Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah memacu percepatan penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan percepatan tata ruang di daerah terdampak, khususnya di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Ossy menegaskan, Kementerian ATR/BPN berperan vital dalam memastikan lokasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah memiliki status hukum yang jelas dan bebas dari sengketa (clean and clear).

“Melalui aspek pertanahan dan tata ruang, kami membantu pemerintah daerah di Sumatra agar pembangunan Huntap dapat dipercepat. Kami memastikan lokasi yang ditetapkan memiliki kepastian hukum (sertipikat) dan tidak bermasalah,” kata Ossy dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (30/12/2025).

Dalam proses pengadaan tanah untuk Huntap, Ossy menggarisbawahi empat kriteria teknis yang harus dipenuhi sebelum konstruksi dimulai. Pertama memastikan status lahan clean and clear dan kedua memastikan aspek teknis keamanan lokasi dari potensi bencana susulan.

Ketiga, kedekatan lokasi dengan ekosistem sosial masyarakat (seperti sekolah dan area mata pencaharian) dan keempat memastikan aksesibilitas yang ada mampu mendukung jalur logistik.

Lebih lanjut, Ossy mengungkapkan adanya tantangan terkait kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). Sebagian lahan yang dibidik untuk lokasi Huntap diketahui merupakan lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Kondisi ini memerlukan penyesuaian tata ruang, yakni perubahan peruntukan dari kawasan pertanian atau perkebunan menjadi kawasan permukiman.

"Penyesuaian tata ruang ini menjadi bagian dari tugas kami agar proses pembangunan Huntap tidak terkendala regulasi dan dapat segera direalisasikan," tambahnya.

Sementara itu, terkait status hak atas tanah yang akan diterima masyarakat, Ossy menyerahkan skema tersebut kepada kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Pilihan skema yang tersedia mencakup pemberian Sertipikat Hak Milik (SHM) secara langsung atau skema Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) milik pemerintah daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memastikan komitmen pemerintah dalam mengakselerasi penyediaan infrastruktur bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra.

Sosok yang akrab disapa Ara tersebut mengemukakan bahwa saat ini pemerintah tengah mempercepat proses pembangunan 2.600 unit hunian tetap (huntap) yang diperuntukkan bagi korban bencana alam di wilayah Sumatra.

"Kami memimpin rapat percepatan pembangunan 2.600 hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara," jelasnya dikutip dari akun Instagram resminya, Jumat (26/12/2025).

Dalam keterangannya, Ara menekankan bahwa proyek ini tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga mengedepankan skema kolaborasi.

Pemerintah menggandeng Yayasan Buddha Tzu Chi dalam semangat gotong royong untuk memastikan target pembangunan tercapai tepat waktu.

Dari sisi teknis, Menteri PKP menginstruksikan agar pemilihan lokasi hunian tetap dilakukan dengan studi kelayakan yang komprehensif. Aspek mitigasi risiko menjadi prioritas utama agar hunian yang dibangun tidak berada di zona rawan bencana susulan seperti banjir maupun tanah longsor.

Selain faktor keamanan fisik, Ara menegaskan pentingnya aspek legalitas lahan dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah untuk memastikan bahwa lahan yang digunakan clean and clear secara hukum serta terintegrasi dengan akses fasilitas umum guna menunjang produktivitas warga.

"Kecepatan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi kunci agar pembangunan hunian gotong royong ini bisa segera diwujudkan. Lokasi harus dipersiapkan dengan baik: aman, tidak merusak lingkungan, dan jelas secara hukum," jelasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap terdapat 139.485 unit rumah masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.

Ara menjelaskan bahwa ratusan ribu rumah rusak tersebut tergolong ke dalam empat kategori, yakni rusak ringan, rusak sedang, rusak berat hingga hanyut.

"Jadi total, yang rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan hanyut, total 139.485. Data per hari Minggu, 14 Desember 2005, jam 5.00 sore," kata Ara dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dalam perinciannya, Aceh menjadi wilayah dengan tingkat kerusakan tertinggi. Berdasarkan catatannya, terdapat 38.553 unit rumah rusak ringan, 22.204 unit rusak sedang, 35.517 unit rusak berat dan 4.295 unit rumah hanyut di kawasan tersebut.

Kemudian, terdapat 29.766 unit rumah terdampak bencana di Sumatra Utara. Perinciannya, 19.936 unit rusak ringan, 4.304 unit rusak sedang, 4.351 unit rusak berat dan 1.135 unit hanyut.

Terakhir, total rumah terdampak bencana di wilayah Sumatra Barat mencapai 9.150 unit. Di antaranya 5.634 unit rusak ringan, 1.174 unit rusak sedang, 1.577 unit rusak berat dan 765 unit dinyatakan hanyut.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Warga Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, mulai menyatakan kesediaan untuk direlokasi keluar kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam upaya penyelamatan kawasan konservasi yang selama ini tertekan oleh aktivitas perkebunan sawit di dalam kawasan hutan.

Kesediaan warga tersebut mengemuka dalam kegiatan pemangkasan kelapa sawit dan penanaman pohon yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat di Desa Bagan Limau.

Warga setempat menyatakan menerima skema relokasi yang ditawarkan pemerintah dengan jaminan kepastian hukum atas lahan pengganti di luar kawasan TN Tesso Nilo.

Salah seorang warga Desa Bagan Limau Mubadi yang sudah menetap di desa itu sejak 2000 silam mengatakan kesediaan masyarakat didasari kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan hutan sebagai penyangga kehidupan.

Menurutnya, kerusakan hutan berpotensi memicu bencana alam seperti banjir yang kini semakin sering terjadi di berbagai wilayah Sumatra.

"Selama ini lahan kebun sawit kami warga Bagan Limau di dalam kawasan TNTN sudah memiliki legalitas yang jelas yaitu sertifikat. Namun karena sudah ditetapkan sebagai hutan, akhirnya kami mau ikut program relokasi, dimana pemerintah menawarkan lahan yang berstatus legal, bahkan berpeluang untuk disertifikatkan melalui skema hutan kemasyarakatan dan Tanah Objek Reforma Agraria [TORA]," ujarnya Senin (22/12/2025).

Dia menyebut warga yang direlokasi tetap mendapatkan lahan dengan luas yang sama seperti sebelumnya, sehingga tidak merugikan masyarakat.

Selain itu, relokasi dilakukan secara bertahap dan persuasif, dengan tetap mengedepankan dialog antara pemerintah dan warga.

Pemerintah memastikan relokasi tidak hanya bertujuan mengembalikan fungsi ekosistem TN Tesso Nilo sebagai habitat satwa liar seperti gajah dan tapir, tetapi juga menjaga keberlanjutan penghidupan masyarakat.

Sejumlah kelompok tani disiapkan untuk mendapatkan izin hutan kemasyarakatan, sementara ratusan hektare lahan akan dialokasikan melalui skema TORA dan disertifikasi secara sah.

Langkah relokasi warga Desa Bagan Limau ini diharapkan menjadi contoh penyelesaian konflik kawasan hutan secara damai dan berkeadilan, sekaligus memperkuat upaya pemulihan Taman Nasional Tesso Nilo sebagai kawasan konservasi strategis di Provinsi Riau.

Sebelumnya upaya penyelamatan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) kembali menunjukkan langkah konkret melalui penebangan tanaman sawit ilegal dan penanaman pohon di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Sabtu (20/12/2025).

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah memulihkan fungsi kawasan konservasi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem hutan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di kawasan TN Tesso Nilo bukan untuk memusuhi masyarakat, melainkan mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis dalam penataan kawasan.

Pemerintah mendorong relokasi warga yang memiliki kebun di dalam kawasan taman nasional ke luar TNTN, agar fungsi hutan sebagai habitat satwa liar tetap terjaga.

“Relokasi ini bertujuan memulihkan ekosistem TNTN agar kembali menjadi habitat yang aman bagi satwa liar seperti gajah, tapir, dan rusa, sekaligus memastikan kawasan konservasi dikelola secara berkelanjutan,” ujar Raja Juli Antoni.

Dia menambahkan pemerintah tetap memperhatikan hak dan penghidupan masyarakat terdampak. Sejumlah skema telah disiapkan, mulai dari relokasi yang aman dan legal, hingga penerbitan izin hutan kemasyarakatan bagi tiga kelompok tani sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan.

Selain itu, pemerintah juga menyerahkan sekitar 600 hektare lahan kepada 228 kepala keluarga melalui SK Perhutanan Sosial Skema Hutan Kemasyarakatan, dan selanjutnya akan diteruskan menjadi skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Lahan tersebut akan disertifikasi secara resmi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

"Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi berimbang antara perlindungan kawasan konservasi TN Tesso Nilo dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen negara dalam menjaga hutan dan keanekaragaman hayati di Provinsi Riau," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) terus memperkuat kerja sama dengan Calon Penyedia Biomassa untuk meningkatkan pasokan co-firing pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Direktur Bioenergi PLN EPI, Hokkop Situngkir, menegaskan bahwa upaya pemanfaatan biomassa untuk sustainabilitas pasokan harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap tata ruang dan regulasi serta legalitas pemakaian lahan.

"Biomassa dengan peningkatan pemanfaatan yang sangat signifikan adalah sektor yang saat ini menjadi sensitif, terutama terkait penyediaan bahan baku, penanaman dan penggunaan lahan. Kami ingin memastikan seluruh pasokan berasal dari sumber yang legal dan tidak mendorong deforestasi," ujar Hokkop dalam keterangan tertulis, Senin (15/12/2025).

Menurutnya, sebagian besar biomassa yang sudah terpakai di PLTU saat ini masih bersumber dari limbah di antaranya limbah kehutanan, limbah pertanian, limbah industri dan limbah perkotaan.

Ke depan, pemanfaatan tanaman energi akan didorong namun tetap mengikuti prinsip keberlanjutan dan kejelasan hak atas lahan. "Ketika sumbernya tanaman energi, kita pastikan sejak awal tidak bertentangan dengan aturan, termasuk izin lokasi, izin lahan dan kesesuaian pemanfaatan ruang," ujarnya.

Hokkop juga menyoroti pentingnya stabilitas pasokan, kualitas bahan baku, dan kepastian keekonomian bagi pemasok. Ia menyebut fasilitas produksi harus siap dan didukung pembiayaan yang sehat agar nilai komersial biomassa tetap terjaga.

"Tidak ada yang bisa bertahan di industri ini jika sisi komersialnya tidak jelas. Model bisnis yang terbuka dan saling menguntungkan sangat penting agar pemasok dan PLN dapat berkembang bersama," ujar Hokkop.

Ia menyebut kebutuhan co-firing untuk meningkatkan bauran energi bersih masih sangat besar. Tahun 2025 ini dari 49 titik PLTU yang sudah melakukan cofiring, potensi pemanfaatan biomassa sudah mencapai 2,2 juta ton.

"Kontribusi itu setara dengan pengurangan emisi 2,2 juta ton CO2e di tahun ini," ucapnya.

Sebelumnya, PLN EPI melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis dengan PT Cakra Alam Persada, PT Palma Banna Mandiri, PT Kurma Karya Global, PT Syahroni Rizki Mandiri, PT Arya Adinata Utama untuk memperkuat pasokan biomassa.

PLN EPI menilai lima mitra tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan teknis, legalitas lahan, dan kesiapan produksi. Kerja sama ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam meningkatkan volume pasokan biomassa nasional dan mempercepat pencapaian target Net Zero Emissions 2060.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengadukan keresahan pelaku usaha kepada Komisi IV DPR RI terkait kekacauan legalitas lahan sawit, terutama setelah pemerintah mempercepat program penertiban dan pengambilalihan kawasan hutan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Dewan Pakar Hukum GAPKI, Sadino mengaku pihaknya kini kebingungan soal status lahan perkebunan sawit mereka. Kebingungan itu muncul setelah pemerintah mengambil alih sejumlah area kebun yang dikategorikan sebagai kawasan hutan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Sebagai informasi, pemerintah belum lama ini telah menyerahkan kembali kawasan hutan kepada negara dalam skala besar. Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pertahanan, Jumat (12/9/2025), penyerahan kawasan hutan tahap IV kepada PT Agrinas Palma Nusantara mencapai 674 ribu hektar.

Total lahan yang sudah dialihkan ke Agrinas kini sekitar 1,5 juta hektar, termasuk lebih dari 1.600 hektar kebun sawit. Nilai aset yang masuk kategori penertiban tersebut diperkirakan mencapai Rp150 triliun. Langkah ini merupakan bagian dari proses masif penertiban aset negara.

Di tengah proses besar-besaran tersebut, para pelaku usaha sawit mempertanyakan legalitas lahan yang mereka miliki, meskipun telah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) dan izin lainnya. Sadino pun menyebut masalah ini sebagai kekhawatiran nomor satu pihaknya kini.

"Sebenarnya legalitas. Artinya kalau kita sudah punya legalitas, contohnya adalah perusahaan publik. Kok legalitasnya dipertanyakan?" kata Sadino saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Ia menjelaskan, investor menilai legalitas sebagai fondasi utama bisnis. "Orang asing kan tahunya, 'oh ini adalah dia punya legalitas', 'oh ini berarti saya sebagai investor'. Apalagi kalau perusahaan publik, investornya kan dari mana-mana saja bisa, tidak harus datang ke Indonesia," sambungnya.

Karena itu, ketika negara menganggap legalitas tak sah tanpa proses hukum, dampaknya bisa merusak kepercayaan investor.

"Eh tau-tau sekarang tidak diakui, lah kan kacau. Ternyata sekarang diambil alih, 'loh gimana'," kata Sadino.

Ia mengibaratkan situasinya seperti membeli rumah. "Kalau Anda mau beli rumah nih, apa buktinya? sertifikat, SHM rumah. Ternyata SHM-mu katanya tidak sah. Padahal yang menyatakan tidak sah itu, dia tidak ada keputusan pengadilan, dia tidak ada proses hukum," ujarnya.

Sadino menilai kondisi ini bisa membuat investor menuduh pemegang izin melakukan penipuan. "Yang punya legalitas bisa juga dituduh oleh investor, 'kamu nipu saya'," tegasnya.

Ia juga menepis anggapan pemegang HGU otomatis salah jika tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

"Kalau IPPKH kan pinjam pakai, izin pelepasan. Itu juga salah juga cara memahaminya. Tidak semua itu ada pelepasan. Kalau memang ruangnya itu dasarnya ya nggak ada pelepasan," jelasnya.

Foto: Petani Sawit. (Dok. POPSI) Petani Sawit. (Dok. POPSI)

Gapki Minta Pengambilalihan Tidak Merusak Produktivitas

Selain persoalan legalitas, Gapki juga berharap agar pengambilalihan lahan tidak mengorbankan produktivitas kebun. Sadino menilai negara, melalui Agrinas, harus mengelola perkebunan secara jangka panjang, bukan hanya mengejar hasil jangka pendek.

"Saya sih berharap yang diambil alih itu... ya supaya produktivitasnya jangan berkurang," ujarnya.

Ia mengingatkan, dampak negatif dari pengelolaan yang buruk baru akan terlihat beberapa tahun ke depan.

"Kalau itu nggak dijaga, saya khawatir penurunan produksi itu akan malah menjadi tambah tidak bagus kebun-kebun itu. Dan akan dirasakan 2026. Sekarang belum, 2026 pasti," tegasnya.

Sadino menekankan bahwa sawit tidak seperti tambang. Menurutnya, jika kebun sawit tidak dipanen selama satu bulan saja, siklus produksi bisa langsung terganggu.

"Kalau tambang diambil alih, nggak ada masalah. Sedangkan kalau di sawit, tidak dipanen saja satu bulan, itu sudah pasti akan terjadi siklus yang kurang," terang dia.

Meski telah menyampaikan keluhannya kepada DPR, Sadino mengungkapkan, hasil rapat hari ini masih belum menghasilkan solusi konkret dari para legislator.

"Belum ada solusinya. Artinya dia baru menghimpun dulu. Baru nanti dia (DPR) akan nanti disampaikan kepada, misalnya sekarang ada pemerintah dan Satgas," ujarnya.

Ia juga menegaskan, ini merupakan kali pertama Gapki secara resmi datang ke DPR pasca-terbitnya regulasi baru terkait pengambilalihan kawasan.

"Ya kita baru kali ini... Cuman kan sekarang setelah ada perpres, terus PP 45 Tahun 2025 ini baru sekarang," tutup Sadino.

Bisnis.com, KUALA LUMPUR – Saat pertama kali mengikuti pelatihan Sawit Terampil pada tahun 2023, Risniati Tarigan, seorang pedagang dan petani sawit swadaya dari Subulussalam, Aceh, tidak pernah membayangkan bahwa perjalanannya menuju perkebunan sawit berkelanjutan akan membawanya hingga ke panggung internasional.

Namun pekan ini, Risniati berdiri di panggung Konferensi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) di Kuala Lumpur untuk menerima sertifikasi RSPO atas nama CV Perangin-angin Group (CV PAG). Sertifikasi ini diberikan kepada 299 petani yang mengelola lebih dari 650 hektare kebun sawit swadaya yang telah menerapkan praktik pertanian berkelanjutan.

Sertifikasi RSPO berarti sawit diproduksi secara legal, tanpa deforestasi, menghormati hak pekerja dan masyarakat, serta mengikuti prinsip lingkungan dan sosial yang bertanggung jawab.

Kelompok ini menjadi petani swadaya ketiga berturut-turut yang berhasil mendapatkan sertifikasi RSPO dengan pendampingan Sinar Mas Agribusiness and Food, setelah kelompok dari Aceh Utara (2023) dan Langkat, Sumatera Utara (2024). Secara total, lebih dari 800 petani swadaya dengan sekitar 1.600 hektare lahan kini tersertifikasi melalui program Sawit Terampil.

Mendukung Akses Petani ke Pasar Sawit Berkelanjutan

Figure 2 Program Sawit Terampil membantu petani meningkatkan produktivitas, memenuhi regulasi, dan mengakses pasar bersertifikasi

Petani swadaya menyumbang hampir separuh dari produksi sawit Indonesia, namun banyak dari mereka masih menghadapi kendala seperti legalitas lahan, keterbatasan pengetahuan teknis, dan sulitnya akses ke pasar sawit berkelanjutan. Sertifikasi RSPO membuka jalan menuju harga jual yang lebih adil, produktivitas jangka panjang, serta ketahanan ekonomi masyarakat. Namun proses menuju sertifikasi sering kali rumit dan mahal jika ditempuh sendiri oleh petani, tanpa dukungan pihak luar.

Melalui program Sawit Terampil, Sinar Mas Agribusiness and Food mendampingi petani yang memasok ke pabrik sawit dalam rantai pasoknya. Program ini membantu petani dengan menerapkan praktik pertanian yang baik (Good Agricultural Practices/GAP) untuk meningkatkan hasil kebun, mengurus Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) untuk legalitas lahan, mempersiapkan diri menuju sertifikasi agar bisa masuk ke pasar sawit berkelanjutan.

Hasilnya melalui pelatihan dan penguatan organisasi, banyak petani kini merasakan panen lebih baik, biaya lebih efisien, serta kelembagaan koperasi yang lebih kuat.

Kisah Risniati

Kisah Risniati unik, ia tidak hanya bertani, tetapi juga menjadi pedagang pengumpul tandan buah segar (TBS) dari hampir 100 petani lain dan memasok ke beberapa pabrik. “Sebagai petani, saya ingin menghasilkan buah yang lebih baik dan tidak ditolak pabrik. Buah berkualitas artinya harga lebih baik untuk petani maupun pedagang,” ujarnya.

Menurut Risniati, pelatihan tidak hanya mengajarkan standar kualitas buah yang diterima pabrik, tetapi juga mengajarkan bagaimana cara menghasilkan buah yang baik dari kebun sendiri. “Sekarang lebih transparan antara pedagang pengumpul TBS dan petani. Harga TBS itu ditentukan kualitas. Memang ada biaya angkut dan lainnya, tapi kualitas tetap nomor satu,” tambahnya.

Sertifikasi RSPO untuk CV PAG menjadi bukti konsistensi Sinar Mas Agribusiness and Food dalam mendukung petani swadaya. Hingga 2025, Sinar Mas Agribusiness and Food telah melatih lebih dari 11.000 petani melalui program Sawit Terampil. Program ini merupakan bagian dari kerangka keberlanjutan Collective for Impact, dengan target melatih 100.000 petani swadaya pada tahun 2035.

Helena Delima Lumban Gaol, Head of Smallholder Innovation Sinar Mas Agribusiness and Food, menekankan pentingnya komitmen jangka panjang untuk memberdayakan para pengusaha di bidang pertanian. “Sawit Terampil menunjukkan bahwa petani kecil tidak hanya butuh pelatihan singkat, tetapi pendamping yang berjalan bersama mereka untuk membantu memperbaiki praktik berkebun, memperoleh legalitas lahan, hingga membuka akses ke pasar bersertifikat. Melalui kolaborasi ini, kami bukan hanya meningkatkan penghidupan petani, tapi juga mendukung misi RSPO agar sawit berkelanjutan dapat dicapai oleh petani swadaya.”

Tentang Sinar Mas Agribusiness and Food

Sinar Mas Agribusiness and Food yang beroperasi di bawah Golden Agri-Resources (GAR) adalah salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terkemuka yang mengelola area perkebunan kelapa sawit seluas lebih dari setengah juta hektare, termasuk kebun plasma milik petani kecil. Perusahaan memiliki operasi terpadu yang memproduksi bahan pangan yang berbahan baku minyak nabati.

Sinar Mas Agribusiness and Food berfokus pada produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Di Indonesia, kegiatan utama perusahaan ini meliputi budidaya dan pemanenan pohon kelapa sawit; pengolahan tandan buah segar menjadi minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan inti sawit; perdagangan dan penyulingan CPO menjadi produk bernilai tambah seperti minyak goreng, margarin, shortening, dan biodiesel; serta perdagangan produk kelapa sawit di seluruh dunia. Perusahaan ini juga beroperasi di Tiongkok dan India, termasuk pelabuhan laut dalam, pabrik pengolahan biji minyak, kemampuan produksi untuk produk minyak nabati yang dimurnikan, serta produk makanan lainnya seperti mie.

Perusahaan induknya, GAR didirikan pada tahun 1996 dan tercatat di Bursa Efek Singapura pada tahun 1999 dengan kapitalisasi pasar sebesar US$2,5 miliar pada tanggal 30 Juni 2025. Flambo International Limited, sebuah perusahaan investasi, saat ini merupakan pemegang saham terbesar GAR, dengan kepemilikan saham sebesar 50,56%. GAR memiliki beberapa anak perusahaan, termasuk PT SMART Tbk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1992.

Untuk informasi lebih lanjut tentang perusahaan, silakan mengunjungi https://www.smart-tbk.com

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha kelapa sawit menyambut baik langkah pemerintah yang membentuk Agrinas sebagai holding industri sawit nasional. Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) sekaligus Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga menyambut baik kehadiran Agrinas.

"Munculnya Agrinas saya pribadi sangat happy meskipun dengan cara yang itu-itu saja, tetapi mereka mulai berbenah," kata Sahat saat memberikan paparan di acara Workshop Jurnalis Promosi UKM Sawit, Kamis (23/10/2025).

Pihaknya juga meminta agar banyak pihak tidak menjelek-jelekan Agrinas meski saat ini perusahaan tersebut masih berbenah agar menjadi lebih baik.

"Nah masuknya Agrinas, tolong ini disampaikan jangan kalian cela terus, mari kita perbaiki, bukan untuk dicela. Kita kan paling suka mencela-mencela, tapi tidak memberikan jalan keluar atau solusi," tambahnya.

Oleh karena itu, Sahat menekankan pentingnya Agrinas untuk menyelesaikan mengenai hukum, legalitas lahan-lahan yang menghasilkan hutan bebaskan dari hutan supaya bisa tersertifikasi.

"Karena kalau kita tidak tersertifikasi dengan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ataupun Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) kita tidak akan diterima oleh public market," ujarnya.

Dengan adanya peran Agrinas dalam industri sawit Indonesia, diharapkan tata kelola dan legalitas lahan sawit bisa dibenahi dan potensi ekonomi sawit Indonesia bisa meningkat signifikan.

Foto: CNBC Indonesia TV Pemerintah Akan Suntik PMN Rp 8 Triliun Untuk Agrinas

Sahat memperkirakan dengan luas lahan sekitar 16,38 juta hektare, pendapatan sektor sawit dapat mencapai USD 61,7 miliar atau sekitar Rp 998 triliun.

"Saya hitung-hitung tahun 2024 kita punya revenue dari seluruh sawit dengan 58 juta ton, overall revenue kira-kira itu US$ 61,7 miliar. Pada saat itu kalau kita terjemahkan rupiah Rp 15.200-an itu kira-kira Rp 998 triliun," terangnya.

Sebagai informasi, Satuan Tugas (Satgas) Penerbitan Kawasan Hutan (PKH) telah berhasil menguasai kembali 3.404.522,67 hektare lahan yang merupakan kawasan hutan. Jumlah itu telah jauh melebihi target yang sudah ditetapkan, yakni hanya 1 juta hektare lahan sawit.

Dari total luasan kawasan hutan yang telah berhasil dikuasai tersebut, Satgas PKH telah melakukan penyerahan dan penitipan kebun sawit kawasan hutan seluas 1.507.591,9 ha kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) yang telah terbagi menjadi 4 (empat) tahapan.

Dari jumlah tersebut, sisa penguasaan yang belum diserahkan seluas 1.814.632,64 ha, sedang dalam proses verifikasi untuk diserahkan pada tahap berikutnya kepada Agrinas Palma Nusantara.

Bisnis.com, JAKARTA – Berita pilihan Bisnis Indonesia Premium edisi Kamis (16/10/2025) mulai dari emiten sawit tersandung legalitas lahan hingga peluang DSSA dan WIFI usai mengikuti lelang frekuensi 1,4 GHz.

1. Emiten Sawit Tersandung Legalitas Lahan, dari Milik Bakrie sampai Haji Isam

Emiten sawit mulai dari milik Grup Bakrie hingga Haji Isam tersandung masalah legalitas penggunaan lahan.

Selama sepekan ini emiten sawit memberikan keterangan soal legalitas lahan sawit yang mereka kelola.

2. Mengenal Chengdong Investment, Investor China yang Kian Getol Jual Saham BUMI

Chengdong Investment Corporation sebagai salah satu pengendali terbesar di PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) terpantau terus melakukan aksi penjualan saham emiten tambang batu bara Grup Bakrie itu.

Dalam catatan Bisnis, Chengdong melego 2,53 miliar saham BUMI secara bertahap sejak Desember 2024 hingga Juni 2025. Transaksi itu dilakukan dengan kisaran harga beragam mulai dari Rp108 hingga Rp143 per lembar.

3. Ancang-Ancang Perbaikan Kinerja BUMN Tambang Timah (TINS) dari Pelimpahan Aset oleh Kejagung

BUMN pertambangan PT Timah Tbk. (TINS) bersiap memoles kinerja keuangan akibat suntikan tenaga dari aset tambahan di kasus pertambangan ilegal yang diserahkan oleh Kejaksaan Agung.

Di tengah suspensi perdagangan sahamnya, manajemen menjelaskan bahwa peralihan aset tambang ilegal bakal membawa dampak positif bagi perusahaan.

4. Ruang Gerak Pertumbuhan Grup Astra (ASII) & Tanda-Tanda Rebound Otomotif

Emiten otomotif, PT Astra International Tbk. (ASII) berpotensi memperluas ruang pertumbuhan seiring dengan munculnya tanda-tanda awal stabilitas di pasar otomotif.

Data industri terbaru menunjukkan adanya rebound pada volume wholesales kendaraan roda empat (4W) pada kuartal III/2025, dengan Astra mempertahankan pangsa pasar dominan sekitar 52%.

5. Peluang bagi DSSA dan WIFI usai Lelang Frekuensi 1,4 GHz

Saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) dan PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) merespons berbeda usai lelang frekuensi 1,4 GHz diumumkan. Bagaimana dengan peluang berikutnya?

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengumumkan pemenang lelang harga pita frekuensi 1,4 GHz. PT Telemedia Komunikasi Pratam, anak usaha WIFI, mendapat regional I. Sementara itu, PT Eka Mas Republik, anak usaha DSSA mendapat regional II dan III.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP) memberikan klarifikasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) atas pemberitaan media terkait dugaan kepemilikan lahan sawit dalam kawasan hutan tanpa perizinan.

Penjelasan tersebut disampaikan melalui keterbukaan informasi yang ditandatangani oleh Meyke Ayuningrum, Corporate Secretary SIMP, pada Jumat (10/10/2025), menanggapi surat BEI nomor S-11652/BEI.PP2/10-2025-SIMP tertanggal 9 Oktober 2025.

Surat tersebut meminta penjelasan emiten perkebunan sawit milik Grup Salim itu atas pemberitaan berjudul “Korporasi Sulap Hutan Jadi Lahan Sawit Segera Ditindak, Segini Besaran Dendanya” yang tayang 6 Oktober 2025.

Dalam tanggapannya, Salim Ivomas menegaskan bahwa seluruh lahan produktif yang dimiliki dan dikelola perseroan telah memiliki perizinan sesuai peraturan pemerintah. Perusahaan menyebut kegiatan perkebunan dilakukan di atas lahan yang legal, namun tetap mengikuti pembaruan ketentuan tata ruang dan kehutanan yang berubah dari waktu ke waktu.

Perseroan menjelaskan telah mengajukan permohonan perizinan tambahan sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) beserta peraturan pelaksanaannya. Proses perizinan tambahan tersebut terus dipantau dan dikaji secara berkala.

Hingga saat ini, menurut keterbukaan tersebut, SIMP belum menerima surat pemberitahuan, tagihan, maupun sanksi administratif dari instansi pemerintah terkait. Dengan demikian, perusahaan belum dapat memperkirakan adanya potensi denda maupun dampak material terhadap laporan keuangan.

“Perseroan berkomitmen untuk mengikuti proses yang diperlukan untuk menyelesaikan proses permohonan perizinan tambahan tersebut sehingga status legalitas lahan menjadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tulis Salim Ivomas dalam suratnya.

Apabila ke depan terdapat denda yang dikenakan oleh instansi berwenang, perseroan akan menyelesaikan pembayaran sesuai tata cara dan ketentuan yang berlaku.

Dalam keterangan yang sama, Salim Ivomas menyatakan terus melakukan identifikasi, evaluasi, dan mitigasi terhadap sistem serta prosedur internal untuk memastikan seluruh kegiatan operasional sesuai peraturan pemerintah.

Perusahaan juga menegaskan tidak terdapat informasi atau kejadian material lainnya yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha maupun harga saham Perseroan yang belum diungkap ke publik.

------------------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten sawit mulai dari milik Grup Bakrie hingga Haji Isam tersandung masalah legalitas penggunaan lahan.

Selama sepekan ini emiten sawit memberikan keterangan soal legalitas lahan sawit yang mereka kelola.