JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui e commerce mulai berlaku pada Rabu (1/7/2026).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, seluruh persiapan teknis telah diselesaikan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Koordinasi dengan penyelenggara e commerce juga sudah dilakukan.

"Kemarin Pak Menteri sudah menjelaskan lagi, bahkan menekankan bahwa ini akan berlaku 1 Juli, dari kami terus akan persiapan," ujar Inge di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Inge menjelaskan, DJP telah berkomunikasi secara intensif dengan penyelenggara e commerce sejak bulan lalu. DJP juga menggelar pertemuan langsung atau one on one meeting dengan sejumlah penyelenggara e commerce untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai rencana.

Menurut Inge, sistem DJP telah siap diintegrasikan dengan sistem milik masing masing penyelenggara e commerce.

"Kalau soal kesiapan, kami siap. Mulai dari pembicaraan dengan marketplace, semua sarana dan prasarana di DJP sudah siap semuanya," kata dia.

Inge menambahkan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen) akan diterbitkan pada Rabu bersamaan dengan penunjukan penyelenggara e commerce sebagai pemungut PPh Pasal 22 dari pedagang online.

Kepdirjen tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang terbit pada 14 Juli 2025.

"Kalau tidak ada perubahan, Kepdirjen penunjukan juga akan terbit besok," ucap Inge.

PMK Nomor 37 Tahun 2025 mengatur penyelenggara e commerce yang ditunjuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen atas penghasilan yang diterima pedagang dengan omzet tertentu.

Kebijakan ini bertujuan menyederhanakan mekanisme pemungutan pajak atas transaksi di e commerce melalui sistem yang terintegrasi.

Jika diinginkan, artikel ini juga dapat dibuat lebih tajam dengan angle dampak kebijakan bagi pedagang online atau kesiapan marketplace.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, mengeklaim mendapat protes dari pengusaha offline yang mengeluhkan toko online selama ini transaksinya tidak dipungut pajak.

Informasi tersebut Purbaya sampaikan saat dimintai penjelasan terkait pemberlakuan pungutan pajak kepada pedagang online melalui platform marketplace.

“Banyak pengusaha offline yang protes sama saya. Mereka bayar PPN (pajak pertambahan nilai), kok yang onlineenggak bayar?” kata Purbaya saat ditemui di DPR RI, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Purbaya mengatakan, pungutan pajak untuk toko online ditetapkan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih seimbang.

Ia menekankan, pungutan terhadap pedagang online itu bukanlah pajak tambahan bagi pelaku usaha.

“Marketplaceenggak dipajakin, tapi PPN yang mereka biasa enggak bayar, sekarang bayar,” tutur Purbaya.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Inge Diana Rismawanti juga menegaskan pemungutan pajak melalui e-commerce itu tidak membuat pedagang membayar dobel.

Menurut Inge, pungutan terhadap toko online justru membantu mereka dalam membayar pajak.

“Tidak ada pemotongan double. Bahkan sebetulnya maksudnya itu platform membantu para seller, kamu enggak usah repot-repot lagi bayar pajak sendiri,” kata Inge dalam Talk Show di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Selama ini, toko online membayar pajak mereka sendiri.

Namun, mulai 1 Juli besok pajak akan dikutip oleh platform marketplace.

Meski teknis pemungutan pajak ini baru, pengusaha tetap hanya membayar pajak sesuai ketentuan yang selama ini berjalan.

Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM) dengan omzet Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar tetap hanya dibebani Pajak Penghasilan Nilai (PPn) 0,5 persen.

Ketentuan itu berlaku secara kumulatif dengan menghitung seluruh omzet di berbagai marketplace tempat pelaku UMKM berjualan.

“Misalnya ada satu seller dia menempatkan dirinya di platform A, platform B platform C, itu sebetulnya akan terkumpul datanya kepada kami karena setiap platform itu kan pasti terhubung datanya dengan DJP,” kata Inge.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menunda penerapan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pedagang online di marketplace. Pemerintah juga menunda kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut langkah itu bagian dari strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi.

“Kita ubah strateginya supaya pertumbuhan semakin cepat. Kenapa saya enggak naikin tarif pajak, terus pajak online saya tunda dulu, terus pajak yang minuman manis juga saya tunda, karena saya tahu ketika ekonomi jatuh pemerintah bukan mencekik ekonomi,” ujar Purbaya dalam Economic Outlook di Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).

Penyesuaian fiskal dilakukan agar sejalan dengan target pemulihan ekonomi. Purbaya menjelaskan ekonomi Indonesia melambat sejak pertengahan 2024.

Perlambatan itu membuat pemerintah menahan penambahan pungutan baru. Tambahan beban dinilai berisiko menekan daya beli dan aktivitas usaha.

Purbaya menyebut situasi bisnis pada pertengahan tahun lalu sempat merosot. Kondisi tersebut berpotensi membawa Indonesia mendekati ambang resesi jika tidak direspons cepat.

“Saya tahu ketika ekonomi jatuh, pemerintah bukan mencekik ekonomi, harusnya memberi stimulus. Saya ngasih stimulus masih terbatas lho, yang saya lakukan adalah tidak ada kenaikan pajak dan lain-lain. Yang penting bagi saya adalah ekonomi berbalik dengan seluruh instrumen yang ada,” katanya.

Sejak akhir 2025, pemerintah menggelontorkan sejumlah langkah untuk menjaga momentum pertumbuhan. Langkah itu meliputi suntikan dana ke sektor perbankan, percepatan belanja negara, serta penundaan beberapa kebijakan fiskal.

Purbaya menyatakan strategi tersebut mulai menunjukkan hasil. Salah satu indikator terlihat dari pertumbuhan penerimaan pajak pada awal tahun ini.

Ia menambahkan, jika penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi terjaga, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpotensi menyempit.

Pemerintah berharap keseimbangan antara pemulihan ekonomi dan kesehatan fiskal tetap terjaga. Pendekatan itu ditempuh agar pelaku usaha dan masyarakat tidak terbebani di tengah proses pemulihan.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru dalam mengimplementasikan kebijakan pajak toko online atau PPh Pasal 22 bagi pedagang di e-commerce.

Purbaya mengatakan, daya beli masyarakat dan laju pertumbuhan ekonomi nasional menjadi indikator utama sebelum aturan tersebut benar-benar dijalankan.

Purbaya mengaitkan rencana pemungutan pajak ini dengan target pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026.

"Kita lihat seperti apa growth-nya pada ekonomi kita. Kalau triwulan kedua sudah 6 persen lebih ya kita kenakan, kalau belum ya sudah," ujar Purbaya usai konferensi pers KSSK, Selasa (27/1/2026).

Meski payung hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 sudah diterbitkan, Menkeu menekankan efektivitas kebijakan pajak tidak boleh mengorbankan konsumsi masyarakat. Dia mengkhawatirkan pemungutan pajak yang dipaksakan saat ekonomi belum cukup kuat justru akan menekan daya beli.

"Bukan itu yang penting, adalah masyarakat sudah siap apa belum, kuat nggak menerima kenaikan pajak itu. Kalau gara-gara itu daya beli jeblok juga, ekonominya belum cukup cepat, mereka nggak cukup punya uang juga, buat apa kita kenakan. Itu faktor utamanya. Saya akan lihat ekonomi akan cukup kuat apa nggak, itu saja," kata Purbaya.

Hingga saat ini, Kementerian Keuangan masih menunda implementasi teknis dari PMK Nomor 37 Tahun 2025. Peraturan tersebut sebenarnya memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menunjuk marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen terhadap para pedagang online.

Sesuai aturan tersebut, Dirjen Pajak memiliki otoritas untuk menetapkan seperti batasan nilai transaksi harian/bulanan dan jumlah trafik atau volume pengakses marketplace yang wajib menjadi pemungut pajak.

Namun, hingga Januari 2026, pemerintah belum menunjuk satu pun platform e-commerce sebagai pemungut resmi. Penundaan ini sejalan dengan komitmen Menkeu untuk memastikan bahwa sektor ekonomi digital tetap tumbuh sebagai pilar pendukung ekonomi nasional sebelum dibebani kewajiban perpajakan tambahan.

(NIA DEVIYANA)