Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memastikan komitmen pemerintah dalam mengakselerasi penyediaan infrastruktur bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra.

Sosok yang akrab disapa Ara tersebut mengemukakan bahwa saat ini pemerintah tengah mempercepat proses pembangunan 2.600 unit hunian tetap (huntap) yang diperuntukkan bagi korban bencana alam di wilayah Sumatra.

"Kami memimpin rapat percepatan pembangunan 2.600 hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara," jelasnya dikutip dari akun Instagram resminya, Jumat (26/12/2025).

Dalam keterangannya, Ara menekankan bahwa proyek ini tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga mengedepankan skema kolaborasi.

Pemerintah menggandeng Yayasan Buddha Tzu Chi dalam semangat gotong royong untuk memastikan target pembangunan tercapai tepat waktu.

Dari sisi teknis, Menteri PKP menginstruksikan agar pemilihan lokasi hunian tetap dilakukan dengan studi kelayakan yang komprehensif. Aspek mitigasi risiko menjadi prioritas utama agar hunian yang dibangun tidak berada di zona rawan bencana susulan seperti banjir maupun tanah longsor.

Selain faktor keamanan fisik, Ara menegaskan pentingnya aspek legalitas lahan dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah untuk memastikan bahwa lahan yang digunakan clean and clear secara hukum serta terintegrasi dengan akses fasilitas umum guna menunjang produktivitas warga.

"Kecepatan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi kunci agar pembangunan hunian gotong royong ini bisa segera diwujudkan. Lokasi harus dipersiapkan dengan baik: aman, tidak merusak lingkungan, dan jelas secara hukum," jelasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap terdapat 139.485 unit rumah masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.

Ara menjelaskan bahwa ratusan ribu rumah rusak tersebut tergolong ke dalam empat kategori, yakni rusak ringan, rusak sedang, rusak berat hingga hanyut.

"Jadi total, yang rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan hanyut, total 139.485. Data per hari Minggu, 14 Desember 2005, jam 5.00 sore," kata Ara dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dalam perinciannya, Aceh menjadi wilayah dengan tingkat kerusakan tertinggi. Berdasarkan catatannya, terdapat 38.553 unit rumah rusak ringan, 22.204 unit rusak sedang, 35.517 unit rusak berat dan 4.295 unit rumah hanyut di kawasan tersebut.

Kemudian, terdapat 29.766 unit rumah terdampak bencana di Sumatra Utara. Perinciannya, 19.936 unit rusak ringan, 4.304 unit rusak sedang, 4.351 unit rusak berat dan 1.135 unit hanyut.

Terakhir, total rumah terdampak bencana di wilayah Sumatra Barat mencapai 9.150 unit. Di antaranya 5.634 unit rusak ringan, 1.174 unit rusak sedang, 1.577 unit rusak berat dan 765 unit dinyatakan hanyut.

Bisnis.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyampaikan peristiwa penjarahan supermarket di sejumlah wilayah di Sumatra merupakan dampak dari sulitnya warga mendapatkan kebutuhan pokok.

Menurut Bidang Advokasi YLBHI, Edy K Wahid, pemerintah harus mengesampingkan unsur pidana terkait peristiwa penjarahan tersebut. Sebab, dia menilai bahwa reaksi masyarakat bukan didasari atas niat jahat untuk melakukan penjarahan.

"Maka sudah seharusnya pendekatan-pendekatan hukum pidana itu terhadap korban ya masyarakat itu dikesampingkan dulu gitu toh. Kalaupun di kontekstualkan ya pidana itu kan kata kuncinya adalah adanya niat jahat ya atau yang kita kenal dengan mens rea apakah warga melakukan penjarahan itu ada unsur niat jahat atau menguntungkan diri sendiri, tentu tidak gitu. Mereka yang kita tangkap selama ini adalah murni semata-mata untuk mempertahankan hidup, sehingga harusnya dikesampingkan sisi pidananya," kata Edy kepada jurnalis secara daring, Minggu (30/11/2025).

Sebaliknya, Edy menjelaskan bahwa aksi yang dilakukan masyarakat adalah bentuk teguran untuk pemerintah yang belum maksimal memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

Melalui aksi itu, katanya, pemerintah harus mengevaluasi penanganan bencana agar kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur LBH Padang, Diqi Rafiqi menyampaikan bahwa hingga saat ini masih banyak masyarakat khususnya di wilayah yang terisolasi belum mendapatkan bantuan.

Dia menilai bahwa koordinasi pemerintah dengan stakeholder terkait tidak efisien sehingga memengaruhi proses penyaluran bantuan.

"Bentuk yang harus disalurkan itu harus lebih cepat jangan menunggu koordinasi, tapi hari ini masyarakat lapar dengan bentuk apapun sumber daya apapun dengan helikopter kah dengan apa untuk langsung disalurkan kepada masyarakat. Jangan sampai menunggu beberapa hari akibatnya terjadi panik," jelas Diqi.

Atas hal itu, YLBHI turut mendesak agar pemerintah segera menetapkan status bencana nasional guna mempercepat penanganan warga terdampak bencana di Sumatra hingga Aceh.

Sekadar informasi, penjarahan terjadi di Alfamart dan Indomarat di Sibolga. Tak hanya itu, gudang Bulog di Sibolga juga menjadi sasaran.

Dari catatan Bisnis, warga yang telah terisolasi sejak Senin (25/11/2025) dilaporkan beramai-ramai menerobos masuk ke gudang.

Mereka merobohkan pagar gerbang, merusak gembok, dan mengambil beras serta minyak goreng yang tersimpan di dalam gudang.

“Kami memahami bahwa masyarakat sedang berada dalam situasi darurat akibat bencana banjir yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan terputusnya akses pangan,” ujar Kepala Bulog Kanwil Sumut Budi Cahyanto, Minggu (30/11/2025)