Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mempercepat perbaikan Jembatan Bailey di Jembatan Krueng Tingkeum, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemerintah berkomitmen menjaga kemantapan dan konektivitas jalan nasional di Provinsi Aceh, termasuk pada titik-titik yang sebelumnya terdampak bencana maupun yang memerlukan penanganan darurat. Menurutnya keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

"Perbaikan dilakukan agar jembatan kembali aman dilalui sehingga konektivitas masyarakat dan distribusi logistik tetap terjaga," kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Selama pekerjaan berlangsung, arus lalu lintas pada ruas Jalan Nasional Medan–Banda Aceh dialihkan sementara melalui jalur yang telah ditetapkan oleh petugas di lapangan guna menjamin keselamatan pengguna jalan serta mendukung kelancaran proses perbaikan.

Penutupan sementara Jembatan Bailey Kutablang dilakukan pada Minggu (28/6) untuk mengganti 20 keping pelat besi lantai jembatan yang mengalami kerusakan, termasuk beberapa pelat yang patah akibat dilalui kendaraan dengan muatan berlebih atau over dimension and over loading (ODOL). Pekerjaan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 6-9 jam.

Selama pekerjaan berlangsung, seluruh arus lalu lintas di jalur lintas timur Aceh dialihkan melalui Jembatan Bailey Awe Geutah di kawasan Paya Teupin Reudeup, Kecamatan Peusangan Selatan.

Kementerian PU mengimbau para pengguna jalan agar mengikuti rambu-rambu lalu lintas, mematuhi pengaturan petugas di lapangan, serta mengatur waktu perjalanan untuk menghindari kepadatan di sekitar lokasi.

Hingga pukul 20.00 WIB tanggal 28 Juni 2026, progres pekerjaan telah mencapai 71,1 persen. Tim Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh bersama pihak terkait terus bekerja secara intensif agar perbaikan dapat diselesaikan secepat mungkin dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan dan kualitas pekerjaan.

Kementerian PU juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan batas dimensi dan muatan kendaraan.

Kendaraan ODOL tidak hanya mempercepat kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan serta mengganggu kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

Kementerian PU menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas pengertian dan kerja samanya selama proses perbaikan berlangsung.

Dengan dukungan seluruh pihak, diharapkan pekerjaan dapat segera rampung sehingga arus lalu lintas pada ruas strategis penghubung Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara dapat kembali beroperasi secara normal, aman, dan lancar.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak menyerahkan amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan bantuan kepada empat jemaah asal Kabupaten Pidie Jaya yang baru kembali dari Tanah Suci. Keempatnya merupakan bagian dari 32 jemaah haji asal Aceh yang menerima bantuan melalui program tersebut.

Sebagian besar penerima bantuan merupakan jemaah yang terlilit utang setelah terdampak banjir beberapa waktu lalu. Keterbatasan ekonomi akibat musibah membuat sebagian dari mereka harus meminjam dana untuk melunasi biaya perjalanan ibadah haji maupun memenuhi kebutuhan selama berada di Tanah Suci.

Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban mereka, termasuk membantu menyelesaikan utang yang digunakan untuk menunaikan ibadah haji.

Menurut Dahnil, perhatian pemerintah terhadap jemaah Aceh berangkat dari semangat masyarakat yang tetap memenuhi panggilan Allah SWT meski sedang menghadapi cobaan.

"Saat Aceh dilanda musibah, pemerintah memberikan relaksasi pelunasan biaya haji. Namun justru Aceh menjadi salah satu provinsi yang paling cepat menyelesaikan pelunasannya. Semangat itu menjadi perhatian Bapak Presiden Prabowo," ujar Dahnil, Selasa (30/6/2026).

Dahnil mengatakan, Presiden kemudian mengamanahkan agar bantuan kemanusiaan yang tersedia diprioritaskan bagi jemaah yang benar-benar membutuhkan agar dapat meringankan beban mereka setelah kembali dari Tanah Suci.

Lihat video: Prabowo Evaluasi Haji 2026, Panggil Menhaj & Wamenhaj ke Hambalang



"Kami ingin para jemaah pulang dengan hati yang tenang. Jangan sampai kemabruran ibadahnya masih dibayangi beban utang akibat musibah yang mereka alami. Mudah-mudahan bantuan ini bisa sedikit meringankan dan menjadi bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat," kata Dahnil.

Program bantuan ini disalurkan kepada penerima manfaat yang telah ditetapkan melalui proses pendataan dan verifikasi. Di Provinsi Aceh, sebanyak 32 jemaah haji menerima bantuan yang berasal dari sejumlah daerah terdampak bencana, di antaranya Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Utara.

Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Haji untuk memastikan pelayanan kepada jemaah tidak berhenti setelah rangkaian ibadah di Tanah Suci selesai. Lebih dari itu, negara terus berupaya hadir mendampingi jemaah, terutama mereka yang menghadapi kondisi sulit akibat musibah, sehingga dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih tenang bersama keluarga dan meraih kemabruran dalam ibadahnya.

Nagan Raya (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Dr Meurah Budiman mengatakan Batu Giok Aceh (Batu Giok) Nagan saat ini telah memiliki hak kekayaan intelektual (HKI) dari Kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia.

“Untuk hak paten Giok Nagan sudah diterbitkan. Insya Allah akan kita serahkan pada peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Nagan Raya,” kata Meurah Budiman dalam keterangan diterima di Nagan Raya, Jumat.

Menurutnya, penerbitan HKI Giok Nagan merupakan tindak lanjut dari usulan Pemkab Nagan Raya mengingat daerah tersebut menjadi salah satu penghasil batu giok yang terkenal di Aceh.

Dengan diterbitkannya HKI tersebut, Giok Nagan kini telah memiliki perlindungan hukum sekaligus menjadi identitas resmi Kabupaten Nagan Raya yang dapat memperkuat daya saing produk daerah,” sambungnya.

Ia menambahkan, seluruh proses pendaftaran kekayaan intelektual di Nagan Raya merupakan bagian dari program prioritas Kementerian Hukum dalam memberikan perlindungan terhadap berbagai potensi kekayaan intelektual dan indikasi geografis yang dimiliki oleh daerah.

“Mudah-mudahan kekayaan intelektual yang ada di Nagan Raya dapat kita lakukan pembentukan badan hukum dalam rangka memajukan ekonomi masyarakat, terutama para pelaku usaha UMKM,” ujarnya.

Meurah Budiman menyebutkan, perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya berkaitan dengan pendaftaran suatu produk, tetapi juga mencakup pembentukan badan hukum, pendaftaran merek, hak cipta, hak paten, serta berbagai bentuk perlindungan lainnya.

Ia mengakui, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Memang kendala di lapangan adalah masyarakat kita belum mengetahui bahwa ada perlindungan kekayaan intelektual, terutama para pelaku usaha UMKM. Ini penting dalam rangka memberikan jaminan hukum sekaligus menumbuhkan ekonomi masyarakat itu sendiri,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya, Aceh menyambut baik terbitnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk Giok Nagan, batu alam khas daerah yang selama ini dikenal sebagai salah satu potensi unggulan Kabupaten Nagan Raya.

“Terima kasih kepada Kanwil Kemenkum Aceh. Dengan adanya pengakuan ini, menjadi langkah penting dalam menjaga dan mengembangkan potensi daerah agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi,” kata Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Nagan Raya, Aceh Hizbulwatan.

Menurutnya, pengakuan tersebut menjadi langkah strategis dalam memberikan perlindungan hukum sekaligus meningkatkan nilai ekonomi terhadap kekayaan alam daerah.

Ia berharap, keberadaan HKI tersebut dapat menjadi momentum bagi masyarakat dan pelaku usaha di Nagan Raya untuk terus mengembangkan potensi Giok Nagan secara berkelanjutan sehingga mampu memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian daerah.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com - Upaya pemulihan pascabencana di 222 desa di Aceh dan Sumatra Barat mendapat dukungan bantuan kemanusiaan senilai lebih dari Rp 6 miliar dari Bank DBS Indonesia.

Bantuan yang disalurkan melalui program Sumatra Disaster Relief tersebut menjangkau 11.475 keluarga atau 67.653 individu sepanjang Januari hingga April 2026.
Adapun program tersebut dijalankan melalui kolaborasi dengan Plan Indonesia, Mercy Corps Indonesia, Nazava, Adena Coffee, serta sejumlah mitra lokal lainnya di bawah pengawasan DBS Foundation.

Presiden Direktur Bank DBS Indonesia Lim Chu Chong menilai masa pemulihan pasca bencana merupakan fase krusial yang membutuhkan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak.

"Bank DBS Indonesia menjunjung tinggi komitmen yang melampaui sektor perbankan. Sebagai mitra terpercaya dalam mendukung ekonomi inklusif, kami memiliki tanggung jawab sebagai menjadi salah satu sumber kekuatan serta pendorong kebaikan yang berdiri bersama komunitas kami, terutama di masa-masa sulit,” ujar Lim dalam siaran pers yang diterima Kompas, Selasa (23/6/2026).

“Kondisi masyarakat di Aceh dan Sumatra Barat dalam melewati masa pemulihan yang krusial ini turut menjadi prioritas kami dalam berkontribusi secara jangka panjang," tambahnya.

Bantuan DBS Indonesia jangkau enam kabupaten

Program respons darurat tersebut dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, tetapi juga membantu proses pemulihan yang berkelanjutan. Jangkauan bantuan mencakup sejumlah wilayah di Aceh, yakni Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, dan Aceh Utara. Di Sumatra Barat, program menyasar Kabupaten Agam dan Padang Pariaman.

Bantuan yang diberikan beragam, mulai dari penyediaan akses air bersih, sanitasi, fasilitas dan perlengkapan kebersihan, rehabilitasi sumber air serta sistem perpipaan, hingga dukungan hunian darurat dan kebutuhan pokok rumah tangga.

Perhatian juga diberikan kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak bencana. Melalui program ini, Bank DBS Indonesia menyalurkan perlengkapan sekolah, menyediakan ruang belajar sementara, serta memberikan bantuan tunai multiguna yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas selama masa pemulihan.

Perkuat pemulihan dan perlindungan sosial

Penerima manfaat program terdiri atas 20.085 anak perempuan, 17.625 anak laki-laki, 12.635 perempuan dewasa, dan 17.308 laki-laki dewasa.

Di antara penerima manfaat tersebut, terdapat kelompok rentan yang menjadi perhatian khusus, yakni 356 lansia berusia di atas 50 tahun dan 20 penyandang disabilitas.

Tak berhenti pada bantuan kebutuhan dasar, program tersebut juga mencakup upaya penguatan perlindungan dan pemulihan sosial masyarakat melalui pendampingan psikososial, penguatan ketahanan komunitas, pelatihan pencegahan kekerasan berbasis gender, hingga peningkatan kapasitas sektor pendidikan dalam situasi darurat.

Bank DBS Indonesia turut mendukung koordinasi respons bencana bersama pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), platform koordinasi kemanusiaan, serta organisasi masyarakat sipil setempat agar proses pemulihan dapat berjalan lebih terarah.
Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang diberikan Bank DBS Indonesia dalam penanganan pasca bencana tersebut.

"Kami berterima kasih kepada Bank DBS Indonesia atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada Plan Indonesia. Kolaborasi ini memungkinkan kami untuk menyalurkan bantuan secara efektif kepada komunitas yang membutuhkan, terutama bagi kelompok paling rentan. Kami optimistis bahwa kemitraan ini akan menciptakan dampak positif yang signifikan sekaligus mempercepat upaya pemulihan masyarakat," kata Dini.

Program bantuan pascabencana tersebut merupakan bagian dari strategi keberlanjutan Bank DBS Indonesia yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat rentan serta penciptaan dampak sosial jangka panjang.

Hingga April 2026, bantuan tersebut telah menjangkau enam kabupaten di Aceh dan Sumatra Barat. Dukungan yang diberikan mencakup pemulihan akses air bersih, pendidikan, perlindungan sosial, hingga penguatan ketahanan masyarakat pascabencana.

KOMPAS.com – Pemerintah Aceh akan menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan agar cadangan gas dari Blok Andaman diolah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang membahas pengembangan migas Blok Andaman di Banda Aceh, Jumat (27/6/2026).

Sekretaris Daerah Aceh M Nasir mengatakan rapat menghasilkan dua keputusan utama.

"Rapat menyimpulkan dua poin pokok yaitu, Gubernur Aceh menyurati Presiden Prabowo agar migas Blok Andaman menjadi daya dorong hilirisasi di KEK Arun, dan kedua mengundang Mubadala Energy serta SKK Migas ke Aceh,” kata M Nasir.

Menurut Nasir, pengolahan gas di KEK Arun Lhokseumawe sejalan dengan agenda pemerintah pusat.

Ia menyebut pengembangan KEK Arun Lhokseumawe telah masuk dalam 77 Proyek Strategis Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 hingga 2029.

Bidik Industri Hilir

Guru Besar Universitas Syiah Kuala Prof Jasman J Ma'ruf menilai langkah Gubernur Aceh menyurati Presiden diperlukan untuk memperkuat hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe.

Menurut Jasman, Blok Andaman diperkirakan menghasilkan gas dan kondensat.

Saat ini, pemanfaatan temuan gas sekitar 300 juta kaki kubik standar per hari atau 300 million standard cubic feet per day (MMSCFD) masih dibahas untuk kebutuhan pembangkit listrik milik PT PLN (Persero).

Ia mengatakan gas tersebut juga berpotensi diolah menjadi metanol dan hidrogen.

Karena itu, Jasman menilai pembangunan pabrik metanol perlu dipersiapkan sejak dini. Produk tersebut dibutuhkan sebagai bahan campuran biodiesel berbasis minyak sawit.

Kondensat dari Blok Andaman juga dinilai memiliki nilai tambah.

Menurut Jasman, kondensat dapat menghasilkan nafta dan kerosin yang dibutuhkan industri cat, serta gasoline untuk bahan bakar minyak.

Blok South Andaman diperkirakan menghasilkan sekitar 7.500 barel kondensat per hari.

Produksi tersebut dinilai berpotensi mendorong pembangunan kilang minyak di Aceh.

“Dengan berdirinya berbagai industri itu, maka akan berdampak pada tenaga kerja dan ekonomi Aceh,” kata Prof Jasman.

Minta Pengolahan Dilakukan di Darat

Sebelumnya, Gubernur Aceh juga telah menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Surat tersebut berisi permintaan agar gas hasil temuan Mubadala Energy tidak diolah menggunakan skema floating production, storage, and offloading (FPSO) atau fasilitas produksi, penyimpanan, dan pembongkaran terapung di laut.

Pemerintah Aceh mengusulkan pengolahan dilakukan melalui onshore receiving facility (ORF) atau fasilitas penerimaan di darat yang berlokasi di KEK Arun Lhokseumawe.

Gubernur Aceh juga meminta alokasi gas dari Mubadala Energy diprioritaskan untuk mendukung pengembangan industri di Aceh.

Selain itu, pemerintah daerah mengajukan penundaan sementara penyusunan Plan of Development (PoD) atau dokumen rencana pengembangan lapangan migas karena masih terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

ACEH - Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Aceh meminta seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan membangun komunikasi dengan masyarakat. Hal itu penting untuk memberikan informasi yang akurat bagi warga terdampak bencana di kawasan Enang-Enang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Pascabencana Aceh, Safrizal ZA, terkait dengan fenomena gotong royong warga yang secara mandiri membuka kembali akses jalan dan jembatan di Tajuk Enang-Enang, setelah jalan nasional Bireuen–Takengon putus akibat banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025.

“Semangat gotong royong warga adalah modal sosial yang sangat berharga. Namun informasi teknis perlu disampaikan demi keselamatan. Warga tidak boleh bekerja sendiri dalam kekosongan informasi,” katanya, Jumat (26/6/2026).

Safrizal mengaku telah berkomunikasi dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR dan mendorong BPJN Aceh segera menyampaikan informasi resmi mengenai rencana pembangunan permanen Jembatan Enang-Enang yang diprogramkan pada 2027.

“Informasi itu mencakup tahapan kajian teknis, progres yang dapat dipantau, serta solusi jangka menengah yang sedang disiapkan,” katanya.

Safrizal menyebut informasi tidak cukup hanya melalui media, tetapi harus disampaikan langsung kepada tokoh masyarakat dan warga terdampak. Safrizal juga meminta Pemkab Bener Meriah mengambil peran lebih aktif sebagai jembatan komunikasi, mengingat kedekatan pemerintah kabupaten dengan masyarakat.

“Warga selama ini mencari informasi dari mulut ke mulut karena tidak ada saluran resmi. Ini yang harus kita perbaiki bersama. Tidak ada pemulihan yang berhasil tanpa kepercayaan dan komunikasi yang baik,” tegasnya.

Lihat video: Presiden Prabowo Tinjau Huntara Aceh Tamiang, Pastikan Korban Bencana Terurus



Posko Wilayah PRR Aceh, kata Safrizal, berencana memfasilitasi pertemuan koordinasi lintas sektor yang melibatkan BPJN Aceh, Pemkab Bener Meriah, dan perwakilan masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo. Pertemuan ini ditargetkan berlangsung dalam waktu dekat dan hasilnya akan disampaikan terbuka kepada publik.

Tidakhanya itu, Safrizal juga mendorong BPJN Aceh mempertimbangkan pemanfaatan terbatas atas akses yang telah dibuka warga. Jalur tersebut, jika kondisi teknis memungkinkan, dapat digunakan secara terukur untuk mendukung mobilitas ekonomi warga terdekat dan kendaraan ringan sembari menunggu pembangunan permanen.

“Jangan sampai semangat warga tidak mendapat respons proporsional. Kalau jalurnya aman, manfaatkan. Kalau ada area yang belum bisa dioptimalkan pemerintah, libatkan masyarakat setempat dalam pengelolaannya. Itu lebih produktif daripada membiarkannya terbengkalai,” ujarnya.

Posko Satgas PRR Aceh menegaskan penanganan Enang-Enang memerlukan pendekatan terpadu, tidak hanya aspek teknis konstruksi, tetapi juga memastikan warga terdampak memperoleh informasi yang akurat di setiap tahap pemulihan. Pelibatan aktif masyarakat dengan pendampingan pemerintah daerah disebut sebagai bagian dari pemulihan yang bermartabat.

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur terus mengupayakan pemulihan jaringan irigasi rusak akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 yang menyebabkan 350 hektare areal persawahan ikut terdampak.

Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Alfarlaky di Aceh Timur, Kamis, mengatakan jaringan rusak tersebut merupakan Irigasi DI Jambo Aye ruas Arakundo-Grong-Grong di Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur.

"Selain merusak bagian jaringan irigasi, banjir juga menyebabkan sedimentasi. Kondisi tersebut menghambat aliran air menuju areal persawahan, sehingga berdampak langsung terhadap aktivitas pertanian masyarakat," katanya.

Dia menyebutkan seluas 350 hektare areal persawahan tersebar di 12 gampong atau desa di Kecamatan Pante Bidari. Areal persawahan tersebut tidak lagi menerima pasokan air dengan maksimal.

Pemkab Aceh Timur melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, menurut dia, telah menyampaikan permohonan resmi kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I agar segera melakukan percepatan perbaikan dan normalisasi jaringan irigasi yang rusak.

Iskandar Usman Alfarlaky menegaskan jaringan irigasi merupakan sarana vital bagi keberlangsungan sektor pertanian masyarakat. Jika tidak segera ditangani, kerusakan tersebut berpotensi mengganggu jadwal musim tanam dan menurunkan produktivitas pertanian warga.

"Jaringan irigasi ini sarana vital bagi masyarakat tani. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan mengganggu target musim tanam dan produktivitas pertanian masyarakat," katanya.

Bupati juga berharap pemerintah pusat melalui BWS Sumatera I dapat segera mengambil langkah konkret agar fungsi jaringan irigasi kembali normal. Dengan demikian, petani dapat kembali mengelola sawah sesuai jadwal tanam yang telah direncanakan.

"Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Karena itu, jaringan irigasi berfungsi baik menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan produksi pertanian," kata Iskandar Usman Alfarlaky.

Menurut dia, percepatan penanganan irigasi tidak hanya berdampak pada kelancaran pengairan sawah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah.

"Jika suplai air kembali normal, petani dapat segera melaksanakan proses tanam sehingga target produksi pertanian dapat tercapai," katanya.

Permohonan percepatan perbaikan irigasi juga disampaikan kepada Gubernur Aceh, Ketua DPRK Aceh Timur, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, serta Kepala Dinas Pengairan Aceh.

Langkah itu dilakukan sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas instansi agar penanganan kerusakan jaringan irigasi di Pante Bidari dapat segera direalisasikan.

"Dengan adanya percepatan perbaikan dan normalisasi jaringan irigasi, aktivitas pertanian masyarakat dapat kembali berjalan normal pascabencana, Produktivitas sawah meningkat, serta kesejahteraan petani tetap terjaga," kata Iskandar Usman Alfarlaky.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat menjalankan usaha. Jika dahulu aktivitas bisnis identik dengan toko fisik, kios pasar, atau gerai di pusat perdagangan, kini semakin banyak pelaku usaha yang beroperasi melalui platform digital dan marketplace.

Perubahan tersebut semakin terasa setelah pandemi Covid-19. Produk dipasarkan secara daring, transaksi dilakukan melalui aplikasi, dan konsumen dapat membeli barang dari berbagai daerah tanpa harus datang langsung ke lokasi penjual.

Masyarakat di Aceh, misalnya, dapat dengan mudah berbelanja produk dari Jakarta, Makassar, hingga Papua hanya melalui ponsel.

Transformasi ini membuka peluang ekonomi yang semakin luas. Batas geografis menjadi tidak lagi menjadi hambatan, sementara akses pasar semakin terbuka bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dengan modal yang relatif lebih terjangkau, masyarakat kini dapat memulai bisnis dan menjangkau konsumen di berbagai wilayah Indonesia.

Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital tersebut, muncul pertanyaan penting, apakah aktivitas usaha yang berlangsung di ruang digital sudah tergambar secara utuh dalam statistik resmi negara?

Pertanyaan itu menjadi salah satu alasan mengapa aktivitas usaha online yang memanfaatkan marketplace akan menjadi bagian dari cakupan Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Sensus ekonomi bertujuan memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat mengetahui jumlah usaha yang beroperasi, sektor-sektor yang berkembang, karakteristik pelaku usaha, hingga berbagai tantangan yang mereka hadapi," tulis BPS dalam keterangan resminya.

Selain itu, BPS menyebut, sensus juga menjadi sarana untuk melihat perubahan struktur ekonomi dibandingkan satu dekade sebelumnya. Data tersebut dibutuhkan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.

BPS menilai, marketplace menjadi salah satu fokus pendataan karena saat ini sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat berlangsung di platform digital.

"Jika statistik hanya mencatat usaha yang terlihat secara fisik, sementara transaksi dan kegiatan ekonomi terus tumbuh di ruang digital, maka gambaran kondisi ekonomi nasional berisiko menjadi tidak utuh," tulis BPS.

BPS menegaskan, pendataan usaha online bukan bertujuan mengukur tingkat kekayaan atau menentukan siapa pelaku usaha yang paling sukses. BPS juga menegaskan fokus utama sensus adalah memahami aktivitas ekonomi yang berlangsung di masyarakat.

Informasi yang dikumpulkan antara lain mencakup sektor usaha yang dijalankan, jumlah tenaga kerja yang terlibat, serta perkembangan usaha dari waktu ke waktu. Data tersebut diperlukan untuk menghasilkan statistik ekonomi yang lebih lengkap dan berkualitas.

Statistik yang akurat menjadi fondasi penting dalam perumusan berbagai program pembangunan, mulai dari penguatan UMKM, pengembangan ekonomi digital, penciptaan lapangan kerja, hingga penyediaan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi.

"Ibarat seorang dokter yang membutuhkan diagnosis yang tepat sebelum memberikan resep, pemerintah juga memerlukan data yang lengkap agar kebijakan yang dirancang dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat dan dunia usaha," tulis BPS.

Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menyasar usaha yang berada di kawasan industri, pusat perdagangan, atau pasar tradisional. Pendataan juga diarahkan untuk menangkap berbagai bentuk aktivitas ekonomi baru yang tumbuh seiring perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat.

Pada akhirnya, pencakupan usaha online dalam Sensus Ekonomi 2026 merupakan upaya untuk memastikan statistik nasional mampu mengikuti dinamika perekonomian yang terus berkembang. Dengan begitu, potret ekonomi Indonesia yang dihasilkan menjadi lebih lengkap dan relevan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

BPS juga memastikan seluruh informasi yang diberikan responden akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen, Aceh, mengatakan jembatan yang rusak akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor pada 2025 seperti Jembatan Ulee Jalan- Suak Kecamatan Peusangan akan dibangun kembali oleh pemerintah.

“Saat ini jembatan tersebut sedang proses penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan setelah penyusunan DED selesai, akan dilakukan perencanaan anggaran oleh pihak Provinsi Aceh,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bireuen Fadhli saat dihubungi dari Banda Aceh, Kamis.

Ia menjelaskan ruas jalan, tebing sungai, dan jembatan akan tetap dibangun kembali oleh pemerintah yang saat ini perencanaan telah masuk dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP).

“Pembangunan fasilitas yang rusak akibat bencana itu mengusung prinsip pembangunan kembali yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan agar wilayah terdampak memiliki ketangguhan yang lebih tinggi terhadap potensi risiko bencana di masa depan,” katanya.

Ia menambahkan terkait pembangunan jembatan tersebut pihaknya terus membangun koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh fasilitas yang rusak dibangun kembali dengan baik

“Akses jembatan tersebut tentu sangat membantu masyarakat dan menjadi jalur ekonomi bagi warga sekitar,” katanya.

Ia menambahkan seluruh daerah terdampak bencana akan dibangun kembali oleh pemerintah secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Juru Bicara Pemkab Bireuen Muhajir Juli mengatakan banjir dan tanah longsor pada akhir November 2025 itu mengakibatkan 13 jembatan runtuh, terdiri atas delapan jembatan rangka baja, dan lima jembatan gantung.

Lebih rinci ia menyebutkan satu unit jembatan rangka baja berada di bawah kewenangan provinsi, yaitu jembatan rangka baja Peusangan Selatan yang membentang antara Desa Ule Jalan-Desa Suwak.

Kemudian jembatan rangka baja di Teupin Mane, Kecamatan Juli, serta jembatan rangka baja Krueng Tingkeum di Kecamatan Kutablang, merupakan kewenangan Pusat.

Adapun jembatan rangka di Alue Limeng, Kecamatan Jeumpa, jembatan rangka baja Awee Geutah, Peusangan Siblah Krueng, jembatan rangka baja Pante Lhong Kecamatan Peusangan, Jembatan rangka baja Krueng Tingkeum, dan di Mon Keulayu, Kecamatan Kutablang, merupakan kewenangan Pemerintah kabupaten Bireuen.

Selanjutnya jembatan gantung di Pante Peusangan, Bivak, Simpang Mulia, Balee Panah, dan Pante Baro, seluruhnya di Kecamatan Juli.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Produksi kopi Indonesia menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim. Sejumlah studi, termasuk penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Regional Environmental Change, memproyeksikan perubahan iklim dapat mengurangi hingga sekitar 90 persen area yang saat ini cocok untuk budidaya kopi Arabika di Aceh dan Sumatra Utara pada 2050.

Menurut data Departemen Pertanian Amerika Serikat, Indonesia merupakan negara produsen kopi terbesar keempat di dunia. Pada musim panen 2024/2025, Indonesia memproduksi 10,7 juta karung kopi atau sekitar 642 juta kilogram kopi.

Sedangkan data Kementerian Perdagangan menunjukkan nilai ekspor kopi dan produk turunannya mencapai US$2,68 miliar pada periode Januari-Oktober 2025, naik 46,68 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Lead Coalition for Sustainable Livelihood (CSL) Edward Manihuruk mengatakan tantangan perubahan iklim semakin nyata bagi petani kopi. "Karena itu, dibutuhkan berbagai solusi yang tidak hanya menjaga produktivitas kopi, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi dan lingkungan," kata Edward dalam webinar Menjaga Kopi di Tengah Krisis Iklim, Rabu (24/6).

Salah satu pendekatan yang dinilai mampu menjawab tantangan tersebut adalah agroforestri kopi, yakni sistem budidaya yang mengombinasikan tanaman kopi dengan berbagai jenis pohon naungan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bener Meriah Alfahmi mengatakan agroforestri kopi tidak hanya menjadi sumber penghidupan masyarakat dan penggerak ekonomi daerah. Tapi, berperan juga menjaga fungsi lingkungan, antara lain mempertahankan tutupan lahan di daerah aliran sungai, menjaga ketersediaan air, serta mengurangi risiko longsor dan erosi.

"Bagi Kabupaten Bener Meriah, agroforestri kopi bukan hanya sistem budidaya, tetapi juga strategi pembangunan daerah yang mampu menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat ketahanan iklim, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," ujarnya.

Direktur Eksekutif Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI) Ade Aryani menilai penguatan ketahanan sektor kopi memerlukan kolaborasi berbagai pihak. "Mulai dari tata kelola dan perencanaan wilayah yang mendukung lanskap kopi, penguatan kapasitas dan insentif bagi petani, hingga komitmen sektor swasta mendorong produksi dan rantai pasok berkelanjutan," kata Ade.

Saya perlu menjamin itu untuk menepis isu-isu miring tentang Aceh

Banda Aceh (ANTARA) - Kapolda Aceh, Irjen Pol Marzuki Ali Basyah memastikan keamanan dan kenyamanan terhadap investor yang berinvestasi di Aceh, dan menepis semua isu miring tentang Aceh di tengah adanya temuan gas di South Andaman oleh Mubadala Energy.

“Saya perlu menjamin itu untuk menepis isu-isu miring tentang Aceh. Jika perlu setiap investor silahkan ke Polda Aceh untuk memastikan sendiri,” kata Irjen Pol Marzuki dalam keterangannya, di Banda Aceh, Rabu.

Penegasan ini disampaikan Irjen Pol Marzuki menanggapi pertanyaan mengenai keamanan investasi di Aceh yang muncul dalam rapat terkait revisi Plane of Development (PoD) atau dokumen perencanaan pengelolaan gas blok Andaman bersama pemerintah Aceh serta stakeholder lainnya.

Mengenai keamanan di Aceh juga sudah terbukti sebagai yang terbaik di Sumatera. Catatan Aceh paling aman tersebut berdasarkan beberapa data yang diterbitkan oleh Indeks Demokrasi dan Keamanan Sosial (IDSD) 2025, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta skor dari Goodstats.

Kapolda menyatakan keamanan dan kenyamanan di Aceh sudah terbukti secara fakta dan data. “Tak perlu meragukannya. Polda Aceh mendukung program pembangunan pemerintah Aceh,” ujar Kapolda Aceh.

Sebagai informasi, saat ini pemerintah Aceh sedang menyiapkan revisi PoD terkait skema pengelolaan temuan lapangan gas Tengkulo South Andaman (blok Andaman) oleh Mubadala Energy untuk kemudian dibahas bersama SKK Migas.

Revisi PoD proyek lapangan gas Tengkulo South Andaman ini untuk disesuaikan dengan arah pembangunan Aceh sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh

Revisi PoD ini, dilakukan karena pemerintah Aceh menginginkan skema penyaluran gas dan kondensat langsung ke darat (onshore pipelining) kemudian diproses dengan memanfaatkan fasilitas KEK Arun, Lhokseumawe.

Sehingga, pengelolaan gas blok Andaman bisa berdampak pada multiplier effect ekonomi dengan bertumbuhnya sektor-sektor industri-industri serta membuka lapangan usaha lainnya.

Sementara itu, Tim PoD Pemerintah Aceh, Prof Dr Mahidin menyampaikan bahwa pembahasan PoD terkait temuan gas Blok Andaman telah dilakukan beberapa kali oleh pemerintah Aceh dengan SKK Migas dan Mubadala Energy.

Dalam sejumlah pertemuan itu, pihak Mubadala Energy mempersoalkan mengenai keamanan dan kenyamanan berinvestasi di daratan Aceh.

“Aman dan nyaman itu satu kesatuan. Mereka mempersoalkannya dan menjadikannya sebagai alasan untuk proses migas di tengah laut,” kata Mahidin.

Terkait hal ini, Ketua Komisi III DPR Aceh, Aisyah Ismail mengatakan jika yang menjadi persoalan adalah keamanan dan kenyamanan di Aceh, maka itu hanya sebagai alasan mencari titik kelemahan saja. Padahal faktanya Aceh sangat aman.

“Buktinya, Medco (PT Medco E&P Malaka anak perusahaan PT Medco Energy Internasional Tbk) beroperasi di sektor hulu migas di tengah hutan Aceh Timur. Mereka aman tenteram di sana,” tegas Asiyah.

Untuk diketahui, Gubernur Aceh juga telah menyurati Menteri ESDM terkait permintaan agar pengolahan gas temuan Mubadala Energy tidak dilakukan melalui skema FPSO (Floating production, storage, and offloading) atau pengolahan di laut lepas (offshore). Melainkan, secara onshore receiving facility (ORF) di darat yaitu KEK Arun Lhokseumawe.

Dalam suratnya, Gubernur Aceh juga meminta pengalokasian gas Mubadala tersebut bisa dipakai untuk industri di Aceh. Serta, permohonan penundaan sementara PoD atau dokumen perencanaannya karena masih ada perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan Aceh.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemulihan layanan pendidikan pascabencana hidrometeorologi di Aceh dipercepat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah daerah, dan TNI AD lakukan kolaborasi untuk pemulihan tersebut.

Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan peserta didik tetap memperoleh layanan pendidikan yang aman dan layak meskipun sekolah mereka terdampak bencana.

Saat meninjau progres rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah di Aceh, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu`ti menegaskan bahwa pemerintah menargetkan sebagian besar sekolah terdampak dapat kembali digunakan pada tahun ajaran 2026/2027.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta jajaran TNI AD yang telah bermitra dengan kami dalam proses revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah-sekolah terdampak bencana,” katanya, melalui siaran pers, Rabu (24/6/2026).

Mendikdasmen menjelaskan bahwa untuk sekolah yang masih menunggu proses pembangunan atau relokasi, Kemendikdasmen telah menyediakan ruang kelas darurat yang lebih representatif agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. “Mudah-mudahan proses revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi dapat diselesaikan secepatnya sehingga anak-anak Aceh dapat kembali belajar secara optimal di sekolahnya,” katanya.

Salah satu sekolah yang tengah direhabilitasi adalah SD Negeri Utue. Sekolah yang berdiri sejak 1984 itu mengalami kerusakan pada sejumlah ruang kelas, plafon, toilet, dan sistem drainase yang menyebabkan genangan saat hujan. Tahun ini, SD Negeri Utue mendapatkan total anggaran Rp1,83 miliar dengan menu rehabilitasi 5 ruang kelas, 3 paket toilet, 1 ruang administrasi, pembangunan 1 ruang UKS, 8 paket perabot ruang kelas, 1 paket perabot ruang perpustakaan, 2 paket perabot ruang UKS, dan 3 paket penataan lingkungan.

Komandan Pelaksana Rehabilitasi, Letkol Inf. Arino Vranta Sinurat, mengatakan bahwa SD Negeri Utue merupakan bagian dari program rehabilitasi 190 sekolah terdampak bencana di Aceh. “Di Provinsi Aceh terdapat 190 sekolah yang direhabilitasi oleh TNI AD akibat dampak bencana hidrometeorologi. Khusus di SD Negeri Utue, kami mengerjakan tujuh ruang kelas, dua ruang administrasi, kamar mandi, pengadaan mebel, serta penataan lingkungan sekolah,” ujarnya.

Menurut Arino, pekerjaan dilakukan melalui pola swakelola tipe II yang menggabungkan tenaga profesional sipil dan personel TNI. “Kami melibatkan delapan tenaga tukang sipil dan tiga personel TNI yang bekerja bersama agar pembangunan berjalan efektif dan selesai sesuai target,” katanya.

Kepala SD Negeri Utue, Suwarni, mengapresiasi pola pembangunan yang tetap memungkinkan kegiatan belajar mengajar berlangsung. “Alhamdulillah, kami tidak perlu merelokasi siswa ke tempat lain. Pekerjaan dilakukan bertahap sehingga ruang yang masih layak dapat digunakan untuk belajar. Guru dan TNI juga bersama-sama memastikan keamanan siswa selama proses pembangunan,” tuturnya seraya berharap agar pembangunan di sekolah ini terlaksana dengan baik.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan percepatan penanganan sekolah terdampak. Dari hasil verifikasi, terdapat 2.920 sekolah terdampak bencana, dengan 188 sekolah mengalami kerusakan berat dan 63 sekolah harus direlokasi.

“Banyak sekolah yang terlihat masih menggunakan kelas darurat bukan karena tidak ditangani, tetapi karena proses revitalisasi sedang berlangsung. Yang terpenting, pembelajaran tetap berjalan sambil pembangunan dilakukan,” ujarnya.

Melalui kolaborasi Kemendikdasmen, pemerintah daerah, dan TNI AD, rehabilitasi sekolah di Aceh diharapkan tidak hanya memulihkan bangunan yang rusak, tetapi juga mengembalikan ruang belajar yang aman dan nyaman bagi ribuan peserta didik pascabencana.

Para murid SD Negeri Utue begitu bahagia dengan revitasliasi yang tengah berlangsung di sekolahnya. Mereka sudah tidak sabar untuk bisa menempati ruang kelas baru. Sambil menunggu kelasnya selesai, beberapa murid kelas 4A dan 4B belajar dalam satu kelas. “Senang sekali kalau sekolah kami bisa tambah bagus nanti,” ucap Farhan.

“Saya tidak sabar untuk bisa belajar di kelas baru. Saya senang sekolah di sini,” tambah Afkar, murid kelas 4 yang bercita-cita menjadi tentara.

Murid lainnya yang bernama Salman berjanji akan terus belajar dengan giat. Kedatangan Mendikdasmen ke sekolahnya menambah semangat dan keceriaan guru dan anak-anak untuk terus berjuang meraih cita-cita. “Saya akan giat belajar, bermain dengan rukun, dan menjadi anak yang pemberani,” ujar Salman yang dewasa nanti ingin menginguti jejak idolanya yaitu pesepak bola, Neymar.