KOMPAS.com - Wacana pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) kembali menjadi sorotan.

Setelah sempat diusulkan kuat oleh Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati, untuk mulai diterapkan pada tahun 2025, kebijakan tersebut justru diputuskan untuk ditunda oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Langkah ini menimbulkan perdebatan, sebab rencana cukai MBDK telah masuk dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025 dan menjadi bagian dari strategi optimalisasi pendapatan negara.

Usulan Sri Mulyani: Cukai untuk kendalikan konsumsi gula dan tekan diabetes

Sri Mulyani sebelumnya menegaskan bahwa pungutan cukai MBDK sudah dibahas bersama Komisi XI DPR RI dan merupakan bagian dari upaya mengendalikan konsumsi gula berlebih.

Pemerintah menilai angka prevalensi diabetes, termasuk pada anak-anak, mengalami tren kenaikan sehingga perlu ada intervensi.

"Cukai MBDK sesuai tujuan dari Kemenkes untuk menjaga meluaasnya atau makin tinggiya dan prevalensi diabetes bahkan kepada tingkat anak-anak," kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Rencana penerapan cukai ini juga sejalan dengan target kenaikan penerimaan negara melalui sektor cukai. Dalam RAPBN 2025, pemerintah menetapkan target setoran cukai sebesar Rp 244,19 triliun, naik 5,93 persen dari outlook 2024.

Pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN 2025 menuliskan bahwa cukai MBDK dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan pemanis berlebihan, mendorong industri mereformulasi produk menjadi lebih rendah gula, serta mengurangi risiko Penyakit Tidak Menular (PTM).

"Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan/atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula," tulis pemerintah dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025.

"Sehingga, akhirnya diharapkan dapat mengurangi eksternalitas negatif bagi kesehatan masyarakat bagi kesehatan masyarakat yaitu dengan menurunnya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) pada masyarakat," tulis pemerintah.

SHUTTERSTOCK Pemerintah berencana mengenakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

BAKN DPR usulkan tarif minimal 2,5 persen pada 2025

Selain usulan Sri Mulyani, pembahasan mengenai tarif cukai MBDK juga sempat mencuat dalam rapat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI.

BAKN dan Kementerian Keuangan menyepakati usulan awal tarif sebesar minimal 2,5 persen mulai 2025.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, menegaskan bahwa usulan tersebut masih bersifat rekomendasi.

"Itu rekomendasi saja, keputusannya nanti tergantung pemerintah tahun depan," ujar Askolani, Selasa (10/9/2024).

Ketua BAKN DPR, Wahyu Sanjaya, menilai tarif 2,5 persen dapat menjadi tahap awal penerapan cukai untuk mengurangi konsumsi MBDK dan meningkatkan penerimaan negara.

"BAKN merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai minuman berpemanis... sebesar minimal 2,5 persen pada tahun 2025 dan secara bertahap sampai dengan 20 persen," kata Wahyu.

Ia menegaskan bahwa apabila pemerintah ingin menaikkan tarif lebih tinggi, hal itu masih dapat dibenarkan selama tujuannya mengurangi dampak negatif kesehatan dan menambah pendapatan negara.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya tunda penerapan cukai: Tunggu ekonomi tumbuh 6 persen

Namun, di tengah dorongan kuat penerapan cukai minuman berpemanis, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kebijakan ini akan ditunda.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kondisi perekonomian benar-benar pulih sebelum menambah beban biaya konsumsi masyarakat.

Purbaya menegaskan, pemungutan cukai MBDK baru dapat dipertimbangkan kembali ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen.

"Iya 6 persen atau di (kisaran-kisaran) deket-deket situ," kata Purbaya kepada awak media usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Senin (8/12/2025).

Alasan utama penundaan ini, menurut Purbaya, adalah pertimbangan daya beli masyarakat. Beban tambahan lewat cukai baru hanya layak diberlakukan saat ekonomi tumbuh lebih solid.

"Kita lihat mungkin 2026 bisa second half bisa jadi. Saya anggap ekonominya tumbuh lebih cepat di 6 persen ya," lanjutnya.

Ia menambahkan, dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan penerimaan cukai MBDK sebesar Rp 7 triliun. Artinya, penundaan kebijakan ini berpotensi membuat pemerintah kehilangan penerimaan sebesar jumlah tersebut.

Namun, Purbaya menyebut bahwa rencana pungutan bea keluar emas dan batu bara dapat menutup potensi kehilangan penerimaan dari penundaan cukai MBDK.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Purbaya Tunda Penerapan Cukai Minuman Berpemanis, Tunggu Ekonomi 6 Persen", "Cukai Minuman Berpemanis Diusulkan Minimal 2,5 Persen pada 2025, Kemenkeu: Tergantung Pemerintah Tahun Depan", dan "Sri Mulyani Beri Sinyal Cukai Minuman Berpemanis Diterapkan Tahun Depan".

Kalau ekonomi sudah tumbuh 6 persen lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) diberlakukan apabila ekonomi nasional sudah bisa tumbuh di kisaran 6 persen, sehingga pelaksanaannya tidak membebani masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan sebagai respons terhadap pertanyaan Komisi XI DPR RI yang menyoroti belum dijelaskannya skema cukai MBDK. Purbaya menjelaskan, pihaknya belum berniat untuk menerapkan kebijakan tersebut dalam waktu dekat.

“Kalau ekonomi sudah tumbuh 6 persen lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang, saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” kata Purbaya dalam Raker Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Ia mengonfirmasi bahwa dalam APBN 2026, cukai MBDK telah ditargetkan sebagai salah satu sumber penerimaan negara sebesar Rp7 triliun.

Meski cukai MBDK tidak diterapkan dalam waktu dekat, Purbaya meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi akan lebih baik setelah triwulan pertama dan kedua tahun depan, sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang aktual.

Ia menambahkan bahwa karena cukai MBDK belum diterapkan, penerimaan negara dapat tetap dioptimalkan melalui Bea Keluar emas dan batu bara pada 2026 sehingga kebijakan fiskal tetap seimbang tanpa menimbulkan kekosongan penerimaan.

Ke depan, tegas Purbaya, pihaknya lebih berhati-hati dan mempertimbangkan secara matang setiap kebijakan fiskal baru.

Ia juga menjelaskan bahwa ketika mulai menjabat sebagai Menteri Keuangan, APBN 2026 telah disusun dan kondisi ekonomi saat itu dinilai relatif baik pada pertengahan tahun.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyoroti bahwa dalam rapat kerja, Menkeu tidak menjelaskan secara rinci sumber penerimaan lain yang telah disepakati, padahal cukai MBDK sudah ditargetkan diterapkan pada 2026.

Fauzi meminta penjelasan mengenai model, roadmap, dan kategori cukai MBDK agar implementasinya jelas dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menekankan kekhawatirannya terkait potensi defisit.

Ia menilai bahwa jika target penerimaan Rp7 triliun dari Cukai MBDK tidak tercapai, sementara belanja sudah direncanakan maka defisit akan meningkat dan menjadi beban masyarakat.

Dolfie pun menekankan perlunya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disiplin dalam perencanaan fiskal, termasuk memastikan asumsi penerimaan realistis.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan kementeriannya berkomitmen untuk berhati-hati dalam menyiapkan implementasi kebijakan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pemerintah cukup cautious (berhati-hati) ketika kami akan menerapkan beberapa kebijakan yang memang akan membantu pendapatan negara, akan tetapi di sisi lain kami ingin agar momentum pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek ini bisa terus terjaga," kata Febrio Kacaribu.

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin, ia mengatakan salah satu pertimbangan dalam menerapkan cukai tersebut adalah dampak terhadap penyerapan tenaga kerja, mengingat produksi makanan dan minuman merupakan sektor padat karya.

“Dari data terakhir, dari sektor manufaktur, khususnya yang melakukan manufaktur makanan dan minuman, itu mempekerjakan 6,3 juta orang di sana," ungkapnya.

Untuk meminimalkan dampak kebijakan tersebut terhadap kondisi ketenagakerjaan, ia mengatakan Kemenkeu sangat memperhatikan masukan dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Perindustrian.

Pertimbangan lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan cukai MBDK adalah fokus pemerintah saat ini untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, katanya, menambahkan.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen secara tahunan (year-on-year)di kuartal IV 2025, sehingga total pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini dapat mencapai target 5,2 persen.

Pemerintah pun telah meluncurkan serangkaian stimulus jangka pendek, antara lain penyaluran Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke lima bank BUMN sejak 12 September, dan paket stimulus Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp31,5 triliun.

Menurut Febrio, stimulus tersebut mulai menunjukkan hasil yang positif. Hingga 22 Oktober, perbankan telah menggunakan 84 persen dari Rp200 triliun dana yang ditempatkan, yang membantu menurunkan biaya dana (cost of fund) mereka.

Sedangkan BLT yang diberikan, lanjut dia, membantu meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen (consumer confidence index) secara signifikan.

“Confidence dari konsumen itu membaik cukup signifikan. Pembaikan dari consumerconfidence ini ini nanti akan tercermin dalam (tingkat) konsumsi rumah tangga,” ujar dia.

Walaupun cukai MBDK telah dicantumkan sebagai salah satu sumber pendapatan negara dalam Undang-Undang APBN 2026, Febrio menyatakan kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan antara kementerian dan lembaga.

Ia mengatakan telah memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap akan dilanjutkan karena dinilai penting sebagai instrumen pengendalian konsumsi gula untuk menjaga kesehatan masyarakat.

Lebih lanjut ia mengatakan nantinya cukai tersebut akan dikenakan pada produk siap minum (ready to drink) dan konsentrat dalam kemasan eceran. Kebijakan tersebut tidak akan mencakup minuman yang dijual dan dikonsumsi di tempat, seperti es teh manis di warung makan.

Kemenkeu mencatat terdapat sekitar 115 negara dan yurisdiksi di dunia yang sudah menerapkan cukai MBDK, beberapa di antaranya berasal dari Asia Tenggara, seperti Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Timor Leste.

“Rata-rata yang diterapkan di kawasan ASEAN itu sekitar Rp1.771 per liter. Nah, ini nanti akan tentunya menjadi acuan supaya kami bisa melihat pentahapannya ketika kami punya ruang untuk menetapkan ini sebagai sumber penerimaan negara, tapi juga sekaligus sebagai instrumen untuk mengendalikan konsumsi,” kata Febrio.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025