Bisnis.com, JAKARTA — Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang tengah disusun Kementerian Kesehatan memunculkan beragam pandangan.

Selain diarahkan untuk memperkuat pengendalian konsumsi tembakau, rancangan aturan tersebut juga dinilai perlu mempertimbangkan dampak terhadap dunia usaha, ketenagakerjaan, serta kepastian hukum.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan standardisasi kemasan berpotensi mengubah pola persaingan di industri hasil tembakau karena kemasan merupakan salah satu identitas utama yang membedakan setiap merek di pasar.

Menurut dia, apabila seluruh produk menggunakan tampilan yang seragam, persaingan berpotensi bergeser ke aspek harga. Dalam kondisi konsumen Indonesia yang sensitif terhadap harga, situasi tersebut dinilai perlu diantisipasi agar tidak mendorong pergeseran permintaan ke produk yang lebih murah, termasuk produk ilegal.

"Karakter konsumen Indonesia sangat peka terhadap harga [price-sensitive]. Jika harga produk legal tetap tinggi akibat beban cukai sementara tampilannya dibuat seragam dengan kualitas yang sulit dibedakan, konsumen cenderung tidak akan berhenti merokok, melainkan bermigrasi ke produk yang lebih murah atau bahkan produk ilegal," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (2/6/2026).

Dia juga mengingatkan bahwa pengalaman penerapan kebijakan serupa di negara lain perlu dilihat sesuai konteks masing-masing. Menurutnya, faktor seperti penegakan hukum, karakter pasar, dan daya beli masyarakat menjadi variabel yang memengaruhi efektivitas kebijakan.

Selain itu, Josua menilai kebijakan tersebut perlu memperhatikan dampaknya terhadap rantai pasok industri hasil tembakau yang melibatkan sektor manufaktur, percetakan kemasan, distribusi, perdagangan, hingga petani tembakau dan cengkeh. Dia menilai kepastian regulasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga investasi dan keberlangsungan usaha.

Karena itu, dia menyarankan pemerintah melengkapi penyusunan aturan dengan kajian dampak regulasi yang komprehensif, memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal melalui sistem pelacakan digital, serta menyediakan masa transisi yang memadai bagi pelaku usaha.

Sementara itu, dari sisi hukum, Kepala Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, menilai substansi rancangan aturan perlu dipastikan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Gugun, pengaturan mengenai standardisasi kemasan perlu memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan potensi benturan norma dengan regulasi lain, termasuk yang mengatur mengenai hak atas merek dan identitas produk.

Dia juga berpandangan bahwa setiap kebijakan baru perlu mempertimbangkan aspek kepastian hukum serta dampaknya terhadap iklim investasi dan kegiatan usaha.

Beragam pandangan tersebut muncul di tengah proses penyusunan RPMK oleh Kementerian Kesehatan. Para pakar berharap pemerintah dapat menyempurnakan regulasi dengan mempertimbangkan secara seimbang tujuan perlindungan kesehatan masyarakat, keberlangsungan dunia usaha, serta kepastian hukum sebelum kebijakan tersebut ditetapkan.

Adapun, tujuan RPMK yang mengatur penyeragaman kemasan rokok tembakau dan elektrik untuk menekan prevalensi perokok anak dan remaja di Tanah Air itu mendapatkan dukungan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menjelaskan bahwa beban anggaran Indonesia untuk penanganan penyakit akibat faktor risiko rokok saat ini menempati posisi kedua terbesar di dunia.

Dia juga menggarisbawahi maraknya peredaran zat racikan rokok elektrik ilegal yang dinilai perlu mendapatkan penanganan serius.

Menurutnya, rokok elektrik saat ini banyak beredar tanpa peringatan kesehatan bergambar, sehingga selalu lolos dari larangan iklan. Dampaknya dinilai fatal bagi generasi muda, salah satunya tecermin dari kenaikan jumlah perokok anak dan remaja.

"Kenaikan perokok anak dan remaja pada 2013–2023 meroket secara absolut hingga 5,9 juta anak,” kata Jasra.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memperkuat kepastian hukum kawasan transmigrasi di Muaro Jambi melalui penyelesaian persoalan lahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Langkah tersebut diharapkan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat transmigrasi sekaligus menjaga kepastian status kawasan yang telah dicadangkan negara.

Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, penyelesaian tersebut menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan hak masyarakat transmigrasi tetap terlindungi sesuai ketentuan hukum.

"Selama hampir 17 tahun masyarakat transmigrasi menunggu kepastian. Negara tidak boleh membiarkan mereka terus menunggu. Tugas kami adalah memastikan hak masyarakat terlindungi sekaligus menjaga kepastian hukum," ujar Iftitah dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Pembahasan dilakukan melalui Rapat Gelar Perkara Akhir yang diselenggarakan Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Senin (29/6/2026). Proses tersebut didahului penelitian dokumen, klarifikasi para pihak, koordinasi lintas instansi, hingga survei lapangan bersama.

Hasil penelitian menemukan 67 bidang tanah berada di dalam kawasan pencadangan transmigrasi berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor 285 Tahun 1990. Sebanyak 50 bidang tanah seluas sekitar 99,48 hektare direkomendasikan untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum karena ditemukan adanya cacat administrasi. Sementara 17 bidang tanah seluas sekitar 24,53 hektare yang tidak ditemukan cacat administrasi tetap memperoleh perlindungan hukum.

Iftitah menegaskan pemerintah memeriksa setiap bidang tanah secara objektif berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.

"Yang tidak ditemukan cacat administrasi tetap dilindungi. Sebaliknya, terhadap bidang yang ditemukan memiliki cacat administrasi, negara wajib menindaklanjutinya melalui mekanisme hukum yang berlaku. Negara harus adil kepada semua pihak, tetapi juga tidak boleh membiarkan hak masyarakat yang telah lama menunggu kepastian terus terabaikan," ujar Iftitah.

Menurut Iftitah, penyelesaian tersebut menjadi pijakan penting untuk memperkuat kepastian hukum kawasan transmigrasi di berbagai daerah.

"Yang kita jaga adalah kepastian hukum seluruh kawasan transmigrasi di Indonesia. Kawasan yang telah dicadangkan negara untuk kepentingan rakyat harus tetap memiliki kepastian hukum agar program transmigrasi dapat terus memberikan manfaat bagi generasi mendatang," kata Iftitah.

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan mengatakan seluruh proses telah dilakukan secara profesional, objektif, dan terbuka sehingga diharapkan menghasilkan penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Sehingga persoalan yang telah berlangsung cukup lama akhirnya memperoleh kepastian hukum," ujar Ossy.

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi turut terlibat dalam penanganan perkara tersebut. Pemerintah memastikan seluruh rekomendasi hasil gelar perkara akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan prinsip Business Judgment Rule (perlindungan hukum bagi direksi yang mengambil keputusan bisnis secara profesional, dengan itikad baik, dan sesuai kewenangannya) dinilai menjadi elemen penting dalam memperkuat tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Dalam Round Table Discussion (RTD) yang diselenggarakan Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored (AFU) dengan tema “Re-designBUMN Via Danantara dan Jebakan Hukum: Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris?”, Peneliti Nagara Institute, Satya Arinanto, menjelaskan, perlindungan hukum melalui Business Judgment Rule bertujuan mencegah kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang diambil manajemen perusahaan.

Menurutnya, perlindungan tersebut didukung tiga landasan hukum utama:

1. Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
2. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)
3. UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Sebenarnya, tujuan utama konsep Business Judgment Rule adalah melindungi direksi dari pertanggungjawaban atas keputusan bisnis yang diambil," kata Satya Arinanto dalam keterangannya, Kamis (25/5/2026).

"Direksi tidak dapat disalahkan selama keputusannya tidak melibatkan unsur kecurangan, benturan kepentingan, ataupun tindakan melawan hukum,” lanjut dia.

Dia mengatakan, regulasi terbaru dalam UU Nomor 16 Tahun 2025 memperkuat paradigma pengelolaan aset berdasarkan prinsip perseroan terbatas murni. Kepastian itu menegaskan posisi kekayaan perusahaan sebagai aset yang terpisah secara resmi dari domain keuangan negara Indonesia.

“Meskipun kekayaan dipisahkan, pengawasan serta pemeriksaan terhadap perusahaan tetap dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan aset milik negara," ujarnya.

"Direksi yang salah memang harus dikriminalisasi karena triliunan rupiah uang sudah menguap akibat korupsi, tapi justru tidak ada tindakan apa-apa,” tambah dia.

Dalam kesempatan tersebut, Eks Direktur Utama (Dirut) PT Merpati Nusantara Airlines, Hotasi Nababan menyoroti adanya benturan nyata antara dua rezim hukum berbeda.

Dia bilang, ketakutan aturan seringkali membuat para pengelola merasa bimbang ketika hendak melahirkan berbagai inisiatif pengembangan usaha komersial.

“Kita hidup di dua rezim berbeda dan tidak bisa bercampur seperti halnya minyak dengan air dalam satu wadah," ujar Hotasi.

"Satu perak saja uang dari APBN masuk, otomatis menjadi domain keuangan negara yang berhak diaudit pihak BPK,” tambah dia.

Oleh karenanya, Hotasi meminta BPI Danantara harus memberikan payung hukum kokoh demi mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen.

Perlindungan itu sangat mendesak agar para profesional mempunyai keberanian tinggi dalam mengeksekusi berbagai rencana investasi strategis secara optimal.

“Selama konstruksi hukum masih seperti sekarang, maka setengah kaki pengelola perusahaan negara memang sudah berada di dalam penjara. Jadi, bedakan antara tindakan korupsi dan tidak perform agar para direksi mau mengambil risiko demi menggerakkan ekonomi secara riil,” jelasnya.

Sementara itu, Program Manager Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter Kaban mengingatkan bahwa pembentukan BPI Danantara sebagai lembaga superholding baru wajib mengedepankan prinsip akuntabilitas publik.

Dia bilang, transformasi tata kelola investasi modern berkelas dunia harus mampu mengeliminasi segala bentuk praktik buruk manajemen masa lalu.

“Kita sedang bicara tentang entitas baru, sebuah superholding yang mau meniru Temasek Holding milik negara tetangga Singapura," jelas Lalola.

"Kita harus berhati-hati dan mengawal ketat proses ini agar lembaga baru tersebut tidak berubah menjadi kasus seperti 1MDB milik Malaysia,” ucapnya.

Lalola menyampaikan, penerapan Business Judgment Rule hanya dapat berjalan efektif apabila seluruh potensi konflik kepentingan terkelola secara transparan.

Dia bilang, sinkronisasi regulasi material mutlak adanya, sehingga instrumen hukum tak disalahgunakan untuk mengkriminalisasi keputusan murni manajemen perusahaan.

“Kita semua harus memahami secara jernih bahwa terjadinya suatu kerugian negara itu tidak sama dengan sebuah tindakan korupsi. Business Judgment Rule tentu menjadi cara terbaik meminimalisir agresivitas dari penerapan UU Tipikor di lapangan,” ungkap dia.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal. Dia menegaskan bahwa restrukturisasi ribuan BUMN merupakan langkah berani Presiden Prabowo Subianto demi kemakmuran bersama.

Penataan ulang sistem korporasi negara itu menjadi momentum krusial untuk menempatkan figur profesional terbaik pada struktur kepemimpinan baru.

“Rencana besar BPI Danantara tetap bertanggung jawab mencari tahu keuntungannya. Maka, kami coba memberikan pesan keras kepada pengelola agar memilih orang yang tepat demi mengelola aset negara,” ujar dia.

Akbar yakin kerja sama yang solid antara pengawas independen dan institusi pemerintah mampu melahirkan sistem investasi nasional yang sangat kredibel. Dia berharap, BPI Danantara akan membawa lompatan besar bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di masa depan.

“Forum diskusi dibangun untuk menghadirkan kapasitas terbaik dalam merekam pemikiran objektif dari seluruh masyarakat. Kami berharap penegakan hukum berjalan adil tanpa nuansa politis agar transformasi ekonomi ini berhasil memakmurkan kita semua bersama,” tegas dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan dunia usaha menilai kredibilitas PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) ditentukan oleh transparansi rekrutmen manajemen, kepastian hukum, serta kemampuan menjalankan pengawasan tanpa menambah beban birokrasi bagi eksportir.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai dunia usaha kini menunggu realisasi komitmen tersebut melalui proses seleksi yang terbuka, jajaran manajemen yang kredibel, serta kebijakan benturan kepentingan yang jelas.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Chandra Wahjudi mengatakan pelaku pasar membutuhkan kepastian bahwa DSI memiliki kapasitas teknis untuk menghadapi dinamika perdagangan global sekaligus menjalankan mandatnya secara profesional.

"Ini tentunya akan membantu meredakan kekhawatiran investor terkait kapasitas teknis lembaga baru tersebut," kata Chandra dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Dia menambahkan legitimasi DSI di mata dunia usaha juga bergantung pada dasar hukum yang kuat, tata kelola yang akuntabel, serta pelaksanaan kebijakan yang tidak menciptakan hambatan baru bagi pelaku ekspor.

Menurutnya, DSI dapat membantu menekan praktik under invoicing melalui integrasi data dan analitik risiko tanpa menambah lapisan perizinan baru.

Chandra berpendapat efektivitas pengawasan akan lebih optimal apabila DSI terhubung dengan sistem perbankan, otoritas pelabuhan, bea cukai, serta lembaga terkait lainnya. Integrasi data lintas sektor dinilai mampu menutup celah yang selama ini dimanfaatkan eksportir yang tidak patuh.

Kendati demikian, dia mengingatkan upaya penguatan pengawasan tidak boleh berujung pada tambahan proses administrasi maupun prosedur manual yang justru membebani eksportir yang telah memenuhi ketentuan.

Apindo juga memandang masa transisi hingga 1 Januari 2027 sebagai pendekatan yang tepat karena memberi waktu bagi pelaku usaha beradaptasi. Selama tahap awal, kewajiban yang diberlakukan masih terbatas pada pelaporan ekspor tanpa mengubah jalur perdagangan yang telah berjalan sehingga dinilai dapat meminimalkan risiko guncangan regulasi.

Menurutnya, komunikasi pemerintah yang konsisten serta forum konsultasi dengan eksportir dan asosiasi perlu terus dilakukan agar masukan dunia usaha benar-benar tercermin dalam implementasi kebijakan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan DSI dibentuk untuk memperkuat pengawasan tata kelola ekspor komoditas strategis.

"Tujuannya untuk mencegah praktik under invoicing, transfer pricing, dan terkait dengan pelarian devisa hasil ekspor," katanya.

Pada tahap awal, DSI akan mengelola tata niaga tiga komoditas strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloys. Nilai ekspor ketiga komoditas tersebut pada 2025 mencapai US$66,13 miliar atau sekitar 23,4% dari total ekspor nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kepastian hukum tetap menjadi faktor utama yang dipertimbangkan investor untuk berinvestasi, meskipun pemerintah tengah menyiapkan berbagai instrumen baru seperti Patriot Bond, Merah Putih Bond, family office, hingga Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk menarik arus modal ke dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan daya tarik Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak hanya ditentukan oleh nama instrumen maupun perlakuan hukum yang diberikan pemerintah.

“Terkait Patriot Bond dan Merah Putih Bond, faktor utama yang akan menentukan minat investor maupun pelaku usaha bukan semata-mata nama instrumennya atau perlakuan hukum khusus yang diberikan, melainkan kombinasi antara kepastian hukum, kualitas proyek yang dibiayai, tata kelola yang baik, transparansi, serta tingkat imbal hasil yang kompetitif dibandingkan instrumen investasi lainnya,” kata Erwin ketika dihubungi, Selasa (23/6/2026).

Menurut dia, perlindungan hukum memang penting untuk memberikan rasa aman bagi investor. Namun dalam praktiknya, kualitas proyek dan prospek imbal hasil tetap menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan investasi.

“Investor ingin mengetahui secara jelas ke mana dana digunakan, bagaimana mekanisme pengelolaannya, bagaimana mitigasi risikonya, serta bagaimana peluang memperoleh imbal hasil yang menarik dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Kendati demikian, dunia usaha menyambut positif upaya pemerintah memperluas sumber pembiayaan pembangunan dan menarik arus modal jangka panjang, termasuk melalui pembentukan pusat keuangan internasional, skema family office, Patriot Bond, maupun Merah Putih Bond yang diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Erwin menilai pemerintah juga perlu memenuhi sejumlah prasyarat apabila ingin menarik dana swasta dalam skala besar, termasuk melalui instrumen yang dikelola Danantara.

Prasyarat tersebut antara lain tata kelola berstandar internasional, transparansi dan akuntabilitas yang kuat, proyek yang layak secara ekonomi dan komersial, serta kepastian regulasi yang konsisten dalam jangka panjang.

Menurutnya, kehadiran pusat finansial internasional maupun instrumen pembiayaan baru merupakan langkah yang positif. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada implementasi kebijakan di lapangan.

“Investor global tidak hanya melihat insentif yang diberikan, tetapi juga menilai kualitas institusi, kepastian penegakan hukum, kemudahan transaksi, stabilitas kebijakan, serta kemudahan keluar-masuk modal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kadin menilai Patriot Bond dan Merah Putih Bond sebaiknya tidak hanya diposisikan sebagai instrumen penghimpun dana, melainkan juga sebagai instrumen pembiayaan produktif yang mendukung pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, transisi energi, ketahanan pangan, dan sektor strategis lainnya yang memiliki efek berganda bagi perekonomian.

Erwin berpandangan insentif dapat menjadi faktor pendukung dalam menarik investor. Namun, keputusan investasi jangka panjang umumnya lebih banyak ditentukan oleh kekuatan rule of law, kepastian kontrak, konsistensi kebijakan, dan kredibilitas institusi.

Kadin pun menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu tujuan utama arus modal global di kawasan apabila mampu memperkuat fondasi-fondasi tersebut.

JAKARTA - Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai penyelidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap dugaan manipulasi nilai ekspor minyak sawit oleh PT SIP perlu dilakukan menyeluruh dan transparan. Ketegasan aparat penting untuk menjaga kepastian hukum sekaligus kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia.

Menurut dia, kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama yang diperhatikan investor sebelum menanamkan modal. Karena itu, apabila terdapat dugaan praktik ekspor yang merugikan negara, maka proses penegakan hukum harus berjalan profesional dan tanpa pandang bulu.

“Kasus ini harus menjadi momentum menunjukkan bahwa hukum berlaku sama bagi semua pelaku usaha. Investor yang sehat justru membutuhkan kepastian bahwa negara mampu menindak setiap dugaan pelanggaran secara objektif dan berdasarkan fakta hukum,” ujar Hardjuno, Kamis (18/6/2026).

Apabila dugaan terhadap PT SIP terbukti, maka dampaknya tidak hanya terkait potensi kehilangan penerimaan negara, tetapi juga menyangkut kredibilitas tata kelola sektor ekspor nasional. Sebaliknya, jika PT SIP tidak terbukti melanggar, proses hukum yang transparan juga akan memberikan kepastian bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan.

Sebelumnya, Kejagung mengakui sedang menyelidiki dugaan manipulasi nilai ekspor minyak sawit oleh PT SIP. Perusahaan tersebut diduga melakukan ekspor di bawah harga pasar untuk menekan kewajiban pajak dan menyembunyikan keuntungan.

Kejagung juga telah mendalami informasi terkait fasilitas perbankan dan skema pembiayaan yang digunakan PT SIP sebagai bagian dari proses penyelidikan yang masih berlangsung.

Jakarta: Solusi antisipatif terhadap praktik investasi yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek tanpa menyelesaikan kewajiban terhadap pekerja dinilai menjadi pekerjaan rumah mendesak bagi pemangku kepentingan di Tanah Air.

Salah satu solusi yang perlu direalisasikan adalah penguatan instrumen hukum. Hal itu disampaikan Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) di sela-sela penyelenggaraan BIG Strategic Forum 2026 di Wisma Bisnis Indonesia, Selasa (9/6/2026).

Ketua II P3HKI Ahmad Ansyori menjelaskan, pihaknya antara lain merekomendasikan penerapan kepatuhan ketenagakerjaan alias certificate of labor compliance sebagai syarat wajib dalam aksi korporasi seperti merger dan akuisisi.

Dengan skema tersebut, perusahaan yang belum memenuhi kewajiban ketenagakerjaan tidak dapat melanjutkan transaksi korporasi. Selain itu, Ahmad mengusulkan pemanfaatan mekanisme application of standards dalam International Labour Conference (ILC), forum tripartit ILO yang mempertemukan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dari seluruh dunia.

"Begitu dia masuk di application of standards, maka sudah menjadi persoalan internasional dan dimonitor oleh ILO. Menurut saya ini satu model alternatif penyelesaiannya," kata Ahmad.

Rekomendasi itu muncul dalam konteks sengketa pembayaran hak dan pesangon terhadap 735 mantan pekerja Newcrest Mining Limited, yang sekarang Newmont, senilai sekitar USD35 juta atau setara Rp600 miliar. Kasus ini berakar dari proses divestasi saham PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) pada 2020, ketika perusahaan tambang asal Australia, Newcrest Mining Limited, menjual 75% sahamnya kepada Indotan Group.

Newcrest kemudian diakuisisi Newmont Corporation pada 2023 melalui transaksi senilai US$16,8 miliar, namun kewajiban pelunasan hak pekerja disebut belum terselesaikan sebelum proses divestasi rampung.

Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Arnando J.P. Siregar menegaskan bahwa dalam kerangka hukum yang ada, jalur eksekusi putusan pengadilan tetap terbuka, termasuk sita aset domestik jika ditemukan kepemilikan di Indonesia.

"Apabila ditemukan aset di Indonesia, pengadilan dapat melakukan sita eksekusi, melelang aset, dan menggunakan hasil lelang untuk memenuhi hak pekerja," ujarnya.

Ia juga membuka opsi pidana, jika terdapat indikasi penggelapan hak pekerja atau itikad tidak baik dari pengurus perusahaan, maka laporan dapat diajukan kepada penyidik Polda Maluku Utara.

Namun para peserta forum menilai jalur litigasi domestik saja tidak cukup ketika entitas yang bertanggung jawab beroperasi di yurisdiksi asing. Di sinilah kebutuhan akan mekanisme lintas batas menjadi mendesak.

Selain itu, meski tidak menghasilkan eksekusi langsung, Arnando menekankan bahwa tekanan reputasi terhadap perusahaan multinasional melalui jaringan serikat pekerja global dapat menjadi alat efektif.

Mekanisme ini relevan mengingat Newmont Corporation, sebagai entitas yang kini berada di puncak struktur kepemilikan pasca-akuisisi Newcrest, terdaftar di New York Stock Exchange dan tunduk pada standar pelaporan ESG internasional yang semakin ketat.

Pakar Kebijakan Publik Trubus Ardiansyah menilai penyelesaian kasus ini juga memerlukan terobosan politik di tingkat nasional, bukan hanya proses hukum.

"Coba aja didorong ke sana, dikirim surat resmi kepada Presiden. Apalagi sekarang ada Said Iqbal yang diangkat menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Barangkali bisa menjembatani sampai ke Presiden," ujar Trubus.

Pernyataan ini mencerminkan realitas bahwa penyelesaian sengketa perburuhan berskala besar di Indonesia kerap membutuhkan intervensi politik di samping proses ajudikasi formal. Hal ini merupakan sebuah kondisi yang sendirinya menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan di sektor ini.

Dalam BIG Strategic Forum, disimpulkan bahwa penanganan kasus NHM akan menjadi preseden penting yakni bagaimana Indonesia memastikan kewajiban sosial perusahaan asing tetap terpenuhi meski struktur kepemilikan berubah melalui transaksi internasional

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Melalui perjanjian ini, masyarakat memperoleh kepastian dalam proses legalisasi tanah yang mereka manfaatkan

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo menyatakan komitmen untuk memberi kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat melalui Reforma Agraria.

“Reforma Agraria di atas HPL (Hak Pengelolaan) Badan Bank Tanah ini menjadi wujud nyata komitmen negara dalam memberikan akses yang lebih adil terhadap tanah bagi masyarakat,” ujar Aribowo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Aribowo menambahkan, dengan adanya kepastian hukum, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan lahan secara lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendukung pembangunan daerah.

Pada Selasa (3/6), berlangsung penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara Badan Bank Tanah dan para Subjek Reforma Agraria pada Selasa di Aula Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, Kalimantan Selatan.

Melalui penandatanganan tersebut, sebanyak 98 warga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, selangkah lebih dekat untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah tersebut melalui program Reforma Agraria di atas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Redistribusi Tanah yang dilaksanakan melalui kolaborasi Badan Bank Tanah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sinergi tersebut bertujuan membuka akses masyarakat terhadap legalitas tanah sekaligus mendorong pemanfaatan lahan yang tertib, produktif, dan berkelanjutan.

“Melalui perjanjian ini, masyarakat memperoleh kepastian dalam proses legalisasi tanah yang mereka manfaatkan. Tahap berikutnya adalah penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas nama para penerima manfaat sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Aribowo.

Setelah proses penandatanganan selesai, seluruh dokumen akan ditindaklanjuti untuk penerbitan Sertipikat Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah sesuai peraturan yang berlaku.

Hulu Sungai Selatan menjadi wilayah ketiga yang telah melaksanakan perjanjian pemanfaatan program reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah. Sebelumya telah dilaksanakan di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur dengan total alokasi seluas 1.870 Ha dan Cianjur, Jawa Barat dengan alokasi seluas 203 Ha.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM) mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memprotes terkait penyegelan 15 kontainer berisi hasil tambang oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Pengacara PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM), Poltak Silitonga mengatakan sejauh ini belum ada kepastian hukum terkait dengan penyegelan tersebut.

"Jadi kepastian hukum terhadap barang kita itu sampai sekarang kita tidak tahu," ujar Poltak di Kejagung, Jumat (5/6/2026).

Dia menambahkan, hingga saat ini PT PMM sampai saat ini terus dimintai pertanggungjawaban oleh konsumen atas buyer hasil tambang tersebut.

Dengan demikian, Poltak menyatakan perusahaan berupa meminta kejelasan soal penyegelan 15 kontainer hasil tambang itu ke korps Adhyaksa.

"Karena istilahnya buyer kita telah menuntut, bahkan menuntut ganti rugi kepada kita terhadap status barang tersebut," imbuhnya.

Lebih jauh, Poltak mengemukakan bahwa PT PMM hanya bisa melakukan investigasi internal untuk mengungkap peristiwa secara terang benderang.

"Tolong berikan kami kepastian hukum terhadap barang kami yang legal itu, yang sesuai dengan aturan itu supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan terhadap barang kami tersebut karena kami sudah dirugikan dengan penahanan yang tidak jelas tersebut," pungkasnya.

Sekadar informasi, Satgas PKH melakukan penindakan terhadap 15 dari 25 kontainer yang dinilai memuat mineral yang berisi kandungan radioaktif di Dermaga Kodaeral IV Batam, Kepulauan Riau pada (27/5/2026).

Penindakan ini dilakukan lantaran adanya dugaan potensi pelanggaran hukum dalam pengangkutan bahan tambang itu. Oleh karenanya, Tim Satgas PKH bersama dengan pihak terkait (stakeholder) turun untuk menyaksikan langsung langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Tim TNI AL di lokasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kalangan pengusaha menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Namun, dunia usaha meminta pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum serta mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor agar kebijakan baru tidak mengganggu arus ekspor nasional.

Permintaan tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama yang diteken Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Asosiasi menilai tujuan pemerintah meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing, serta mengoptimalkan devisa hasil ekspor (DHE) merupakan langkah yang baik.

Namun, implementasinya perlu dilakukan secara hati-hati.

"Demi menjaga stabilitas industri, kepastian berusaha, dan kesinambungan arus ekspor nasional, kami memandang perlu perhatian khusus pada aspek-aspek strategis," demikian bunyi pernyataan bersama tersebut yang diterima Kompas.com pada Senin (1/6/2026).

Salah satu sorotan utama dunia usaha adalah perlunya implementasi kebijakan secara bertahap dengan mempertimbangkan karakteristik setiap komoditas.

Menurut asosiasi, sektor batu bara, nikel, ferro-nickel, ferro-alloy, dan kelapa sawit memiliki struktur kontrak, rantai pasok, mekanisme pembiayaan, hingga profil pembeli internasional yang berbeda-beda sehingga tidak bisa disamakan dalam satu pendekatan kebijakan.

"Selama masa transisi, aktivitas ekspor diharapkan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, disertai penguatan pengawasan dan integrasi sistem digital oleh Pemerintah dan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI)," jelas pernyataan tersebut.

Selain itu, pengusaha juga meminta pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap kontrak-kontrak yang sedang berjalan.

Mereka menilai kejelasan mengenai kontrak jangka panjang, mekanisme pembayaran, pengapalan, asuransi, kewajiban DHE, Domestic Market Obligation (DMO), hingga perlakuan terhadap berbagai skema perdagangan internasional menjadi hal yang mendesak untuk segera ditetapkan.

Mereka menilai pemerintah perlu segera menerbitkan petunjuk teknis yang transparan untuk menghindari spekulasi negatif di pasar sekaligus menjaga kepercayaan pembeli internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global.

Dalam pernyataan yang sama, dunia usaha juga meminta agar tata kelola DSI dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tidak menambah biaya bagi pelaku usaha.

Mereka berharap peran DSI lebih ditegaskan sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional guna membangun kepercayaan dunia usaha dan pasar internasional.

Untuk mendukung pengawasan, asosiasi mengusulkan pembangunan platform ekspor terintegrasi yang mampu menangani persoalan under-invoicing dan transfer pricing secara sistemik melalui teknologi informasi modern.

Sistem tersebut diharapkan mencakup seluruh rantai industri dari hulu hingga hilir sekaligus menjamin kerahasiaan data pelaku usaha.

Para pengusaha juga mengusulkan pembentukan forum koordinasi teknis yang melibatkan pemerintah, DSI, otoritas keuangan, dan asosiasi industri guna membahas rincian implementasi kebijakan, mulai dari mekanisme penetapan harga hingga tahapan transisi menuju pelaksanaan penuh.

APINDO, IMA, APBI, FINI, dan GAPKI menegaskan siap mendukung pemerintah melalui masukan teknis dan sosialisasi kepada pelaku usaha, dengan harapan proses transisi dapat berjalan tertib tanpa mengganggu kelancaran ekspor nasional.

"Kami meyakini kebijakan ini akan memperkuat tata kelola SDA, meningkatkan daya saing ekspor, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional," tegasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi gejala kemunduran negara hukum yang makin sulit disangkal. Salah satu indikator yang dapat dijadikan rujukan ialah penurunan posisi peringkat Indonesia dalam World Justice Project Rule of Law Index. Pada 2018, indeks Negara Hukum untuk Negara Indonesia berada pada peringkat 64, namun pada tahun 2025 turun menjadi peringkat 69.

Penurunan peringkat indeks negara hukum ini bukan sekadar angka statistik. Ini menunjukkan sinyal kuat akibat dari semakin memburuknya kualitas penegakan hukum, independensi lembaga negara, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Ketika kepastian hukum semakin melemah, independensi lembaga negara menjadi dipertanyakan. Saat regulasi dan penegakan hukum cenderung berubah secara tidak konsisten, maka pasar akan merespons dengan cara yang paling cepat, mulai dari menarik modal, menahan ekspansi, hingga mengurangi eksposur investasi.

Dalam konteks Indonesia misalnya, dampak kemunduran negara hukum terhadap iklim investasi terlihat pada penurunan volatilitas pasar modal di sektor-sektor investasi strategis seperti perbankan, energi, infrastruktur, dan teknologi.

Pasar saham Indonesia sepanjang kuartal I-2026 misalnya, memperlihatkan adanya indikasi kuat menurunnya kepercayaan pasar. Data 2026 menunjukkan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan sebesar 18,49% secara year-to-date hingga akhir Maret 2026.

Seluruh sektor saham di Bursa Efek Indonesia mengalami koreksi, tanpa ada satu pun sektor yang mencatatkan pertumbuhan positif. Sektor keuangan turun 12,55%, sektor energi turun 17,12%, sektor teknologi turun 20,46%, sementara sektor infrastruktur menjadi sektor dengan penurunan terdalam mencapai 28,02%.

Emiten bank-bank besar seperti BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI mengalami tekanan signifikan akibat kekhawatiran investor terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dalam laporan rotasi sektoral April 2026, saham BBCA tercatat turun ke kisaran Rp6.000-an per saham setelah aksi jual asing mencapai Rp1,3 triliun.

Pada saat yang sama, lembaga pemeringkat Fitch menurunkan prospek kredit empat bank besar Indonesia dari “stabil” menjadi “negatif”. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penurunan kepercayaan tidak lagi bersifat psikologis, tetapi juga mulai diterjemahkan ke dalam penilaian institusional level internasional.

Negara hukum pada dasarnya dibangun di atas salah satu prinsip yang disebut sebagai prinsip prediktabilitas. Para investor tidak hanya menghitung keuntungan ekonomi, melainkan juga risiko institusional.

Ketika negara gagal menjamin kepastian terlaksananya kontrak bisnis, stabilitas regulasi, dan independensi penegakan hukum, maka biaya produksi investasi akan menjadi semakin meningkat. Operasi bisnis juga cenderung akan menghadapi kenaikan biaya pembiayaan, depresiasi kepercayaan pasar, dan meningkatnya capital outflow.

Situasi semacam ini menciptakan apa yang disebut sebagai “risk premium politik”, yakni tambahan risiko yang harus ditanggung investor akibat ketidakpastian tata kelola negara. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut akan menggerus daya tarik investasi nasional dibandingkan negara-negara kompetitor lainnya di kawasan Asia Tenggara.

Dalam praktiknya, para investor global sangat memperhatikan kualitas rule of law suatu negara. Negara dengan sistem hukum yang stabil cenderung memiliki biaya modal lebih rendah karena investor merasa aman dalam menjalankan aktivitas bisnis.

Dampak paling nyata dari kemunduran negara hukum sebenarnya adalah munculnya ketidakpastian jangka panjang. Para investor dapat mentoleransi kondisi ekonomi yang sulit apabila negara memiliki institusi hukum yang kredibel. Namun para investor akan sulit menerima kondisi ketika regulasi berubah secara mendadak, penegakan hukum dianggap selektif, dan kepastian kontrak bisnis menjadi tidak jelas.

Fenomena perpindahan modal menuju aset aman juga tampak dalam diskursus publik investasi Indonesia sepanjang 2026. Banyak investor ritel mulai mengurangi eksposur terhadap saham domestik dan memilih instrumen defensif seperti emas. Diskusi publik di forum-forum investor menunjukkan meningkatnya persepsi bahwa pasar saham Indonesia berada dalam fase ketidakpastian yang tinggi.

Situasi kemunduran negara hukum memiliki dampak sosial yang sangat serius. Ketika investasi menurun, maka pertumbuhan industri akan melambat, penyerapan tenaga kerja menurun, dan ketimpangan ekonomi meningkat. Pada akhirnya, masyarakat luas yang akan menanggung konsekuensi dari lemahnya tata kelola negara hukum.

Krisis Legitimasi

Dalam konteks ini, pandangan Carl Schmitt, seorang juris asal Jerman, menjadi menarik untuk dibaca ulang. Baginya, persoalan negara hukum tidak dapat dipahami hanya melalui keberadaan hukum formal saja. Dalam karyanya yang terkenal, “Legality and Legitimacy”, Schmitt mengkritik kecenderungan negara modern yang terlalu menekankan legalitas prosedural tapi kehilangan substansi legitimasi politik.

Menurut Schmitt, suatu rezim dapat saja bertindak “legal” berdasarkan prosedur konstitusional, namun tetap kehilangan legitimasi apabila kekuasaan negara tidak lagi dipercaya sebagai representasi kehendak politik masyarakat. Dalam konteks Indonesia tahun 2026, krisis kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan kebijakan ekonomi menunjukkan bahwa legalitas administratif saja tidak cukup untuk mempertahankan stabilitas negara maupun kepercayaan pasar.

Schmitt berpendapat bahwa legitimasi merupakan basis eksistensial dari stabilitas politik. Ketika negara hanya bertumpu pada formalitas hukum tanpa dukungan kepercayaan publik, maka institusi-institusi negara perlahan-lahan akan mengalami delegitimasi.

Kondisi tersebut menciptakan apa yang disebut Schmitt sebagai krisis otoritas politik, yaitu situasi ketika hukum tetap berlaku secara formal tetapi kehilangan daya ikat moral dan sosial di mata masyarakat.

Dalam dunia ekonomi, krisis semacam ini tercermin melalui meningkatnya ketidakpastian investasi, menurunnya volatilitas pasar dan keyakinan investor untuk berinvestasi. Para investor global pada dasarnya tidak hanya membaca teks regulasi, namun juga membaca stabilitas legitimasi politik yang menopang regulasi tersebut.

Lebih jauh lagi, Schmitt melihat bahwa negara yang mengalami pemisahan tajam antara legalitas dan legitimasi akan rentan memasuki keadaan “exception” atau situasi luar biasa, di mana pemerintah cenderung menggunakan kekuasaan secara semakin sentralistis untuk mempertahankan stabilitas. Ironisnya, langkah semacam itu justru dapat memperdalam ketidakpercayaan publik dan memperbesar risiko ekonomi.

Perspektif Schmitt ini dapat membantu menjelaskan bahwa penurunan saham sektor strategis dan melemahnya kebebasan berinvestasi bukan hanya akibat dari faktor teknikalitas ekonomi saja, melainkan juga akibat dari melemahnya legitimasi politik negara itu sendiri.

Ketika pasar mulai memandang bahwa hukum tidak lagi bekerja secara terukur, maka modal cenderung akan bergerak keluar mencari sistem politik yang dianggap lebih stabil, kredibel, dan legitimate.

Fenomena kemunduran negara hukum yang belakangan ini terjadi di Indonesia tidak dapat disepelekan dan dianggap sebagai angin berlalu belaka. Untuk mengatasinya, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan pemerintah untuk melanjutkan agenda reformasi hukum pasca-1998. Tanpa komitmen yang kuat, kemunduran hukum berpotensi mengantar Negara Indonesia ke dalam situasi krisis ekonomi yang lebih dalam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengatakan Presiden Prabowo Subianto merupakan presiden pertama Republik Indonesia yang memiliki pengalaman langsung di bisnis minyak dan gas bumi (migas). Menurut dia, pengalaman tersebut membuat Prabowo memahami kebutuhan investor energi, terutama terkait kepastian hukum dan stabilitas politik.

Hashim menjelaskan Prabowo pernah menjabat sebagai komisaris utama di perusahaan migas miliknya yang beroperasi di Kazakhstan dan Azerbaijan lebih dari dua dekade lalu. Pengalaman itu membuat Prabowo memahami tantangan investor saat menanamkan modal di negara lain.

“Presiden Prabowo Subianto pernah menjadi chairman di perusahaan saya, sedangkan saya menjabat sebagai chief executive,” ujarnya dalam Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di Tangerang, Kamis (21/5/2026).

Hashim mengatakan Prabowo menjabat sebagai chairman perusahaan tersebut selama tujuh tahun. Dalam periode itu, Prabowo beberapa kali mengunjungi Kazakhstan dan Azerbaijan sebagai bagian dari aktivitas investasi migas perusahaan.

Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi bekal penting bagi Prabowo dalam memimpin sektor energi nasional. Presiden Prabowo, kata dia, memahami pentingnya kepastian kontrak, keamanan, dan stabilitas politik bagi investor global.

“Jadi Presiden Prabowo memahami bagaimana rasanya menjadi investor di negeri asing yang jauh dan belum dikenal,” ujar Hashim.

Pada kesempatan tersebut, ia menyebut kebutuhan energi Indonesia akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Pertumbuhan populasi, ekspansi ekonomi, dan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) diperkirakan menjadi pendorong utama kenaikan konsumsi energi nasional.