Rimba Mahardika

Humas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Praktisi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional (Unas)

PENGUMUMAN resmi dari Moskow dan Beijing mengenai rencana pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden China Xi Jinping pada 19-20 Mei 2026 menjadi sorotan utama geopolitik global. Pertemuan tingkat tinggi ini kian menyita perhatian publik karena dijadwalkan berdekatan dengan lawatan Presiden AS Donald Trump ke China.

Dinamika ini menggambarkan manuver luar biasa dari China yang seolah menerapkan strategi komunikasi politik yang terukur dengan menjamu para pemimpin dari dua blok adidaya dalam hitungan hari.

Jika dikaji menggunakan ilmu komunikasi politik internasional, peristiwa ini adalah bentuk nyata dari Signaling Theory (Teori Sinyal) yang dipadukan dengan Balance of Power.

Teori Sinyal dan Diplomasi Pertemuan Puncak

Dalam ilmu komunikasi politik dan hubungan internasional, Teori Sinyal yang dikembangkan oleh peraih Nobel Ekonomi, Michael Spence, dan diadaptasi dalam studi politik, menjelaskan bagaimana aktor-aktor negara menggunakan tindakan atau pernyataan tertentu untuk mengirimkan informasi kredibel mengenai niat, kemampuan, atau komitmen mereka kepada aktor lain.

Pertemuan antara Xi Jinping dan Vladimir Putin bukanlah sekadar acara seremonial memperingati 25 tahun Perjanjian Persahabatan China-Rusia. Lebih dari itu, ini adalah sinyal strategis yang ditujukan secara spesifik ke Washington dan negara-negara Barat.

Dengan menyambut Putin tepat setelah Trump menyelesaikan lawatannya, Beijing mengirimkan pesan bahwa mereka tidak dapat didikte oleh Amerika Serikat. China secara sadar menyeimbangkan posisinya (strategic hedging). Mereka menginginkan hubungan ekonomi yang stabil dengan AS melalui kesepakatan-kesepakatan dagang Trump, namun di saat yang sama menolak isolasi terhadap Rusia.

Pertemuan ini menjadi panggung bagi China untuk menampilkan diri sebagai aktor sentral yang memegang kendali atas narasi stabilitas global di tengah krisis yang membayangi, seperti konflik di Timur Tengah dan perang di Ukraina.

Pakar komunikasi politik internasional sering kali menyoroti bahwa kunjungan balasan secara langsung ini memperkuat apa yang disebut Joseph Nye sebagai Soft Power (Kekuasaan Lunak) dan Agenda Setting.

Beijing mengontrol narasi media global dengan menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan yang kuat, baik dengan blok Barat maupun blok anti-Barat, memposisikan China sebagai "jembatan" sekaligus pusat gravitasi diplomasi dunia.

Menavigasi Ketegangan Global

Bukti nyata dari strategi komunikasi ini dapat dilihat dari bagaimana materi pembicaraan direncanakan. Berdasarkan pengumuman Kremlin dan media internasional, agenda utama pertemuan Xi dan Putin meliputi penguatan kemitraan komprehensif, kerja sama energi (minyak dan gas), serta pembahasan isu-isu regional.

Beberapa analis meyakini bahwa dalam tatap muka tersebut, Beijing dan Moskow kemungkinan besar saling bertukar informasi mengenai hasil pertemuan Xi-Trump sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif seperti Taiwan dan stabilitas Selat Hormuz.

Bagi China, Rusia adalah pemasok energi yang vital yang dapat memastikan ketahanan nasional mereka jika terjadi eskalasi atau blokade di masa depan. Bagi Rusia, pertemuan ini membuktikan bahwa mereka tidak dikucilkan oleh dunia internasional dan masih memiliki sekutu ekonomi serta politik yang sangat kuat.

Meskipun AS (di bawah Trump) mungkin menekan China untuk membatasi dukungannya terhadap Rusia, komunikasi publik dan tatap muka antara Xi dan Putin secara visual dan retoris menegaskan komitmen kemitraan "tanpa batas" mereka.

Secara keseluruhan, pertemuan 19-20 Mei 2026 ini bukan sekadar rutinitas diplomatik biasa, melainkan pertunjukan komunikasi politik tingkat tinggi. Ini adalah bentuk bargaining (tawar-menawar) politik yang bertujuan untuk memperkuat posisi tawar China-Rusia, baik dalam menghadapi hegemoni Barat maupun dalam menata tatanan dunia yang lebih multipolar.

JAKARTA - Dialog terbuka yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan mengundang akademisi, tokoh ormas, dan pimpinan media massa perlu diperluas di kementerian, lembaga negara, hingga di pemerintah daerah (pemda). SiaapSebab dialog tersebut dinilai dapat memperkaya ruang publik dengan percakapan yang substantif dan mengembalikan politik ke arena argumentasi.

“Dialog terbuka mengembalikan diskusi pada data, argumen, dan substansi kebijakan. Juga memberi kesan bahwa pemerintah mau mendengar, siap diuji, dan tidak anti kritik. Dalam tradisi demokrasi, ini lebih sehat dibandingkan dengan komunikasi satu arah, atau politik yang terlalu tertutup,” ujar pengamat politik Nasrullah Larada saat diskusi Majelis Sabtu, di Menteng, Jakarta, Sabtu (9/5/2026).

Diskusi yang mengangkat tema “Politik Persepsi dan Perang Narasi di Era Demokrasi Digital” ini menampilkan pembicara akademisi Ade Reza Hariyadi, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Alfan Alfian, dan aktivis Taufik Amrullah.

Nasrullah berharap, model dialog terbuka yang dilakukan Presiden Prabowo dapat diperluas ke kementerian, lembaga negara, BUMN, dan pemerintah daerah. Jika itu dilakukan, maka publik akan lebih memahami kebijakan pemerintah. Di era digital, kebijakan yang tidak dijelaskan secara terbuka sering kalah oleh persepsi yang disebarkan secara viral.

Senada, Alfan Alfian menyampaikan pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan yang disampaikan publik, tapi seyogyanya disertai dengan basis teori dan argumentasi yang kuat. Sebaliknya, Pemerintah akan merespons semua masukan yang ada dengan argumentasi yang kuat berbasis data.

“Dialog semacam ini, seperti yang dicontohkan Presiden Prabowo, akan memperkaya informasi di ruang publik dengan dialog berkualitas dan mencerdaskan,” ucapnya.

Lihat video: Prabowo Dialog dengan 16 Ormas Islam Sikapi Situasi Nasional, Ajak Masyarakat Lebih Tenang



Sementara itu, Ade Reza Hariyadi mengemukakan dunia digital saat ini telah menjadi public sphere baru, dimana opini publik tidak ditentukan oleh institusi formal, tetapi oleh kekuatan jejaring informasi. Negara bertarung dengan aktor-aktor asimetris, seperti influencer, buzzer, dan sebagainya.

Satu orang yang punya akses ke media sosial nilainya setara dengan institusi negara. Karena itu aktor-aktor negara perlu merumuskan strategi komunikasi yang tepat berbasis data kredibel agar dapat menjadi rujukan publik untuk keluar dari jebakan framing.

“Pemerintah tidak boleh menyikapi ekspresi di ruang publik dengan pendekatan kekuasaan. Kontra narasi harus disampaikan secara kreatif dengan menunjukkan capaian yang proven dan kredibel,” katanya.

Aktivis Taufik Amrullah menyoroti pola komunikasi pemerintah yang masih perlu dimaksimalkan. Beberapa kebijakan Pemerintahan Prabowo, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, sebetulnya punya konsep yang bagus, tetapi manajemen komunikasi dan pelaksanaannya di lapangan kurang baik.

“Perlu kolaborasi dengan multi stake holder seperti akademisi, media, dan komunitas terkait, Kebijakan yang bagus bisa gagal jika tidak dikomunikasikan dengan baik,” katanya.

Rimba Mahardika

Humas BSSN dan Praktisi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional

MALAM Minggu, 25 April 2026, yang seharusnya menjadi panggung komedi dan santai dalam White House Correspondents' Dinner di Washington Hilton, berubah drastis menjadi adegan teater politik yang mencekam. Tembakan terdengar, evakuasi dramatis dilakukan, dan sekali lagi, Donald Trump - yang telah menjabat kembali sebagai Presiden AS ke-47 sejak 2025 - menjadi pusat perhatian dunia setelah insiden keamanan yang nyaris fatal.

Dari kacamata komunikasi politik, insiden ini bukan sekadar kriminalitas biasa. Ini adalah sebuah "peristiwa komunikasi" yang terstruktur, simbolik, dan sarat muatan propaganda. Tempat kejadian, Washington Hilton, bahkan memiliki memori sejarah yang kuat sebagai tempat pembunuhan Ronald Reagan tahun 1981, memberikan deja vu politik yang mendalam.

Simbolisme "Lone Wolf" dan Narasi Korban

Dalam hitungan jam setelah kejadian, mesin komunikasi Gedung Putih bergerak cepat. Narasi langsung dibangun bahwa serangan itu dilakukan oleh "lone wolf" (pelaku tunggal) bernama Cole Thomas Allen, seorang penembak yang berhasil ditahan. Komunikasi ini krusial untuk menstabilkan pasar dan opini publik. Dengan menyebut pelaku sebagai aktor tunggal dan "whack job" (orang gila), Trump menghindari komunikasi yang menyudutkan kelompok politik tertentu secara prematur, sekaligus memperkuat citra diri sebagai pemimpin yang kokoh menantang bahaya.

Trump dengan cepat memberikan pernyataan di Truth Social, memuji aparat keamanan dan menegaskan "The show must go on". Ini adalah teknik komunikasi frame control. Trump membalikkan narasi ancaman menjadi narasi kekuatan - sebuah upaya konsisten untuk tidak menunjukkan kelemahan, mengingatkan pada retorika strongman yang ia tampilkan sejak percobaan pembunuhan tahun 2024.

Efek "Wag the Dog" dan Pengalihan Isu Media

Insiden ini terjadi tepat saat ketegangan politik tinggi, termasuk perseteruan Trump dengan media arus utama dan kebocoran informasi keamanan nasional. Dalam teori komunikasi politik, kejadian ini berpotensi menjadi bentuk "Wag the Dog", di mana perhatian publik dialihkan dari isu kebijakan yang kontroversial ke insiden keamanan yang dramatis.

Pernyataan-pernyataan Trump yang menyebut bahwa "orang paling berpengaruh memang selalu diincar" adalah bentuk komunikasi politik yang ultra-agresif. Ia mengubah dirinya dari target menjadi "pahlawan yang diincar". Ini adalah strategi komunikasi untuk merangkul basis massa MAGA (Make America Great Again) dengan narasi bahwa Trump adalah sosok yang dibenci oleh "elite" atau "pihak luar" karena kekuatannya.

Yang menarik dari sisi komunikasi adalah kecepatan aparat Secret Service dalam mengevakuasi, namun sekaligus keterkejutan publik bagaimana pelaku bisa mendekat ke ballroom. Kari Lake, salah satu penasihat, langsung mempertanyakan keamanan.

Namun, komunikasi Trump yang selalu aktif di media sosial segera meredam kritik tersebut dengan memuji aparat. Ini adalah taktik proactive communication. Trump tidak menunggu laporan resmi, ia mendahului berita dengan versinya sendiri untuk memastikan bahwa kepanikan tidak berubah menjadi ketidakpercayaan terhadap pemerintahannya.

Apakah penembakan ini akan menyatukan Amerika? Sejarah (insiden 2024) menunjukkan hal sebaliknya. Komunikasi politik di era Trump seringkali memperdalam polarisasi. Sementara pendukung akan semakin melihat Trump sebagai martir, pihak oposisi mungkin akan tetap skeptis. Namun, komunikasi visual yang kuat - evakuasi darurat, helikopter, dan agen taktis - adalah pesan visual yang tak terbantahkan, yakni Trump adalah presiden di tengah krisis.

Dengan demikian, insiden Washington Hilton 2026 adalah bukti bahwa dalam komunikasi politik modern, sebuah krisis adalah peluang. Trump berhasil memanfaatkan momen berdarah tersebut untuk membangun kembali citra "pejuang" yang tak kenal takut. Dengan narasi "lone wolf" dan sikap "show must go on", Trump menegaskan dominasi komunikasinya atas narasi publik, mengubah peristiwa penembakan menjadi panggung kemenangan simbolik.

JAKARTA - Hasan Nasbi kembali masuk ke dalam lingkaran Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menyusul dilantiknya Hasan Nasbi sebagai utusan Presiden Bidang Komunikasi pada Senin (27/4/2026).

Diketahui, sebelumnya Hasan pernah berada di lingkaran Presiden Prabowo kala menjabat sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Sayangnya, dia menjadi salah satu pejabat yang dicopot Presiden saat melakukan reshuffle Kabinet pada 17 September 2025.

Namun, dalam periode yang sama Hasan diketahui telah ditunjuk sebagai Komisaris Pertamina. Penunjukkan itu ternyata sudah dilakukan pada 11 September, atau hampir sepekan sebelum dirinya terkena reshuffle.

Dari latar belakang pendidikan, pria kelahiran Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 11 Oktober 1979 itu mengenyam kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (Fisip UI).

Selain dari pendidikan formal, Hasan juga mempelajari dunia politik dari organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Di mana, dia sendiri pernah menjabat sebagai Ketua HMI Komisariat UI pada 2000.

Kemudian, Hasan melanjutkan perjalanannya dengan ikut serta mendirikan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Tan Malaka yang didirikan pada Juni 2002. Kemudian, dia juga pernah bekerja di media nasional selama sekitar 1 tahun pada 2005 hingga 2006.

Lihat video: Reshuffle Kabinet Hari Ini! Siapa Menteri yang Akan Diganti Prabowo?

Selain itu, Hasan juga ternyata memiliki rekam jejak sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia hingga tahun 2008. Sampai akhirnya, Hasan mendirikan lembaga survei bernama Cyrus Network.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Hasan Nasbi untuk menjabat sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026) hari ini.

Adapun keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 53 P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Usai pembacaan Keppres, Prabowo mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik. “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo mendiktekan sumpah jabatan.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujarnya.

Setelahnya, acara pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan pejabat yang dilantik.

Bisnis.com, JAKARTA — Nama Hasan Nasbi resmi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Kembalinya Hasan Nasbi ke Istana melanjutkan kiprahnya sebagai salah satu figur kunci dalam strategi komunikasi politik nasional.

Pelantikan Hasan Nasbi merupakan bagian dari perombakan (reshuffle) kabinet yang berlangsung di Istana Negara, Senin (27/4/2026).

Lebih lanjut, pelantikan Hasan Nasbi ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 53 P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi yang diteken oleh Presiden RI pada 27 April 2026.

Presiden Prabowo memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah yang dilakukan oleh Hasan Nasbi dan beberapa pejabat lainnya saat upacara pelantikan.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian sumpah jabatan yang diucapkan oleh Hasan Nasbi, dituntun oleh Presiden Prabowo.

Selepas itu, Hasan, yang merupakan mantan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), lanjut menandatangani berita acara pelantikan. Usai meneken berita acara pelantikan, prosesi upacara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Profil Hasan Nasbi

Hasan Nasbi lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 11 Oktober 1979. Ia menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Politik.

Sejak awal, dia dikenal memiliki ketertarikan kuat pada isu politik dan komunikasi publik, yang kemudian menjadi fondasi utama kariernya.

Karier profesional Hasan dimulai sebagai jurnalis pada 2005–2006. Setelah itu, ia beralih menjadi peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia pada periode 2006–2008.

Pengalaman ini membentuk perspektifnya dalam membaca dinamika politik nasional, sekaligus membuka jalan untuk mendirikan lembaga survei politik.

Pada 2010, Hasan mendirikan Cyrus Network, lembaga survei dan konsultan politik yang cukup dikenal di Indonesia.

Melalui lembaga ini, ia terlibat dalam berbagai strategi komunikasi politik dan kampanye elektoral, menjadikannya salah satu konsultan yang diperhitungkan di lingkaran elit politik.

Namanya semakin dikenal luas saat menjadi juru bicara tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024.

Sempat Masuk Pemerintahan

Pascakemenangan Prabowo, Hasan ditunjuk sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) dalam Kabinet Merah Putih.

Jabatan ini menempatkannya sebagai figur sentral dalam mengelola narasi dan komunikasi pemerintah kepada publik. Ia juga bertugas mengoordinasikan juru bicara serta strategi komunikasi lintas kementerian.

Namun, masa jabatannya relatif singkat. Hasan mengundurkan diri dari posisi tersebut pada April 2025.

Tak lama kemudian, dalam reshuffle kabinet September 2025, posisinya secara resmi digantikan oleh Angga Raka Prabowo, seiring perubahan struktur menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.

Setelah tidak lagi menjabat di lingkar Istana, Hasan dipercaya menjadi Komisaris PT Pertamina (Persero) sejak 11 September 2025.

Penunjukan ini menunjukkan keberlanjutan kepercayaan pemerintah terhadapnya, meski tidak lagi berada di posisi komunikasi kepresidenan.

Dalam bursa reshuffle terbaru, Hasan Nasbi disebut akan mengisi posisi Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi—peran yang dinilai sesuai dengan rekam jejaknya.

Jika terealisasi, posisi tersebut akan menempatkannya kembali di lingkar inti kekuasaan sebagai penasihat komunikasi Presiden, sekaligus memperkuat arsitektur komunikasi politik pemerintah.

Dengan rekam jejak sebagai jurnalis, peneliti, konsultan politik, hingga pejabat negara, Hasan Nasbi menjadi salah satu figur yang mencerminkan transformasi profesional komunikasi politik di Indonesia—dari ruang analisis hingga ke pusat pengambilan kebijakan.

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) diminta melakukan audit aliran dana asing yang diduga digunakan dalam kegiatan sosial dan politik di Indonesia. Hal itu penting untuk memastikan dana tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang melemahkan negara.

“Kalau dana asing digunakan untuk kebaikan, pemberdayaan masyarakat, itu sah. Tapi kalau digunakan untuk merongrong negara, ini sudah masuk kategori pengkhianatan,” kata Dosen Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Indonesia Syurya Muhammad Nur, Jumat (3/4/2026).

Syurya menyoroti adanya indikasi program-program yang dibiayai dana hibah dengan tujuan membangun narasi alternatif terhadap pemerintah serta memengaruhi persepsi publik, terutama menjelang agenda politik nasional.

Dalam kajian substansi perjanjian grant yang beredar di media, terdapat kegiatan seperti produksi konten digital, film dokumenter, hingga kampanye media sosial yang mengangkat isu-isu seperti kritik terhadap pemerintah, militerisme, hingga mendorong munculnya aktor politik alternatif.

"Substansinya kok jadi mengarah pada delegitimasi negara melalui berbagai program yang mengarah pada framing NGO tersebut ya? Selain itu, terdapat pula pendanaan untuk konsolidasi gerakan mahasiswa dan kampanye masyarakat sipil yang bertujuan memperkuat tekanan terhadap kebijakan negara,” katanya

Lihat video: PANGLIMA TNI PERINTAHKAN SIAGA SATU! Lindungi Kedaulatan Negara dari ANCAMAN ASING!



Syurya menjelaskan, dalam kajian komunikasi politik, pola tersebut masuk dalam strategi agenda setting dan political framing, di mana opini publik dibentuk secara sistematis melalui narasi yang terus diulang dan diperkuat lewat berbagai platform.

“Ini bukan sekadar kebebasan berekspresi. Kalau sudah ada desain, ada pendanaan besar, dan ada tujuan membentuk opini publik secara masif, ini bisa masuk kategori operasi pengaruh,” ujarnya.

Syurya juga menyinggung praktik global yang kerap disorot media internasional seperti The Sunday Guardian, terkait penggunaan dana asing untuk memengaruhi dinamika politik domestik suatu negara melalui jaringan organisasi sipil.

“Negara harus tegas membedakan antara aktivitas masyarakat sipil yang konstruktif dengan gerakan yang berpotensi menjadi alat kepentingan asing. Kalau dibiarkan, ini bisa melemahkan kepercayaan publik terhadap negara. Bahkan dalam jangka panjang bisa mengarah pada delegitimasi,” ucapnya.

Syurya pun mendorong aparat seperti PPATK dan lembaga penegak hukum lainnya untuk melakukan audit forensik, termasuk menelusuri aliran dana, tujuan penggunaan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. “Negara tidak boleh kalah oleh perang narasi. Ini bukan ancaman biasa, tapi ancaman terhadap kedaulatan negara,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dilaporkan membahas berbagai isu strategis, termasuk geopolitik, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers dalam agenda gelar griya (open house) Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Sabtu (21/3/2026).

“Banyak sekali yang didiskusikan. Hampir dua jam pertemuan, banyak bertukar pandangan,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi ajang berbagi pengalaman kepemimpinan antara dua tokoh nasional yang pernah memegang jabatan strategis.

Apalagi, Megawati diketahui pernah menjabat sebagai wakil presiden dan presiden, sehingga dinilai memiliki perspektif penting dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan.

Prasetyo menekankan bahwa meskipun setiap era memiliki dinamika dan tantangan yang berbeda, pertukaran pandangan antar pemimpin tetap relevan untuk kemajuan bangsa.

“Sebagai seorang pemimpin tentu sangat baik untuk saling memberikan masukan dan berbagi pengalaman demi kemajuan bangsa dan negara kita,” katanya.

Dia juga mengonfirmasi bahwa isu geopolitik menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut substansi pembahasan yang dimaksud.

Pertemuan ini berlangsung dalam suasana Idulfitri yang penuh kehangatan, sekaligus mencerminkan komunikasi politik antara tokoh-tokoh nasional dalam merespons situasi global dan domestik yang terus berkembang.

Kemenangan Zohran Mamdani di New York menandai babak baru komunikasi politik sosialis dunia. Ia bukan sekadar membawa jargon ideologis, melainkan arsitek komunikasi yang mampu menerjemahkan nilai abstrak sosialisme demokratis menjadi perjuangan material yang nyata. Di tengah dominasi narasi neoliberal, Mamdani menawarkan oase politik yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia

Masalah klasik yang sering menghinggapi gerakan politik progresif atau kelompok sosialis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia adalah jebakan retorika yang terlalu teoritis, abstrak, dan sering kali hanya menjadi konsumsi elite intelektual di menara gading. Namun, Zohran Mamdani memutus mata rantai kegagalan komunikasi tersebut dengan menerapkan strategi “Materialist Communication” secara radikal.

Ia menyadari sepenuhnya bahwa di tengah banjir informasi digital yang melelahkan, publik tidak membutuhkan kuliah mengenai dialektika sejarah atau perdebatan mengenai definisi sistem ekonomi pasca-kapitalisme. Bagi masyarakat kelas pekerja, politik adalah soal bertahan hidup. Oleh karena itu, Mamdani memindahkan episentrum diskursus politiknya dari “langit ideologi” ke “meja makan” konstituennya.

Strategi ini bukan sekadar penyederhanaan isu, melainkan sebuah taktik yang berbasis pada empati radikal terhadap kesulitan sehari-hari. Fokus komunikasinya tertuju pada variabel-variabel hidup yang paling nyata: biaya sewa rumah, akses kesehatan, harga pangan, dan transportasi publik.

Mamdani memahami bahwa psikologi pemilih modern cenderung skeptis terhadap janji-janji besar yang muluk. Dengan membicarakan hal-hal yang menyentuh “isi piring” dan “biaya hidup”, ia berhasil membangun relevansi instan yang melampaui sekat-sekat identitas etnis maupun agama.

Manifestasi nyata dari strategi ini terlihat dalam kampanye-kampanyenya yang viral namun sarat substansi, seperti “Fix the MTA” (Perbaiki Transportasi Publik) dan “Tax the Rich” (Pajak Orang Kaya).

Mamdani tidak menjual slogan “Tax the Rich” sebagai bentuk perlawanan atau kebencian terhadap kelas atas, melainkan sebagai sebuah bentuk keadilan ekonomi yang logis bagi masyarakat banyak untuk mewujudkan kesetaraan. Ia menarasikan bahwa bahwa pajak progresif dari orang kaya adalah sebuah sumber daya vital untuk memastikan hak-hak dasar kelas pekerja tetap terjaga.

Mamdani telah melakukan reframing radikal terhadap sosialisme demokratis di Amerika. Ia meruntuhkan stigma negatif era Perang Dingin dan menggantinya dengan narasi yang fungsional dan pragmatis. Baginya, radikalisme sejati bukanlah bahasa yang sulit, melainkan kemampuan menuntaskan akar persoalan hidup rakyat.

Strategi ini melahirkan kepercayaan publik yang organik. Dengan menjelaskan bagaimana kebijakan anggaran berdampak langsung pada penurunan tagihan listrik dan penghapusan utang medis, ia tidak lagi dianggap sebagai “ideologi utopis”, melainkan “politisi yang peduli” (Politics of Care).

Mamdani berhasil mengubah persepsi publik: politisi progresif kini dilihat sebagai pejuang politik yang bekerja nyata. Inilah yang membuat gerakannya tidak hanya menang di hati pemilih kelas pekerja yang selama ini terabaikan oleh narasi politik elite.

Narasi Perjuangan Kelas Sosdem Amerika

Gerakan Democratic Socialists of America (DSA) dan Mamdani secara sangat cerdik memanfaatkan estetika visual dan budaya populer untuk menyampaikan pesan perjuangan kelas yang tajam. Komunikasi politik mereka tidak lagi terlihat kaku, membosankan, atau kuno.

Mamdani, yang memiliki latar belakang sebagai rapper sebelum terjun ke dunia politik, memahami betul kekuatan ritme, diksi yang tajam yang mampu didengar dengan baik audiensnya. Ia mampu menyatukan pesan politik yang serius dengan gaya komunikasi yang digemari generasi muda.

Ia menggunakan media sosial bukan untuk mencitrakan diri sebagai kelas elite yang tak tersentuh atau pahlawan kesiangan, melainkan sebagai “penyambung lidah rakyat” yang transparan dan setara. Ia sering melakukan sesi live streaming untuk menjelaskan proses legislasi yang rumit, anggaran negara yang sulit dipahami, hingga lobi-lobi politik, semua dibedah dengan bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti di telinga anak muda.

Ini adalah bentuk nyata dari demokratisasi informasi. Hambatan bahasa dan birokrasi yang sengaja dibuat rumit untuk menjauhkan rakyat dari politik, dihancurkan seketika oleh Mamdani melalui narasi yang lebih inklusif. Ia telah membuktikan bahwa politik yang berbasis pada perjuangan kelas bisa tampil tanpa harus kehilangan esensi perjuangannya..

Kekuatan utama DSA dan Mamdani terletak pada strategi “Deep Canvassing” berakar kuat dari depan pintu rumah warga. Mereka melakukan percakapan mendalam dan mendengarkan keluhan warga secara empatik. Kemudian menghubungkan persoalan tersebut langsung dengan kebijakan publik yang sedang diperjuangkan.

Strategi ini mengubah keluhan individu menjadi gerakan politik yang solid dan nyata. Ini Adalah bentuk komunikasi politik dua arah yang simetris. Mamdani tidak menggurui pemilih, melainkan memvalidasi frustrasi warga terhadap sistem yang tidak adil, lalu menawarkan solusi kolektif yang masuk akal.

Kemudian komunikasi politik Mamdani mencapai puncaknya saat ia dengan bangga mengatakan posisi politiknya di hadapan publik. Dalam pidato kemenangan pertamanya, Mamdani secara terbuka mengaku sebagai seorang Demokratik Sosialis sehingga dia akan menjalankan kebijakan dalam pemerintahannya dengan berdasar pada prinsip tersebut

Oposisi Donald Trump

Sebagai Wali Kota, Mamdani bukan sekadar administrator, melainkan simbol perlawanan terhadap kebijakan federal yang menindas. Di bawah bayang-bayang kembalinya “Trumpism”, ia menjadi antitesis ideologis yang nyata. Posisinya sebagai Demokratik Sosialis memberi kerangka moral yang kokoh untuk menghadapi tekanan Washington sekaligus merespons isu internasional.

Keteguhannya terlihat dari keberanian menyuarakan hak warga Palestina, isu yang sering dihindari politisi Amerika karena dianggap tidak menguntungkan secara elektoral. Bagi Mamdani, konsistensi adalah kunci kepercayaan publik. Penolakan kerasnya terhadap Benjamin Netanyahu saat berkunjung ke Amerika menegaskan prinsipnya: nilai kemanusiaan tidak boleh kalah oleh kalkulasi popularitas semata.

Sikap tanpa kompromi ini juga nyata dalam penolakannya terhadap ambisi imperialistik pemerintah federal di Amerika Latin, khususnya terkait kebijakan represif dan upaya penggulingan Nicolás Maduro di Venezuela. Mamdani menegaskan bahwa operasi militer sepihak Amerika Serikat yang berujung pada penangkapan Maduro adalah tindakan perang serta pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara.

Bagi Mamdani, kebijakan luar negeri yang agresif tersebut memiliki dampak domestik yang langsung dirasakan oleh ribuan warga diaspora di New York..

Mamdani menunjukkan keberanian serupa dalam melindungi komunitas imigran yang menjadi sasaran represi federal. Di tengah menguatnya sentimen xenofobia, ia menjadikan New York sebagai pelindung aman bagi kaum imigran dan kelas pekerja. Ia memandang imigran bukan sebagai beban, melainkan bagian integral kedaulatan kota yang harus dilindungi dari ancaman deportasi massal.

Dengan menyatukan perlawanan terhadap kebijakan luar negeri imperialistik dan perlindungan domestik bagi imigran, Mamdani membangun model oposisi yang tidak berkompromi pada ketidakadilan. Ia membuktikan bahwa otoritas di dalam sistem dapat digunakan untuk melawan kebijakan pemerintah federal yang diskriminatif.

JAKARTA - Guru Besar Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Gun Gun Heryanto menyebut realitas politik di Indonesia saat ini tidak lagi terbentuk dalam lembaga formal, tapi juga bisa melalui interaksi simbolik di dalam ruang digital. Hal ini menjadi bagian yang ditekankan dari orasi ilmiah Gun Gun dalam pengukuhannya sebagai Guru Besar.

Dia mengangkat sebuah tajuk ''Konvergensi Simbolik Dalam Komunikasi Politik Digital Kontemporer: Pendekatan Tindakan Komunikatif Untuk Menguatkan Ruang Publik Baru di Era Cyberdemocracy'. “Saya melihat dalam Riset saya itu fenomena konvergensi simbolik. Di mana, ada kesadaran berbagi yang ditautkan lewat narasi dan communication privacy management di ruang digital,” kata Gun Gun usai pengukuhan Guru Besar di Auditorium Harun Nasution, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa ruang digital telah bertransformasi menjadi kanal artikulasi pikiran dan tindakan politik yang sangat kuat. Hal ini terkadang memunculkan fenomena konvergensi simbolik. Denomena ini ada ketika kesadaran kolektif masyarakat terbangun melalui narasi dan simbol yang dibagikan secara masif di media sosial.

Contoh nyata dari fenomena ini diantaranya, kasus Arab Spring di Timur Tengah hingga Umbrella Movement di Hong Kong. Media sosial menjadi artikulator gerakan ekstraparlementer.

Bahkan, kata dia, di Indonesia sendiri fenomena ini semakin nyata. Gerakan digital tidak lagi sekadar stimulan, melainkan telah mewujud menjadi tindakan komunikatif mayarakat.

"Contohnya seperti dalam kasus Affan Kurniawan, kasus Peringatan Darurat waktu merespons revisi Undang-Undang Pilkada, kemudian saat menolak kenaikan PPN menjadi 12%, bahkan 17+8. Ini contoh-contoh dari gerakan di media sosial, itu sekarang tidak bisa diabaikan," ujarnya.

Meski begitu, ia juga memberikan catatan kritis bahwa ruang digital memiliki sisi gelap yang perlu diwaspadai, seperti lahirnya bubble politik (gelembung informasi), hoaks, ujaran kebencian, hingga praktik doxing.

Menghadapi tantangan tersebut, Gun Gun memandang bahwa diperlukan dialog rasional yang berkelanjutan berbasis literasi. Ia menyoroti pentingnya peran diseminator, publicist, hingga hacktivist untuk mengarahkan energi digital guna memperkuat peradaban demokrasi, bukan justru merusaknya.

"Contohnya dalam diskusi-diskusi dihidupkan lagi nalar kritis, kemudian kebiasaan untuk mengkomparasikan sumber-sumber informasi, terlebih di masyarakat kita yang lebih mayoritas masyarakat ya itu lebih banyak general public atau masyarakat awam, yang mudah terpapar oleh paparan negatif seperti misalnya ekstremisme, atau mungkin juga hoaks atau mungkin juga hate speech," tuturnya.

Karena itu, menurut Gun Gun, dibutuhkan kesadaran partisipatoris dan tanggung jawab sosial. Penggunaan media sosial diharapkan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan publik (sense of public).

"Saya dalam orasi tadi menyebut perlunya tindakan komunikatif, refleksi, sekaligus nalar kritis supaya kemudian terhindar dari perilaku kolektif," ucap Gun Gun.

Dalam kesempatan ini, Gun Gun membedakan antara perilaku kolektif dan gerakan sosial. Menurutnya, perilaku kolektif seringkali hanya didasari oleh ketertularan emosi, sementara gerakan sosial yang sejati harus bertumpu pada kesadaran.

“Contohnya misalnya gerakan sosial untuk melakukan kritik, melakukan gerakan ekstraparlementer, gerakan sosial untuk melakukan perubahan mendasar atau fundamental," tutur Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

JAKARTA - Akademisi Gun Gun Heryanto dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik dalam sidang senat terbuka yang digelar di Auditorium Harun Nasution, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (14/1/2026). Dengan demikian, kini Gun Gun Heryanto resmi menyandang gelar akademik berupa Profesor.

Pengukuhan tersebut merujuk pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) tentang kenaikan jabatan akademik/fungsional Dosen. Dalam SK tersebut, ditetapkan tertanggal 1 Juni 2025, Gun Gun ditetapkan untuk dinaikkan jabatannya menjadi Profesor atau Guru Besar dalam kepakaran ilmu komunikasi politik.

"Dengan ini saya mengukuhkan Profesor Dr. Gun Gun Heryanto M,Si," kata Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Asep Saepudin Jahar saat prosesi pengukuhan yang digelar di auditorium Harun Nasution, Rabu (14/1/2026).



Dalam kesempatan tersebut, Rektor mewakili Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengucapkan selamat atas pengukuhan sebagai guru Besar. Tak lupa, ia memberikan harapan terhadap Prof Gun Gun atas pencapaian yang telah diraihnya.

"Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada saudara dalam mengemban tugas yang mulia ini dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian yang tinggi," ujarnya.

Pengukuhan tersebut dilanjutkan dengan pemakaian kalung sleber Guru Besar yang dilakukan oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian, Rektor juga turut menyerahkan SK Menteri kepada para Guru Besar yang telah dikukuhkan.

Dalam pengukuhan ini, Prof Gun Gun Heryanto juga turut memberikan orasi ilmiah dengan tajuk 'Konvergensi Simbolik Dalam Komunikasi Politik Digital Kontemporer: Pendekatan Tindakan Komunikatif Untuk Menguatkan Ruang Publik Baru di Era Cyberdemocracy'.

Prof Gun Gun menyampaikan bahwa pengukuhan ini baginya bukan puncak dari capaian. Menurutnya, ini adalah sebuah perjalanan akademik dalam jal dedikasi keilmuan, terutama keilmuannya di bidang ilmu komunikasi politik.

Bagi publik, kata dia, tentu ini adalah rekognisi. Karena bagaimanapun intelektual itu tidak boleh merekognisi dirinya, melainkan direkognisi oleh orang lain melalui karya, melalui riset, melalui pengabdian di khalayak luas.

"Sehingga kemudian gelar keilmuan ataupun labeling dari sosio-kultural itu adalah bagian dari rekognisi penting bagi langkah akademik seorang intelektual. Saya kebetulan membidangi komunikasi politik sudah cukup lama, dari awal S1 kemudian sampai S3, koheren bidang kajian saya adalah komunikasi politik," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri di tengah masa tanggap darurat bencana menuai sorotan.

Keputusan Prabowo meninggalkan Tanah Air saat bencana memunculkan perdebatan publik soal sensitivitas, komunikasi politik, hingga efektivitas kepemimpinan dalam kondisi krisis.

Founder Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio memilih membaca langkah Prabowo secara positif.

Dia menilai perjalanan ke luar negeri bisa saja berkaitan dengan upaya mencari dukungan internasional untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana.

“Ya kita positif thinking aja, bisa jadi kunjungan-kunjungan ke luar negeri pak Prabowo justru untuk mencari dukungan terhadap program rekonstruksi dan rehabilitasi terhadap bencana kita,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (10/12/2025).

Kendati demikian, Hendri menilai penting bagi Presiden untuk menunjukkan komitmen nyata setelah kembali ke Tanah Air.

“Kami usul setelah kembali dari lawatan luar negeri maka daerah yang pertama kali dikunjungi harus Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat,” ucapnya.

Senada, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai Presiden Prabowo sebenarnya telah menunjukkan kepedulian dengan turun langsung ke lokasi bencana sebelum berangkat.

Namun Arifki mengkritik tim komunikasi kepresidenan yang dinilai gagal menjelaskan urgensi perjalanan luar negeri kepada publik. Menurutnya, ketiadaan penjelasan komprehensif membuat opini liar berkembang, apalagi Prabowo kalah suara di beberapa wilayah terdampak.

“Tim komunikasi beberapa kali kalah narasi sehingga kalah dengan narasi oposisi atau publik yang tidak puas, katanya.

Dia menilai tanpa juru bicara yang menjelaskan konteks secara rasional, persepsi negatif tak terhindarkan. Meski begitu, Arifki menilai dari sisi jangka panjang, kerja sama luar negeri bisa berdampak positif bagi Indonesia, terutama dalam investasi dan posisi geopolitik.

Berbeda pandangan, Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar justru melihat langkah Presiden berkunjung ke luar negeri di tengah fase darurat bencana sebagai bentuk kurangnya empati dan tidak tepat waktu.

Askar menilai Prabowo seharusnya memprioritaskan pemenuhan kebutuhan darurat seperti obat-obatan, air bersih, jembatan sementara, alat berat, dan helikopter untuk menjangkau wilayah yang hingga kini masih terisolasi.

Dia juga menyoroti lemahnya kualitas laporan yang diterima presiden dari para pembantu pemerintah daerah maupun pusat. Oleh sebab itu, dia mempertanyakan urgensi kepergian Prabowo, mengingat kerja sama dengan negara-negara seperti Pakistan maupun Rusia dapat ditunda atau diwakili oleh menteri.

“Bencana ini butuh leadership. Komando terpusat itu yang tidak ada sekarang,” kata Media.

Askar menyatakan bahwa kerja sama bilateral dapat dilakukan pada waktu lain dan tidak harus dihadiri langsung oleh Presiden.

“Pakistan itu kan masih ada bulan depan, tahun depan. Bisa ditunda. Bisa diwakili diplomat atau menteri. Bencana ini beda. Ini bicara soal nyawa,” ucapnya.

Menurutnya, saat ini di Aceh sedang terjadi fenomena “korban bantu korban”, karena bantuan negara belum menjangkau banyak wilayah.

Oleh karena itu, Askar menilai penanganan bencana membutuhkan kehadiran dan instruksi langsung Kepala Negara untuk memastikan koordinasi berjalan efektif sesuatu yang menurutnya tidak terlihat sejauh ini.

Dia juga membandingkan dengan pengalaman tsunami Aceh 2004 yang menurutnya diakui dunia sebagai contoh penanganan bencana yang kuat karena adanya komando jelas dari pemerintah pusat.

Menurutnya, tanpa sinyal kuat dari Presiden, jajaran di bawah tidak merespons dengan cepat. Hal ini terlihat dari lambatnya mobilisasi Hercules, helikopter, jembatan sementara, hingga distribusi logistik yang masih terhambat di banyak titik.

Askar juga menilai kunjungan Presiden ke lokasi bencana sebelumnya tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya karena hanya mendatangi titik-titik yang aksesnya relatif terbuka. Hal itu, menurutnya, membuat publik tidak melihat empati yang kuat dari Presiden dalam menghadapi bencana besar ini.

“Padahal yang dia kunjungi itu daerah-daerah yang relatif bisa diakses, yang ada poskonya. Coba datang ke Meriah, di ana nggak ada posko, logistik nggak masuk, motor pun nggak bisa masuk ke sana,” ujar Askar.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menilai masalah lebih besar terletak pada respons yang menurutnya terlambat dan dipenuhi miskomunikasi antarpejabat. Dia menegaskan bahwa sejak awal pemerintah terlihat meremehkan skala bencana.

Menurut Pangi, banyak pernyataan pejabat yang meremehkan situasi serta keterlambatan distribusi bantuan, termasuk kurangnya helikopter dan alat berat pada hari-hari awal bencana.

Dia menilai Presiden Prabowo terjebak dalam informasi yang tidak objektif karena inner circle yang “mengalienasi” presiden dari situasi lapangan yang sebenarnya.

“Kalau sejak awal negara cepat dan tidak menyepelekan, tidak ada masalah kunjungan luar negeri itu,” ujarnya.

Menurutnya, rangkaian kritik dan pembelaan dari para pengamat menunjukkan bahwa kepergian Presiden Prabowo ke luar negeri pada masa krisis telah membuka ruang debat yang luas.

Sebagian melihatnya sebagai strategi diplomasi yang memiliki nilai jangka panjang, namun sebagian lainnya menilai langkah itu tak sejalan dengan kebutuhan kepemimpinan kuat pada masa krisis.

Respons pemerintah ke depan, baik melalui langkah konkret di lapangan maupun komunikasi publik yang lebih jelas, dipandang akan menjadi faktor penentu arah persepsi publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dalam penanganan bencana besar di Sumatra.

Namun dengan kondisi saat ini, dia menilai citra dan kepemimpinan Presiden Prabowo ikut terpengaruh.

“Presiden dianggap tidak sensitif, tidak responsif, dan gagal membaca situasi sebenarnya ketika bencana itu terjadi,” tandas Pangi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya akrab.

Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) dalam seminar internasional memperingati 70 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Perpustakaan Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, dikutip Detik.com, Minggu (2/11/2025).

"Eh jangan dipikir loh, Mas, nanti jadi ruang ini, Ibu Mega ini ngituin Pak Bowo, nggak. Saya sama Mas Bowo itu akrab, tahu ndak? Jangan Anda coba-coba," ujar Megawati.

Seusai acara, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan hubungan Megawati dengan Prabowo masih terjalin baik. Ia menyebut komunikasi antara kedua tokoh tersebut dilakukan secara periodik demi kepentingan bangsa dan negara.

"Hubungan baik sejarah mencatat bagaimana persahabatan antara Ibu Mega dan Presiden Prabowo. Hubungan itu terus akan berjalan dengan baik bagi kepentingan bangsa dan negara, sehingga antar pemimpin melakukan dialog secara periodik, apalagi dalam upaya membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia serta menyelesaikan persoalan dalam negeri," kata Hasto.

Sebagai informasi, seminar internasional memperingati 70 tahun KAA ini mengusung tema "Bung Karno in a Global History: Commemorative Seminar of the 70th Anniversary of the 1955 Bandung Asian-African Conference."

Megawati tiba di Blitar pada Jumat (31/10/2025). Sebelum acara dimulai, para delegasi dari berbagai negara di Asia dan Afrika berziarah ke makam Presiden pertama RI, Sukarno, untuk berdoa dan menabur bunga. Setelah itu, mereka mengunjungi Perpustakaan Bung Karno untuk melihat sejarah perjalanan hidup sang proklamator sebelum mengikuti seminar.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]