Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil terkait Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) yang diajukan oleh Rachmad Rofik mengenai praktik kuota internet prabayar yang hangus. Putusan MK tersebut tercatat dalam Nomor 30/PUU-XXIV/2026.

“Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” tulis MK dalam amar putusan pada Senin (2/3/2026).

Putusan ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Adies Kadir sebagai anggota, pada Rabu, 11 Februari 2026.

Putusan kemudian diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada Senin, 2 Maret 2026, pukul 08.57 WIB. Sidang tersebut dihadiri oleh Pemohon, perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat, perwakilan Presiden, serta dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah, MK berwenang mengadili permohonan tersebut. Namun, permohonan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat formil pengajuan, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Putusan ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Permohonan diajukan Pemohon pada 14 Januari 2026 dan diterima MK pada hari yang sama melalui Akta Pengajuan Permohonan Nomor 28/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026, yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dengan Nomor 30/PUU-XXIV/2026 pada 15 Januari 2026. Permohonan tersebut kemudian diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 9 Februari 2026.

Pemohon menggugat terkait hak atas sisa kuota data internet yang hilang secara sepihak, dengan dasar konstitusional Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, menilai tindakan operator telekomunikasi sebagai pelanggaran hak milik pribadi, dan menekankan potensi kerugian aktual maupun potensial bagi dirinya serta jutaan konsumen lainnya akibat norma Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 yang memberikan diskresi luas bagi pemerintah dan operator telekomunikasi.

Objek permohonan adalah Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 yang mengubah Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang berbunyi:

(1) Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.

Pemohon berargumen norma tersebut tidak memberikan perlindungan terhadap sisa kuota, menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, serta praktik pengayaan tanpa hak (unjust enrichment) bagi operator. Pemohon juga melampirkan bukti sosiologis dan hukum internasional dari Afrika Selatan, Jerman, dan India yang melarang praktik kuota hangus untuk melindungi konsumen.

Namun, Mahkamah menilai meskipun permohonan diajukan sesuai kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, Pemohon tidak memenuhi syarat formil karena alat bukti yang diajukan (Bukti P-1 sampai Bukti P-7) tidak dibubuhi meterai yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (3) PMK Nomor 7 Tahun 2025.

“Dengan tidak dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon a quo tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang,” tulis MK.

Atas dasar formil tersebut, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut substansi permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak dipertimbangkan, meskipun MK berwenang mengadilinya.

“Meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon,” tulis MK.

Putusan ini resmi tercatat sebagai Nomor 30/PUU-XXIV/2026 dan menjadi pedoman hukum terkait pengujian materiil Pasal 71 angka 2 UU 6/2023.

Bisnis.com, DENPASAR – Operator seluler, Smartfren angkat bicara terkait gugatan kuota hangus di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh dua orang warga negara yang berprofesi sebagai ojek online dan pedagang.

Chief Marketing Officer Smartfren XLSMART, Sukaca Purwokardjono menjelaskan secara regulasi, operator seluler diperbolehkan menjual kuota dalam besaran tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, misalnya kuota 100 GB untuk 30 hari.

"Operator seluler memang diperbolehkan menjual kuota dalam jangka waktu tertentu, sudah ada payung [hukum] nya. Hal tersebut juga sudah dibahas di Komdigi dengan operator lain, jadi memang diperbolehkan," jelas Sukoco.

Terkait gugatan yang sedang berjalan di MK, Sukoco menyebut Smartfren menghormati proses hukum tersebut, karena merupakan hak setiap warga negara. Selain itu, Sukoco juga menjelaskan Smartfren juga menyediakan kuota anti hangus, yang bisa diakumulasi jika melewati batas waktu.

Seperti dikutip dari laman resmi MK, pengemudi ojek online (ojol) Didi Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari mempersoalkan sistem penghangusan (expired) kuota internet yang belum digunakan saat berakhirnya masa aktif kuota oleh penyedia jasa telekomunikasi atau operator. Keduanya membawa permasalahan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 71 angka 2 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

“Ketentuan norma Pasal 71 angka 2 Cipta Kerja telah memberikan cek kosong kepada operator untuk menetapkan skema “kuota hangus” tanpa adanya kewajiban akumulasi (rollover) kepada konsumen,” ujar Didi dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada 13 Januari 2026 lalu.

Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja merupakan ketentuan yang mengubah norma Pasal 28 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Ketentuan tersebut diubah sehingga berbunyi: (1) Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.

Menurut para Pemohon, dalam proses perubahan Pasal 28 UU Telekomunikasi yang dimuat dalam Pasal 71 angka (2) UU Cipta Kerja pada 2023 tidak menyesuaikan adanya perkembangan teknologi informasi terutama yang berkaitan dengan perkembangan data internet. Sementara, dalam era transformasi digital saat ini, penyelenggaraan jasa telekomunikasi telah bertransformasi dari sekadar kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan dasar (public utility) yang setara dengan air, listrik, dan bahan bakar minyak.

Para Pemohon menuturkan, konsumen melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembayaran di muka (prepaid) untuk sejumlah volume data internet tertentu. Sebagai timbal baliknya, pelaku usaha berkewajiban memberikan akses layanan telekomunikasi sesuai dengan nilai tukar yang telah dibayarkan secara utuh.

"Saya kehilangan 20 gigabyte, untuk satu datanya 60 ribu sampai 70 ribu itu dapat 30 gigabyte, cuma saya baru pakai 10 gigabyte dan 20 gigabyte-nya habis,” ujar Didi.

Bisnis.com, JAKARTA - Seseorang bekerja untuk memperoleh imbalan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Imbalan itu disebut upah, yaitu hak pekerja dalam bentuk uang yang diberikan pemberi kerja terhadap pekerjanya.

Pengaturan upah tersebut telah ditetapkan dalam Pasal 88C Ayat (4) dalam Pasal 81 angka 28 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (selanjutnya disebut “UU Cipta Kerja”) yang menyatakan:

“Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan.”

Dalam undang-undang tersebut juga diatur tentang ketentuan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum Kota dan Kabupaten (UMK) dan Upah minimum Sektoral Kota/kabupaten (UMSK)

Berikut perbedaan UMK, UMP dan UMSK

Upah Minimum Kabupaten

Upah Minimum Kota/Kabupaten ditetapkan oleh Walikota/Bupati wilayah tersebut. Namun demikian, berdasar Pasal 88 C dalam Pasal 81 angka 28 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa upah minimum kota/kabupaten dapat ditetapkan oleh gubernur apabila nilai Upah Minimum Kota/Kabupaten lebih tinggi daripada nilai upah minimum provinsi.

Upah Minimum Provinsi

Upah Minimum Provinsi ditetapkan oleh Gubernur. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, apabila upah minimum kota/kabupaten lebih tinggi daripada upah minimum provinsi, maka perusahaan/pemberi kerja memiliki kewenangan untuk menetapkan upah berdasar upah minimum provinsi.

Upah Minimum Sektoral

Pasal 7 Permenaker 16/2024 mengatur bahwasanya upah minimum sektoral baik provinsi maupun kabupaten ditetapkan oleh gubernur. Adapun upah minimum sektoral diperuntukkan bagi pekerjaan dengan karakteristik sebagai berikut:

“a. karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya; dan

b. tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan.”

Dengan demikian, upah minimum sektoral memang diperuntukkan bagi pekerjaan yang memiliki resiko serta keahlian dan muatan yang lebih dari yang lainnya. Oleh karena itu, upah minimum sektoral lebih tinggi daripada upah minimum lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengenakan bea keluar terhadap ekspor batu bara mulai 2026. Pungutan baru terhadap komoditas 'emas hitam' itu diharapkan bisa menyetorkan sekitar Rp25 triliun ke APBN dalam satu tahun.

Apabila mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), volume ekspor batu bara Indonesia sepanjang Januari sampai dengan Oktober 2025 sebesar 320,47 juta ton. Volume tersebut turun 4,10% secara tahunan (year-on-year/YoY), dari 334,19 juta ton pada 2024.

Sejalan dengan hal tersebut, nilai ekspor batu bara Januari–Oktober 2025 tercatat US$20,09 miliar atau turun 20,25% YoY yakni dari US$25,19 miliar.

Sementara itu, dari kurun waktu 2020–2024, volume ekspor batu bara terus meningkat. Pada 2020, volume ekspor batu bara tercatat sebesar 341,5 juta ton atau anjlok dari 2019 yakni sebelum terjadi pandemi Covid-19, yaitu 374,9 juta ton.

Volumenya kemudian terus merangkak naik ke 345,4 juta ton (2021), 360,1 juta ton (2022), 379,7 juta ton (2023) dan terakhir sebesar 405,7 juta ton (2024).

Secara nilai, ekspor batu bara juga merangkak naik dari 2020 senilai US$14,5 miliar, kemudian ke US$26,5 miliar (2021) dan US$46,7 miliar (2022).

Akan tetapi, mulai 2023 nilainya turun ke US$34,5 miliar dan pada 2024 senilai US$30,4 miliar.

Implementasi Bea Keluar Mulai 2026

Adapun Kemenkeu mengestimasi penerimaan negara melalui pengenaan bea keluar terhadap batu bara mulai Januari 2026 sekitar Rp25 triliun. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).

Febrio mengatakan pihaknya menargetkan secepatnya akan menerbitkan aturan pengenaan tarif ekspor kepada komoditas emas hitam itu.

"Kami estimasi bisa mencapai Rp24 triliun-Rp25 triliun satu tahun penerimaan dari bea keluar batu bara," terangnya, dikutip Minggu (21/12/2025).

Eselon I Kemenkeu itu menjelaskan, landasan filosofis pengenaan bea keluar batu bara mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada dasarnya, kekayaan alam di Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pungutan bea keluar batu bara diharapkan berlaku bersamaan dengan bea keluar emas. Bedanya, pengenaan bea keluar untuk emas sudah lebih siap berlaku mulai awal tahun depan sejalan dengan sudah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.80/2025 yang mulai berlaku 23 Desember 2025.

Pada aturan tersebut, ekspor empat produk emas yaknidore,granules,casted barsdanminted barsakan dikenai tarif kisaran 7,5% sampai dengan 15%.

Pengenaan bea keluar emas diharapkan bisa mendorong ketersediaan pasokan emas dalam negeri untuk di antaranya kebutuhan bullion bank. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut pihaknya menargetkan penerimaan dari bea keluar emas senilai Rp3 triliun.

Sementara itu, untuk pengenaan bea keluar batu bara, Purbaya menyampaikan bahwa pungutan itu ditujukan agar tidak memberikan subsidi kepada industri batu bara.

Sebagaimana diketahui, batu bara selama ini seakan 'disubsidi' oleh pemerintah karena mayoritas produknya diekspor dan dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN).

"Jadi kami balik ke status yang awal tadi. Jangan sampai kami memang subsidi industri batu bara," tuturnya.

Rencana pengenaan bea keluar batu bara tidak lepas dari tingginya restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) batu bara akibat diterapkannya Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja. Sebab, dalamomnibus lawtersebut, batu bara masuk ke kategori barang kena pajak (BKP).

Dengan status BKP, maka wajib pajak atau pengusaha kena pajak (PHK) berhak untuk mengkreditkan pajak masukan yang terkait dengan eksportasi batu bara.

Untuk itu, mereka bisa memeroleh restitusi atau pengembalian pendahuluan yang kini mekanismenya telah dipercepat, jika status pajak masukannya lebih besar dari pajak pengeluaran (penjualan).

Namun karena tarif yang berlaku 0%, sedangkan PKP tetap membayar PPN selama produksi maupun proses eksportasi, maka otomatis akan terjadi lebih bayar karena pajak masukan lebih besar dibandingkan pajak keluaran.

Hal ini berarti pengusaha dan para taipan batu bara secara otomatis berhak untuk memeroleh restitusi atau pengembalian pendahuluan.

Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu pun mencatat bahwa restitusi PPN sektor batu bara sejak 2021 sampai 2025 terus meningkat. Pada 2021, restitusi PPN batu bara tercatat sebesar Rp5,7 triliun.

Kemudian, nilainya meningkat ke Rp11,3 triliun (2022), Rp20,2 triliun (2023) dan Rp25,2 triliun (2024).

"Sementara itu, hingga November 2025, nilai restitusi PPN sektor batu bara telah mencapai Rp42,9 triliun," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rosmauli kepadaBisnis, Rabu (24/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengatur kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara perusahaan dan pekerja, termasuk kewajiban pembayaran pesangon. Saat Anda mengalami PHK, maka jangan lupa untuk cek kembali hak-hak yang wajib Anda dapatkan.

Dikutip dari UU Ciptaker, Kamis (18/12/2025), pesangon merupakan hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi perusahaan ketika terjadi PHK dengan alasan tertentu. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta peraturan turunannya, terutama Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021.

Apa Itu Pesangon PHK?

Pesangon PHK adalah kompensasi finansial yang wajib diberikan perusahaan kepada pekerja ketika hubungan kerja berakhir. Pemberian pesangon bertujuan untuk membantu pekerja memenuhi kebutuhan hidup sementara waktu sekaligus memberikan ruang adaptasi sebelum memperoleh pekerjaan baru. Karena itu, pesangon menjadi salah satu bentuk perlindungan utama bagi pekerja yang terdampak PHK.

Dalam regulasi ketenagakerjaan Indonesia, pesangon PHK terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

• Uang Pesangon
  Uang pesangon merupakan kompensasi utama yang dihitung berdasarkan masa kerja karyawan. Semakin lama masa kerja, semakin besar nilai pesangon yang wajib dibayarkan perusahaan sesuai ketentuan pemerintah.
• Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
  UPMK diberikan sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas karyawan yang telah bekerja dalam jangka waktu tertentu. Komponen ini umumnya diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal tiga tahun.
• Uang Penggantian Hak
  Uang penggantian hak mencakup hak-hak normatif pekerja yang belum terpenuhi, seperti sisa cuti tahunan, biaya kepulangan, atau hak lain yang tercantum dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan.

Meski demikian, tidak semua PHK memberikan hak yang sama. Besaran pesangon yang diterima pekerja sangat bergantung pada alasan terjadinya PHK serta masa kerja karyawan. PHK karena efisiensi, perusahaan tutup, atau pensiun memiliki ketentuan berbeda dibandingkan PHK akibat pelanggaran berat.

Aturan Pesangon PHK Berdasarkan UU Cipta Kerja

Ketentuan pesangon PHK diatur secara resmi dalam beberapa regulasi pemerintah, yakni:

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Melalui regulasi tersebut, pemerintah menegaskan sejumlah prinsip penting dalam pelaksanaan PHK dan pembayaran pesangon, antara lain:

• Perusahaan wajib membayar pesangon apabila PHK dilakukan bukan karena kesalahan berat pekerja. Ketentuan ini bertujuan melindungi pekerja dari pemutusan hubungan kerja sepihak yang merugikan.
• Besaran pesangon tidak boleh lebih rendah dari ketentuan minimum pemerintah, sehingga perusahaan tidak diperkenankan menetapkan nilai pesangon di bawah standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
• PHK harus menjadi upaya terakhir, setelah perusahaan menempuh langkah lain seperti pengaturan ulang jam kerja, efisiensi operasional, atau relokasi tenaga kerja.

Dengan pengaturan tersebut, pemerintah berupaya menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha, sekaligus memastikan bahwa proses PHK dilakukan secara adil dan sesuai hukum.

Komponen Pesangon PHK

1. Uang Pesangon

Uang pesangon dihitung berdasarkan masa kerja pekerja. Semakin lama masa kerja, semakin besar nominal pesangon.

Contoh ketentuan:

• Masa kerja < 1 tahun: 1 bulan upah
• 1–2 tahun: 2 bulan upah
• 2–3 tahun: 3 bulan upah

Hingga maksimal 9 bulan upah untuk masa kerja ≥ 8 tahun.

2. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

UPMK diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal 3 tahun sebagai bentuk apresiasi loyalitas.

Besaran UPMK:

• 3–6 tahun: 2 bulan upah
• 6–9 tahun: 3 bulan upah
• Hingga maksimal 10 bulan upah.

3. Uang Penggantian Hak

• Sisa cuti tahunan yang belum diambil
• Ongkos pulang pekerja dan keluarganya
• Hak lain yang tercantum dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan

Cara Hitung Pesangon PHK

Perhitungan pesangon PHK dilakukan dengan rumus dasar berikut:

• Pesangon PHK = Uang Pesangon + UPMK + Uang Penggantian Hak
• Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah:
• Upah pokok + tunjangan tetap

Tunjangan tidak tetap (seperti uang makan harian atau transport) tidak dihitung, kecuali telah ditetapkan sebagai tunjangan tetap dalam perjanjian kerja.

Perhitungan Pesangon PHK Karyawan Tetap 2026

Pada 2026, ketentuan pesangon karyawan tetap masih mengacu pada PP 35/2021. Namun, besarannya bisa berbeda tergantung alasan PHK, antara lain:

• PHK karena efisiensi: pekerja berhak atas pesangon + UPMK
• PHK karena perusahaan tutup: pesangon penuh
• PHK karena pelanggaran berat: pesangon dapat tidak diberikan
• PHK karena pensiun: mengikuti program pensiun atau ketentuan perusahaan

Artinya, tidak semua PHK memberikan pesangon penuh, meskipun masa kerja panjang.

Hak Pekerja Jika Terjadi Sengketa Pesangon

• Jika pekerja tidak menerima pesangon sesuai ketentuan:
• Pekerja dapat mengajukan perundingan bipartit dengan perusahaan.
• Jika gagal, dilanjutkan ke mediasi Dinas Ketenagakerjaan.
• Sebagai langkah terakhir, sengketa dapat dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
• Negara menjamin hak pekerja untuk memperjuangkan pesangon sesuai aturan.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja penerimaan pajak terseok-seok. Shortfall atau selisih realisasi dari target penerimaan pajak dipastikan melebar. Tingginya restitusi atau pengembalian pajak atas lebih bayar yang disetor wajib pajak, khususnya dari sektor batu bara, menjadi salah satu biang keladi merosotnya performa penerimaan pajak tahun 2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah berulangkali mengeluhkan hal itu. Kontribusi batu bara terhadap penerimaan negara, khususnya pajak masih sangat minim. Dia bahkan menyebut bahwa net income dari batu bara bukannya positif malahan negatif.

“Jadi kita seperti sedang memberikan subsidi yang sudah untungnya banyak,” ujar Purbaya dalam rapat di Komisi XI DPR pada tanggal 8 Desember 2025 lalu.

Sekadar ilustrasi, sampai dengan akhir Oktober 2025 lalu, penerimaan pajak bruto, belum memangkas restitusi, tercatat sebesar Rp1.799,55 triliun. Namun demikian, setelah dikurangi restitusi pajak dan implikasi dari faktor lain yang mempengaruhi kinerja setoran pajak seperti volatilitas harga komoditas, penerimaan pajak netto hanya tersisa sebesar Rp1.459,03 triliun.

Artinya terjadi gap alias kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar Rp340,52 triliun akibat penarikan restitusi dan berbagai bentuk kebijakan lainnya. Khusus batu bara, income loss-nya akibat restitusi maupun pengembalian pendahuluan mencapai Rp25 triliun per tahun.

Tingginya restitusi dari sektor batu bara tidak bisa dilepaskan dari implementasi Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 4A dalam UU ini secara eksplisit memasukkan batu bara sebagai barang kena pajak. Tarifnya pun hanya 0%.

Sumber: BPK, dalam triliun, data sampai Oktober 2024.

Karena berstatus sebagai barang kena pajak (BKP), maka wajib pajak atau pengusaha kena pajak (PHK) berhak untuk mengkreditkan pajak masukan yang terkait dengan eksportasi batu bara. Mereka bisa memperoleh restitusi atau pengembalian pendahuluan yang kini mekanismenya telah dipercepat, jika status pajak masukannya lebih besar dari pajak pengeluaran (penjualan).

Namun karena tarif yang berlaku 0%, sementara PKP tetap membayar PPN selama produksi maupun proses eksportasi, maka otomatis akan terjadi lebih bayar karena pajak masukan lebih besar dibandingkan pajak keluaran. Hal ini berarti pengusaha dan para taipan batu bara secara otomatis berhak untuk memperoleh restitusi atau pengembalian pendahuluan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait penerapan kebijakan perpajakan yang dokumennya diperoleh Bisnis, telah secara detail menggambarkan betapa besarnya lonjakan restitusi maupun pengembalian pendahuluan pasca perubahan status batu bara dari non BKP menjadi BKP.

Hasil analisis BPK mencatat sejak pengaturan batu bara sebagai BKP sejak UU Nomor 11 Tahun 2020 berdampak pada peningkatan pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran PPN secara signifikan tahun 2021 sebesar 5.376,83% dari tahun 2020, dan tahun-tahun berikutnya.

Sementara itu, total pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran PPN selama empat tahun (2021 - 2024) adalah sebesar Rp168,5 triliun, dimana Rp22,4 triliun atau 13,31% di antaranya dilakukan melalui pengembalian pendahuluan. “Kita tidak menyejahterakan masyarakat, malah pengusaha batu bara yang untungnya lebih banyak.”

Kompensasi Hilangnya Pajak

Sementara untuk mengompensasi hilangnya penerimaan pajak karena status batu bara sebagai barang kena pajak, pemerintah pun akan menarik bea keluar terhadap komoditas tersebut pada tahun 2026.

Purbaya Yudhi Sadewa tidak ingin memberikan subsidi kepada pengusaha batu bara dengan menerapkan bea keluar ke ekspor komoditas tersebut.

Purbaya menyampaikan bahwa pihaknya sudah mendiskusikan soal penetapan tarif bea ekspor batu bara dengan Kementerian ESDM.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk mengenakan bea keluar terhadap ekspor batu bara pada 2026, dengan target penerimaan senilai Rp20 triliun. Akan tetapi, berbeda dengan bea keluar emas yang ditargetkan menyumbang Rp3 triliun, asumsi penerimaan dari bea keluar batu bara belum masuk ke APBN 2026.

Saat ditanya lebih lanjut, Purbaya menilai Kementerian ESDM harusnya menyetujui soal tarif bea ekspor batu bara yang rencananya juga berkisar 1% sampai dengan 5% dari nilai yang diekspor.

"[Tarif ekspor batu bara] sudah didiskusikan oleh ESDM. Seharusnya mereka setuju karena saya enggak mau subsidi industri orang-orang kaya itu, kan rugi, jadi itu yang harus kami kejar," ujarnya usai rapat tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Purbaya tak merinci lebih lanjut saat ditanya asal usul penghitungan asumsi penerimaan Rp20 triliun dari bea keluar batu bara. Dia hanya menyebut nantinya akan dikenakan rentang tarif 1% sampai dengan 5% terhadap nilai ekspornya. "Harusnya [berdasarkan] nilai kan karena per ton bisa beda-beda. Mungkin nanti bisa kalori sekian, dapat tarif sekian, tetapi pada akhirnya per value kan," ujarnya.

Berbeda dengan bea keluar emas, komoditas itu akan dikenakan bea keluar dalam rentang 7,5% sampai dengan 15%. Prinsip pengenaan bea keluar emas, terangnya, adalah dengan menetapkan tarif lebih tinggi bagi produk hulu dibandingkan produk hilir.

"Pengawasan ekspor emas diperkuat melalui ketentuan yang melarang ekspor produk emas kadar di bawah 99%, sementara emas dengan kadar lebih seperti casted bars, granule, hanya dapat diekspor terlebih dahulu menyampaikan laporan surveyor," terangnya pada saat rapat berlangsung.

Respons Pengusaha

Adapun sebelumnya, pengusaha menilai wacana pengenaan bea keluar untuk batu bara yang rencananya berlaku 2026 kurang tepat.

Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia pun menyebut, sejatinya kebijakan bea keluar bukan untuk meningkatkan pendapatan negara. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor.

Hendra menjelaskan, dalam PP tersebut pengenaan bea keluar bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam, hingga mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas ekspor tertentu di pasaran internasional.

Artinya, jika pemerintah ingin menambah pendapatan negara caranya bukan dengan pengenaan bea keluar.

"Harusnya bea keluar itu bukan untuk penerimaan negara. Kalau penerimaan negara kan ada royalti apa segala, sudah ada PNBP [penerimaan negara bukan pajak]. Jadi kurang tepat sih, enggak tepat itu bea keluar diterapkan," jelas Hendra di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, bea keluar untuk batu bara akan berlaku saat harga emas hitam sedang tinggi saja. Sementara itu, tatkala harga rendah, bea keluar tidak diberlakukan.

Hendra pun menilai wacana itu juga tetap tidak tepat. Sebab, apapun bentuknya pengenaan bea keluar tidak bertujuan untuk menambah penerimaan negara. "Intinya adalah itu sebenarnya kurang tepat. Kalau instrumen penerimaan negara harus mengacu ke PP Nomor 55 Tahun 2008," kata Hendra.

Dia menyebut, saat ini pengusaha juga dihadapkan dengan sejumlah tantangan. Misalnya, biaya produksi yang tinggi. Oleh karena itu, wacana pengenaan bea keluar berpotensi menambah beban tersebut. Apalagi, harga batu bara sedang lesu. "Ya pasti harus dihitung ulang lagi cost-nya. Ini kan beban biayanya sudah tinggi, harga rendah," tutur Hendra.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai bahwa gubernur dapat mengambil alih penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026, mengingat pemerintah pusat belum juga menerbitkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan yang baru.

Dia menjelaskan bahwa kewenangan penuh gubernur dalam menentukan UMP termaktub dalam Undang-Undang (UU) No. 6/2023 tentang Cipta Kerja maupun UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Sekarang pemerintah kapan RPP-nya terbit? Tidak ada kepastian. Oleh sebab itu, gubernur bisa ambil alih, toh kewenangan yang ada di undang-undang itu gubernur yang menetapkan,” kata Timboel saat dihubungi Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Dia melanjutkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja juga menegaskan peran Dewan Pengupahan Daerah dalam wewenang penetapan UMP oleh gubernur.

Menurutnya, gubernur dapat merumuskan UMP 2026 bersama Dewan Pengupahan berdasarkan formula yang berlaku, yakni dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

“Jadi gubernur bisa mengambil sikap atas 'ketidakmampuan' Menteri Ketenagakerjaan [dalam menetapkan UMP],” lanjutnya.

Timboel juga mengungkapkan bahwa mundurnya pengumuman besaran UMP menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha, terutama dalam menghitung perkiraan biaya tenaga kerja hingga harga pokok penjualan (HPP) periode 2026.

Oleh karena itu, dia mendorong agar gubernur masing-masing provinsi dapat segera menetapkan UMP. Pengusaha akan memiliki waktu lebih banyak dalam merancang struktur biaya, meskipun hanya kurang dari setengah bulan.

Pekan lalu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya telah merampungkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi.

Survei tersebut menjadi basis perhitungan UMP dari masing-masing daerah yang akan tercantum dalam RPP baru tentang pengupahan. Menurut Yassierli, basis KHL akan memuat besaran kenaikan UMP 2026 yang berbeda di tiap daerah karena perbedaan kondisi ekonomi masing-masing.

“Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu, tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli, Selasa (2/12/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Organisasi buruh menyoroti angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat periode Januari hingga Oktober 2025 yang mencapai 15.657 orang. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat PHK di seluruh Indonesia mencapai 70.244 orang.

Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat Dadan Sudiana mengatakan, lonjakan PHK terjadi di sektor tekstil dan produk tekstil akibat produk impor yang dominan. Ia menilai produsen lokal tidak mampu bersaing dengan produk dari China.

“Banyak pabrik tekstil kesulitan hingga akhirnya tutup,” ucap dia, Rabu (26/11/2025).

Ia menuturkan, wilayah-wilayah industri seperti Majalaya dan Cimahi mengalami penurunan aktivitas produksi. Selain itu, peralihan industri otomotif ke listrik berdampak kepada pemasok knalpot dan oli.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Roy Jinto menilai aturan tentang ketenagakerjaan berdampak kepada meningkatnya angka PHK. Ia menyoroti undang-undang cipta kerja yang mempermudah proses PHK dan menurunkan nilai pesangon. “PHK menjadi pilihan karena pesangonnya kecil,” kata dia.

Ia mengatakan, perusahaan pun banyak berstrategi dengan mengganti buruh tetap dengan pekerja kontrak, outsourcing, atau magang.

Pihaknya mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat perlindungan industri lokal. Selain itu, meningkatkan daya beli buruh dengan upah yang layak.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP) memberikan klarifikasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) atas pemberitaan media terkait dugaan kepemilikan lahan sawit dalam kawasan hutan tanpa perizinan.

Penjelasan tersebut disampaikan melalui keterbukaan informasi yang ditandatangani oleh Meyke Ayuningrum, Corporate Secretary SIMP, pada Jumat (10/10/2025), menanggapi surat BEI nomor S-11652/BEI.PP2/10-2025-SIMP tertanggal 9 Oktober 2025.

Surat tersebut meminta penjelasan emiten perkebunan sawit milik Grup Salim itu atas pemberitaan berjudul “Korporasi Sulap Hutan Jadi Lahan Sawit Segera Ditindak, Segini Besaran Dendanya” yang tayang 6 Oktober 2025.

Dalam tanggapannya, Salim Ivomas menegaskan bahwa seluruh lahan produktif yang dimiliki dan dikelola perseroan telah memiliki perizinan sesuai peraturan pemerintah. Perusahaan menyebut kegiatan perkebunan dilakukan di atas lahan yang legal, namun tetap mengikuti pembaruan ketentuan tata ruang dan kehutanan yang berubah dari waktu ke waktu.

Perseroan menjelaskan telah mengajukan permohonan perizinan tambahan sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) beserta peraturan pelaksanaannya. Proses perizinan tambahan tersebut terus dipantau dan dikaji secara berkala.

Hingga saat ini, menurut keterbukaan tersebut, SIMP belum menerima surat pemberitahuan, tagihan, maupun sanksi administratif dari instansi pemerintah terkait. Dengan demikian, perusahaan belum dapat memperkirakan adanya potensi denda maupun dampak material terhadap laporan keuangan.

“Perseroan berkomitmen untuk mengikuti proses yang diperlukan untuk menyelesaikan proses permohonan perizinan tambahan tersebut sehingga status legalitas lahan menjadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tulis Salim Ivomas dalam suratnya.

Apabila ke depan terdapat denda yang dikenakan oleh instansi berwenang, perseroan akan menyelesaikan pembayaran sesuai tata cara dan ketentuan yang berlaku.

Dalam keterangan yang sama, Salim Ivomas menyatakan terus melakukan identifikasi, evaluasi, dan mitigasi terhadap sistem serta prosedur internal untuk memastikan seluruh kegiatan operasional sesuai peraturan pemerintah.

Perusahaan juga menegaskan tidak terdapat informasi atau kejadian material lainnya yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha maupun harga saham Perseroan yang belum diungkap ke publik.

------------------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.