Bisnis.com, SEMARANG — Setyo Adi Paminto, Chief Operation Officer Jatengland Industrial Park Sayung (JIPS), baru saja mengakhiri pertemuan dengan sejumlah perwakilan pelaku industri perbankan asal Taiwan yang membahas rencana investasi di kawasan. Di tengah kondisi global yang bergejolak, serta tekanan pada sektor finansial akibat kaburnya investor asing dari pasar modal, minat investasi ke Indonesia ternyata tidak memudar.

Setyo mengatakan, hal pertama yang dibutuhkan untuk menarik investor asing adalah kepercayaan. Ketika hati sudah mantap, tahapan selanjutnya yang krusial adalah membaca data sebagai kompas arah investasi secara riil.

Bagi calon investor yang hendak membangun pabrik, data utama yang dicari adalah indikator ketenagakerjaan serta peta supply chain atau rantai pasok. Kedua instrumen itu menjadi penentu utama dalam mengukur skala pabrik yang akan mereka bangun.

Setyo menyebut, rata-rata investor yang menanamkan modal di Jatengland Industrial Park Sayung telah memiliki jaringan rantai pasok di kawasan yang sama. Ketersediaan rantai pasok membuat alur produksi menjadi lebih efisien.

“Kami berupaya mengajak investor asing untuk mencari rantai pasok yang bersumber dari sumber daya lokal. Ini membuat industri manufaktur kita lebih berdaya saing,” kata Setyo saat ditemui di kantornya, Selasa (9/6/2026).

Harapan untuk mengoptimalkan rantai pasok lokal pun sejalan dengan potret Berita Resmi Statistik Kinerja Ekonomi Jawa Tengah yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data BPS menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sebesar 32,69% terhadap PDRB Jawa Tengah.

Merujuk pada data PDRB Jateng Menurut Lapangan Usaha 2021-2025, sebanyak 13 subkategori industri pengolahan berhasil mencatatkan pertumbuhan positif pada 2025. Di antara subsektor yang tumbuh positif adalah industri barang logam, komputer, barang elektronik dan peralatan listrik. Golongan ini mencakup pembuatan produk logam murni seperti suku cadang, perlengkapan komputer dan barang elektronik sejenis termasuk pembuatan komponennya. Industri mesin dan perlengkapan juga menunjukkan kontribusi yang cukup stabil. Data tersebut menunjukkan aktivitas manufaktur berbasis komponen dan permesinan di Jawa Tengah terus berkembang, sebuah kondisi yang dapat mendukung penguatan rantai pasok industri.

Tidak hanya rantai pasok, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang presisi juga menjadi pertaruhan. Data ketenagakerjaan mutlak dibutuhkan investor untuk memastikan lini produksi pabrik nantinya diisi oleh tenaga kerja yang sesuai dengan spesifikasi teknis mereka.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,24%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, BPS juga mencatat sekitar 8,51% penduduk bekerja di Jawa Tengah telah berpendidikan tinggi dengan tingkat pendidikan Diploma ke atas. Data tersebut memberi gambaran mengenai ketersediaan tenaga kerja yang semakin terdidik, sebuah faktor yang menjadi perhatian penting bagi investor yang masuk ke sektor manufaktur berbasis teknologi.

Bagi investor, membangun pabrik secara kasat mata terlihat pada saat dimulainya proses pembelian lahan dan pembangunan gedung. Namun jauh sebelum alat berat masuk ke lokasi proyek, keputusan investasi sesungguhnya telah dimulai dari sesuatu yang lebih sederhana, yakni membaca data. Data paling akurat dan mutakhir akan membantu investor memotret kondisi terkini. Apalagi, lanskap bisnis terus berubah setiap waktu.

Edward Sofiananda, CEO Mugan Group Indonesia, mengatakan bahwa di Jawa Tengah, karaktersitik industri manufaktur telah mulai bergeser. Jateng, yang dahulu dikenal dengan manufaktur padat karya seperti industri tekstil dan produk tekstil, serta furnitur, kini perlahan semakin diwarnai oleh industri padat modal yang mengadopsi teknologi tinggi, seperti industri elektronik dan kendaraan listrik.

“Pergeseran ini tentu membutuhkan profil tenaga kerja yang berbeda, karena industri kendaraan listrik membutuhkan tenaga kerja yang lebih terdidik,” ujarnya.

Di sinilah pentingnya Sensus Ekonomi. Melalui sensus yang dilaksanakan secara berkala, BPS memotret struktur dunia usaha Indonesia secara menyeluruh, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar. Data tersebut menjadi fondasi bagi pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, hingga investor untuk membaca peluang ekonomi secara lebih presisi.

Di tengah persaingan memperebutkan modal global, kualitas data ekonomi menjadi keunggulan yang tidak kalah penting dibandingkan infrastruktur fisik. Sebab bagi investor, data bukan sekadar angka, melainkan juga berfungsi sebagai kompas yang menunjukkan ke mana modal akan berlabuh. Kompas baru itulah yang kini tengah dibidik lewat hajatan besar Sensus Ekonomi (SE) 2026.

Kegiatan Sensus Ekonomi 2026 yang sedang digelar oleh BPS pada Mei hingga 31 Agustus 2026 mendatang diharapkan mampu memberikan gambaran ekonomi regional yang menyeluruh serta membuka peluang investasi baru.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan dilakukan secara menyeluruh di Indonesia sehingga dapat memotret seluruh aktivitas ekonomi hingga ke daerah. Menurutnya, data hasil kegiatan sensus ekonomi nantinya dapat menjadi pijakan penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, hasil sensus ekonomi bisa dimanfaatkan oleh akademisi, asosiasi usaha, dan lembaga keuangan untuk meneliti, mengembangkan, dan memperkuat ekonomi lokal. Dengan data yang valid, setiap daerah dapat merancang strategi ekonomi yang sesuai dengan karakter dan potensinya, bukan sekadar meniru kebijakan nasional yang seragam.

“Misalnya, jika suatu daerah diketahui memiliki konsentrasi tinggi pada usaha pengolahan pangan lokal, pemerintah bisa mengarahkan investasi pada sektor tersebut. Sebaliknya, wilayah yang memiliki potensi wisata atau ekonomi kreatif bisa mendapat dorongan melalui promosi dan infrastruktur pendukung,” ujarnya.

Amalia menilai pembangunan ekonomi nasional akan berjalan dengan kuat bila terdapat fondasi yang kokoh di tingkat daerah. “Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa data perekonomian daerah dapat tersedia dengan akurat,” katanya.

BPS berupaya menyajikan potret ekonomi daerah yang lengkap, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar. Nantinya, setiap kabupaten, kota, dan provinsi akan memiliki gambaran tentang struktur ekonomi sektor yang dominan, jumlah pelaku usaha titik-titik pertumbuhan serta sektor paling potensial untuk dikembangkan.

Di ruang-ruang rapat kawasan industri, keputusan investasi mungkin tampak dimulai dari negosiasi harga lahan, insentif, atau pembangunan infrastruktur. Namun pengalaman para pengelola kawasan industri menunjukkan hal yang berbeda. Sebelum memutuskan menanamkan modal miliaran rupiah, investor terlebih dahulu mencari tahu di mana tenaga kerja yang sesuai tersedia, bagaimana rantai pasok terbentuk, dan sektor apa yang memiliki prospek pertumbuhan paling kuat. Arah itulah yang disediakan oleh data.

Ketika Sensus Ekonomi 2026 memotret jutaan pelaku usaha dari Sabang hingga Merauke, yang dihimpun bukan sekadar deretan angka statistik. Di dalamnya tersimpan peta tentang kekuatan ekonomi daerah, peluang investasi, hingga wajah baru industri Indonesia yang sedang bertumbuh.

Bagi pemerintah, data menjadi dasar kebijakan. Bagi pelaku usaha, data menjadi bahan membaca pasar. Sementara bagi investor, data membantu menerjemahkan peluang menjadi keputusan. Sebab pada akhirnya, investasi tidak selalu berawal dari tanah yang luas atau gedung yang megah. Sering kali, ia bermula dari satu hal yang lebih sederhana, yakni data yang mampu menunjukkan arah.

Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur (Cisem II) resmi beroperasi melalui Seremonial Commissioning Pipeline Cisem II dan Integrasi Sistem Transmisi Gas bersama PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT PGN Tbk yang dihadiri oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman di Stasiun Kandang Haur Timur (KHT), Jawa Barat, Sabtu (6/6).

Pipa Cisem merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian ESDM dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional.

Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman menyampaikan bahwa commissioning Cisem II merupakan capaian penting dalam pengembangan infrastruktur energi nasional.

"Setelah keberhasilan Cisem I, hari ini kita menyaksikan commissioning Cisem II yang semakin memperkuat integrasi jaringan pipa gas bumi nasional. Infrastruktur ini akan meningkatkan fleksibilitas penyaluran gas dan memperkuat keandalan pasokan energi. Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi sehingga proyek strategis ini dapat diselesaikan dan dioperasikan dengan baik," ujar Laode dalam keterangan resmi.

Pipa Cisem II dibangun dengan panjang sekitar 242 kilometer yang menghubungkan Batang, Jawa Tengah, hingga Kandang Haur Timur, Jawa Barat, dan menjadi mata rantai penting dalam sistem transmisi gas bumi nasional.

Pelaksanaan commissioning di Kandang Haur Timur ini merupakan kelanjutan dari rangkaian commissioning yang telah dilakukan sebelumnya pada pertengahan Maret 2026 di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah.

Tahapan ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan operasional sistem secara menyeluruh hingga terhubung dengan fasilitas operasi eksisting Pertagas di Kandang Haur Timur. Konektivitas jaringan transmisi gas bumi nasional akan semakin kuat dengan beroperasinya Pipa Cisem II.

[Gambas:Youtube]

Integrasi ini meningkatkan fleksibilitas penyaluran gas dari berbagai sumber pasokan menuju pusat-pusat permintaan energi, memperkuat keandalan sistem, serta mendukung pemanfaatan gas bumi domestik secara lebih optimal untuk memenuhi kebutuhan industri, pembangkit listrik, kilang, pupuk, dan sektor strategis lainnya.

Direktur Komersial PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Aldiansyah Idham pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa commissioning Cisem II menjadi momentum penting bagi pengembangan sistem gas bumi nasional yang semakin terintegrasi.

"Commissioning Cisem II merupakan momentum yang telah lama dinantikan. Infrastruktur ini memungkinkan sistem penyaluran gas menjadi semakin fleksibel dan terintegrasi, sekaligus memperkuat keandalan pasokan energi nasional. Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi milestone penting dalam optimalisasi pemanfaatan gas bumi untuk mendukung kebutuhan energi Indonesia," kata Aldiansyah.

Direktur Utama Pertagas Indra P Sembiring menyampaikan bahwa commissioning di Kandang Haur Timur menandai kesiapan operasional penuh sistem Cisem II yang kini telah terhubung dengan fasilitas operasi Pertagas.

"Sebagai operator yang ditunjuk oleh Kementerian ESDM, Pertagas telah menyiapkan sarana, prasarana, serta personel yang tersebar dari Jawa Timur hingga Jawa Barat untuk memastikan pengoperasian infrastruktur ini berjalan secara aman, andal, dan optimal. Kehadiran Cisem II akan semakin memperkuat konektivitas jaringan pipa gas bumi nasional serta meningkatkan fleksibilitas operasi sistem transmisi gas," pungkas Indra.

Sumber pasokan utama pada Pipa Cisem II pada tahap awal pengaliran gas berasal dari Lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB). Kehadiran aliran gas dari JTB melalui interkoneksi terintegrasi ini diharapkan dapat langsung memacu produktivitas kawasan industri strategis, termasuk Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

Subholding Gas PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Gas (Pertagas) resmi ditetapkan sebagai operator Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur (Cisem II) pada April 2026, setelah memenangkan tender pemilihan mitra yang dilakukan Kementerian ESDM RI melalui LEMIGAS.

Adapun pipa ini merupakan bagian dari Pipa Transmisi Cirebon-Semarang (Cisem), di mana pada tahap sebelumnya telah terbangun dan beroperasi untuk ruas Semarang-Batang (Cisem I).

Direktur Utama Pertagas Indra P. Sembiring mengatakan Pertagas memiliki pengalaman sebagai operator Pipa Cisem I sejak 2023, sehingga perusahaan siap mengoperasikan seluruh jaringan pipa tersebut dalam menyalurkan gas ke berbagai sektor pengguna gas bumi nasional.

"Ketersediaan infrastruktur gas yang terintegrasi dan handal adalah kunci untuk mempercepat transisi energi nasional dengan gas bumi. Energi yang disalurkan melalui pipa Cisem ini akan menjawab kebutuhan industri dan berbagai sektor lainnya atas energi yang bersih," ujar Indra dalam keterangan, Kamis (7/8).

Menurut Indra, pipa Cisem II merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengintegrasikan infrastruktur pipa gas bumi di Indonesia. Keberadaan lokasi sumur gas bumi yang berbeda dengan pasar pengguna gas bumi utama, saat ini telah terhubung melalui Pipa Transmisi Cirebon-Semarang dan Pipa Transmisi Gresik-Semarang.

"Jadi, Pipa Cisem II sepanjang ±242 km menjadi game changer, karena terhubung dengan infrastruktur eksisting Pertagas di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga akan memperkuat keandalan penyaluran di Infrastruktur energi di Pulau Jawa," imbuh Indra.

Direktur Teknik & Operasi Pertagas Agung Indri Pramantyo menambahkan jaringan Pipa Cisem II saat ini sudah teintegrasi dengan Ruas Pipa CISEM I di Kawasan Industri Batang (KITB) di Jawa Tengah, yang dioperasikan Pertagas dan Stasiun Kandang Haur Timur (KHT), Operation West Java Area milik Pertagas.

"Integrasi ini membentuk sistem jaringan pipa yang terintegrasi serta memberikan fleksibilitas pengoperasian dan kehandalan infrastruktur gas bumi, khususnya yang kami operasikan," kata Agung.

Ia menambahkan terintegrasinya Pipa Cisem II dengan infrastruktur transmisi gas bumi nasional di lingkungan Subholding Gas tidak hanya memperkuat pasokan energi bagi sektor strategis seperti kilang, pupuk, dan pembangkit listrik, tetapi juga mendukung program pemerintah dalam pengembangan gas untuk rumah tangga dan UMKM di sepanjang jalur pipa.

"Upaya ini diharapkan memperluas akses energi dan memperkuat ketahanan energi nasional," pungkas Agung.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah mendorong pengembangan Dry Port Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) untuk memperkuat sektor logistik nasional, khususnya di Jawa Tengah.

Pengembangan ini dilakukan melalui kolaborasi antara PT Kereta Api Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia, PT KITB, dan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah, yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang pembangunan dan pengusahaan logistik berbasis rel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Selasa (21/4/2026).

“Pembangunan Dry Port KITB merupakan langkah nyata untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang, memperkuat daya saing produk Indonesia, sekaligus menjadikan Batang sebagai simpul logistik penting di Jawa Tengah,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Rabu (29/4).

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Ali menyampaikan pula arahan Menteri Kooordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai percepatan pembangunan Dry Port Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026, Menko Airlangga menegaskan bahwa dry port akan menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan efisiensi transportasi logistik nasional. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan mampu menekan biaya distribusi sekaligus mempercepat arus barang dari dan menuju kawasan industri. Infrastruktur ini dapat menjadi katalisator sistem logistik nasional yang modern, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus membuka peluang pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029 sesuai RPJMN 2025–2029.

Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen pada 2025, bahkan meningkat menjadi 5,39 persen pada Kuartal IV. PDB per kapita mencapai Rp83,75 juta atau setara USD5.082. Investasi juga menunjukkan tren positif dengan realisasi Rp1.931,2 triliun, naik 12,7 persen dibanding tahun sebelumnya.

Sektor transportasi dan pergudangan menjadi salah satu motor utama pertumbuhan, dengan capaian 8,78 persen pada Kuartal IV 2025 dan kontribusi lebih dari 6 persen terhadap PDB.

“Efisiensi sektor ini berimbas langsung pada kelancaran distribusi barang dan memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global,” ujar Deputi Ali.

Dry Port KITB diproyeksikan mampu menangkap potensi hingga 300.000 TEUs dari total 4 juta TEUs yang melintas di koridor Jawa Tengah. Untuk mewujudkannya, diperlukan investasi awal sekitar Rp2,4 triliun yang mencakup pembangunan container yard, infrastruktur rel, serta fasilitas pendukung lainnya.

Selain itu, KEK Batang ditargetkan menjaring investasi hingga Rp60 triliun dalam 4–5 tahun ke depan. “Dry port ini akan menjadi jantung layanan logistik terintegrasi bagi puluhan pabrik dan industri baru yang akan berdiri di kawasan ini,” pungkas Deputi Ali.

Sejak beroperasi, KITB telah menyerap 5.500 tenaga kerja dari enam perusahaan. Dengan pengembangan Dry Port, penyerapan tenaga kerja diproyeksikan melonjak hingga 39.000 orang pada 2029. Hal ini diharapkan mampu memberikan kontribusi besar bagi pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Deputi Ali menekankan pentingnya percepatan eksekusi MoU tersebut oleh seluruh pihak terkait. Pemerintah, melalui Kemenko Perekonomian, berkomitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi penuh setiap proses agar iklim investasi dan usaha tetap kondusif.

Bisnis.com, PEKANBARU - Bupati Siak Afni Zulkifli meresmikan pembangunan galangan kapal terpadu milik PT Mitra Nusantara Shipyard (MNS) di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), Kecamatan Sungai Apit. Peresmian ini turut ditandai dengan pembukaan akses jalan sepanjang 1,2 kilometer di kawasan tersebut.

Afni memaparkan investasi pembangunan galangan kapal ini sepenuhnya berasal dari sektor swasta dengan nilai mencapai lebih dari Rp300 miliar. Pada tahap awal, realisasi investasi telah menembus lebih dari Rp100 miliar. Dia menyebut, kehadiran galangan kapal ini menjadi titik awal kebangkitan KITB sebagai pusat ekonomi baru berbasis sektor maritim.

“Ini menjadi awal kebangkitan KITB yang baik. Kepercayaan investor adalah modal agar kawasan ini terus berkembang ke depan,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, galangan kapal tersebut diproyeksikan menjadi pusat layanan perbaikan dan pembangunan kapal terbesar di Sumatra. Lokasinya yang strategis di pesisir timur Riau dinilai sangat potensial untuk mendukung distribusi komoditas, baik dalam negeri maupun lintas negara.

“KITB menjadi jantung ekonomi baru di Kabupaten Siak, bahkan Provinsi Riau dan Sumatera. Ini akan menjadi jalur distribusi yang penting,” jelasnya.

Afni juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ia meminta jajarannya mempercepat proses perizinan serta memastikan tidak ada praktik pungutan liar yang menghambat investor.

“Saya ingatkan jangan ada pungli kepada investor. Permudah perizinan, beri kepastian hukum agar mereka nyaman berinvestasi,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, kawasan KITB sebelumnya sempat mengalami stagnasi meski telah memiliki perangkat pendukung lengkap, mulai dari pengelola hingga regulasi. Karena itu, pemerintah daerah kini mendorong penataan ulang kawasan, termasuk evaluasi lahan yang telah dikuasai investor namun belum dimanfaatkan.

“Saya ingin kawasan ini ditata ulang. Tenant yang sudah pegang lahan harus jelas kapan dibangun. Kalau serius, kita bantu percepat,” ujarnya.

Direktur PT Mitra Nusantara Shipyard Yudi Utomo menyebut proyek ini akan menyerap sekitar 200 tenaga kerja, baik pada tahap konstruksi maupun operasional. Mayoritas tenaga kerja akan berasal dari masyarakat lokal dengan keahlian teknik.

“Kami membutuhkan sekitar 200 tenaga kerja, terutama di bidang teknik seperti pengelasan. Kami memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai arahan Ibu Bupati,” ujarnya.

Ia menambahkan, potensi pasar galangan kapal di Riau sangat besar. Berdasarkan studi kelayakan, arus kapal di wilayah ini mencapai 8.539 kapal domestik dan 331 kapal internasional.

Selain galangan kapal, perusahaan juga membangun fasilitas pendukung, termasuk sistem pemurnian air (reverse osmosis) untuk memenuhi kebutuhan air bersih, serta akses jalan sepanjang 1,2 kilometer senilai lebih dari Rp7 miliar.

Dengan masuknya investasi ini, Pemkab Siak berharap dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membuka lapangan kerja dan memperkuat posisi KITB sebagai kawasan industri strategis di Riau.

Bisnis.com, PEKANBARU - Dermaga Pelabuhan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), Kabupaten Siak Provinsi Riau dilaporkan ambruk pada Senin (5/1/2026) sore.”

Pemerintah Kabupaten Siak memastikan tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa itu. Aspek keselamatan masyarakat disebut tetap menjadi prioritas.

“Kami akan mengawal penanganan insiden ini karena pelabuhan KITB merupakan salah satu aset strategis daerah,” ujar Bupati Siak Afni Zulkifli, Selasa (6/1/2025).

Afni menjelaskan, Pelabuhan Tanjung Buton saat ini berada di bawah pengelolaan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjung Buton, Kementerian Perhubungan, sejak akhir Oktober 2024. Sebelumnya, pengelolaan pelabuhan sempat disewakan kepada BUMD, PT Samudera Siak.

Menurut Pemkab Siak, perubahan pengelolaan tersebut telah menjadi bahan evaluasi sejak awal masa jabatannya. Evaluasi itu berujung pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sirkuler pada 5 Agustus 2025, yang memutuskan memberhentikan Direksi dan Komisaris PT Samudera Siak serta menunjuk pengurus baru.

“Keputusan ini diambil menyusul penilaian terhadap kinerja manajemen lama yang dinilai lalai dalam menjaga potensi strategis daerah,” ujarnya.

Dengan kepengurusan baru, Pemkab Siak berupaya mengembalikan kepercayaan Kementerian Perhubungan agar pengelolaan Pelabuhan Tanjung Buton dapat diberikan kembali kepada BUMD. Pimpinan daerah bersama DPRD juga telah menyampaikan langsung komitmen tersebut ke Kementerian Perhubungan.

Pemkab menilai ambruknya dermaga menjadi tantangan dalam upaya mengembalikan kepercayaan pemerintah pusat. Meski begitu, pemerintah daerah menegaskan tetap memperjuangkan pengelolaan aset strategis itu.

Pelabuhan KITB diharapkan menjadi penggerak ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

“Kami berharap penanganan ambruknya dermaga dapat segera dilakukan oleh pihak terkait agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu lebih lama,” kata Afni.

Rencananya Waxindo Group membawa Investasi ke Indonesia sebanyak 700 proyek, termasuk ke KITB, dengan lima sektor/bidang usaha

Semarang (ANTARA) - Perusahaan asal Tiongkok, Wanxinda Group, berencana menanamkan investasi senilai Rp1 triliun di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Perwakilan Wanxinda Group Khairul Mahall di Semarang, Jawa Tengah, Senin, mengatakan bahwa perusahaannya berencana membangun pabrik di Jateng.

"Rencananya Waxindo Group membawa Investasi ke Indonesia sebanyak 700 proyek, termasuk ke KITB, dengan lima sektor/bidang usaha yaitu, motor listrik, kosmetik, fesyen, kesehatan dan elektronik," katanya.

Hal tersebut disampaikan saat beraudiensi dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang.

Di KITB, perusahaan akan membangun pabrik di lahan seluas 98 hektare di kawasan industri tersebut.

Wanxinda adalah Investor dari China dengan empat basis manufaktur di Guangzhou, Binzhou, Myanmar dan di Indonesia.

Perusahaan tersebut memiliki jangkauan pasar global dan memasok produk ke perusahaan besar, seperti Amazon di Amerika Serikat.

Wanxinda diketahui memiliki beberapa segmen bisnis di Tiongkok, antara lain IT dan media, produksi aksesoris untuk program teknologi dan pembuatan barang perjalanan.

Selain menanamkan investasi, kata dia, Wanxinda juga bersama-sama mendorong pembangunan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen menyampaikan apresiasi terhadap rencana penanaman investasi tersebut.

Ke depan, kata dia, diharapkan investasi di Jateng terus meningkat, mengingat KITB termasuk kawasan industri yang paling strategis dan modern di Jateng.

"Kami berharap kehadiran Wanxinda Group akan meningkatkan perekonomian di Jawa Tengah, menyerap banyak tenaga kerja, dan juga meningkatkan ekspor Jawa Tengah," katanya.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, realisasi investasi di provinsi ini pada Januari-September 2025 mencapai Rp66,13 triliun atau 84,42 persen dari target tahunan penanaman modal.

Capaian ini, diikuti dengan serapan tenaga kerja sebanyak 326.462 pekerja, terbanyak nomor dua se-Pulau Jawa.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah menyiapkan langkah strategis dalam mendukung pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), melalui penyediaan KRL dan pembangunan kawasan Transit Oriented Development (TOD).

Executive Vice President (EVP) of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji menyebutkan bahwa moda transportasi kereta api memiliki potensi besar untuk mendukung operasional kawasan industri.

Baik melalui pengangkutan barang, maupun penumpang dalam skala besar dan potensi angkutan KA perkotaan karena mampu mengangkut barang dalam jumlah besar secara efisien, aman, dan ramah lingkungan.

“Dengan konektivitas rel yang baik, arus logistik dari Kawasan Industri Terpadu Batang dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi dengan pelabuhan maupun jaringan transportasi darat lainnya,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (15/10/2025).

Harapannya, integrasi jaringan rel ke kawasan industri akan menjadi kunci efisiensi logistik serta mendukung konektivitas Batang dengan kota-kota besar di Pulau Jawa.

Usai kunjungan kerja Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin pada Selasa (14/10/2025) ke Kabupaten Batang, Agus menyampaikan KAI akan menindaklanjuti pengembangan KITB yang terletak satu wilayah dengan KAI Daop 4 Semarang.

Di antaranya adalah menyiapkan kajian renovasi Stasiun Batang, pengembangan Stasiun Plabuan menjadi kawasan Transit Oriented Development (TOD) untuk mempermudah akses pekerja dan barang.

Selain itu, penambahan layanan Commuter Line menuju kawasan industri guna menunjang mobilitas tenaga kerja.

"Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat peran transportasi kereta api dalam ekosistem industri Batang secara menyeluruh," tambah Agus.

Pemerintah Kabupaten Batang menyambut positif langkah KAI tersebut, karena konektivitas berbasis rel akan memperkuat daya saing KITB dan menjadi faktor penting dalam menarik investasi baru.

Selain meningkatkan efisiensi logistik, kehadiran layanan transportasi publik juga akan mendukung mobilitas pekerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah Batang dan sekitarnya.

Untuk diketahui, pengembangan KITB masuk ke dalam daftar kegiatan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Sebagaimana mengacu pada Lampiran I Peraturan Presiden No. 12/2025 tentang RPJMN 2025-2029, KITB menjadi salah satu dari 83 kegiatan prioritas utama.

Sebelum Perpres RPJMN 2025-2029, keberadaan KITB telah dikukuhkan sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN) dalam Perpres No. 109/2020.

Dua tahun kemudian, terbit Perpres No. 106/2022 tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang Di Provinsi Jawa Tengah. Sasaran prioritas pengembangan KITB dalam Perpres ini adalah terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KITB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Moda transportasi kereta api dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan kawasan industri, seperti Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin, bersama jajaran ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (14/10/2025).

“Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara KAI, Pemerintah Kabupaten Batang, dan pengelola kawasan industri dalam upaya mempercepat pengembangan ekosistem industri yang efisien dan berkelanjutan,” ujar Executive Vice President (EVP) of Corporate Secretary KAI, Raden Agus Dwinanto Budiadji, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Agus menjelaskan, moda kereta api memiliki potensi besar untuk mendukung operasional kawasan industri melalui pengangkutan barang dan penumpang dalam skala besar serta potensi angkutan KA perkotaan. Ia menyampaikan, integrasi jaringan rel ke kawasan industri akan menjadi kunci efisiensi logistik sekaligus mendukung konektivitas Batang dengan kota-kota besar di Pulau Jawa.

“Kereta api memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan kawasan industri karena mampu mengangkut barang dalam jumlah besar secara efisien, aman, dan ramah lingkungan. Dengan konektivitas rel yang baik, arus logistik dari Kawasan Industri Terpadu Batang dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi dengan pelabuhan maupun jaringan transportasi darat lainnya,” ucap Agus.

Sebagai tindak lanjut, Agus mengatakan KAI telah merencanakan sejumlah langkah strategis dalam mendukung pengembangan KITB yang terletak di wilayah KAI Daop 4 Semarang. Di antaranya menyiapkan kajian renovasi Stasiun Batang, pengembangan Stasiun Plabuan menjadi kawasan Transit Oriented Development (TOD) untuk mempermudah akses pekerja dan barang, serta penambahan layanan Commuter Line menuju kawasan industri guna menunjang mobilitas tenaga kerja.

“Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat peran transportasi kereta api dalam ekosistem industri Batang secara menyeluruh,” tambah Agus.

Pemerintah Kabupaten Batang menyambut positif langkah KAI tersebut karena konektivitas berbasis rel akan memperkuat daya saing KITB dan menjadi faktor penting dalam menarik investasi baru. Selain meningkatkan efisiensi logistik, kehadiran layanan transportasi publik juga akan mendukung mobilitas pekerja serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah Batang dan sekitarnya.

Melalui sinergi antara KAI, Pemerintah Kabupaten Batang, dan KITB, pengembangan kawasan industri di Batang diharapkan berjalan semakin cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sinergi ini juga menjadi bukti nyata komitmen KAI dalam mendukung iklim investasi nasional dengan menyediakan infrastruktur transportasi yang andal dan efisien untuk mendorong pertumbuhan sektor industri.

“KAI berkomitmen untuk terus memperkuat peran moda kereta api sebagai bagian dari solusi transportasi nasional yang mendukung kemajuan industri serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Agus.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perum LKBN ANTARA Nina Kurnia Dewi mengatakan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, perlu menyiapkan diri, baik dari sisi kompetensi dan pendidikan, untuk bisa memanfaatkan secara optimal pesatnya pertumbuhan industri di kawasan tersebut.

Nina Kurnia Dewi yang juga Ketua Paguyuban Alumni Ikatan Mahasiswa Pekalongan dan Batang Institut Pertanian Bogor (Imapeka IPB) menilai langkah ini penting agar masyarakat Batang tidak hanya menjadi penonton di tengah lonjakan investasi besar di wilayah tersebut, terlebih dengan adanya Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

"Industri di Batang sedang tumbuh pesat. Pada 2027, sedikitnya 40 industri baru akan beroperasi. Ini akan menarik tenaga kerja dari luar daerah. Karena itu, masyarakat Batang harus benar-benar siap dari sisi kompetensi dan pendidikan," ujar Nina usai menghadiri Silaturahmi Tokoh Masyarakat Kabupaten Batang di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan, pembangunan SDM perlu menjadi prioritas utama sebelum Batang berubah menjadi kota metropolitan sejalan dengan perkembangan industri.

Selain itu, pemerintah daerah bersama pelaku usaha juga diharapkan dapat berperan aktif dalam menyiapkan pelatihan dan pendampingan. Menurutnya, hal ini bertujuan agar tenaga kerja lokal memiliki daya saing dan tidak kalah dengan pendatang.

"Jangan sampai industri besar tumbuh, tetapi tenaga kerjanya justru didominasi orang dari luar Batang. Ini saat yang tepat memperkuat identitas dan kualitas SDM lokal," katanya.

Lebih lanjut, kata Nina, Batang juga memiliki potensi pariwisata yang besar lantaran memiliki pantai dan juga pegunungan.

Oleh karena itu, Kabupaten Batang benar-benar membutuhkan SDM yang unggul agar bisa bisa terlibat dalam industri siap beroperasi pada 2027.

"Jadi waktunya tinggal dikit lagi, pemerintah harus cukup bijak supaya setidaknya dia mengeluarkan regulasi apa, kemudian dibawa kepada para pengusaha untuk attracting, untuk bisa membangun Batang dari sisi daya dukung, karena industrinya kan sudah beroperasi nanti 2027 awal," imbuhnya.

Adapun Pemerintah Kabupaten Batang telah menyiapkan sejumlah program untuk mempercepat peningkatan SDM lokal, salah satunya melalui Daker atau Dapat Kerja.

Program ini memberikan insentif bagi perusahaan yang merekrut minimal 70 persen tenaga kerja asal Batang. Selain peningkatan SDM, pemerintah juga menyiapkan dukungan infrastruktur dan lingkungan untuk memastikan kualitas hidup masyarakat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

Jumlah tenaga kerja yang terserap diproyeksikan mencapai 125.000 hingga 150.000 orang, jauh lebih besar dari jumlah penduduk usia produktif Batang yang belum bekerja di sektor formal saat ini, sekitar 28.000 orang.

Batang juga memiliki lima prioritas utama dalam rencana pembangunan, yakni pertanian dan agrowisata, industri, bahari, pendidikan dan pemerintah.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2025