Bisnis.com, JAKARTA — Forum Komunikasi Indonesia-China (FKIC) menilai kepastian regulasi dan komunikasi konstruktif menjadi kunci menjaga kepercayaan investor di tengah sorotan pelaku usaha China terhadap iklim investasi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal FKIC S. Suparmaji mengatakan berbagai masukan dari dunia usaha perlu dipandang sebagai bagian dari proses penyempurnaan ekosistem investasi nasional, bukan sebagai bentuk konfrontasi terhadap pemerintah.

“Berbagai masukan dari dunia usaha sebaiknya diposisikan sebagai bagian dari proses dialog untuk penyempurnaan ekosistem investasi nasional, bukan sebagai bentuk konfrontasi terhadap pemerintah,” ujar Suparmaji dalam keterangannya, Sabtu (16/5/2026).

Pernyataan itu disampaikan menyusul munculnya surat dari Kamar Dagang China di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto terkait sejumlah persoalan investasi di Indonesia.

Dalam surat tersebut, pelaku usaha China menyoroti perubahan regulasi yang dinilai terlalu cepat, kebijakan royalti, perpajakan, hingga penegakan hukum yang dianggap memengaruhi stabilitas dan keberlangsungan investasi.

Selain itu, investor juga mengeluhkan hambatan birokrasi dan proses perizinan yang dinilai belum sepenuhnya efisien di sejumlah sektor strategis.

FKIC menilai pemerintah tetap memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan arah kebijakan nasional, termasuk terkait pengelolaan sumber daya alam, hilirisasi industri, dan penegakan hukum.

Namun demikian, organisasi tersebut menekankan pentingnya konsistensi implementasi kebijakan dan kepastian regulasi guna menjaga daya saing Indonesia di tengah kompetisi investasi global.

“Pendekatan dialogis menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas investasi sekaligus memastikan seluruh aktivitas usaha tetap berjalan sesuai hukum dan kepentingan nasional,” kata Suparmaji.

Dalam kesempatan itu, Suparmaji didampingi Ketua Umum FKIC Firdaus Dewilmar yang juga Staf Khusus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Ketua Harian FKIC Ahmad Kaylani yang juga Ketua Umum Perisai Prabowo.

FKIC menyatakan siap mengambil peran sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah, investor, asosiasi usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Bentuk dukungan tersebut mencakup fasilitasi dialog kelembagaan, penyampaian masukan berbasis data dan fakta lapangan, penguatan pemahaman regulasi bagi investor, hingga dukungan terhadap kepatuhan hukum dan tata kelola usaha.

FKIC juga menilai hubungan ekonomi Indonesia–China perlu terus dibangun berdasarkan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan, sekaligus mendukung prioritas pembangunan nasional seperti penguatan industri dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan nilai tambah.

Ke depan, FKIC berharap seluruh pihak mengedepankan komunikasi yang profesional dan solutif guna menjaga stabilitas investasi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi strategis di kawasan Asia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat merespons kritik publik terkait rekam jejak hukumnya setelah resmi dilantik dalam reshuffle kabinet oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (27/4/2026).

Menjawab pertanyaan awak media soal statusnya sebagai mantan terpidana, Jumhur membantah anggapan tersebut dan menegaskan bahwa proses hukum yang pernah menjeratnya tidak lagi relevan setelah perubahan regulasi.

“Saya gak terpidana. Jadi saya tuh begini, saya diadili dengan tuntutan 2 tahun, setelah itu undang-undang itu dibatalkan oleh MK. Undang-undang itu gak berlaku lagi, jadi saya justru ngambang,” ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berstatus tersangka secara sah dalam konteks hukum yang berlaku saat ini.

“Jadi saya betul-betul gak pernah tersangka, karena undang-undangnya udah gak ada. Dalam proses, undang-undangnya batal,” katanya.

Jumhur sebelumnya sempat terseret perkara hukum terkait dugaan penyebaran informasi yang dinilai memicu kegaduhan publik pada 2020. Kasus tersebut berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang saat itu digunakan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan.

Namun dalam perkembangannya, sejumlah pasal dalam UU ITE mengalami perubahan dan penyesuaian, termasuk melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan atau mengubah norma tertentu sehingga memengaruhi dasar hukum sejumlah perkara.

Baru-baru ini, Presiden Prabowo mengangkat Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidu. Dalam dokumen resmi, pemerintah menerbitkan beberapa beleid, di antaranya Keppres Nomor 51/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri serta wakil menteri negara, Keppres Nomor 52/P Tahun 2026 terkait Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, serta Keppres Nomor 53/P Tahun 2026 mengenai pengangkatan penasihat khusus presiden bidang komunikasi.

Selain itu, terdapat pula Keppres Nomor 50/TPA Tahun 2026 yang mengatur perubahan pimpinan tinggi utama di Badan Karantina Nasional (Barantin).

List menteri, wamen, dan kepala badan dalam reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid ke-VI:

1. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Jumhur Hidayat
2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan - Hanif Faisol
3. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi - Hasan Nasbi
4. Kepala Staf Kepresidenan - Dudung Abdurachman
5. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah - Muhammad Qodari
6. Kepala Badan Karantina Nasional (Barantin) - Abdul Kadir Karding

REPUBLIKA.CO.ID, KABUPATEN BOGOR -- Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan kedaulatan ekonomi Indonesia terancam akibat ulah pengusaha yang melakukan berbagai kegiatan ilegal.

“Saat ini kita mengalami ancaman kedaulatan ekonomi disebabkan karena banyak sekali pelaku usaha yang bersikap ilegal. Ada juga pelaku usaha yang tampak legal, tetapi menghindari kewajibannya,” kata Sjafrie saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang mengikuti retreat di fasilitas Pusat Kompetensi Bela Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan di Cibodas, Rumpiang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).

Menurut dia, para pelaku usaha tersebut kerap melakukan tindakan ilegal, seperti memanfaatkan sumber daya alam tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, menghindari kewajiban kepada negara, hingga melanggar ketentuan perizinan demi kelangsungan usaha. Salah satu dampaknya, lanjut Sjafrie, adalah bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera yang disebabkan pembalakan liar yang dilakukan oleh sejumlah pelaku usaha.

“Ada pengusaha-pengusaha yang tampil legal, tetapi berakting ilegal. Sudah kita ketahui, sudah kita cermati, sudah kita deteksi, dan sudah kita ambil tindakan,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut dapat terjadi karena para pengusaha melihat banyak celah dalam peraturan yang dapat dimanfaatkan. Sjafrie menjelaskan, pemerintahan akan selalu berganti setiap lima hingga 10 tahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perubahan pemerintahan itu, kata dia, turut menyebabkan regulasi atau peraturan di berbagai lini usaha ikut berubah.

“Akan tetapi pengusaha tidak pernah berganti. Mereka ada sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Yang berganti hanya dari bapak ke anak, anak ke cucu,” kata dia.

Kondisi inilah yang membuat sebagian pengusaha dapat memanfaatkan celah dari perubahan regulasi yang kerap terjadi.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan saat ini gencar menindak para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Hal tersebut tercermin dari penutupan sejumlah perusahaan tambang ilegal oleh TNI serta penindakan terhadap beberapa perusahaan yang dianggap menjadi penyebab bencana di Sumatera.

Sjafrie meyakini satuan tugas khusus penindakan tersebut akan menjadi awal penertiban maraknya perusahaan ilegal yang selama ini merugikan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten BUMN seperti ANTM, BBNI, dan WIKA menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) hari ini dengan perubahan susunan pengurus menjadi salah satu agendanya.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis.com dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (15/12/2025), terdapat dua emiten pelat merah yang mengagendakan perubahan pengurus pada RUPSLB.

Dua emiten BUMN tersebut adalah PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).

Mata acara RUPSLB ANTM antara lain persetujuan perubahan anggaran dasar; pelimpahan wewenang kepada dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode 2026-2030 termasuk perubahannya; serta perubahan pengurus.

Sementara, mata acara RUPSLB BBNI adalah perubahan anggaran dasar; pendelegasian kewenangan persetujuan RKAP 2026; persetujuan hasil pengkinian dokumen recovery plan; serta pengukuhan pemberhentian anggota dewan komisaris.

Sementara itu, emiten BUMN Karya yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) juga telah merilis mata acara RUPSLB.

WIKA akan meminta restu pemegang saham terkait dengan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan; pendelegasian kewenangan persetujuan RKAP 2026 termasuk dengan Perubahannya; serta persetujuan perubahan penggunaan dana penyertaan modal negara yang merupakan bagian dari right issue jilid II.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa hampir seluruh emiten pelat merah akan menggelar RUPSLB pada Desember guna melakukan penyesuaian anggaran dasar sebagai konsekuensi pembentukan Danantara dan perubahan regulasi terbaru.

“Karena memang dengan adanya Danantara, seluruh anggaran dasar itu akan dikoreksi, bakal diubah, menyesuaikan dengan undang-undang yang baru. Jadi, makanya banyak RUPS,” ujarnya di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri menargetkan perumusan arah kebijakan dan draf revisi Undang-Undang Kepolisian rampung pada akhir Januari 2026.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie, dalam keterangan pers seusai kegiatan serap aspirasi masyarakat di Lobby Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).

Jimly mengatakan bahwa tahap awal kerja komisi, yakni membuka ruang masukan publik selama bulan pertama, telah berjalan sesuai rencana dan mendapat respons besar dari masyarakat.

“Ya intinya banyak yang peduli gitu untuk memberi masukan. Jadi, apa yang kita lakukan untuk membuka diri selama bulan pertama ini sudah betul, karena banyak sekali orang yang punya kepedulian. Itu bagus, sebagian ada yang sama. Tapi ya sekretariat akan melakukan pendataan, kira-kira nanti ada yang perlu kita putuskan,” ujarnya.

Menurut Jimly, komisi menerima lebih dari seratus surat dari kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan masukan maupun melakukan audiensi.

Setelah proses penyaringan awal, komisi akan mulai masuk pada tahap penyusunan arah kebijakan reformasi pada bulan kedua. Jimly menegaskan bahwa sebagian besar masukan publik kemungkinan besar akan mengarah pada kebutuhan perubahan regulasi.

“Nanti pada bulan kedua itu kita memilih kira-kira untuk kebijakan reformasinya kayak apa yang ujungnya nanti pasti mengubah undang-undang,” ujarnya.

Tahap berikutnya, yakni pada bulan ketiga, komisi akan menyusun rumusan undang-undang yang menjadi dasar reformasi Polri.

“Rumusan undang-undangnya nanti bulan ketiga. Jadi kira-kira akhir Januari sudah bisa kita siapkan format dan arah kebijakan seperti apa untuk reformasi kepolisian,” kata Jimly.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, memaparkan perkembangan kerja komisinya selama satu bulan pertama masa tugas.

Dia menegaskan bahwa tahap awal berupa pembukaan ruang partisipasi publik telah berjalan baik dan mendapat respons luas dari masyarakat.

“Apa yang kita lakukan untuk membuka diri selama bulan pertama ini sudah betul, karena banyak sekali orang yang punya kepedulian. Itu bagus, sebagian ada yang sama. Tapi ya sekretariat akan melakukan pendataan, kira-kira nanti ada yang perlu kita putuskan,” ujar Jimly dalam keterangan pers di Lobby Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).

Dia menjelaskan bahwa bulan pertama digunakan untuk menghimpun seluruh bentuk aspirasi masyarakat. Menurutnya, lebih dari 100 kelompok telah mengirimkan surat untuk menyampaikan pendapat maupun permintaan audiensi.

“Untuk audiensi, untuk memberi masukan. Bayangkan, merasa mendesak semua gitu loh. Ini kan bagus untuk kita buka ruang partisipasi publik yang bermakna,” jelasnya.

Setelah penyaringan aspirasi pada bulan pertama, komisi akan memasuki tahap kedua berupa seleksi dan pemetaan arah kebijakan.

“Nanti pada bulan kedua itu kita memilih kira-kira untuk kebijakan reformasinya kayak apa yang ujungnya nanti pasti mengubah undang-undang,” tutur Jimly.

Dia menegaskan bahwa perumusan rancangan kebijakan reformasi yang memerlukan perubahan regulasi akan dipersiapkan pada bulan ketiga.

“Rumusan undang-undangnya nanti bulan ketiga. Jadi kira-kira akhir Januari sudah bisa kita siapkan format dan arah kebijakan seperti apa untuk reformasi kepolisian,” ujarnya.

Jimly juga menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat yang masuk terbagi dalam dua kategori isu yang membutuhkan kebijakan jangka panjang dan kasus operasional yang dapat ditangani langsung.

“Jadi ada dua macam nanti yang sifatnya ke depan memerlukan policy reform gitu. Itu satu kelompok, yang kedua itu yang kira-kira yang operasional kasus. Kasus yang nanti kalau memang itu masuk akal dan memang baik, kita rekomendasikan kepada Kapolri yang juga adalah anggota dari komisi ini. Langsung dikerjain,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Jimly menyampaikan apresiasinya terhadap sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dalam pernyataannya dia sebut memberikan keterbukaan dan respons cepat dalam menyikapi masukan publik.

“Intinya, kita berharap Kapolri dan itu dia tunjukkan sebagai sikap Kapolri dan juga, kemarin saya diundang ke MABES diklat Brimob, semua petinggi Polri hadir. Saya juga sampaikan bahwa polisi saya syukuri dibawah kepemimpinan Pak Sulistyo Sigit,” ujar Jimly.

Menurutnya, Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Sigit menunjukkan karakter adaptif dan bersedia menjalankan rekomendasi konkret.

“Sikapnya adaptif dan responsif, terbuka untuk menerima masukan-masukan yang bisa langsung dioperasionalkan, langsung dikerjakan saja,” tambahnya.

Jimly juga menyampaikan adanya perubahan tema besar dalam orientasi Polri yang disampaikan Kapolri kepada komisinya.

Oleh sebab itu, dia menyebut bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri diperkirakan akan memasuki fase krusial pada awal 2026 saat konsep kebijakan dan draft reformasi mulai dibahas lebih lanjut dengan pemerintah dan DPR.

“Jadi, Pak Sigit kemarin menyampaikan ada perubahan tema dari mengawal, menjaga, mencegah ke melayani. Jadi polisi ke depan diharapkan lebih mengayomi, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menilai satu tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, masih terjadi inkonsistensi sikap antara pusat dan pemerintah daerah terhadap infrastruktur internet.

Ketua Umum Apjatel, Jerry Siregar, mengatakan dalam tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran, perhatian pemerintah terhadap sektor telekomunikasi khususnya konektivitas nasional mulai terasa. Namun, regulasi yang diberikan belum diterapkan secara optimal.

Kata Jerry, pemerintah telah melakukan beberapa langkah kebijakan yang berdampak langsung pada industri telekomunikasi, termasuk perubahan regulasi dari pemerintahan sebelumnya.

Salah satu regulasi itu adalah perubahan dari Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19 Tahun  2016 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 terkait pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Jerry menyebut regulasi baru tersebut perlu segera disosialisasikan agar pemerintah pusat dan daerah memiliki persepsi yang sama serta dapat mengimplementasikannya secara efektif. Selain itu, dia menilai masih terdapat sejumlah tantangan dalam pembangunan jaringan, terutama terkait kendala teknis di lapangan dan birokrasi perizinan yang rumit.

Dia menyoroti kendala seperti pemasangan kabel optik yang melintasi jalan tol, jalur kereta api maupun kawasan hutan, yang masih memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat. “Ini perlu kolaborasi yang terdiri bersama pemerintah pusat maupun daerah,” kata Jerry saat dihubungi Bisnis pada Senin (20/10/2025).

Untuk itu, lanjut Jerry, Apjatel memberikan masukan kepada pemerintah agar proses perizinan antara pusat dan daerah dapat disederhanakan. Simplifikasi regulasi dinilai menjadi langkah penting agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi bisa berjalan lebih efisien dan tidak terhambat oleh tumpang tindih aturan.

“Masukan-masukannya adalah butuh simplifikasi perizinan dari pusat ke daerah, supaya secara regulasi nggak tumpang-tindih, dan menyebabkan kita juga lebih banyak effort dalam perizinan, baik dari sisi waktu maupun biaya-biaya,” pungkas Jerry.

Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2024–2029 berlangsung pada 20 Oktober 2024. Dengan demikian, Senin (20/10/2025) menandai satu tahun masa pemerintahan Prabowo–Gibran.

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani perubahan aturan tentang Badan Usaha Milik Negara. Dari aturan itu ada sejumlah perubahan dalam lembaga pemerintah yang mengatur perusahaan plat merah.

Hal ini tertuang, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2025 tentang BUMN, yang di undangkan pada (6/10/2025).

Perubahan terjadi saat Presiden Prabowo membentuk BP BUMN, ini tertuang tertuang dalam Pasal 3A.

"Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikuasakan kepada BP BUMN dan/atau Badan sebagai pemegang saham, selaku wakil pemerintah pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan," tulis butir (5) pasal 3A, dikutip Rabu (15/10/2025).

Dari aturan itu juga mengatur fungsi dan tugas Badan Pengatur BUMN, yang sebelumnya bernama Kementerian BUMN.

Tertuang, Kepala BP BUMN bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tugas Kepala BP BUMN yang menjadi wakil pemerintah sebagai regulator untuk menetapkan kebijakan, mengatur, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN.

Lebih lanjut dari aturan itu juga di terangkan, modal Badan Pengelola Investasi Danantara ditetapkan paling sedikit sebesar Rp 1.000 triliun, yang dapat dilakukan penambahan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan atau sumber lain.

"Modal badan ditetapkan paling sedikit sebesar Rp 1.000.000.000.000.000," tulis aturan itu.

Selain itu Danantara juga dapat melakukan investasi langsung maupun tidak langsung, bekerja sama dengan pihak ketiga dan menyetorkan sebagian keuntungan ke kas negara setelah pencadangan risiko.

Kepala BP BUMN juga dapat membentuk BUMN baru yang untuk menyetujui hapus buku aset, yang tertuang dalam Pasal 62H.

Beleid itu juga tertulis Negara memiliki kendali dengan skema kepemilikan saham yaitu 1% saham seri A Dwiwarna dimiliki negara melalui BP BUMN, dengan hak veto dalam keputusan strategis. Termasuk, 99% saham seri B dikelola oleh Badan Pengelola Investasi, hal ini tertuang Pasal 4B.

Saham Dwiwarna ini memberi negara hak istimewa untuk menyetujui agenda RUPS, mengusulkan agenda RUPS, serta mengangkat atau memberhentikan direksi dan komisaris dengan persetujuan presiden.

Selain itu dari aturan ini juga mengatur mengenai status hukum yang bisa kenakan kepada Kepala BP BUMN hingga Danantara jika terjadi perkara.

"Kepala BP BUMN serta organ dan pegawai Badan (Danantara) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas hukum atas kerugian jika dapat membuktikan: kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3H ayat 2 bukan karena kesalahan atau kelalaiannya," tulis Pasal 3Y.

Juga ketika Kepala BP BUMN serta organ dan pegawai Badan telah melakukan pengurusan dengan itikad baik baik kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujaun investasi dan tata kelola pemerintah dan bisnis yang baik. Termasuk tidak memiliki benturan kepentingan langsung maupun tidak langsung.

"Tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah," tulis butir (d).