Bisnis.com, MATARAM — Perum Bulog mengupayakan pengembalian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5% yang sebelumnya dikenakan dalam pengadaan jagung pipil kering setelah petani menyampaikan keberatan atas pungutan tersebut.

Pajak tersebut dinilai menambah beban petani yang telah mengeluarkan biaya besar sejak masa tanam hingga panen.

Wakil Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil NTB Rizal P. Sukmaadijaya menjelaskan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% telah diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Selama ini, Bulog melaksanakan pengadaan jagung pipil kering dengan harga sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.400 per kilogram, termasuk pengenaan pajak tersebut.

Namun, sejak 21 Mei 2026, seluruh transaksi pengadaan jagung di Perum Bulog Kanwil NTB tidak lagi dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1,5%. Sementara itu, seluruh nilai PPh Pasal 22 atas transaksi pengadaan jagung sebelumnya telah disetorkan secara rutin ke kas negara.

“Kami menegaskan komitmen untuk menjaga keberpihakan kepada petani. Bapak Gubernur NTB melalui Dinas Pertanian Provinsi NTB dan Perum Bulog Kanwil NTB akan melakukan konsolidasi jumlah keseluruhan nilai PPh Pasal 22 yang telah dikenakan kepada gapoktan melalui Dinas Pertanian kabupaten/kota setempat. Hasil konsolidasi tersebut akan diajukan permohonan restitusi kepada Direktorat Jenderal Pajak,” jelas Rizal.

Rizal menambahkan Bulog tetap melaksanakan pengadaan jagung pipil kering pada 2026 sesuai prosedur dan target yang telah ditetapkan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga serta mendukung kesejahteraan petani.

“Perum Bulog Kanwil NTB tetap melakukan penyerapan jagung sesuai target yang diberikan. Sampai dengan 23 Juni 2026, total jagung yang sudah kami serap mencapai 55.000 ton dari seluruh wilayah Provinsi NTB,” ujarnya.

Sebagai informasi, NTB merupakan salah satu produsen jagung terbesar di Indonesia dengan produksi sekitar 1,2 juta ton per tahun. Lahan jagung terluas berada di Pulau Sumbawa.

Bisnis.com, JAKARTA – Harga buybackemas Antam telah mengalami penurunan signifikan dari rekor tertinggi sepanjang masa hingga hari ini Jumat (19/6/2026).

Berdasarkan data Logam Mulia Jumat (19/6/2026), harga buyback emas Antam turun Rp67.000 ke Rp2.408.000. Rapor itu membuat pergerakan makin menjauh dari rekor all time high (ATH).

Sebagaimana diketahui, harga buyback emas Antam terakhir kali memecahkan rekor ATH di Rp2.989.000 pada akhir Januari 2026. Kala itu, pergerakan mencapai Rp2.989.000.

Dengan demikian, harga buyback tercatat telah turun Rp581.000 dari rekor ATH. Pergerakan sejalan dengan mahar logam mulia di pasar global.

Buyback emas merupakan transaksi menjual kembali emas, baik dalam bentuk logam mulia, logam batangan, maupun perhiasan. Biasanya, harga yang dibanderol lebih rendah dari harga jual saat itu.

Kendati demikian, buyback emas masih bisa mendatangkan keuntungan apabila terdapat selisih besar antara harga jual dan harga buyback.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP). Adapun, PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, harga emas dunia melemah setelah Federal Reserve (The Fed) mempertahankan suku bunga acuannya sesuai ekspektasi pasar, namun mengindikasikan kebijakan yang lebih hawkish tahun ini.

Berdasarkan data Kitco, harga emas ditutup melemah 1,7% atau 73,6 poin ke level US$4.275,65 per troy ounce pada perdagangan Rabu (17/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — APBN membukukan penerimaan pajak sampai dengan 30 April 2026 mencapai Rp646,3 triliun atau 27,4% dari target APBN Rp2.357,7 triliun.

Setoran pajak sampai akhir April 2026 lalu tumbuh 16,1% (yoy) dari periode yang sama pada tahun sebelumnya Rp556,9 triliun. Namun, pertumbuhan ini melambat dari periode-periode sebelumnya. Pada Maret saja, penerimaan pajak masih tumbuh 20,7% (yoy).

Sementara itu, periode Januari-Februari 2026 masing-masing tumbuh di atas 30% (yoy).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa ke depan mengupayakan agar performa penerimaan pajak ke depan bisa meleset di kisaran 20% lagi.

"Pendapatan negara tumbuhnya 13% di mana pajak tumbuhnya 16% mungkin akan lebih tinggi lagi mendekat 20%," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026, Selasa (19/5/2026).

Secara terperinci, PPh badan dan deposit PPh badan terealisasi Rp135,2 triliun atau tumbuh 5,1% (yoy). Sementara itu, PPh orang pribadi dan PPh 21 terkumpul Rp101,1 triliun atau tumbuh 25,1% (yoy).

Di sisi lain, PPh final, PPh 22, dan PPh 26 terealisasi Rp109,1 triliun atau tumbuh 9,8% (yoy). Adapun PPN dan PPnBM merupakan yang tertinggi yaitu Rp221,2 triliun dan mencetak pertumbuhan tertinggi di antara jenis pajak lainnya yaitu 40,2% (yoy).

Kepala Riset Perpajakan Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak mulai melandai menunjukkan bahwa performa tiga bulan sebelumnya berkat efek basis rendah (low base effect).

"Jadi angka pertumbuhan atau kenaikan penerimaan pajak pada kuartal I 2026 bersifat 'pseudo'," tuturnya kepada Bisnis, Selasa (19/5/2026).

Di sisi lain, Fajry juga menduga realisasi penerimaan ini dilakukan dengan cara menahan restitusi pajak sehingga menyulitkan WP mendapatkan haknya.

"Kalau restitusi dibiarkan normal maka pertumbuhan penerimaan pajak pada bulan April akan jauh lebih rendah dari 16%," terang Fajry.

Dia pun pesimistis terhadap target Purbaya untuk mengejar pertumbuhan penerimaan pajak bisa kembali lagi ke sekitar 20% lagi.

"Sulit untuk bisa tumbuh 20% yoy pada bulan-bulan selanjutnya apalagi sampai akhir tahun," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - PT Aneka Tambang Tbk (Antam) meminta dukungan Komisi VI DPR RI untuk mendorong penyetaraan perlakuan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pembelian emas oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa, Direktur Utama Antam Untung Budiharto menyoroti pengenaan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 persen atas penyerahan barang dan jasa kepada BUMN yang dinilai lebih tinggi dibandingkan perlakuan terhadap non-BUMN.

Ia menyebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51 Tahun 2025, tarif PPh Pasal 22 untuk pembelian emas oleh bullion bank ditetapkan sebesar 0,25 persen.

“Berdasarkan PMK 51 tahun 2025 tarifnya adalah 0,25 persen, sedangkan kami BUMN ditarik 1,5 persen, yang berarti enam kali lebih besar daripada yang dipungut dari non-BUMN,” kata Untung.

Ia menilai kondisi tersebut membuat pelaku bisnis tambang emas cenderung menjual produknya ke perusahaan non-BUMN yang tidak dikenakan pemungutan PPh 22 sebesar 1,5 persen dari harga barang.

“Kami berharap dukungan DPR agar ada penyerataan perlakuan PPh pembelian emas, baik oleh BUMN maupun non-BUMN,” katanya.

Selain isu PPh 22, Antam juga meminta agar produk perak murni memperoleh fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) tidak dipungut sebagaimana yang telah diterapkan pada emas batangan murni.

Untung menyebut saat ini pembelian perak batangan domestik dikenakan tarif PPN sebesar 12 persen, sementara ketika diekspor tidak dikenakan PPN.

Ia menilai dispartitas perlakuan PPN antara transaksi domestik dan ekspor menciptakan distorsi pasar, sehingga melemahkan daya saing pasar dalam negeri.

Kondisi tersebut juga dinilai menghambat optimalisasi nilai tambah dan perputaran ekonomi domestik, khususnya dalam pengembangan pasar investasi perak batangan di dalam negeri.

Dengan penyetaraan perlakuan, Antam berkomitmen untuk terus memperkuat kinerja, meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi, serta menjaga tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menunda penerapan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pedagang online di marketplace. Pemerintah juga menunda kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut langkah itu bagian dari strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi.

“Kita ubah strateginya supaya pertumbuhan semakin cepat. Kenapa saya enggak naikin tarif pajak, terus pajak online saya tunda dulu, terus pajak yang minuman manis juga saya tunda, karena saya tahu ketika ekonomi jatuh pemerintah bukan mencekik ekonomi,” ujar Purbaya dalam Economic Outlook di Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).

Penyesuaian fiskal dilakukan agar sejalan dengan target pemulihan ekonomi. Purbaya menjelaskan ekonomi Indonesia melambat sejak pertengahan 2024.

Perlambatan itu membuat pemerintah menahan penambahan pungutan baru. Tambahan beban dinilai berisiko menekan daya beli dan aktivitas usaha.

Purbaya menyebut situasi bisnis pada pertengahan tahun lalu sempat merosot. Kondisi tersebut berpotensi membawa Indonesia mendekati ambang resesi jika tidak direspons cepat.

“Saya tahu ketika ekonomi jatuh, pemerintah bukan mencekik ekonomi, harusnya memberi stimulus. Saya ngasih stimulus masih terbatas lho, yang saya lakukan adalah tidak ada kenaikan pajak dan lain-lain. Yang penting bagi saya adalah ekonomi berbalik dengan seluruh instrumen yang ada,” katanya.

Sejak akhir 2025, pemerintah menggelontorkan sejumlah langkah untuk menjaga momentum pertumbuhan. Langkah itu meliputi suntikan dana ke sektor perbankan, percepatan belanja negara, serta penundaan beberapa kebijakan fiskal.

Purbaya menyatakan strategi tersebut mulai menunjukkan hasil. Salah satu indikator terlihat dari pertumbuhan penerimaan pajak pada awal tahun ini.

Ia menambahkan, jika penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi terjaga, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpotensi menyempit.

Pemerintah berharap keseimbangan antara pemulihan ekonomi dan kesehatan fiskal tetap terjaga. Pendekatan itu ditempuh agar pelaku usaha dan masyarakat tidak terbebani di tengah proses pemulihan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- ‎Harga emas Antam terbaru yang dipantau di laman Logam Mulia, Sabtu, anjlok Rp260.000 dari semula Rp3.120.000 menjadi Rp2.860.000 per gram.

‎Begitu pula harga jual kembali (buyback) turut mengalami penurunan menjadi Rp2.654.000 dari awalnya Rp2.939.000 per gram.

‎‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.480.000.

‎- Harga emas 1 gram: Rp2.860.000.

‎- Harga emas 2 gram: Rp5.660.000.

‎- Harga emas 3 gram: Rp8.465.000.

‎- Harga emas 5 gram: Rp14.075.000.

‎- Harga emas 10 gram: Rp28.095.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp70.112.000.

‎- Harga emas 50 gram: Rp140.145.000.

‎- Harga emas 100 gram: Rp280.212.000.

‎- Harga emas 250 gram: Rp700.265.000.

‎- Harga emas 500 gram: Rp1.400.320.000.

‎- Harga emas 1.000 gram: Rp2.800.600.000.

‎Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

‎Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas Antam hari ini, Senin, 1 Desember 2025 diperdagangkan Rp2.413.000. Sementara itu,harga buyback emas batangan Antam 24 karat terpantau naik Rp2.000 menuju level Rp2.276.000 per gram pada perdagangan hari ini di gerai resmi.

Dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam yang dapat dibeli kembali memiliki sertifikat LBMA (London Bullion Market Association) yang diterbitkan perusahaan. Emas batangan ANTAM LM diakui secara global dengan harga jual kembali mengikuti pergerakan harga emas dunia. Harga jual kembali adalah sama untuk semua pecahan dan tahun produksi.

Buyback emas merupakan transaksi menjual kembali emas, baik dalam bentuk logam mulia, logam batangan, maupun perhiasan.

Biasanya, harga yang dibanderol lebih rendah dari harga jual saat itu. Kendati demikian, buyback emas masih bisa mendatangkan keuntungan apabila terdapat selisih besar antara harga jual dan harga buyback.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP). Adapun, PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Ketentuan Kelengkapan Dokumen Identitas Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini berfungsi sebagai NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, pelanggan wajib memastikan kelengkapan dan kesesuaian data identitas, khususnya NIK, dalam setiap transaksi.

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini, Senin 1 Desember 2025 di Galeri Resmi Antam Logam Mulia:

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa seluruh komponen penerimaan pajak pada APBN sampai dengan akhir Oktober 2025 turun apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Secara umum, penerimaan negara tercatat sebesar Rp2.113,3 triliun atau 73,7% terhadap outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.865,5 triliun. Penerimaan ini di tengah belanja negara sebesar Rp2.593 triliun atau 73,5% terhadap outlook Rp3.527,5 triliun. Dengan demikian, defisit tercatat Rp479,7 triliun atau 2,02% terhadap PDB.

Khusus penerimaan pajak, tercatat realisasinya sebesar Rp1.459 triliun atau baru 70,2% terhadap outlook Rp2.076,9 triliun. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak itu merupakan secara neto atau sudah termasuk dengan restitusi atau pengembalian pajak.

Apabila dibandingkan dengan realisasi bruto yang mencapai Rp1.799,55 triliun, maka ada pengembalian atau restitusi sekitar Rp340,5 triliun. Realisasi bruto itu juga tumbuh atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp1.767,13 triliun.

Secara terperinci, realisasi penerimaan dari PPh badan dan PPh final, PPh 22 serta PPh 26 terpantau naik untuk realisasi brutonya.

Namun demikian, realisasi neto sampai dengan akhir bulan lalu hanya terkumpul Rp1.459,03 triliun atau baru 70,2% dari outlook. Penerimaan pajak neto itu juga lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp1.517,54 triliun.

"Dengan data ini bisa dilihat PPh badan secara neto masih negatif, PPh 21 negatif karena bruto juga negatif. PPh final juga negatif sedikit di bawah tahun lalu," terang Suahasil pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Secara terperinci, secara neto penerimaan PPh badan hanya Rp237,56 triliun atau turun 9,6% (yoy). Ini berbeda dengan realisasi brutonya yang tercatat Rp331,39 triliun atau tumbuh 5,3% (yoy).

Kemudian PPh orang pribadi (OP) atau pasal 21 turun lebih dalam yakni 12,8% (yoy). Adapun PPh final, PPh 22 serta PPh 26 realisasinya mencapai Rp275,57 triliun atau turun 0,1% (yoy), sedangkan PPN dan PPnBM turun hingga 10,3% (yoy).

PPN dan PPnBM secara neto tumbuh negatif atau terkontraksi lebih dalam dibandingkan realisasi brutonya. Apabila penerimaan brutonya tercatat Rp796,12 triliun atau turun 2,1% (yoy), penerimaan neto terkontraksi lebih dalam yakni 10,3% (yoy) menjadi Rp556,61 triliun.

"PPN dan PPnBM ini cukup tinggi artinya restitusi cukup tinggi," ungkap Suahasil.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa seluruh komponen penerimaan pajak pada APBN sampai dengan akhir Oktober 2025 turun apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Secara umum, penerimaan negara tercatat sebesar Rp2.113,3 triliun atau 73,7% terhadap outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.865,5 triliun. Penerimaan ini di tengah belanja negara sebesar Rp2.593 triliun atau 73,5% terhadap outlook Rp3.527,5 triliun. Dengan demikian, defisit tercatat Rp479,7 triliun atau 2,02% terhadap PDB.

Khusus penerimaan pajak, tercatat realisasinya sebesar Rp1.459 triliun atau baru 70,2% terhadap outlook Rp2.076,9 triliun. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak itu merupakan secara neto atau sudah termasuk dengan restitusi atau pengembalian pajak.

Apabila dibandingkan dengan realisasi bruto yang mencapai Rp1.799,55 triliun, maka ada pengembalian atau restitusi sekitar Rp340,5 triliun. Realisasi bruto itu juga tumbuh atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp1.767,13 triliun.

Secara terperinci, realisasi penerimaan dari PPh badan dan PPh final, PPh 22 serta PPh 26 terpantau naik untuk realisasi brutonya.

Namun demikian, realisasi neto sampai dengan akhir bulan lalu hanya terkumpul Rp1.459,03 triliun atau baru 70,2% dari outlook. Penerimaan pajak neto itu juga lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp1.517,54 triliun.

"Dengan data ini bisa dilihat PPh badan secara neto masih negatif, PPh 21 negatif karena bruto juga negatif. PPh final juga negatif sedikit di bawah tahun lalu," terang Suahasil pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Secara terperinci, secara neto penerimaan PPh badan hanya Rp237,56 triliun atau turun 9,6% (yoy). Ini berbeda dengan realisasi brutonya yang tercatat Rp331,39 triliun atau tumbuh 5,3% (yoy).

Kemudian PPh orang pribadi (OP) atau pasal 21 turun lebih dalam yakni 12,8% (yoy). Adapun PPh final, PPh 22 serta PPh 26 realisasinya mencapai Rp275,57 triliun atau turun 0,1% (yoy), sedangkan PPN dan PPnBM turun hingga 10,3% (yoy).

PPN dan PPnBM secara neto tumbuh negatif atau terkontraksi lebih dalam dibandingkan realisasi brutonya. Apabila penerimaan brutonya tercatat Rp796,12 triliun atau turun 2,1% (yoy), penerimaan neto terkontraksi lebih dalam yakni 10,3% (yoy) menjadi Rp556,61 triliun.

"PPN dan PPnBM ini cukup tinggi artinya restitusi cukup tinggi," ungkap Suahasil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia pada Selasa (4/11) mengalami kenaikan Rp8.000 dari sebelumnya Rp2.278.000 per gram. Untuk harga jual kembali (buyback) turut naik ke angka Rp2.151.000 dari sebelumnya Rp2.143.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut adalah harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

- Harga emas 0,5 gram: Rp1.193.000.

- Harga emas 1 gram: Rp2.286.000.

- Harga emas 2 gram: Rp4.512.000.

- Harga emas 3 gram: Rp6.743.000.

- Harga emas 5 gram: Rp11.205.000.

- Harga emas 10 gram: Rp22.355.000.

- Harga emas 25 gram: Rp55.762.000.

- Harga emas 50 gram: Rp111.445.000.

- Harga emas 100 gram: Rp222.812.000.

- Harga emas 250 gram: Rp556.765.000.

- Harga emas 500 gram: Rp1.113.320.000.

- Harga emas 1.000 gram: Rp2.226.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, di mana pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.