Bisnis.com, JAKARTA — Komnas Perempuan meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut korban penyekapan dan penyiksaan di Bandung, YTR (29), selama tiga tahun belum termasuk kategori penyiksaan sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB Menentang Penyiksaan.

Wakil Ketua Komnas Perempuan Ratna Batara Munti menegaskan pihaknya mendukung penuh korban untuk mendapatkan keadilan hukum serta pemulihan secara menyeluruh dalam kasus tersebut.

"Komnas Perempuan menyampaikan permohonan maaf yang tulus terkait pernyataan kami pada Konferensi Pers Hari Anti Penyiksaan Internasional, 26 Juni 2026, yang membahas kasus tersebut dalam kerangka Konvensi Menentang Penyiksaan," ujar Ratna dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).

Dia menjelaskan, pernyataan bahwa peristiwa yang dialami YTR belum termasuk kategori penyiksaan disampaikan semata-mata dalam konteks Konvensi Menentang Penyiksaan yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

Dalam Pasal 1 konvensi tersebut, penyiksaan didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh aparat atau pejabat negara, maupun aktor nonnegara atas perintah atau dengan pembiaran dari negara.

"Penjelasan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi beratnya kekerasan maupun penderitaan yang dialami korban," imbuhnya.
Ratna menegaskan kasus yang dialami YTR merupakan bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBGtP) yang berlapis, sangat ekstrem, sadis, dan kejam, serta memenuhi unsur penganiayaan berat menurut hukum pidana.

Terlebih, kasus tersebut dinilai menimbulkan penderitaan yang luar biasa, mengakibatkan disabilitas permanen pada korban, serta memicu dampak fisik, psikologis, hingga kerugian ekonomi yang mendalam.

"Komnas Perempuan juga mendukung seluruh pihak yang telah melakukan langkah-langkah dengan segera dan terpadu atas peran serta rumah sakit dan pendamping, juga pada masyarakat, pemerintahan daerah, aparat penegak hukum yang bergerak cepat sehingga korban bisa tertangani dengan baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisioner Komnas Perempuan Sondang Frishka Simanjuntak mengatakan kasus penyekapan YTR oleh Taufik Hidayat di Bandung belum dapat dikategorikan sebagai penyiksaan berdasarkan definisi dalam Konvensi PBB Menentang Penyiksaan.

Hal tersebut disampaikan Sondang dalam peringatan Hari Anti Penyiksaan Internasional di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

"Untuk kasus YTR, perlu kami sampaikan di sini, kasus YTR, itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi Konvensi Anti Penyiksaan. Dalam Konvensi Anti Penyiksaan, dia mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan severe pain, kesakitan yang sangat luar biasa, untuk mendapatkan tujuan tertentu," kata Sondang.

Bisnis.com, JAKARTA - Kontroversi yang melibatkan Sabrina Carpenter di Coachella 2026 menjadi sorotan publik setelah interaksinya dengan seorang penggemar viral di media sosial. Momen tersebut terjadi saat Sabrina tampil pada Jumat (10/4/2026, di salah satu festival musik terbesar di dunia tersebut.

Insiden bermula ketika Sabrina tengah duduk di kursi piano untuk mempersiapkan lagu “We Almost Broke Up Again Last Night”. Di sela-sela penampilannya, ia mencoba berinteraksi dengan penonton. Tak lama kemudian, terdengar suara seorang penggemar yang melakukan yodel atau lebih tepatnya suara yang menyerupai teknik vokal khas budaya tertentu.

Sabrina pun merespons dengan kebingungan. “I think I heard someone yodel, is that what you’re doing?” ujarnya. Namun, respons tersebut berlanjut dengan komentar yang menuai kontroversi.

“I don’t like it,” tambahnya, disusul dengan pernyataan lain, “Is this Burning Man? What’s going on? This is weird.”

Komentar tersebut langsung memicu reaksi dari sejumlah penggemar, baik yang hadir di lokasi maupun di media sosial. Beberapa di antaranya mencoba menjelaskan bahwa suara tersebut kemungkinan merupakan bentuk “zaghrouta”, sebuah ekspresi vokal tradisional yang sering digunakan dalam budaya Timur Tengah dan Afrika Utara untuk merayakan kebahagiaan, seperti dalam pernikahan atau penyambutan tamu kehormatan.

Zaghrouta sendiri kerap disalahartikan sebagai yodel, padahal keduanya memiliki latar budaya yang berbeda. Yodel dikenal sebagai teknik vokal dari kawasan Alpen di Eropa, sementara zaghrouta merupakan tradisi vokal yang melibatkan getaran lidah cepat untuk menghasilkan suara melengking bernada tinggi sebagai simbol kegembiraan.

Perbedaan pemahaman inilah yang kemudian menjadi inti dari kontroversi. Banyak warganet di platform X (sebelumnya Twitter) menilai bahwa pernyataan Sabrina terkesan tidak menghormati budaya lain. Kritik pun bermunculan, menyoroti pentingnya sensitivitas budaya, terutama bagi figur publik dengan audiens global.

Meski demikian, tidak sedikit pula yang membela Sabrina. Mereka berpendapat bahwa situasi di panggung yang bising dan penuh tekanan bisa menyebabkan miskomunikasi. Selain itu, ada kemungkinan Sabrina tidak mendengar atau memahami sepenuhnya apa yang terjadi saat itu.

Menanggapi polemik tersebut, Sabrina akhirnya buka suara pada 11 April 2026 melalui akun X miliknya. Ia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

“My apologies, I didn’t see this person with my eyes and couldn’t hear clearly,” tulisnya. Ia juga menambahkan, “My reaction was pure confusion, sarcasm and not ill intended. Could have handled it better! Now I know what a Zaghrouta is! Welcome all cheers and yodel from here on out.”

Pernyataan tersebut mendapat respons beragam. Sebagian penggemar menerima permintaan maafnya dan mengapresiasi sikap terbuka Sabrina untuk belajar, sementara yang lain tetap menganggap insiden ini sebagai pelajaran penting terkait kesadaran budaya.

Terlepas dari kontroversi tersebut, penampilan Sabrina Carpenter di Coachella 2026 tetap mendapat banyak pujian. Ia tampil memukau dengan vokal yang stabil, konsep panggung yang matang, serta interaksi energik dengan penonton. Setlist yang dibawakan juga dinilai kuat, memadukan lagu-lagu populer dengan sentuhan emosional yang membuat penonton terhubung secara langsung.

Tak hanya itu, kehadiran Sabrina di Coachella tahun ini juga dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam kariernya. Ia berhasil membuktikan kapasitasnya sebagai performer utama di panggung festival kelas dunia, memperluas jangkauan audiensnya, serta memperkuat posisinya di industri musik global.

Kontroversi ini pun pada akhirnya menjadi pengingat bahwa di era globalisasi, interaksi lintas budaya membutuhkan kepekaan yang lebih tinggi. Bagi Sabrina Carpenter, momen ini tampaknya menjadi bagian dari proses belajar di tengah sorotan dunia tanpa menghapus pencapaiannya sebagai salah satu penampil yang bersinar di Coachella 2026.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan platform distribusi gim digital Steam telah menyampaikan permintaan maaf terkait penggunaan label rating Indonesia Game Rating System (IGRS) pada sejumlah gim yang ternyata bukan merupakan klasifikasi resmi yang diverifikasi pemerintah.

Permasalahan sebelumnya muncul setelah pengguna menemukan logo IGRS pada halaman toko Steam, namun kategori usia yang ditampilkan kerap berbeda dengan data resmi di situs igrs.id.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi Sonny Hendra Sudaryana menjelaskan penilaian rating yang dilakukan Steam masih bersifat self-assessment.

“Jadi, tadi pagi mereka ngirim email minta maaf karena ada miskomunikasi. Jadi ada satu step yang mereka lewatkan. Harusnya kirim report ke kita. Kita baru greenlight untuk mereka naikin uji coba, ya,” kata Sonny ditemui di Kantor Komdigi pada Senin (6/4/2026).

Dia menambahkan, saat ini integrasi tersebut masih dalam tahap uji coba dan belum terdapat nota kesepahaman (MoU) resmi antara Komdigi dan Steam. Menurutnya, terjadi misinformasi terkait implementasi rating yang ditampilkan di situs Steam, sementara pemerintah hanya mengakui rating yang telah diverifikasi melalui situs resmi IGRS.

Sonny menjelaskan sistem rating gim semacam ini merupakan praktik umum secara global, di mana setiap negara memiliki standar klasifikasi masing-masing. Ke depan, Indonesia juga berencana terhubung dengan sistem pengakuan internasional.

“Itu nggak usah ijin rating lagi di sana. Jadi cukup di sini saling recognize di satu sistem ini. Namanya International Age Rating Coalition. Itu kita akan connect ke situ,” katanya.

Dia juga menyebutkan bahwa model self-assessment serupa diterapkan oleh berbagai platform global seperti Google dan Apple. Namun, akibat miskomunikasi, label yang tidak sesuai tersebut kini telah diturunkan oleh Steam.

“Karena mereka ngerasa itu salah. Ada miskomunikasi di pihak mereka,” ujarnya.

Komdigi dijadwalkan kembali melakukan pertemuan daring dengan Steam untuk membahas klarifikasi lebih lanjut dari pihak platform terkait permasalahan tersebut pada Selasa (7/4/2026).

Sonny menegaskan sistem rating resmi hanya mengacu pada data di situs IGRS yang telah melalui proses verifikasi pemerintah. Dia menjelaskan terdapat dua mekanisme penilaian, yakni melalui pengajuan langsung oleh pengembang atau melalui pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan pemerintah. Hingga saat ini, Steam belum termasuk dalam mitra resmi tersebut dan masih dalam tahap penjajakan kerja sama.

Terkait perbedaan klasifikasi usia, Sonny menyebut Indonesia cenderung lebih konservatif dibandingkan negara lain, dengan mempertimbangkan aspek budaya dan norma sosial.

“Kalau di luar negeri mungkin 15. Di Indonesia itu 18. Umpamanya ada contoh ada alkohol, ada pengguna narkoba. Di Indonesia 18. Di Eropa itu 15. Jadi perbedaannya itu kayak cuma 2 tahun,” jelasnya.

Sebelumnya, Komdigi menegaskan label IGRS yang muncul di Steam bukan merupakan klasifikasi resmi pemerintah. Berdasarkan hasil pemantauan, rating yang ditampilkan masih berbasis mekanisme internal self-declare, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik.

“Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik, terutama terkait kelayakan usia suatu gim,” ujar Sonny di Jakarta Pusat, Minggu (5/4/2026).

Sebagai informasi, IGRS merupakan sistem klasifikasi gim resmi di Indonesia yang diatur melalui Permen Komdigi No. 2/2024. Sistem ini bertujuan melindungi konsumen, khususnya anak-anak, dengan kategori usia mulai dari 3+, 7+, 13+, 15+, hingga 18+.

Sesuai regulasi, pengembang atau penerbit gim wajib mendaftarkan produknya untuk diverifikasi oleh lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah. Penggunaan label IGRS tanpa melalui proses tersebut dinilai sebagai pelanggaran administratif karena menyajikan informasi yang tidak akurat.

Bisnis.com, JAKARTA — Komika Pandji Pragiwaksono telah memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dalam kasus dugaan pelecehan budaya dan adat Toraja.

Dalam kedatangannya itu, Pandji didampingi oleh Haris Azhar selaku kuasa hukumnya. Pemeriksaan ini juga merupakan yang perdana dijalani Pandji dalam kasus tersebut.

"Sebenarnya permintaan maaf sudah pernah dilakukan dan sudah ada bisa dilihat publik juga. Tapi mungkin ini meneruskan laporan aja kali ya. Saya ikutin prosesnya aja," ujar Pandji di Bareskrim, Senin (2/2/2026).

Dia menambahkan, sejatinya dalam perkara ini dirinya telah melakukan komunikasi dengan perwakilan masyarakat Toraja. Pembicaraan itu pun, kata Pandji, berlangsung dengan baik.

"Yang pasti dialog sama perwakilan masyarakat sudah terjadi dan ada niat baik untuk melakukan pertemuan. Pembicaraan sudah berlanjut. Nanti kita lihat saja seperti apa, lagi nunggu kesempatan," imbuhnya.

Lebih jauh, Komika yang tergabung dalam The Founder ini menjelaskan bahwa pemeriksaan dirinya terkait perkara ini dilakukan sejak 11.00 WIB.

Selang sekitar tujuh jam kemudian, Pandji keluar dari Gedung Bareskrim Polri. Secara total, penyidik telah melayangkan 48 pertanyaan terkait materi stand up comedy adat Toraja dalam pemeriksaan kali ini.

"48 pertanyaan, seputar materi video stand up saya, materi dalam video saya," pungkasnya.

Sekadar informasi, Pandji dilaporkan atas materi stand up comedy yang dibawakan saat menggelar pertunjukan bertajuk Mesakke Bangsaku pada 2013 silam. Setelah sekitar 13 tahun berlalu, potongan video pertunjukkan Pandji itu kemudian viral di media sosial baru-baru ini.

Adapun, materi yang menuai polemik itu yakni soal candaan terkait budaya pemakaman adat Toraja. Kala itu, Pandji menyebutkan bahwa adat pemakaman orang Toraja itu mahal, sehingga membuat warga kurang mampu hanya bisa disimpan di ruang tamu.

Kemudian, Pandji menyinggung bagi tamu yang datang ke rumah orang Toraja kurang mampu itu akan kebingungan karena ada jenazah berada di ruang tamu. Sontak, candaan tersebut membuat gelak tawa penonton.

Bisnis.com, JAKARTA — Manajemen KAI Services meminta maaf dan menempuh langkah damai dengan penumpang yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi penumpang.

Manager Corporate Communication KAI Services Nyoman Suardhita menegaskan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan korban pada Jumat (9/1/2026).

“Dalam pertemuan tersebut kami meminta maaf atas kejadian yang tidak mencerminkan nilai-nilai perusahaan dan merupakan pelanggaran privasi yang tidak dapat kami toleransi," ujar Nyoman dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (11/1/2026).

Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen dalam menjaga kepercayaan pelanggan, KAI Services telah mengambil langkah sanksi disiplin.

Manajemen telah memanggil oknum karyawan yang bersangkutan dan sedang melakukan proses pemeriksaan intensif. Sanksi tegas sesuai aturan perusahaan akan diberikan untuk menegakkan aturan dan memberi efek jera.

KAI Services juga sudah melakukan evaluasi Internal dan menyeluruh terhadap sistem akses data operasional dan memberikan edukasi kembali kepada seluruh personel frontliner mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Nyoman menambahkan, perlindungan terhadap data pribadi pelanggan adalah prioritas utama.

"Kami berkomitmen untuk memperketat pengawasan di lapangan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Kami berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kritik dan masukan demi perbaikan layanan kami," tegasnya.

KAI Services juga melakukan langkah-langkah perbaikan dan pencegahan agar para pegawai tidak melakukan kejadian serupa di masa yang akan datang serta berkomitmen untuk melindungi data penumpang sebagai bagian dari layanan publik yang aman dan bertanggung jawab.

Adapun, korban melalui media sosial X @oliviehateem_ menyampaikan bahwa pertemuan berjalan dengan baik dan kondusif. PT KAI dan KAI Services menyatakan bersedia memenuhi seluruh permintaan pertanggungjawaban dan telah menuangkannya dalam pernyataan resmi tertulis.

Pertama, dirinya meminta KAI Services menyampaikan pernyataan resmi tertulis yang mengakui adanya pelanggaran penggunaan data pribadi penumpang. Kedua, memberikan klarifikasi tertulis mengenai SOP pengelolaan, akses, dan pengawasan data pribadi penumpang.

Ketiga, mengonfirmasi bahwa telah dilakukan tindakan internal yang sesuai terhadap pihak terkait. Keempat,menjelaskan langkah perbaikan sistemik dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

Kelima, menyampaikan komitmen perlindungan data pribadi penumpang sebagai bagian dari layanan publik yang aman dan bertanggung jawab.

Dirinya juga telah bertemu dengan tim IT KAI terkait akses data pribadi penumpang oleh pegawai yang sedang tidak bertugas.

“Mereka mengonfirmasi bahwa KAI telah melakukan masking terhadap no telp & NIK penumpang, sehingga data tersebut tidak dapat diakses secara sembarangan lagi oleh petugas,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggugat lembaga penyiaran British Broadcasting Corp. (BBC) senilai US$5 miliar atau setara dengan Rp83,28 triliun atas dugaan penyuntingan menyesatkan dalam sebuah dokumenter yang dinilai memutarbalikkan pidatonya menjelang kerusuhan di Capitol AS pada 6 Januari 2021.

Gugatan pencemaran nama baik terhadap BBC tersebut diajukan pada Senin ke pengadilan federal di Miami.

Trump sebelumnya mengancam akan menempuh jalur hukum setelah Ketua BBC Samir Shah pada 10 November mengakui bahwa cuplikan pidato Trump yang telah diedit dan ditayangkan dalam program Panorama pada 2024 secara keliru memberi kesan adanya seruan langsung untuk tindakan kekerasan.

Beberapa hari kemudian, BBC menyampaikan permintaan maaf kedua, namun menolak tuntutan kompensasi dari Trump.

“Saya menggugat BBC karena memasukkan kata-kata ke dalam mulut saya. Secara harfiah, mereka membuat saya mengatakan hal-hal yang tidak pernah saya ucapkan," ujar Trump di Gedung Putih dilansir dari Bloomberg pada Selasa (16/12/2025),

BBC belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan komentar terkait gugatan tersebut.

Dokumenter itu menampilkan seolah-olah Trump meminta para pendukungnya untuk berjalan menuju Capitol dan bertarung habis-habisan sebelum kerusuhan terjadi.

Padahal, dalam pidato tersebut Trump menyatakan agar para pendukungnya memberi dukungan kepada para senator dan anggota kongres kami yang berani. Adapun, frasa bertarung habis-habisan diambil dari bagian lain pidato yang berbeda.

Dalam gugatan tersebut, Trump menuduh penyuntingan itu sebagai upaya terang-terangan untuk mencampuri dan memengaruhi hasil pemilu yang merugikan dirinya.

Pengacara Trump menyatakan bahwa praktik penyuntingan berupa distorsi makna dan penggabungan potongan kata yang tidak saling terkait merupakan bagian dari pola lama BBC dalam memanipulasi pidato Trump dan menyajikan konten secara menyesatkan guna mencemarkan namanya, termasuk dengan merekayasa seruan kekerasan yang tidak pernah dia sampaikan.

BBC sempat memenuhi sebagian tuntutan Trump bulan lalu dengan menyampaikan permintaan maaf resmi dan menarik dokumenter berjudul Trump: A Second Chance, yang ditayangkan sepekan sebelum pemilihan presiden AS 2024. Langkah itu menyusul pengunduran diri mengejutkan Direktur Jenderal BBC Tim Davie dan Kepala Pemberitaan Deborah Turness beberapa hari sebelumnya.

Namun, respons BBC dinilai belum memadai oleh Trump. Pada bulan lalu, dia menaikkan nilai tuntutannya dari US$1 miliar menjadi hingga US$5 miliar dalam pernyataannya kepada wartawan di atas pesawat Air Force One.

Kasus Trump VS Media

Trump memiliki rekam jejak panjang dalam mengajukan gugatan terhadap media yang dinilainya memberitakan secara tidak adil atau bias. Dengan menggunakan atau mengancam jalur hukum serta kewenangan pemerintahannya, Trump telah memaksa sejumlah media besar di AS memberikan konsesi signifikan.

CBS, misalnya, sepakat membayar US$16 juta untuk menyelesaikan gugatan Trump terkait dugaan campur tangan pemilu, menyusul penyuntingan kutipan wawancara kandidat presiden Kamala Harris dalam program 60 Minutes yang menurut Trump membuat Harris terdengar lebih meyakinkan.

ABC juga membayar jumlah serupa untuk menyelesaikan gugatan atas pernyataan keliru pembawa acara George Stephanopoulos yang menyebut Trump dinyatakan bertanggung jawab atas pemerkosaan dalam gugatan E. Jean Carroll. Padahal, juri hanya menyatakan Trump bertanggung jawab atas pelecehan seksual dan tidak menerima klaim pemerkosaan.

Selain itu, Trump juga masih menghadapi sejumlah gugatan bernilai miliaran dolar di Florida terhadap New York Times dan Wall Street Journal atas dugaan pencemaran nama baik, yang dibantah oleh kedua media tersebut.

New York Times digugat atas pola pemberitaan yang dinilai merusak citra dan reputasi Trump, sementara Wall Street Journal digugat terkait laporan yang menyebut Trump pernah mengirim catatan ulang tahun bernada vulgar kepada mantan taipan keuangan Jeffrey Epstein pada 2003.

Meski demikian, terdapat perbedaan hukum yang signifikan antara gugatan terhadap BBC dan gugatan Trump terhadap media AS sebelumnya. Dokumenter Panorama yang menjadi inti sengketa tersebut tidak pernah ditayangkan di AS dan diblokir secara geografis pada layanan streaming BBC.

Selain itu, Trump juga harus membuktikan bahwa BBC bertindak dengan niat jahat yang nyata saat menyunting dokumenter tersebut—standar hukum yang tinggi bagi figur publik, sebagaimana ditetapkan Mahkamah Agung AS pada 1964 untuk melindungi kebebasan berekspresi.

PT Kereta Api Indonesia alias KAI mengimbau para penumpang untuk tidak lupa menjaga botol minum tumbler yang dibawa.

Imbauan itu disampaikan KAI di tengah viral penumpang KRL yang menyalahkan petugas karena tumbler Tuku miliknya tidak ditemukan usai tertinggal di kereta.

Pengumuman KAI tersebut terekam dalam video yang diunggah akun TikTok @picipio yang dibagikan akun Instagram @antaranewscom.

"Dihimbau untuk yang membawa tumbler untuk selalu menjaga barang bawaannya agar tidak merasa kehilangan ditukar, tertukar, ataupun ditukar. Kehilangan bukan tanggung jawab perusahaan," imbau KAI.

Seorang warganet bernama Anita Dewi mengaku kehilangan tumbler di dalam rangkaian KRL. Kejadian bermula saat ia tak sengaja meninggalkan cooler bag-nya di gerbong kereta. Tas itu ditemukan oleh petugas dan diamankan di Stasiun Rangkasbitung.

Hanya saja, saat akan diambil, Anita mengetahui bahwa tumbler yang sebelumnya berada di dalam cooler bag tersebut hilang. Dari sana, Anita pun langsung membagikan ceritanya lewat platform Threads.

Masalah semakin runyam saat petugas stasiun yang mengamankan dikabarkan kehilangan pekerjaannya karena protes yang dilayangkan Anita lewat media sosial.

Namun, Direktur Utama KAI Bobby Rosyidin kemudian memastikan bahwa petugas bernama Argi itu tidak dipecat.

[Gambas:Instagram]

"Enggak ada orang itu dipecat," kata Bobby. "Enggak (dipecat)."

Tak lama usai viral, Anita dan sang suami, Alvin Harris meminta maaf. Dalam permintaan maaf itu, mereka mengaku tidak bijak dalam bersikap sehingga berdampak bagi banyak orang.

"Saya Alvin, Saya Anita beberapa hari ini banyak berita beredar dan berkembang di sosial media terkait perbuatan kami berdua maka dari video yang kami buat ini," kata pasangan suami istri itu setelah Instagram mereka kembali terbuka untuk publik.

"Kami meminta permohonan maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada saudara Argi dan semua pihak terkait yang terkena dampak dan dirugikan atas ucapan dan perbuatan kami berdua."

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama British Broadcasting Corp. (BBC) Tim Davie mengundurkan diri dari lembaga penyiaran nasional Inggris tersebut di tengah tudingan telah menyesatkan publik dengan mengedit pernyataan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam dokumenter Panorama tahun lalu.

Dalam memo internal kepada karyawan yang dikutip dari Bloomberg pada Senin (10/11/2025), Davie mengakui keputusan mundur sebagian dipicu oleh kontroversi Panorama.

“Meskipun bukan satu-satunya alasan, perdebatan yang tengah berlangsung mengenai BBC News jelas memengaruhi keputusan saya,” ujarnya.

Davie telah bergabung di BBC selama 20 tahun dan diangkat sebagai direktur utama pada 2020, saat Boris Johnson menjabat perdana menteri. Dia menilai waktunya tepat untuk memberi ruang bagi pemimpin baru dalam menyusun arah BBC ke depan.

“Saya berharap perbincangan publik yang masuk akal dan rasional dapat terbangun mengenai babak berikutnya BBC,” ujarnya.

Program yang tayang pada Oktober 2024 itu diketahui memotong dan menyatukan beberapa bagian pidato Trump di Washington pada 6 Januari 2021, hari terjadinya kerusuhan di Gedung Capitol pascapemilu.

Akibat penyuntingan itu, Trump tampak seolah-olah menyerukan kepada pendukungnya untuk “berjalan ke Capitol” dan “berjuang habis-habisan.” Padahal, pernyataan aslinya adalah agar mereka menyemangati para senator dan anggota kongres kita yang pemberani. Kalimat berjuang habis-habisan diucapkan dalam konteks berbeda.

Selain Davie, Kepala Divisi Pemberitaan BBC Deborah Turness juga mengundurkan diri. BBC dikabarkan akan menyampaikan permintaan maaf resmi atas tayangan tersebut pada Senin (10/11/2025).

Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump menyebut para pejabat BBC yang mundur sebagai “orang-orang tidak jujur” yang berupaya memengaruhi pemilu presiden AS.

“Mereka tertangkap memanipulasi pidato saya yang sempurna. Ini hal yang mengerikan bagi demokrasi!” tulis Trump.

Kontroversi ini mencuat setelah Michael Prescott, mantan penasihat independen untuk komite standar editorial BBC, menuduh adanya “bias sistemik” dalam liputan mengenai Trump.

Sebuah memo internal terkait penyuntingan dokumenter Panorama juga bocor ke harian Daily Telegraph, yang menyoroti Turness sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab.

Pengunduran diri Davie dan Turness menutup tahun penuh gejolak bagi BBC, yang sebelumnya menuai kritik atas dokumenter tentang Gaza yang tidak mengungkap hubungan narasumber dengan Hamas.

Selain itu, presenter dengan bayaran tertinggi BBC, mantan pesepak bola Gary Lineker, juga mundur akibat pelanggaran pedoman netralitas di media sosial.

Krisis ini terjadi menjelang pembahasan pendanaan baru BBC dengan pemerintah Inggris. Model pembiayaan melalui iuran lisensi tahunan rumah tangga akan diganti mulai 2027 lewat mekanisme royal charter yang direvisi, seiring menurunnya pendapatan akibat pergeseran ke layanan streaming.

Setelah skandal Panorama, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menyebut BBC sebagai 100% berita palsu dan mesin propaganda kiri yang sengaja menyesatkan.

Mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga menyerukan agar Davie berterus terang atau mundur. Pada Minggu (9/11/2025), Leavitt bahkan mengunggah tautan ke pernyataannya sebelumnya sembari menandai pengumuman pengunduran diri Davie.

Menteri Kebudayaan Inggris Lisa Nandy menyampaikan apresiasi atas pengabdian Davie.

“Kini, lebih dari sebelumnya, kebutuhan akan berita tepercaya dan program berkualitas sangat penting bagi kehidupan demokratis dan budaya kita,” katanya.

Ketua BBC Samir Shah menyebut pengunduran diri Davie sebagai “hari yang menyedihkan bagi BBC,” seraya memuji kepemimpinannya selama lima tahun terakhir dan memastikan kerja sama akan berlanjut hingga proses transisi selesai.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta agar relawan dan organisasi sayap partai berhenti melaporkan puluhan akun yang mengunggah meme terkait dirinya ke Bareskrim Polri. Bahlil sendiri mengaku tidak mengetahui aktivitas pelaporan yang dilakukan organisasi itu.

"Saya jujur ya nggak tahu, saya jujur, saya nggak tahu," kata Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (24/10/2025).

Sebelumnya Relawan Pilar 08 dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) melakukan pelaporan akun-akun penyebar meme Bahlil.

Untuk itu Bahlil meminta Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji untuk tidak lagi memperpanjang urusan pelaporan ini.

"Saya nanti kasih tahu sama Sekjen. Sekjen kemarin sudah, tadi pagi saya panggil ya, Sekjen coba panggil itu adik-adik kita. Ya Pastilah merka juga kan manusia ya. Jadi ya itu pasti ada rasa spontanitas ya, kemanusiaan aja sebenarnya. Tapi nanti saya akan minta, udah stop," kata Bahlil.

Dua juga menegaskan bahwa tidak perlu ada pelaporan, terlebih sudah ada permintaan maaf.

"Apalagi kalau sudah ada yang minta maaf kan. Allah saja memaafkan umatnya ketika dia sudah minta maaf, apalagi kita manusia, nggak boleh juga kita melebihi kodrat," katanya.

Bahlil juga mengatakan sudah memaafkan para pembuat meme yang beredar di media sosial. Menurutnya kritik merupakan hal wajar bagi seorang pejabat, terlebih bila berkaitan dengan kebijakan atau pengambil keputusan. Hanya saja dia berharap kritikan itu tidak menyinggung persoalan rasial hingga agama seseorang.

"Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu nggak apa-apa, tapi kalau sudah pribadi, sudah mengarah ke rasis itu menurut saya nggak bagus lah," kata Bahlil.

Lebih lanjut, dia juga menekankan sudah terbiasa dihina sejak kecil. Sehingga ia tidak bermasalah dengan adanya meme ini.

"Saya jujur mengatakan begini ya, kalau meme ke pribadi saya, yang sudah mengarah ke pribadi, saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil karena saya kan bukan anak pejabat, saya kan anak dari kampung. Ibu saya kan memang hanya buruh cuci di rumah orang, ayah saya buruh bangunan," kata Bahlil.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang viral soal anjuran agar pelaku UMKM membuat produk mirip merek terkenal atau barang KW.

Ia mengakui pernyataan itu disampaikan dengan cara yang kurang tepat sehingga menimbulkan persepsi keliru di publik.

"Respons publik banyak sekali, rata-rata memang menyayangkan dan mengkritisi terkait isu dengan KW ini, dan saya atas nama pribadi meminta maaf kalau sampai dipersepsikannya seperti itu," kata Maman dalam konferensi pers di Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Rabu (22/10).

Menurutnya, maksud ucapan itu bukan untuk mendukung produksi barang tiruan, melainkan mencontoh proses industrialisasi di negara seperti Korea Selatan dan China.

Ia menjelaskan kedua negara tersebut pada awalnya meniru produk dari luar. Kemudian, mereka melakukan modifikasi hingga melahirkan produk berkualitas tinggi, seperti LG dan Samsung.

"Secara substansi bukan itu maksud saya. Esensinya adalah bagaimana kita bisa melihat produk luar yang bagus, lalu kita amati, tiru, dan modifikasi agar menjadi produk unggulan dalam negeri," ujarnya.

Maman menambahkan pelaku UMKM perlu belajar dari keberhasilan negara lain dalam berinovasi. Ia menilai praktik meniru tidak selalu negatif selama diikuti dengan riset, pengembangan, dan kreativitas untuk menghasilkan produk orisinal.

Ia juga menegaskan tidak pernah bermaksud mengesampingkan hak kekayaan intelektual (HKI).

"Bukan berarti kita menyetujui atau mengesampingkan aspek HKI. Saya sadar hak kekayaan intelektual bagi setiap orang berarti," jelasnya.

Maman menyampaikan kritik publik terhadap ucapannya merupakan bagian dari proses partisipasi masyarakat yang penting bagi kementeriannya. Ia mengaku terbuka terhadap masukan publik untuk memperbaiki cara komunikasi dan kebijakan ke depan.

"Ini bagian dari saya dan Kementerian UMKM membuka ruang partisipasi publik. Saya terima kritikan publik dan anggap ini sebagai proses yang harus kita dengar," tutur Maman.

Sebelumnya, pernyataan Maman menjadi perbincangan setelah ia menyarankan pelaku UMKM membuat produk mirip tas branded, seperti Louis Vuitton.

Pernyataan itu disampaikan di tengah kritiknya terhadap oknum Bea Cukai yang diduga meloloskan barang impor ilegal dari China, sehingga mempersulit UMKM lokal bersaing di pasar.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyarankan agar Maman melapor langsung kepadanya bila menemukan pelanggaran di Bea Cukai. Purbaya menegaskan tengah mengidentifikasi oknum yang terlibat dan berkomitmen melakukan pembersihan internal.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait ucapannya yang sempat menuai kontroversi karena dianggap mengajak pelaku UMKM memproduksi barang tiruan atau KW.

Ia menegaskan, maksud dari pernyataannya bukan untuk mendukung produksi barang palsu, melainkan mencontoh proses inovasi dari barang produksi negara lain.

"Saya atas nama pribadi meminta maaf, kalau sampai misalnya dipersepsikannya seperti itu. Tapi sebenarnya esensinya nggak gitu," kata Maman dalam diskusi bersama wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Maman menilai, kritik dan reaksi publik terhadap ucapannya merupakan bentuk partisipasi yang ia hargai.

"Representasi publik pada isu KW ini luar biasa, dan saya terima kasih. Ini adalah bagian dari saya pribadi dan juga Kementerian UMKM membuka ruang partisipasi publik," ujarnya.

Ia mengaku kesalahannya terletak pada penggunaan analogi yang keliru dalam penyampaian.

"Saya tuh minta maafnya karena menggunakan analogi Louis Vuitton menjadi Louis Vutong, terus Dior menjadi Doir. Sebenarnya secara esensi dan substansinya bukan itu," ucap dia.

Ia menjelaskan, maksud sebenarnya adalah mendorong UMKM belajar dari perjalanan industrialisasi negara seperti Korea Selatan dan China yang pada awalnya meniru produk luar negeri, namun kemudian berhasil melakukan inovasi dan menghasilkan merek berkualitas global.

"Korea Selatan itu tahun 1960-an memulai praktek industrialisasi dengan meniru beberapa negara yang lebih maju seperti Jepang dan Amerika. Misalnya mereka dulu bikin kipas angin tiruan, tapi lama-lama, akhirnya mereka punya LG. Jadi diamati, ditiru, lalu dimodifikasi, begitu konsepnya," kata Maman.

Ia menegaskan, yang ingin ia dorong adalah transformasi dari produk imitasi menjadi produk original dan berkualitas.

"Kalau di Korea Selatan, penekanannya itu bukan pada berhasil membuat produk imitasi, tapi transformasi dari produk imitasi menjadi produk yang berkualitas. Itu yang harus menjadi catatan kita bersama," ujarnya.

Hal yang sama, lanjut Maman, juga terjadi di China yang berhasil mengubah produk tiruan menjadi produk berkualitas tinggi melalui riset dan pengembangan.

"China berhasil membuat produk imitasi lalu ditransformasikan menjadi produk yang punya kualitas, dan sekarang banyak dipakai berbagai negara," tambahnya.

Namun, Maman menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah bermaksud mengesampingkan aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

"Bukan berarti kita menyetujui atau mengesampingkan aspek HKI, karena saya juga sadar bahwa hak kekayaan intelektual bagi setiap orang berarti," tegas dia.

Ia kembali menegaskan, pernyataannya keliru dalam penyampaian, bukan dalam substansi.

"Saya harus fair, mengatakan bahwa itu adalah kesalahan dalam penyampaian dalam kunjungan kemarin. Tapi secara esensi, itu tentang bagaimana kita bisa membuat produk dalam negeri yang punya daya tarik, lalu dimodifikasi sesuai kreativitas pengrajin," tuturnya.

Menutup klarifikasinya, Maman menyebut kejadian ini menjadi pembelajaran bagi dirinya dan kementerian untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi.

"Saya terima kritikan publik, dan saya anggap ini sebagai bagian dari proses partisipasi publik yang harus kita dengar," pungkasnya.