Kota Padang (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengucurkan anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk memulihkan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat di akhir November 2025.

"Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah mengucurkan dana APBN sebesar Rp1,1 triliun untuk pemulihan infrastruktur di Kota Padang," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Reski Wahyudi di Padang, Rabu.

Untuk tahap awal, pekerjaan akan difokuskan pada rehabilitasi irigasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan sejumlah titik kritis pengendali banjir.

Pekerjaan teknis ini meliputi pembangunan dinding penahan tanah, penguatan tebing dan pembangunan cekdam untuk mengendalikan sedimen di sepanjang aliran Batang Kuranji maupun Air Dingin.

Namun, kata dia, meskipun pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,1 triliun, pengerjaan atau pemulihan infrastruktur hanya bisa dilakukan dengan maksimal setelah Pemerintah Kota Padang menyelesaikan persoalan lahan.

"Kami berharap Pemkot Padang dapat mempercepat prosesnya sehingga target pelaksanaan di Agustus dapat terealisasi," harap dia.

Dalam skemanya, Kementerian PU melalui BWS V Padang memperkirakan dan menargetkan pengerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Padang dapat dituntaskan selama tiga tahun ke depan.

Sementara itu Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan pemulihan infrastruktur pascabencana dilakukan secara komprehensif, mulai dari penyelesaian pembebasan lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir hingga penguatan tata ruang sebagai langkah mitigasi jangka panjang mengurangi risiko bencana di masa datang.

"Pemkot Padang siap memberikan dukungan penuh penyelesaian persoalan lahan," ujarnya.

Bahkan, opsi relokasi warga siap dilakukan jika hal tersebut menjadi jalan terbaik untuk menyelamatkan masyarakat yang berada di kawasan berisiko tinggi, kata eks Wali Kota Padang Panjang tersebut.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat menjelang Hari Raya Iduladha 2026 melalui penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatra.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan dua agenda tersebut menjadi fokus utama pemerintah agar masyarakat dapat menyambut Iduladha dengan rasa aman dan optimistis.

“Menjelang Hari Raya Iduladha, pemerintah menyampaikan dua hal penting kepada publik yaitu penguatan tata kelola MBG yang telah menjangkau 62 juta penerima manfaat serta perkembangan rehab dan rekon di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Auditorium Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, penguatan tata kelola program MBG dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan pemenuhan gizi masyarakat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak akhir 2025.

Qodari menilai kedua agenda tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, baik dalam aspek kesehatan maupun pemulihan kehidupan warga terdampak bencana.

“Kedua agenda tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat menyambut Iduladha dengan rasa aman, tenang, dan penuh harapan baik melalui pemenuhan gizi masyarakat maupun percepatan pemulihan kehidupan warga terdampak bencana,” katanya.

Dia menambahkan pemerintah berupaya menjalankan seluruh program secara transparan, terukur, dan mengutamakan keselamatan masyarakat.

“Pemerintah terus berupaya dengan prinsip transparan, terukur, dan berpihak kepada keselamatan serta kebutuhan rakyat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Qodari juga mengajak media massa untuk ikut mengawal pelaksanaan program pemerintah agar seluruh komitmen yang telah disampaikan dapat berjalan sesuai tujuan.

“Kami mengundang teman-teman media untuk terus memonitor dan memberitakan perkembangan ini bersama-sama kita jaga agar komitmen tetap berada pada jalurnya,” katanya.

Menurut Qodari, kolaborasi antara pemerintah dan media menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas kebijakan publik, terutama di tengah proses pemulihan pascabencana dan pelaksanaan program prioritas nasional.

“Bersama-sama komitmen ini akan membuat Indonesia menjadi lebih sejahtera, lebih sehat, lebih aman, dan lebih berdaulat,” ujar Qodari.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong para kepala daerah di tiga provinsi terdampak banjir Sumatra untuk mempercepat pendataan korban penerima hunian tetap (huntap).

Pria yang sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra itu menjelaskan sementara ini sudah ada 39.021 pengajuan huntap.

Masing-masing sekitar 28.000 huntap di Aceh, sekitar 7.000 huntap di Sumatra Utara, dan sekitar 2.800 huntap di Sumatra Barat.

"Kami sudah mulai memikirkan, mereka jangan terlalu lama di huntara [hunian sementara], karena bagaimana pun tidak begitu aman, walaupun ada juga yang bagus. Oleh karena itu, kalau bisa menyelesaikan huntap mereka di tahun ini," ungkapnya di kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (15/4/2026).

Tito menerangkan ada tiga jenis bantuan yang bisa dipilih. Pertama, masyarakat yang memilih membangun secara mandiri di lahannya akan mendapat bantuan senilai Rp60 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam dua tahap pencairan.

"Kenapa diberikan dua tahapan? Karena pengalaman BNPB, kalau diberikan sekaligus, takut nanti dipakai yang lain, bangunan rumahnya tidak jadi, setelah itu buat tenda lagi, minta bantuan pemerintah lagi. Maka harus diyakinkan dua tahap," jelasnya.

Kedua, masyarakat terdampak banjir juga bisa yang memilih dibangunkan rumahnya oleh BNPB, asalkan daerahnya dipastikan berada dalam zona aman.

Terakhir, bagi yang perlu relokasi karena berada dalam zona rawan bencana, akan mendapatkan kompleks perumahan yang dibangun secara komunal lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Misalnya kampungnya longsor habis, daerahnya rawan, ada di tepi jurang, atau di pinggir sungai yang berpotensi banjir lagi, itu direlokasi secara komunal. Itulah Kementerian PKP yang kami harapkan jadi ujung tombak," tambah Tito.

Oleh karena itu, Tito memberikan tenggat waktu seminggu, alias sampai Rabu depan, buat para kepala daerah untuk melakukan pendataan apa saja pilihan masyarakat korban banjir di daerah masing-masing.

"Jadi saya minta dukungan dari gubernur-gubernur, juga mendorong para Bupati dan Wali Kota melakukan pendataan. Kalau sampai hari Rabu nanti belum siap, ya, apa boleh buat, [huntap] yang kita bangun duluan adalah daerah-daerah yang sudah siap datanya," tegasnya.

Adapun, Tito mengapresiasi pihak-pihak yang telah bersedia melakukan pembangunan huntap lewat mekanisme gotong-royong. Seperti Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dan lain-lain.

Senada, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pihaknya telah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) di lapangan untuk membangun, sesuai pendataan yang telah dikumpulkan.

"Kami sangat bergantung kecepatan data. Begitu sudah ditentukan tempatnya, jumlahnya berapa, kami sudah siap. Kami berharap bisa cepat membantu," ungkapnya.

Masyarakat terdampak banjir Sumatra yang mengajukan huntap utamanya yang rumahnya rusak berat, bahkan hilang diterjang air bah.

Sampai berita ini ditulis, Badan Pusat Statistik (BPS) secara paralel telah melakukan validasi pada 12 kabupaten/kota yang mengajukan huntap.

Sehingga tersisa sekitar 33 kabupaten/kota yang memiliki masyarakat terdampak banjir dengan rumah hilang atau rusak berat yang pendataannya terus dikebut selama seminggu ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah meminta semua jajarannya merespons cepat bencana gempa bumi magnitudo 7,6 yang mengguncang Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Pemerintah pun membentuk tim hitung dampak kerusakan akibat gempa.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjelaskan bahwa sebagaimana arahan Presiden Prabowo, pemerintah harus memberikan layanan yang sangat cepat.

Pratikno pun menekankan pentingnya pendataan korban serta infrastruktur terdampak bencana. Dia mengatakan informasi merupakan hal krusial dalam penanganan pasca bencana agar evakuasi bisa dilakukan cepat dan bantuan didistribusikan tepat sasaran.

“Di awal-awal ini harus terus dilakukan pencarian, penyelamatan, evakuasi korban secepat-cepatnya. Memperoleh pelayanan sebaik-baiknya,” katanya dalam konferensi pers pada Kamis (2/4/2026).

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pun mesti dilakukan secara cermat sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dia juga mengingatkan bahwa peristiwa bencana bisa jadi momentum untuk mengedukasi masyarakat soal risiko bencana di masa mendatang.

Pratikno pun telah meminta pemerintah daerah memastikan pembangunan yang dilakukan tidak menimbulkan risiko baru bagi masyarakat. Menurutnya, jangan sampai bangunan yang dibangun tidak memenuhi standar dan menjadi penyebab bencana.

“Jangan sampai justru pembangunan mengakibatkan banjir, jangan sampai pembangunan mengakibatkan risiko bagi masyarakat, misalnya karena struktur bangunannya tidak memenuhi standar dan seterusnya,” kata Pratikno.

Sementara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan bahwa tim khusus segera dibentuk untuk melakukan verifikasi serta menghitung dampak kerusakan secara menyeluruh.

“Hari ini baru terkumpul sebagian. Semakin hari, semakin waktunya berjalan, ini semakin lengkap dan semakin sempurna,” kata Suharyanto.

Selain membentuk teamassessment, BNPB juga meminta seluruh jajaran di daerah untuk bergerak cepat menjangkau masyarakat terdampak, sekaligus memastikan kebutuhan dasar terpenuhi.

Dia juga memerintahkan kepala pelaksana BPBD provinsi dan kabupaten/kota bersama TNI serta Polri segera mendatangi masyarakat yang terdampak. Para petugas diimbau memberikan informasi akurat.

“Di sisi lain, apabila ada masyarakat terdampak yang mendapat kesusahan atau asetnya atau rumahnya rusak, segera bisa dilaporkan dan dilakukan penggantian,” ujarnya.

Upaya pencarian dan pertolongan pun langsung disiapkan menyusul adanya laporan korban jiwa dan potensi korban lain yang masih perlu dievakuasi.

Suharyanto mengatakan bahwa pemerintah pusat akan segera turun langsung ke lokasi terdampak untuk memastikan penanganan berjalan optimal.

Sebagaimana diketahui, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bumi 7,6 magnitudo di perairan Bitung, Sulawesi Utara dan Maluku Utara pada Kamis, (2/4/2026) pukul 05.48 WIB. Pusat gempa berada pada koordinat 1,25 LU dan 126,27 BT dengan kedalaman 33 kilometer.

BMKG sendiri mencatat bahwa gempa bumi tersebut telah berdampak dan dirasakan di Kota di Ternate dengan Intensitas V-VI MMI. Getaran dirasakan oleh semua penduduk. Kebanyakan semua terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak, kerusakan ringan.

Lalu, di Manado dengan intensitas IV-V MMI. Getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun.

Kemudian, di Gorontalo Bone Bolango, Gorontalo Utara dengan intensitas III MMI. Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.

Selain itu, di Kabupaten Boalemo dan Pohuwato dengan Intensitas II-III MMI. Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang.

BMKG pun sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami imbas gempa yang terjadi. BMKG pun telah mencatat bahwa gelombang tsunami telah terjadi di tiga wilayah. Tsunami setinggi 0,3 meter terjadi di Halmahera Barat. Kemudian, tsunami 0,2 meter terjadi di Bitung dan tsunami 0,75 meter terjadi di Minahasa Utara.

"Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal, akibat adanya aktivitas deformasi kerak bumi," kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam konferensi pers pada Kamis (2/4/2026).

BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami pada 09.56 WIB setelah melalui berbagai pemantauan.

Kabupaten Agam (ANTARA) - Sejumlah guru, pelajar hingga petani dari arah Balingka tujuan Malalak maupun sebaliknya ramai melewati Jalan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), setelah berhasil terhubung pada Jumat (20/2).

"Waktu jalan ini putus, saya harus melewati Lembah Anai dan tidur di sekolah agar tetap bisa mengajar anak didik," kata Nelfi Yanti (55) salah seorang guru di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Malalak di Kabupaten Agam, Senin.

Nelfi Yanti mengatakan sejak Jalan Malalak terputus akibat dihantam banjir bandang di akhir November 2025, para guru terpaksa mengitari kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, dengan jarak tempuh sekitar 95 kilometer demi bisa mengajar anak didiknya.

Sebelum jalan itu terputus, ia mengatakan hanya menempuh sekitar 45 kilometer dari Kecamatan Kamang Magek menuju Kecamatan Malalak. Kini, dirinya bersama para guru lainnya bersyukur Jalan Malalak sudah bisa dilintasi kendaraan roda dua sehingga tidak perlu menempuh jarak yang lebih jauh.

Kepala SMP Negeri 1 Malalak Haris Pratama mengatakan untuk pertama kalinya melintasi Jalan Malalak pascaterhubung. Tersambungnya jalan tersebut menjadi sangat penting bagi warga dari arah Balingka menuju Malalak karena mempercepat mobilitas.

"Saat jalan ini terputus, saya bersama beberapa guru di sini memutuskan untuk menginap di sekolah. Satu kali seminggu barulah kami pulang ke rumah," ujar dia.

Sementara itu, Pelaksana Lapangan Hutama Karya Infrastruktur Subiantoro mengatakan perusahaannya berhasil menghubungkan Jalan Malalak yang sebelumnya terputus akibat banjir bandang sepanjang 300 meter lebih.

Jalan yang berhasil dihubungkan tersebut tepat berada di kilometer 82+600. Jalan alternatif yang dibangun pada masa kepemimpinan Gubernur Gamawan Fauzi tersebut longsor akibat hujan deras yang mengguyur Malalak selama beberapa hari pada November 2025.

Meskipun Jalan Malalak sudah terhubung, namun Subiantoro menegaskan akses itu belum dibuka untuk umum, atau bagi kendaraan dari luar Kecamatan Malalak. Saat ini jalan tersebut baru bisa dilintasi khususnya bagi masyarakat lokal yang ingin ke daerah Balingka atau sebaliknya.

"Jalan itu pun hanya bisa dilintasi pada saat jam istirahat yakni pukul 12.00 WIB hingga 13.00 WIB, dan pukul 17.00 WIB hingga sebelum pukul 08.00 WIB," ujar dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Agam (ANTARA) - Pemerintah melalui PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) berhasil menghubungkan Jalan Malalak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang sebelumnya terputus akibat banjir bandang sepanjang 300 meter lebih.

"Jalan Malalak sepanjang 200 hingga 300 meter yang sebelumnya terputus sudah berhasil dihubungkan dua hari yang lalu," kata Pelaksana Lapangan HKI Subiantoro di Kabupaten Agam, Minggu.

Jalan yang berhasil dihubungkan tersebut tepat berada di kilometer 82+600. Jalan alternatif yang dibangun pada masa kepemimpinan Gubernur Gamawan Fauzi tersebut longsor akibat hujan deras yang mengguyur Malalak selama beberapa hari pada November 2025.

Meskipun Jalan Malalak sudah terhubung, Subiantoro menegaskan akses itu belum dibuka untuk umum, atau bagi kendaraan dari luar Kecamatan Malalak. Saat ini jalan tersebut baru bisa dilintasi khususnya bagi masyarakat lokal yang ingin ke daerah Balingka atau sebaliknya.

"Jalan itu pun hanya bisa dilintasi pada saat jam istirahat yakni pukul 12.00 WIB hingga 13.00 WIB, dan pukul 17.00 WIB hingga sebelum pukul 08.00 WIB," ujarnya.

Ia menyampaikan meskipun sudah bisa dilalui, HKI terus mengingatkan masyarakat Malalak yang ingin bertolak ke daerah Balingka atau sebaliknya, untuk selalu berhati-hati. Selain itu, jalan tersebut baru bisa dilintasi kendaraan roda dua.

"Dari arah Balingka ke Malalak itu sudah lancar, sementara dari Malalak ke Balingka masih rawan karena ada tanjakan yang masih signifikan," ujarnya mengingatkan.

Tambahan informasi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran sebesar Rp667 miliar untuk memulihkan atau memperbaiki Jalan Malalak di Kabupaten Agam yang terputus akibat bencana alam di akhir November 2025.

Untuk 2026 pemerintah terlebih dahulu menyiapkan anggaran sebesar Rp370 miliar. Sementara, sisanya disiapkan untuk pengerjaan 2027. Pemulihan Jalan Malalak tergolong vital sebab menghubungkan sejumlah kabupaten dan kota di Ranah Minang.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Dupoin Futures Indonesia membangun sumur bor di Desa Cinta Raja, Kabupaten Aceh Tamiang untuk meningkatkan akses air bersih pascabencana.

Adapun, kegiatan tersebut masuk dalam program ditujukan untuk membantu warga terdampak bencana banjir dan longsor yang saat ini berada dalam fase rehabilitasi.

Inisiatif ini menjangkau sekitar 300 kepala keluarga atau sekitar 950 warga yang mengalami kesulitan akses air bersih selama sekitar satu bulan pascabencana. Proses pembangunan dilakukan selama tiga minggu sejak pertengahan Januari, diawali dengan uji geolistrik untuk menentukan titik air, kemudian pengeboran hingga kedalaman 40–60 meter. Sumur bor tersebut memiliki kapasitas produksi sekitar 2.000 liter air per hari untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Program ini dilaksanakan menjelang Ramadan, ketika kebutuhan air bersih meningkat untuk keperluan ibadah dan aktivitas rumah tangga. Kehadiran fasilitas air bersih diharapkan dapat membantu masyarakat menjalankan ibadah puasa dengan lebih layak.

Direktur Utama PT Dupoin Futures Indonesia, Gunawan Herman, menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta Good Corporate Governance (GCG).

“Kami percaya keberlanjutan bisnis harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial. Program ini menjadi wujud kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung pemulihan masyarakat pascabencana,” ujarnya dalam keterangan resminya, Minggu (22/2/2026).

Pembangunan fasilitas dilakukan di area Masjid Nurul Huda agar akses air dapat dimanfaatkan secara kolektif oleh warga sekitar. Pengelolaan sumur dilakukan bersama masyarakat setempat untuk memastikan keberlanjutan penggunaan dan perawatan fasilitas dalam jangka panjang.

Dupoin menyatakan program ini menjadi bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan dalam memberikan dampak sosial yang terukur di berbagai daerah. Perusahaan menilai akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan dasar yang menjadi fondasi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah terdampak bencana.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan 91,75 persen pasar rakyat terdampak bencana di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh telah kembali beroperasi hingga pertengahan Februari 2026.

"Pemulihan sarana perdagangan, khususnya pasar rakyat, terus menunjukkan hasil nyata. Pasar rakyat adalah kunci pemulihan ekonomi lokal. Kami memastikan reaktivasi pasar berjalan cepat, terukur, dan menyeluruh," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Pemerintah mendata, terdapat 194 pasar rakyat dan 18.065 pedagang yang terdampak bencana. Dari total 194 pasar tersebut, teridentifikasi sebanyak 95 unit pasar mengalami kerusakan ringan, 41 unit rusak sedang, dan 58 unit rusak berat.

Hingga kini, sebanyak 178 pasar telah kembali beroperasi. Mayoritas pasar rakyat yang masih dalam pemulihan ada di wilayah Aceh.

Selain pemulihan pasar rakyat, sektor ritel turut berangsur pulih. Berdasarkan data yang dihimpun bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), terdapat 383 gerai toko swalayan yang terdampak.

Sekitar 96 persen atau 368 gerai telah kembali beroperasi normal. Seluruh gerai ditargetkan pulih sepenuhnya pada akhir Februari 2026.

Budi memaparkan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah melakukan berbagai langkah percepatan pemulihan sarana perdagangan di wilayah terdampak bencana.

Upaya tersebut meliputi pendataan pasar terdampak melalui sistem Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pelaksanaan aksi bersih pasar bersama pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga, serta penyaluran 100 unit tenda darurat.

Selain itu, Kemendag mengusulkan anggaran revitalisasi pasar bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan.

Terkait barang kebutuhan pokok di Sumatera Utara, kata Budi, harganya tercatat stabil dan berada di bawah rata-rata nasional.

Produk minyak goreng Minyakita juga dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET) sehingga membantu menjaga daya beli masyarakat di wilayah tersebut.

Sementara itu, di Sumatera Barat, harga barang kebutuhan pokok secara umum juga relatif stabil. Namun demikian, perlu perhatian khusus terhadap komoditas cabai, daging ayam, dan daging sapi yang berpotensi meningkat harganya seiring peningkatan permintaan masyarakat saat Ramadan.

"Untuk menjaga stabilitas distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, Kemendag turut memperkuat koordinasi dengan ID FOOD dan Perum Bulog. Langkah ini untuk memastikan pasokan barang kebutuhan pokok di wilayah terdampak bencana tetap terjaga," imbuh Budi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, TAPANULI TENGAH – Badan Pusat Statistik (BPS) menerjunkan ratusan mahasiswa Politeknik Statistika STIS untuk mendukung pengelolaan data di wilayah terdampak bencana, khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan BPS mendapat tugas sebagai koordinator bidang pengelolaan data dalam Satuan Tugas (Satgas) penanganan bencana. Peran tersebut dijalankan melalui pendataan langsung di lapangan guna memastikan ketersediaan data yang akurat dan terpadu.

“Di daerah terdampak bencana, tugas kami adalah pengelolaan data. Kami telah menerjunkan 510 mahasiswa Politeknik Statistika STIS untuk melakukan pendataan, salah satunya dengan prioritas di Tapanuli Tengah,” ujar Sonny Rabu (21/1/2026).

Sonny menjelaskan para mahasiswa telah dibekali kuesioner, pelatihan, serta pembekalan sebelum diterjunkan ke lapangan. Data yang dikumpulkan mencakup individu terdampak, keluarga terdampak, hingga kerusakan infrastruktur, yang akan digunakan sebagai dasar intervensi, rehabilitasi, dan rekonstruksi oleh Satgas.

Menurutnya, pendataan tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden agar BPS mengoordinasikan pembentukan data tunggal bencana. Dengan data yang akurat, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat dilakukan tepat sasaran dan tepat waktu.

Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menilai data yang dihimpun BPS menjadi peta awal penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pemulihan pascabencana.

“Data ini menjadi panduan bagi kami untuk mengambil kebijakan, baik dalam aspek pemerintahan maupun penyusunan program percepatan pemulihan pascabencana, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Masinton.

Masinton menambahkan, data tersebut tidak hanya mencakup infrastruktur, tetapi juga sektor non-infrastruktur seperti ekonomi dan pertanian. Dengan dukungan BPS dan keterlibatan ratusan mahasiswa STIS, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih kuat untuk memastikan proses pemulihan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) membutuhkan anggaran sebesar Rp21,44 triliun untuk memenuhi berbagai kebutuhan pascabencana yang terjadi di 16 kabupaten dan kota akhir November 2025.

"Secara keseluruhan total kebutuhan pascabencana tercatat sebesar Rp21,44 triliun," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Kota Padang, Jumat.

Mahyeldi mengatakan anggaran tersebut mencerminkan kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap, dan terencana agar pemulihan dapat berjalan dengan baik serta tepat sasaran. Dari sisi kewenangan, kebutuhan pascabencana terbagi ke dalam tiga tingkatan.

Pertama, alokasi sebesar Rp7,65 triliun atau sekitar 37,51 persen merupakan kebutuhan yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Kemudian, Pemerintah Provinsi Sumbar memiliki kewenangan Rp3,36 triliun atau 15,69 persen.

Sementara itu, porsi terbesar berada pada kewenangan kabupaten dan kota yakni Rp10,42 triliun, atau 48,60 persen dari total kebutuhan. Pembagian ini menunjukkan peran dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan setelah bencana.

Eks Wali Kota Padang itu merinci anggaran tersebut dibutuhkan untuk memenuhi pemulihan infrastruktur sebesar Rp17,06 triliun. Kemudian sektor permukiman senilai Rp1,44 triliun, sektor ekonomi Rp1,10 triliun, kebutuhan lintas sektor sebesar Rp1,19 triliun dan sektor sosial membutuhkan anggaran Rp0,64 triliun.

"Data ini memberikan gambaran yang utuh tentang besaran kebutuhan pascabencana, baik dari sisi total, kewenangan maupun sektor," kata gubernur.

Mahyeldi menambahkan pascaterjadinya bencana, pemerintah dihadapkan tanggung jawab besar yaitu memastikan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan tidak semakin meluas. Oleh karena itu, gubernur bersama bupati dan wali kota di Sumbar terus berusaha melakukan percepatan pemulihan dengan terarah, terpadu serta tepat sasaran.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan alokasi tambahan anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Dia menekankan bahwa besaran anggaran tersebut masih dalam tahap perhitungan final dan diperkirakan mencapai Rp53 triliun hingga Rp60 triliun.

Hal itu disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers di sela Retret Kabinet Merah Putih di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026), merespons pertanyaan terkait meningkatnya frekuensi bencana alam belakangan ini.

“Kalau berkenaan dengan masalah bencana kan sedang dihitung final dan diperkirakan akan mencapai angka Rp53 [triliun] sampai kurang lebih Rp60 triliun dan itu sudah dianggarkan di APBN 2026,” ujar Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan, anggaran bencana tersebut tidak seluruhnya berbentuk dana siap pakai.

Dia menegaskan terdapat pemisahan antara dana darurat dan anggaran pemulihan. Dana siap pakai dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk digunakan sewaktu-waktu saat terjadi keadaan darurat atau bencana.

Sementara itu, dia menyebutkan bahwa anggaran untuk proses rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan kembali fasilitas-fasilitas umum disiapkan melalui pos anggaran tersendiri di luar dana siap pakai. “Artinya ada alokasi dari APBN tersendiri,” kata Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari memastikan kebutuhan anggaran besar untuk penanganan bencana dan rehabilitasi tidak akan menghambat pelaksanaan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto pada 2026.

Hal tersebut disampaikan Qodari usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo di Istana Negara, Selasa (30/12/2025).

Menanggapi kekhawatiran terkait beban anggaran akibat bencana, Qodari menegaskan Presiden telah melakukan berbagai langkah efisiensi sejak awal pemerintahan. Selain itu, pemerintah juga memperoleh tambahan sumber pendanaan dari hasil penegakan hukum di sejumlah sektor.

“Inshaallah tidak, karena Bapak Presiden telah melakukan banyak penghematan dari depan, ada efisiensi, kemudian juga ada sumber-sumber pendanaan yang didapatkan melalui kegiatan penegakan hukum,” ujar Qodari.

Dia menyebutkan, sumber pendanaan tersebut antara lain berasal dari penataan kebun sawit, upaya pencegahan penyelundupan, hingga penertiban di sektor pertambangan. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah optimistis program prioritas tetap dapat berjalan sesuai rencana.

Dalam kesempatan yang sama, Qodari juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo direncanakan melakukan kunjungan ke Aceh. Bahkan, Presiden disebut berencana merayakan malam pergantian tahun bersama masyarakat Aceh.

“Pak Presiden akan ke Aceh dan insyaallah akan malam tahun baru nanti di Aceh dengan rakyat Aceh,” katanya.

Kendati demikian, Qodari menegaskan belum ada pembahasan rinci dalam ratas terkait agenda spesifik Presiden selama berada di Aceh. Pembahasan rapat, kata dia, lebih difokuskan pada program dan kebijakan secara umum.

“Tidak secara spesifik tadi bicara mengenai kegiatan di Aceh. Tapi kita mendengar bahwa beliau akan berencana ke Aceh,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai lokasi kunjungan Presiden di Aceh, Qodari menyebut kemungkinan berada di wilayah Bener Meriah. Namun, ia meminta agar informasi tersebut dikonfirmasi lebih lanjut.

“Kalau tidak salah dengar Bener Meriah, tapi nanti dicrosscheck saja,” tandas Qodari.