IDXChannel – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi Undang-Undang (UU).

Proses pengambilan keputusan tingkat II yang berlangsung dalam Rapat Paripurna tersebut disaksikan langsung oleh perwakilan jajaran menteri kabinet pemerintah. Di antaranya tampak hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.

"Atas nama pemerintah perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh anggota DPR RI, khususnya ketua dan wakil komisi XI yang telah menginisiasi RUU ini dan kerja sama dengan pemerintah," ujar Purbaya saat menyampaikan pidato resminya di Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Purbaya memaparkan bahwa penyusunan perubahan regulasi omnibus law keuangan ini menjadi tonggak strategis pemerintah dalam menyelaraskan kerangka hukum di sektor finansial.

Aturan baru ini juga diandalkan untuk memperketat koordinasi serta sinergi antar-otoritas lembaga demi membentengi stabilitas sistem keuangan nasional.

"Pengaturan pada RUU ini mencakup 17 topik," kata Purbaya.

Perubahan regulasi sapu jagat ini membawa 17 fokus pembenahan utama yang mencakup penataan kelembagaan hingga instrumen keuangan modern, yaitu:

1. Penataan kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
2. Penataan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. Penataan kelembagaan Bank Indonesia (BI)
4. Mekanisme evaluasi performa kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia oleh pihak DPR
5. Perluasan ruang lingkup cakupan usaha perbankan konvensional dan perbankan syariah
6. Proses demutualisasi Bursa Efek di struktur Pasar Modal
7. Aturan mengenai transfer margin pada aktivitas transaksi di pasar keuangan
8. Penerbitan instrumen Surat Utang Danantara
9. Penanganan perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam fase resolusi
10. Pengelolaan dana pertanggungan wajib untuk korban kecelakaan lalu lintas
11. Pembentukan bursa mineral serta komoditas strategis nasional
12. Pengaturan regulasi dan tata kelola aset kripto
13. Pembentukan satuan tugas (satgas) khusus pencegahan dan penanganan pinjaman daring (pinjol) ilegal serta perjudian daring
14. Pengembangan kawasan pusat finansial internasional Indonesia
15. Skema penyelesaian dan penanganan kasus piutang macet bagi pelaku sektor UMKM
16. Penyelarasan proses penyelidikan dan penyidikan di industri jasa keuangan menggunakan pendekatan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice)
17. Penanganan terhadap bank dalam status penyehatan.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat 30% keterwakilan perempuan dalam kontestasi pemilihan umum akan masuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Menurutnya, putusan MK menguatkan syarat 30% keterwakilan perempuan yang perlu ditindaklanjuti untuk dimasukkan dalam Undang-Undang Pemilu.

Putusan tersebut dinilai memberikan dukungan terhadap perempuan agar dapat duduk di kursi legislatif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun DPR RI.

“Ya kalau keputusan MK itu kan final dan mengikat. Jadi saya pikir nanti kita akan masukkan ke dalam revisi undang-undang pemilu,” katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (26/5/2026).

Dia mengatakan DPR mendukung putusan MK dan akan mengaturnya secara jelas, termasuk bagi partai politik yang tidak memenuhi kriteria tersebut.

Dia menjelaskan pembahasan putusan tersebut dalam RUU Pemilu juga bertujuan untuk mengantisipasi berbagai potensi celah yang dapat muncul apabila aturan itu langsung diberlakukan.

Dasco menyampaikan hal ini memerlukan pencermatan lebih lanjut agar implementasi kebijakan tetap berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Karena kita menghindari juga ada beberapa hal yang mungkin ketika itu diberlakukan ada celah-celah yang mungkin harus dicermati,” jelasnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak partai politik yang tidak memenuhi syarat kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% saat kontestasi pemilihan umum pada daerah pemilihan.

Putusan hukum nomor 128/PUU-XXIV/2026 dibacakan pada Senin (25/5/2026). Pelapor menguji Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Pemilu menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangannya, Majelis Hakim Adies Kadir menjelaskan keputusan itu sebagai wujud asas kedaulatan rakyat dalam perhelatan pemilihan umum yang adil.

Langkah ini sekaligus mengurangi diskriminasi atas keterwakilan perempuan di kursi DPR/DPRD. Dengan demikian, aturan mengenai keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar bakal calon legislatif harus disertai sanksi tegas.

Artinya, partai politik dapat dicoret atau digugurkan dari kontestasi pemilu di daerah pemilihan tertentu apabila tidak memenuhi ketentuan kuota tersebut.

Dia menambahkan norma Pasal 245 UU Pemilu berkaitan dengan Pasal 248 dan Pasal 249, serta Pasal 252 ayat (6) dan Pasal 257 ayat (2), yang pada dasarnya menegaskan kewajiban keterpenuhan 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif.

Oleh karena itu, verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 dan 249 harus menjadi bagian dari penilaian pemenuhan syarat tersebut hingga penetapan daftar calon tetap.

“Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon beralasan menurut hukum,” ucap Adies dalam keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Dalam amar putusan, Ketua MK Suhartoyo mengabulkan permohonan para Pemohon.

“Menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ... bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai,” jelasnya.

“Daftar bakal calon harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, dan dalam hal tidak terpenuhi maka KPU menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik pada daerah pemilihan bersangkutan,” ucap Suhartoyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Listyo Sigit Prabowo menjelaskan langkah tindak lanjut yang akan dilakukan Polri setelah rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) diterima oleh Prabowo Subianto.

Sigit mengatakan, setelah rekomendasi tersebut diterima, Polri akan mulai melakukan berbagai pembenahan. Perbaikan itu antara lain berkaitan dengan revisi undang-undang serta penguatan aturan internal melalui Peraturan Kapolri (Perkap) dan Peraturan Kepolisian (Perpol).

"Di situ ada hal-hal yang kemudian harus dilakukan perbaikan di dalam revisi undang-undang, juga ada yang bersifat internal yang nanti kita perbaiki dengan Perkap dan Perpol," ujar Sigit di sela Rakernis Reskrim di Mabes Polri, Kamis (7/4/2026).

Menurutnya, langkah tersebut merupakan respons Polri terhadap berbagai catatan yang dihimpun KPRP dari masyarakat sejak komisi itu dibentuk oleh Presiden Prabowo.

Sigit menegaskan, Polri terbuka terhadap kritik dan masukan publik agar institusi tersebut dapat terus memperbaiki diri dan menjaga kepercayaan masyarakat.

"Sehingga kemudian itu juga bisa menjawab terkait dengan apa yang menjadi harapan dan tuntutan masyarakat," imbuhnya.

Mantan Kabareskrim tersebut juga menyinggung rekomendasi KPRP terkait penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawas eksternal Polri. Ia menilai hal tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dan pembahasan lebih lanjut.

"Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menerima laporan komprehensif dari KPRP dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam itu membahas arah besar reformasi Polri, termasuk sejumlah rekomendasi kebijakan jangka pendek hingga menengah.

Dalam kesempatan terpisah, anggota KPRP Mahfud MD menyampaikan bahwa tugas komisi tersebut telah selesai setelah laporan rekomendasi diserahkan kepada presiden.

"Kami sudah selesai, sudah lapor. Pada dasarnya sudah enggak ada kerjaan lain apalagi sudah tiga ribu halaman gitu [laporannya]," ujar Mahfud di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Panja yang membahas revisi Undang-undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada hari ini, Rabu (8/4/2026) berlangsung singkat.

Tak sampai sejam, para peserta rapat yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum itu tampak keluar dari ruang Komisi XI DPR RI.

Saat ditemui, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan bahwa rapat sore hari ini hanya membahas sejumlah agenda yang perlu dituntaskan, yang mana poin tersebut berasal dari formulasi yang diusulkan pemerintah.

“Cuma membahas beberapa agenda yang harus dituntaskan dan itu berasal dari formulasi dari pemerintah,” ungkap Misbakhun kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dia menjelaskan, saat ini terdapat beberapa rumusan yang perlu dibahas di tingkat pemerintah. Kendati begitu, dia tidak mengungkapkan secara detail rumusan yang dimaksud.

Lantaran masih dalam pembahasan, pembahasan RUU P2SK diperkirakan belum bisa rampung pekan ini, sebagaimana ditargetkan pada pekan lalu.

Selain itu, belum ada informasi lebih lanjut mengenai jadwal rapat selanjutnya. “Nunggu jadwal baru dari pemerintah,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, pembahasan RUU P2SK ditargetkan rampung pada pekan ini. Dalam catatan Bisnis, Tenaga Ahli Menteri Keuangan Herman Saheruddin menyampaikan pemerintah dan DPR sangat intensif membahas perubahan UU P2SK. Hingga saat ini proses revisi UU P2SK sudah mencapai 95%.

“Target kita adalah minggu depan itu sudah bisa keluar, sudah selesai [dibahas],” kata Herman usai menghadiri Rapat Panja RUU P2SK di Kompleks Parlemen, Kamis (2/4/2026).

Dia mengungkapkan, total Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam revisi UU P2SK mencapai 1.123 poin. Jumlah itu mencakup keseluruhan isi, baik batang tubuh maupun bagian penjelasan. Secara rinci, batang tubuh terdiri dari 751 DIM, sementara sisanya merupakan DIM pada bagian penjelasan, yakni sekitar 372 poin.

Kendati tidak merinci lebih jauh poin-poin apa saja yang diubah dalam aturan sebelumnya, Herman menegaskan bahwa revisi UU P2SK disesuaikan dengan kondisi saat ini, termasuk kondisi geopolitik yang tengah berkecamuk.

Menurutnya, sejumlah poin dalam UU P2SK perlu diperkuat agar pasar sektor keuangan Indonesia lebih transparan dan stabil dalam menghadapi dinamika saat ini.

“Jadi, kita melihat ruang-ruang di undang-undang P2SK itu masih bisa terus diperkuat,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ahli Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie meminta agar Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu dapat diselesaikan tahun ini.

Hal itu disampaikan saat rapat bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026). Dia menilai jika dirampungkan tahun 2027, maka dikhawatirkan tidak efektif karena dekat dengan Pemilu 2029.

"Saya dukung ini mudah-mudahan tepat waktu karena tahun ini sebaiknya ini sudah terbentuk ini. Kalau tahun depan telat, 2027 itu sudah terlalu dekat dengan 2029. Jadi, mohon saudara-saudara seriusi tahun ini selesai," katanya.

Menurutnya menunda RUU Pemilu tidak jauh berbeda dengan menghindari adu argumen agar RUU segera berubah menjadi UU. Baginya, setiap permasalahan yang penting segera dibahas untuk dimasukkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Termasuk membahas mengenai Pilkada secara langsung atau tidak langsung. Dia mengatakan melalui diskusi, maka setiap permasalahan akan menemukan jalan keluar.

"Menunda itu kan mau 'ngerem' supaya tidak ada pertengkaran. Enggak usah, biar aja, terbuka aja. Termasuk ide pemilihan kepala daerah oleh DPRD, dibuka aja plus minusnya, gausah khawatir gitu loh. Nantikan ada komprominya," jelasnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Mahfud MD. Dia menilai baik rencana RUU Pilkada dan RUU Pemilu segera dirampungkan tahun ini. Dia menyampaikan perubahan aturan membutuhkan transisi dalam implementasinya.

Terlebih dalam konteks Pilkada, perlu adanya pendataan Parpol yang akan melenggang di musim kampanye. Dia menegaskan mekanisme Pilkada atau Pemilu ditentukan pada keputusan yang diambil tahun ini.

"Tidak bisa misalnya kita berpikir 'Udah lah, undang-undang Pilkada masih 2,5 tahun kemudian' enggak bisa gitu. Harus satu undang-undangnya karena pendaftaran partai untuk ditingkat pusat hingga daerah akan ditentukan undang-undang yang akan dibuat sekarang ini," kata Mahfud.

Mahfud menyampaikan tenggat waktu paling lambat pengesahan RUU tersebut pada bulan Maret 2027.

Bisnis.com, JAKARTA - DPR akan menggelar rapat paripurna ke-8 masa persidangan II tahun 2025-2026, Selasa (18/11/2025). Namun, apakah Revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) akan disahkan hari ini?

RUU KUHAP telah disepakati oleh Komisi III untuk dibawa ke tingkat II atau rapat paripurna terdekat. Kesepakatan ini diambil saat rapat pleno RUU KUHAP antara Komisi III DPR RI dan Pemerintah yang digelar pada Kamis (13/11/2025).

Keputusan untuk dibawa ke tingkat II setelah 8 fraksi di Komisi III menyepakati RUU tersebut.

Kemarin, Senin (17/11/2025), Wakil DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan RUU KUHAP dijadwalkan masuk paripurna masa persidangan II.

"Kan Sudah tingkat 1 sudah ada jadwal. Tadi kan sudah rapim besok dijadwalkan," kata Cucun, Senin (17/11/2025).

Selain itu, dari dokumen yanng diterima Bisnis Nomor B/16945/PW.11.01/11/2025, RUU KUHAP akan dibahas di Paripurna hari ini.

"Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana," bunyi salah satu isi acara Paripurna.

Meskipun RUU KUHAP dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Cucun menegaskan hal itu tidak akan berdampak pada pengesahan RUU KUHAP di sidang paripurna.

Namun, laporan tetap dibahas dalam rapat pimpinan di MKD. Menurut Cucun, masyarakat tetap bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya kan kalau pembahasan sudah TK 1 mekanisme itu tidak bisa terganggu dengan ini. Nanti mekanismenya kan ada, kalau memang enggak setuju dengan isinya bisa melalui judicial review," ujar Cucun.