Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai memperketat pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak melalui peluncuran label gizi Nutri-Level pada pangan siap saji. Kebijakan yang digagas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ini ditujukan untuk menekan lonjakan penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke di Indonesia.

Melalui sistem ini, produk pangan akan diklasifikasikan berdasarkan kandungan gula, garam, dan lemak dengan indikator warna dari kategori A hingga D. Label tersebut diharapkan memudahkan masyarakat memahami kandungan gizi sekaligus mendorong industri menyediakan produk yang lebih sehat.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan siap saji yang diterbitkan pada Selasa (14/4/2026).

Ke depan, sistem label gizi ini juga direncanakan berlaku untuk produk pangan berkemasan. Namun, penerapannya pada industri makanan dan minuman akan dilakukan secara bertahap agar pelaku usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan diri.

Dalam tahap awal implementasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan mendorong penerapan secara sukarela, khususnya pada produk minuman siap konsumsi (ready to drink).

Secara umum, label Nutri-Level dirancang sebagai panduan sederhana agar konsumen lebih mudah memahami kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) dalam produk. Kebijakan ini sekaligus diharapkan mendorong industri makanan dan minuman menghadirkan pilihan produk yang lebih sehat.

Kesiapan Industri

Industri makanan dan minuman menyambut baik rencana pemerintah dalam menekan penyakit tidak menular. Misalnya, Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM).

Ketua Umum Asrim, Triyono Prijosoesilo mengatakan bahwa pihaknya sepakat soal kepentingan edukasi konsumen tentang pola konsumen GGL yang baik. Hal tersebut diharapkan dapat membangun kebijakan pengelolaan GGL berkelanjutan.

Oleh sebab itu, Asrim saat ini tengah berdialog dengan regulator khususnya BPOM untuk membahasnya soal implementasi label gizi pada produk kemasan. Pembahasan itu berkaitan dengan ketersediaan produk GGL lebih rendah, mendorong penerimaan konsumen atas produk GGL rendah, dan memfasilitasi atau memudahkan produsen dalam mereformulasikan produk rendah GGL.

"Kami terus mengajak BPOM dan teman-teman di pemerintah untuk terus berdiskusi terkait dengan framework yang akan diterapkan dalam Nutri Level untuk produk makanan/minuman dalam kemasan," ujar Asrim kepada Bisnis, dikutip Kamis (23/4/2026).

Di lain sisi, Ketua Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi), Adhi Lukman tidak terlalu berkomentar banyak terkait dengan penerapan label gizi ini. Dia hanya menyatakan bahwa label gizi untuk olahan industri masih menunggu aturan BPOM.

"Izin permenkes itu untuk pangan siap saji dan horeca, sementara untuk pangan olahan industri menunggu peraturan Kepala BPOM," tutur Adhi kepada Bisnis, dikutip Kamis (23/4/2026).

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna menjabarkan sejumlah tantangan dalam penerapan label gizi bagi pelaku industri. Salah satunya, waktu penerapan aturan penerapan label belum jelas.

Menurutnya, saat ini aturan terkait penerapan gizi yakni Kepmenkes 301/2026 ini baru dianggap sebagai sinyal bagi pelaku usaha dan belum mengikat. Alhasil, jika regulasi turunan batas GGL tertunda, maka seluruh arsitektur kebijakan Nutri-Level ikut mundur tanpa deadline yang absolut.

Dalam implementasi label gizi ini akan ada potensi pelaku usaha yang mengklasifikasi produknya sendiri. Dengan demikian, pemerintah mengatur soal sanksi konkret hingga proses verifikasi kandungan oleh pihak ketiga.

"Insentif untuk mengejar batas bawah kategori akan kuat, misalnya memformulasi gula tepat di 5,0 g/100 ml agar masuk B, bukan 5,1 yang langsung ke C. Tanpa enforcement, ini mudah menjadi green-washing gizi," ujar Ariyo kepada Bisnis, dikutip Kamis (23/4/2026).

Selain itu, jika pemerintah serius menekan penyakit tidak menular (PTM) melalui perubahan pola konsumsi, maka sumber gula, garam, dan lemak (GGL) lain juga perlu menjadi perhatian. Pasalnya, asupan GGL tidak hanya berasal dari minuman, tetapi juga dari berbagai makanan olahan padat seperti kue, roti manis, hingga gorengan.

Ariyo menilai masa transisi penerapan Nutri-Level di industri baru bisa berjalan efektif pada 2029, dengan sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah terbitnya regulasi batas GGL pada periode kuartal IV 2026 hingga kuartal II 2027.

Setelah itu, pelaku industri diperkirakan membutuhkan waktu untuk melakukan reformulasi produk, pengembangan riset dan pengembangan (R&D), penyesuaian rantai pasok, hingga desain ulang kemasan.

Di sisi lain, efektivitas penerapan label gizi juga bergantung pada kesiapan kapasitas laboratorium terakreditasi untuk menangani volume pengujian nasional serta kepastian regulasi terkait batas maksimal kandungan GGL.

"Jadi total shifting industri realistis sekitar 3,5–4 tahun dari sekarang, dengan catatan regulasi batas GGL terbit di 2026. Kalau tertunda satu tahun, timeline mundur satu tahun," pungkasnya.

Cukai MBDK Masih Disusun

Selain penerapan nutri-level, pemerintah juga tengah menggodok regulasi lain untuk menekan PTM melalui penerapan cukai atas Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK).

Bak satu dayung dua pulau terlampaui. Penerapan cukai juga bisa menambah pendapatan negara sekaligus menekan angka PTM yang semakin tumbuh dan membebani negara.

Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan, Bea Cukai, Budi Prasetiyo mengatakan rencana cukai MBDK masih dalam tahap penyusunan.

Kebijakan tersebut tengah diformulasikan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) beserta aturan pelaksanaannya. Namun, kata Budi, kebijakan ini masih belum dapat diterapkan dalam waktu dekat.

"Implementasi kebijakan ini belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah masih mempertimbangkan berbagai faktor, khususnya kondisi perekonomian nasional," tutur Budi kepada Bisnis, dikutip Kamis (23/4/2026).

Dia pun menekankan, cukai MBDK ini bisa diterapkan apabila pertumbuhan ekonomi sudah mencapai 6% sebagaimana pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Selain itu, Budi mengungkap bahwa untuk menerapkan cukai MBDK ini perlu ada perumusan kebijakan yang matang, mulai dari struktur tarif, mekanisme pengawasan, hingga administrasi pelaksanaannya.

"Seluruh proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan cukai MBDK, yakni sebagai instrumen pengendalian konsumsi gula berlebih, dapat tercapai secara optimal," pungkasnya.

Dari sisi ekonom, penerapan cukai MBDK ini harus mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sebab, efek negatif terhadap industri MBDK dipastikan berdampak karena adanya pengenaan cukai tersebut.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal menjelaskan efek domino terhadap penerapan cukai itu mulai dari meningkatnya biaya produksi.

Perusahaan mau tidak mau harus meningkatkan harga produk di tingkat konsumen dengan menekan margin. Tak berhenti di situ, imbas penerapan cukai juga berpotensi terhadap efisiensi tenaga kerja atau PHK karyawan.

Sebagai jalan tengah, Faisal mengemukakan bahwa regulator tentunya harus bisa memberikan ruang terhadap industri untuk mengembangkan produk dengan kandungan gula lebih rendah sebelum pengenaan cukai MBDK.

"Perlu diperhatikan pengenaan MBDK cukainya secara bertahap untuk memberikan ruang bagi industrinya untuk mengembangkan inovasi produk lebih rendah kandungan gulanya," ujar Faisal kepada Bisnis, dikutip Kamis (23/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan sebagai pembaharuan dari Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2019 guna menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan.

Peraturan yang ditetapkan pada 18 Februari 2026 ini juga bertujuan mendukung kemudahan berusaha tanpa mengabaikan aspek keamanan pangan. BPOM menegaskan bahwa perlindungan konsumen tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diterbitkan.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menekankan pentingnya pengaturan cemaran mikroba dalam pangan olahan sebagai bagian dari sistem keamanan pangan nasional. Dia menyebut aspek keamanan pangan tidak bisa ditawar karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.

“Cemaran pangan yang harus diatur menjadi salah satu poin penting dalam keamanan pangan dan menjadi perhatian BPOM. Bukan pangan jika tidak aman. Jadi kita harus benar-benar pastikan pangan yang beredar dan dikonsumsi masyarakat adalah pangan yang aman, bermutu, dan bergizi,” ujarnya dikutip dalam pernyataan resmi, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa pangan yang beredar di masyarakat harus memenuhi standar aman, bermutu, dan bergizi. Menurutnya, pengawasan ini menjadi kunci untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat pangan yang terkontaminasi.

Dalam proses penyusunannya, peraturan ini melibatkan berbagai pihak mulai dari pakar, kementerian dan lembaga, hingga pelaku usaha dan organisasi profesi. BPOM juga telah melakukan konsultasi publik pada Selasa (9/9/2025) untuk menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai jenis pangan olahan baru yang belum memiliki standar cemaran mikroba. Dia juga mengungkap adanya kendala yang dihadapi pelaku usaha serta tantangan dalam pengawasan di lapangan.

“Kami juga mendengarkan kesulitan yang dihadapi pelaku usaha, dan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM ditemukan beberapa kendala. Selain itu juga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perubahan persyaratan tidak dapat difasilitasi melalui mekanisme penerbitan izin khusus,” paparnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa prinsip utama dalam penyusunan aturan ini adalah perlindungan kesehatan masyarakat. Hal ini menjadi landasan utama dalam menetapkan standar cemaran mikroba pada pangan olahan.

“Prinsip utama dalam melakukan pengaturan adalah aspek perlindungan kesehatan masyarakat dari pangan olahan yang berpotensi mengandung cemaran mikroba yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan,” jelasnya.

Secara rinci, perubahan aturan mencakup penambahan batas maksimal cemaran mikroba untuk jenis pangan tertentu. Salah satunya adalah olahan tepung atau pati siap konsumsi seperti pasta dan mi pra-masak, serta produk sosis dan bakso daging.

Selain itu, terdapat pula penyesuaian pada kriteria mikrobiologi dan nama jenis pangan. Untuk minuman serbuk berperisa yang mengandung susu atau turunannya, ditambahkan parameter Salmonella guna meningkatkan standar keamanan.

BPOM juga melakukan penyesuaian pada produk teh kering, teh bubuk, dan teh celup. Perubahan ini mempertimbangkan tantangan dalam implementasi pengawasan serta telah melalui kajian berbasis analisis risiko keamanan pangan.

Untuk mendukung pelaku usaha, BPOM menetapkan masa transisi dalam penerapan aturan baru ini. Produk yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan paling lama 12 bulan sejak peraturan diundangkan.

Sementara itu, produk yang masih dalam proses pengajuan izin akan tetap diproses sesuai aturan sebelumnya. Namun, pelaku usaha tetap diwajibkan menyesuaikan produknya dalam jangka waktu yang sama setelah aturan baru berlaku.

Taruna Ikrar menegaskan bahwa pembaruan regulasi ini merupakan bentuk komitmen BPOM dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan kemudahan berusaha. Dia juga menilai pembaruan aturan penting agar standar keamanan pangan tetap relevan dengan perkembangan zaman.

“BPOM terus melakukan perlindungan kepada masyarakat dengan memperbarui pengaturan untuk menjawab munculnya jenis pangan olahan baru seiring kemajuan teknologi, sehingga standar keamanan pangan kita tetap relevan dan berbasis ilmiah,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa perubahan ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berinovasi. Menurutnya, aturan yang jelas justru dapat membantu industri berkembang lebih terarah.

“Perubahan ini juga bertujuan memudahkan pelaku usaha dalam melakukan pengembangan produk sesuai aturan dan standar keamanan pangan yang berlaku di Indonesia maupun internasional,” lanjutnya.

Di sisi lain, BPOM memastikan proses penyusunan regulasi dilakukan secara transparan dan inklusif. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan menghasilkan aturan yang seimbang antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

“Kami memastikan proses penyusunan peraturan selalu dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga regulasi yang dihasilkan seimbang antara perlindungan konsumen dan mendukung kemudahan dan kepastian berusaha,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendukung program pemerintah dalam upaya pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) pada produk pangan olahan.

Dalam upaya mendukung program tersebut, Kepala BPOM Taruna Ikrar menandatangani Rancangan Revisi Peraturan BPOM tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan, Senin (6/4/2026).

Rancangan revisi peraturan yang ditandatangani hari ini menambahkan ketentuan mengenai pencantuman Nutri-Level pada pelabelan gizi bagian depan kemasan (front of pack nutrition labelling/FOPNL). Nutri-Level adalah sistem pelabelan gizi yang akan diterapkan di Indonesia untuk membantu masyarakat memilih produk pangan yang lebih sehat.

Nutri-Level menunjukkan level pangan olahan berdasarkan kandungan GGL. Pencantuman Nutri-Level ditandai dengan huruf A sampai D, diikuti indikator warna yang menunjukkan tingkatan kandungan GGL, yaitu A (warna hijau tua: kandungan GGL lebih rendah), B (warna hijau muda: kandungan GGL rendah), C (warna kuning: perlu dikonsumsi dengan bijak), dan D (warna merah: perlu dibatasi sesuai kebutuhan atau kondisi kesehatan).

”Dengan pelabelan Nutri-Level diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih produk yang lebih sehat,” kata Taruna dilansir dari laman resmi BPOM, Selasa (7/6/2026).

Kepala BPOM menegaskan bahwa pencantuman Nutri-Level bukan merupakan larangan untuk mengonsumsi suatu produk pangan olahan. Namun, merupakan panduan bagi masyarakat untuk dapat lebih mudah membandingkan dan mengenali pilihan produk pangan olahan yang lebih sehat.

Demikian pula bagi pelaku usaha, kebijakan Nutri-Level bukan untuk membatasi pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan pangan olahan.

”Harapannya, kebijakan ini dapat dimanfaatkan pelaku usaha sebagai peluang bisnis, untuk menjadi pionir dalam menciptakan tren konsumsi pangan olahan yang lebih sehat,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa penyusunan revisi peraturan dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip good regulatory practices (GRP). Rancangan peraturan ini juga telah melalui tahapan konsultasi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain dengan kementerian/lembaga, organisasi profesi, organisasi masyarakat, pelaku usaha, dan asosiasi pelaku usaha.

Rancangan peraturan yang telah ditandatangani oleh Kepala BPOM selanjutnya akan memasuki tahap pengharmonisasian, yaitu tahapan untuk proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan.

Pencantuman Nutri-Level pada pangan olahan direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap, dengan target awal produk minuman. Kebijakan ini akan diterapkan secara sukarela dengan masa transisi sebelum diberlakukan wajib, untuk memberikan waktu adaptasi bagi pelaku usaha untuk mengimplementasikan kebijakan ini.

Taruna mengungkapkan bahwa BPOM akan mendengar masukan, mengevaluasi pelaksanaan, dan memastikan implementasi kebijakan Nutri-Level berjalan dengan proporsional dan bermanfaat bagi semua pihak.

"BPOM juga akan tetap mempertimbangkan kebutuhan dari pelaku usaha yang merupakan mitra strategis dalam mewujudkan lingkungan pangan yang lebih sehat," ungkapnya.

Bisnis.com, LUBUK PAKAM - Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) resmi menutup program pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan peralatan usaha sebagai upaya meningkatkan kompetensi, kualitas produk, kemandirian usaha, serta pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini berlangsung selama 29 hari, mulai 13 November hingga 12 Desember 2025.

Penutupan dilakukan oleh Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan di Aula Cadika Lubuk Pakam, Selasa (23/12).

Pelatihan yang diselenggarakan meliputi lima jenis keterampilan, yakni pelatihan bordir tingkat lanjutan bagi 11 peserta hasil sinergi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan tindak lanjut pelatihan dasar, pelatihan tenun untuk 10 peserta bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, pelatihan pangan olahan roti dan kue bagi 10 peserta bersinergi dengan Dinas Koperasi dan UMKM, pelatihan membatik untuk 20 peserta sebagai penguatan pelatihan dasar dari pemerintah desa, serta pelatihan barista bagi 20 peserta yang dilaksanakan di BLK sebagai lanjutan pelatihan dasar sebelumnya.

“Pelatihan lanjutan ini menjadi momentum penting dalam membentuk wirausaha-wirausaha baru yang tangguh dan mampu bersaing di tengah ketatnya dunia usaha,” ucapnya.

Menurutnya, pelatihan yang diberikan harus dimanfaatkan sebagai modal keterampilan dan pengetahuan, bukan sekadar formalitas. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada instruktur yang telah bersedia menularkan keilmuannya kepada para peserta yang telah dilatih.

“Janhan pernah bosan melatih, karena mereka adalah generasi yang meneruskan dan menggerakkan roda perekonomian ke depan,” sambungnya.

Selain pelatihan, bantuan peralatan usaha secara simbolis kepada 300 orang atau kelompok penerima yang berasal dari masyarakat miskin Desil 1–5 berdasarkan data Dinas Sosial turut diberikan. Bantuan yang diberikan disesuaikan dengan jenis pelatihan, mulai dari mesin bordir, alat tenun, peralatan roti dan kue, peralatan batik, mesin pengolah kopi, hingga gerobak usaha.

Asri Ludin Tambunan juga mendukung langkah Disperindag dalam melakukan monitoring dan pengawasan kepada para peserta pelatihan. Dengan pengawasan yang dilakukan diharapkan dapat mendampingi para peserta dalam meningkatkan kemampuan dan skill usaha yang telah dilatih.

“Uang rakyat dan pajak masyarakat tidak untuk dibagi-bagi, melainkan harus memberikan manfaat nyata, meningkatkan produktivitas, dan menjadi motivasi bagi penerima bantuan untuk menghasilkan nilai tambah,” terangnya.

Bisnis.com, PADANG - Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) bersama Dinas Kesehatan melakukan intensifikasi pengawasan pangan menjelang pelaksanaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Padang, Sumatra Barat.

Kepala Balai Besar POM Padang Martin Suhendi mengatakan intensifikasi ini dilaksanakan bersama lintas sektor terkait sejak 28 November 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 oleh 74 unit pelaksana teknis (UPT) BPOM yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan di Padang, dimulai pada Senin (22/12) ini, bersama Dinas Kesehatan.

“Kegiatan ini rutin dilakukan BBPOM di Padang dalam rangka melindungi masyarakat dari produk pangan yang berisiko terhadap kesehatan. Pada masa menjelang Nataru yang juga berdekatan dengan hari belanja online nasional (Harbolnas), kegiatan belanja masyarakat cenderung meningkat,” katanya, Senin (22/12/2025).

Dia menjelaskan untuk produk yang kadaluarsa ini, pemeriksaan sarana pada intensifikasi pengawasan dilakukan secara bertahap.

Tahap 1 sampai tahap 4 pada masa periode tanggal 28 November 2025 sampai 1 Januari 2026 dilakukan pada 77 Sarana (62 MK, 15 TMK) sarana peredaran pangan olahan di 9 kabupaten dan kota di wilayah pengawasan BBPOM di Padang.

Martin menjelaskan pengawasan ini menyasar 6 sarana distributor, retail modern 63 (52 MK, 10 TMK) dan toko tradisional 9 (4MK, 5 TMK). Strategi pengawasan berbasis risiko ini menyasar pengawasan pada sarana peredaran/distributor yang memiliki rekam jejak kurang baik atau pernah melakukan pelanggaran.

“Kegiatan pengawasan berfokus pada produk pangan olahan terkemas yang tidak memenuhi ketentuan (TMK), yaitu tanpa izin edar (TIE)/ilegal, kadaluarsa, dan rusak,” tegasnya.

Oleh karena itu, dari sejumlah sarana tersebut, mayoritas sarana ditemukan pangan rusak 4 sarana Rp92.000, kadaluarsa 38 item 510 pcs nilai ekonomi 283400 dan TIE 2 item jumalh 15 pcs Rp242.000. Dikatakannya jenis temuan terbesar intensifikasi pengawasan Nataru merupakan pangan olahan kadaluarsa.

Selanjutnya, pangan ilegal ini ditemukan di permen hack dan snack yang masuk melalui perorangan, dan jenis pangan olahan TIE impor mayoritas berasal dari negara Malaysia.

Pangan yang kadaluarsa dan rusak seperti minuman sari kacang, pasta dan mie, minuman serbuk coklat dan krimer kental manis.

“Secara keseluruhan, intensifikasi pengawasan Nataru tahun 2025 ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan pelaku usaha seiring dengan pembinaan intensif oleh BPOM,” sebutnya.

Martin bilang BBPOM di Padang akan terus mendampingi dan memfasilitasi pelaku usaha termasuk usaha mikro kecil dalam pemenuhan persyaratan pendaftaran, produksi, hingga peredaran pangan olahan, serta akan terus mendampingi dan memfasilitasi pelaku usaha.

Masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam pengawasan dengan melaporkan temuan produk pangan yang diduga ilegal, kedaluwarsa, atau rusak yang ditemukan di peredaran kepada BBPOM.

Bisnis.com, JAKARTA—PT Sari Kreasi Boga Tbk. (RAFI) atau SKB Food memantapkan langkah transformasi bisnis dengan visi menjadi perusahaan agrifood dan seafood terintegrasi.

Direktur Utama SKB Food Eko Pujianto menyampaikan perseroan mulai meninggalkan model usaha yang didominasi aktivitas trading menuju bisnis berbasis inovasi dan pengolahan produk bernilai tambah, seiring dengan upaya meningkatkan kinerja dan keberlanjutan jangka panjang.

Strategi ini diarahkan untuk mendorong peningkatan marjin melalui pengembangan produk jadi, sekaligus mengubah model bisnis dari sekadar penjualan bahan baku menjadi perusahaan berbasis nilai tambah.

“Perseroan menjalankan sejumlah inisiatif strategis melalui inovasi di bidang pangan olahan. Selain memenuhi kebutuhan pangan yang semakin berkualitas bagi masyarakat, upaya ini juga menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perseroan,” ujar Eko dalam keterangan resmi, Rabu (17/12/2025).

Salah satu strategi utama yang dijalankan adalah penguatan digitalisasi dan pemanfaatan sistem teknologi informasi guna mendukung perluasan jaringan distribusi dan rantai pasok.

Direktur Bisnis dan Operasional SKB Food Noval menjelaskan bahwa penerapan teknologi ini ditujukan untuk mengoptimalkan jaringan penjualan bahan baku dan produk pangan SKB Food yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

“Penggunaan IT memungkinkan perseroan mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan bahan baku makanan dan minuman di seluruh target pasar, sekaligus mempermudah ekspansi lokasi maupun peningkatan volume penjualan,” ujar Noval.

Dia menuturkan, pemanfaatan teknologi tersebut juga menjadi bagian dari rencana kerja sama dengan koperasi di berbagai daerah, khususnya pedesaan, baik untuk transaksi komoditas pangan maupun nonpangan.

Di sisi hilir, RAFI juga fokus mengembangkan portofolio merek, antara lain Rafi Express, Rafina untuk produk beras, EsKabeh untuk seafood, Sedap Kesayangan Bunda (Sekeboen) untuk makanan siap santap, serta Kebby Kebab.

Menurut Eko, penguatan merek ini melengkapi inisiatif di sisi hulu, seperti peternakan dan pengembangan buah lokal, guna memperkuat fundamental dan meningkatkan profitabilitas perseroan. Sementara di sektor agrifood, perseroan berencana membangun kebun buah dan sayur dalam negeri guna meningkatkan daya saing hasil pertanian nasional.

“Kami percaya dengan perbaikan praktik dan tata kelola mulai dari perkebunan hingga pengemasan dan penjualan, buah-buahan lokal akan semakin kompetitif. Hal ini juga sejalan dengan pengembangan peternakan yang mendukung target ketahanan pangan nasional,” kata Eko.

Eko menambahkan, prospek industri makanan dan minuman pada 2026 dinilai positif dan diyakini akan berdampak pada kinerja penjualan serta penguatan fundamental bisnis perseroan. Keyakinan tersebut mendorong SKB Food untuk memperdalam transformasi dari perusahaan trading pangan menjadi pelaku agrifood terintegrasi.

Penutupan sebagian pemerintah federal Amerika Serikat (government shutdown) diperkirakan akan merugikan ekonomi AS setidaknya US$ 18 miliar atau sekitar Rp 299 triliun pada tahun ini. Nilai ini berdasarkan kurs Rp 16.630 per dolar AS.

Sekitar US$ 7 miliar –14 miliar (Rp 116–233 triliun) kemungkinan tidak bisa dipulihkan, tergantung berapa lama shutdown berlangsung, karena pegawai federal yang dirumahkan bekerja lebih sedikit minggu.

Congressional Budget Office (CBO) memperkirakan, jika shutdown memasuki minggu keenam (sekitar pertengahan November), pertumbuhan PDB riil di kuartal IV akan 1,5% lebih rendah dari normal, setara dengan kehilangan output ekonomi sebesar US$ 28 miliar (Rp 465 triliun).

Jika shutdown berlangsung delapan minggu, sekitar periode Thanksgiving, dampaknya pada produk domestik bruto (PDB) riil diperkirakan meningkat menjadi 2%, atau US$ 39 miliar (Rp 648 triliun).

Direktur CBO Phillip Swagel, mengatakan dalam suratnya kepada Ketua Komite Anggaran DPR AS, Jodey Arrington, bahwa kerugian ekonomi akan semakin besar jika penutupan pemerintah terus berlangsung.

"Jika shutdown berlangsung enam minggu, biaya yang timbul sekitar US$ 11 miliar, dan jika delapan minggu, bisa mencapai US$ 14 miliar," kata Swagel dikutip dari CNBC, Kamis (30/10).

Meski dampak shutdown semakin dirasakan masyarakat, para senator tetap pesimis bisa mencapai kesepakatan untuk membuka kembali pemerintah.

Senator Thom Tillis dari Partai Republik, North Carolina, mengatakan kepada NBC News pada Rabu bahwa ia belum melihat adanya kemajuan dalam pembicaraan.

Sementara itu, Senator Ron Wyden dari Partai Demokrat di Oregon menuding Gedung Putih menutup pintu pembicaraan untuk mengakhiri kebuntuan.

Akan Menghentikan Bantuan Pangan

Dampak langsung bagi masyarakat juga mulai terlihat. Departemen Pertanian AS akan menghentikan pembayaran bantuan pangan (SNAP) mulai 1 November jika shutdown tidak segera diselesaikan. Lebih dari dua lusin negara bagian bahkan menggugat administrasi Trump untuk mempertahankan manfaat SNAP tersebut.

Shutdown ini dimulai pada 1 Oktober lalu setelah Partai Republik dan Demokrat di Senat gagal mencapai kesepakatan pendanaan jangka pendek.

Para senator Demokrat menuntut agar Partai Republik setuju memperpanjang subsidi tambahan untuk asuransi kesehatan (Affordable Care Act) sebelum mereka mau memberikan suara untuk membuka kembali pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah telah menetapkan anggaran MBG sebesar Rp71 triliun melalui RUU APBN 2025. Anggaran tersebut mencakup penyediaan makanan, distribusi atau safeguarding, serta operasional kelembagaan.

Merujuk pada konferensi pers APBN KiTa Edisi Januari 2026, realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) per 31 Desember 2025 mencapai 72% atau Rp51,5 triliun. Nilai manfaat yang langsung diterima masyarakat sebesar Rp43,3 triliun.