektivitas penerapan label gizi juga bergantung pada kesiapan kapasitas laboratorium terakreditasi untuk menangani volume pengujian nasional serta kepastian regulasi terkait batas maksimal kandungan GGL.

"Jadi total shifting industri realistis sekitar 3,5–4 tahun dari sekarang, dengan catatan regulasi batas GGL terbit di 2026. Kalau tertunda satu tahun, timeline mundur satu tahun," pungkasnya.

Cukai MBDK Masih Disusun

Selain penerapan nutri-level, pemerintah juga tengah menggodok regulasi lain untuk menekan PTM melalui penerapan cukai atas Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK).

Bak satu dayung dua pulau terlampaui. Penerapan cukai juga bisa menambah pendapatan negara sekaligus menekan angka PTM yang semakin tumbuh dan membebani negara.

Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan, Bea Cukai, Budi Prasetiyo mengatakan rencana cukai MBDK masih dalam tahap penyusunan.

Kebijakan tersebut tengah diformulasikan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) beserta aturan pelaksanaannya. Namun, kata Budi, kebijakan ini masih belum dapat diterapkan dalam waktu dekat.

"Implementasi kebijakan ini belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah masih mempertimbangkan berbagai faktor, khususnya kondisi perekonomian nasional," tutur Budi kepada Bisnis, dikutip Kamis (23/4/2026).

Dia pun menekankan, cukai MBDK ini bisa diterapkan apabila pertumbuhan ekonomi sudah mencapai 6% sebagaimana pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Selain itu, Budi mengungkap bahwa untuk menerapkan cukai MBDK ini perlu ada perumusan kebijakan yang matang, mulai dari struktur tarif, mekanisme pengawasan, hingga administrasi pelaksanaannya.

"Seluruh proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan cukai MBDK, yakni sebagai instrumen pengendalian konsumsi gula berlebih, dapat tercapai secara optimal," pungkasnya.

Dari sisi ekonom, penerapan cukai MBDK ini harus mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sebab, efek negatif terhadap industri MBDK dipastikan berdampak karena adanya pengenaan cukai tersebut.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal menjelaskan efek domino terhadap penerapan cukai itu mulai dari meningkatnya biaya produksi.

Perusahaan mau tidak mau harus meningkatkan harga produk di tingkat konsumen dengan menekan margin. Tak berhenti di situ, imbas penerapan cukai juga berpotensi terhadap efisiensi tenaga kerja atau PHK karyawan.

Sebagai jalan tengah, Faisal mengemukakan bahwa regulator tentunya harus bisa memberikan ruang terhadap industri untuk mengembangkan produk dengan kandungan gula lebih rendah sebelum pengenaan cukai MBDK.

"Perlu diperhatikan pengenaan MBDK cukainya secara bertahap untuk memberikan ruang bagi industrinya untuk mengembangkan inovasi produk lebih rendah kandungan gulanya," ujar Faisal kepada Bisnis, dikutip Kamis (23/4/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menunda penerapan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pedagang online di marketplace. Pemerintah juga menunda kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut langkah itu bagian dari strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi.

“Kita ubah strateginya supaya pertumbuhan semakin cepat. Kenapa saya enggak naikin tarif pajak, terus pajak online saya tunda dulu, terus pajak yang minuman manis juga saya tunda, karena saya tahu ketika ekonomi jatuh pemerintah bukan mencekik ekonomi,” ujar Purbaya dalam Economic Outlook di Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).

Penyesuaian fiskal dilakukan agar sejalan dengan target pemulihan ekonomi. Purbaya menjelaskan ekonomi Indonesia melambat sejak pertengahan 2024.

Perlambatan itu membuat pemerintah menahan penambahan pungutan baru. Tambahan beban dinilai berisiko menekan daya beli dan aktivitas usaha.

Purbaya menyebut situasi bisnis pada pertengahan tahun lalu sempat merosot. Kondisi tersebut berpotensi membawa Indonesia mendekati ambang resesi jika tidak direspons cepat.

“Saya tahu ketika ekonomi jatuh, pemerintah bukan mencekik ekonomi, harusnya memberi stimulus. Saya ngasih stimulus masih terbatas lho, yang saya lakukan adalah tidak ada kenaikan pajak dan lain-lain. Yang penting bagi saya adalah ekonomi berbalik dengan seluruh instrumen yang ada,” katanya.

Sejak akhir 2025, pemerintah menggelontorkan sejumlah langkah untuk menjaga momentum pertumbuhan. Langkah itu meliputi suntikan dana ke sektor perbankan, percepatan belanja negara, serta penundaan beberapa kebijakan fiskal.

Purbaya menyatakan strategi tersebut mulai menunjukkan hasil. Salah satu indikator terlihat dari pertumbuhan penerimaan pajak pada awal tahun ini.

Ia menambahkan, jika penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi terjaga, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpotensi menyempit.

Pemerintah berharap keseimbangan antara pemulihan ekonomi dan kesehatan fiskal tetap terjaga. Pendekatan itu ditempuh agar pelaku usaha dan masyarakat tidak terbebani di tengah proses pemulihan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan Kementerian Keuangan menunda pemberlakuan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) dinilai tidak tepat. Pasalnya, penundaan penerapan cukai MBDK diprediksi berpotensi merugikan negara hingga lebih dari Rp 40 triliun akibat tingginya kasus diabetes.

Taksiran tersebut merupakan hasil kajian Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI). CISDI menyesalkan keputusan Purbaya menunda penerapan cukai MBDK dengan alasan kondisi ekonomi yang belum cukup kuat dan menunggu pertumbuhan ekonomi menyentuh level 6 persen.

“Keputusan pemerintah untuk kembali menunda cukai MBDK dengan berpatokan pada target pertumbuhan ekonomi 6 persen sangat disayangkan. Padahal, minuman berpemanis bukan kebutuhan pokok masyarakat dan justru menjadi faktor risiko meningkatnya beban kesehatan jangka panjang,” kata Project Lead for Food Policy CISDI Nida Adzilah Auliani dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

Nida menjelaskan, berbagai studi nasional maupun internasional membuktikan cukai MBDK efektif menurunkan konsumsi gula yang merupakan faktor risiko utama obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit tidak menular lainnya. Sebanyak 106 negara juga telah menerapkan cukai MBDK dan banyak yang berhasil mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat, mengutip data World Bank (2023).

Namun, Indonesia dinilai masih belum sepenuhnya memiliki kesadaran yang sama. Meskipun usulan cukai MBDK telah diproses sejak 2016 melalui kajian lintas kementerian/lembaga (K/L) sebagai bentuk komitmen panjang menuju kebijakan fiskal prokesehatan, hingga kini kebijakan tersebut belum terimplementasi.

Nida menilai kebutuhan penerapan cukai MBDK semakin mendesak karena konsumsi minuman manis di Indonesia sudah mengkhawatirkan. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 menunjukkan sebanyak 68,1 persen atau setara 93,5 juta rumah tangga di Indonesia mengonsumsi MBDK. Sementara itu, Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat hampir setengah populasi berusia tiga tahun ke atas mengonsumsi minuman manis lebih dari sekali sehari.

Selain itu, menurut International Diabetes Federation (IDF), Indonesia termasuk lima besar negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya intervensi untuk menekan konsumsi gula masyarakat.

“Studi CISDI (2024) menunjukkan bahwa penerapan cukai MBDK dengan menaikkan harga minimal 20 persen berpotensi mencegah lebih dari 3,1 juta kasus diabetes di Indonesia,” ungkapnya.

Nida berpandangan kekhawatiran pemerintah mengenai dampak negatif cukai MBDK terhadap ekonomi dinilai kurang beralasan. Studi CISDI 2024 menunjukkan Indonesia justru berpotensi menghemat Rp 24,9 triliun biaya pengobatan diabetes tipe 2 dan Rp 15,7 triliun kerugian akibat hilangnya produktivitas ekonomi apabila memberlakukan cukai minuman manis.

“Jika ditotal berdasarkan perhitungan Disability-Adjusted Life Years (DALYs) di atas, penundaan cukai minuman manis berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp 40,6 triliun akibat diabetes tipe 2. Jika dihitung bersama penyakit tidak menular lainnya, dampak kesehatan dan ekonomi dipastikan jauh lebih besar,” jelas Nida.

CISDI merekomendasikan pemerintah melakukan empat langkah. Pertama, segera menerapkan cukai MBDK yang menaikkan harga jual produk setidaknya 20 persen. Kedua, mengalokasikan pendapatan cukai untuk memperkuat program dan fasilitas kesehatan masyarakat.

Ketiga, menerapkan kebijakan pendukung seperti pelabelan gizi bagian depan kemasan serta pelarangan iklan produk tinggi gula, garam, dan lemak. Keempat, meningkatkan edukasi dan promosi kesehatan mengenai bahaya konsumsi gula berlebihan.

CISDI juga mengajak publik bersama-sama mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan cukai MBDK dengan menandatangani petisi.

Cukai MBDK disebut telah lama menjadi sorotan publik karena didorong kebutuhan mendesak untuk mengatasi persoalan kesehatan akibat konsumsi gula berlebih. Pemberlakuan cukai MBDK diyakini dapat menurunkan prevalensi penyakit tidak menular, seperti diabetes dan obesitas.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2023 menunjukkan prevalensi diabetes mencapai 11,3 persen, meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. MBDK disinyalir menjadi salah satu pemicunya.

Pemerintah sebelumnya memberi atensi terhadap desakan penerapan cukai MBDK sebagai upaya menekan angka penyakit sekaligus mengoptimalkan pendapatan negara. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memahami urgensi penerapan cukai MBDK, sejalan dengan target kenaikan pendapatan negara dari sektor cukai.

Dalam RAPBN 2025, pemerintah menetapkan target penerimaan cukai sebesar Rp 244,10 triliun, naik 5,93 persen dibandingkan outlook APBN 2024. Dalam Nota Keuangan, kebijakan ini bertujuan mengendalikan konsumsi gula atau pemanis berlebih serta mendorong reformulasi produk MBDK rendah gula.

Namun, di bawah kepemimpinan Purbaya, kebijakan tersebut berubah arah. Purbaya menyatakan penerapan cukai MBDK baru akan dilakukan ketika ekonomi nasional mampu tumbuh di kisaran 6 persen.

“Kalau ekonomi sudah tumbuh 6 persen lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang, saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (9/12/2025).

Purbaya membenarkan APBN 2026 telah mencantumkan target penerimaan cukai MBDK sebesar Rp 7 triliun. Namun, pelaksanaannya akan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi pada 2026.

Meski demikian, ia memastikan penerimaan negara tetap dapat dioptimalkan dari sektor lain, terutama bea keluar emas dan batu bara, apabila cukai MBDK belum diberlakukan. Dengan demikian, ruang fiskal tetap terjaga.

Ke depan, Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan akan lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan fiskal baru. Ia menambahkan saat mulai menjabat sebagai Menteri Keuangan, rancangan APBN 2026 telah disusun berdasarkan kondisi ekonomi yang saat itu dinilai cukup baik.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit mengingatkan potensi defisit anggaran apabila target penerimaan Rp 7 triliun dari cukai MBDK tidak tercapai sementara belanja negara telah dialokasikan. Ia meminta asumsi penerimaan Kementerian Keuangan dibuat lebih realistis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mendesak pemerintah menetapkan label peringatan di bagian depan kemasan produk tinggi gula, garam, dan lemak. Instrumen ini dianggap krusial untuk membantu konsumen memilih produk secara lebih sadar.

Chief Research and Policy Officer CISDI, Olivia Herlinda, menilai label sederhana dan mudah dibaca memberi dampak besar dalam proses keputusan.

“Penelitian menunjukkan bahwa konsumen hanya melihat kemasan sekitar tujuh detik sebelum memutuskan untuk membeli produk. Dalam waktu sesingkat itu, label peringatan menjadi instrumen yang sangat penting untuk memberikan informasi yang jujur dan mudah dipahami,” ujar Olivia dalam diseminasi ringkasan kebijakan di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Advocacy Officer for Food Policy CISDI, Aliyah Almas Sa'adah, menyoroti tantangan dalam penyusunan regulasi. Ia menilai keterlibatan industri makanan dan minuman kerap tidak transparan dan rawan menimbulkan bias.

Proses yang tidak terbuka dikhawatirkan menggeser prioritas dari kesehatan publik menuju kepentingan komersial.

“Industri kerap menggunakan narasi ekonomi dan ‘hak konsumen untuk memilih untuk melemahkan kebijakan. Padahal, bukti global menunjukkan tidak ada dampak negatif pemberlakukan label depan kemasan terhadap ketenagakerjaan," jelasnya.

Perdebatan ini muncul di tengah keputusan pemerintah menunda penerapan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai ekonomi perlu tumbuh lebih kuat sebelum kebijakan dijalankan.

"Iya 6 persen atau di (kisaran-kisaran) deket-deket situ," kata Purbaya usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025).

Purbaya membuka peluang penerapan cukai MBDK pada semester II-2026 jika pertumbuhan ekonomi mencapai target tersebut. Menurut dia, daya beli masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam penentuan waktu kebijakan.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal rencana penerapan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) urung dijalankan pada 2026. Hal itu dinilai membawa angin segar bagi prospek emiten konsumer pada tahun mendatang.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia M. Nafan Aji Gusta menilai bahwa pembatalan penerapan cukai MBDK pada 2026 berpotensi menjadi pendorong kinerja emiten berbasis konsumer ke depannya.

“Jadi tentunya ini diharapkan mampu memastikan pertumbuhan kinerja emiten berbasis konsumer ke depannya,” kata dia saat dihubungi, Rabu (10/12/2025).

Pasalnya, Nafan menilai penerapan kebijakan ini pada tahun mendatang berpotensi mempengaruhi margin dan keuntungan emiten terkait. Menurutnya, emiten konsumer saat ini tengah menghadapi masalah lemahnya daya beli masyarakat dan peningkatan kompetisi antarperusahaan.

Dalam kondisi saat ini, katanya, penting bagi emiten-emiten konsumer untuk melakukanbrandingterhadap produk dengan tingkat kesehatan yang baik. Baginya, inovasi seperti hal tersebut bakal mampu mendatangkan konsumen di tengah terbukanya pandangan masyarakat terhadap kondisi kesehatan.

“Pembatalan cukai MBDK pada 2026 tentunya memberikan katalis positif bagi pergerakkan saham emiten-emiten berbasis non siklikal karena emiten konsumer ini menghadapi tantangan berupa peningkatan kompetisi danunderwhelming domestic consumptions,” kata Nafan.

Senada, Analis MNC Sekuritas Catherine Florencia dalam risetnya tertanggal 21 November 2025 juga menilai bahwakendati prospek emiten konsumer cenderung positif pada tahun mendatang, tetapi tantangan datang dari daya beli masyarakat.

Terutama, dia memprediksi harga beras akan tetap tinggi pada tahun mendatang, yang berpotensi kembali menekan biaya hidup rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu diprediksi bakal merambat ke daya beli masyarakat terhadap produk dengan kategori non-esensial.

Dengan begitu, rencana penerapan cukai minuman berpemanis ini bakal turut membebani volume penjualan dan profitabilitas emiten jika dijalankan. Menurutnya, emiten seperti PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (CMRY) yang akan terdampak terhadap penerapan rencana ini lantaran memiliki produk minuman dengan kandungan gula yang lebih tinggi.

Hal itu sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan bahwa penerapan cukai MBDK baru akan dijalankan setelah pertumbuhan ekonomi berada di atas level 6%.

“Kami mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah lebih baik dari sekarang. Saya pikir ketika ekonomi sudah tumbuh 6% lebih, saya akan datang ke sini diskusikan cukai apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” katanya di hadapan anggota Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025).

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana penerapan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) urung dijalankan pemerintah pada 2026. Hal itu dinilai membawa angin segar bagi prospek emiten konsumer pada tahun mendatang.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia M. Nafan Aji Gusta menilai bahwa pembatalan penerapan cukai MBDK pada 2026 berpotensi menjadi pendorong kinerja emiten berbasis konsumer ke depannya.

“Jadi tentunya ini diharapkan mampu memastikan pertumbuhan kinerja emiten berbasis konsumer ke depannya,” kata dia saat dihubungi, Rabu (10/12/2025).

Pasalnya, Nafan menilai penerapan kebijakan ini pada tahun mendatang berpotensi mempengaruhi margin dan keuntungan emiten terkait. Menurutnya, emiten konsumer saat ini tengah menghadapi masalah lemahnya daya beli masyarakat dan peningkatan kompetisi antarperusahaan.

Menurutnya, dalam kondisi saat ini, penting bagi emiten-emiten konsumer untuk melakukanbrandingterhadap produk dengan tingkat kesehatan yang baik. Baginya, inovasi seperti hal tersebut bakal mampu mendatangkan konsumen di tengah terbukanya pandangan masyarakat terhadap kondisi kesehatan.

“Pembatalan cukai MBDK pada 2026 tentunya memberikan katalis positif bagi pergerakan saham emiten-emiten berbasis non siklikal karena emiten konsumer ini menghadapi tantangan berupa peningkatan kompetisi danunderwhelming domestic consumptions,” kata Nafan.

Senada, Analis MNC Sekuritas Catherine Florencia dalam risetnya tertanggal 21 November 2025 juga menilai bahwakendati prospek emiten konsumer cenderung positif pada tahun mendatang, tetapi tantangan datang dari daya beli masyarakat.

Terutama, dia memprediksi harga beras akan tetap tinggi pada tahun mendatang, yang berpotensi kembali menekan biaya hidup rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu diprediksi bakal merambat ke daya beli masyarakat terhadap produk dengan kategori non-esensial.

Dengan begitu, rencana penerapan cukai minuman berpemanis ini bakal turut membebani volume penjualan dan profitabilitas emiten jika dijalankan. Menurutnya, emiten seperti PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (CMRY) yang akan terdampak terhadap penerapan rencana ini lantaran memiliki produk minuman dengan kandungan gula yang lebih tinggi.

Hal itu sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan bahwa penerapan cukai MBDK baru akan dijalankan setelah pertumbuhan ekonomi berada di atas level 6%.

“Kami mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah lebih baik dari sekarang. Saya pikir ketika ekonomi sudah tumbuh 6% lebih, saya akan datang ke sini diskusikan cukai apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” katanya di hadapan anggota Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025).

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) urung dijalankan pemerintah pada 2026. Hal itu dinilai membawa angin segar bagi prospek emiten konsumer pada 2026.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia M. Nafan Aji Gusta menilai pembatalan penerapan cukai MBDK pada 2026 berpotensi menjadi pendorong kinerja emiten berbasis konsumer.

“Jadi tentunya ini diharapkan mampu memastikan pertumbuhan kinerja emiten berbasis konsumer ke depannya,” kata dia saat dihubungi, Rabu (10/12/2025).

Nafan menilai penerapan kebijakan ini pada tahun depan berpotensi mempengaruhi margin dan keuntungan emiten terkait. Menurutnya, emiten konsumer saat ini tengah menghadapi masalah pelemahan daya beli masyarakat dan peningkatan kompetisi antarperusahaan.

Dalam kondisi saat ini, Nafan menyebut penting bagi emiten-emiten konsumer untuk melakukanbrandingterhadap produk dengan tingkat kesehatan yang baik.

Inovasi seperti hal itu dinilai bakal mampu mendatangkan konsumen di tengah terbukanya pandangan masyarakat terhadap kondisi kesehatan

“Pembatalan cukai MBDK pada 2026 tentunya memberikan katalis positif bagi pergerakkan saham emiten-emiten berbasis nonsiklikal karena emiten konsumer ini menghadapi tantangan berupa peningkatan kompetisi danunderwhelming domestic consumptions,” kata Nafan.

Senada, Analis MNC Sekuritas Catherine Florencia dalam risetnya tertanggal 21 November 2025 juga menilai bahwaprospek emiten konsumer cenderung positif pada tahun mendatang, tetapi tantangan datang dari daya beli masyarakat.

Catherine melihat terutama dari sisi harga beras akan tetap tinggi pada tahun depan berpotensi kembali menekan biaya hidup rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu diprediksi bakal merambat ke daya beli masyarakat terhadap produk dengan kategori non-esensial.

Dengan begitu, rencana penerapan cukai minuman berpemanis ini bakal turut membebani volume penjualan dan profitabilitas emiten jika dijalankan. Menurutnya, emiten seperti PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (CMRY) yang akan terdampak terhadap penerapan rencana ini lantaran memiliki produk minuman dengan kandungan gula yang lebih tinggi.

Hal itu sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan bahwa penerapan cukai MBDK baru akan dijalankan setelah pertumbuhan ekonomi berada di atas level 6%.

“Kami mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah lebih baik dari sekarang. Saya pikir ketika ekonomi sudah tumbuh 6% lebih, saya akan datang ke sini diskusikan cukai apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” katanya di hadapan anggota Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025).

Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.
Pemerintah menilai ekonomi masyarakat belum cukup kuat untuk menanggung tambahan beban fiskal tersebut.

Cukai MBDK hanya berlaku jika ekonomi tumbuh 6 persen

Pernyataan itu disampaikan saat Raker Komisi XI DPR RI, ketika para anggota dewan menyoroti belum adanya penjelasan detail mengenai skema cukai MBDK.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan kebijakan tidak menambah beban masyarakat.

“Kalau ekonomi sudah tumbuh 6 persen lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang, saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” kata Purbaya dalam Raker Komisi XI DPR RI di Jakarta dikutip dari Antara pada Rabu, 10 Desember 2025.

Meskipun begitu, dalam APBN 2026, penerimaan dari cukai MBDK sudah tercantum dengan target Rp7 triliun.

Target cukai masuk APBN, tapi implementasi menunggu momentum

Menurut Purbaya, kebijakan fiskal tetap bisa dijaga seimbang meski cukai MBDK belum diterapkan segera. Alternatif penerimaan negara dapat diperkuat melalui Bea Keluar emas dan batu bara.

Ia menekankan bahwa pemerintah bersikap lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan baru, terutama yang berpotensi langsung dirasakan masyarakat.

Purbaya juga menjelaskan bahwa APBN 2026 sudah disusun sebelum ia menjabat, saat kondisi ekonomi dinilai relatif kuat di pertengahan tahun. Karena itu, beberapa target masih perlu dievaluasi ulang agar sesuai kondisi terkini.

DPR minta penjelasan model dan roadmap cukai

Di sisi lain, sejumlah anggota Komisi XI meminta penjelasan lebih detail terkait model dan skema penerapan cukai minuman manis.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menyoroti minimnya informasi dari pemerintah.

Ia meminta kejelasan agar tidak ada kebingungan di masyarakat, mengingat kebijakan ini sudah masuk dalam rencana penerimaan 2026.

(ANN)

KOMPAS.com - Wacana pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) kembali menjadi sorotan.

Setelah sempat diusulkan kuat oleh Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati, untuk mulai diterapkan pada tahun 2025, kebijakan tersebut justru diputuskan untuk ditunda oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Langkah ini menimbulkan perdebatan, sebab rencana cukai MBDK telah masuk dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025 dan menjadi bagian dari strategi optimalisasi pendapatan negara.

Usulan Sri Mulyani: Cukai untuk kendalikan konsumsi gula dan tekan diabetes

Sri Mulyani sebelumnya menegaskan bahwa pungutan cukai MBDK sudah dibahas bersama Komisi XI DPR RI dan merupakan bagian dari upaya mengendalikan konsumsi gula berlebih.

Pemerintah menilai angka prevalensi diabetes, termasuk pada anak-anak, mengalami tren kenaikan sehingga perlu ada intervensi.

"Cukai MBDK sesuai tujuan dari Kemenkes untuk menjaga meluaasnya atau makin tinggiya dan prevalensi diabetes bahkan kepada tingkat anak-anak," kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Rencana penerapan cukai ini juga sejalan dengan target kenaikan penerimaan negara melalui sektor cukai. Dalam RAPBN 2025, pemerintah menetapkan target setoran cukai sebesar Rp 244,19 triliun, naik 5,93 persen dari outlook 2024.

Pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN 2025 menuliskan bahwa cukai MBDK dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan pemanis berlebihan, mendorong industri mereformulasi produk menjadi lebih rendah gula, serta mengurangi risiko Penyakit Tidak Menular (PTM).

"Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan/atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula," tulis pemerintah dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025.

"Sehingga, akhirnya diharapkan dapat mengurangi eksternalitas negatif bagi kesehatan masyarakat bagi kesehatan masyarakat yaitu dengan menurunnya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) pada masyarakat," tulis pemerintah.

BAKN DPR usulkan tarif minimal 2,5 persen pada 2025

Selain usulan Sri Mulyani, pembahasan mengenai tarif cukai MBDK juga sempat mencuat dalam rapat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI.

BAKN dan Kementerian Keuangan menyepakati usulan awal tarif sebesar minimal 2,5 persen mulai 2025.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, menegaskan bahwa usulan tersebut masih bersifat rekomendasi.

"Itu rekomendasi saja, keputusannya nanti tergantung pemerintah tahun depan," ujar Askolani, Selasa (10/9/2024).

Ketua BAKN DPR, Wahyu Sanjaya, menilai tarif 2,5 persen dapat menjadi tahap awal penerapan cukai untuk mengurangi konsumsi MBDK dan meningkatkan penerimaan negara.

"BAKN merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai minuman berpemanis... sebesar minimal 2,5 persen pada tahun 2025 dan secara bertahap sampai dengan 20 persen," kata Wahyu.

Ia menegaskan bahwa apabila pemerintah ingin menaikkan tarif lebih tinggi, hal itu masih dapat dibenarkan selama tujuannya mengurangi dampak negatif kesehatan dan menambah pendapatan negara.

Purbaya tunda penerapan cukai: Tunggu ekonomi tumbuh 6 persen

Namun, di tengah dorongan kuat penerapan cukai minuman berpemanis, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kebijakan ini akan ditunda.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kondisi perekonomian benar-benar pulih sebelum menambah beban biaya konsumsi masyarakat.

Purbaya menegaskan, pemungutan cukai MBDK baru dapat dipertimbangkan kembali ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen.

"Iya 6 persen atau di (kisaran-kisaran) deket-deket situ," kata Purbaya kepada awak media usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Senin (8/12/2025).

Alasan utama penundaan ini, menurut Purbaya, adalah pertimbangan daya beli masyarakat. Beban tambahan lewat cukai baru hanya layak diberlakukan saat ekonomi tumbuh lebih solid.

"Kita lihat mungkin 2026 bisa second half bisa jadi. Saya anggap ekonominya tumbuh lebih cepat di 6 persen ya," lanjutnya.

Ia menambahkan, dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan penerimaan cukai MBDK sebesar Rp 7 triliun. Artinya, penundaan kebijakan ini berpotensi membuat pemerintah kehilangan penerimaan sebesar jumlah tersebut.

Namun, Purbaya menyebut bahwa rencana pungutan bea keluar emas dan batu bara dapat menutup potensi kehilangan penerimaan dari penundaan cukai MBDK.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Purbaya Tunda Penerapan Cukai Minuman Berpemanis, Tunggu Ekonomi 6 Persen", "Cukai Minuman Berpemanis Diusulkan Minimal 2,5 Persen pada 2025, Kemenkeu: Tergantung Pemerintah Tahun Depan", dan "Sri Mulyani Beri Sinyal Cukai Minuman Berpemanis Diterapkan Tahun Depan".

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Kalau ekonomi sudah tumbuh 6 persen lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) diberlakukan apabila ekonomi nasional sudah bisa tumbuh di kisaran 6 persen, sehingga pelaksanaannya tidak membebani masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan sebagai respons terhadap pertanyaan Komisi XI DPR RI yang menyoroti belum dijelaskannya skema cukai MBDK. Purbaya menjelaskan, pihaknya belum berniat untuk menerapkan kebijakan tersebut dalam waktu dekat.

“Kalau ekonomi sudah tumbuh 6 persen lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang, saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” kata Purbaya dalam Raker Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Ia mengonfirmasi bahwa dalam APBN 2026, cukai MBDK telah ditargetkan sebagai salah satu sumber penerimaan negara sebesar Rp7 triliun.

Meski cukai MBDK tidak diterapkan dalam waktu dekat, Purbaya meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi akan lebih baik setelah triwulan pertama dan kedua tahun depan, sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang aktual.

Ia menambahkan bahwa karena cukai MBDK belum diterapkan, penerimaan negara dapat tetap dioptimalkan melalui Bea Keluar emas dan batu bara pada 2026 sehingga kebijakan fiskal tetap seimbang tanpa menimbulkan kekosongan penerimaan.

Ke depan, tegas Purbaya, pihaknya lebih berhati-hati dan mempertimbangkan secara matang setiap kebijakan fiskal baru.

Ia juga menjelaskan bahwa ketika mulai menjabat sebagai Menteri Keuangan, APBN 2026 telah disusun dan kondisi ekonomi saat itu dinilai relatif baik pada pertengahan tahun.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyoroti bahwa dalam rapat kerja, Menkeu tidak menjelaskan secara rinci sumber penerimaan lain yang telah disepakati, padahal cukai MBDK sudah ditargetkan diterapkan pada 2026.

Fauzi meminta penjelasan mengenai model, roadmap, dan kategori cukai MBDK agar implementasinya jelas dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menekankan kekhawatirannya terkait potensi defisit.

Ia menilai bahwa jika target penerimaan Rp7 triliun dari Cukai MBDK tidak tercapai, sementara belanja sudah direncanakan maka defisit akan meningkat dan menjadi beban masyarakat.

Dolfie pun menekankan perlunya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disiplin dalam perencanaan fiskal, termasuk memastikan asumsi penerimaan realistis.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap pemerintah belum akan menerapkan cukai minuman manis dalam kemasan (MBDK) pada 2026, kendati sudah masuk dalam asumsi penerimaan APBN tahun depan.

Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya telah memasukkan MBDK sebagai salah satu barang kena cukai (BKC). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan target penerimaan dari di antaranya minuman berpemanis botolan sekitar Rp7 triliun.

Namun demikian, dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025), Purbaya mengaku cukai MBDK belum akan dijalankan lantaran kondisi ekonomi belum membaik.

"Kami mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah lebih baik dari sekarang. Saya pikir ketika ekonomi sudah tumbuh 6% lebih saya akan datang ke sini diskusikan cukai apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang ekonomi masyarakat belum cukup kuat," tuturnya di hadapan anggota Komisi XI DPR pada Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Pengakuan Purbaya itu bukan tanpa kritik. Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP mempertanyakan alasan mengapa cukai MBDK dimasukkan ke dalam target penerimaan negara, tetapi tidak jadi diterapkan.

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu menyoroti bahwa dengan tidak dijalankannya cukai MBDK akan berimplikasi pada penerimaan negara yang kurang Rp7 triliun.

"Sedangkan belanja sudah ada karena sudah yakin Rp7 triliun belanja, nambah Rp7 triliun, nanti defisit turun Rp7 triliun. Tolong lebih disiplin ketika penerimaan ini tidak tercapai, defisit lagi akhirnya menanggung," ujar Dolfie.

Menanggapi kritik Dolfie, Purbaya menyampaikan optimistis ekonomi bisa tumbuh lebih cepat setelah kuartal I/2026 atau kuartal II/2026.

"Ketidakpastian selalu ada tetapi dengan adanya bea keluar mengurangi beban ini, tetapi saya setuju ke depan akan lebih hati-hati lagi," terangnya.

Adapun untuk menambal kurangnya penerimaan dari cukai MBDK, Purbaya akan mengenakan bea keluar untuk ekspor emas dan batu bara. Keduanya direncanakan mulai berlaku 2026.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menerangkan, pihaknya memasukkan target penerimaan total Rp23 triliun dari setoran tarif ekspor emas dan batu bara.

"[Bea keluar emas] Rp3 triliun setahun, batu bara Rp20 triliun. Yang emas sudah [masuk target APBN], yang batu bara belum karena tarifnya masih didiskusikan," ungkapnya.