Jayapura (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk mendukung percepatan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.

Menurut Tito, program bedah rumah merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui dukungan anggaran dari APBN maupun sumber pendanaan non-APBN.

"Jumlah rumah yang akan dibedah di seluruh daerah di Indonesia meningkat signifikan dari sekitar 45 ribu unit pada 2025 naik menjadi sekitar 400 ribu unit pada 2026," katanya di Jayapura, Senin.

Dia menjelaskan penentuan daerah penerima bantuan didasarkan pada tingkat persentase rumah tidak layak huni dan masyarakat yang belum memiliki rumah.

"Berdasarkan data pemerintah, persentase tersebut masih tergolong tinggi di wilayah tanah Papua sehingga menjadi salah satu prioritas," ujarnya.

Dia mengatakan kunjungan ke Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura bentuk perhatian pemerintah terhadap Papua, khususnya kawasan perbatasan.

"Dan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan menyasar 22.379 unit rumah di seluruh tanah papua. Ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan," katanya.

Pelaksanaan rehabilitasi rumah akan dimulai secara serentak pada 24 Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026.

Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menyampaikan Kota Jayapura memperoleh alokasi 499 unit untuk program bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pihaknya menilai Kampung Mosso dipilih sebagai lokasi pelaksanaan simbolis karena berada di kawasan perbatasan, sedangkan pelaksanaan bedah rumah akan dilanjutkan di berbagai wilayah lain di Kota Jayapura maupun di seluruh tanah Papua.

"Di Kampung Mosso terdapat 36 unit rumah yang akan dibedah. Tadi kami juga menyaksikan secara langsung proses tender terbuka kepada toko penyedia bahan bangunan, sehingga penyedia dengan harga terbaik yang akan ditetapkan sebagai pelaksana pengadaan material," katanya.

Dia menambahkan bantuan dari pemerintah pusat penting bagi Pemerintah Kota Jayapura dalam mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto tengah menggenjot konstruksi infrastruktur jaringan irigasi untuk mendorong target Swasembada Pangan. Sistem irigasi yang dibangun pada era Joko Widodo dinilai belum sempurna sehingga perlu dilakukan penataan ulang agar indeks pertanaman nasional dapat meningkat.

Secara garis besar, jaringan irigasi diperlukan guna memastikan suplai air baku benar-benar sampai ke sawah atau perkebunan petani. Terlebih, dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan, pemerintah telah masif membangun infrastruktur air baku berupa bendungan.

Adapun, percepatan konstruksi jaringan irigasi ini telah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan yang diteken Prabowo pada 30 Januari 2025.

Seiring hal tersebut, Kementerian PU kini mulai membidik perluasan pembangunan dari jaringan sekunder hingga ke tingkat tersier. Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan langkah penajaman itu ditekankan agar distribusi pasokan air berlangsung jauh lebih efektif serta efisien.

“Khusus untuk air yang diperuntukkan bagi irigasi sawah maupun kebun, wajib juga dibuat jaringan irigasi tersier," jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, dikutip Minggu (21/6/2026).

Kementerian PU menyebut Percepatan pembangunan jaringan irigasi ini juga dilakukan sebagai langkah mitigasi konkret dalam menghadapi ancaman anomali cuaca El-Nino. Kesiapan sistem pengairan serta pengamanan pasokan air baku diperlukan demi mengamankan ketahanan pangan nasional.

Mempersiapkan hal itu, pemerintah secara riil masih memerlukan alokasi modal jumbo untuk merealisasikan program pembangunan seluruh jaringan irigasi di berbagai daerah.

Dalam postur DIPA awal tahun anggaran 2026, Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp29 triliun untuk mendukung operasional Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA).

Pagu anggaran jumbo pada Ditjen SDA tersebut mencakup kebutuhan biaya untuk mendukung pembangunan bendungan, pengendali banjir, penyediaan air baku, jaringan irigasi, hingga program infrastruktur kerakyatan P3-TGAI.

Adapun, khusus untuk penanganan pembangunan jaringan irigasi daerah pada tahun anggaran berjalan ini dilaporkan baru mengantongi pagu awal sekitar Rp350 miliar untuk menangani konstruksi 19.760 hektare (Ha) jaringan.

Anggaran tersebut masih jauh dari kebutuhan. Di mana, Kementerian PU mengungkapkan masih membutuhkan tambahan anggaran TA 2026 khusus untuk mendukung program irigasi saja sebesar Rp14,65 triliun.

Kebutuhan dana ini mencakup pembiayaan paket kontrak tahun jamak (multi-years contract) berjalan serta usulan paket kontrak baru di lapangan.

Usulan tambahan anggaran tersebut kini tengah dikoordinasikan secara intensif bersama jajaran kabinet serta telah didiskusikan langsung dengan Presiden. Pemenuhan dana ini dinilai krusial agar target fisik pemulihan jaringan irigasi daerah seluas 19.760 hektare tidak mengalami penundaan operasional.

Kementerian PU berharap kepastian alokasi anggaran penajaman ini dapat segera disetujui oleh Kementerian Keuangan dalam waktu dekat. Dengan demikian, pengerjaan proyek strategis penunjang ketahanan pangan nasional ini dapat dieksekusi lebih awal guna mengantisipasi hambatan cuaca.

“Inpres irigasi daerah Insyaallah sudah akan dianggarkan, sudah kami diskusikan dengan Pak Presiden. Sebagai informasi kebutuhan terbesar berada pada irigasi daerah sebesar Rp14,65 triliun,” ujar Dody.

Pemenuhan kebutuhan modal pengairan ini kian mendesak mengingat tingkat keandalan sistem irigasi nasional dilaporkan belum mengalami kenaikan yang signifikan dalam dua tahun terakhir.

PR Irigasi Jokowi

Pengamat Pertanian dan pegiat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menjelaskan, berdasarkan data evaluasi ekonomi, jaringan irigasi yang pasokan airnya selalu terjamin secara berkelanjutan dari bendungan atau waduk baru menyentuh porsi sekitar 11% di akhir 2024.

Dia menilai, kondisi tersebut mencerminkan bahwa operasional pengairan sawah di berbagai daerah masih sangat bergantung pada fluktuasi debit air sungai alami. Ketika memasuki musim kemarau dan debit sungai menyusut tajam, kualitas serta jangkauan layanan irigasi otomatis akan ikut merosot drastis.

Fenomena tersebut terjadi akibat belum terhubungnya proyek bendungan peninggalan era sebelumnya dengan jaringan saluran irigasi primer, sekunder, hingga tersier yang mengarah langsung ke sawah petani.

Akibatnya, volume air melimpah yang tertampung di dalam waduk tidak dapat termanfaatkan secara optimal saat bencana kekeringan melanda sektor pertanian.

“Kalau debit sungai turun, layanan irigasi menurun dan sebaliknya. Ini terjadi karena bendungan-bendungan yang dibangun di era Presiden Jokowi belum terhubung dengan saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier hingga ke sawah. Air di bendungan atau waduk bisa saja ada, tapi tak termanfaatkan," tegasnya.

Karenanya, percepatan konstruksi jaringan irigasi memang sudah diperlukan dalam rangka menyempurnakan pembangunan infrastruktur sumber air baku yang telah dijalankan oleh pemerintah.

Anomali Cuaca

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menjelaskan konsekuensi dari kelangkaan produk pertanian, khususnya komoditas makanan pokok, dinilai akan memicu lonjakan inflasi yang tinggi karena makanan mewakili sekitar 50% belanja rumah tangga di Indonesia. Kenaikan harga diyakini bakal menyasar komoditas pangan esensial seperti beras, jagung, gula, hingga minyak kelapa sawit mentah (CPO).

Tekanan ini kian pelik karena sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan darat merupakan tempat bergantung bagi 29% rakyat yang mendiami kantung kemiskinan. Penurunan produktivitas otomatis menaikkan angka kemiskinan, ditambah dengan risiko kebakaran hutan atau lahan gambut yang membawa gangguan kesehatan dan beban ekonomi tambahan.

"Jika El Nino terjadi secara masif, seperti prediksi banyak lembaga, dampak inflasi dan peningkatan kemiskinan masyarakat akan sangat tinggi," ujarnya.

Lebih jauh lagi, kegagalan panen akibat anomali cuaca ini menyimpan risiko koreksi yang cukup dalam terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun. Pasalnya, sektor-sektor yang terdampak langsung oleh dinamika iklim ekstrem ini tercatat merepresentasikan sekitar 30% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Apabila berkaca pada pengalaman historis, fenomena El-Nino kuat yang melanda pada 2015 silam tercatat menjadi kekeringan terbesar dalam kurun waktu 2010–2025. Dampak negatif dari guncangan eksternal tersebut secara langsung menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional hingga mengalami koreksi sekitar 0,4%.

Sementara itu, fenomena serupa yang berlangsung lebih moderat pada 2019 diketahui masih memberikan dampak koreksi pertumbuhan ekonomi hingga 0,2%. Oleh sebab itu, seluruh pemangku kebijakan diimbau bersiap menghadapi intensitas El-Nino kali ini yang diproyeksikan mampu mendekati kondisi krisis pada tahun 2015.

"Sektor yang terdampak langsung oleh El Nino mewakili sekitar 30% PDB. Perlambatan pada sektor-sektor tersebut akan berdampak pada perlambatan ekonomi,” pungkasnya.

Bisnis.com, BATAM — Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat capaian penting dalam pengelolaan kawasan ekonomi dengan menjalankan pembangunan tanpa mengandalkan tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan melalui optimalisasi pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kinerja tersebut mendapat apresiasi dari Komisi VI DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung Nusantara I, Rabu (17/6/2026).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menilai pengelolaan BP Batam sepanjang 2025 hingga Triwulan I 2026 menunjukkan tren positif, baik dari sisi tata kelola anggaran maupun penguatan investasi di kawasan.

Menurut Andre, kemampuan BP Batam membiayai pembangunan melalui optimalisasi PNBP menjadi pencapaian yang layak diapresiasi karena menunjukkan meningkatnya kapasitas pengelolaan kawasan secara mandiri.

“Pengelolaan anggaran dan kinerja BP Batam saat ini patut mendapat apresiasi. BP Batam mampu menunjukkan tata kelola yang baik dengan mengoptimalkan PNBP untuk mendukung pembangunan kawasan. Ini menjadi contoh bagi badan atau lembaga lainnya dan kami berharap Batam bisa terus maju menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Capaian tersebut sekaligus memperlihatkan perubahan pola pembangunan kawasan yang tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan fiskal pemerintah pusat. Pendapatan yang dihimpun dari aktivitas ekonomi kawasan kembali dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat layanan investasi.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan Komisi VI DPR RI dan upaya pembenahan yang terus dilakukan selama satu tahun terakhir bersama Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra.

Menurut Amsakar, meningkatnya realisasi investasi menjadi indikator bahwa kepercayaan investor terhadap Batam terus tumbuh.

“Kami berterima kasih atas dukungan Komisi VI DPR RI yang selama ini menjadi mitra strategis BP Batam. Capaian investasi yang terus meningkat menjadi bukti nyata bahwa kepercayaan investor terhadap Batam semakin meningkat. Hal ini juga relevan dengan berbagai upaya BP Batam yang terus melakukan pembenahan, khususnya pada sektor simplifikasi perizinan,” ujar Amsakar.

Ia menambahkan, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi fokus berikutnya agar berjalan seiring dengan pengembangan kawasan ekonomi.

BP Batam juga mengusulkan penguatan program strategis Tahun Anggaran 2027 melalui rekomposisi pagu anggaran yang diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan strategis, perluasan wilayah KPBPB Batam, penyelenggaraan Operator Investasi Pemerintah (OIP), peningkatan layanan perizinan, serta pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

“Kami akan terus mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat pelayanan perizinan, serta memastikan seluruh program strategis berjalan seiring dengan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat,” kata Amsakar.

Dengan model pembangunan yang semakin bertumpu pada kemampuan kawasan menghasilkan pendapatan sendiri, Batam dinilai memperkuat posisinya sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus destinasi investasi strategis di Indonesia.

Bisnis.com, PADANG - PT Hutama Karya (Persero) melakukan upaya percepatan pembangunan jalan tol Sicincin-Bukittinggi setelah operasional tol Padang-Sicincin telah ditetapkan 100%.

Plt. Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani mengatakan untuk seksi Sicincin-Bukittinggi, ruas Lubuk Alung mendapat perhatian untuk percepatan pembangunan. Pasalnya, akses di Lubuk Alung yang terhubung akan dapat memberikan dampak positif.

"Kami memang sedang fokus untuk mempercepat penyelesaian akses di Lubuk Alung sepanjang 2,4 km guna meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, serta kemudahan mobilitas masyarakat di wilayah Sumbar," ucap Hamdani dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).

Dia menjelaskan untuk jalur sepanjang 2,4 km itu hingga saat ini, progres pembangunan Akses Lubuk Alung telah mencapai 24,06%.

Adapun sejumlah pekerjaan yang tengah dilaksanakan meliputi pekerjaan timbunan, pekerjaan bored pile Abutment 1 Jembatan Irigasi, pekerjaan slab overpass interchange, pekerjaan box culvert, serta pekerjaan lean concrete di beberapa titik lokasi proyek jalan tol.

Menurutnya seluruh pekerjaan tersebut dilaksanakan secara bertahap dengan tetap mengutamakan mutu konstruksi, ketepatan pelaksanaan, serta penerapan standar keselamatan kerja di seluruh area proyek.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan proses pembangunan berjalan optimal, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.

Hamdani menyampaikan bahwa Hutama Karya terus memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai target dengan tetap mengedepankan aspek kualitas dan keselamatan konstruksi.

Begitupun untuk penyelesaian akses ini menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung optimalisasi manfaat ruas Tol Padang-Sicincin bagi masyarakat.

"Kami berkomitmen menyelesaikan pembangunan Akses Lubuk Alung secara optimal dengan memperhatikan mutu pekerjaan serta penerapan aspek kesehatan dan keselamatan kerja di seluruh area proyek," tegasnya.

Dikatakannya seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai standar konstruksi dan melalui pengawasan yang ketat agar nantinya dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Keberadaan Akses Lubuk Alung nantinya akan memberikan kemudahan bagi pengguna jalan tol yang hendak menuju kawasan Lubuk Alung dan sekitarnya.

Selain itu, akses ini akan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas melalui tersedianya akses langsung antara Tol Padang–Sicincin dan pusat aktivitas di Lubuk Alung.

Dengan demikian, pergerakan masyarakat dari dan menuju Kota Padang, Bukittinggi, hingga Pariaman diharapkan menjadi lebih mudah, efisien, dan terintegrasi.

Dia bilang akses Lubuk Alung juga diharapkan dapat mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sekitar, termasuk memperlancar mobilitas harian, distribusi barang, serta akses menuju kawasan permukiman, pusat perdagangan, dan destinasi lainnya di wilayah sekitar.

"Kehadiran akses ini menjadi bagian dari upaya Hutama Karya dalam menghadirkan infrastruktur jalan tol yang tidak hanya menghubungkan antardaerah, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan wilayah yang dilalui," ucap Hamdani.

Secara keseluruhan, pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Padang menjadi bagian penting dari pengembangan jaringan Jalan Tol Trans Sumatra yang diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat, mempersingkat waktu tempuh perjalanan, mendukung distribusi logistik, mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi baru, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Pulau Sumatra.

Bisnis.com, PADANG - Menteri Pekerjaan Umum RI Dody Hanggodo menginstruksikan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, sehingga bisa dapat segera dimanfaatkan oleh anak kurang mampu untuk bisa bersekolah.

Dia menyampaikan percepatan pembangunan menjadi langkah penting agar fasilitas pendidikan berkualitas dengan dukungan sarana yang memadai dapat segera dimanfaatkan. Dikarenakan, Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi solusi dalam memperluas akses pendidikan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, serta menekan angka kemiskinan ekstrem sebagaimana dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto.

“Sekolah Rakyat ini kami dorong percepatannya, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi yang kurang mampu, baik dari sisi kualitas pendidikan maupun fasilitas yang baik,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (7/4/2026).

Dari hasil peninjauan langsung di lapangan, Dody menilai progres pembangunan menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan. Di mana kini progres pembangunan masih terbilang cukup kecil yakni 9%.

Menurutnya dengan percepatan pekerjaan rata-rata dua persen per hari, pihaknya optimistis pembangunan dapat diselesaikan sesuai target. Artinya, dengan progres dua persen setiap hari, dia optimis dapat diselesaikan pada 20 Juni 2026.

“Target Juni 2026 ini lebih cepat dari kontrak kerja awal. Alasannya, supaya kehadiran Sekolah Rakyat bisa segera dirasakan manfaatnya,” ujar dia.

Dody menekankan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari koordinasi yang berjalan efektif antara satgas percepatan pembangunan dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dia mengapresiasi kerjasama seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung percepatan proyek tersebut.

“Koordinasi satgas percepatan berjalan dengan baik. Pemerintah daerah juga bekerja dengan baik, semua pihak menjalankan perannya sebagaimana mestinya,” tegas dia,

Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menyampaikan terima kasih dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan Sekolah Rakyat yang saat ini tengah berjalan dan, diharapkan segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Disamping itu, dia bilang selain adanya pengerjaan Sekolah Rakyat ini, di Pemkab Dharmasraya juga ada proyek lainnya yang juga mendapat dukungan dari Kementerian PU, termasuk 1 km rigid beton dan pengaspalan Jalan Lintas Sumatera sepanjang 19 km, penanggulangan banjir timpeh dan SPAM.

Annisa menjelaskan pembangunan Sekolah Rakyat ini berdiri di atas lahan seluas sekitar 100.000 meter persegi atau 10 hektare. Fasilitas yang dibangun mencakup gedung sekolah untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, delapan asrama siswa, dua rumah susun guru, serta berbagai bangunan pendukung seperti guest house, masjid, gedung serbaguna, dapur, gudang, hingga kantin di setiap jenjang.

Selain itu, kawasan ini juga dilengkapi sarana olahraga seperti lapangan sepak bola, dengan total daya tampung mencapai 1.080 siswa. Proyek ini mulai berkontrak pada 10 Maret 2026 dengan target awal penyelesaian pada 4 November 2026. Namun, melalui langkah percepatan yang dilakukan, pembangunan ditargetkan rampung lebih cepat agar dapat dimanfaatkan pada tahun ajaran baru.

“Melalui peninjauan ini, kami berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Dharmasraya dapat berjalan optimal, tepat waktu, dan benar-benar menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi muda,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menandatangani kesepakatan kerja sama (MoU) terkait percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dengan Danantara.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan, kerja sama mencakup percepatan pembangunan di Tanjung dan Bantargebang, sehingga dapat mengurangi volume sampah di kedua tempat tersebut, khususnya penanggulangan sampah di Jakarta.

“Terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang saat ini telah jauh melebihi kapasitas,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (4/5/2026).

Upaya ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang percepatan penanganan sampah perkotaan menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

Pramono menyampaikan percepatan dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Danantara Indonesia, PLN, dan badan usaha.

"Pembangunan PSEL di Jakarta akan menjadi salah satu proyek yang diproses Danantara Indonesia pada batch berikutnya dan ditargetkan segera dimulai. Fasilitas tersebut nantinya menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan sampah di sektor hilir melalui kolaborasi dengan berbagai mitra strategis,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menuturkan dalam pelaksanaannya Danantara Indonesia berperan sebagai mitra strategis pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat kesiapan proyek.

“Termasuk penyiapan skema pembiayaan serta proses pemilihan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP), sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2025. Penanganan sampah di Jakarta menjadi prioritas pemerintah mengingat status Jakarta sebagai pusat aktivitas nasional dengan timbunan sampah mencapai sekitar 9.120 ton per hari,” ungkapnya

Kehadiran PSEL, katanya, diharapkan menjadi solusi dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah, sekaligus mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat penanganan sampah secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Langkah ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2025,” jelasnya.

Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mempercepat pembangunan Jalan Layang Bulak Kapal di Kecamatan Bekasi Timur melalui bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi percepatan ini agar mudah-mudahan dalam enam bulan ke depan Flyover Bulak Kapal sudah selesai sehingga perjalanan kereta api lebih lancar dan aman, warga juga lebih tenang,” kata Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono di Bekasi, Selasa.

Ia menjelaskan proyek infrastruktur pengurai kemacetan ini sudah berlangsung sejak tahun 2025 dengan skema pembebasan sejumlah bidang tanah oleh pemerintah daerah setempat serta pembangunan melalui alokasi anggaran bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pemkot Bekasi sejauh ini telah menggelontorkan anggaran senilai Rp106 miliar untuk pembebasan lahan. Sementara biaya pembangunan mencapai Rp250 miliar dialokasikan provinsi pada tahun ini sebesar Rp20 miliar atau masih terdapat kekurangan hingga Rp230 miliar.

"Sisa anggaran tersebut akan dibantu oleh pemerintah pusat. Alhamdulillah Bapak Presiden tadi datang ke RSUD melihat dan berstatement, 'Oke nanti dari bantuan Bapak Presiden untuk percepatan," katanya.

Tri menyebut perlintasan sebidang di wilayah Ampera maupun Bulak Kapal akan ditutup saat fase pembangunan nanti. "Jadi cukup satu flyover," ucap dia.

Jalan Layang Bulak Kapal dibangun membentang dengan panjang trase 768 meter serta posisi melintang di atas rel kereta api maupun perempatan Bulak Kapal dan dirancang untuk mengurai kemacetan di koridor Jalan Ir. H. Juanda Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merombak skema pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih lewat beleid terbaru, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 15/2026. Terdapat sejumlah perubahan mendasar di aturan baru dibandingkan aturan lama.

PMK 15/2026 menggantikan aturan sebelumnya, yaitu PMK No. 49/2025. Adapun, aturan tersebut ditandatangani Purbaya pada 16 Maret 2026 dan diundangkan pada 1 April 2026.

"Perlu diatur tata kelola dalam penyaluran dana alokasi umum/dana bagi hasil atau dana desa untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul atas pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," jelas poin pertimbangan PMK 15/2026, dikutip Minggu (5/4/2026).

Aturan ini berlaku pada saat diundangkan. Adapun berdasarkan penelusuran Bisnis, setidaknya terdapat empat perubahan penting.

Pada beleid lama alias Pasal 2 ayat (1) PMK 49/2025, perbankan menyalurkan pembiayaan secara langsung kepada koperasi (KKMP/KDMP) sebagai modal awal.

Kini, Pasal 1 angka 20 PMK 15/2026 mengatur pembiayaan kini disalurkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) selaku pelaksana proyek. Penyaluran ini difokuskan untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapan operasional koperasi.

Skema pembayaran utang kepada perbankan pun diubah. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) pada aturan lama, dana transfer daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), maupun Dana Desa hanya difungsikan sebagai dana talangan (bailout) apabila saldo koperasi tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban.

Berdasarkan aturan baru, mekanisme angsuran oleh koperasi dihapuskan. Pasal 2 ayat (4) PMK 15/2026 menetapkan bahwa kewajiban angsuran pokok dan bunga/margin langsung dibayarkan oleh negara, yang dieksekusi setiap bulan melalui pemotongan DAU/DBH untuk koperasi tingkat kelurahan, atau dibayar sekaligus per tahun berjalan menggunakan porsi Dana Desa untuk koperasi tingkat desa.

Dari sisi fasilitas kredit perbankan, pemerintah tetap mempertahankan suku bunga di level 6% per tahun dengan masa tenor 72 bulan. Kendati demikian, fasilitas masa tenggang (grace period) diperlonggar.

Pasal 2 ayat (2) huruf d PMK 15/2026 memberikan ruang grace period hingga maksimal 12 bulan, lebih panjang dibandingkan Pasal 5 ayat (1) huruf d aturan lama yang membatasi maksimal 8 bulan.

Lebih lanjut, limit pembiayaan turut mengalami perubahan. Walaupun angka pagu maksimal tetap Rp3 miliar, perhitungan ini kini didasarkan per unit gerai KKMP/KDMP sebagaimana diatur dalam PMK 15/2026 Pasal 2 ayat (2) huruf a; berbeda dengan aturan lama Pasal 5 ayat (1) huruf a yang membatasi Rp3 miliar per satu entitas koperasi secara keseluruhan.

Perubahan kewajiban pembayaran oleh pemerintah pusat ini pun bermuara pada status kepemilikan aset di akhir proyek. Jika dalam PMK 49/2025 Pasal 11 ayat (12) disebutkan bahwa keluaran belanja modal atau aset berstatus milik koperasi dan dijadikan jaminan (collateral) maka beleid terbaru mengubahnya.

Pasal 2 ayat (6) PMK 15/2026 menyatakan bahwa seluruh gerai, pergudangan, dan kelengkapan KKMP/KDMP yang dihasilkan dari pembiayaan tersebut sah menjadi aset milik Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menggelontorkan insentif hingga Rp6 juta per hari untuk setiap dapur MBG (SPPG) untuk memperlancar implementasi MBG di lapangan.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan peningkatan jumlah dapur SPPG tersebut seiring dengan adanya skema kemitraan strategis dengan berbagai pihak.

“Dengan kemitraan yang kita lakukan ini membuahkan dan mempermudah Program Makan Bergizi, sehingga hari ini di seluruh Indonesia sudah ada 24.000 SPPG dari Sabang sampai Marauke,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2/2026).

Dadan menilai percepatan pembangunan dan penguatan kemitraan merupakan strategi utama untuk memastikan seluruh target nasional dapat tercapai tepat waktu dan berkelanjutan.

Dia menjelaskan kemitraan dibangun untuk mempermudah dan mempercepat implementasi program di lapangan. Dia menilai model kolaboratif ini memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur layanan tanpa seluruhnya bergantung pada pembiayaan negara untuk pembangunan fisik.

Adapun, BGN memberikan insentif sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap SPPG atau sekitar Rp144 juta per bulan. Dadan menilai skema ini jauh lebih efisien dibandingkan pemerintah harus membangun dan mengelola seluruh fasilitas secara mandiri.

Lebih lanjut, menurut Dadan, faktor waktu menjadi nilai paling berharga dalam proses kemitraan ini. Dia menilai kecepatan pelaksanaan menjadi kunci keberhasilan program.

“Karena itu, dalam Al-Qur’an disebutkan Wal ‘Ashr (Demi Waktu). Hal tersebut sangat relevan, sebab dalam pelaksanaan program MBG, apabila tidak dijalankan dengan kecepatan tinggi, saya kira semua pihak akan sangat merugi,” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, Dadan menuturkan dana yang dicairkan ke setiap SPPG rata-rata mencapai hampir Rp1 miliar per bulan.

Dari jumlah tersebut, sekitar 70% digunakan untuk pembelian bahan baku. Kemudian, 20% dialokasikan untuk biaya operasional termasuk gaji relawan.

“Dan 10% diberikan untuk insentif bagi mereka yang kemudian membangun SPPG di setiap lokasi,” kata Dadan dalam Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).

Dadan menjelaskan, pencairan dana tersebut ditopang oleh besarnya alokasi anggaran BGN pada 2026. Tahun ini, BGN memperoleh pagu anggaran Rp268 triliun ditambah dana cadangan Rp67 triliun sehingga totalnya mencapai sekitar Rp335 triliun

Adapun, sebanyak 93% dari total anggaran itu disalurkan langsung oleh BGN melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke SPPG yang tersebar di seluruh provinsi.

Dadan menilai sebaran jumlah SPPG di setiap provinsi mencerminkan besarnya perputaran uang di daerah. Di Aceh, misalnya, telah berdiri 608 SPPG atau setara dengan perputaran dana sekitar Rp608 miliar setiap bulan.Sementara di Jawa Barat, Dadan menuturkan terdapat 5.295 SPPG atau setara dengan perputaran dana sekitar Rp5,295 triliun per bulan.

Dengan pola penyaluran tersebut, BGN memproyeksikan uang yang sudah beredar di masyarakat dalam 1,5 bulan terakhir telah mencapai sekitar Rp29 triliun dan tersebar merata di seluruh provinsi.

Bisnis.com, GARUT — Pemerintah Kabupaten Garut secara terbuka mengakui adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah selatan dan kawasan lain di KabupatenGarut, Jawa Barat.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin menegaskan, kondisi sosial-ekonomi di Garut Selatan masih tertinggal dan membutuhkan langkah percepatan pembangunan atau akselerasi.

Sejumlah indikator menjadi sorotan, mulai dari kemiskinan ekstrem, angka putus sekolah, hingga tingginya angka kematian ibu dan anak. Pernyataan itu sekaligus menjadi pengakuan bahwa pertumbuhan ekonomi Garut belum merata.

"Wilayah selatan dinilai belum menikmati dampak pembangunan secara optimal dibandingkan kawasan perkotaan dan wilayah utara yang relatif lebih berkembang dari sisi infrastruktur dan aktivitas ekonomi," ujar Syakur, Selasa (24/2/2026).

Syakur menilai, percepatan pembangunan tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan anggaran besar dan perubahan pendekatan kebijakan. Ia menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja sebagai pintu masuk mengatasi kemiskinan struktural.

Sektor industri disebut sebagai salah satu solusi, meski tidak selalu harus berbentuk pabrik manufaktur besar. Pariwisata, restoran, dan hotel juga dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan apabila dikelola secara sistematis.

Namun demikian, penguatan sektor jasa saja dinilai belum cukup. Pemerintah daerah juga menyoroti lemahnya hilirisasi sektor pertanian dan peternakan di Garut Selatan. Selama ini, komoditas lokal lebih banyak dijual dalam bentuk mentah tanpa proses pengolahan lanjutan yang memberikan nilai tambah.

"Akibatnya, margin keuntungan lebih banyak dinikmati wilayah lain yang memiliki fasilitas pengolahan," kata Syakur.

Dalam konteks itu, kata Syakur, jagung diidentifikasi sebagai komoditas strategis yang berpotensi menjadi pengungkit ekonomi baru. Jagung tidak hanya menjadi hasil pertanian, tetapi juga bahan baku utama pakan ternak yang dibutuhkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis dari pemerintah pusat.

Permintaan yang tinggi terhadap pakan ternak membuka peluang terbentuknya rantai industri terintegrasi di wilayah selatan.

Syakur mencontohkan model ekosistem terintegrasi yang diterapkan diBlitar, di mana produksi jagung, pabrik pakan, dan sentra peternakan berada dalam satu kawasan. Integrasi tersebut membuat ongkos produksi lebih efisien sehingga harga telur di daerah itu lebih kompetitif.

"Skema serupa dinilai dapat diterapkan di Garut Selatan untuk menekan biaya distribusi sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal," tuturnya.

Meski demikian, hingga saat ini belum dijelaskan secara rinci mengenai skema pendanaan, tahapan implementasi, maupun target waktu realisasi pembangunan ekosistem tersebut.

Menurutnya, pengakuan ketimpangan ini menjadi momentum penting bagi arah kebijakan ekonomi daerah. Tanpa intervensi terstruktur, Garut Selatan berpotensi terus tertinggal akibat minimnya infrastruktur industri dan lemahnya akses pasar.

"Integrasi sektor pertanian dan peternakan memang menjanjikan, tetapi membutuhkan kepastian investasi, dukungan regulasi, serta koordinasi lintas sektor," tutupnya.

Bisnis.com, PADANG - Pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana alam di Kampung Talang, Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar), menggunakan inovasi Sepablock dari PT Semen Padang.

Pembangunan huntap di Kampung Talang itu merupakan bentuk perhatian langsung Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumbar dan Kadib Indonesia terhadap wilayah-wilayah terdampak bencana di Sumatra, termasuk di Sumbar.

Ketua Kadin Sumbar Buchari Bachter mengatakan proyek ini mengusung semangat kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak, di antaranya PT Semen Padang dan Universitas Andalas.

"Jadi untuk pembangunan huntap itu, kami memilih menggunakan produk dari Semen Padang yakni Sepablock. Karena selain ramah gempa, inovasi itu memungkinkan proses konstruksi berlangsung lebih cepat dengan target penyelesaian pembangunan sekitar 30 hari," ucap Buchari Bachter dalam keterangan resmi, Sabtu (31/1/2026).

Dia menyampaikan adanya proyek ini sekaligus menjadi percontohan pertama di Sumatra dalam penggunaan teknologi tersebut untuk hunian pascabencana karena Kadin berharap pembangunan huntap korban bencana Sumatra bisa menggunakan Sepablock.

Direktur Utama PT Semen Padang Pri Gustari Akbar mengatakan adanya keterlibatan Kadin ini menunjukkan bahwa dunia usaha tidak hanya berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga hadir secara nyata dalam pemulihan kehidupan masyarakat.

Menurutnya bencana alam tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga menyisakan luka psikologis yang mendalam bagi para penyintas. Oleh karena itu, pembangunan hunian tetap ini memiliki makna yang lebih luas.

"Pembangunan hunian tetap ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga membangun kembali harapan, rasa aman, dan masa depan masyarakat," kata dia.

Dia menambahkan, sebagai perusahaan semen tertua di Asia Tenggara dan bagian dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), PT Semen Padang memiliki komitmen kuat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam penanganan dan pemulihan pascabencana.

"Jadi pembangunan hunian pascabencana harus memenuhi 3 prinsip utama yakni cepat, aman, dan berkualitas," tegasnya.

Pri menambahkan bahwa PT Semen Padang mendukung penggunaan Sepablock sebagai solusi konstruksi unggulan.

Produk ini dirancang untuk memungkinkan proses pembangunan yang lebih cepat, memiliki kualitas dan presisi tinggi, serta menghasilkan bangunan yang kuat dan stabil, sekaligus efisien dari sisi waktu dan biaya.

"Melalui penggunaan Sepablock, kami berharap hunian yang dibangun tidak hanya layak huni, tetapi juga memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap risiko bencana di masa mendatang," kata Pri.

Dia juga menilai kegiatan ini sebagai contoh nyata sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Kolaborasi lintas sektor tersebut dinilai sangat penting, khususnya di Sumbar yang memiliki potensi risiko kebencanaan cukup tinggi.

"PT Semen Padang siap untuk terus bersinergi dan berkontribusi, tidak hanya melalui penyediaan material bangunan, tetapi juga lewat inovasi produk dan dukungan berkelanjutan bagi pembangunan daerah yang tangguh dan berketahanan," tegasnya.

Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan bahwa percepatan penyediaan hunian layak bagi warga terdampak bencana merupakan prioritas utama Pemerintah Kota Padang.

Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dia juga mengungkapkan bahwa Pemko Padang saat ini tengah menyiapkan pembangunan sekitar 500 unit huntap yang akan tersebar di 3 lokasi yakni Balai Gadang, Simpang Haru, dan Lambung Bukit. Usulan pembangunan tersebut telah diajukan kepada pemerintah pusat.

Kabupaten Agam (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengebut pembangunan jembatan aramco di Kilometer 74, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar) yang ditargetkan selesai menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

"Alhamdulillah pengerjaan terus kita lakukan dan mungkin dua minggu lagi akan selesai," kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di Kabupaten Agam, Rabu.

Hal tersebut Menteri PU sampaikan saat bersama Gubernur Sumbar, Wakil Ketua Komisi VI dan Bupati Agam meninjau langsung perkembangan pembangunan sejumlah infrastruktur yang terdampak akibat bencana alam yang terjadi di akhir November 2025.

Dalam kunjungan itu Menteri PU menerima laporan progres pengerjaan fisik termasuk upaya-upaya percepatan yang akan dilakukan menjelang bulan puasa. Peninjauan itu guna memastikan pengerjaan infrastruktur berupa jembatan dan jalan yang terputus secepatnya pulih.

Dody mengatakan di awal-awal bencana terjadi dirinya bersama pemangku kepentingan langsung meninjau kerusakan infrastruktur yang terjadi di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera, termasuk Provinsi Sumbar. Khusus di Kabupaten Agam, pada awalnya Kementerian PU mendapat arahan untuk membangun satu jembatan permanen.

Namun, melihat kondisi di lapangan serta tingginya mobilitas warga di Kecamatan Malalak, Dody memutuskan untuk membangun jembatan bailey tepat di sebelah jembatan aramco kilometer 74 yang saat ini dalam tahap penyelesaian.

"Waktu itu sih sebenarnya cuma hanya ada satu arahan untuk bikin jembatan permanen. Cuma saya lihat di sana banyak masyarakat yang terdampak jembatan putus, akhirnya saya minta kepala balai juga bikin jembatan bailey," ujar dia.

Ia mengatakan keberadaan jembatan sementara itu sangat penting dan mendesak agar masyarakat yang bermukim di atas kilometer 74 tetap terhubung ke luar. Keberadaan jembatan ini sangat vital karena merupakan satu-satunya akses masyarakat yang ingin menuju Kota Bukittinggi maupun ke Kota Padang.

"Jadi, paling tidak pasokan dan urusan logistik untuk masyarakat di perkampungan di atas sana tidak terputus dulu," ujar dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026