Bisnis.com, JAKARTA — DPR dan pemerintah menyepakati kenaikan rentan target pendapatan negara pada 2027. Sejumlah kebijakan pajak hingga cukai disiapkan, namun tak ada yang baru. Target yang disusun pun terasa makin tak realistis.

Berdasarkan hasil pembahasan panitia kerja (Panja) penerimaan antara Komisi XI DPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), disepakati rasio pendapatan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di rentan 12,01% sampai dengan 12,4% pada tahun depan.

Kesepakatan rentan rasio pendapatan engara terhadap PDB itu akan menjadi landasan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Adapun, batas bawah rentan target tersebut lebih tinggi dari rencana awal: dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang disusun pemerintah, rentan rasio pendapatan negara terhadap PDB berada di rentan 11,82% sampai dengan 12,4%.

“Kesepakatan Panja, batas bawahnya menjadi 12,01%, kurang lebih kenaikan 0,19%," jelas Ketua Panja Penerimaan KEM PPKF 2027 sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro dalam rapat kerja dengan pemerintah hingga Bank Indonesia, Kamis (11/6/2026).

Untuk memastikan target tersebut tercapai, Komisi XI dan Kemenkeu juga menyepakati sejumlah kebijakan perpajakan yang akan diimplementasikan pada tahun depan.

Pertama, Fauzi secara khusus menggarisbawahi implementasi pungutan atas emisi karbon yang selama ini terus tertunda. Penerapan pajak karbon itu notabenenya sudah dirancang sejak 2022, namun hingga kini belum terealisasi.

"Kementerian Keuangan menyusun dan menetapkan pelaksanaan pajak karbon. Ini menjadi titik tekan," ujar Fauzi.

Kedua, pemerintah didorong memperluas basis pajak lewat optimalisasi pemanfaatan data dan teknologi. Fokus utama pemburuan pajak ini diarahkan pada aktivitas ekonomi digital, ekonomi bawah tanah (shadow economy), serta sektor-sektor informal lainnya yang selama ini belum tersentuh (untaxed).

Ketiga, otoritas pajak diwajibkan memperkuat administrasi pengumpulan data untuk menopang implementasi penuh Coretax. Langkah ini akan diperkuat dengan utilisasi Compliance Risk Management Integrated Risk Engine (CRM-IRE) untuk memetakan profil risiko wajib pajak demi mendongkrak tingkat kepatuhan dan penerimaan.

Keempat, otoritas juga akan memperketat pengawasan kepatuhan terhadap basis wajib pajak penyumbang penerimaan terbesar. Pengawasan intensif menyasar Wajib Pajak (WP) Grup/Konglomerasi, WP dengan indikasi transaksi hubungan istimewa (transfer pricing), serta WP Orang Pribadi Prominen (high wealth individuals).

Kelima, untuk menambal kebocoran penerimaan, pemerintah dan DPR sepakat untuk menerapkan pendekatan berlapis (multidoor approach) dalam penindakan pelanggaran guna memberikan efek jera (deterrent effect) yang riil bagi para pengemplang pajak.

Keenam, pemerintah juga diamanatkan untuk mengevaluasi efektivitas pemanfaatan fasilitas atau insentif pajak. Optimalisasi insentif ini ditujukan agar keringanan fiskal yang diberikan benar-benar berdampak pada akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, dan perbaikan iklim usaha.

Selain itu dari sisi kepabeanan dan cukai, Kemenkeu didorong mengoptimalisasi fasilitas kawasan khusus untuk mendukung peningkatan ekspor produk UMKM hingga mengimplementasikan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang juga masih tertunda selama beberapa tahun terakhir.

Tak lupa, disepakati kebijakan untuk menggenjot penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan mengoptimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) lewat penagihan piutang hingga perluasan implementasiautomatic blocking system.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini peningkatan target pendapatan pada tahun depan itu bisa tercapai. Dia menyatakan anak buahnya akan melakukan peningkatan efisiensi pengumpulan pajak, bea cukai, hingga PNBP.

“Itu sih rentannya [12,01% sampai dengan 12,4% dari PDB] masihreasonable[masuk akal], karena enggak jauh dari level yang sekarang,” ujar Purbaya usai rapat dengan Komisi XI DPR, Kamis (11/6/2026).

Jauh Panggang dari Api

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mempunyai pendapat berbeda dari bendahara negara. Menurutnya, target rasio pendapatan terhadap PDB itu kurang realistis sehingga malah berisiko mengancam kesehatan fiskal.

Fajry tidak menampik bahwa lima bulan pertama ini memang terjadi peningkatan pendapatan negara dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan data Kemenkeu, pendapatan negara mencapai Rp1.185 triliun hingga 31 Mei 2026 atau naik 19,1% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu.

Kendati demikian, pertumbuhan penerimaan itu dianggap semu. Alasannya, strategi Kemenkeu yang menahan pencairan restitusi. Fajry memperingatkan, strategi menahan restitusi demi mempercantik pembukuan penerimaan saat ini akan membawa konsekuensi pada tahun mendatang.

"Apa konsekuensinya? Itu kan harus dikeluarkan pada tahun depan, otomatis basis pajak tahun depan akan berkurang. Makanya saya bilang, strategi menahan hak wajib pajak ini cuma menjadi 'bom waktu' bagi APBN 2027," ujar Fajry kepadaBisnis, Kamis (11/6/2026).

Lebih lanjut, dengan target rasio 12,01% sampai dengan 12,4%, dia mengalkulasikan bahwa Kemenkeu membutuhkan tambahan pendapatan sebesar Rp450 triliun sampai dengan Rp550 triliun pada tahun.

Fajry meragukan keampuhan kebijakan yang disepakati pemerintah dan parlemen untuk menutup tambahan kebutuhan ratusan triliun tersebut. Dia menilai program-program yang diajukan tidak memiliki daya ungkit penerimaan yang sepadan.

Contohnya, potensi penerimaan dari cukai MBDK: berdasarkan Perpres No. 118/2025, potensinya diperkirakan hanya mencapai Rp7,6 triliun. Sejalan, implementasi pajak karbon yang terus didorong oleh DPR diproyeksi hanya menyumbang Rp200 miliar berdasarkan studi Bank Dunia.

"Apakah target pendapatan negara dapat dicapai melalui strategi di atas? Apakahfeasible[memungkinkan]? Jelas tidak," ungkapnya.

Fajry juga mengkritik monotonnya strategi perpajakan hingga kepabeanan dan cukai. Dia mengingatkan bahwa berbagai strategi yang disepakati Komisi XI dan Kemenkeu tadi notabenenya sudah ada dalam dokumen KEM-PPKF maupun Nota Keuangan RAPBN tahun-tahun sebelumnya.

Di atas itu semua, CITA pun mendesak adanya perubahan paradigma dalam postur fiskal pemerintah agar target yang ditetapkan tidak jauh panggang dari api. Fajry melihat selama ini target pendapatan negara selalu mengikuti kebutuhan belanja APBN.

"Sebaliknya, target belanja negara yang harus mengikuti kemampuan negara dalam menghasilkan penerimaan. Kita harus menjaga APBN kita tetapprudent, terlebih dalam ketidakpastian yang begitu tinggi seperti sekarang dan tahun depan," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Perusahaan Minuman Dalam Kemasan (ASRIM) melaporkan terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh industri.

Tantangan ini datang dari berbagai sisi mulai dari kondisi geopolitik global hingga daya beli masyarakat.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Minuman Dalam Kemasan (ASRIM) Triyono Prijosoesilo mengatakan, tantangan pertama adalah adanya wacana untuk menerapkan cukai Minuman Bepemanis dalam Kemasan (MBDK).

"Pak Purbaya (Menteri Keuangan) sudah menyampaikan bahwa rencana cukai MBDK ditahan dulu, karena pemerintah ingin melihat pertumbuhan dulu terjadi, baru setelahnya pajak-pajak," kata dia dalam konferensi pers Masa Depan Industri Minuman Kemasan Indonesia 2026: Inovasi, Pertumbuhan, dan Kolaborasi, Kamis (4/6/2026).

Ia menambahkan, penundaan penerapan cukai pada minuman berpemanis ini dapat terus dijaga.

Di sisi lain, pihaknya masih membuka peluang untuk berdiskusi terkait dengan kebijakan yang bertumpu pada penghitungan kesehatan tersebut.

"Apakah cukai sendiri adalah kebijakan yang tepat, menurut kami harus didiskusikan," ucap dia.

Di sisi lain, pemerintah juga telah meluncurkan kebijakan terkait Front of Pack Nutrition Labeling (FOPNL).

Pihaknya menyambut baik kebijakan tersebut.

Pemerintah dalam hal ini dipandang berupaya untuk menanggulangi risiko penyakit gula melalui konsumsi pangan yang tinggi gula dan lemak.

"Kami mendukung itu, karena kami juga melihat konsumen Indonesia perlu diedukasi lebih sehingga mereka bisa memilih produk yang tepat," ucap dia.

Selain itu, Triyono menyampaikan, tantangan perusahaan minuman dalam kemasan juga datang dari sektor energi dan logistik.

Pasalnya dua hal tersebut sangat bergantung pada subsidi yang ditanggung pemerintah saat ini.

"Harapan kami ini juga bisa terjadi," ungkap dia.

Industri belum kembali ke kondisi ideal

Triyono mengungkapkan, kondisi saat ini menunjukkan industri belum sepenuhnya pulih ke kondisi ideal.

ASRIM menilai bahwa meskipun industri makanan dan minuman masih mencatat pertumbuhan positif sepanjang 2025 sebesar 6,38 persen, pertumbuhan tersebut masih berada di bawah level pra-pandemi yang sebelumnya dapat mencapai kisaran 7 sampai 9 persen.

"Sejumlah ekonom juga menilai pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2026 masih banyak ditopang oleh belanja pemerintah dan faktor musiman Ramadhan-Lebaran, sementara pemulihan daya beli masyarakat belum sepenuhnya kuat,” ungkap dia.

Tantangan operasional pelaku usaha kian diperparah oleh kenaikan biaya produksi akibat tingginya ketergantungan pada impor bahan baku maupun kemasan di tengah fluktuasi kurs.

Berdasarkan data inflasi per April 2026, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 3,06 persen (year-on-year), angka yang berada di atas tingkat inflasi umum nasional sebesar 2,42 persen.

Triyono menekankan pentingnya kolaborasi jangka panjang demi menjaga resiliensi industri minuman kemasan di Indonesia.

“Industri minuman kemasan melihat peluang pertumbuhan tetap terbuka, namun membutuhkan penguatan berkelanjutan agar lebih resilient ke depan. Kami mendorong kebijakan yang adaptif dan konsisten, termasuk penguatan bahan baku domestik, kepastian regulasi, serta keseimbangan antara daya beli masyarakat dan keberlanjutan usaha,” ucap dia.

Daya beli masyarakat perlu diperhatikan

Data Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mencatat, berdasarkan data BPS, pada kuartal I-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year-on-year).

Industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar terhadap PDB nasional dengan porsi 19,07 persen, di mana subsektor makanan dan minuman menyumbang sekitar 7,31 persen terhadap PDB nasional, menegaskan perannya sebagai motor utama sektor manufaktur.

Meskipun menunjukkan ketahanan secara makro, kualitas pertumbuhan industri di lapangan masih menghadapi tantangan riil.

Ekonom sekaligus Peneliti Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak menjelaskan dinamika pasar saat ini memerlukan perhatian khusus terkait daya beli masyarakat.

“Momentum Ramadhan, Lebaran, mobilitas masyarakat, serta konsumsi domestik masih menjadi penggerak utama permintaan industri minuman ringan," kata dia.

"Namun demikian, pertumbuhan tersebut masih dibayangi oleh sejumlah tantangan struktural antara lain pelemahan rupiah yang sempat menembus Rp 17.900 per dollar AS, kenaikan biaya produksi, tekanan inflasi, serta lemahnya daya beli masyarakat yang menjadi tantangan nyata bagi pelaku industri,” ungkap dia.

Pelemahan kurs rupiah naikkan bahan baku industri

Ishak menjelaskan pelemahan kurs rupiah juga akan berdampak pada industri minuman karena bahan baku yang memiliki ketergantungan impor tersebut akan meningkat.

Berdasarkan data yang dimilikinya, nilai industri minuman ringan masih ditopang impor hingga 34,31 persen atau sebesar Rp 2,87 triliun dari total nilai Rp 8,38 triliun.

Dari jumlah tersebut, porsi impor pada industri air minum dalam kemasan (AMDK) hanya sebesar 0,54 persen.

"AMDK ini banyak bergantung pada bahan baku plastik. Impor bentuk lainnya dari plastik masih sebesar 94,9 persen, sedangkan polimer impornya 21,3 persen dan poliester impor 53,9 persen. Artinya AMDK juga akan tetap terganggu dengan penguatan dollar AS," ungkap dia.

Ia berpandangan, mayoritas bahan baku dan kemasan yang mayoritas masih diimpor dapat mengerek biaya produksi dan menekan margin.

Ishak menjabarkan, beban biaya ini dinilai berisiko terdampak ke harga jual.

Pasalnya, kondisi daya beli masyarakat yang masih lemah dapat mengancam volume penjualan dan daya saing industri minuman.

Sebaliknya, kenaikan harga energi global dan suku bunga kredit turut menjadi pemberat di tengah stimulus pemerintah yang dinilai berkurang.

Oleh karena itu, Ishak menekankan tekanan ini menjadi tantangan untuk pemerintah ialah memastikan biaya bahan baku tak menekan dunia usaha sekaligus mendorong konsumsi tetap terjaga.

"Jadi (pemerintah diharapkan) tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa menekan daya beli masyarakat," imbuh Ishak.

Sedikit catatan, subsektor makanan dan minuman (mamin) merupakan salah satu motor utama sektor manufaktur.

Secara umum, industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan porsi 19,07 persen.

Dari angka tersebut, subsektor mamin menyumbang sekitar 7,31 persen terhadap PDB nasional.

Pemerintah jaga iklim usaha manufaktur

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menegaskan upayanya untuk menjaga iklim usaha manufaktur tetap kondusif melalui langkah-langkah strategis.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Merrijantij Punguan Pintaria, menyampaikan bentuk dukungan ekosistem industri dari regulator.

Secara umum, sektor industri pengolahan berkontribusi sekitar 19 persen terhadap PDB nasional pada kuartal I-2026.

Dari jumlah tersebut, industri makanan-minuman menjadi subsektor utama penopang pertumbuhan manufaktur nasional.

"Kami memahami tekanan ekonomi global juga memberikan tantangan kepada industri makanan dan minuman untuk terus tumbuh. Untuk itu, pemerintah terus berkomitmen mendorong penguatan struktur industri, pengembangan hilirisasi, serta peningkatan daya siang sektor mamin," ungkap dia.

Selain itu, ia bilang, pihaknya juga akan terus memperkuat sinergi bersama pelaku usaha dalam menjaga keberlanjutan industri dan penciptaan lapangan kerja di tengah dinamika ekonomi global.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan Kementerian Keuangan menunda pemberlakuan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) dinilai tidak tepat. Pasalnya, penundaan penerapan cukai MBDK diprediksi berpotensi merugikan negara hingga lebih dari Rp 40 triliun akibat tingginya kasus diabetes.

Taksiran tersebut merupakan hasil kajian Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI). CISDI menyesalkan keputusan Purbaya menunda penerapan cukai MBDK dengan alasan kondisi ekonomi yang belum cukup kuat dan menunggu pertumbuhan ekonomi menyentuh level 6 persen.

“Keputusan pemerintah untuk kembali menunda cukai MBDK dengan berpatokan pada target pertumbuhan ekonomi 6 persen sangat disayangkan. Padahal, minuman berpemanis bukan kebutuhan pokok masyarakat dan justru menjadi faktor risiko meningkatnya beban kesehatan jangka panjang,” kata Project Lead for Food Policy CISDI Nida Adzilah Auliani dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

Nida menjelaskan, berbagai studi nasional maupun internasional membuktikan cukai MBDK efektif menurunkan konsumsi gula yang merupakan faktor risiko utama obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit tidak menular lainnya. Sebanyak 106 negara juga telah menerapkan cukai MBDK dan banyak yang berhasil mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat, mengutip data World Bank (2023).

Namun, Indonesia dinilai masih belum sepenuhnya memiliki kesadaran yang sama. Meskipun usulan cukai MBDK telah diproses sejak 2016 melalui kajian lintas kementerian/lembaga (K/L) sebagai bentuk komitmen panjang menuju kebijakan fiskal prokesehatan, hingga kini kebijakan tersebut belum terimplementasi.

Nida menilai kebutuhan penerapan cukai MBDK semakin mendesak karena konsumsi minuman manis di Indonesia sudah mengkhawatirkan. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 menunjukkan sebanyak 68,1 persen atau setara 93,5 juta rumah tangga di Indonesia mengonsumsi MBDK. Sementara itu, Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat hampir setengah populasi berusia tiga tahun ke atas mengonsumsi minuman manis lebih dari sekali sehari.

Selain itu, menurut International Diabetes Federation (IDF), Indonesia termasuk lima besar negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya intervensi untuk menekan konsumsi gula masyarakat.

“Studi CISDI (2024) menunjukkan bahwa penerapan cukai MBDK dengan menaikkan harga minimal 20 persen berpotensi mencegah lebih dari 3,1 juta kasus diabetes di Indonesia,” ungkapnya.

Nida berpandangan kekhawatiran pemerintah mengenai dampak negatif cukai MBDK terhadap ekonomi dinilai kurang beralasan. Studi CISDI 2024 menunjukkan Indonesia justru berpotensi menghemat Rp 24,9 triliun biaya pengobatan diabetes tipe 2 dan Rp 15,7 triliun kerugian akibat hilangnya produktivitas ekonomi apabila memberlakukan cukai minuman manis.

“Jika ditotal berdasarkan perhitungan Disability-Adjusted Life Years (DALYs) di atas, penundaan cukai minuman manis berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp 40,6 triliun akibat diabetes tipe 2. Jika dihitung bersama penyakit tidak menular lainnya, dampak kesehatan dan ekonomi dipastikan jauh lebih besar,” jelas Nida.

CISDI merekomendasikan pemerintah melakukan empat langkah. Pertama, segera menerapkan cukai MBDK yang menaikkan harga jual produk setidaknya 20 persen. Kedua, mengalokasikan pendapatan cukai untuk memperkuat program dan fasilitas kesehatan masyarakat.

Ketiga, menerapkan kebijakan pendukung seperti pelabelan gizi bagian depan kemasan serta pelarangan iklan produk tinggi gula, garam, dan lemak. Keempat, meningkatkan edukasi dan promosi kesehatan mengenai bahaya konsumsi gula berlebihan.

CISDI juga mengajak publik bersama-sama mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan cukai MBDK dengan menandatangani petisi.

Cukai MBDK disebut telah lama menjadi sorotan publik karena didorong kebutuhan mendesak untuk mengatasi persoalan kesehatan akibat konsumsi gula berlebih. Pemberlakuan cukai MBDK diyakini dapat menurunkan prevalensi penyakit tidak menular, seperti diabetes dan obesitas.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2023 menunjukkan prevalensi diabetes mencapai 11,3 persen, meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. MBDK disinyalir menjadi salah satu pemicunya.

Pemerintah sebelumnya memberi atensi terhadap desakan penerapan cukai MBDK sebagai upaya menekan angka penyakit sekaligus mengoptimalkan pendapatan negara. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memahami urgensi penerapan cukai MBDK, sejalan dengan target kenaikan pendapatan negara dari sektor cukai.

Dalam RAPBN 2025, pemerintah menetapkan target penerimaan cukai sebesar Rp 244,10 triliun, naik 5,93 persen dibandingkan outlook APBN 2024. Dalam Nota Keuangan, kebijakan ini bertujuan mengendalikan konsumsi gula atau pemanis berlebih serta mendorong reformulasi produk MBDK rendah gula.

Namun, di bawah kepemimpinan Purbaya, kebijakan tersebut berubah arah. Purbaya menyatakan penerapan cukai MBDK baru akan dilakukan ketika ekonomi nasional mampu tumbuh di kisaran 6 persen.

“Kalau ekonomi sudah tumbuh 6 persen lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang, saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (9/12/2025).

Purbaya membenarkan APBN 2026 telah mencantumkan target penerimaan cukai MBDK sebesar Rp 7 triliun. Namun, pelaksanaannya akan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi pada 2026.

Meski demikian, ia memastikan penerimaan negara tetap dapat dioptimalkan dari sektor lain, terutama bea keluar emas dan batu bara, apabila cukai MBDK belum diberlakukan. Dengan demikian, ruang fiskal tetap terjaga.

Ke depan, Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan akan lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan fiskal baru. Ia menambahkan saat mulai menjabat sebagai Menteri Keuangan, rancangan APBN 2026 telah disusun berdasarkan kondisi ekonomi yang saat itu dinilai cukup baik.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit mengingatkan potensi defisit anggaran apabila target penerimaan Rp 7 triliun dari cukai MBDK tidak tercapai sementara belanja negara telah dialokasikan. Ia meminta asumsi penerimaan Kementerian Keuangan dibuat lebih realistis.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) menyambut baik rencana penundaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang semula akan berlaku pada 2026.

Ketua Umum Asrim Triyono Prijosoesilo mengatakan pihaknya menilai wacana cukai MBDK tidak tepat dari sisi waktu dan alasan dasar kebijakan tersebut diberlakukan.

"Dari sisi waktu, memang kondisi industri FMCG [fast-moving consumer goods], termasuk industri minuman masih dalam kondisi yang berdarah," kata Triyono kepada Bisnis, Sabtu (13/12/2025).

Adapun, tingkat pertumbuhan sampai dengan kuartal ketiga tahun ini hanya mencapai 1,8%. Sementara itu, pertumbuhan positif ini hanya ditopang oleh kategori AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) yang masih tumbuh positif sebesar 2,4% pada Oktober 2025.

"Kategori minuman siap saji lainnya masih mengalami pertumbuhan negatif sampai depan kuartal III ini, sehingga penundaan wacana cukai MBDK sangat tepat," jelasnya.

Dari sisi alasan, dia menilai kebijakan cukai MBDK belum tepat untuk mengelola risiko penyakit tidak menular (PTM). Studi menunjukkan bahwa minuman kemasan berpemanis hanya berkontribusi sebesar 6,5% dari total konsumsi kalori percapita masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, apabila diharapkan bahwa penerapan cukai yang akan menaikkan harga jual produk MBDK dan menurunkan tingkat penjualannya akan dapat menurunkan tingkat PTM, maka kebijakan tersebut dinilai akan gagal.

"Pemerintah perlu jujur melihat bahwa sumber risiko terbesar PTM bukan di produk minuman berpemanis, sehingga perlu kebijakan yang lebih tepat sasaran," jelasnya.

Lebih lanjut, Triyono mengatakan bahwa penerapan cukai MBDK hanya akan merugikan Indonesia dalam dua aspek. Pertama, kebijakan tersebut akan menurunkan kinerja industri.

"Menambah tekanan atas daya serap tenaga kerja industri minuman dan berpotensi mempercepat de-industrialisasi. Kedua, sementara prevalensi PTM tidak akan menurun," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal rencana penerapan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) urung dijalankan pada 2026. Hal itu dinilai membawa angin segar bagi prospek emiten konsumer pada tahun mendatang.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia M. Nafan Aji Gusta menilai bahwa pembatalan penerapan cukai MBDK pada 2026 berpotensi menjadi pendorong kinerja emiten berbasis konsumer ke depannya.

“Jadi tentunya ini diharapkan mampu memastikan pertumbuhan kinerja emiten berbasis konsumer ke depannya,” kata dia saat dihubungi, Rabu (10/12/2025).

Pasalnya, Nafan menilai penerapan kebijakan ini pada tahun mendatang berpotensi mempengaruhi margin dan keuntungan emiten terkait. Menurutnya, emiten konsumer saat ini tengah menghadapi masalah lemahnya daya beli masyarakat dan peningkatan kompetisi antarperusahaan.

Dalam kondisi saat ini, katanya, penting bagi emiten-emiten konsumer untuk melakukanbrandingterhadap produk dengan tingkat kesehatan yang baik. Baginya, inovasi seperti hal tersebut bakal mampu mendatangkan konsumen di tengah terbukanya pandangan masyarakat terhadap kondisi kesehatan.

“Pembatalan cukai MBDK pada 2026 tentunya memberikan katalis positif bagi pergerakkan saham emiten-emiten berbasis non siklikal karena emiten konsumer ini menghadapi tantangan berupa peningkatan kompetisi danunderwhelming domestic consumptions,” kata Nafan.

Senada, Analis MNC Sekuritas Catherine Florencia dalam risetnya tertanggal 21 November 2025 juga menilai bahwakendati prospek emiten konsumer cenderung positif pada tahun mendatang, tetapi tantangan datang dari daya beli masyarakat.

Terutama, dia memprediksi harga beras akan tetap tinggi pada tahun mendatang, yang berpotensi kembali menekan biaya hidup rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu diprediksi bakal merambat ke daya beli masyarakat terhadap produk dengan kategori non-esensial.

Dengan begitu, rencana penerapan cukai minuman berpemanis ini bakal turut membebani volume penjualan dan profitabilitas emiten jika dijalankan. Menurutnya, emiten seperti PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (CMRY) yang akan terdampak terhadap penerapan rencana ini lantaran memiliki produk minuman dengan kandungan gula yang lebih tinggi.

Hal itu sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan bahwa penerapan cukai MBDK baru akan dijalankan setelah pertumbuhan ekonomi berada di atas level 6%.

“Kami mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah lebih baik dari sekarang. Saya pikir ketika ekonomi sudah tumbuh 6% lebih, saya akan datang ke sini diskusikan cukai apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” katanya di hadapan anggota Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025).

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana penerapan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) urung dijalankan pemerintah pada 2026. Hal itu dinilai membawa angin segar bagi prospek emiten konsumer pada tahun mendatang.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia M. Nafan Aji Gusta menilai bahwa pembatalan penerapan cukai MBDK pada 2026 berpotensi menjadi pendorong kinerja emiten berbasis konsumer ke depannya.

“Jadi tentunya ini diharapkan mampu memastikan pertumbuhan kinerja emiten berbasis konsumer ke depannya,” kata dia saat dihubungi, Rabu (10/12/2025).

Pasalnya, Nafan menilai penerapan kebijakan ini pada tahun mendatang berpotensi mempengaruhi margin dan keuntungan emiten terkait. Menurutnya, emiten konsumer saat ini tengah menghadapi masalah lemahnya daya beli masyarakat dan peningkatan kompetisi antarperusahaan.

Menurutnya, dalam kondisi saat ini, penting bagi emiten-emiten konsumer untuk melakukanbrandingterhadap produk dengan tingkat kesehatan yang baik. Baginya, inovasi seperti hal tersebut bakal mampu mendatangkan konsumen di tengah terbukanya pandangan masyarakat terhadap kondisi kesehatan.

“Pembatalan cukai MBDK pada 2026 tentunya memberikan katalis positif bagi pergerakan saham emiten-emiten berbasis non siklikal karena emiten konsumer ini menghadapi tantangan berupa peningkatan kompetisi danunderwhelming domestic consumptions,” kata Nafan.

Senada, Analis MNC Sekuritas Catherine Florencia dalam risetnya tertanggal 21 November 2025 juga menilai bahwakendati prospek emiten konsumer cenderung positif pada tahun mendatang, tetapi tantangan datang dari daya beli masyarakat.

Terutama, dia memprediksi harga beras akan tetap tinggi pada tahun mendatang, yang berpotensi kembali menekan biaya hidup rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu diprediksi bakal merambat ke daya beli masyarakat terhadap produk dengan kategori non-esensial.

Dengan begitu, rencana penerapan cukai minuman berpemanis ini bakal turut membebani volume penjualan dan profitabilitas emiten jika dijalankan. Menurutnya, emiten seperti PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (CMRY) yang akan terdampak terhadap penerapan rencana ini lantaran memiliki produk minuman dengan kandungan gula yang lebih tinggi.

Hal itu sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan bahwa penerapan cukai MBDK baru akan dijalankan setelah pertumbuhan ekonomi berada di atas level 6%.

“Kami mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah lebih baik dari sekarang. Saya pikir ketika ekonomi sudah tumbuh 6% lebih, saya akan datang ke sini diskusikan cukai apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” katanya di hadapan anggota Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025).

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) urung dijalankan pemerintah pada 2026. Hal itu dinilai membawa angin segar bagi prospek emiten konsumer pada 2026.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia M. Nafan Aji Gusta menilai pembatalan penerapan cukai MBDK pada 2026 berpotensi menjadi pendorong kinerja emiten berbasis konsumer.

“Jadi tentunya ini diharapkan mampu memastikan pertumbuhan kinerja emiten berbasis konsumer ke depannya,” kata dia saat dihubungi, Rabu (10/12/2025).

Nafan menilai penerapan kebijakan ini pada tahun depan berpotensi mempengaruhi margin dan keuntungan emiten terkait. Menurutnya, emiten konsumer saat ini tengah menghadapi masalah pelemahan daya beli masyarakat dan peningkatan kompetisi antarperusahaan.

Dalam kondisi saat ini, Nafan menyebut penting bagi emiten-emiten konsumer untuk melakukanbrandingterhadap produk dengan tingkat kesehatan yang baik.

Inovasi seperti hal itu dinilai bakal mampu mendatangkan konsumen di tengah terbukanya pandangan masyarakat terhadap kondisi kesehatan

“Pembatalan cukai MBDK pada 2026 tentunya memberikan katalis positif bagi pergerakkan saham emiten-emiten berbasis nonsiklikal karena emiten konsumer ini menghadapi tantangan berupa peningkatan kompetisi danunderwhelming domestic consumptions,” kata Nafan.

Senada, Analis MNC Sekuritas Catherine Florencia dalam risetnya tertanggal 21 November 2025 juga menilai bahwaprospek emiten konsumer cenderung positif pada tahun mendatang, tetapi tantangan datang dari daya beli masyarakat.

Catherine melihat terutama dari sisi harga beras akan tetap tinggi pada tahun depan berpotensi kembali menekan biaya hidup rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu diprediksi bakal merambat ke daya beli masyarakat terhadap produk dengan kategori non-esensial.

Dengan begitu, rencana penerapan cukai minuman berpemanis ini bakal turut membebani volume penjualan dan profitabilitas emiten jika dijalankan. Menurutnya, emiten seperti PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (CMRY) yang akan terdampak terhadap penerapan rencana ini lantaran memiliki produk minuman dengan kandungan gula yang lebih tinggi.

Hal itu sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan bahwa penerapan cukai MBDK baru akan dijalankan setelah pertumbuhan ekonomi berada di atas level 6%.

“Kami mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah lebih baik dari sekarang. Saya pikir ketika ekonomi sudah tumbuh 6% lebih, saya akan datang ke sini diskusikan cukai apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” katanya di hadapan anggota Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025).

Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.
Pemerintah menilai ekonomi masyarakat belum cukup kuat untuk menanggung tambahan beban fiskal tersebut.

Cukai MBDK hanya berlaku jika ekonomi tumbuh 6 persen

Pernyataan itu disampaikan saat Raker Komisi XI DPR RI, ketika para anggota dewan menyoroti belum adanya penjelasan detail mengenai skema cukai MBDK.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan kebijakan tidak menambah beban masyarakat.

“Kalau ekonomi sudah tumbuh 6 persen lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang, saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” kata Purbaya dalam Raker Komisi XI DPR RI di Jakarta dikutip dari Antara pada Rabu, 10 Desember 2025.

Meskipun begitu, dalam APBN 2026, penerimaan dari cukai MBDK sudah tercantum dengan target Rp7 triliun.

Target cukai masuk APBN, tapi implementasi menunggu momentum

Menurut Purbaya, kebijakan fiskal tetap bisa dijaga seimbang meski cukai MBDK belum diterapkan segera. Alternatif penerimaan negara dapat diperkuat melalui Bea Keluar emas dan batu bara.

Ia menekankan bahwa pemerintah bersikap lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan baru, terutama yang berpotensi langsung dirasakan masyarakat.

Purbaya juga menjelaskan bahwa APBN 2026 sudah disusun sebelum ia menjabat, saat kondisi ekonomi dinilai relatif kuat di pertengahan tahun. Karena itu, beberapa target masih perlu dievaluasi ulang agar sesuai kondisi terkini.

DPR minta penjelasan model dan roadmap cukai

Di sisi lain, sejumlah anggota Komisi XI meminta penjelasan lebih detail terkait model dan skema penerapan cukai minuman manis.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menyoroti minimnya informasi dari pemerintah.

Ia meminta kejelasan agar tidak ada kebingungan di masyarakat, mengingat kebijakan ini sudah masuk dalam rencana penerimaan 2026.

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) akan dilakukan hanya ketika ekonomi nasional mampu tumbuh di kisaran 6 persen. Langkah itu untuk memastikan kebijakan tidak membebani masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas pertanyaan anggota Komisi XI DPR yang menyoroti belum dijelaskannya skema cukai MBDK dalam pembahasan APBN 2026. Purbaya menegaskan pemerintah belum berencana menerapkan kebijakan tersebut dalam waktu dekat.

“Kalau ekonomi sudah tumbuh 6 persen lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang, saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” ujarnya dalam Raker Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (9/12/2025).

Purbaya membenarkan bahwa APBN 2026 sudah mencantumkan target penerimaan cukai MBDK sebesar Rp7 triliun. Namun pelaksanaannya, kata dia, akan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi pada 2026 mendatang.

Meski begitu, ia memastikan penerimaan negara tetap dapat dioptimalkan dari sektor lain, terutama Bea Keluar emas dan batu bara, apabila cukai MBDK belum diberlakukan. Dengan demikian, ruang fiskal tetap terjaga dan tidak terjadi kekosongan penerimaan.

Ke depan, kata Purbaya, Kementerian Keuangan akan lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan fiskal baru. Ia menambahkan, saat dirinya mulai menjabat sebagai Menkeu, rancangan APBN 2026 telah disusun berdasarkan kondisi ekonomi yang saat itu dinilai cukup baik.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menyoroti belum jelasnya pemaparan mengenai model, roadmap, maupun kategori produk yang akan dikenai cukai MBDK. Ia menilai penjelasan rinci sangat penting agar implementasi tidak menimbulkan kebingungan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit mengingatkan potensi defisit anggaran apabila target penerimaan Rp7 triliun dari cukai MBDK tidak tercapai, sementara belanja negara sudah dialokasikan. Ia meminta agar asumsi penerimaan Kemenkeu dibuat lebih realistis.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha menyambut baik keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang batal menerapkan cukai minuman manis dalam kemasan (MBDK) pada tahun depan atau 2026.

Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo ) Adhi Lukman mengapresiasi keputusan Purbaya, karena menyadari hal tersebut akan berdampak terhadap ekonomi.

Meski demikian, Adhi tetap mendukung langkah pemerintah dalam mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak. Namun, dirinya meyakini bahwa cukai MBDK bukan solusi dari mengurangi penyakit tidak menular (PTM).

"Kami sangat sepakat bahwa MBDK itu bukan cara untuk mengurangi PTM tersebut," tuturnya dalam Konferensi Pers Apindo Economic Outlook 2026, Senin (8/12/2025).

Dari sisi dunia usaha, Adhi menegaskan dukungannya untuk terus melakukan upaya pengurangan PTM, baik dari sisi formulasi produk hingga edukasi kepada konsumen. Namun, Adhi tidak memerinci terkait upaya edukasi apa yang dilakukan untuk menjaga kesehatan konsumen yang terdampak minuman manis.

Dilansir dari situs resmi Kemenkeu, cukai bertujuan untuk mengendalikan konsumsi masyarakat, khususnya terhadap barang-barang yang bisa menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan.

Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan bahwa pihaknya belum akan menerapkan cukai MBDK, meski sudah masuk dalam asumsi penerimaan APBN tahun depan.

Hal tersebut dirinya sampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025). Purbaya mengaku cukai MBDK belum akan dijalankan lantaran kondisi ekonomi belum membaik.

"Kami mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah lebih baik dari sekarang. Saya pikir ketika ekonomi sudah tumbuh 6% lebih saya akan datang ke sini diskusikan cukai apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang ekonomi masyarakat belum cukup kuat," tuturnya di hadapan anggota Komisi XI DPR.

Adapun untuk menambal kurangnya penerimaan dari cukai MBDK, Purbaya akan mengenakan bea keluar untuk ekspor emas dan batu bara. Keduanya direncanakan mulai berlaku 2026.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menerangkan, pihaknya memasukkan target penerimaan total Rp23 triliun dari setoran tarif ekspor emas dan batu bara.

"[Bea keluar emas] Rp3 triliun setahun, batu bara Rp20 triliun. Yang emas sudah [masuk target APBN], yang batu bara belum karena tarifnya masih didiskusikan," ungkapnya.

Kalau ekonomi sudah tumbuh 6 persen lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) diberlakukan apabila ekonomi nasional sudah bisa tumbuh di kisaran 6 persen, sehingga pelaksanaannya tidak membebani masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan sebagai respons terhadap pertanyaan Komisi XI DPR RI yang menyoroti belum dijelaskannya skema cukai MBDK. Purbaya menjelaskan, pihaknya belum berniat untuk menerapkan kebijakan tersebut dalam waktu dekat.

“Kalau ekonomi sudah tumbuh 6 persen lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang, saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” kata Purbaya dalam Raker Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Ia mengonfirmasi bahwa dalam APBN 2026, cukai MBDK telah ditargetkan sebagai salah satu sumber penerimaan negara sebesar Rp7 triliun.

Meski cukai MBDK tidak diterapkan dalam waktu dekat, Purbaya meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi akan lebih baik setelah triwulan pertama dan kedua tahun depan, sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang aktual.

Ia menambahkan bahwa karena cukai MBDK belum diterapkan, penerimaan negara dapat tetap dioptimalkan melalui Bea Keluar emas dan batu bara pada 2026 sehingga kebijakan fiskal tetap seimbang tanpa menimbulkan kekosongan penerimaan.

Ke depan, tegas Purbaya, pihaknya lebih berhati-hati dan mempertimbangkan secara matang setiap kebijakan fiskal baru.

Ia juga menjelaskan bahwa ketika mulai menjabat sebagai Menteri Keuangan, APBN 2026 telah disusun dan kondisi ekonomi saat itu dinilai relatif baik pada pertengahan tahun.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyoroti bahwa dalam rapat kerja, Menkeu tidak menjelaskan secara rinci sumber penerimaan lain yang telah disepakati, padahal cukai MBDK sudah ditargetkan diterapkan pada 2026.

Fauzi meminta penjelasan mengenai model, roadmap, dan kategori cukai MBDK agar implementasinya jelas dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menekankan kekhawatirannya terkait potensi defisit.

Ia menilai bahwa jika target penerimaan Rp7 triliun dari Cukai MBDK tidak tercapai, sementara belanja sudah direncanakan maka defisit akan meningkat dan menjadi beban masyarakat.

Dolfie pun menekankan perlunya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disiplin dalam perencanaan fiskal, termasuk memastikan asumsi penerimaan realistis.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap pemerintah belum akan menerapkan cukai minuman manis dalam kemasan (MBDK) pada 2026, kendati sudah masuk dalam asumsi penerimaan APBN tahun depan.

Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya telah memasukkan MBDK sebagai salah satu barang kena cukai (BKC). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan target penerimaan dari di antaranya minuman berpemanis botolan sekitar Rp7 triliun.

Namun demikian, dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025), Purbaya mengaku cukai MBDK belum akan dijalankan lantaran kondisi ekonomi belum membaik.

"Kami mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah lebih baik dari sekarang. Saya pikir ketika ekonomi sudah tumbuh 6% lebih saya akan datang ke sini diskusikan cukai apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang ekonomi masyarakat belum cukup kuat," tuturnya di hadapan anggota Komisi XI DPR pada Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Pengakuan Purbaya itu bukan tanpa kritik. Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP mempertanyakan alasan mengapa cukai MBDK dimasukkan ke dalam target penerimaan negara, tetapi tidak jadi diterapkan.

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu menyoroti bahwa dengan tidak dijalankannya cukai MBDK akan berimplikasi pada penerimaan negara yang kurang Rp7 triliun.

"Sedangkan belanja sudah ada karena sudah yakin Rp7 triliun belanja, nambah Rp7 triliun, nanti defisit turun Rp7 triliun. Tolong lebih disiplin ketika penerimaan ini tidak tercapai, defisit lagi akhirnya menanggung," ujar Dolfie.

Menanggapi kritik Dolfie, Purbaya menyampaikan optimistis ekonomi bisa tumbuh lebih cepat setelah kuartal I/2026 atau kuartal II/2026.

"Ketidakpastian selalu ada tetapi dengan adanya bea keluar mengurangi beban ini, tetapi saya setuju ke depan akan lebih hati-hati lagi," terangnya.

Adapun untuk menambal kurangnya penerimaan dari cukai MBDK, Purbaya akan mengenakan bea keluar untuk ekspor emas dan batu bara. Keduanya direncanakan mulai berlaku 2026.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menerangkan, pihaknya memasukkan target penerimaan total Rp23 triliun dari setoran tarif ekspor emas dan batu bara.

"[Bea keluar emas] Rp3 triliun setahun, batu bara Rp20 triliun. Yang emas sudah [masuk target APBN], yang batu bara belum karena tarifnya masih didiskusikan," ungkapnya.