ada perbaikan yang signifikan, di pajak utamanya, dibandingkan kondisi tahun lalu. Tahun lalu pertumbuhan pajaknya negatif, sekarang positif

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencetak defisit sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Mei 2026.

“Lima bulan pertama, (defisit APBN) 0,7 persen. APBN kita amat aman,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan tren positif kinerja APBN ditopang oleh performa pendapatan negara, khususnya penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai, yang terus menunjukkan perbaikan.

Secara keseluruhan, pendapatan negara terhimpun sebesar Rp1.185 triliun atau setara 37,6 persen target APBN senilai Rp3.153,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19,1 persen (year-on-year/yoy).

Komponen penerimaan perpajakan tercatat mencapai Rp958,2 triliun, yang ditopang oleh serapan pajak.

Penerimaan pajak terserap senilai Rp834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy).

Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh moderat 0,7 persen (yoy) dengan nilai Rp123,8 triliun.

“Jadi, ada perbaikan yang signifikan, di pajak utamanya, dibandingkan kondisi tahun lalu. Tahun lalu pertumbuhan pajaknya negatif, sekarang positif. Mungkin nanti akan 20 persen lebih. Kami dorong ke atas, diiringi dengan perbaikan di perpajakan,” ujar Menkeu.

Adapun komponen penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhimpun sebesar Rp226,4 triliun atau tumbuh 19,9 persen (yoy).

Dari sisi belanja negara, realisasi per Mei 2026 tercatat mencapai Rp1.365,4 triliun atau setara 35,5 persen dari target APBN Rp3.842,7 triliun, tumbuh sebesar 34,4 persen (yoy).

Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp1.059,3 triliun.

Penyaluran belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp517,7 triliun atau tumbuh signifikan 58,9 persen (yoy). Sedangkan belanja non-K/L tersalurkan Rp541,6 triliun atau tumbuh 47 persen (yoy).

“Bagus, artinya sesuai dengan target kami ingin mempercepat belanja,” imbuh Purbaya.

Sementara penyaluran transfer ke daerah masih terkoreksi 4,9 persen (yoy), dengan realisasi senilai Rp306,1 triliun.

Dengan kinerja itu, keseimbangan primer mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun, yang mengindikasikan fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja dan utang.

“Yang penting lagi, surplus keseimbangan primernya Rp58,6 triliun. Sudah positif lagi. Artinya, anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya,” kata Purbaya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

sejauh ini ia masih menyampaikan komitmen untuk tetap berpegang pada batas defisit 3 persen. Jadi untuk saat ini, saya akan berpegang pada itu

Jakarta (ANTARA) - Managing Director, Chief India Economist and Macro Strategist sekaligus ASEAN Economist HSBC Global Pranjul Bhandari memproyeksikan defisit fiskal Indonesia tetap terjaga berada di bawah batas maksimal 3 persen pada tahun 2026.

Indonesia mencatatkan defisit fiskal sebesar 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025, atau hampir menyentuh ambang batas yang ditetapkan undang-undang (UU) sebesar 3 persen.

“Saya mendengar langsung konferensi pers Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) dan sejauh ini ia masih menyampaikan komitmen untuk tetap berpegang pada batas defisit 3 persen. Jadi untuk saat ini, saya akan berpegang pada itu,” ujar Pranjul dalam acara bertajuk “Outlook Makro Ekonomi dan Prospek Investasi Indonesia 2026” di Jakarta, Senin.

Di sisi lain, Pranjul ​​​​tidak memungkiri bahwa terdapat kekhawatiran dari pelaku pasar global terkait potensi dilanggarnya batas defisit fiskal Indonesia sebesar 3 persen pada tahun 2026.

“Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pada tahun 2026, target atau batas (defisit) 3 persen tersebut mungkin akan terlampaui,” ujar Pranjul

Menurut dia, melebarnya defisit fiskal Indonesia pada 2025 dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan PDB nominal yang berdampak terhadap penerimaan pajak, bersamaan dengan meningkatnya belanja pemerintah, salah satunya imbas dari peluncuran skema bantuan sosial seperti program pangan gratis.

“Jadi, pendapatan yang rendah dan pengeluaran yang tinggi telah meningkatkan defisit fiskal,” ujar Pranjul.

Namun demikian, Ia menilai kondisi akan berpotensi berbeda, seiring peluang membaiknya pertumbuhan ekonomi nominal dan penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2026.

Selain itu, Ia juga menyinggung pengalaman berbagai negara dalam menjalankan skema bantuan sosial khususnya program pangan gratis yang umumnya tidak langsung membebani fiskal secara berlebihan.

“Saya telah melihat itu di banyak negara di Asia, seperti misalnya, India, Amerika Selatan, Brasil, bahkan di Eropa. Katakanlah Prancis, di mana skema makanan gratis ada, tetapi itu bukanlah sesuatu yang benar-benar, dalam arti tertentu, menyebabkan defisit fiskal yang sangat, sangat berlebihan,” ujar Pranjul.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran untuk program prioritas pemerintah pusat mencapai Rp611,7 triliun per 31 Oktober 2025, atau sebesar 65,8 persen dari Rp929 triliun dalam pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Beberapa program prioritas pemerintah tahun 2025 yang pagunya Rp929 triliun, dan telah dijalankan sebesar Rp611,7 triliun atau 65,8 persen dari target,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2025 di Jakarta, Kamis.

Program Penguatan dan Proteksi Daya Beli, Program Keluarga Harapan (PKH) telah menyerap Rp27,5 triliun dengan 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar (PIP/KIP) Kuliah/beasiswa lainnya menyerap Rp23,8 triliun bagi 14,9 juta siswa.

Kemudian Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT) termasuk Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) menyerap Rp54,1 triliun bagi 18,3 juta KPM.

Lalu, Bantuan Iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) menyerap Rp40,6 triliun bagi 96,8 juta peserta, Program Tunjangan Profesi Guru/ Tunjangan Profesi Dosen (TPG/TPD) Non PNS menyerap Rp16,5 triliun bagi 1,2 juta Guru/Dosen, serta Program Perumahan menyerap Rp24,8 triliun untuk pembangunan 212.600 rumah.

Program Pelayanan Publik, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap Rp32,7 triliun bagi 39,7 juta penerima, program cek kesehatan gratis & tuberkulosis (TB), revitalisasi Rumah Sakit (RS) menyerap Rp5,6 triliun bagi 57,2 juta peserta, serta program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda menyerap Rp1,4 triliun untuk 165 sekolah.

Program Stabilisasi Harga dan Produksi, program Subsidi Non Energi, Subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pupuk menyerap Rp59,5 triliun bagi 9,5 juta petani, program subsidi/kompensasi energi menyerap Rp255,5 triliun bagi 42,5 juta pelanggan listrik bersubsidi.

Lalu, Program Lumbung Pangan menyerap Rp11,8 triliun dengan 2,2 juta hektar kawasan padi, serta program Bulog dan cadangan pangan menyerap Rp22,1 triliun dengan 2,1 juta ton beras/gabah.

Program Sarana Prasarana Publik & Produktivitas, program renovasi/revitalisasi sekolah menyerap Rp13,5 triliun bagi 12,5 ribu sekolah, pembangunan Bendungan, Irigasi, dan Operasi pemeliharaan sarana prasarana sumber daya alam (SDA) menyerap Rp11,9 triliun, Preservasi Jalan dan Jembatan menyerap Rp8,8 triliun, serta program Kampung nelayan, pergaraman nasional dan budidaya ikan nila salin (BINS) menyerap Rp1,6 triliun.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menganggap, pemerintah daerah atau pemda kini harus mulai melaksanakan efisiensi belanja pegawai, di tengah penurunan transfer ke daerah (TKD).

Sebagaimana diketahui, belanja TKD pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2026 kini hanya senilai Rp 693 triliun. Turun sekitar 24,66% dari sebelumnya pada 2025 Rp 919,87 triliun.

Menurut Tito, efisiensi belanja pegawai ini sebetulnya pernah dijalankan pemda seperti saat masa Covid-19. Pada periode krisis yang membuat penerimaan asli daerah atau PAD tertekan itu, ia menyebut, Pemda bisa jalan meskipun tak banyak pegawai yang masuk ke kantor.

"Working from home, saya ingat betul, pernah 75%. Yang di kantor hanya 25%, kerjaan jalan juga. Artinya apa? Jangan-jangan kebanyakan ASN kita ini, kebanyakan pegawai," ungkap Tito dalam acara peningkatan Kapasitas, Literasi, serta Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Katalis P2DD) di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Oleh sebab itu, Tito mengatakan, untuk mengantisipasi turunnya anggaran TKD dari pemerintah pusat ke daerah itu, yang perlu dilakukan para kepala daerah adalah mengefisiensikan belanja pegawainya, bukan dalam bentuk memangkas gaji.

"Belanjanya harus diefisiensikan, terutama yang dibelanja untuk pegawai. Kalau gaji tidak, tapi belanja untuk birokrasinya. Itu harus disederhanakan," tutur Tito.

Tito menjelaskan, efisiensi belanja birokrasi di Pemda saat ini masih penting karena selain jumlah pegawai yang bisa diminimalkan, alokasi untuk belanja perjalanan dinas, rapat, pemeliharaan dan perawatan masih terlalu banyak ketimbang belanja program untuk masyarakat.

"Untuk menyisir belanja ini, banyak yang bilang kurang, kurang, kurang, kurang. Tapi begitu kita pelototin isinya ternyata perjalanan dinasnya terlalu banyak, rapatnya terlalu banyak, pemeliharaan perawatan terlalu banyak," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, jumlah ASN pada tahun ini memang mengalami peningkatan dibanding periode 2024. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh pada Agustus 2025 silam.

"Pada Desember 2024, ASN kita berjumlah 4,3 juta orang. Setelah proses pengangkatan PPPK dan CPNS, terhitung per-Juli 2025 jumlah ASN telah mencapai 5,2 juta. Ini merupakan kekuatan besar dalam mengawal pembangunan di seluruh wilayah Indonesia," ucap Zudan dikutip dari website BKN.