JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji menyampaikan, pihaknya telah membuat kajian perihal rekayasa konstitusi untuk pemilihan presiden (pilpres). Dari inti kajian itu, ia mengungkapkan bahwa Golkar ingin pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden tidak sedikit dan tidak banyak juga.

"Ya sebenarnya sudah ada ya (kajian). Bentuknya tentu belum bisa kami sampaikan sekarang. Tapi intinya ya sama dengan semangat Mahkamah Konstitusi, calon jangan terlalu sedikit dan jangan juga terlalu banyak," kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).

Kendati demikian, Sarmuji mengaku belum ada komunikasi spesifik lintas-partai dalam membahas substansi RUU Pemilu. Ia menambahkan, komunikasi saat ini, masih sebatas informal.

"Belum, belum ada komunikasi yang spesifik belum. Ya komunikasi-komunikasi yang komunikasi biasa saja saling say hello, ya saling nanyain saja kira-kira apa ini perkembangan, apa yang nanti perlu dibahas, ya begitu-begitu saja. Tapi sangat spesifik belum," tutur Sarmuji.

Saat disinggung isu skenario syarat pengusungan paslon minimal 3 parpol parlemen seperti diungkapkan Waketum Partai Drmokrat Benny K Harman, Sarmuji mengaku tak tahu.

"Saya ini kan ketua fraksi ya, sekaligus Sekjen juga. Sampai sekarang kami belum pernah mendengar ada skenario seperti itu. Ya barangkali itu malah Pak Benny K. Harman kali lagi ngutak-ngatik ya kan. Siapa tahu siapa tahu, kan kita enggak tahu apa maksudnya Pak Benny K Harman," tutur Sarmuji.

"Tapi secara garis besar sebenarnya MK itu justru memang merekomendasikan supaya pembuat undang-undang melakukan rekayasa konstitusional. MK menghapuskan presidential threshold, tapi juga merekomendasikan supaya ada rekayasa konstitusional. Dari yang saya pahami, tujuan MK itu kira-kira kalau disederhanakan adalah jangan sampai terlalu sedikit calon, dan jangan sampai terlalu banyak calon," pungkasnya.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji menyampaikan, DPD Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) telah memanggil anggota DPRD Timor Tengah Utara (TTU), Therensius Lazakar. Pemanggilan itu berkaitan diklarifikasi terkait dugaan intimidasi terhadap Dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni, atau yang akrab disapa dr Icha.

"Kami sudah memanggil melalui DPD Provinsi NTT, sudah dipanggil yang bersangkutan. Kemarin saya bertelepon dengan Ketua DPD Provinsi NTT dan DPD NTT lagi menyusun laporan dari pemanggilan yang bersangkutan," kata Sarmuji saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2026).

Meski begitu, Sarmuji memastikan akan berbuat adil dalam menangani kasus tersebut. Merujuk ahli psikologis, kata dia, kasus intimidasi itu harus didalami.

"Cuman memang seperti yang disampaikan oleh salah satu ahli mengatakan, kita mesti tahu benar apakah benar ada tindakan seperti itu, tindakan intimidasi, dan apakah tindakan intimidasi itu benar, kemudian menyebabkan seseorang mengambil keputusan seperti yang kemarin," kata Sarmuji.

Meski begitu, Sarmuji menyatakan, pihaknya tak segan memberi sanksi tegas terhadap Therensius. "Kalau memang kader kami salah, kami tidak akan tolerir, kami pasti akan berikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya," tegasnya.

Sekadar informasi, Dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni atau Dokter Icha yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Leona, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), meninggal dunia pada Jumat (26/6/2026). Dia sempat menjalani perawatan di Kota Kupang.

Sebelum meninggal, dokter muda tersebut diduga mengalami tekanan psikologis setelah menjadi korban intimidasi saat menangani seorang pasien korban gigitan ular di ruang IGD.

JAKARTA - Dewan Etik Partai Golkar menggelar sidang etik terhadap tiga anggota partai. Ketiganya dinilai melanggar etik karena memposting narasi, video, dan gambar di media sosial yang dinilai mencemarkan nama baik Dewan Etik dan Partai Golkar.

Ketua Dewan Etik Partai Golkar Mohammad Hatta mengatakan, anggota dan kader Partai Golkar yang disidang atas pelanggaran etik adalah Deni Hegar, Muhammad Akbar, dan Ahlan Wilmana. Ketiganya merupakan anggota Partai Golkar Sumatera Selatan.

Sidang etik yang digelar di Kantor Dewan Etik DPP Partai Golkar terhadap Deni Hegar dilaksanakan pada 2 Juni 2026. Sementara itu, sidang etik terhadap Muhammad Akbar dan Ahlan Wilmana dilaksanakan pada 22, 24, dan 26 Juni 2026 sebagai sidang pengambilan putusan.

Sidang etik dipimpin oleh Ketua Dewan Etik Partai Golkar Mohammad Hatta bersama para Hakim Etik Partai Golkar yakni Deding Ishak, Syamsul Bachri, Faisal Haris, Capt. Anthon Sihombing, Marlinda Irwanti, Ilyas Indra, R.H. Muchtar Herman Putra, serta para panitera Dewan Etik di Ruang Sidang Dewan Etik.

Ketiga anggota Partai Golkar tersebut diketahui memposting gambar, video, dan narasi di berbagai media sosial yang berkaitan dengan Dewan Etik dan Partai Golkar. Hal tersebut dinilai berdampak pada pencemaran nama baik, menurunkan harkat dan martabat partai, serta menimbulkan persepsi negatif publik terhadap Partai Golkar dan Ketua Umum.

"Sebagai kader partai, setiap anggota seharusnya memahami kewajiban untuk menjaga marwah, harkat, dan martabat Partai Golkar," katanya, Sabtu (27/6/2026).

Sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai tentang Disiplin Organisasi, serta Kode Etik Partai Golkar, penyampaian persoalan internal ke ruang publik merupakan hal yang dilarang. "Setiap persoalan internal telah memiliki mekanisme penyelesaian sesuai aturan partai," ungkapnya.

Dalam persidangan Dewan Etik Partai Golkar, Deni Hegar, Muhammad Akbar, dan Ahlan Wilmana dinyatakan terbukti melakukan tindakan tercela dan melanggar prinsip Partai Golkar yaitu Prestasi, Disiplin, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PD2LT).

"Tindakan memposting gambar, narasi, dan video yang dianggap bernuansa pencemaran nama baik Partai Golkar di media sosial dinilai tidak mencerminkan loyalitas sebagai kader yang seharusnya menjunjung tinggi nama baik partai serta berkontribusi kepada masyarakat," ujarnya.

Berdasarkan hasil sidang Dewan Etik Partai Golkar, ketiga kader tersebut terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi etik. Mereka diminta untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Apabila pelanggaran serupa kembali terjadi, sanksi yang lebih berat akan diberikan.

Kanda Hatta panggilan akrabnya yang telah aktif sejak era Sekber Golkar pada 1967 mengingatkan seluruh kader dan anggota Partai Golkar di seluruh Indonesia untuk selalu menjaga nama baik partai.

Kanda Hatta juga menegaskan pentingnya menegakkan prinsip PD2LT, menghormati pimpinan partai, memperkuat pengabdian melalui karya, serta menyelesaikan setiap persoalan internal melalui mekanisme organisasi yang berlaku.

"Menjelang pesta demokrasi 2029, seluruh kader diharapkan fokus membesarkan Partai Golkar dan memenangkan partai agar dapat terus meningkatkan pengabdian kepada rakyat Indonesia serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa," ucapnya.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Saemuji tak masalah dengan langkah Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), yang memulai blusukan dan bertemu warga, Jumat (26/6/2026). Baginya, hal itu merupakan hak politik Jokowi dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Ya itu hak politik Pak Jokowi dan PSI. Pak Jokowi orang merdeka yang bebas menentukan langkah politiknya. Kami menghormati saja," kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (26/6/2026).

Sarmuji pun menyatakan, pihaknya tak khawatir bila ada perpindahan pemilih ks PSI. Menurutnya, potensi perpindahan pemilih tak hanya ke PSI, tetapi juga ke partai lain.

"Risiko perpindahan pemilih bukan saja ke PSI tapi juga ke partai lain. Demikian juga ada potensi perpindahan dari partai lain ke Golkar. Itu biasa saja dalam kontestasi politik," kata Sarmuji.

“Kami optimis menghadapi Pemilu 2029. Masing-masing partai punya daya tarik yang berbeda," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memulai blusukan dan bertemu warga, Jumat (26/6/2026). Dia berkunjung ke Lampung hari ini. Jokowi mengatakan bakal berada di Lampung selama tiga hari dengan beberapa agenda.

Dia mengungkapkan, kedatangannya di acara PSI untuk memotivasi kepada kader partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep itu.

"Kalau untuk PSI saya ingin memberikan motivator, kemudian juga memberikan pesan-pesan pentingnya struktural di PSI ini segera komplet, sehingga menjadi sebuah mesin politik yang besar," jelas Jokowi.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendukung upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat terkait dengan ketahanan energi.

Hal itu terkait dengan penyesuaian harga BBM nonsubsidi yakni Pertamax yang naik menjadi Rp16.250. Salah satu yang didukung oleh Puteri adalah terkait dengan stimulus.

"Tentu adanya stimulus ini sangat dibutuhkan untuk memitigasi dampak lanjutan, khususnya terhadap inflasi dan perekonomian secara keseluruhan. Makanya, langkah pemerintah sudah tepat dalam menyiapkan berbagai alternatif stimulus bagi kelompok maupun sektor yang menjadi prioritas," katanya dalam keterangan tertulis pekan ini.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengkaji dan merumuskan stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat.

Menutup keterangannya, Puteri juga mendukung komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat pengembangan sumber energi alternatif.

"Saat ini, kita melihat sejumlah agenda prioritas yang menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya adalah percepatan program peralihan penggunaan LPG ke Compressed Natural Gas (CNG) sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi nasional," paparnya.

Dia menegaskan langkah ini untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia menuju kemandirian dan ketahanan jangka panjang.

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu segera dimulai. Hampir seluruh partai politik sebenarnya telah memiliki konsep masing-masing terkait penyempurnaan aturan pemilu.

Doli menilai pembahasan tidak boleh terus tertunda mengingat waktu menuju tahapan Pemilu 2029 terus berjalan. Terlebih, berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini proses pembentukan tim seleksi penyelenggara pemilu seharusnya mulai dilakukan pada Agustus-September 2026.

"Sampai sekarang kita belum mulai pembahasan (UU Pemilu). Sebetulnya di level hampir semua partai politik sudah setahu saya dan sudah siap sebetulnya dengan konsepnya masing-masing tentang penyempurnaan Undang-Undang Pemilu," ujar Doli di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/6/2026).

Menurut Doli, langkah paling sederhana untuk memulai pembahasan revisi UU Pemilu adalah dengan mempertemukan seluruh pimpinan partai politik dalam koalisi pemerintah. Presiden Prabowo Subianto sebagai ketua koalisi partai politik pendukung pemerintah dapat menginisiasi pertemuan tersebut.

"Makanya saya bilang bagaimana caranya? Caranya adalah konsensus politik antara pimpinan-pimpinan partai politik yang dalam pemerintahan sekarang ada koalisi partai politik pendukung pemerintah yang ketuanya adalah Presiden. Jadi memang kalau mau dibuat simpel, sesimpel itu aja," ungkapnya.

"Ketua koalisi partai politik pendukung pemerintah, undang semua itu, ayo besok kita mulai bahas. Malam ini Bapak-bapak, Ibu-ibu siapkan apa yang mau dibahas, kita ketemu besok. Nah, baru kita tahu," sambungnya.

Doli meyakini pertemuan tersebut akan memperjelas posisi masing-masing partai terhadap sejumlah isu krusial dalam revisi UU Pemilu. Sebab, selama ini setiap partai masih menyampaikan gagasannya di ruang masing-masing sehingga belum diketahui titik temu maupun perbedaannya.

"Misalnya soal threshold, siapa bilang kita beda? Bicara saja belum. Iya kan? Tahu dari mana kita beda? Orang kita belum pernah ngomong. "Misalnya Partai Golkar, Perindo, selama ini kan ngomongnya di ruang-ruang sendiri-sendiri," katanya.

JAKARTA - Musyawarah Besar (Mubes) V PPK Kosgoro 1957 resmi menetapkan Sari Yuliati sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 periode 2026–2031. Bendahara Umum (Bendum) Partai Golkar itu terpilih secara aklamasi dalam perhelatan tersebut.

Keputusan tersebut diambil setelah seluruh peserta Mubes menyampaikan dukungan dan persetujuan bulat kepada Sari untuk memimpin organisasi selama lima tahun mendatang.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Kosgoro 1957 DKI Syafi Fabio Djohan mengapresiasi atas terselenggaranya seluruh proses pemilihan ini. Menurutnya Kosgoro 57 semakin bisa berkontribusi untuk pembangunan Bangsa.

"Momentum khidmat dalam seluruh proses pemilihan Mubes Kosgoro 1957 V, bisa menjadi semangat untuk berkontribusi bagi seluruh kadernya kepada pembangunan Bangsa,” ujarnya, Sabtu (6/6/2026).

Syafi Djohan mengucapkan selamat kepada Sari Yuliati atas terpilihnya sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro 1957. "Selamat mengemban amanah. Semoga memberikan kekuatan dalam memimpin Kosgoro 1957 lebih maju, berpengaruh, dan seluruh kader kader bisa berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara," tegas Syafi Djohan.

Lihat video: Buka Mubes Gakum Kosgoro 57, Agung Laksono Minta Hukum Tak Hanya Tajam ke Bawah Saja



Pada pembukaan Mubes V Kosgoro 1957, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam sambutannya menegaskan posisi strategis Kosgoro 1957 dalam perjalanan sejarah bangsa maupun perkembangan Partai Golkar.

“Organisasi yang berdiri sejak masa awal kemerdekaan tersebut memiliki kontribusi besar dalam penguatan ekonomi nasional dan pembentukan kekuatan politik karya-kekaryaan,” katanya.

Bahlil menilai Kosgoro 1957 merupakan salah satu elemen penting yang turut melahirkan Partai Golkar dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.

“Kosgoro 1957 lahir tidak hanya untuk mengisi kemerdekaan, tetapi juga memperkuat ekonomi bangsa. Kosgoro menjadi salah satu organisasi pelopor lahirnya Golkar, organisasi ini menyumbangkan gagasan penting bagi Sekretariat Bersama Golkar," katanya.

JAKARTA - Panitia Pendaftaran dan Verifikasi Calon Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 periode 2026–2031 resmi menutup tahapan pengembalian formulir pendaftaran pada hari ini, Jumat (5/6/2026) tepat pukul 11.00 WIB. Sebelumnya, tahapan pengambilan formulir telah berlangsung pada 25 hingga 30 Mei 2026.

Koordinator Bidang Pendaftaran dan Verifikasi Mascot Siregar mengonfirmasi hingga batas waktu yang telah ditentukan, panitia telah menerima berkas dari dua bakal calon ketua umum yaitu Sari Yuliati dan La Ode Safiul Akbar.

Terkait mekanisme pendaftaran dari kedua bakal calon, panitia menyampaikan beberapa poin penting sebagai bentuk transparansi publik.

Koordinator Bidang Pendaftaran dan Verifikasi Mascot Siregar menjelaskan, untuk bakal calon Sari Yuliati waktu penyerahan dilakukan Kamis, 4 Juni 2026, sekitar pukul 18.30 WIB di Sekretariat PPK Kosgoro 1957.

“Dokumen telah diterima untuk selanjutnya memasuki proses verifikasi dan validasi guna memastikan kelengkapan serta kebenaran data sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada Mubes V Kosgoro 1957,” ujarnya, Jumat (5/6/2026).

Mascot Siregar mengonfirmasi hingga tenggat waktu penutupan, pihak Sari Yuliati belum menyerahkan biaya administrasi sebesar Rp100 juta sebagaimana yang dipersyaratkan. Selain itu, situasi saat penyerahan berkas kemarin malam terkesan terburu-buru, sehingga panitia tidak memiliki keleluasaan waktu untuk melakukan checklist administrasi secara langsung di tempat, termasuk pemenuhan syarat minimal dukungan 30% suara peserta Mubes V.

Lihat video: Buka Mubes Gakum Kosgoro 57, Agung Laksono Minta Hukum Tak Hanya Tajam ke Bawah Saja



“Saat ini, bundel berkas tersebut juga belum berada di bawah penguasaan penuh Koordinator Verifikasi,” ujarnya.

Sedangkan bakal calon La Ode Safiul Akbar menyerahkan pada hari ini Jumat (5/6/2026) sebelum batas akhir pukul 12.00 WIB. Status Dokumen diserahkan oleh tim pemenangan yang diwakili oleh H. Odink dan Yan Piter Pangaribuan.

“Proses penyerahan berlangsung secara kondusif, tenang, dan dalam suasana kekeluargaan yang erat (guyub). Panitia memiliki keleluasaan waktu yang cukup untuk melakukan checklist awal terhadap seluruh dokumen persyaratan. Kewajiban biaya administrasi sebesar Rp100 juta juga telah dipenuhi dan diterima dengan baik oleh panitia sejak pengambilan formulir pada 28 Mei 2026,” katanya.

Merespons dinamika dan pemberitaan yang beredar mengenai klaim dukungan 40 suara Peserta Mubes V kepada salah satu bakal calon, Mascot Siregar mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan objektif. Klaim dukungan tersebut belum bisa dijadikan sebuah kepastian hukum organisasi, karena seluruh berkas dukungan tertulis masih harus melalui proses verifikasi dan validasi yang ketat oleh panitia.

”Kami berharap seluruh kader dan pihak terkait dapat menahan diri serta tidak terjebak dalam opini yang menyesatkan, seolah-olah kemenangan sudah mutlak diraih. Faktanya, seluruh pemenuhan syarat administratif dari masing-masing bakal calon masih dalam proses pemeriksaan," tegas Mascot Siregar.

Panitia berkomitmen penuh untuk menjaga integritas, netralitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tahapan verifikasi ini demi melahirkan kepemimpinan PPK Kosgoro 1957 yang sah dan legitimate untuk lima tahun ke depan.

JAKARTA - Pengamat politik Adi Prayitno menilai lagu "Mas Bahlil Ganteng" yang kini viral justru membawa keuntungan politik bagi Partai Golkar. Melalui lagu tersebut, sosok Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tentunya akan semakin dikenal publik.

"Suka tidak suka, ini menguntungkan bagi Golkar . Per hari ini nyaris tidak ada ketua umum partai politik di luar Pak Prabowo Subianto yang setiap hari dinyanyikan dan dilagukan, kecuali Pak MBG, Mas Bahlil Ganteng," ucap Adi di DPD Partai Golkar Jakarta, Senin (1/6/2026).

Adi menduga, awalnya lagu tersebut muncul sebagai bentuk sindiran atau satire terhadap kinerja Bahlil. Namun, Bahlil maupun Golkar, ia anggap mampu mengembalikan situasi terhadap lagu tersebut menjadi promosi politik yang menguntungkan.

Menurutnya, jika Golkar mampu mengelola fenomena ini dengan baik, hal tersebut bisa menjadi modal baik untuk kontestasi pemilu 2029. "Tentu, kalau ini bisa dikapitalisasi oleh kawan-kawan Golkar. Hunting menuju 2029 , bukan tidak mungkin, bukan hanya di Jakarta yang bertambah, tapi ditempat-tempat lain ini akan memberikan peluang politik bagi Golkar," ucapnya.

Ia menambahkan, dalam politik sesuatu yang terus-menerus dibicarakan berpotensi memengaruhi pilihan pemilih saat berada di bilik suara. Oleh karenanya, ia menyarankan Golkar untuk menjaga fenomena ini agar terus melekat diingatkan masyarakat.



Pengamat politik Adi Prayitno. Foto/Danandaya

"Karena kan salah satu poin penting dalam politik sering dibicarakan. Kalau sudah sering dibicarakan biasanya masuk ke hati dan datang ke TPS apa yang dia nyanyikan, dan itu yang harus dijaga sebenarnya oleh kawan-kawan Golkar," ucapnya.

Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar mengapresiasi setiap karya yang dibuat oleh masyarakat. Ia menyampaikan, saat ini Bahlil akan tetap fokus menjalankan tugas yang diberikan Presiden Prabowo Subianto.

"Apa yang diberikan dan juga dimandatkan oleh Bapak Presiden dan oleh masyarakat, bagaimana Pak Bahlil ketum kita ini bisa melaksanakan tugas yang baik, salah satunya mengendalikan harga BBM," kata Zaki.

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan bahwa penerapan sistem e-voting pada Pemilu 2029 memungkinkan diterapkan. Namun, ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi.

"Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang soal apakah kita mau menerapkan e-voting atau tidak, pertama ini kan adalah bagian dari isu-isu yang harus kita selesaikan dalam revisi Undang-Undang Pemilu, ya," kata Doli di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Senin (1/5/2026).

Sejumlah prasyarat yang dimaksud salah satunya soal kesiapan infrastruktur yang dimiliki lembaga penyelenggara pemilu. Menurutnya infrastruktur seperti jaringan internet sangat dibutuhkan untuk mendukung pemilu dengan sistem e-voting.

"Infrastruktur jaringan internet kita misalnya. Kita kan masih banyak PR, jangankan jaringan internet, jaringan listrik kita juga masih belum ini," ucapnya.

Selain infrastruktur, hal yang tak kalah penting juga soal aspek literasi digital masyarakat Indonesia. Sebab, sistem digital ini harus diimbangi dengan kesiapan masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi.

"Nah, jadi saya kira kalaupun kita mau menerapkannya tahun 2029 atau mau kapan pun, kita harus memenuhi prasyarat-prasyarat yang cukup panjang tadi soal infrastruktur, soal apa namanya kultur dan mental digital kita dan seterusnya itu," ucapnya.

Penggunaan sistem e-voting dalam pemilu menurutnya memberikan sejumlah keuntungan, seperti memudahkan masyarakat untuk menentukan calon pemimpinnya. Selanjutnya, lebih murah secara biaya dan efisien.

"Kita berharap kalaupun dipergunakan sistem digital atau elektronik ini menjadi transparan dan lebih akuntabel gitu."

JAKARTA - Bursa pemilihan Ketua Umum Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 kian menghangat. Atas desakan dan aspirasi kuat dari Pengurus Daerah Kolektif (PDK) di berbagai wilayah, La Ode Safiul Akbar resmi menjadi kandidat pertama yang mengambil formulir pendaftaran sebagai calon ketua umum (caketum) dalam Musyawarah Besar (Mubes) V Kosgoro 1957.

Ketua Tim Pemenangan La Ode Safiul Akbar, H Zainuddin atau akrab disapa Bang Odink menyatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab memenuhi harapan kader di daerah. "Atas dasar desakan yang begitu kuat dari PDK di daerah, Bung La Ode dengan segala kerendahan hati dan keberanian memantapkan diri untuk mendaftar pertama sebagai Caketum pada Mubes V," ujar Bang Odink, Sabtu (30/5/2026).

Langkah maju La Ode diyakini membawa angin segar dan kekuatan penuh bagi internal organisasi. Dukungan dari tokoh senior sekaligus Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menjadi sinyal kuat bahwa pencalonan La Ode telah direstui oleh para petinggi partai Beringin.

Tim pemenangan tengah menjadwalkan pertemuan khusus antara La Ode Safiul Akbar dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk menyelaraskan visi dan misi Kosgoro 1957 ke depan.

"Caketum Kosgoro La Ode akan melaporkan langsung kepada Ketum Bahlil Lahadalia dikarenakan dukungan dari PDK yang membeludak," ucapnya.

Jika diberi amanah memimpin Kosgoro 1957, La Ode berkomitmen langsung bergerak cepat. Menurut Bang Odink, fokus utama La Ode adalah menghidupkan pilar ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput dan mempererat konsolidasi organisasi.

Program pemberdayaan ekonomi La Ode di antaranya menyejahterakan setiap daerah melalui program konkret. Salah satunya mendirikan dan mengaktifkan koperasi di setiap daerah.

Terkait konsolidasi total, La Ode berkomitmen turun langsung ke setiap wilayah guna menemui pengurus PDK secara tatap muka, menyerap aspirasi, dan memastikan roda organisasi bergerak selaras.

Wakil Ketua Kosgoro sekaligus Wakil Ketua Tim Pemenangan Yan Pieter Pangaribuan menambahkan sosok La Ode yang inklusif dan rendah hati menjadi magnet kuat yang mampu menyatukan suara daerah.

"Melihat rekam jejak dan kerendahan hati yang dimiliki Bung La Ode, kami sangat meyakini bahwa PDK di seluruh Indonesia akan solid memberikan dukungan penuh kepada beliau untuk memimpin Kosgoro 1957 periode 2026–2031," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri rumah Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq (FAR) di Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor, yang nilainya mencapai Rp4 miliar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik tengah mendalami sejumlah aset milik politikus Partai Golkar tersebut. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan saksi pada Selasa (26/5/2026), yakni Boutique Manager The Time Place Plaza Senayan, serta dua karyawan swasta berinisial IKA dan HOA.

“Pemeriksaan ini penyidik menelusuri aset rumah yang dibeli oleh Saudari FAR di wilayah Kota Wisata. Pembelian tersebut dilakukan secara tunai saat yang bersangkutan menjabat sebagai bupati, dengan nilai sekitar Rp4 miliar,” kata Budi, dikutip Kamis (28/5/2026).

Budi menjelaskan, pemeriksaan manajer The Time Place dilakukan untuk mendalami kepemilikan jam tangan mewah milik Fadia. Keterangan saksi dibutuhkan untuk menelusuri keterkaitan antara konstruksi perkara dengan dugaan penggunaan perusahaan milik FAR dalam memperoleh sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Dari penelusuran tersebut, penyidik juga akan menelusuri apakah hasil proyek digunakan FAR untuk membeli aset-aset lain, termasuk yang saat ini masih dalam proses klarifikasi kepada pihak swasta terkait.

“Karena FAR diduga menggunakan perusahaannya untuk mendapatkan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Pekalongan, yang kemudian akan dilihat apakah dari hasil tersebut digunakan untuk membeli sejumlah aset, termasuk yang saat ini sedang diklarifikasi kepada pihak swasta,” ujar Budi.

Diketahui, Fadia ditetapkan sebagai tersangka korupsi karena diduga melakukan monopoli pengadaan jasa di Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui perusahaan keluarga, PT Nusantara Berjaya (PT RNB), yang bergerak di bidang outsourcing.

Sepanjang 2025, PT RNB disebut mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan dengan mengerjakan jasa outsourcing di 17 perangkat daerah, 3 RSUD, dan 1 kecamatan.

Kemudian sepanjang 2023–2026, terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai Rp46 miliar yang bersumber dari kontrak dengan perangkat daerah di Pemkab Pekalongan.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp22 miliar digunakan untuk pembayaran gaji pegawai outsourcing. Sisanya diduga dinikmati dan dibagikan kepada keluarga Bupati dengan total sekitar Rp19 miliar (±40% dari total transaksi).

Rinciannya, Fadia menerima Rp5,5 miliar, suami Fadia Rp1,1 miliar, orang kepercayaan sekaligus Direktur PT RNB Rp2,3 miliar, anak Fadia Rp4,6 miliar dan Rp2,5 miliar, serta penarikan tunai sekitar Rp3 miliar.