Bisnis.com, JAKARTA — Listyo Sigit Prabowo menjelaskan langkah tindak lanjut yang akan dilakukan Polri setelah rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) diterima oleh Prabowo Subianto.

Sigit mengatakan, setelah rekomendasi tersebut diterima, Polri akan mulai melakukan berbagai pembenahan. Perbaikan itu antara lain berkaitan dengan revisi undang-undang serta penguatan aturan internal melalui Peraturan Kapolri (Perkap) dan Peraturan Kepolisian (Perpol).

"Di situ ada hal-hal yang kemudian harus dilakukan perbaikan di dalam revisi undang-undang, juga ada yang bersifat internal yang nanti kita perbaiki dengan Perkap dan Perpol," ujar Sigit di sela Rakernis Reskrim di Mabes Polri, Kamis (7/4/2026).

Menurutnya, langkah tersebut merupakan respons Polri terhadap berbagai catatan yang dihimpun KPRP dari masyarakat sejak komisi itu dibentuk oleh Presiden Prabowo.

Sigit menegaskan, Polri terbuka terhadap kritik dan masukan publik agar institusi tersebut dapat terus memperbaiki diri dan menjaga kepercayaan masyarakat.

"Sehingga kemudian itu juga bisa menjawab terkait dengan apa yang menjadi harapan dan tuntutan masyarakat," imbuhnya.

Mantan Kabareskrim tersebut juga menyinggung rekomendasi KPRP terkait penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawas eksternal Polri. Ia menilai hal tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dan pembahasan lebih lanjut.

"Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menerima laporan komprehensif dari KPRP dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam itu membahas arah besar reformasi Polri, termasuk sejumlah rekomendasi kebijakan jangka pendek hingga menengah.

Dalam kesempatan terpisah, anggota KPRP Mahfud MD menyampaikan bahwa tugas komisi tersebut telah selesai setelah laporan rekomendasi diserahkan kepada presiden.

"Kami sudah selesai, sudah lapor. Pada dasarnya sudah enggak ada kerjaan lain apalagi sudah tiga ribu halaman gitu [laporannya]," ujar Mahfud di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat merespons kritik publik terkait rekam jejak hukumnya setelah resmi dilantik dalam reshuffle kabinet oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (27/4/2026).

Menjawab pertanyaan awak media soal statusnya sebagai mantan terpidana, Jumhur membantah anggapan tersebut dan menegaskan bahwa proses hukum yang pernah menjeratnya tidak lagi relevan setelah perubahan regulasi.

“Saya gak terpidana. Jadi saya tuh begini, saya diadili dengan tuntutan 2 tahun, setelah itu undang-undang itu dibatalkan oleh MK. Undang-undang itu gak berlaku lagi, jadi saya justru ngambang,” ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berstatus tersangka secara sah dalam konteks hukum yang berlaku saat ini.

“Jadi saya betul-betul gak pernah tersangka, karena undang-undangnya udah gak ada. Dalam proses, undang-undangnya batal,” katanya.

Jumhur sebelumnya sempat terseret perkara hukum terkait dugaan penyebaran informasi yang dinilai memicu kegaduhan publik pada 2020. Kasus tersebut berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang saat itu digunakan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan.

Namun dalam perkembangannya, sejumlah pasal dalam UU ITE mengalami perubahan dan penyesuaian, termasuk melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan atau mengubah norma tertentu sehingga memengaruhi dasar hukum sejumlah perkara.

Baru-baru ini, Presiden Prabowo mengangkat Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidu. Dalam dokumen resmi, pemerintah menerbitkan beberapa beleid, di antaranya Keppres Nomor 51/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri serta wakil menteri negara, Keppres Nomor 52/P Tahun 2026 terkait Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, serta Keppres Nomor 53/P Tahun 2026 mengenai pengangkatan penasihat khusus presiden bidang komunikasi.

Selain itu, terdapat pula Keppres Nomor 50/TPA Tahun 2026 yang mengatur perubahan pimpinan tinggi utama di Badan Karantina Nasional (Barantin).

List menteri, wamen, dan kepala badan dalam reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid ke-VI:

1. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Jumhur Hidayat
2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan - Hanif Faisol
3. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi - Hasan Nasbi
4. Kepala Staf Kepresidenan - Dudung Abdurachman
5. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah - Muhammad Qodari
6. Kepala Badan Karantina Nasional (Barantin) - Abdul Kadir Karding

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud kembali angkat bicara di tengah gelombang kritik publik terkait renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar.

Rudy mengakui bahwa perencanaan paket renovasi memang telah disusun sebelum dirinya menjabat. Kendati demikian, dia menolak berlindung di balik alasan teknis tersebut.

"Sebagai Gubernur saat ini, tanggung jawab tetap ada pada saya. Saya juga harus meneliti lebih dalam, memilah, dan memastikan prioritasnya benar-benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (27/4/2026).

Keputusan tersebut muncul setelah gelombang kritik memuncak di ruang publik.

Sebagaimana diketahui, Rudy siap menanggung secara pribadi sejumlah item kontroversial, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut, yang dinilai jauh dari fungsi kedinasan.

Lebih jauh, Rudy menjanjikan seluruh item dalam paket renovasi akan dievaluasi dan diaudit ulang secara terbuka.

"Agar masyarakat dapat melihat dengan jelas dan ikut mengawasi," ungkapnya.

Langkah lain yang tak kalah signifikan adalah peniadaan keterlibatan keluarga dalam peran struktural pemerintahan, termasuk posisi Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) dan berlaku mulai besok.

Rudy juga menyinggung pernyataan sebelumnya yang sempat dikaitkan dengan pimpinan nasional dan menimbulkan penafsiran keliru.

Dia menegaskan tidak ada maksud untuk membandingkan atau menyeret pihak mana pun ke dalam konteks yang tidak semestinya, serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam bertutur kata.

Selanjutnya, orang nomor satu di Kaltim ini mengakui telah banyak merenung.

"Saya menyadari ada hal-hal yang perlu saya perbaiki, baik dalam bersikap maupun dalam berkomunikasi," katanya.

Adapun, dia memandang kritik keras dari masyarakat bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap daerah yang dicintai bersama.

"Ketika menyangkut kebijakan dan penggunaan fasilitas publik, wajar jika muncul pertanyaan. Kritik yang keras itu adalah bentuk kepedulian," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik publik sekaligus menegaskan komitmennya pada transparansi dalam polemik yang melibatkan Persib Bandung.

Sorotan pertama datang dari aksi suporter saat laga kontra Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026).

Spanduk bertuliskan “Shut Up KDM” yang dibentangkan bobotoh viral di media sosial dan menuai beragam respons.

Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi tidak menunjukkan reaksi defensif. Ia justru mengapresiasi kritik tersebut sebagai pengingat agar dirinya tidak berlebihan dalam mengomentari Persib.

Menurut Dedi, pesan dari bobotoh memiliki niat baik, yakni menjaga profesionalisme sepak bola agar tidak tercampur dengan kepentingan lain, termasuk politik. Ia menilai kritik seperti itu penting dalam menjaga batas antara peran publik dan dunia olahraga.

“Terima kasih sudah diingatkan,” ujarnya, Minggu (26/4/2026).

Ia juga mengajak bobotoh mengalihkan energi pada dukungan langsung kepada tim, terutama menjelang lima laga krusial ke depan, alih-alih terus memperdebatkan isu tersebut di media sosial.

Sikap terbuka itu juga muncul dalam polemik terkait bonus bagi pemain Persib Bandung. Dedi Mulyadi menjelaskan asal-usul bonus Rp1 miliar yang dijanjikan oleh Maruarar Sirait.

Asal-Usul Bonus

Ia menuturkan komitmen bonus itu muncul dalam pertemuan antara dirinya, Maruarar, dan manajemen Persib yang membahas target meraih tiga gelar juara beruntun.

Dalam pertemuan tersebut, Maruarar disebut menyatakan kesiapan memberikan dukungan finansial untuk pertandingan tandang.

Dari tujuh laga tandang yang dijalani, lima pertandingan di antaranya direncanakan mendapatkan bonus masing-masing Rp1 miliar sehingga totalnya mencapai Rp5 miliar.

Sebelum informasi itu disampaikan ke publik, Dedi menyatakan telah memastikan kepada manajemen bahwa tidak ada aturan yang dilanggar.

Ia juga menjelaskan bahwa keputusan menyampaikan informasi tersebut dilatarbelakangi pertimbangan transparansi. Menurutnya, dukungan finansial dalam ekosistem olahraga perlu disampaikan secara terbuka agar tidak memicu spekulasi di publik.

“Saya menjunjung tinggi transparansi,” tegasnya. Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan posisi Dedi Mulyadi yang berupaya menjaga akuntabilitas tanpa ikut campur dalam urusan teknis klub Persib Bandung.

Di tengah dua isu yang sempat memicu perdebatan, Dedi kembali menyampaikan bahwa kritik merupakan bagian dari kontrol publik, sementara perhatian utama tetap pada performa tim di lapangan.

Ia juga mengajak bobotoh untuk tetap mendukung Persib dalam momen penting musim ini, tanpa memperpanjang polemik di ruang digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menilai narasi inflasi pengamat yang dilontarkan pemerintah justru mencerminkan meningkatnya sensitivitas terhadap kritik publik, sekaligus mengindikasikan adanya persoalan internal dalam konsolidasi kekuasaan.

Menurut Ray, pernyataan yang menyebut pengamat sebagai pihak tanpa data tidak berdiri di ruang kosong, melainkan menunjukkan kecenderungan pemerintah yang mulai defensif terhadap suara kritis masyarakat.

“Pernyataan tentang inflasi pengamat tanpa fakta menunjukkan arah pemerintah yang hari-hari ini makin sensitif dengan kritik. Biasanya, pemerintah yang makin sensitif menunjukkan persoalan di internal sekaligus melemahnya konsolidasi dan kepercayaan diri,” ujarnya.

Dia menilai, pendekatan pemerintah saat ini masih terjebak pada pola lama yang menganggap politik sebatas pada penguasaan struktur formal kekuasaan. Padahal, dinamika politik telah bergeser ke ruang publik yang lebih luas, terutama melalui partisipasi masyarakat sipil dan media sosial.

“Setelah mereka menguasai politik formal dengan membagi-bagi kekuasaan, mereka berpikir politik telah ditundukkan. Cara berpikir yang cocok di era Orde Baru. Padahal sekarang, masyarakat makin independen dan makin sadar politik,” kata Ray pada Senin (13/4/2026).

Dalam konteks itu, dia melihat kehadiran pengamat dan kelompok kritis sebagai bagian dari ekspresi demokrasi yang tidak bisa dipisahkan dari aspirasi publik. Kritik yang muncul di ruang digital, menurutnya, justru menjadi representasi keresahan masyarakat yang lebih luas.

Ray juga menyoroti munculnya berbagai label terhadap kelompok kritis, mulai dari “antek asing”, “nyinyir”, hingga “inflasi pengamat”, yang dinilai sebagai pola komunikasi yang mengingatkan pada praktik di masa Orde Baru.

Menurutnya, pendekatan semacam itu tidak akan efektif dalam meredam kritik. Sebaliknya, tekanan terhadap kebebasan berpendapat justru berpotensi memperluas gelombang kritik dari masyarakat.

“Alih-alih ditundukkan, yang ada akan makin ramai. Satu orang dihardik penguasa akan muncul sepuluh yang lain. Pembungkaman kebebasan berpendapat tidak akan pernah berhasil di Indonesia,” tegasnya.

Dia mengingatkan bahwa pengalaman sejarah menunjukkan pembatasan ruang kritik dapat berujung pada melemahnya legitimasi kekuasaan, seperti yang terjadi pada masa Presiden Ke-2 RI Soeharto.

Lebih jauh, Ray mempertanyakan dasar pemerintah dalam menyebut kritik sebagai tanpa data, sementara berbagai isu yang disorot publik dinilai memiliki basis fakta yang jelas di ruang terbuka.

“Bagaimana pemerintah bisa menyebut tanpa data pada fakta yang terang benderang. Semua itu dipertanyakan, tapi alih-alih dijawab malah disebut pengamat tanpa data,” katanya.

Dalam kritiknya, Ray membalik istilah tersebut menjadi “inflasi pejabat”, yakni kondisi di mana jumlah pejabat dinilai besar tetapi tidak diimbangi dengan efektivitas kinerja.

Di tingkat nasional, jumlah pejabat terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden sebanyak dua orang, serta sekitar 34 hingga 40 menteri dan pejabat setingkat menteri. Selain itu, terdapat sekitar 30 wakil menteri yang turut mengisi struktur kabinet.

Pada level birokrasi, pejabat eselon I—seperti direktur jenderal, deputi, dan kepala badan—berjumlah ratusan orang. Sementara itu, pejabat eselon II hingga IV mencapai puluhan ribu orang yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.

Di tingkat daerah, terdapat sekitar 548 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota. Sementara di lembaga legislatif, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mencapai 575 orang, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebanyak 136 orang. Adapun anggota DPRD provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia jumlahnya melampaui 20.000 orang.

“Negara tidak akan runtuh karena inflasi pengamat. Tapi jelas, negara bisa bermasalah karena pejabatnya yang tidak becus, mengabaikan aturan, dan bersikap arogan,” ujarnya.

Dia mencontohkan bahwa dalam struktur pemerintahan Indonesia, jumlah pejabat publik mencapai puluhan ribu hingga ratusan ribu orang jika mencakup pejabat pusat, daerah, hingga legislatif. Sementara itu, “pengamat” tidak memiliki klasifikasi resmi dalam statistik negara, sehingga tidak dapat dihitung secara pasti.

Dengan demikian, menurut Ray, perdebatan soal inflasi pengamat seharusnya tidak mengalihkan fokus dari isu utama, yakni kualitas tata kelola pemerintahan dan respons terhadap kritik publik.

“Yang perlu diperbaiki bukan jumlah pengamat, tetapi bagaimana pemerintah menjawab kritik dengan kebijakan yang lebih baik,” pungkas Ray.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang ramai di media sosial ikut disinggung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai, mereka yang meragukan masa depan Indonesia saat ini bisa saja berubah pikiran dua dekade mendatang.

Pernyataan itu disampaikan dalam taklimat media APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2/2026). Purbaya merespons sorotan publik terhadap seorang warga negara Indonesia (WNI) penerima beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas.

Nama Dwi ramai diperbincangkan setelah ia mengunggah video tentang kebahagiaannya saat anak keduanya resmi menjadi warga negara Inggris melalui naturalisasi. Unggahan tersebut memantik kritik sebagian warganet yang mempertanyakan komitmen penerima beasiswa yang dibiayai dana abadi pendidikan bersumber dari pajak masyarakat.

Menanggapi hal itu, Purbaya tidak berbicara panjang. Ia justru menekankan optimismenya terhadap arah Indonesia ke depan. “Mungkin 20 tahun lagi dia akan menyesal, karena 20 tahun lagi kita akan sangat bagus,” ujarnya.

Menurut dia, keyakinan itu bukan sekadar retorika. Di tengah tekanan global sepanjang 2025, ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,11 persen. Defisit anggaran pun terjaga di level 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan sejumlah negara di kawasan.

“Kita menciptakan pertumbuhan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian fiskal,” kata Purbaya.

Dwi merupakan alumnus S2 Delft University of Technology, Belanda, lulusan 2017. Suaminya, Arya Iwantoro, menempuh studi S2 dan S3 di Utrecht University pada 2017 hingga 2022. Keduanya menempuh pendidikan melalui skema beasiswa LPDP.

Isu ini kemudian berkembang menjadi perbincangan soal nasionalisme dan kontribusi setelah menerima pembiayaan negara. Namun, pemerintah menegaskan fokusnya tetap pada menjaga stabilitas dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat dirasakan masyarakat luas.

“Dengan pengelolaan yang pruden, kita optimistis Indonesia akan semakin kuat,” ujar Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang ramai di media sosial ikut disinggung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai, mereka yang meragukan masa depan Indonesia saat ini bisa saja berubah pikiran dua dekade mendatang.

Pernyataan itu disampaikan dalam taklimat media APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2/2026). Purbaya merespons sorotan publik terhadap seorang warga negara Indonesia (WNI) penerima beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas.

Nama Dwi ramai diperbincangkan setelah ia mengunggah video tentang kebahagiaannya saat anak keduanya resmi menjadi warga negara Inggris melalui naturalisasi. Unggahan tersebut memantik kritik sebagian warganet yang mempertanyakan komitmen penerima beasiswa yang dibiayai dana abadi pendidikan bersumber dari pajak masyarakat.

Menanggapi hal itu, Purbaya tidak berbicara panjang. Ia justru menekankan optimismenya terhadap arah Indonesia ke depan. “Mungkin 20 tahun lagi dia akan menyesal, karena 20 tahun lagi kita akan sangat bagus,” ujarnya.

Menurut dia, keyakinan itu bukan sekadar retorika. Di tengah tekanan global sepanjang 2025, ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,11 persen. Defisit anggaran pun terjaga di level 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan sejumlah negara di kawasan.

“Kita menciptakan pertumbuhan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian fiskal,” kata Purbaya.

Dwi merupakan alumnus S2 Delft University of Technology, Belanda, lulusan 2017. Suaminya, Arya Iwantoro, menempuh studi S2 dan S3 di Utrecht University pada 2017 hingga 2022. Keduanya menempuh pendidikan melalui skema beasiswa LPDP.

Isu ini kemudian berkembang menjadi perbincangan soal nasionalisme dan kontribusi setelah menerima pembiayaan negara. Namun, pemerintah menegaskan fokusnya tetap pada menjaga stabilitas dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat dirasakan masyarakat luas.

“Dengan pengelolaan yang pruden, kita optimistis Indonesia akan semakin kuat,” ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan e-commerce raksasa asal Korea Selatan Coupang, mengumumkan rencana kompensasi senilai US$1,5 miliar atau setara dengan Rp25,2 triliun. Hal ini diakibatkan karena kebocoran data pribadi pengguna pada November lalu.

Setidaknya terdapat 33,7 juta pengguna terdampak yang mengalami kebocoran data. Rencananya Coupang akan memberikan kupon senilai US$35 atau sekitar Rp590 ribu.

Informasi dari KBS, Rabu (31/12/2025), kupon ini dibagi menjadi empat bagian dan hanya bisa digunakan di layanan milik Coupang sendiri, seperti belanja produk, Coupang Eats, Perjalanan, dan R.LUX.

Rencana ini diumumkan setelah pendiri Coupang, Bom Kim, menyampaikan permintaan maaf pada publik dan berjanji akan mempercepat proses kompensasi.

Namun, itu bukan menjadi penyelesaian masalah. kebijakan tersebut justru memicu kritik luas dari publik, politisi, dan kelompok advokasi konsumen.

Banyak pihak menilai bahwa kompensasi dalam bentuk voucher bukanlah ganti rugi yang adil atas kebocoran data pribadi yang serius, karena voucher tersebut hanya bisa digunakan di ekosistem Coupang.

Artinya, pengguna dipaksa kembali berbelanja di platform yang justru telah gagal melindungi data mereka.

Kritik ini semakin kuat karena beberapa layanan yang disertakan dalam voucher dianggap jarang digunakan, sehingga nilainya tidak benar-benar setara bagi semua korban.

Masalah semakin diperparah oleh sikap manajemen Coupang. Bom Kim menolak menghadiri sidang parlemen Korea Selatan yang dijadwalkan untuk membahas kasus kebocoran data ini, dengan alasan memiliki agenda lain pada awal Desember lalu.

Ketidakhadirannya dipandang sebagai bentuk kurangnya tanggung jawab moral terhadap publik dan pembuat kebijakan. Sejumlah anggota parlemen menilai Coupang mencoba mengubah krisis perlindungan data menjadi peluang bisnis, karena voucher berpotensi mendorong konsumsi tambahan alih-alih benar-benar mengganti kerugian pengguna.

Masalah lain juga muncul dari penyajian informasi itu sendiri. Dalam beberapa laporan, terdapat kesalahan penyebutan tokoh, pengulangan informasi yang berlebihan, serta inkonsistensi angka dan bahasa.

Kesalahan paling serius adalah penyebutan nama Kim Jong-un, yang sama sekali tidak terkait dengan Coupang, sehingga menunjukkan lemahnya verifikasi fakta. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA – Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri di tengah masa tanggap darurat bencana menuai sorotan.

Keputusan Prabowo meninggalkan Tanah Air saat bencana memunculkan perdebatan publik soal sensitivitas, komunikasi politik, hingga efektivitas kepemimpinan dalam kondisi krisis.

Founder Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio memilih membaca langkah Prabowo secara positif.

Dia menilai perjalanan ke luar negeri bisa saja berkaitan dengan upaya mencari dukungan internasional untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana.

“Ya kita positif thinking aja, bisa jadi kunjungan-kunjungan ke luar negeri pak Prabowo justru untuk mencari dukungan terhadap program rekonstruksi dan rehabilitasi terhadap bencana kita,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (10/12/2025).

Kendati demikian, Hendri menilai penting bagi Presiden untuk menunjukkan komitmen nyata setelah kembali ke Tanah Air.

“Kami usul setelah kembali dari lawatan luar negeri maka daerah yang pertama kali dikunjungi harus Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat,” ucapnya.

Senada, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai Presiden Prabowo sebenarnya telah menunjukkan kepedulian dengan turun langsung ke lokasi bencana sebelum berangkat.

Namun Arifki mengkritik tim komunikasi kepresidenan yang dinilai gagal menjelaskan urgensi perjalanan luar negeri kepada publik. Menurutnya, ketiadaan penjelasan komprehensif membuat opini liar berkembang, apalagi Prabowo kalah suara di beberapa wilayah terdampak.

“Tim komunikasi beberapa kali kalah narasi sehingga kalah dengan narasi oposisi atau publik yang tidak puas, katanya.

Dia menilai tanpa juru bicara yang menjelaskan konteks secara rasional, persepsi negatif tak terhindarkan. Meski begitu, Arifki menilai dari sisi jangka panjang, kerja sama luar negeri bisa berdampak positif bagi Indonesia, terutama dalam investasi dan posisi geopolitik.

Berbeda pandangan, Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar justru melihat langkah Presiden berkunjung ke luar negeri di tengah fase darurat bencana sebagai bentuk kurangnya empati dan tidak tepat waktu.

Askar menilai Prabowo seharusnya memprioritaskan pemenuhan kebutuhan darurat seperti obat-obatan, air bersih, jembatan sementara, alat berat, dan helikopter untuk menjangkau wilayah yang hingga kini masih terisolasi.

Dia juga menyoroti lemahnya kualitas laporan yang diterima presiden dari para pembantu pemerintah daerah maupun pusat. Oleh sebab itu, dia mempertanyakan urgensi kepergian Prabowo, mengingat kerja sama dengan negara-negara seperti Pakistan maupun Rusia dapat ditunda atau diwakili oleh menteri.

“Bencana ini butuh leadership. Komando terpusat itu yang tidak ada sekarang,” kata Media.

Askar menyatakan bahwa kerja sama bilateral dapat dilakukan pada waktu lain dan tidak harus dihadiri langsung oleh Presiden.

“Pakistan itu kan masih ada bulan depan, tahun depan. Bisa ditunda. Bisa diwakili diplomat atau menteri. Bencana ini beda. Ini bicara soal nyawa,” ucapnya.

Menurutnya, saat ini di Aceh sedang terjadi fenomena “korban bantu korban”, karena bantuan negara belum menjangkau banyak wilayah.

Oleh karena itu, Askar menilai penanganan bencana membutuhkan kehadiran dan instruksi langsung Kepala Negara untuk memastikan koordinasi berjalan efektif sesuatu yang menurutnya tidak terlihat sejauh ini.

Dia juga membandingkan dengan pengalaman tsunami Aceh 2004 yang menurutnya diakui dunia sebagai contoh penanganan bencana yang kuat karena adanya komando jelas dari pemerintah pusat.

Menurutnya, tanpa sinyal kuat dari Presiden, jajaran di bawah tidak merespons dengan cepat. Hal ini terlihat dari lambatnya mobilisasi Hercules, helikopter, jembatan sementara, hingga distribusi logistik yang masih terhambat di banyak titik.

Askar juga menilai kunjungan Presiden ke lokasi bencana sebelumnya tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya karena hanya mendatangi titik-titik yang aksesnya relatif terbuka. Hal itu, menurutnya, membuat publik tidak melihat empati yang kuat dari Presiden dalam menghadapi bencana besar ini.

“Padahal yang dia kunjungi itu daerah-daerah yang relatif bisa diakses, yang ada poskonya. Coba datang ke Meriah, di ana nggak ada posko, logistik nggak masuk, motor pun nggak bisa masuk ke sana,” ujar Askar.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menilai masalah lebih besar terletak pada respons yang menurutnya terlambat dan dipenuhi miskomunikasi antarpejabat. Dia menegaskan bahwa sejak awal pemerintah terlihat meremehkan skala bencana.

Menurut Pangi, banyak pernyataan pejabat yang meremehkan situasi serta keterlambatan distribusi bantuan, termasuk kurangnya helikopter dan alat berat pada hari-hari awal bencana.

Dia menilai Presiden Prabowo terjebak dalam informasi yang tidak objektif karena inner circle yang “mengalienasi” presiden dari situasi lapangan yang sebenarnya.

“Kalau sejak awal negara cepat dan tidak menyepelekan, tidak ada masalah kunjungan luar negeri itu,” ujarnya.

Menurutnya, rangkaian kritik dan pembelaan dari para pengamat menunjukkan bahwa kepergian Presiden Prabowo ke luar negeri pada masa krisis telah membuka ruang debat yang luas.

Sebagian melihatnya sebagai strategi diplomasi yang memiliki nilai jangka panjang, namun sebagian lainnya menilai langkah itu tak sejalan dengan kebutuhan kepemimpinan kuat pada masa krisis.

Respons pemerintah ke depan, baik melalui langkah konkret di lapangan maupun komunikasi publik yang lebih jelas, dipandang akan menjadi faktor penentu arah persepsi publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dalam penanganan bencana besar di Sumatra.

Namun dengan kondisi saat ini, dia menilai citra dan kepemimpinan Presiden Prabowo ikut terpengaruh.

“Presiden dianggap tidak sensitif, tidak responsif, dan gagal membaca situasi sebenarnya ketika bencana itu terjadi,” tandas Pangi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kunjungan Perdana Menteri baru Jepang, Sanae Takaichi, ke sebuah pemakaman tentara Jepang di Kuala Lumpur telah memicu kritik keras. Kunjungan ini dianggap ironis dan menyinggung sejarah kelam pendudukan Jepang di Malaya selama Perang Dunia II.

Menurut Kementerian Luar Negeri Jepang, pada 26 Oktober, PM Takaichi mengunjungi Japanese Cemetery di Kuala Lumpur selama sekitar lima menit dan meletakkan bunga sebagai penghormatan kepada warga negara Jepang yang kehilangan nyawa mereka di Malaysia.

Setelah itu, ia juga mengunjungi National Monument of Malaysia (Tugu Negara) dan meletakkan karangan bunga. Takaichi berada di Kuala Lumpur untuk menghadiri KTT ASEAN ke-47 dan KTT terkait.

Para pengguna media sosial segera mempertanyakan tindakan Takaichi, menyebutnya sebagai hal yang sangat kontradiktif. Kritik muncul karena kunjungan Takaichi yang menghormati tentara Jepang tanpa mengakui kekejaman yang dilakukan militer Jepang terhadap warga sipil selama pendudukan Malaya.

Seorang pengguna media sosial dengan nama 'Lucas The BlackWalla' mengatakan bahwa menghormati tentara Jepang tanpa mengakui kekejaman yang mereka lakukan di Malaya adalah hal yang sangat ofensif. Netizen lain dengan nama 'Malaya Singapore' menunjukkan bahwa kunjungan tersebut memberikan citra yang buruk bagi perdana menteri yang baru terpilih itu.

"Sebagai sebuah negara, apakah Anda pernah secara resmi meminta maaf atas invasi dan pendudukan Malaya, yang telah menimbulkan penderitaan dan trauma yang masih dirasakan sebagian orang hingga hari ini(?)," timpal pengguna lain dengan username, 'Malaysian IGOT7', dikutip The Star.

Kritik ini sangat sensitif mengingat pendudukan dan invasi Jepang di Malaya dari tahun 1941 hingga 1945. Pada masa itu, Tentara Jepang melakukan berbagai tindakan brutal terhadap warga sipil, termasuk eksekusi, pemerkosaan, dan kerja paksa, terutama menargetkan komunitas yang dicurigai membantu gerakan anti-Jepang.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kunjungan Perdana Menteri baru Jepang, Sanae Takaichi, ke sebuah pemakaman tentara Jepang di Kuala Lumpur telah memicu kritik keras. Kunjungan ini dianggap ironis dan menyinggung sejarah kelam pendudukan Jepang di Malaya selama Perang Dunia II.

Menurut Kementerian Luar Negeri Jepang, pada 26 Oktober, PM Takaichi mengunjungi Japanese Cemetery di Kuala Lumpur selama sekitar lima menit dan meletakkan bunga sebagai penghormatan kepada warga negara Jepang yang kehilangan nyawa mereka di Malaysia.

Setelah itu, ia juga mengunjungi National Monument of Malaysia (Tugu Negara) dan meletakkan karangan bunga. Takaichi berada di Kuala Lumpur untuk menghadiri KTT ASEAN ke-47 dan KTT terkait.

Para pengguna media sosial segera mempertanyakan tindakan Takaichi, menyebutnya sebagai hal yang sangat kontradiktif. Kritik muncul karena kunjungan Takaichi yang menghormati tentara Jepang tanpa mengakui kekejaman yang dilakukan militer Jepang terhadap warga sipil selama pendudukan Malaya.

Seorang pengguna media sosial dengan nama 'Lucas The BlackWalla' mengatakan bahwa menghormati tentara Jepang tanpa mengakui kekejaman yang mereka lakukan di Malaya adalah hal yang sangat ofensif. Netizen lain dengan nama 'Malaya Singapore' menunjukkan bahwa kunjungan tersebut memberikan citra yang buruk bagi perdana menteri yang baru terpilih itu.

"Sebagai sebuah negara, apakah Anda pernah secara resmi meminta maaf atas invasi dan pendudukan Malaya, yang telah menimbulkan penderitaan dan trauma yang masih dirasakan sebagian orang hingga hari ini(?)," timpal pengguna lain dengan username, 'Malaysian IGOT7', dikutip The Star.

Kritik ini sangat sensitif mengingat pendudukan dan invasi Jepang di Malaya dari tahun 1941 hingga 1945. Pada masa itu, Tentara Jepang melakukan berbagai tindakan brutal terhadap warga sipil, termasuk eksekusi, pemerkosaan, dan kerja paksa, terutama menargetkan komunitas yang dicurigai membantu gerakan anti-Jepang.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta agar relawan dan organisasi sayap partai berhenti melaporkan puluhan akun yang mengunggah meme terkait dirinya ke Bareskrim Polri. Bahlil sendiri mengaku tidak mengetahui aktivitas pelaporan yang dilakukan organisasi itu.

"Saya jujur ya nggak tahu, saya jujur, saya nggak tahu," kata Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (24/10/2025).

Sebelumnya Relawan Pilar 08 dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) melakukan pelaporan akun-akun penyebar meme Bahlil.

Untuk itu Bahlil meminta Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji untuk tidak lagi memperpanjang urusan pelaporan ini.

"Saya nanti kasih tahu sama Sekjen. Sekjen kemarin sudah, tadi pagi saya panggil ya, Sekjen coba panggil itu adik-adik kita. Ya Pastilah merka juga kan manusia ya. Jadi ya itu pasti ada rasa spontanitas ya, kemanusiaan aja sebenarnya. Tapi nanti saya akan minta, udah stop," kata Bahlil.

Dua juga menegaskan bahwa tidak perlu ada pelaporan, terlebih sudah ada permintaan maaf.

"Apalagi kalau sudah ada yang minta maaf kan. Allah saja memaafkan umatnya ketika dia sudah minta maaf, apalagi kita manusia, nggak boleh juga kita melebihi kodrat," katanya.

Bahlil juga mengatakan sudah memaafkan para pembuat meme yang beredar di media sosial. Menurutnya kritik merupakan hal wajar bagi seorang pejabat, terlebih bila berkaitan dengan kebijakan atau pengambil keputusan. Hanya saja dia berharap kritikan itu tidak menyinggung persoalan rasial hingga agama seseorang.

"Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu nggak apa-apa, tapi kalau sudah pribadi, sudah mengarah ke rasis itu menurut saya nggak bagus lah," kata Bahlil.

Lebih lanjut, dia juga menekankan sudah terbiasa dihina sejak kecil. Sehingga ia tidak bermasalah dengan adanya meme ini.

"Saya jujur mengatakan begini ya, kalau meme ke pribadi saya, yang sudah mengarah ke pribadi, saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil karena saya kan bukan anak pejabat, saya kan anak dari kampung. Ibu saya kan memang hanya buruh cuci di rumah orang, ayah saya buruh bangunan," kata Bahlil.