Bisnis.com, PEKANBARU — Progres pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Rengat (Tol Rekaru), khususnya ruas tol Seksi Lingkar Pekanbaru, telah mencapai sekitar 90%. Pemerintah kini fokus menyelesaikan sisa kendala administratif agar proyek strategis nasional tersebut dapat berjalan optimal.

Kepala Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, Aribudi Sunarko, mengatakan capaian tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.

“Secara umum progres pengadaan tanah sudah sangat baik, mencapai sekitar 90% di Kota Pekanbaru. Sisanya sekitar 10% masih dalam proses penyelesaian,” ujarnya Kamis (16/4/2026).

Aribudi menjelaskan, kendala yang tersisa umumnya bersifat administratif, seperti perubahan peta bidang, kekurangan dokumen kependudukan seperti KTP, serta belum lengkapnya surat keterangan kepemilikan lahan.

“Kendala ini tidak mendasar, namun tetap perlu diselesaikan karena berkaitan dengan proses pencairan ganti rugi,” jelasnya.

Ia menambahkan, kelengkapan administrasi menjadi syarat utama dalam pencairan dana ganti kerugian melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) di bawah Kementerian Keuangan.

“Perbaikan administrasi ini penting agar proses pencairan dana berjalan lancar dan sesuai ketentuan, mengingat ini menggunakan uang negara,” ujarnya.

Kemudian dia menyebut terdapat aset milik Pemerintah Kota Pekanbaru yang terdampak proyek, salah satunya lahan nursery milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).

Menurut Aribudi, penggantian aset pemerintah tidak dilakukan dalam bentuk uang, melainkan melalui mekanisme tukar guling atau penyediaan lahan pengganti.

“Sebagian lahan pengganti sudah tersedia di sekitar lokasi, namun masih ada sisa dana sekitar Rp3,5 miliar yang harus direalisasikan untuk pengadaan lahan pengganti,” ungkapnya.

Pihaknya menargetkan dalam dua pekan ke depan lokasi lahan pengganti tersebut sudah dapat ditentukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru. Untuk penentuan lahan tidak hanya berdasarkan luas, tetapi juga kesesuaian nilai dengan dana yang tersedia.

Secara keseluruhan, progres ganti rugi lahan dinilai berjalan baik tanpa kendala berarti. Ke depan, penyelesaian dititikberatkan pada koordinasi antara Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Pemko Pekanbaru untuk melengkapi dokumen yang masih kurang.

Selanjutnya Pemko Pekanbaru juga menggesa pembangunan jalan lingkar (outer ring road), yang nantinya akan terintegrasi dengan ruas Tol Pekanbaru - Dumai.

Proyek ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah, khususnya di kawasan Rumbai hingga Tenayan Raya. Kedepan, jalur tersebut akan menjadi penghubung strategis antara kawasan barat dan timur Kota Pekanbaru.

“Jalur tol Pekanbaru - Dumai yang mengarah ke Rumbai nantinya akan terhubung dengan jaringan jalan baru di kawasan timur,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, akses yang saat ini melalui Jalan 70 di Kelurahan Muara Fajar Timur akan dikembangkan menjadi jalur lurus menuju kawasan timur kota.

Rencananya, jalur tersebut akan melintasi Kelurahan Sungai Ambang dan Kelurahan Tebing Tinggi Okura di Kecamatan Rumbai Timur, sebelum terhubung ke Kecamatan Tenayan Raya, tepatnya menuju Kompleks Perkantoran Pemko Pekanbaru.

“Di jalur itu juga akan dibangun Jembatan Siak V sebagai penghubung utama. Jadi pembangunan tol dan jalan lingkar ini berjalan beriringan agar konektivitasnya selaras,” jelas Aribudi.

Menurutnya, proyek pembangunan jalan lingkar tersebut saat ini masih berada pada tahap persiapan, terutama pendataan terhadap pemilik lahan yang terdampak.

“Saat ini kami masih melakukan pendataan terhadap para pemilik tanah. Ini merupakan tahapan awal sebelum proses pembebasan lahan dilakukan,” ungkapnya.

Pemko Pekanbaru berharap proyek ini dapat segera direalisasikan untuk meningkatkan aksesibilitas antarwilayah sekaligus mendukung pertumbuhan kawasan baru di bagian timur kota.

Bisnis.com, PADANG - Gubernur Sumatra Barat mengambil langkah cepat untuk memastikan kelancaran pembangunan proyek Sitinjau Lauik yang ada di berbatasan Kota Padang dengan Kabupaten Solok.

Dia menyampaikan bahwa proses pengadaan tanah untuk pembangunan Flyover Panorama Sitinjau Lauik menunjukkan progres signifikan. Hal tersebut ditandai dengan serah terima lahan bebas dari panitia pengadaan tanah yang diketuai Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sumbar kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar sebagai instansi pelaksana proyek.

"Adanya capaian tersebut sebagai langkah penting untuk memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas sekaligus keselamatan transportasi di wilayah Sumbar," katanya, Sabtu (14/3/2026).

Menurut Mahyeldi, jalur Sitinjau Lauik selama ini merupakan salah satu akses utama penghubung antarwilayah di Sumbar. Namun jalur tersebut juga dikenal sebagai titik rawan kecelakaan karena kondisi jalan yang curam dan memiliki banyak tikungan tajam.

“Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik diharapkan tidak hanya memperlancar arus transportasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang melintasi jalur tersebut,” ujar Mahyeldi.

Dia menjelaskan proses pengadaan tanah untuk proyek tersebut telah melalui berbagai tahapan sejak penetapan lokasi pada April 2024.

Tahapan tersebut meliputi pembentukan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah oleh Kantor Wilayah ATR/BPN Sumbar, verifikasi lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, hingga musyawarah untuk penyelesaian hak atas tanah.

Dikatakannya seluruh tahapan itu dilakukan untuk memastikan proses pengadaan tanah berjalan sesuai prosedur, menjamin kepastian hukum, serta memastikan masyarakat yang terdampak memperoleh ganti kerugian secara layak dan adil.

Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bersinergi dalam proses pengadaan tanah tersebut, termasuk pemerintah pusat, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta unsur Kerapatan Adat Nagari dan tokoh masyarakat.

“Progres ini dapat dicapai berkat dukungan banyak pihak. Atas nama Pemerintah Provinsi Sumbar kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses pengadaan tanah ini,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Muhibuddin mengatakan proses pembebasan lahan proyek tersebut sempat mengalami penyesuaian jadwal dari target awal pada Oktober. Namun melalui koordinasi lintas instansi, proses tersebut kini dapat dipercepat.

“Flyover Sitinjau Lauik ini merupakan legacy bagi masyarakat Sumatera Barat. Proyek ini sangat penting untuk mengurangi risiko kecelakaan yang selama ini sering terjadi di kawasan tersebut,” ujar Muhibuddin.

Dia menegaskan Kejaksaan siap melakukan pengawalan dan pendampingan hukum terhadap proyek tersebut, mulai dari aspek intelijen, perdata, hingga tata usaha negara agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.

Kemudian, Asisten Deputi Penyelenggara Tata Ruang dan Penataan Agraria Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Syahruddin menilai pembangunan infrastruktur seperti flyover memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun demikian, lanjutnya, pembangunan infrastruktur harus dirancang secara matang dengan memperhatikan aspek tata ruang serta mitigasi bencana.

“Infrastruktur seperti jembatan layang dapat menjadi leverage pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah. Namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh perencanaan yang tepat dan berbasis tata ruang,” jelasnya.

Menurutnya dengan adanya progres pengadaan tanah tersebut, pembangunan Flyover Sitinjau Lauik diharapkan segera memasuki tahap konstruksi dan menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan keselamatan serta konektivitas transportasi di Sumbar.

Magelang (ANTARA) - Pengadaan tanah untuk Jalan Tol Yogyakarta-Bawen diharapkan dapat selesai tahun 2026, kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Muhammad Fajri Nukman.

"Untuk bidang tanah sampai dengan hari ini sisanya kurang lebih 4.049 bidang dari keseluruhan total 15.300 bidang tanah dari Yogyakarta sampai Bawen," katanya di Magelang, Selasa.

Ia menyampaikan hal tersebut saat pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak atas objek pengadaan tanah untuk pembangunan ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Desa Candisari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.

Ia menyebutkan, kalau secara keseluruhan dari Jalan Tol Yogyakarta - Bawen pengadaan tanahnya sampai dengan hari ini sudah mencapai 70,95 persen.

Menurut dia, rincian pengadaan tanah tersebut ada seksi I 98,73 persen, seksi II 93,18 persen, seksi III 83,26 persen, seksi IV 64,99 persen, seksi V 28,77 persen, dan seksi VI 97,09 persen.

"Kami untuk sisi pengadaan tanah kurang lebih 30 persen, kami menargetkan bisa selesai di tahun ini," katanya

Ia berharap, semua bisa lancar dan tercapai, karena secara keseluruhan mayoritas sudah melewati tahapan musyawarah dan saat ini adalah pemberkasan.

"Memang kita masih walaupun dengan target tersebut termasuk kita mengharapkan untuk 2 desa yaitu Kalipucang dan Losari juga kita harapkan bisa mendapatkan kepastian dan proses pengadaan tanahnya di tahun ini juga," katanya.

Ia menuturkan, untuk pembayaran ganti kerugian dan pelepasan hak atas objek pengadaan tanah untuk pembangunan ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Desa Candisari ini pembayaran terhadap total 57 bidang tanah terdiri atas 9 desa.

Sebanyak 9 desa tersebut, yakni Banyuurip, Candisari, Glagahombo, Kalikuto, Madusari, Pancuranmas, Porwodadi, Senden, Tampingan, dari total 57 bidang tersebut seluas 4,39 hektare, senilai Rp66,8 miliar.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. (PJAA) menerima ganti rugi pengadaan tanah proyek strategis nasional pembangunan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc Section Harbour Road II senilai Rp175,91 miliar.

Corporate Secretary Pembangunan Jaya Ancol Agung Praptono menyampaikan bahwa perseroan telah menerima uang ganti kerugian tersebut pada Selasa (6/1/2026).

“Perseroan telah menerima uang ganti kerugian dengan total nilai sebesar Rp175.917.108.500, sehubungan dengan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam Proyek Strategis Nasional Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc Section Harbour Road II,” ujar Agung dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (7/1/2025).

Agung menjelaskan, objek ganti rugi tersebut mencakup enam bidang tanah dengan total luas 7.185 meter persegi yang berada dalam bidang tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No. 1/Ancol, sebagaimana tercantum dalam daftar nominatif Berita Acara Perubahan Data Nominatif dan/atau Peta Bidang Tanah Nomor 1079/BA-31.72.AT.02.04/IV/2025 tertanggal 8 April 2025.

“Objek tersebut telah dilakukan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian sesuai Berita Acara Kesepakatan nomor 4656/BA-31.72.AT.02.04/XI/2025 tanggal 11 November 2025, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk,” katanya.

Selain tanah, ganti rugi juga mencakup aset pagar panel beton sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Kesepakatan nomor 1966/BA-31.72.AT.02.04/VI/2025 tanggal 26 Juni 2025.

Agung menegaskan seluruh nilai ganti rugi tersebut telah melalui proses validasi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

“Terhadap seluruh nilai sebagaimana dimaksud di atas telah dilakukan validasi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara selaku Ketua Pelaksana,” pungkasnya.

PJAA Jajaki Proyek Reklamasi Ancol Rp3 Triliun

Dalam perkembangan lain, PJAA tengah menyiapkan pengembangan kawasan melalui proyek reklamasi di sisi barat Ancol. Manajemen menyebut perseroan sedang menjajaki kerja sama dengan sejumlah investor strategis untuk mendukung rencana tersebut.

Direktur Utama Pembangunan Jaya Ancol Winarto mengungkapkan terdapat sekitar 10 calon investor yang tengah dievaluasi, dengan mayoritas merupakan investor asing.

“Kurang lebih ada 7 hingga 8 perusahaan, berarti sekitar 80% itu dari asing. Kemitraan strategis mereka akan investasi di sini. Itu yang sedang kami seleksi saat ini,” kata Winarto dalam paparan publik, Rabu (3/12/2025).

Calon investor tersebut berasal dari berbagai negara, antara lain Spanyol, Korea, Jepang, China, hingga Uni Emirat Arab (UEA). Nilai investasi proyek reklamasi ini diperkirakan mencapai Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun.

Direktur PJAA Cahyo Satrio Prakoso menambahkan, perseroan berencana menggandeng satu hingga dua mitra strategis yang tidak hanya terlibat dalam proses reklamasi, tetapi juga pengembangan kawasan di atas lahan hasil reklamasi seluas 45 hektare.

“Tapi yang utama adalah kami mengajak mitra strategis untuk melakukan reklamasi bersama-sama dan kemudian bisa membagi bersama-sama dengan mitra strategis untuk pengembangan kawasan di atas reklamasi itu,” katanya.

Manajemen menargetkan proyek reklamasi mulai berjalan pada kuartal I/2026. Dari total izin seluas 65 hektare, sekitar 20 hektare akan digunakan untuk pembangunan depo MRT, sementara sisanya dikembangkan untuk bisnis properti. Seluruh perizinan terkait reklamasi tersebut disebut telah dikantongi oleh perseroan.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah memacu percepatan penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan percepatan tata ruang di daerah terdampak, khususnya di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Ossy menegaskan, Kementerian ATR/BPN berperan vital dalam memastikan lokasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah memiliki status hukum yang jelas dan bebas dari sengketa (clean and clear).

“Melalui aspek pertanahan dan tata ruang, kami membantu pemerintah daerah di Sumatra agar pembangunan Huntap dapat dipercepat. Kami memastikan lokasi yang ditetapkan memiliki kepastian hukum (sertipikat) dan tidak bermasalah,” kata Ossy dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (30/12/2025).

Dalam proses pengadaan tanah untuk Huntap, Ossy menggarisbawahi empat kriteria teknis yang harus dipenuhi sebelum konstruksi dimulai. Pertama memastikan status lahan clean and clear dan kedua memastikan aspek teknis keamanan lokasi dari potensi bencana susulan.

Ketiga, kedekatan lokasi dengan ekosistem sosial masyarakat (seperti sekolah dan area mata pencaharian) dan keempat memastikan aksesibilitas yang ada mampu mendukung jalur logistik.

Lebih lanjut, Ossy mengungkapkan adanya tantangan terkait kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). Sebagian lahan yang dibidik untuk lokasi Huntap diketahui merupakan lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Kondisi ini memerlukan penyesuaian tata ruang, yakni perubahan peruntukan dari kawasan pertanian atau perkebunan menjadi kawasan permukiman.

"Penyesuaian tata ruang ini menjadi bagian dari tugas kami agar proses pembangunan Huntap tidak terkendala regulasi dan dapat segera direalisasikan," tambahnya.

Sementara itu, terkait status hak atas tanah yang akan diterima masyarakat, Ossy menyerahkan skema tersebut kepada kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Pilihan skema yang tersedia mencakup pemberian Sertipikat Hak Milik (SHM) secara langsung atau skema Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) milik pemerintah daerah.

Bisnis.com, SEMARANG - Kehadiran Badan Bank Tanah sebagai lembaga khusus diklaim bakal membawa banyak manfaat. Sebagai instrumen pemerintah, Badan Bank Tanah mengemban enam fungsi utama yang mencakup kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, investasi, pemerintah, hingga reforma agraria. Di Jawa Tengah, di mana penguasaan lahan sudah sangat padat, peran lembaga ini menjadi krusial.
Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah, Perdananto Ariwibowo, menyatakan bahwa secara nasional, pihaknya telah mengelola lebih dari 34.600 hektare tanah di 20 provinsi. Sebagian aset tersebut berada di Jawa Tengah dan bersumber dari tanah-tanah terlantar yang kemudian dioptimalisasikan kembali oleh negara.

“Di Jawa rata-rata penguasaan tanah sudah penuh. Jadi kita peroleh tanah dari penguasaan yang seperti itu [tanah terlantar],” ujarnya pada Senin (13/10/2025) di Universitas Diponegoro, Kota Semarang.
Perdananto menjelaskan bahwa pemanfaatan tanah hasil penguasaan Badan Bank Tanah diprioritaskan untuk berbagai program, termasuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Kendal dan alokasi untuk kepentingan pendidikan. Salah satu realisasi konkret dari fungsi ini adalah penyerahan penguasaan tanah seluas 5.000 meter persegi kepada Universitas Diponegoro (Undip) di Kabupaten Batang untuk menunjang kegiatan akademik.
Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan Badan Bank Tanah, Yudi Kristiana, menjelaskan bahwa kehadiran Badan Bank Tanah sejatinya bertujuan untuk memotong jalur birokrasi yang panjang dan berbelit dalam proses pengadaan tanah.

"Kalau tanah itu sudah ditetapkan sebagai tanah Badan Bank Tanah, dalam bentuk hak pengelolaan, investor tinggal tandatangan. Kerja sama, mau dimanfaatkan untuk apa," ucapnya.
Dalam hal ini, kerja sama yang terjalin antara Badan Bank Tanah dan Undip menjawab permasalahan yang umum terjadi di Indonesia. Yudi menjelaskan, sulitnya membeli lahan di Indonesia adalah realitas empirik yang dirasakan oleh investor bahkan pemerintah. Untuk itu, kehadiran Badan Bank Tanah diyakini bakal menciptakan kepastian hukum bagi investor sembari memastikan pengelolaan tanah sebagai aset negara yang bernilai tinggi.
Klaim-klaim positif itu coba dilihat secara kritis oleh Ekonom Undip, Akhmad Syakir Kurnia. Sebagai lembaga sekaligus instrumen negara, Badan Bank Tanah punya fungsi untuk melakukan koreksi atas potensi kegagalan pasar yang terjadi. Jangan sampai, kata Syakir, lembaga anyar itu justru menjadi fasilitator bagi kepentingan pemodal besar atau oligarki.

"Bank Tanah punya tanggung jawab untuk mengatur alokasi tanah agar efisien dan berkeadilan," tegasnya.
Syakir mengingatkan agar Badan Bank Tanah dapat memberikan transparansi serta menjalankan fungsi check and balances secara berkelanjutan. Keberpihakan lembaga ini mesti diperkuat.

"Jangan sampai kemudian ada persoalan Bank Tanah memberi karpet merah kepada investor, tetapi ketika ada yang hendak memiliki tanah untuk bertani, untuk perumahan, mekanismenya begitu berbelit," ucapnya.
Eni Setyosusilowati dari Kantor Perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah sependapat bahwa ketersediaan tanah yang terbatas dan praktik spekulasi telah menyebabkan harga tanah tidak terkendali.

Dalam hal ini, Bank Tanah sebagai operator negara dapat mengisi peran strategis dalam mengelola dan menyediakan lahan secara lebih terencana dan berkeadilan, sejalan dengan amanat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kolaborasi erat antarlembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil akan menjadi penentu keberhasilan Bank Tanah dalam mewujudkan keadilan agraria di tengah derasnya arus pembangunan ekonomi.