Jakarta (ANTARA) - Direktur Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia atau Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI) Nina Sardjunani mengatakan beras fortifikasi perlu dibuat lebih terjangkau agar dapat masuk pasar ritel dan menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat.

“Beras fortifikasi ini bukan sekadar inovasi pangan, ini adalah fondasi masa depan gizi bangsa,” kata Nina dalam forum "Millers for Nutrition: Advancing Fortified Rice in Commercial Market" di Jakarta, Rabu.

Adapun beras fortifikasi adalah beras biasa yang dicampur dengan kernel (beras buatan) yang mengandung banyak gizi dan vitamin.

Ia mengatakan fortifikasi beras menjadi penting karena beras merupakan pangan pokok yang dikonsumsi lebih dari 90 persen penduduk Indonesia sehingga dapat menjadi sarana efektif untuk mengatasi kekurangan zat gizi mikro.

Menurut dia, kekurangan zat gizi mikro atau kelaparan tersembunyi dapat berdampak pada anemia, produktivitas, kecerdasan anak, daya tahan tubuh, hingga kualitas sumber daya manusia.

Ia menyebut fortifikasi beras merupakan intervensi gizi yang relatif murah. Berdasarkan perhitungan KFI, tambahan biaya untuk fortifikasi beras diperkirakan sekitar Rp1.000 per kilogram (kg).

Nina mengatakan dengan angka tersebut, rata-rata tambahan biaya fortifikasi beras diperkirakan sekitar Rp15.900 per orang per tahun.

Angka tersebut dinilai masih relatif terjangkau apabila beras fortifikasi nantinya digunakan dalam program pemerintah seperti bantuan sosial maupun Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Fortifikasi memang merupakan satu intervensi yang sangat efektif dan murah sehingga semua orang yang mengonsumsinya mendapatkan asupan gizi mikro,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan pengembangan beras fortifikasi perlu dilakukan bertahap karena membutuhkan kesiapan regulasi, industri, distribusi, pengawasan mutu, serta literasi publik.

Nina menekankan harga produk menjadi salah satu isu utama karena beras fortifikasi komersial saat ini masih cenderung dikategorikan sebagai beras khusus yang menggunakan bahan baku beras premium.

“Harga ini harus memberi ruang keuntungan yang wajar bagi industri, tetapi di sisi lain konsumen harus terlindungi,” ucap dia.

Sementara itu, President Director PT Bungasari Flour Mills Indonesia sekaligus anggota Dewan Penasihat Millers for Nutrition Budianto Wijaya mengatakan teknologi fortifikasi beras pada dasarnya sudah siap, tetapi tantangan utamanya terletak pada kebijakan, pengawasan, dan sinergi ekosistem.

Ia mengatakan jumlah penggilingan padi di Indonesia sangat banyak dan sebagian besar berskala kecil sehingga pengembangan fortifikasi beras perlu dimulai dari pelaku industri yang lebih siap agar mutu produk lebih mudah dijaga.

“Kita harapkan berasnya itu terjangkau oleh banyak masyarakat,” ujar Budianto.

Dari sisi hilir, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Dasep Suryanto mengatakan peritel modern melihat peluang pengembangan beras fortifikasi, tetapi masih menghadapi rentang harga yang terlalu lebar.

Dasep menyebut harga beras fortifikasi di ritel saat ini berkisar Rp90 ribu hingga sekitar Rp130 ribu per kemasan 5 kg, sehingga diperlukan kolaborasi dengan pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga, memperpendek distribusi, dan meningkatkan edukasi konsumen.

“Yang kita ingin masyarakat itu dengan mudah mendapatkan beras yang mengandung nutrisi yang cukup, tetapi dengan harga yang terjangkau,” ungkapnya.

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menyatakan percepatan implementasi beras fortifikasi menjadi salah satu strategi peningkatan kualitas gizi masyarakat tanpa mengubah pola konsumsi pangan pokok.

Bapanas telah menetapkan standar beras fortifikasi dan menyusun panduan teknis yang mencakup proses produksi, pelabelan, pengujian, hingga pengawasan produk.

Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong pengawasan mutu dan harga beras fortifikasi di pasaran. Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah meminta pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan gizi beras fortifikasi yang beredar serta memberikan arahan pengawasan agar produk tersebut dapat diakses masyarakat dengan harga yang wajar.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Gianyar, Bali (ANTARA) -

“Petani di Subak Timbul sudah bisa mengolah dan menjual. Pendapatan kami ada kenaikan karena harga jual naik dari Rp15.000 per kilogram menjadi Rp18.000 per kilogram setelah dikemas,” kata Pekaseh (ketua) Subak Timbul Ketut Supatya di Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Bali, Kamis.

Ia menjelaskan sebanyak 80 persen padi yang dipanen di kawasan pertanian seluas 61 hektare adalah varietas lokal padi mansur yang digarap oleh 118 orang petani.

Jenis padi yang diproduksi petani setempat yaitu padi mansur putih dan cokelat, beras merah, beras hitam, ketan merah, ketan putih dan beras varietas cigaluh serta ketan hitam yang hampir punah dan kini mulai dikembangkan.

Rata-rata hasil panen yang berlangsung dua kali dalam satu tahun itu mencapai sekitar lima ton per hektare.

Varietas padi itu memiliki keunikan dari segi bentuk yang gemuk dan ketika ditanak menjadi nasi, lebih pulen dan terasa kenyal.

Ketut menjelaskan selama sekitar 1,5 tahun belakangan pihaknya mendapatkan pendampingan serta bantuan mesin giling dan sortir dari JICA dan Universitas Waseda Jepang.

Selain itu juga dukungan dari Dinas Pertanian Gianyar dan BRIDA Gianyar.

Sebelumnya, petani menjual beras per kilogram rata-rata mencapai Rp15 ribu dengan hasil panen yang belum dikemas dan belum disortir.

Setelah mendapatkan pendampingan termasuk pemisahan beras ukuran penuh dan beras patah, harga beras petani tersebut naik menjadi Rp18 ribu per kilogram.

Beras petani itu diserap oleh Timbul Harmoni, badan usaha sejenis koperasi berbasis komunitas yang dikelola oleh kelompok subak setempat.

Bantuan mesin, pemasaran dan pendampingan juga mendongkrak nilai jual padi mansur oleh badan usaha itu yang diserap konsumen di antaranya hotel berbintang, hingga menyasar pasar dalam jaringan (marketplace) dengan harga per kilogram kisaran Rp30 ribu menurut jenis dan kualitas.

Sementara itu, Konsul Jenderal Jepang Miyakawa Katsutoshi saat meninjau panen padi mansur mengapresiasi hasil produksi petani apalagi setelah mendapat bantuan dan pembinaan.

Ia berharap pendampingan tersebut dapat meningkatkan hasil produksi varietas lokal dan mendukung swasembada beras pemerintah Indonesia.

“Saya sudah makan nasi mansur, sangat enak dan sehat. Saya bangga karena Jepang bisa membantu meningkatkan kualitas produk beras dan pendapatan petani,” ucapnya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026.

Menurut siaran pers perusahaan yang diterima di Jakarta pada Selasa, mulai 10 Juni 2026 harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun.

Menurut perusahaan, penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green diputuskan berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator, dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.​​​​​​​

Roberth menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal," ia menjelaskan.

Perusahaan memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina di seluruh Indonesia.

"Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina," katanya.

Perusahaan menyampaikan bahwa harga produk bahan bakar Pertamina selain Pertamax dan Pertamax Green tidak naik.

Harga produk bahan bakar non-subsidi ​​​​​​​Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp20.750 per liter, Dexlite (CN 51) tetap Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) tetap Rp24.800 per liter.

Bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10 ribu per liter dan Biosolar harganya masih Rp6.800 per liter.

"Masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina, Pertamina Patra Niaga, maupun aplikasi MyPertamina," kata Roberth.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2026

level inflasi masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional

Denpasar (ANTARA) -

“Kami siapkan sinergi dan inovasi,” kata Kepala Perwakilan BI Bali Achris Sarwani di Denpasar, Rabu.

Ia menjelaskan bersama pemerintah provinsi dan sembilan/kabupaten kota di Bali, bank sentral itu fokus melakukan pasar murah, pemantauan harga secara berkala, termasuk pengawasan dan sidak pasokan elpiji bersubsidi.

Kemudian memfasilitasi distribusi pangan serta memaksimalkan kerja sama antar-daerah oleh perumda pangan, serta penguatan koordinasi dan penyebarluasan informasi operasi pasar dan pasar murah kepada masyarakat.

Menurut dia, beberapa risiko perlu diperhatikan yaitu tingginya

barang dan jasa pada periode hari besar keagamaan Galungan-Kuningan yang jatuh pada pertengahan Juni 2026, serta musim puncak kunjungan wisatawan nusantara (libur sekolah).

Selain itu, ketidakpastian cuaca yaitu peralihan musim hujan ke kemarau disertai potensi El Nino berupa gangguan cuaca dan risiko kekeringan pada beberapa sentra produksi pangan dapat mempengaruhi produksi pertanian.

Kemudian, berlanjutnya ketidakpastian global berpotensi mendorong kenaikan lanjutan harga bensin dan bahan bakar rumah tangga yang per 1 Juni 2026, terdapat kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat pada Mei 2026, Bali secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,42 persen yang lebih tinggi dari April mencapai 0,01 persen.

Berdasarkan komoditas, secara bulanan inflasi pada Mei 2026 bersumber dari kenaikan harga beras, cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, cabai merah, dan angkutan udara.

Sementara itu, inflasi di Bali secara tahunan meningkat dari 2,08 persen, pada April 2026 menjadi 2,99 persen.

“Meskipun inflasi meningkat, level inflasi masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 1,5-3,5 persen,” ucapnya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai tukar petani (NTP) secara nasional pada Mei 2026 mencapai 127,73 atau meningkat sebesar 1,99 persen dibandingkan April 2026.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa kenaikan NTP ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 2,53 persen, lebih tinggi dibandingkan peningkatan indeks harga yang dibayarkan petani (Ib) yang naik sebesar 0,53 persen.

Lebih lanjut, komoditas yang dominan mempengaruhi peningkatan indeks harga yang diterima petani nasional antara lain karet, gabah, kakao atau coklat biji, dan bawang merah.

Apabila dilihat berdasarkan subsektornya, Pudji menambahkan subsektor yang mengalami kenaikan NTP tertinggi adalah hortikultura.

"Subsektor hortikultura ini mengalami kenaikan NTP sebesar 7,08 persen. Hal ini karena It naik sebesar 7,52 persen, sedangkan Ib hanya naik sebesar 0,41 persen," kata Pudji.

Pada subsektor hortikultura, komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks yang diterima petani adalah bawang merah, cabai rawit, cabai merah, dan tomat.

Di sisi lain, nilai tukar nelayan (NTN) turun sebesar 0,47 persen, seiring dengan It yang mengalami kenaikan sebesar 0,03 persen atau lebih rendah dari kenaikan Ib yang meningkat sebesar 0,51 persen.

Komoditas dominan yang memengaruhi kenaikan It pada nilai tukar nelayan adalah rajungan, kepiting laut, dan ikan kembung.

Selanjutnya, BPS juga melaporkan rata-rata harga beras di tingkat penggilingan, grosir, serta eceran.

Rata-rata harga beras di penggilingan pada Mei 2026 meningkat 0,58 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan meningkat sebesar 8,10 persen secara tahunan (year on year/yoy).

"Kalau kita pilah menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 0,56 persen secara month to month dan naik 12,81 persen secara year on year. Sementara untuk beras medium naik 0,79 persen secara month to month atau naik 6,57 persen secara year on year," kata Pudji.

Selanjutnya, tingkat inflasi beras di tingkat grosir pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,68 persen secara bulanan dan sebesar 6,11 persen secara tahunan.

Sementara di tingkat eceran terjadi inflasi sebesar 0,38 persen secara secara bulanan dan sebesar 4,55 persen secara tahunan.

Adapun harga beras yang disampaikan BPS ini merupakan rata-rata harga beras yang mencakup semua jenis kualitas dan mencakup seluruh wilayah di Indonesia.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meninjau pelaksanaan pasar murah di lima titik di Sidoarjo, Jawa Timur, untuk menjaga harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha.

Ia mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar harga sembako tidak naik menjelang hari besar keagamaan.

“Arahan khusus Presiden, harga sembako jangan sampai naik menjelang Idul Adha,” kata Zulhas berdasarkan keterangannya di Jakarta, Selasa.

Pemerintah menggelar pasar murah pada Senin (25/3) dengan melibatkan pemerintah daerah, DPR dan DPRD, TNI, Polri, serta berbagai unsur terkait guna membantu menekan beban masyarakat.

Lima titik pasar murah yang ditinjau berada di KUD Sumber Makmur, Balai Desa Lemujut, MTs Progresif Bumi Shalawat, PAUD Bumi Damai, dan Balai Desa Ponokawan.

Di setiap titik, setidaknya sekitar 300 masyarakat hadir untuk membeli beras murah.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyediakan beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kemasan 5 kilogram (kg) dengan harga Rp50 ribu per kemasan.

Harga tersebut lebih rendah dibandingkan harga eceran tertinggi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan​​​​​​​ (SPHP) sebesar Rp62.500 per kemasan 5 kg.

Berdasarkan pantauan di lapangan, harga beras di pasar berada di kisaran Rp15 ribu hingga Rp17 ribu per kg.

Kisaran harga sejalan dengan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per 26 Mei 2026 yang mencatat harga rata-rata beras kualitas medium I sebesar Rp15.800 per kg dan beras kualitas super I sebesar Rp17.150 per kg.

Selain meninjau pasar murah, Zulhas juga berdialog dengan warga dan petani untuk mengecek langsung kondisi pangan di Sidoarjo.

Kementerian mencatat Petani di kawasan menyampaikan harga gabah di wilayah tersebut berada di kisaran Rp7.400 hingga Rp7.600 per kg atau lebih tinggi dari harga pembelian pemerintah sebesar Rp6.500 per kg.

Para petani menyampaikan bahwa ketersediaan pupuk relatif terjaga, meski jaringan irigasi masih perlu diperbaiki.

Zulhas turut mengecek pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

Menurutnya, warga yang anak-anaknya telah menerima manfaat MBG menyampaikan program tersebut dirasakan manfaatnya dan berharap terus berlanjut.

"Babinsa (Bintara Pembina Desa) di sejumlah lokasi melaporkan sebagian koperasi desa sudah selesai 100 persen, sedangkan sebagian lainnya masih dalam proses pembangunan," ujarnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih terus dipercepat agar pada Agustus 2026 dapat mencapai sekitar 20 ribu unit.

Melalui pasar murah, pemantauan pangan, MBG, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tersebut, pemerintah ingin memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, petani memperoleh harga yang baik, serta program pemerintah dirasakan masyarakat hingga tingkat desa.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut stabilitas harga beras nasional saat ini ditopang ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP), yang dikelola Perum Bulog, mencapai sekitar lima juta ton.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus menjaga keseimbangan harga agar menguntungkan petani, sekaligus tetap terjangkau bagi masyarakat.

"Pemerintah itu harus adil pada semua pihak. Ini petani, ini pedagang beras, (hingga) konsumen. Petani 115 juta orang seluruh Indonesia yang berproduksi padi," kata Amran sebagaimana keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, instrumen harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram (kg) diterapkan untuk melindungi harga gabah di tingkat petani agar tidak jatuh saat panen raya.

Sementara itu, harga eceran tertinggi (HET) digunakan sebagai acuan pengendalian harga di tingkat konsumen guna menjaga keterjangkauan pangan.

Amran menegaskan petani harus memperoleh keuntungan yang layak agar tetap berproduksi dan menjaga ketahanan pangan nasional.

"Kalau petani rugi, dia tidak akan produksi padi. Tidak produksi padi, impor. Impor berarti kita pro pada negara lain," ujarnya.

Adapun rata-rata harga beras dalam pantauan Bapanas hingga 10 Mei, harga beras premium memang telah melampaui HET, terutama di Indonesia timur.

Akan tetapi, rata-rata harga beras premium secara nasional berada di Rp15.758 per kilogram (kg) atau sedikit menurun dibandingkan seminggu sebelumnya yang berada di Rp15.801 per kg.

Sementara, untuk rata-rata harga beras medium terpantau masih terjaga dalam rentang HET.

Secara nasional, rata-rata harga beras medium tercatat berada di Rp13.444 per kg. Jika dibandingkan seminggu sebelumnya, naik tipis 0,06 persen dari Rp13.436 per kg.

Kemudian, harga gabah kering panen tingkat panen yang disebut-sebut faktor pemicu fluktuasi harga beras, Bapanas mencatat rata-rata secara nasional berada di harga Rp6.925 per kg.

Sulawesi Tenggara dilaporkan menjadi daerah dengan harga paling rendah di Rp6.500 per kg dan daerah dengan harga paling tinggi adalah Sumatera Barat dengan Rp7.700 per kg.

Sementara itu, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa memastikan pihaknya akan melakukan optimalisasi stok CBP.

Penguatan distribusi dilakukan melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) beras guna memberi tekanan di hilir disertai pula bantuan pangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurutnya, stok CBP lebih dari 5 juta ton menjadi bantalan untuk menjaga kesinambungan distribusi dan mengendalikan gejolak harga hingga semester dua.

Selain itu, pemerintah masih memiliki ruang intervensi yang luas melalui penyaluran CBP, SPHP, maupun bantuan pangan.

Bapanas memastikan dalam menjaga keseimbangan antara harga di tingkat petani dan konsumen dilakukan dengan memastikan harga gabah tetap memberikan keuntungan yang layak. Namun harga beras di pasar tetap terjangkau.

"Dengan melihat kondisi stok beras nasional saat ini yang masih relatif aman, pelaksanaan operasi pasar tetap dilakukan secara terukur dan selektif," ujar Ketut.

Indeks Perkembangan Harga (IPH) pangan pokok strategis diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) per minggu pertama Mei 2026 mengalami pergerakan positif.

Direktur Statistik Harga BPS Sarpono di Jakarta, Senin (11/5/2026) mengatakan jumlah daerah dengan kenaikan IPH lebih rendah dibandingkan jumlah daerah dengan penurunan IPH.

Hal itu pertanda stabilisasi pangan yang dilaksanakan pemerintah manjur.

"Untuk IPH minggu pertama Mei tahun 2026 tercatat sebanyak 15 provinsi, ini mengalami kenaikan IPH dan 23 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya," kata Sarpono.

Secara nasional, kata Sarpono, jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH pada minggu pertama Mei tahun 2026 juga lebih sedikit dibandingkan kabupaten kota yang mengalami penurunan.

Sementara, khusus komoditas beras, dalam paparan BPS melaporkan jumlah daerah dengan kenaikan IPH beras mulai terjadi penurunan dari 116 kabupaten/kota per akhir April, pada minggu pertama Mei menurun menjadi 105 kabupaten/kota.

Harga beras medium pun disebut mengalami fluktuasi 0,03 persen dan beras premium 0,28 persen.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

tingginya harga beras pada kurun waktu 2 minggu ini disinyalir karena tingginya harga gabah di pasar

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan kenaikan harga beras dalam dua pekan terakhir dipicu oleh meningkatnya harga gabah di tingkat petani serta naiknya biaya distribusi.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra mengatakan berdasarkan hasil pemantauan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), harga gabah saat ini berada pada kisaran Rp7.600 hingga Rp8.000 per kilogram, yang kemudian mendorong kenaikan harga beras di tingkat eceran.

"Perlu kami laporkan, tingginya harga beras pada kurun waktu 2 minggu ini disinyalir karena tingginya harga gabah di pasar," ujar Nawandaru dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

Nawandaru menambahkan kenaikan harga beras juga dipengaruhi meningkatnya biaya transportasi serta harga kemasan plastik yang turut menambah beban distribusi.

Kemendag menilai kondisi tersebut perlu diwaspadai karena beras masih menjadi salah satu penyumbang inflasi nasional.

Pada April, komoditas beras tercatat memberikan andil inflasi sebesar 0,02 persen secara bulanan dan 0,18 persen secara tahunan.

Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah mendorong penguatan instrumen stabilisasi melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras.

Nawandaru berharap pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan Perum Bulog agar penyaluran beras SPHP dilakukan secara merata dan berkelanjutan hingga ke pasar rakyat.

"Kami harapkan untuk wilayah kabupaten/kota yang tadi disampaikan ini perlu juga minta bantuan Bulog untuk mendeliver secara merata dan kontinyu," kata Nawandaru.

Menurut Nawandaru, penyaluran SPHP dinilai perlu dioptimalkan langsung kepada pedagang pengecer di pasar rakyat. Hal ini telah dilakukan pada mekanisme distribusi Minyakita melalui penugasan BUMN.

Berdasarkan pantauan SP2KP, harga beras medium masih bervariasi antarwilayah. Di zona 1, harga beras medium berada di level Rp13.400 per kilogram atau masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp13.500 per kilogram.

Namun di zona 2, harga beras medium mencapai Rp14.500 per kilogram atau 3,38 persen di atas HET, sedangkan di zona 3 mencapai Rp17.500 per kilogram atau 13,05 persen di atas HET.

Sementara itu, harga beras premium di seluruh zona menunjukkan tren kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya.

Di zona 1 harga beras premium tercatat Rp15.000 per kilogram atau 0,38 persen di atas HET. Zona 2 mencapai Rp16.300 per kilogram atau 5,59 persen di atas HET, dan zona 3 menyentuh Rp20.000 per kilogram atau 26,49 persen di atas HET.

Kemendag menegaskan harga beras, baik medium maupun premium, menjadi perhatian utama pemerintah guna menjaga stabilitas inflasi dan daya beli masyarakat.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ada HET (harga eceran tertinggi). Jadi ada harga eceran tertinggi. Kami minta seluruh teman-teman pedagang jangan menaikkan harga di atas HET,

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan, tidak ada kenaikan harga beras di tengah adanya isu kenaikan biaya logistik dan kemasan berbahan plastik.

Amran menjelaskan, pemerintah tetap menjaga stabilitas harga beras melalui kebijakan harga yang telah ditetapkan, termasuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai instrumen penyeimbang pasar.

"Ada HET (harga eceran tertinggi). Jadi ada harga eceran tertinggi. Kami minta seluruh teman-teman pedagang jangan menaikkan harga di atas HET," kata di sela meninjau stok beras di gudang Bulog Karawang, Jawa Barat, Kamis.

Menurutnya, harga beras SPHP tidak mengalami kenaikan dan tetap dipertahankan guna mengantisipasi potensi lonjakan harga di tingkat konsumen akibat berbagai faktor eksternal.

Amran menekankan, pemerintah dalam menetapkan kebijakan harga tidak menggunakan asumsi, melainkan berdasarkan data dan rasio inflasi yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menyebut, dalam dua tahun terakhir beras tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi nasional, berbeda dengan kondisi sebelumnya yang kerap menempati posisi teratas penyebab inflasi.

"Kita jangan pakai rasa, kita pakai rasio penyumbang inflasi. Dulu ini (beras) dua tahun terakhir bukan beras penyumbang inflasi utama. Dulunya selalu nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Sekarang ini bukan penyumbang inflasi utama jadi kita pakai data. Nah SPHP kita tidak naikkan tetap harganya seperti sekarang," tegas Amran.

Selain SPHP, pemerintah juga mengandalkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) bagi beras medium dan premium untuk menjaga harga beras tetap terkendali di pasar.

Amran meminta para pedagang tidak menaikkan harga di atas HET, mengingat saat ini tidak ada alasan dari sisi pasokan yang dapat membenarkan kenaikan harga beras.

Ia menegaskan, kondisi berbeda dengan masa lalu ketika Indonesia masih bergantung pada impor beras, yang kerap dijadikan alasan kenaikan harga di tingkat pasar domestik.

Menurutnya, kondisi pasar pangan di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah agar harga tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

Amran mencontohkan, pengalaman pada komoditas minyak goreng yang sempat mengalami kenaikan harga meski Indonesia merupakan produsen terbesar dunia.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan praktik spekulasi harga, serta akan melakukan pengawasan ketat terhadap produsen maupun distributor yang mencoba memainkan harga di pasar. Amran memastikan Satgas Pangan akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran.

Dia menyebutkan, saat ini telah terdapat 76 tersangka dalam kasus terkait perberasan, pupuk, hingga minyak goreng merek Minyakita yang secara keseluruhan tercatat merugikan petani yang ditaksir hingga Rp3,3 triliun.

Di sisi pasokan, Amran menyatakan, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog telah mencapai 5.198.000 ton per 23 April 2026.

Ia menyebut capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, khususnya pada periode April, sehingga semakin memperkuat ketahanan pangan nasional.

Amran menegaskan, dengan kondisi stok yang melimpah dan pengawasan ketat, tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk menaikkan harga beras di atas ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Diketahui, harga eceran tertinggi (HET) beras medium sesuai ketentuan pemerintah yakni Rp13.500 per kilogram (kg), sedangkan HET bera premium mencapai Rp14.900 per kg.

Sementara itu, untuk beras SPHP dijual sesuai dengan HET, yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

SPHP beras di tahun 2026 kita targetkan sebanyak 828 ribu ton. Jadi beras SPHP ini menjadi instrumen sangat penting untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga,

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan intervensi perberasan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga stabilitas harga beras serta memastikan pasokan tetap terjangkau bagi masyarakat di berbagai daerah Indonesia.

"SPHP beras di tahun 2026 kita targetkan sebanyak 828 ribu ton. Jadi beras SPHP ini menjadi instrumen sangat penting untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga," kata Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Sutanto dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan, harga beras secara nasional terpantau masih cukup terkendali. Meski fluktuasi masih terjadi, namun tetap terkendali. Pemerintah konsisten menjalankan berbagai program intervensi perberasan dengan menggelontorkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog.

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam analisis Bapanas terhadap data kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Badan Pusat Statistik (BPS) minggu kedua April, beras dilaporkan ada kenaikan IPH pada 83 kabupaten/kota secara nasional.

Dari total itu, hanya 41 kabupaten/kota yang alami kenaikan IPH beras dan berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk kenaikan IPH yang melebihi HET beras medium terjadi di 19 provinsi.

Adapun Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan jumlah kabupaten/kota yang alami kenaikan IPH melebihi HET beras medium di 5 sampai 6 kabupaten/kota.

Untuk itu, Bapanas telah meminta Perum Bulog untuk memacu realisasi penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras.

Selain itu, program bantuan pangan beras sebagai bantalan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan juga dapat menstabilkan kondisi perberasan.

"Jadi Bulog agar segera untuk mempercepat realisasi beras SPHP, sehingga dapat berlangsung lebih kencang," ucapnya.

Dalam laporan yang diterima Bapanas, lanjut Andriko, realisasi penjualan beras program SPHP tahun 2026 sejak awal Maret sampai 14 April telah mencapai 111,2 ribu ton.

"Ini cukup berkorelasi terhadap perkembangan harga beras medium secara nasional," tuturnya.

Dalam pantauan Bapanas, rata-rata harga beras medium secara nasional per 12 April di semua zonasi kompak tidak melampaui HET. Di Zona I rerata harga beras medium di Rp12.984 per kilogram (kg) atau 3,82 persen di bawah HET, Zona II di Rp13.615 per kg atau 2,75 persen di bawah HET, dan Zona III di Rp15.178 per kg atau 2,08 persen.

Bapanas mendorong Bulog untuk meningkatkan realisasi SPHP beras pada wilayah yang memiliki realisasi masih rendah terhadap target salur masing-masing daerah.

Misalnya, wilayah DKI Jakarta dan Banten dengan total target salur sampai akhir tahun di 46,82 ribu ton, realisasi penjualan baru di 1,45 ribu ton.

Program intervensi beras lainnya yakni bantuan pangan yang berperan sebagai bantalan ekonomi dapat pula menjadi peredam fluktuasi harga beras. Total target salur beras telah Bapanas tugaskan ke Bulog untuk dapat tersampaikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat.

"Kemudian, selain beras SPHP, Badan Pangan Nasional juga menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan, 10 kilogram beras, 2 liter minyak goreng per KPM sebanyak 33,2 juta seluruh Indonesia. Ini gratis. Kalau SPHP yang tadi, beras dengan harga murah," jelas Andriko.

Selain menjadi bantalan ekonomi, program bantuan pangan yang digagas pemerintah juga untuk menjaga daya beli masyarakat. Ini dapat turut pula mendorong akses konsumsi terhadap pangan menjadi lebih mudah.

"Jadi agar harga-harga beras di tingkat konsumen bisa lebih diredam dengan bantuan pangan dan beras SPHP," ucapnya.

Bapanas mencatat realisasi salur bantuan pangan per 15 April telah mencapai 87,4 juta kg dan minyak goreng 17,5 juta liter. Cakupannya telah mulai berjalan di 34 provinsi. 4 provinsi yang belum antara lain Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, stok CBP nasional kembali memecahkan rekor.

Total CBP sudah berada di angka 4,75 juta ton, sehingga pemerintah akan leluasa dalam menggelontorkan untuk program intervensi perberasan.

"Yang jelas sekarang beras sudah selesai. Capaian hari ini, stok Bulog itu 4,7 juta ton. Ini sangat bagus. Bulan ini, Insya Allah, 5 juta ton beras kita. Ini tidak pernah terjadi selama Indonesia merdeka," ungkap Kepala Bapanas Amran.

Dalam catatan Bapanas, total stok beras secara nasional yang dikelola Perum Bulog per 14 April telah mencapai 4,75 juta ton. Angka itu telah melampaui rekor stok CBP tertinggi di tahun lalu yang pernah mencapai 4,2 juta ton di Juni 2025.

Sebagai implikasi positifnya, tingkat inflasi beras menjadi lebih stabil dan rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Inflasi beras bulanan paling tinggi di 2025 di 1,35 persen pada bulan Juli. Sementara di 2023 dan 2024 pernah mencapai 5,61 persen di September 2023 dan 5,28 persen di Februari 2024. Sementara inflasi beras terbaru di Maret 2026 berada di 0,65 persen.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai ketersediaan stok dan kelancaran distribusi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga pangan pascalebaran 2026.

Esther mengatakan stabilitas harga beras dapat menjadi acuan bagi komoditas lain dalam menjaga kestabilan harga. Dirinya menilai kondisi tersebut didukung oleh kuatnya cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog.

“Bulog mengoptimalkan penyerapan gabah petani saat panen raya dan memperkuat pengawasan kualitas gudang. Tidak heran harga beras normal,” kata Esther kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Stok beras yang dikelola Perum Bulog tercatat berada di kisaran 3,7 hingga 3,74 juta ton pada awal Maret 2026.

Dengan tambahan panen di berbagai daerah, Bulog memproyeksikan stok beras dapat meningkat ke kisaran 4,5 juta hingga 5 juta ton pada akhir Maret.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi faktor utama yang membuat harga beras relatif lebih stabil dibandingkan komoditas pangan lain.

“Hal ini perlu dijaga agar stabilitas harga pangan tercapai,” ujar dia.

Selain faktor stok, Esther menekankan distribusi menjadi penentu penting dalam menjaga stabilitas harga.

Menurut dia, meskipun pasokan komoditas mencukupi, gangguan distribusi berpotensi mendorong kenaikan harga pangan.

"Pemerintah juga perlu menjaga kelancaran distribusi barang dan logistik agar harga tetap stabil,” ujar dia.

Pandangan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok dan kelancaran distribusi, termasuk melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penguatan cadangan beras pemerintah (CBP).

Per 25 Maret 2026, Badan Pangan Nasional mencatat harga beras SPHP berada di kisaran Rp12.000 per kilogram, beras premium Rp14.400 per kilogram, dan beras medium Rp12.200 per kilogram.

Sementara itu, harga bawang merah dan bawang putih masing-masing berada di kisaran Rp35.000 per kilogram.

Esther menilai pemerintah perlu memastikan pasokan dan distribusi berjalan seimbang agar harga tetap terkendali dalam jangka menengah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Pemantauan dan sidak akan terus dilakukan selama Ramadhan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan

Purwokerto (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas memastikan harga dan ketersediaan komoditas pangan di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tetap stabil dan aman selama bulan Ramadhan hingga menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

“Kami memastikan stok tersedia dan harga masih sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) dan HAP (Harga Acuan Penjualan);yang ditetapkan pemerintah, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” kata Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas Prawoko Setyo Aji di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa.

Ia mengatakan hal itu diketahui dalam inspeksi mendadak yang dilakukan Bulog Banyumas bersama Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kabupaten Banyumas serta Satgas Pangan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas di salah satu ritel modern dan Pasar Wage Purwokerto untuk memantau harga serta memastikan distribusi berjalan lancar pada hari ke-12 Ramadhan, Selasa (3/3).

Berdasarkan hasil pemantauan di Pasar Wage, kata dia, beras medium dijual dengan harga Rp12.500-Rp13.300 per kilogram dan beras premium Rp14.000-Rp14.900 per kilogram.

Sementara beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dijual oleh pedagang dengan harga berkisar Rp58.500-Rp61.500 per karung isi 5 kilogram atau berkisar Rp11.700-Rp12.300 per kilogram.

Selain itu, minyak goreng rakyat merek Minyakita dijual dengan harga Rp15.500-Rp15.700 per liter dan gula pasir kemasan 1 kilogram sekitar Rp17.500.

“Seluruh harga tersebut masih berada dalam ketentuan HET dan HAP. Pengecer wajib menjual beras SPHP sesuai HET Rp12.500 per kilogram dan Minyakita Rp15.700 per liter,” katanya menegaskan.

Ia mengatakan pengecer juga diminta memasang banner harga agar terlihat jelas oleh masyarakat.

Di samping itu, kata dia, penjualan beras SPHP dibatasi maksimal dua karung per konsumen dan Minyakkita satu karton per konsumen guna menjaga pemerataan distribusi.

Menurut dia, Satgas Pangan Polresta Banyumas juga mengimbau pedagang untuk tetap berjualan secara wajar meskipun terjadi peningkatan permintaan menjelang Lebaran.

“Pemantauan dan sidak akan terus dilakukan selama Ramadhan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan sesuai arahan pemerintah dan Badan Pangan Nasional (Bapanas),” kata Prawoko.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026