Pernyataan menohok baru-baru ini kembali datang dari pusat kekuasaan. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melayangkan kritik keras mengenai fenomena yang ia sebut sebagai “inflasi pengamat”. Menurutnya, ruang publik kini dibanjiri komentator dadakan di berbagai media termasuk media sosial (medsos) yang berbicara perihal ekonomi, militer, beras, hingga politik luar negeri tanpa latar belakang memadai, data yang melenceng dan hanya memicu kegelisahan masyarakat.

Pernyataan ini sekilas ada benarnya. Namun, narasi inflasi pengamat ini menjadi ironis dan bahkan kontradiktif ketika perhatian kita tertuju ke dalam pemerintahan sendiri. Termasuk juga dengan posisi Seskab Teddy sebagai perwira TNI aktif ditunjuk mengisi jabatan sipil strategis yang banyak kalangan menganggap ini bertentangan dengan UU TNI Pasal 47.

Jika ditelusuri lebih lanjut, ada suatu gejala yang lebih dalam berakar dari narasi tersebut yaitu matinya kepakaran. Istilah matinya kepakaran atau The death of expertise memang berakar di era digitalisasi saat ini. Fenomena ini juga disambut meriah ketika bertemu dengan politik patronase dan menjamurnya politik pencitraan.

Matinya Kepakaran

Konsep The Death of Expertise dipopulerkan Tom Nichols (2017) di dalam bukunya yang sudah menjadi rujukan banyak kalangan. Tom melihat kemajuan teknologi informasi khususnya medsos telah meruntuhkan batas antara ahli sejati dan pengamat gadungan (fake experts). Siapa pun bisa terlihat kredibel dan meyakinkan dengan bermodalkan akun medsos yang ramai followers-nya, tanpa latar belakang pendidikan memadai, rekam jejak riset yang jelas, dan tidak memiliki akumulasi pengalaman yang membuatnya layak dikatakan sebagai pakar (expert).

Ironisnya, opini yang dilontarkan oleh pengamat medsos dadakan ini walaupun tanpa basis data otoritatif, seringkali disamakan dengan analisis dari pengamat yang memang berbasis data. Hal tersebut diperkuat oleh temuan Croce & Marsili (2025) yang mengidentifikasinya sebagai misplaced trust in expertise: pseudo-experts and unreliable experts kepercayaan yang salah arah pada keahlian: pakar palsu dan pakar yang tidak dapat diandalkan).

Mereka membedakan dua jebakan: Pertama, yang diistilahkan sebagai pseudo-experts dengan ciri berpura-pura ahli tetapi tanpa memiliki kompetensi memadai. Kedua, mereka menyebutnya unreliable experts yang sebetulnya memiliki latar belakang akademik memadai, namun sering menanggapi sebuah isu di luar domain keahliannya. Jika melihat secara jernih di Indonesia, kedua model tersebut sudah merajalela. Barangkali hal tersebut yang disoroti sebagai pengamat beras tanpa background pertanian dan agronomi atau pakar militer yang baru kemarin belajar dari segala sumber di internet.

Kenyataannya, media sosial mempercepat terjadinya krisis kepercayaan. Menurut Yating Wen et al (2024) dalam “Nature Humanities and Social Sciences Communications” mengungkapkan bahwa krisis kepercayaan terhadap pakar di medsos bukan semata karena rakyat bodoh, melainkan karena kombinasi antara pakar yang kurang komunikatif, media yang suka mendramatisasi isu publik, dan karakteristik algoritma medsos yang memprioritaskan kecenderungan emosi ketimbang fakta. Sehingga hasilnya tentu menguntungkan suara paling ribut ketimbang masukan yang mengandung unsur kebenaran (fakta).

Apa yang Terjadi Sebenarnya?

Fenomena yang sering ditemui di Indonesia bukan hanya inflasi pengamat di luar kekuasaan, tapi juga keberadaan inflasi jabatan yang tidak meritokratis di dalam pemerintahan. Temuan Elissa Vikalista et al (2025) menyoroti karakter rezim yang berpusat pada elite dan hal tersebut yang menghalangi terjadinya meritokrasi dalam pemerintahan. Artikel yang berjudul Elite-centered regimes as barriers to meritocracy: the case of Indonesia ini, secara komprehensif menyimpulkan bahwa fenomena dinasti politik, nepotisme jabatan, serta politik patronase telah melunturkan prinsip meritokrasi di birokrasi pemerintahan dan kabinet. Sudah menjadi rahasia umum kalau penunjukan pejabat sering lebih didasarkan pada loyalitas dan kedekatan ketimbang kompetensi substantif dan rekam jejak.

Fenomena di atas yang terasa kontras jika dibandingkan dengan keberadaan negara seperti Iran dan Cina. Meskipun dua negara maju di Asia tersebut sering digambarkan oleh lensa Barat (ideologi, sistem politik, dan hak asasi) sebagai otoriter, rekrutmen elite politiknya menempatkan kompetensi teknokratis sebagai elemen penting. Seperti yang sedang viral di medsos dua sosok pejabat Iran Abbas Araghchi sebagai Menteri Luar Negeri yang memiliki background akademik doktoral ilmu politik dari University of Kent, Inggris dan Presiden Masoud Pezeshkian yang juga sebagai dokter spesialis jantung dan rektor di Universitas Ilmu Kedokteran Tabriz.

Begitu juga dengan Cina yang menjadikan komitmen atas teknokratisasi dan meritokratisasi sebagai elemen kunci kebangkitan Negeri Tirai Bambu. Keyu Jin dalam The New China Playbook (2023) dengan gamblang menjelaskan mengenai keberhasilan Cina dalam membangun strategi ekonominya dengan berbasiskan meritokrasi. Bahkan, Dan Wang dalam buku terbarunya Breakneck: China’s Quest to Engineer the Future (2025) menyebut Cina sebagai engineering state: sebuah negara yang dikelola oleh para insinyur, ilmuwan dan teknokrat yang menggunakan pendekatan berbasis sains dan data. Hal tersebut yang menjadikan China unggul dalam membangun infrastruktur fisik, pengembangan dunia sains dan akselerasi teknologi kecerdasan artifisial (AI).

Sudah selayaknya dua negara di atas dijadikan contoh oleh elite dan pejabat publik kita dalam meningkatkan komitmen atas meritokrasi dan teknokratisasi penyelenggaran negara. Hal ini juga menjadi petunjuk bahwa penghargaan terhadap kompetensi kepakaran yang dijunjung tinggi beresonansi terhadap keberhasilan sebuah bangsa.

Oleh sebab itu, akar masalah yang terjadi di Indonesia bukan lagi soal pengamat yang “nyinyir” di medsos atau podcast Youtube. Namun, hal ini menandakan adanya degradasi sistemik terhadap penghargaan kepakaran yang terjadi di ruang publik dan ruang kekuasaan. Ketika elite pemerintahan sendiri menunjukkan ketidaksamaan antara background dan jabatan, bahkan sering juga melakukan kritik terhadap pakar dan ahli, tentu sulit pula mengharapkan masyarakat juga menghormati pakar atau ahli tersebut.

Solusi atas situasi ini sebaiknya bukan untuk membungkam kritik. Seperti yang juga dikatakan Seskab Teddy bahwa pemerintah terbuka pada masukan berbasis data. Dibutuhkan semacam semangat membangun budaya kepakaran di segala lini kehidupan bernegara saat ini.

Tindakan yang dapat kita lakukan di antaranya; Pertama, penunjukan pejabat harus transparan, berbasis merit dan patuh atas aturan hukum bukan dengan rekayasa struktur. Kedua, media dan platform digital diwajibkan melakukan verifikasi kredibilitas narasumber secara ketat agar tidak menimbulkan kegaduhan. Ketiga, masyarakat perlu meningkatkan kemampuan literasi digital untuk membedakan preudo-expert dengan pakar sejati.

Terakhir yang tidak kalah penting yaitu institusi pendidikan dan pemerintah diwajibkan menghidupkan kembali meritokrasi sebagai unsur utama, bukan lagi sebatas slogan omon-omon. Jika situasi ini tidak diatasi, menurut Fuhrer (2021) kondisi ini akan melahirkan pseudoexpertise: kemunculan figur yang meminjam label-label kepakaran baik berupa gelar, jabatan maupun media exposure tanpa adanya substansi yang sepadan atas label tersebut.

Inflasi pengamat dan matinya kepakaran merupakan dua fenomena yang tidak bisa diabaikan. Ini merupakan gejala dalam negara demokrasi yang sedang mengalami kemunduran. Di saat volume suara dan keributan minim edukasi publik lebih dihargai ketimbang substansi kedalaman sebuah pengetahuan, tentunya ini akan menghasilkan persoalan yang tak kunjung usai.

Jika Indonesia ingin betul-betul menjadi negara maju seperti dituangkan dalam Visi Indonesia Emas 2045, penghargaan terhadap kompetensi mesti dimulai dari atas yaitu dari pusatnya kekuasaan. Bukan hanya dituntut dari bahwa terutama bagi mereka yang memiliki pendapat berbeda dengan penguasa. Penting untuk diingat bahwa bangsa yang menghina kepakaran sama saja dengan bangsa yang menjerumuskan dirinya ke dalam jurang kegagalan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menilai narasi inflasi pengamat yang dilontarkan pemerintah justru mencerminkan meningkatnya sensitivitas terhadap kritik publik, sekaligus mengindikasikan adanya persoalan internal dalam konsolidasi kekuasaan.

Menurut Ray, pernyataan yang menyebut pengamat sebagai pihak tanpa data tidak berdiri di ruang kosong, melainkan menunjukkan kecenderungan pemerintah yang mulai defensif terhadap suara kritis masyarakat.

“Pernyataan tentang inflasi pengamat tanpa fakta menunjukkan arah pemerintah yang hari-hari ini makin sensitif dengan kritik. Biasanya, pemerintah yang makin sensitif menunjukkan persoalan di internal sekaligus melemahnya konsolidasi dan kepercayaan diri,” ujarnya.

Dia menilai, pendekatan pemerintah saat ini masih terjebak pada pola lama yang menganggap politik sebatas pada penguasaan struktur formal kekuasaan. Padahal, dinamika politik telah bergeser ke ruang publik yang lebih luas, terutama melalui partisipasi masyarakat sipil dan media sosial.

“Setelah mereka menguasai politik formal dengan membagi-bagi kekuasaan, mereka berpikir politik telah ditundukkan. Cara berpikir yang cocok di era Orde Baru. Padahal sekarang, masyarakat makin independen dan makin sadar politik,” kata Ray pada Senin (13/4/2026).

Dalam konteks itu, dia melihat kehadiran pengamat dan kelompok kritis sebagai bagian dari ekspresi demokrasi yang tidak bisa dipisahkan dari aspirasi publik. Kritik yang muncul di ruang digital, menurutnya, justru menjadi representasi keresahan masyarakat yang lebih luas.

Ray juga menyoroti munculnya berbagai label terhadap kelompok kritis, mulai dari “antek asing”, “nyinyir”, hingga “inflasi pengamat”, yang dinilai sebagai pola komunikasi yang mengingatkan pada praktik di masa Orde Baru.

Menurutnya, pendekatan semacam itu tidak akan efektif dalam meredam kritik. Sebaliknya, tekanan terhadap kebebasan berpendapat justru berpotensi memperluas gelombang kritik dari masyarakat.

“Alih-alih ditundukkan, yang ada akan makin ramai. Satu orang dihardik penguasa akan muncul sepuluh yang lain. Pembungkaman kebebasan berpendapat tidak akan pernah berhasil di Indonesia,” tegasnya.

Dia mengingatkan bahwa pengalaman sejarah menunjukkan pembatasan ruang kritik dapat berujung pada melemahnya legitimasi kekuasaan, seperti yang terjadi pada masa Presiden Ke-2 RI Soeharto.

Lebih jauh, Ray mempertanyakan dasar pemerintah dalam menyebut kritik sebagai tanpa data, sementara berbagai isu yang disorot publik dinilai memiliki basis fakta yang jelas di ruang terbuka.

“Bagaimana pemerintah bisa menyebut tanpa data pada fakta yang terang benderang. Semua itu dipertanyakan, tapi alih-alih dijawab malah disebut pengamat tanpa data,” katanya.

Dalam kritiknya, Ray membalik istilah tersebut menjadi “inflasi pejabat”, yakni kondisi di mana jumlah pejabat dinilai besar tetapi tidak diimbangi dengan efektivitas kinerja.

Di tingkat nasional, jumlah pejabat terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden sebanyak dua orang, serta sekitar 34 hingga 40 menteri dan pejabat setingkat menteri. Selain itu, terdapat sekitar 30 wakil menteri yang turut mengisi struktur kabinet.

Pada level birokrasi, pejabat eselon I—seperti direktur jenderal, deputi, dan kepala badan—berjumlah ratusan orang. Sementara itu, pejabat eselon II hingga IV mencapai puluhan ribu orang yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.

Di tingkat daerah, terdapat sekitar 548 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota. Sementara di lembaga legislatif, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mencapai 575 orang, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebanyak 136 orang. Adapun anggota DPRD provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia jumlahnya melampaui 20.000 orang.

“Negara tidak akan runtuh karena inflasi pengamat. Tapi jelas, negara bisa bermasalah karena pejabatnya yang tidak becus, mengabaikan aturan, dan bersikap arogan,” ujarnya.

Dia mencontohkan bahwa dalam struktur pemerintahan Indonesia, jumlah pejabat publik mencapai puluhan ribu hingga ratusan ribu orang jika mencakup pejabat pusat, daerah, hingga legislatif. Sementara itu, “pengamat” tidak memiliki klasifikasi resmi dalam statistik negara, sehingga tidak dapat dihitung secara pasti.

Dengan demikian, menurut Ray, perdebatan soal inflasi pengamat seharusnya tidak mengalihkan fokus dari isu utama, yakni kualitas tata kelola pemerintahan dan respons terhadap kritik publik.

“Yang perlu diperbaiki bukan jumlah pengamat, tetapi bagaimana pemerintah menjawab kritik dengan kebijakan yang lebih baik,” pungkas Ray.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI, Habibrokhman menilai pernyataan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengenai inflasi pengamat ada benarnya. Pasalnya, saat ini banyak pengamat yang menyampaikan kritik terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, menurut politikus Partai Gerindra ini mengatakan tidak semua kritik yang disampaikan bagus karena terdapat kritik yang tidak membangun bahkan merusak.

"Ada pengamat yang mengklaim sebagai pengkritik, tetapi yang disampaikan lebih merupakan propaganda hitam, kebohongan dan kebencian. Bisa saja motif mereka hanyalah merebut kekuasaan baik dengan jalur konstitusional maupun dengan jalur inkonstitusional," katanya kepada jurnalis, Senin (13/4/2026).

Kendati demikian, dia menilai para pihak tidak seharusnya menggeneralisasi bahwa seluruh kritik bersifat buruk. Sebaliknya, tidak pula tepat menganggap semua kritik sebagai hal yang baik.

Menurutnya, setiap kritik yang membangkitkan dapat ditindak lanjuti sedangkan yang tidak harus disikapi dengan edukasi kepada rakyat untuk mencegah kegaduhan di masyarakat.

Dia juga menyoroti kritik Saiful Mujani dan beberapa tokoh lainnya yang dianggap berisi ajakan untuk menjatuhkan Prabowo Subianto

"Kita tahu bahwa Saiful Mujani adalah elit politik kaya raya yang selama ini berseberangan dengan Presiden Prabowo, termasuk pada Pilpres lalu. Apakah kritik Saiful Mujani murni disebarkan untuk perbaikan, atau hal tersebut hanya operasi politik partisan," tuturnya.

Baginya jika Saiful Mujani berkeinginan merebut kekuasaan, hal itu merupakan haknya. Namun, upaya perebutan kekuasaan secara inkonstitusional akan menimbulkan biaya politik yang sangat besar dan pada akhirnya dibebankan kepada rakyat.

Habibrokhman menyampaikan bahwa Prabowo memiliki waktu setidaknya 5 tahun untuk memenuhi janji-janji politiknya, di mana rakyat dapat melakukan evaluasi pada Pemilu 2029 mendatang.

"Jika kinerja Pak Prabowo tidak memuaskan rakyat bisa hentikan mandat, namun jika dianggap memuaskan rakyat bisa lanjutkan memberi mandat untuk 5 tahun berikutnya," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa Prabowo memiliki komitmen untuk menjaga demokrasi dan menurut pandangannya selama 1,5 tahun Prabowo menjabat tidak ada rakyat yang dijatuhi hukuman karena mengkritik atau menghina Prabowo.

Sebelumnya, Sekretariat Kabinet, Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa saat ini ada satu fenomena berupa inflasi pengamat. Dia mengungkapkan para pengamat tidak menyampaikan data sesuai fakta ketika mengkritisi suatu kebijakan.

"Jadi banyak sekali pengamat; ada pengamat beras, tapi dia backgroundnya bukan di situ, ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri. Dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta, datanya keliru," katanya dilansir dari Instagram @sekretariat.kabinet, dikutip pada Senin (13/4/2026).

Dia menuturkan pengamat-pengamat tersebut telah sejak dulu selalu menggiring opini publik, bahkan sebelum Prabowo menjabat sebagai Presiden. Dia menilai lebih dari 96 juta warga percaya terhadap Pemerintahan Prabowo dan tidak percaya terhadap kritik pengamat.

"Itu adalah bukti nyata kepercayaan publik, bukan suatu asumsi. Saya kira boleh kita berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat, silakan memberi kritik, tapi jangan sampai kita memberi statement yang membuat orang cemas terhadap negeri ini," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI, Habibrokhman menilai pernyataan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengenai inflasi pengamat ada benarnya. Pasalnya, saat ini banyak pengamat yang menyampaikan kritik terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, menurut politikus Partai Gerindra ini mengatakan tidak semua kritik yang disampaikan bagus karena terdapat kritik yang tidak membangun bahkan merusak.

"Ada pengamat yang mengklaim sebagai pengkritik, tetapi yang disampaikan lebih merupakan propaganda hitam, kebohongan dan kebencian. Bisa saja motif mereka hanyalah merebut kekuasaan baik dengan jalur konstitusional maupun dengan jalur inkonstitusional," katanya kepada jurnalis, Senin (13/4/2026).

Kendati demikian, dia menilai para pihak tidak seharusnya menggeneralisasi bahwa seluruh kritik bersifat buruk. Sebaliknya, tidak pula tepat menganggap semua kritik sebagai hal yang baik.

Menurutnya, setiap kritik yang membangkitkan dapat ditindak lanjuti sedangkan yang tidak harus disikapi dengan edukasi kepada rakyat untuk mencegah kegaduhan di masyarakat.

Dia juga menyoroti kritik Saiful Mujani dan beberapa tokoh lainnya yang dianggap berisi ajakan untuk menjatuhkan Prabowo Subianto

"Kita tahu bahwa Saiful Mujani adalah elit politik kaya raya yang selama ini berseberangan dengan Presiden Prabowo, termasuk pada Pilpres lalu. Apakah kritik Saiful Mujani murni disebarkan untuk perbaikan, atau hal tersebut hanya operasi politik partisan," tuturnya.

Baginya jika Saiful Mujani berkeinginan merebut kekuasaan, hal itu merupakan haknya. Namun, upaya perebutan kekuasaan secara inkonstitusional akan menimbulkan biaya politik yang sangat besar dan pada akhirnya dibebankan kepada rakyat.

Habibrokhman menyampaikan bahwa Prabowo memiliki waktu setidaknya 5 tahun untuk memenuhi janji-janji politiknya, di mana rakyat dapat melakukan evaluasi pada Pemilu 2029 mendatang.

"Jika kinerja Pak Prabowo tidak memuaskan rakyat bisa hentikan mandat, namun jika dianggap memuaskan rakyat bisa lanjutkan memberi mandat untuk 5 tahun berikutnya," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa Prabowo memiliki komitmen untuk menjaga demokrasi dan menurut pandangannya selama 1,5 tahun Prabowo menjabat tidak ada rakyat yang dijatuhi hukuman karena mengkritik atau menghina Prabowo.

Sebelumnya, Sekretariat Kabinet, Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa saat ini ada satu fenomena berupa inflasi pengamat. Dia mengungkapkan para pengamat tidak menyampaikan data sesuai fakta ketika mengkritisi suatu kebijakan.

"Jadi banyak sekali pengamat; ada pengamat beras, tapi dia backgroundnya bukan di situ, ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri. Dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta, datanya keliru," katanya dilansir dari Instagram @sekretariat.kabinet, dikutip pada Senin (13/4/2026).

Dia menuturkan pengamat-pengamat tersebut telah sejak dulu selalu menggiring opini publik, bahkan sebelum Prabowo menjabat sebagai Presiden. Dia menilai lebih dari 96 juta warga percaya terhadap Pemerintahan Prabowo dan tidak percaya terhadap kritik pengamat.

"Itu adalah bukti nyata kepercayaan publik, bukan suatu asumsi. Saya kira boleh kita berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat, silakan memberi kritik, tapi jangan sampai kita memberi statement yang membuat orang cemas terhadap negeri ini," tandasnya.