JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. Hal itu disampaikan Jumhur saat menghadiri acara bergengsi London Climate Action Week (LCAW) 2026.

Dalam pertemuan itu, Jumhur sempat berdialog langsung dengan Raja Charles III pada Super-pollutant High-level Reception di Istana St. James, London, pada Selasa, 24 Kuni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Jumhur menyampaikan salam paling hangat dari Presiden Prabowo Subianto kepada Raja Charles.

"Saya menyampaikan salam paling hangat dari Presiden Prabowo Subianto," ujar Menteri Jumhur sambil bersalaman dengan Raja Charles dikutip Jumat (26/6/2026).

Mendengar nama Presiden Prabowo, wajah Raja Charles langsung berseri. Raja Charles memuji komitmen Presiden Prabowo dalam memimpin Indonesia dengan fokus pada kesejahteraan rakyat dan pelestarian keanekaragaman hayati.

"Presiden Prabowo itu baik dan sedang berusaha keras menyejahterakan bangsa juga dengan memelihara keanekaragaman hayati di Indonesia," ujar Raja Charles.

Menteri Jumhur juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Raja Charles selama ini terhadap upaya Indonesia dalam melestarikan lingkungan hidup. "Terima kasih selama ini telah mendukung Indonesia dalam upaya melestarikan lingkungan hidup," kata Jumhur.

Acara London Climate Action Week yang berlangsung dari 22-26 Juni 2026 ini menghadirkan ribuan peserta dari berbagai kalangan—pemerintah, dunia usaha, LSM, akademisi, peneliti, dan anggota parlemen dari seluruh dunia. Mereka berkumpul untuk mencari solusi nyata mengatasi krisis iklim dan perubahan iklim yang semakin mengancam.

Tema-tema yang diangkat sangat beragam, mulai dari identifikasi pencemar terbesar bumi, transisi energi, hingga pelestarian keanekaragaman hayati. Indonesia memiliki peran strategis dalam diskusi ini karena negara kita adalah megabiodiversitas terbesar di dunia—menggabungkan keanekaragaman hayati darat dan laut yang luar biasa kaya.

Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III ternyata memiliki kesamaan visi yang kuat dalam hal pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Hubungan kedua pemimpin ini telah terjalin dengan baik, didukung oleh komitmen bersama untuk melindungi bumi dari kerusakan lingkungan.

Kepedulian Raja Charles terhadap hutan Indonesia bukan sekadar slogan. Pada 2008, saat masih menjadi Pangeran, beliau berkunjung langsung ke Jambi untuk melihat kawasan restorasi ekosistem Hutan Harapan. Kunjungan itu dilakukan dalam rangka misi lingkungan hidup, di mana Raja Charles melihat sendiri proyek pelestarian hutan hujan tropis dan tidak sungkan menyoroti isu pembalakan liar yang terjadi di kawasan tersebut.

Pengalaman langsung itu menunjukkan bahwa Raja Charles bukan hanya berbicara tentang lingkungan, tetapi benar-benar terjun untuk memahami tantangan nyata yang dihadapi negara-negara tropis seperti Indonesia.

Kehadiran Menteri Jumhur di acara ini bukan kebetulan. Dia adalah salah satu dari sedikit menteri lingkungan hidup yang diundang khusus untuk menghadiri Super-pollutant High-level Reception—acara eksklusif yang mempertemukan para pemimpin dunia, tokoh lingkungan global, dan pembuat kebijakan iklim terkemuka.

Dalam acara tersebut, Jumhur berdialog tentang berbagai penyebab super polutan atau pencemar utama, di antaranya emisi gas metana dan karbon hitam dari energi fosil.

Peserta lainnya termasuk Menteri Lingkungan Hidup Inggris Mary Creagh, Menteri Energi dan Iklim Inggris Ed Miliband, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, dan berbagai tokoh penting lainnya dari berbagai negara.

Pertemuan ini menunjukkan bahwa Indonesia diperhitungkan di panggung dunia dalam isu lingkungan hidup. Presiden Prabowo dan timnya, termasuk Menteri Jumhur, tidak hanya berbicara tentang komitmen iklim, tetapi benar-benar mengambil tindakan nyata untuk melindungi hutan, laut, dan keanekaragaman hayati kita.

"Setiap keputusan yang diambil pemerintah dalam menjaga lingkungan adalah investasi untuk masa depan anak cucu kita. Bumi yang sehat adalah bumi yang bisa memberikan kehidupan yang layak bagi semua orang," ucapnya.

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat bertemu dengan Co-Chair International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB), Dame Amelia Fawcett, di sela Agenda London Climate Week, di London, Inggris, Rabu, 24 Juni 2026, didampingi Deputi PPKL Rasio Ridho Sani dan Staf Ahli Menteri Kehati dan Sosial Budaya Noer Adi Wardojo. Jumhur dan Dame Amelia bertukar pendapat tentang peluang dan strategi pengembangan biodiversity credits.

Menteri Jumhur mengatakan, Indonesia menjajaki untuk menjadi tuan rumah COP 18 CBD Tahun 2028 dengan dukungan stakeholders nasional dan mitra internasional. Sementara itu, Dame Amelia, mengatakan, Indonesia berpotensi besar memanfaatkan pendanaan dari skema Biodiversity Credit karena Indonesia merupakan megabiodiversity country.

Dame Amelia mengapresiasi langkah cepat dan strategis Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) membentuk Taskforce Pengembangan Biodiversity Credits untuk percepatan penerapan biodiversity credit di Indonesia. Yakni, dengan melakukan kajian komprehensif untuk penyiapan kebijakan, skema dan potensi pilot percontohan biodiversity credits, serta melakukan konsultasi stakeholders secara intensif.

"Inisiatif Indonesia menjadi pelopor pengembangan biodiversity credits di kawasan Asia dan global. Hal ini memberi pesan penting terhadap kolaborasi antar negara dan para pihak untuk peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dengan semangat nature positive," kata Dame Amelia kepada Menteri Jumhur.

Kedua belah pihak bersepakat meningkatkan kerja sama, dengan IAPB menjadi Knowledge Partner bagi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Juga memajukan dialog dan kolaborasi di berbagai forum internasional, termasuk COP 17 Konvensi Keanekaragaman Hayati di Yerevan, Armenia yang akan digelar Oktober 2026.

Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSa Makassar di tengah pemukiman banjir protes dari warga dan pegiat lingkungan. Namun, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menilai ini bukan masalah. Apa alasannya?

Jumhur menjelaskan, pabrik tersebut akan beroperasi secara tertutup. “Kalau semua prosesnya, PLTSa itu kayak pabrik. Itu enggak kelihatan sampahnya,” kata Jumhur kepada Katadata, di Riau, Kamis (18/6).

“PLTSa yang benar itu kayak pabrik saja, jangan disamakan dengan PLTSa seperti melihat TPA (tempat pembuangan akhir) open dumping,” ujar dia menambahkan.

Problemnya, yang dikhawatirkan warga dan pegiat lingkungan bukan cuma gunungan sampah, tapi polusi dari pemrosesan sampah menjadi listrik.

Penasehat Senior lembaga yang fokus pada perlindungan publik Nexus3 Foundation Yuyun Ismawati mengatakan, pada jarak berapa pun, aktivitas pembakaran sampah menjadi listrik tetap menebar risiko kesehatan.

Yuyun menjelaskan senyawa dioksin, senyawa kimia berbahaya dapat terbentuk dari proses pembakaran, termasuk PLTSa. Senyawa ini bisa menempel di ragam objek, termasuk berisiko saat beterbangan di udara.

“Efek dioksin ini pada setiap orang bisa berbeda. Tapi, sebagian besar bisa memengaruhi pernapasan dan keseimbangan hormon,” ujar Yuyun, dalam Konferensi Pers pada Mei lalu. Belum lagi partikel halus PM 2.5 atau PM 10 yang beterbangan.

“Kalau soal safeguard, mau sampai 5 km, sampai 20 km pun, risiko untuk kena kanker juga ada ya,” ucapnya menambahkan. Meski begitu, regulasi yang ada tidak mengatur sama sekali soal jarak dari pemukiman.

Menurut dia, tiap negara punya standar masing-masing soal jarak dari pemukiman. Di Inggris, jaraknya hanya 1,5 kilometer. Namun, warga di sekitar PLTSa di Inggris disebut lebih banyak bersuara, komplain, atau memilih pindah hunian.

Keberadaan PLTSa bukan hanya merugikan warga secara kesehatan tapi finansial. “Nilai tanah, nilai rumah, itu akan turun drastis. Warga bisa protes dengan alasan itu,” kata Yuyun.

Perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menolak PLTSa alias Geram PLTSa meminta perusahaan mendesak perusahaan untuk membuka studi kelayakan dan Analisis Mengenai Dokumen Lingkungan (Amdal) PLTSa sebelum melanjutkan pembangunan.

Geram juga meminta perusahaan membuka kajian risiko kesehatan masyarakat, detil kemampuan alat pendeteksi emisi pada cerobong PLTSa, skema pengelolaan abu terbang (fly ash) dan abu dasar (bottom ash), serta dasar pemilihan lokasi proyek.

“Area perencanaan pembangunan PLTSa berada sangat dekat dengan kawasan permukiman warga, bahkan pada beberapa titik hanya dipisahkan oleh pagar atau tembok pembatas,” ujar Aliansi kepada Katadata, beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, DENPASAR — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan menghentikan praktik pembuangan sampah terbuka (open dumping) di seluruh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Indonesia, termasuk di Bali.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan seluruh TPA tidak lagi diperbolehkan menerapkan sistem open dumping mulai 1 Agustus 2026. Sembari menunggu pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), masyarakat diminta melakukan pemilahan sampah dari sumber.

Menurut Jumhur, Bali menghasilkan ribuan ton sampah setiap hari dan sebagian besar masih berakhir di TPA dengan sistem open dumping. Praktik tersebut dinilai tidak lagi dapat dipertahankan karena menimbulkan dampak lingkungan.

" Open Dumping telah mencemari lingkungan, meracuni air dan mencoreng citra Bali, termasuk Indonesia. Karena itu, saya mengingatkan komitmen agar pada 1 Juli 2026, seluruh masyarakat Bali harus memilah sampah secara serentak dari sumber, dan pada 1 Agustus 2026 bersamaan dengan daerah lainnya, Bali menutup open dumping untuk selamanya," jelas Jumhur, Rabu (10/6/2026).

Dia mengatakan pemilahan sampah menjadi kunci dalam pengelolaan sampah. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri daur ulang.

"Kota Denpasar dan Kabupaten Badung telah membuktikan tingkat pemilahan sampah yang baik, di kedua wilayah ini mencapai 70%. Ini pencapaian luar biasa, harus dijadikan model ke seluruh Bali dan tidak ada yang boleh wilayah lain tertinggal," tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pemerintah daerah terus menjalankan Gerakan Bali Bersih Sampah melalui pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Menurut Koster, volume sampah di Bali mencapai 3.436 ton per hari. Kota Denpasar menjadi penyumbang terbesar dengan 1.005 ton per hari, disusul Kabupaten Gianyar 562 ton per hari dan Kabupaten Badung 547 ton per hari. Adapun kabupaten lainnya menghasilkan sampah antara 112 ton hingga 413 ton per hari.

"Jenis sampah yang paling banyak itu ialah sampah organik sebesar 60% dan sampah plastik 17%. Kalau dicermati dari sumbernya, paling banyak sampah ini bersumber dari kegiatan rumah tangga 60%, aktivitas perniagaan 11%, dan pasar 7%," jelas Gubernur Koster.

Dia menilai persoalan sampah di Bali telah menjadi isu serius. Saat ini, sekitar 23% sampah masih dibuang sembarangan ke lingkungan. Sementara itu, 43% sampah dibawa ke TPA, 18% berhasil dikurangi, dan 16% ditangani melalui berbagai metode pengelolaan.

"Jadi dua program pengelolaan sampah ini, yaitu Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan melakukan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai harus dijalankan, tidak bisa ditawar," tegas Gubernur Koster.

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menegaskan bakal sangat serius dalam menangani isu pengelolaan sampah. Kementerian Lingkungan Hidup (LH)/Badan Pengendali Lingkungan Hidup (BPLH) bakal serius menggunakan segala kewenangan dan instrumen agar tercipta Indonesia yang bersih dan berkelanjutan.

Penegasan itu disampaikan Jumhur Hidayat dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Masa Depan Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat Indonesia: Membangun Tata Kelola Yang Berkelanjutan" yang digelar secara daring oleh Great Institute, Rabu (13/5/2026) siang.

Jumhur menekankan, sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pihaknya akan menerapkan sanksi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau jika pemda tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

"Pasal 114 UU Nomor 32/2009 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana 1 tahun dan denda Rp1 miliar," tegas Jumhur.

Sebelumnya, Jumhur Hidayat mengemukakan, potensi jumlah timbunan sampah di Indonesia pada 2026 adalah 51,8 juta ton, di mana 25% menjadi sampah yang terkelola dan 75% masih belum terkelola dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan sampah sebagai agenda lingkungan strategis juga merupakan tantangan yang semakin nyata di Indonesia.

Ia menegaskan secara nasional pada 2026 ini pemerintah menargetkan 63,54% sampah terkelola, dan 100% pada 2029. Namun, Jumhur mengingatkan bahwa permasahan sampah tidak akan tuntas jika hanya mengandalkan hilir atau Tempat Pemrosesan Akhir. "Kunci keberhasilan pada perubahan perilaku di hulu," tegas Jumhur.

Untuk itu, Jumhur mengajak semua elemen bangsa dari titik terkecil memulai dengan komitmen mengurangi penggunaan plastik sekali pakai buang, dan menjadikan rumah sebagai unit terkecil pemilahan sampah organik dan anorganik.

Sementara itu, Konsultan Regional Indonesia/Malaysia Dicenter for Energy, Ecology and Development, Dwi Sawung mengatakan bahwa masalah pengelolaan sampah kebanyakan ada di daerah kabupaten kota sekitar 75%. Sementara di kementerian hanya 25%. "Kota-kota besar di Indonesia tidak mengelola sampah dengan baik sehingga timbul masalah," ujar Dwi.

Ia mengapresiasi pengelolaan sampah di Jakarta yang menurutnya lebih baik karena di hulunya sudah ada pemilahan. Namun sayang di daerah-daerah lain sekitar Jakarta hal ini belum dilakukan.

Sebelumnya, Ketua Dewan Direktur Great Indonesia Syahganda Nainggolan mengatakan bahwa diskusi tentang sampah yang digelar secara daring itu akan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi pengelolaan sampah yang akan disampaikan kepada Menteri LH. FGD Masa Depan Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat Indonesia: Membangun Tata Kelola yang berkelanjutan, menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Teuku Mulia, ST.MT (Kadis LH Kabupaten Bogor), Anna Belle Zainab Nainggolan, S.Ant, MSc (Peneliti dan Pengamat Sosial Ekonomi), Ir Tutuko Wirjoatmodo, METN (Konsultan, Praktisi Lingkungan dan Energi Terbarukan), Ir Hokkop Situngkir (Direktur Biomassa PT PLN EPI),

Kemudian, Soni Asrul Sani, ST (Advisor PT Semen Indonesia), Dr Suroso Isnandar ST, MSc (Direktur Manajemen Projek Energi Baru Terbarukan dan Eksekutif EBT untuk Kelistrikan), Prof Dr I Nyoman Puget Aryantha PHd (Rektor ITERA), Prof Dr Mochammad Khaerul, ST, MT (Guru Besar FT Sipil dan Lingkungan ITB), Nelly Rosa Juliana Siringoringo (Aktivis Lingkungan), Dr Achmad Gunawan Wijaksono, ST.MT (Konseptor Kebijakan, Dosen dan Peneliti Limbah B3 dan Sampah),

Lalu, Anto Tri Sugiarto, B.Eng, M.Eng, PHd (Peneliti Senior BRIN), Ratu Ratna Damayanti (Koordinator TP3D dan Kepala Baperinda Kota Depok), Dr Dadang Wihana, MSi, Dwi Sawung (Konsultan Regional Indonesia/Malaysia Dicenter for Energy, Ecology and Development), Yudi Samhudi Suyuti, S.Sos (Aktivis Lingkungan), Agung Nugroho, SE.MM (Wali Kota Pekanbaru).

PEKANBARU - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat, mendorong percepatan penerapan teknologi methane capture dan Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai solusi pengelolaan sampah di Provinsi Riau. Ia berharap insiatif ini segera terimplementasi dan memberikan manfaat nyata untuk warga.

“Ini inisiasi yang bagus, sehingga bisa berproses dalam waktu singkat untuk menjadi kenyataan. Kemudian untuk sampah plastik nanti sebagian bisa di reuse dan sebagian bisa dijadikan energi, RDF istilahnya. Kita akan segera duduk bareng untuk hal ini, termasuk pekerjaan besar untuk memilah yang sudah terjadi di beberapa tempat,” ujar Jumhur dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Ia menuturkan, salah satu fokus penanganan sampah berada di TPA Muara Fajar II, yang selama ini masih menerapkan metode open dumping. Ia menyebut open dumping akan segera ditinggalkan secara bertahap dan ditata ulang sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.

Jumhur menegaskan, pihaknya mendukung pembangunan fasilitas methane capture di lokasi tersebut. Teknologi itu diharapkan mampu menekan emisi gas rumah kaca.

Sementara itu, penerapan teknologi RDF menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA. Sampah yang telah dipilah akan diolah menjadi pelet RDF dengan nilai kalor tinggi, yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan bakar fosil di industri maupun pembangkit listrik.

Ia menjelaskan, timbulan sampah di Provinsi Riau sendiri mencapai 3.818 ton per hari, namun baru sekitar 16 persen yang terkelola secara optimal. Selain itu, sekitar 75% TPA masih menggunakan sistem open dumping yang berpotensi mencemari lingkungan.

Jumhur menekankan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Kita harus mendukung semua upaya untuk memastikan sampah itu bisa dikelola dengan baik dan membuat kita semua menjadi orang normallah kalau kita tidak diganggu oleh sampah, kira-kira begitu," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyambut positif penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Dunia industri berharap kebijakan lingkungan ke depan lebih selaras dengan kebutuhan pertumbuhan sektor manufaktur.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai pengalaman Jumhur di bidang ketenagakerjaan dan hubungan industrial menjadi modal penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan keberlanjutan industri.

“Dunia industri berharap kebijakan lingkungan dapat berjalan seiring dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu menjamin ketersediaan bahan baku dan mempermudah perizinan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi,” ujar Salehn dalam siaran pers, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, pemahaman Jumhur terhadap dinamika manufaktur diharapkan mampu menjawab tantangan pelaku usaha, khususnya dalam menjaga produktivitas dan efisiensi di tengah tekanan global.

Kadin juga mendorong pengelolaan limbah industri dan bahan baku daur ulang sebagai peluang ekonomi melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular. Pemanfaatan limbah dinilai sejalan dengan tren global menuju target net zero emission melalui pendekatan reduce, reuse, recycle (3R).

“Tidak boleh ada material yang terbuang sia-sia. Semua harus bisa didaur ulang menjadi sumber daya bernilai tambah,” kata Saleh.

Ia menambahkan, konsistensi kebijakan tersebut akan memperkuat daya saing industri nasional sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

Kadin optimistis sinergi antara kebijakan lingkungan dan kebutuhan industri dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Selamat kepada Pak Jumhur. Kami berharap beliau sukses menjalankan tugas di tengah dinamika global yang penuh tantangan,” tutupnya.

Publik tidak hanya menunggu hasil, tetapi juga arah. Penunjukan ini membuka ruang harapan bahwa pendekatan terhadap lingkungan di Indonesia akan bergerak lebih inklusif dan berkeadilan.

Jakarta (ANTARA) - Ketika seorang aktivis buruh yang pernah berhadapan dengan kekuasaan kini justru dipercaya mengelola kebijakan lingkungan, publik seakan-akan dihadapkan pada pertanyaan mendasar tentang arah pembangunan Indonesia hari ini.

Penunjukan Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada 27 April 2026 bukan sekadar peristiwa politik biasa, melainkan sebuah penanda bahwa isu lingkungan tidak lagi bisa dipandang sebagai domain teknis yang terpisah dari realitas sosial ekonomi masyarakat.

Peristiwa ini menjadi titik temu antara ekologi dan keadilan sosial yang selama ini sering berjalan sendiri-sendiri.

Dalam lanskap pembangunan modern, hubungan antara lingkungan dan ekonomi bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan.

Konsep environmental justice atau keadilan ekologis menegaskan bahwa kerusakan lingkungan hampir selalu berdampak paling besar pada kelompok masyarakat yang paling rentan, seperti petani, nelayan, dan buruh.

Dalam lingkup Indonesia, hal ini bukan sekadar teori. Konflik agraria, pencemaran industri, hingga degradasi sumber daya alam berulang kali menunjukkan bahwa mereka yang hidup paling dekat dengan alam justru menjadi pihak yang paling pertama merasakan dampaknya.

Rekam jejak Jumhur yang berangkat dari aktivisme sosial memberi perspektif berbeda dalam melihat persoalan ini. Ia bukan produk laboratorium kebijakan atau teknokrat murni, melainkan seseorang yang memahami bagaimana kebijakan dirasakan di lapangan.

Ini menjadi penting karena selama ini banyak kebijakan lingkungan berhenti pada tataran regulasi tanpa mampu menjawab realitas sosial yang kompleks. Pendekatan yang terlalu teknis seringkali gagal menjangkau dimensi kemanusiaan dari persoalan lingkungan itu sendiri.

Biaya Ekologis

Data memperlihatkan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia tidak sederhana. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada 2024 memang menunjukkan angka 73,53, yang secara umum mencerminkan tren perbaikan. Namun, di balik angka tersebut tersimpan ketimpangan yang mencolok.

Wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi justru mencatat kualitas lingkungan yang lebih rendah, seperti Jakarta yang hanya berada di angka 56,39, diikuti Banten 62,54, Jawa Barat 66,09, dan DIY 68,44.

Pola ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak dikelola dengan prinsip keberlanjutan berpotensi menghasilkan biaya ekologis yang besar.

Lebih jauh lagi, dalam pemeringkatan global Environmental PerformanceIndex 2024, Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan dampak lingkungan absolut tertinggi di dunia.

Posisi ini sejajar dengan negara-negara besar seperti Brasil, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya menghadapi persoalan domestik, tetapi juga menjadi bagian dari tantangan global yang semakin kompleks.

Di sinilah perdebatan tentang kapasitas teknis seorang menteri menjadi menarik. Kritik terhadap ketiadaan latar belakang teknis memang relevan, tetapi tidak sepenuhnya menentukan.

Dalam studi tata kelola lingkungan, efektivitas kebijakan lebih banyak ditentukan oleh kemampuan membangun koalisi, memastikan kepatuhan, serta menggerakkan dukungan publik. Kebijakan lingkungan sering kali gagal bukan karena kurangnya pengetahuan, tetapi karena lemahnya implementasi dan minimnya legitimasi sosial.

Jumhur membawa modal sosial yang jarang dimiliki pejabat publik. Kepercayaan dari kelompok buruh dan masyarakat sipil memberi peluang untuk membangun jembatan antara kebijakan dan penerimaan publik.

Ini menjadi penting karena banyak kebijakan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan industri dan penggunaan sumber daya alam, sering berbenturan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek. Tanpa dukungan sosial yang kuat, kebijakan tersebut cenderung sulit dijalankan secara konsisten.

Di sisi lain, Indonesia telah menetapkan berbagai komitmen ambisius, mulai dari target net-zero emisi pada 2060 hingga perlindungan 30 persen wilayah darat dan laut pada 2030 dalam kerangka global.

Komitmen ini mencerminkan keseriusan negara dalam merespons isu perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa komitmen di atas kertas sering kali tidak cukup.

Tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana menerjemahkan komitmen tersebut menjadi kebijakan yang nyata, terukur, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Penanganan Sampah

Prioritas awal yang disampaikan, seperti penanganan sampah dan kepatuhan terhadap kesepakatan internasional, terlihat sederhana, tetapi justru menyentuh persoalan paling mendasar.

Sampah, misalnya, adalah isu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dan mencerminkan kualitas tata kelola lingkungan secara langsung. Keberhasilan dalam isu ini dapat menjadi pintu masuk untuk membangun kepercayaan publik terhadap agenda lingkungan yang lebih luas.

Ke depan, tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan kebijakan, tetapi juga dengan konsistensi penegakan aturan. Program seperti PROPER yang menilai kinerja lingkungan perusahaan, harus dijalankan secara tegas dan transparan.

Demikian pula dengan dorongan terhadap pelaporan ESG (Environmental, Social, and Governance) korporasi yang tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan.

Sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar dalam kebijakan lingkungan sering kali lahir dari keberanian politik, bukan semata dari keunggulan teknis.

Keberanian untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan ekologi, serta keberpihakan pada kelompok yang paling rentan, menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang berkelanjutan.

Dalam hal ini, latar belakang aktivisme yang dimiliki dapat menjadi kekuatan, selama diimbangi dengan kemampuan membangun sistem dan tim yang solid.

Publik tidak hanya menunggu hasil, tetapi juga arah. Penunjukan ini membuka ruang harapan bahwa pendekatan terhadap lingkungan di Indonesia akan bergerak lebih inklusif dan berkeadilan.

Namun, harapan tersebut harus diuji oleh realitas kebijakan yang konkret. Lingkungan bukan sekadar isu masa depan, melainkan persoalan hari ini yang menentukan kualitas hidup generasi sekarang dan yang akan datang.

Jika keberanian dan keberpihakan mampu berjalan beriringan dengan kapasitas yang terus diperkuat, maka langkah ini bisa menjadi awal dari perubahan yang lebih mendasar dalam cara Indonesia memandang hubungan antara manusia dan alamnya.

*) Prof. Dr. Ir. Perdana Wahyu Santosa, MM., CRP., CSA. adalah Profesor Ekonomi dan Bisnis, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANYUMAS — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengolahan sampah kini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah pusat dalam beberapa tahun ke depan.

Hal tersebut disampaikan usai meninjau sistem Pengelolaan Sampah Terpadu di Kabupaten Banyumas, Selasa (28/4/2026).

Menanggapi pertanyaan apakah model pengelolaan sampah di Banyumas akan diterapkan di lokasi lain seperti TPST Bantar Gebang, Presiden memastikan bahwa pendekatan serupa akan dikembangkan secara luas di berbagai daerah.

“Ya, semua akan kita kembangkan,” ujar Prabowo.

Dia menekankan bahwa persoalan sampah telah menjadi isu mendesak yang harus segera ditangani secara sistematis dan terintegrasi di seluruh Indonesia.

“Pengolahan sampah sekarang jadi prioritas nasional. Dalam dua sampai tiga tahun ke depan, kita harus mampu mengendalikan sampah di seluruh Indonesia,” tegas Prabowo.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat mengaku belum ingin terburu-buru saat mengambil keputusan terkait pengelolaan sampah dan emisi gas metana di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, usai resmi dilantik dalam reshuffle kabinet oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Senin (27/4/2026).

Terkait produksi gas metana yang disebut mencapai 6,3 ton per jam di Bantargebang, Jumhur menyatakan telah melakukan komunikasi awal dengan pihak terkait yaitu Gubernur DKI Jakarta, tetapi belum mendalami secara teknis.

“Saya udah sepintas ngobrol sama Pak Pramono lah. Tapi detailnya seperti apa, mungkin nanti. Karena ini kan banyak versi ya,” ujarnya kepada Bisnis saat ditemui di Istana Negara, Senin (27/4/2026).

Lebih lanjut, dia menilai potensi pengelolaan gas metana tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan, meski memerlukan kajian lebih lanjut.

“Tapi intinya itu sebenarnya harusnya bisa gitu. Detailnya lagi nanti lah, saya baru banget. Satu langkah juga belum,” katanya.

JAKARTA - Pegiat Sosial Politik yang juga Eksponen Angkatan Reformasi 98 Andrianto Andri mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang melantik Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Andrianto pun menilai Jumhur tepat menjadi Menteri LH.

“Kita ucapkan terima kasih. Dia harus memilih pembantu yang mempunyai rekam jejak kuat dalam berkiprah untuk perbaikan bangsa ini,” ujar Andrianto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/4/2026).

Menurut Andrianto, dengan kualitas dan rekam jejak sebagai aktivis yang berkarakter, Jumhur Hidayat sangat cocok dan tepat ditunjuk dan diangkat menjadi Menteri Lingkungan Hidup. “Dia bisa diharapkan akan membenahi permasalahan yang ditanganinya dengan kualitas, daya pikir, integritas, dan daya juang tinggi menghadapi para perusak lingkungan,” ujarnya.



Maka itu, Andrianto menyambut baik pengangkatan Jumhur tersebut. “Sebagai kawan yang cukup lama berinteraksi dengan Jumhur Hidayat, saya sangat mengapresiasi pengangkatan beliau sebagai Menteri Lingkungan Hidup oleh Presiden Prabowo,” ujarnya.

“Saya mengenal baik Jumhur sejak di masa Orde Baru sebelum Reformasi. Lalu, sama-sama menjadi pendukung SBY dan kami sama-sama mendapat jabatan dari SBY,” kata Andri.

Pada masa Jokowi, Andri dan Jumhur mengambil jalan oposisi. Mantan Sekjen Pro Demokrasi (Prodem) itu mengungkapkan Jumhur terkenal kritis dan tanpa kompromi terhadap Jokowi, yang membuat dia ditangkap dan diadili.

“Lalu dia divonis bersalah dan menjalani hukuman sekitar setahun. Tetapi, itu tidak membuat dia jera. Kemudian dia menjadi ketua umum sebuah organisasi buruh dengan jutaan anggota, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI),” ujarnya.

Ditambahkannya, perkenalan dengan Junhur terjadi karena Andri kenal dengan Adi Sasano, yang merupakan mentor Jumhur. “Karena dekat dengan Adi yang menjadi Menteri Koperasi di masa Habibie, kami sama-sama mendukung Habibie. Waktu itu dunia aktivis terpecah, ada yang mendukung Habibie seperti kami, ada juga menganggap bahwa Habibie hanya pepanjangan tangan Soeharto,” kata peraih gelar sarjana Ilmu Politik dari Unversitas Nasional (Unas) itu.

Sejak itulah, mereka bersama-sama melakukan kerja sama strategis. Pada era SBY Jumhur masuk sebagai pendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan diangkat menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI}.

“Sedangkan saya awalnya beroposisi terhadap SBY, tetapi pada periode kedua SBY, karena dekat dengan Hatta Rajasa, menteri SBY, saya masuk jadi pendukung dan diberikan jabatan sebagai Komisaris PT JICT Pelabuhan Indonesia II,” tambahnya.

Di era Jokowi, di periode pertama, Jumhur terang-terangan mendukung Jokowi. Dia malah rela jabatannya di BNP2TKI dicopot SBY karena aktivitasnya mendukung Jokowi.

“Sedangkan saya di berada kelompok pendukung Prabowo-Hatta pada Plpres 2014. Jokowi menang tetapi Jumhur tidak dapat apa-apa. Akhirnya kita kembali bersama-sama beroposisi terhadap Jokowi,” kata peraih gelar megister ilmu administrasi negara dari Universitas Prof Dr Mustopo itu.

Dilanjutkan, pada masa Jokowi, dia dan Jumhur terlibat dalam pembentukan organisasi yang beroposisi terhadap Jokowi, yaitu Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Andri sebagai ketua panitia deklarasi, sedangkan Jumhur menjadi tokoh pada 2020 di Tugu Proklamasi.

“Kita terlibat dalam demo besar menentang pengesahan UU Omnibus Law. Jumhur bersama Syahganda Nainggolan dan Anton Permana ditangkap polisi dan diadili dengan dijatuhi vonis hukuman setahun,” jelasnya.

Di era Prabowo, kata Andri, Jumhur kembali ke pemerintahan. “Ini membanggakan dan memang seharusnya terjadi. Negeri ini sangat membutuhkan Jumhur baik ide maupun gerakannya,” ujarnya.

Menurut dia, Jumhur punya daya krisis, daya juang yang mengagumkan, dan imajinasi tentang keadilan yang sangat tinggi. “Saya haqqul yaqin, sebagai kawan, melihat Jumhur punya potensi membantu Prabowo, apalagi di bidang lingkungan hidup yang sangat membutuhkan figur yang mempunyai idealisme yang tinggi,” ucapnya.

Dia menilai Jumhur cocok berada di sana, mengingat negeri ini sangat tinggi dalam kerusakan lingkungan. “Kerusakan lingkungan akibat keserakahan para pemilik modal membuat terjadi bencana, seperti banjir bandang dan longsor di Sumatera yang sangat menghancurkan itu. Begitu juga bencana di Pulau Jawa, Kalimantan dan pulau-pulau lain. Di Sulawesi dan Halmahera lingkungan rusak oleh pertambangan liar,” tambahnya.

Dia berpendapat, dibutuhkan figur yang kuat dan integritas untuk merehabilitasi lingkungan hidup Indonesia dan dikembalikan fungsinya. Dia menambahkan, alam ini harus dilestarikan karena dia merupakan warisan anak cucu yang akan menempati dunia ini setelah kita.

Karena itu, menurut dia, alam ini tidak boleh diekspoitasi secara berlebihan sehingga dia kehilangan daya tampung untuk kehidupan anak cucu mendatang. “Karena itu kita apresiasi Pak Prabowo yang sudah menunjuk Jumhur sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Beliau memilih pembantu yang tepat di bidang itu. Kita ucapkan terima kasih. Dia harus memilih pembantu yang mempunyai rekam jejak kuat dalam berkiprah untuk perbaikan bangsa ini,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Hanif Faisol Nurofiq resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan mendampingi Zulkifli Hasan pada hari ini Senin (27/4/2026). Sebelumnya, Hanif menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

Hanif menilai pergeseran itu dilakukan mengingat pertimbangan yang matang dari Presiden Prabowo atas dinamika yang terjadi saat ini.

"Pertimbangan Bapak Presiden tentunya sangat mendalam dan sangat memperhatikan dinamika yang terjadi untuk penempatan kami," kata Hanif di Istana Negara pada Senin (27/4/2026) usai pelantikan.

Dia menjelaskan bahwa di bawah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dirinya akan mendukung berbagai langkah guna merealisasikan program-program unggulan Presiden Prabowo.

"Insyaallah kami akan langsung segera kerja keras. Besok kami sudah mulai kerja, semuanya, MBG [Makan Bergizi Gratis] dan seterusnya, kita akan sentuh dan kita akan minta arahan dari Pak Menko langkah-langkah apa yang harus kita jadikan," ujarnya.

Sebelumnya, Hanif Faisol menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sejak 21 Oktober 2024. Dengan penugasan barunya, posisi Hanif di Kementerian Lingkungan Hidup kini digantikan oleh Jumhur Hidayat.

Adapun, pelantikan Hanif itu mengacu kepada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Negara periode 2024-2029.

Selain Hanif yang dilantik sebagai Wamenko Pangan, nama baru pun muncul mengisi jabatan dalam reshuffle ke-6 Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Menteri Lingkungan Hidup kemudian kini dijabat Jumhur Hidayat, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dijabat oleh Dudung Abdurachman, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah diisi Muhammad Qodari.

Lalu, Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi dijabat Hasan Nasbi dan Kepala Badan Karantina Nasional diisi Abdul Kadir Karding.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat mengaku belum ingin terburu-buru mengambil keputusan terkait pengelolaan sampah dan emisi gas metana di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, usai resmi dilantik dalam reshuffle kabinet oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Senin (27/4/2026).

Menanggapi isu produksi gas metana yang disebut mencapai 6,3 ton per jam di Bantargebang, Jumhur menyatakan telah melakukan komunikasi awal dengan pihak terkait yaitu Gubernur DKI Jakarta, tetapi belum mendalami secara teknis.

“Saya udah sepintas ngobrol sama Pak Pramono lah. Tapi detailnya seperti apa, mungkin nanti. Karena ini kan banyak versi ya,” ujarnya kepada Bisnis saat ditemui di Istana Negara, Senin (27/4/2026).

Lebih lanjut, dia menilai potensi pengelolaan gas metana tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan, meski memerlukan kajian lebih lanjut.

“Tapi intinya itu sebenarnya harusnya bisa gitu. Detailnya lagi nanti lah, saya baru banget. Satu langkah juga belum,” katanya.

Utamakan Koordinasi dengan Pemda

Jumhur menegaskan langkah awal yang akan dilakukan adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak yang mengelola Bantargebang.

“Saya begitu selesai, saya langsung janjian sama Gubernur DKI. Habis dari sini, kesempatan pertama saya, saya mau jumpa sama Gubernur DKI,” ujarnya.

Dia mengaku komunikasi awal sudah dilakukan untuk menjadwalkan pertemuan lanjutan. “Udah telepon-teleponan. [Pramono nanya] lo dilantik ya, kita ketemu,” katanya.

Namun, dia belum memaparkan arah kebijakan spesifik terkait pengelolaan sampah maupun teknologi yang akan digunakan.

“Nanti-nanti aja. Kayaknya saya nggak mau buru-buru,” ujarnya.

Belum Bahas Detail dengan Prabowo

Dia menilai penunjukannya sebagai Menteri Lingkungan Hidup merupakan bentuk kepercayaan untuk segera bekerja menyelesaikan persoalan yang ada.

Jumhur juga menyebut belum ada pembahasan rinci dengan Presiden Prabowo terkait langkah konkret di sektor lingkungan hidup.

“Enggak, saya belum bicara secara detail dengan Presiden,” tandas Jumhur.