Bisnis.com, JAKARTA — Direktur ICT Institute Heru Sutadi menilai aspek paling krusial dalam penerapan registrasi kartu SIM menggunakan biometrik adalah keamanan data dan tata kelolanya.

Menurutnya, data biometrik merupakan data yang sangat sensitif sehingga harus dilindungi dengan standar keamanan yang tinggi. Selain itu, proses registrasi juga harus dibuat sederhana, cepat, dan tidak menyulitkan pelanggan.

“Jangan sampai tujuan meningkatkan keamanan justru mengurangi kenyamanan masyarakat dalam memperoleh layanan,” kata Heru kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Ke depan, Heru menilai koordinasi antara Komdigi, operator, Dukcapil, dan platform digital perlu diperkuat agar identitas digital masyarakat dapat dikelola secara lebih aman dan terintegrasi. Dia melihat operator besar pada umumnya sudah cukup siap dari sisi infrastruktur dan sistem, meski implementasi nasional tidak hanya bergantung pada operator.

Menurutnya, tantangan terbesar adalah memastikan kualitas verifikasi biometrik yang konsisten di seluruh Indonesia, termasuk di daerah dengan keterbatasan jaringan. Selain itu, perlindungan data pribadi, integrasi dengan sistem kependudukan, serta kesiapan SDM di lapangan juga harus menjadi perhatian.

“Yang tidak kalah penting, pemerintah perlu menyiapkan tahapan re-registrasi pelanggan lama agar manfaat kebijakan ini benar-benar optimal,” katanya.

Sementara itu, Ketua Industri Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan Big Data Mastel, Teguh Prasetya, mengatakan pihaknya memandang kebijakan verifikasi biometrik berbasis pengenalan wajah (face recognition) sebagai langkah strategis yang tepat arah dalam memperkuat prinsip Know Your Customer (KYC) dan tata kelola identitas digital nasional.

Teguh mengatakan urgensi kebijakan tersebut terlihat dari data IASC dan Satgas PASTI yang mencatat hingga April 2026 total kerugian akibat kejahatan siber mencapai Rp9,5 triliun, yang sebagian besar berhulu pada penggunaan nomor seluler beridentitas palsu.

“Karena itu Mastel mendukung tujuan kebijakan, sembari menekankan bahwa keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kualitas eksekusi, keadilan pembebanan biaya, dan konsistensi perlindungan data pribadi,” kata Teguh.

Dia menilai kesiapan operator relatif matang. Dari sisi kanal layanan, seluruh gerai operator telah menerapkan registrasi biometrik sejak 19 Januari 2026, disertai pengembangan layanan melalui aplikasi dan situs web serta sosialisasi melalui berbagai kanal.

Menurutnya uji coba juga menunjukkan hasil yang menjanjikan. Registrasi melalui aplikasi maupun situs web operator dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu menit, lebih cepat dibandingkan registrasi manual menggunakan NIK dan Nomor KK. Hingga Juni 2026, sekitar 2,4 juta pelanggan juga telah melakukan registrasi SIM menggunakan verifikasi biometrik.

Meski demikian, Mastel menilai kesiapan tersebut belum merata di seluruh ekosistem.

“Kesiapan gerai dan aplikasi operator berbeda dengan kesiapan ekosistem pendukung khususnya keandalan dan kapasitas layanan pencocokan Dukcapil sebagai simpul verifikasi, kualitas basis data kependudukan, serta kesiapan sisi permintaan [perangkat dan literasi pengguna]. Ketimpangan inilah yang menjadi titik risiko utama,” kata Teguh.

Dia menambahkan target pemerintah dinilai realistis untuk pelanggan baru, tetapi masih ambisius jika diterapkan secara menyeluruh. Menurut Mastel, kewajiban registrasi biometrik bagi pelanggan baru mulai 1 Juli 2026 cukup masuk akal karena pelanggan lama belum diwajibkan melakukan registrasi ulang. Pentahapan tersebut dinilai sebagai keputusan yang bijaksana untuk memastikan kesiapan infrastruktur operator dan instansi terkait.

Namun, target pemerintah agar seluruh wilayah Indonesia menerapkan registrasi biometrik untuk seluruh pelanggan baru pada akhir 2026 dinilai terlalu optimistis, terutama bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) apabila belum disertai skema inklusi yang memadai.

“Realisme target akhir tahun karena itu bergantung pada tiga prasyarat keandalan back-end Dukcapil pada volume nasional, tersedianya jalur registrasi inklusif, dan penyelesaian isu pembiayaan,” katanya.

Selain itu, Teguh juga menyoroti investasi dan struktur biaya sebagai persoalan paling mendesak. Dia menyebut ATSI telah menyampaikan kepada Komdigi, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan bahwa biaya verifikasi biometrik sekitar Rp3.000 per pelanggan mencapai tiga kali lipat dibanding model registrasi sebelumnya.

Menurutnya, secara agregat beban tersebut akan sangat signifikan mengingat jumlah aktivasi pelanggan baru setiap tahun mencapai jutaan nomor.

Dia mengingatkan implementasi biometrik membutuhkan investasi besar, mulai dari penyediaan perangkat, integrasi sistem, hingga penguatan perlindungan data.

“Tanpa kejelasan mekanisme cost-sharing yang berkeadilan, ada risiko biaya diteruskan ke konsumen atau menekan investasi jaringan, bertentangan dengan agenda perluasan konektivitas,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan seluruh gerai operator seluler telah menerapkan registrasi biometrik dengan baik menjelang implementasi penuh kebijakan tersebut pada 1 Juli 2026. Hal itu berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan di berbagai gerai operator seluler di sejumlah kabupaten dan kota.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan seluruh operator seluler wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2026. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, operator akan dikenai sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Begitu juga telah dilakukan pengujian registrasi biometrik melalui aplikasi/website milik operator dan hasilnya juga baik, bahkan hasilnya lebih cepat dari registrasi manual menggunakan NIK [Nomor Induk Kependudukan] dan Nomor KK [Kartu Keluarga] yakni kurang dari 1 menit,” kata Edwin kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa ritel daring global Amazon.com Inc. didenda sebesar US$2,25 juta atau sekitar Rp44,8 miliar (kurs: Rp17.927) untuk menyelesaikan tuntutan Komisi Perdagangan Federal (FTC) Amerika Serikat atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Pelaporan Kredit yang Adil (FCRA).

Manajemen Amazon dinilai sengaja menolak memberikan catatan transaksi kepada para konsumen korban pencurian identitas, sehingga menghambat proses pemulihan korban dari kerugian akibat tindakan penipuan siber.

Gugatan hukum yang diajukan oleh Departemen Kehakiman (DOJ) atas rujukan dari FTC mengungkapkan perusahaan teknologi tersebut berulang kali gagal mematuhi Pasal 609(e) dalam FCRA.

Regulasi itu mewajibkan korporasi menyerahkan dokumen aplikasi bisnis dan riwayat transaksi penipuan kepada korban selambat-lambatnya 30 hari setelah permintaan diajukan.

Penyelidikan otoritas menemukan Amazon bahkan tidak memiliki kebijakan tertulis untuk merespons permintaan konsumen ini hingga awal 2025.

Direktur Biro Perlindungan Konsumen FTC Christopher Mufarrige menjelaskan penolakan akses data ini mempersulit posisi masyarakat yang tengah menghadapi masalah hukum dan finansial. Kebijakan internal perusahaan dinilai tidak berpihak pada asas perlindungan data bagi para korban kejahatan finansial di platform digital.

“Amazon sering kali menempatkan korban pencurian identitas dalam cobaan berat yang tidak masuk akal dengan menuntut mereka mengidentifikasi pencuri yang mencuri informasi mereka sebelum Amazon merilis catatan yang menjadi hak mereka berdasarkan hukum—catatan yang dapat membantu korban melindungi diri mereka sendiri dan pulih dari tindakan penipuan tersebut,” ujar Christopher seperti dikutip dari website resmi otoritas, Rabu (1/7/2026).

Dokumen gugatan merinci banyak konsumen yang menghubungi layanan pelanggan Amazon justru mendapatkan penolakan dengan dalih menjaga privasi. Agen layanan pelanggan menolak membagikan detail akun penipuan yang menggunakan kartu kredit korban.

Dalam satu kasus ekstrem, seorang konsumen diminta menebak dengan tepat nama yang digunakan oleh pelaku pencurian identitas, di mana permintaan tersebut tetap ditolak oleh sistem meskipun korban telah melakukan 30 kali percobaan tebakan.

Selain kepada individu, Amazon kedapatan menolak memberikan catatan transaksi kepada aparat penegak hukum yang bertindak atas nama korban pencurian identitas.

Sejumlah konsumen yang frustrasi bahkan mengirimkan salinan panduan resmi FCRA dan FTC ke kantor Amazon dengan harapan mendapatkan data mereka, namun perusahaan tetap mengabaikan kewajiban hukum tersebut.

Sanksi finansial senilai US$2,25 juta ini mencetak rekor denda tertinggi untuk kategori pelanggaran Pasal 609(e) sepanjang sejarah kelembagaan FTC. Selain hukuman materiil, pengadilan mengeluarkan perintah yang melarang Amazon mengulangi pelanggaran serupa serta mewajibkan korporasi memfasilitasi seluruh permintaan data dari korban maupun penegak hukum secara transparan.

Manajemen Amazon juga diwajibkan mengirimkan notifikasi khusus kepada seluruh konsumen yang pernah mengajukan permohonan data sejak April 2024 namun belum menerima hak mereka.

Langkah pemulihan ini diambil setelah komisi melakukan pemungutan suara dengan hasil 2-0 untuk melimpahkan kasus ke pengadilan federal distrik Columbia. Langkah tegas ini menjadi peringatan bagi pelaku industri e-commerceglobal untuk tidak mengabaikan regulasi perlindungan konsumen.

JAKARTA - Di era investasi digital , menjaga keamanan data pribadi sama pentingnya dengan mengelola portofolio investasi. Salah satu ancaman siber yang perlu diwaspadai adalah sniffing. Sniffing merupakan tindakan penyadapan data yang dikirim melalui jaringan internet. Melalui metode ini, pelaku dapat mencuri informasi penting seperti username, password, kode OTP, dan data pribadi lainnya untuk mengakses akun korban.

Ancaman ini perlu menjadi perhatian para investor, terutama ketika mengakses aplikasi investasi. MotionTrade mengajak seluruh investor untuk selalu waspada terhadap berbagai ancaman siber yang dapat mengganggu keamanan akun dan data pribadi. Berikut adalah beberapa tips yang bisa digunakan untuk melindungi diri dari ancaman sniffing yaitu:

1. Jangan Sembarang Mengunduh atau Mengklik Tautan

Hindari mengklik tautan atau mengunduh file yang dikirim melalui SMS, WhatsApp, dan e-mail dari sumber yang tidak dikenal. Jika ada pihak yang mengaku sebagai perwakilan perusahaan, lakukan verifikasi terlebih dahulu ke nomor call center atau email yang resmi.

Pengguna MotionTrade dapat mengunjungi website www.mncsekuritas.id , media sosial resmi MNC Sekuritas, email Call Center [email protected], layanan telepon 1 500 899 (ext. 3), atau WhatsApp Business 0888-8000-005 untuk memastikan informasi yang diterima benar dan valid.

2. Unduh Aplikasi dari Sumber Resmi

Selalu gunakan aplikasi resmi yang diunduh dari App Store maupun Play Store. Pastikan alamat situs yang dikunjungi menggunakan protokol keamanan HTTPS. Aplikasi trading investasi keluaran MNC Sekuritas dapat diunduh dengan nama MotionTrade di App Store dan Play Store, atau melalui situs www.mncsekuritas.id pada bagian Download Area.

3. Aktifkan Notifikasi Transaksi

Notifikasi akan membantu Anda memantau setiap aktivitas pada rekening atau akun investasi secara real-time sehingga aktivitas mencurigakan dapat segera diketahui.

4. Perbarui Aplikasi Secara Berkala

Pastikan aplikasi investasi dan perangkat lunak keamanan selalu menggunakan versi terbaru untuk mendapatkan pembaruan fitur dan perlindungan terhadap celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber.

5. Jangan Gunakan Wi-Fi Publik untuk Bertransaksi Keuangan

Jaringan Wi-Fi publik di tempat umum seperti kafe, bandara, atau pusat perbelanjaan sering kali memiliki tingkat keamanan yang rendah. Sebaiknya gunakan jaringan pribadi atau paket data seluler saat melakukan login maupun transaksi investasi.

Pastikan Anda mengikuti tips sederhana di atas agar investasi aman, hati tenang! Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade . MNC Sekuritas, Invest with The Best!

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pionir kecerdasan buatan, OpenAI, mengumumkan peluncuran fitur keamanan teranyar bernama Lockdown Mode sebagai langkah preventif memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna dari ancaman serangan siber berupa injeksi perintah (prompt injection).

Langkah penguatan infrastruktur keamanan ini diambil seiring meningkatnya risiko eksploitasi data pada platform berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Serangan siber jenis ini menyerang dalam bentuk instruksi chatbot berbahaya, namun sengaja disembunyikan di dalam halaman web serta berbagai sumber konten digital lainnya untuk mengelabuhi sistem.

Melansir laporan dari TechCrunch, Senin (8/6/2026), Lockdown Mode bekerja dengan membatasi ruang siber operasional secara ketat. Saat diaktifkan dalam layanan OpenAI, fitur ini bakal menonaktifkan pencarian web secara langsung sehingga pengguna hanya dapat mengakses konten cache atau yang telah disalin secara sementara di gawai pengguna.

Selain memutus akses pencarian web seketika, mode proteksi ini turut menghentikan pengambilan dan tampilan gambar dari web, riset mendalam, maupun fungsi Mode Agen.

Kendati memberikan lapisan pertahanan baru, manajemen perusahaan memberikan catatan khusus terkait batasan dari sistem proteksi ini. Pihak OpenAI menyampaikan, bahkan ketika Lockdown Mode diaktifkan, ChatGPT masih rentan terhadap prompt injection.

Serangan manipulasi instruksi tersebut dipetakan tetap memiliki celah untuk menembus pertahanan digital melalui media lain.

OpenAI mencontohkan misalnya serangan ini dapat “muncul dalam konten web yang di-cache atau dalam file yang diunggah, dan masih dapat memengaruhi perilaku atau keakuratan respons”.

Meski memiliki keterbatasan ekosistem, kehadiran fitur ini dinilai tetap sangat berguna bagi perlindungan konsumen. Tujuan utama dari pengembangan sistem ini adalah untuk mengurangi kemungkinan data sensitif dibagikan atau bocor keluar saat serangan siber sedang dialami oleh pengguna.

Mengingat mekanismenya yang membatasi kenyamanan navigasi demi keamanan penuh, OpenAI memproyeksikan fitur ini untuk segmen pasar yang spesifik.

“Lockdown Mode tidak ditujukan untuk semua orang. Ini dirancang untuk individu dan organisasi yang menangani data sensitif dan menginginkan perlindungan yang lebih ketat dari risiko kebocoran data terkait injeksi cepat," tulis Manajemen OpenAI.

Melihat urgensi kebutuhan proteksi korporasi tersebut, OpenAI menyatakan saat ini Lockdown Modediluncurkan secara selektif ke akun ChatGPT Business self-serve, serta akun pribadi pengguna yang dinilai memenuhi syarat kualifikasi keamanan.

Langkah ini diharapkan mampu memberikan rasa aman lebih bagi pelaku industri yang mengintegrasikan AI dalam operasional bisnis harian mereka.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) mengalokasikan investasi yang berfokus pada penguatan cyber security dan sistem monitoring transaksi real time dalam mendukung transformasi digital.

Kendati tidak memerinci nilai investasi yang telah digelontorkan, perseroan memastikan fokus utama pengembangan infrastruktur digital berada pada aspek keamanan dan perlindungan data nasabah.

Direktur Kepatuhan Compliance, Legal, dan Sekretaris Perusahaan Maybank Indonesia Yessika Effendi mengatakan bahwa transformasi digital yang dilakukan oleh perseroan tidak hanya mengedepankan solusi layanan perbankan kepada nasabah, tetapi juga membangun ekosistem yang dapat memegang prinsip-prinsip dari sisi keamanan, kepatuhan, hingga perlindungan data nasabah.

“Investasi kami berfokus di cyber security dan monitoring system. Kami memastikan data protection framework berjalan dengan baik, termasuk transaction monitoring yang semakin proaktif dan real time dengan memanfaatkan data analytics dan AI, data analytics dan AI,” ujarnya, Minggu (7/6/2026).

Dia menambahkan, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi momentum penting bagi industri perbankan untuk meningkatkan governance dalam pengelolaan data nasabah dan transaksi digital.

“Dengan adanya UU PDP ini, bukan hanya soal kepatuhan terhadap regulasi, tetapi bagaimana kami membangun tata kelola yang lebih baik dalam mengelola data pribadi nasabah, menjaga akses data, hingga memastikan pengelolaan consent management berjalan optimal.”

Perseroan mengaku telah melakukan berbagai persiapan bahkan sebelum regulasi tersebut resmi diterapkan. Salah satunya dengan membentuk tim khusus yang fokus menangani implementasi perlindungan data pribadi di seluruh lini operasional perusahaan.

Tim tersebut bertugas menelaah detail kebutuhan regulasi, memperkuat tata kelola internal, sekaligus memastikan infrastruktur digital yang dimiliki mampu menjaga keamanan data nasabah secara menyeluruh.

Dia juga menjabarkan sejumlah langkah perlindungan data nasabah melalui penguatan tata kelola, sistem keamanan digital, hingga edukasi literasi keuangan secara rutin di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber dan maraknya modus penipuan digital berbasis AI hingga deepfake.

Menurut dia, penggunaan teknologi AI tidak hanya digunakan untuk meningkatkan layanan digital, tetapi juga mendeteksi potensi fraud secara lebih cepat dan akurat. Langkah ini dinilai penting mengingat modus kejahatan digital terus berkembang, mulai dari phishing, impersonasi, hingga social engineering yang memanfaatkan aspek psikologis korban.

Yessica mengungkapkan bahwa salah satu modus yang paling sering terjadi saat ini adalah penipuan melalui telepon atau tautan palsu yang dibuat menyerupai kanal resmi bank. Pelaku biasanya menciptakan situasi panik agar korban secara tidak sadar memberikan data pribadi atau mengklik tautan tertentu.

“Pelaku sekarang sangat meyakinkan. Bahkan nomor telepon atau logo yang digunakan bisa menyerupai call center resmi bank. Karena itu nasabah harus selalu melakukan verifikasi melalui channel resmi,” terangnya.

Perseroan menegaskan bahwa pihak bank tidak pernah meminta data pribadi nasabah melalui sambungan telepon, WhatsApp, maupun tautan tidak resmi. Seluruh proses verifikasi data hanya dilakukan melalui kanal resmi bank atau secara langsung di kantor cabang.

Selain memperkuat sistem keamanan internal, Maybank juga aktif memberikan edukasi kepada nasabah dan masyarakat terkait modus-modus penipuan digital. Edukasi tersebut dilakukan secara rutin melalui media sosial, website, hingga berbagai kanal komunikasi perusahaan.

“Literasi dan edukasi menjadi sangat penting karena fraud sekarang tidak hanya menyasar nasabah bank, tetapi juga masyarakat luas dengan memanfaatkan kebocoran data pribadi,” katanya.

Maybank Tergabung dalam Indonesia Anti Scam Centre

Di sisi lain, Maybank juga telah tergabung dalam Indonesia Anti Scam Centre (IASC) yang terkoordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan. Melalui sistem tersebut, proses pelaporan transaksi fraud dapat dilakukan lebih cepat sehingga aliran dana hasil kejahatan bisa segera ditelusuri dan diblokir.

“Karena transaksi digital sangat cepat, maka laporan juga harus cepat dilakukan agar dana tidak langsung berpindah atau hilang,” jelasnya.

Maybank menilai tantangan perlindungan data ke depan akan semakin kompleks, terutama dengan perkembangan AI dan teknologi deepfake yang terus meningkat. Untuk itu, perusahaan memastikan sistem cyber security akan terus diperbarui secara berkala melalui penetration test, vulnerability testing, dan audit keamanan rutin sesuai standar regulator dan praktik terbaik industri.

Tak hanya itu, perusahaan juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan data biometrik nasabah yang dinilai sangat sensitif. Pengamanan dilakukan melalui sistem enkripsi, pembatasan akses berlapis, serta monitoring ketat terhadap penggunaan data.

“Cyber security itu harus ongoing. Teknologi berkembang, maka sistem perlindungan juga harus terus diperbarui,” tuturnya.

Adapun berdasarkan kinerja keuangan konsolidasian yang berakhir pada 31 Desember 2025, Bank Maybank membukukan Laba Sebelum Pajak (PBT) sebesar Rp2,22 triliun, meningkat 38,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba Setelah Pajak dan Kepentingan Nonpengendali (PATAMI) naik 48,5% menjadi Rp1,66 triliun, didukung oleh biaya provisi yang terus menurun dan pengelolaan biaya yang lebih baik.

Pendapatan Bunga Bersih (NII) meningkat 1,6% YoY, didukung penerapan risk based pricing yang disiplin, serta bergesernya komposisi funding ke pendanaan yang lebih efisien. Marjin Bunga Bersih (NIM) tercatat sebesar 4,3% pada 2025. Pendapatan Nonbunga (NOII) juga tumbuh 8,1%, terutama ditopang oleh pendapatan Global Markets yang membaik menjadi sebesar Rp441 miliar, serta pendapatan yang dikontribusikan dari asset recovery dan wealth management. Dengan demikian, Bank mencatat Gross Operating Income/GOI sebesar Rp9,55 triliun, naik 3,1% YoY.

Beban overhead terkendali dengan peningkatan hanya sebesar 2,4% dibandingkan 8,5% tahun sebelumnya. Hal ini tercapai berkat upaya berkelanjutan dalam mengoptimalkan biaya operasional Bank. Rasio efisiensi operasional (BOPO) tercatat sebesar 86,3%.

Sementara itu, Laba Operasional Sebelum Provisi (PPOP) tumbuh 4,8% YoY menjadi Rp3,10 triliun. Beban pencadangan turun 28,7% dibandingkan tahun sebelumnya, sehubungan dengan pengelolaan kredit yang prudent serta impairment charges yang lebih rendah pada tahun 2025.

Sepanjang 2025, perseroan mengimplementasikan strategi transformasi tiga tahun M25+ Bank, yang berfokus pada penguatan fundamental bisnis, peningkatan kapabilitas organisasi, serta pencapaian pertumbuhan yang berkelanjutan.

Melalui lima pilar bisnis yang dijalankan secara terintegrasi, strategi M25+ telah memperkuat struktur operasional dan model bisnis Bank, serta membangun landasan yang lebih solid untuk menjaga ketahanan dan mendukung penciptaan nilai jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi pangan internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Food Programme (WFP), mengumumkan salah satu sistem buatannya mengalami kebocoran data siber skala besar.

Insiden keamanan ini berdampak langsung pada kebocoran informasi sensitif milik sekitar 600.000 rumah tangga di Jalur Gaza, Palestina, yang selama ini mengandalkan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup di tengah kecamuk konflik fisik.

Dilansir dari Register, Minggu (7/6/2026) pengumuman WFP yang dirilis melalui saluran Telegram resminya pada 31 Mei mengungkapkan insiden tersebut terjadi pada platform Self-Registration Application (SRA).

Ini merupakan aplikasi mandiri khusus bagi warga Gaza untuk mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan kemanusiaan. Data sensitif yang berhasil diakses secara ilegal oleh peretas mencakup nama lengkap pemohon, nomor identitas resmi (ID), nomor telepon aktif, hingga informasi lokasi tempat tinggal mereka.

Merespons pelanggaran privasi massal ini, manajemen WFP segera menyampaikan komitmen dan permohonan maaf kepada publik guna meredam kepanikan para korban.

“Kami memahami situasi ini dapat menimbulkan kekhawatiran, dan kami ingin meyakinkan Anda perlindungan data serta privasi Anda adalah prioritas utama kami. Program ini menangani situasi tersebut dengan tingkat keseriusan dan prioritas paling tinggi,” tulis pernyataan resmi WFP.

Sebagai langkah mitigasi darurat, organisasi bantuan kesejahteraan terbesar di dunia tersebut memutuskan menghentikan sementara operasional platform registrasi mandiri itu. Langkah ini diambil demi mempercepat implementasi perbaikan sistem keamanan siber yang sangat mendesak.

Dalam pembaruan informasi terkini pada 2 Juni, WFP menyatakan platform SRA masih dinonaktifkan untuk proses sterilisasi. Kendati demikian, organisasi memastikan para penerima manfaat tidak perlu melakukan tindakan apa pun secara mandiri, dan distribusi bantuan dipastikan tetap berjalan lancar tanpa interupsi.

“WFP ingin meyakinkan semua pihak yang terdaftar melalui tautan tersebut, bantuan makanan, bantuan tunai, suplemen nutrisi, dan semua program WFP lainnya terus berjalan seperti biasa,” sebut manajemen dalam rilis resminya.

Pihak WFP juga mengimbau bagi yang sudah terdaftar di Self-Registration Application (SRA), pendaftaran tetap valid. Tidak perlu memperbarui, menghapus, atau mendaftarkan ulang informasi.

Berdasarkan laporan pertama dari media investigasi kemanusiaan The New Humanitarian, serangan siber ini sebenarnya telah terdeteksi sejak 14 Mei.

WFP kemudian memverifikasi skala peretasan memang mencapai kisaran 600.000 rumah tangga. Fakta mengejutkan lain diungkap oleh seorang pembocor rahasia (whistleblower) kepada media tersebut.

Seorang pakar independen anonim dikabarkan sempat menghubungi tim WFP di Palestina untuk memperingatkan adanya celah kerentanan fatal pada aplikasi SRA, tepat dua hari sebelum organisasi mendeteksi adanya pembobolan nyata.

Di sisi lain, insiden kebocoran data ini menempatkan masyarakat Gaza dalam posisi yang semakin rentan. WFP tercatat menyokong kehidupan 1,6 miliar warga Palestina setiap bulannya yang tengah menghadapi krisis malnutrisi akut akibat konflik bersenjata dengan Israel.

Angka penerima bantuan ini merepresentasikan sekitar 77 persen dari total populasi wilayah tersebut, di mana 80 persen penduduknya berstatus pengangguran dan kehilangan kemampuan finansial untuk membeli makanan bergizi secara mandiri.

Selama ini, WFP menyalurkan tepung gandum, biskuit berenergi tinggi, dan makanan ringan berfortifikasi tinggi kepada keluarga, dapur umum komunitas, serta toko roti guna menekan potensi kelaparan massal, di samping memfasilitasi transfer uang tunai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang semakin luas di lingkungan bisnis mendorong perusahaan memperkuat pengelolaan data dan ketahanan siber. Organisasi kini dituntut tidak hanya mampu menyimpan dan melindungi data, tetapi juga memastikan informasi dapat dimanfaatkan secara aman, terkontrol, dan tetap tersedia ketika terjadi insiden keamanan.

Kebutuhan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam ajang tahunan Synology yang digelar bertepatan dengan Computex 2026 di Taipei, Taiwan. Perusahaan teknologi penyimpanan data itu memperkenalkan pengembangan terbaru pada platform pengelolaan data dan perlindungan informasi untuk segmen enterprise.

Chairman dan CEO Synology, Philip Wong, mengatakan tantangan utama perusahaan saat ini bukan lagi sekadar mengadopsi AI, melainkan menjaga kendali atas data yang digunakan dalam proses tersebut.

"Adopsi AI di enterprise kini bukan lagi tantangan utama. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana organisasi tetap memiliki kendali penuh atas data mereka. Synology mengembangkan platform yang siap mendukung kebutuhan AI, sekaligus menjaga agar data tetap berada dalam lingkungan yang aman, terkelola, dan berada dalam kendali organisasi," kata Philip Wong dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).

Menurut Synology, banyak perusahaan telah memiliki data internal yang bernilai tinggi. Namun, data tersebut kerap tersebar di berbagai sistem sehingga belum optimal dimanfaatkan untuk mendukung produktivitas, otomatisasi, maupun pengambilan keputusan.

Di sisi lain, penggunaan layanan AI berbasis cloud juga memunculkan tantangan baru terkait privasi, tata kelola data, biaya operasional, hingga kepatuhan terhadap regulasi.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Synology mengembangkan generasi terbaru DiskStation Manager (DSM) yang dirancang mendukung pemanfaatan AI secara privat di lingkungan lokal perusahaan. Pendekatan ini memungkinkan organisasi membangun basis pengetahuan internal tanpa harus memindahkan data sensitif ke layanan eksternal.

"Dengan pendekatan ini, organisasi dapat membangun knowledge base privat dari data yang telah mereka miliki, sehingga AI dapat membantu mengolah informasi internal tanpa harus memindahkan data sensitif ke luar lingkungan perusahaan," ujar Philip.

Selain itu, Synology juga memperkenalkan pembaruan ActiveProtect Manager 2.0 yang memperluas perlindungan data ke berbagai platform cloud, hypervisor, dan layanan SaaS. Platform tersebut juga dilengkapi kemampuan deteksi ancaman berbasis AI.

Executive Vice President of Synology Data Protection Group, Jia-Yu Liu, mengatakan pendekatan perlindungan data kini mulai bergeser dari sekadar pemulihan setelah insiden menuju pencegahan yang lebih proaktif.

"Dengan kemampuan ini, perlindungan data dapat bergerak dari pendekatan pemulihan yang reaktif menuju pertahanan yang lebih proaktif," ujar Jia-Yu Liu.

Sementara itu, Executive Vice President of Synology NAS Group, Bie-i Chu, mengatakan organisasi membutuhkan sistem yang mampu mendukung pemanfaatan AI sekaligus memenuhi tuntutan tata kelola, keamanan, dan kepatuhan yang semakin kompleks.

“Platform ini memungkinkan organisasi menjalankan alur kerja AI secara privat, dengan tata kelola yang jelas, manajemen infrastruktur dalam skala besar, serta kontrol keamanan yang dibutuhkan tim IT untuk memenuhi tuntutan regulasi dan kepatuhan," ujar Bie-i Chu.

Momentum Hari Raya Iduladha 1447 H dinilai dapat menjadi pengingat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat kesadaran keamanan siber. Khsuusnya di tengah maraknya kebocoran data dan kejahatan digital di Indonesia.

Chairman Communication Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha, mendesak pemerintah segera merealisasikan pembentukan Badan Pelindungan Data Pribadi. Selain itu juga mempercepat regulasi turunan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP.

Pratama menilai masyarakat Indonesia selama ini lebih banyak menjadi korban kejahatan digital dibanding memiliki kesadaran untuk melindungi dirinya sendiri di ruang siber. “Menjadi korban berarti kehilangan data atau uang tanpa sadar dan tanpa izin. Seseorang yang data pribadinya bocor karena kelalaian penyedia layanan adalah korban,” kata Pratama dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (27/5).

Ia mengatakan, semangat Iduladha mengajarkan nilai pengorbanan yang dilakukan secara sadar dan ikhlas. Konsep tersebut, menurut dia, relevan diterapkan dalam kehidupan digital masyarakat saat ini.

“Berkurban dalam konteks keamanan siber berarti secara sadar mengorbankan sedikit kenyamanan demi keamanan yang lebih besar,” ujarnya.

Ia menyatakan, memasang autentikasi dua faktor memang merepotkan. Selain itu, mengganti password secara berkala memang tidak praktis. Namun kedua cara itu menurutnya merupakan pengorbanan kecil untuk melindungi aset digital.

Pratama menyoroti berbagai insiden kebocoran data yang terjadi di Indonesia sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026. Mulai dari dugaan penjualan data 240 juta penduduk Indonesia di dark web hingga kebocoran data pada platform e-commerce, lembaga keuangan, dan layanan publik.

Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN juga mencatat 5,2 miliar anomali trafik hingga akhir 2025, dengan sektor keuangan menjadi yang paling rentan. Di sisi lain, modus penipuan digital terus berevolusi, dari phishing klasik hingga deepfake berbasis kecerdasan buatan yang hampir tidak bisa dibedakan dari komunikasi asli.

Ia juga mengungkapkan, ancaman kejahatan siber semakin kompleks dengan munculnya modus baru berbasis kecerdasan buatan AI. Deepfake dan phishing kini kian sulit dibedakan dari komunikasi asli.

Menurutnya, lemahnya kesadaran digital masyarakat menjadi salah satu faktor utama tingginya angka kejahatan siber di Indonesia. Banyak masyarakat masih mudah tergiur tautan mencurigakan, hadiah palsu, hingga aplikasi yang meminta akses berlebihan terhadap data pribadi.

“Dalam dunia digital, rakyat sering menjadi pihak yang tidak pernah diajak berunding ketika data mereka diperdagangkan atau identitas mereka dipalsukan,” katanya.

Karena itu, Pratama meminta pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan BSSN untuk memperkuat edukasi keamanan siber yang lebih sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Literasi keamanan siber harus membumi, bukan sekadar seminar dan buku saku yang tidak pernah dibaca.

“Masyarakat perlu diedukasi dengan bahasa yang relevan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari,” kata Pratama.

Selain edukasi, ia juga menilai negara harus menunjukkan keberpihakan nyata dalam perlindungan data masyarakat. Hal ini melalui langkah konkret di tingkat regulasi dan kelembagaan.

“Pembentukan Badan Pelindungan Data Pribadi yang diamanatkan UU PDP harus segera direalisasikan. Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU PDP harus segera diterbitkan. RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang sudah masuk Prolegnas juga harus dipercepat pembahasannya,” ujarnya.

Ia menilai tanpa penguatan regulasi dan dukungan anggaran yang memadai, masyarakat akan terus berada dalam posisi rentan terhadap kejahatan digital. “Masyarakat hanya akan terus menjadi korban, bukan pihak yang berkurban secara sadar,” kata Pratama.

Lembaga PDP Belum Terealisasi

Menteri Komdigi Meutya Hafid sebelumnya mengungkapkan, pemerintah masih membahas wacana pembentukan Badan PDP. Dia mengatakan akan berkoordinasi dengan Sekretariat Negara dan Kementerian PANRB untuk mempercepat pembentukan lembaga itu.

Badan itu dibutuhkan terlebih saat ini Indonesia dan Amerika Serikat sudah menandatangani kesepakatan dagang resiprokal alias Agreement on Reciprocal Tariff (ART). Perjanjian bilateral itu akan berlaku efektif setelah diratifikasi DPR.

Meutya menjelaskan, ada dua poin utama yang ia tegaskan dalam pelaksanaan ART tersebut. Sektor digital menjadi salah satu bagian dalam dokumen tersebut, yakni pada Pasal 3.2 Bagian Digital Trade.

Dalam klausul itu, Indonesia diminta memberikan penjelasan mengenai mekanisme transfer data pribadi ke luar wilayah Indonesia atau ke Amerika Serikat yang berlaku secara setara. Meutya mengatakan, lingkup Pasal 3.2 secara spesifik mengatur tata kelola aliran data untuk aktivitas sektor digital atau digital trade.

“Jadi dalam rangka trade, bukan berarti ada transfer atau ini mengatur transfer data-data kependudukan oleh Pemerintah RI kepada Pemerintah Amerika Serikat, itu sama sekali tidak betul,” kata Meutya dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Senin (18/5).

Meutya menyatakan, Indonesia akan memberikan kepastian mengenai kemampuan pemindahan data pribadi ke AS. Hal ini dengan mengakui negara tersebut sebagai yurisdiksi yang memiliki perlindungan data memadai berdasarkan hukum Indonesia.

“Dalam Artikel (Pasal) 3.2 di situ ditulis persis bahwa ini tetap mengikuti undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu UU PDP,” ujarnya.

Kekhawatiran publik terkait isu kebocoran data yang menyeret sejumlah institusi perbankan belakangan ini telah menjadi perhatian serius.

Praktisi digital dan keamanan siber Syahraki Syahrir menilai, sistem keamanan di sektor perbankan Indonesia sejatinya termasuk yang paling kuat dibanding industri lain, terutama pada bank-bank besar.

Syahraki yang juga CEO Veda Praxis, salah satu perusahaan konsultasi yang bergerak di bidang digital dan cybersecurity, menjelaskan bahwa sektor perbankan justru menjadi industri yang paling matang (mature) dalam mengelola keamanan teknologi informasi (TI).

Menurut dia, pengawasan terhadap sistem keamanan perbankan dilakukan secara berlapis oleh sejumlah lembaga negara.

"Selama ini pengawasan terhadap industri keuangan dilakukan secara berlapis oleh berbagai lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital," kata Raki sapaan akrab Syahraki melalui sambungan telepon, Sabtu (23/5).

Menurutnya, regulator terus memperbarui standar keamanan bagi industri perbankan, sekaligus melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri mengenai pentingnya perlindungan data.

"Seluruh regulator tersebut terus meningkatkan standar keamanan ke perbankan, serta melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri," ujarnya.

Terkait beredarnya informasi kebocoran data di dark web, alumnus Universitas Padjajaran (Unpad) ini mengatakan masyarakat tidak perlu panik berlebihan.

Menurut Raki, dark web itu hanyalah bagian dari internet yang tidak terindeks secara umum sehingga sering digunakan untuk aktivitas yang lebih bebas, termasuk penyebaran data ilegal dan belum terverifikasi kebenarannya.

Raki juga menjelaskan bahwa dalam ekosistem digital modern, sebuah sistem tidak pernah berdiri sendiri. Sistem perbankan saat ini, kata Raki, sudah terhubung dengan banyak pihak. Mulai dari penyedia layanan teknologi, infrastruktur, hingga mitra lainnya.

Menurut dia, data yang beredar di ekosistem tersebut belum tentu bocor dari sistem inti perbankan.

"Kalaupun data di dark web itu benar, kita harus meneliti sumber data tersebut berasal. Bisa jadi data berasal dari pihak ketiga yang terhubung dengan layanan bank. Jadi jangan langsung menyimpulkan banknya yang lemah. Hanya saja, memang, kalau bank yang terdengar bocor, masyarakat langsung heboh karena ada uang mereka di sana," kata Raki.

OJK Minta Masyarakat Jaga Kerahasiaan Data Pribadi

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menilai, meski sistem keamanan data di perbankan sudah dilakukan secara berlapis, namun dia mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada menjaga data pribadi agar tidak dimanfaatkan sebagai celah melakukan kejahatan perbankan.

"Meskipun bank telah menerapkan sistem keamanan berlapis dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi, kejahatan tetap dapat terjadi jika nasabah tidak waspada atau lalai menjaga kerahasiaan informasi pribadinya," kata Friderica dikutip dari Antara.

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu menambahkan, risiko terjadinya kejahatan siber termasuk di industri jasa keuangan kini semakin tinggi karena pelaku kejahatan digital semakin canggih, sementara banyak masyarakat yang masih belum memiliki literasi digital serta literasi keuangan yang memadai.

Terkait hal itu, Raki menambahkan bahwa meningkatnya kejahatan siber merupakan konsekuensi dari semakin kompleksnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Ia mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dalam berinteraksi di ruang digital. Contohnya, kata dia, masyarakat agar tidak mudah memberikan informasi pribadi melalui sambungan telepon, pesan instan, maupun media digital lainnya, termasuk kepada pihak yang mengaku berasal dari bank.

"Password, PIN, dan OTP tidak boleh diberikan kepada siapa pun. Kalau ada pihak yang meminta data sensitif lewat telepon atau pesan digital, masyarakat harus langsung waspada," ujar penulis buku Digital Governance ini.

Menurut Raki, yang terpenting saat ini membangun budaya kehati-hatian dalam aktivitas digital sehari-hari. Ia menyarankan masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum memercayai informasi atau permintaan tertentu melalui kanal digital.

"Di era sekarang, kita harus extra careful. Jangan mudah percaya pada telepon, pesan, atau tautan yang mengatasnamakan pihak tertentu, termasuk bank. Kalau perlu, lakukan transaksi dan komunikasi langsung melalui aplikasi resmi atau datang ke kantor cabang," kata Raki.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui Telkom Solution menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan transformasi digital Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui penyediaan solusi digital terintegrasi berbasis cloud, artificial intelligence (AI), dan cybersecurity. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Transformasi Digital BUMN yang diselenggarakan oleh Danantara Indonesia di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (5/5).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 50 Chief Technology Officer (CTO) lintas sektor BUMN dan menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi serta akselerasi transformasi digital nasional. Fokus utama kegiatan ini adalah mendorong integrasi sistem organisasi, aplikasi, dan platform data secara andal guna meningkatkan efektivitas operasional dan daya saing BUMN di era ekonomi digital.

Melalui Telkom Solution, Telkom menghadirkan ekosistem solusi digital yang dirancang untuk menjawab kebutuhan transformasi digital BUMN secara end-to-end, mulai dari konektivitas digital, layanan cloud, keamanan siber, hingga inovasi berbasis AI. Solusi tersebut telah diimplementasikan di berbagai sektor industri dan mendukung peningkatan efisiensi, produktivitas, serta kualitas layanan perusahaan.

Direktur Enterprise & Business Service Telkom, Veranita Yosephine, menyampaikan bahwa Telkom siap memperkuat sinergi antar BUMN melalui solusi digital yang relevan dan berkelanjutan.

“Sebagai perusahaan digital nasional dengan kapabilitas dan ekosistem yang terintegrasi, Telkom mendukung transformasi digital BUMN melalui Telkom Solution yang menghadirkan solusi sesuai kebutuhan bisnis, termasuk pemanfaatan otomasi dan AI untuk meningkatkan produktivitas serta kinerja operasional perusahaan,” ujar Veranita.

Ia menambahkan bahwa operasional BUMN di era digital tidak hanya membutuhkan sistem yang terkoneksi secara real-time, tetapi juga perlindungan data dan keamanan siber yang andal. Oleh karena itu, Telkom Solution menghadirkan solusi berbasis AI dan cybersecurity yang didukung oleh mitra global dengan kemampuan perlindungan menyeluruh, deteksi proaktif, serta respons keamanan 24/7.

Sementara itu, Direktur IT Digital Telkom, Faizal Rochmad Djoemadi, menjelaskan bahwa Telkom memiliki tiga fondasi utama dalam mendukung transformasi digital nasional, yaitu story, capability, dan sovereignty. Menurutnya, kolaborasi antar-BUMN menjadi momentum penting dalam membangun shared digital capability yang mampu menciptakan nilai tambah dan dampak ekonomi berkelanjutan bagi Indonesia.

“Kami memiliki pengalaman dalam membangun dan mengelola transformasi digital berskala nasional dengan kapabilitas end-to-end mulai dari AI, IoT, cloud, hingga cybersecurity. Ke depan, pembangunan Indonesia perlu didukung oleh kedaulatan digital nasional, di mana data, platform, dan inovasi strategis dapat dikelola secara mandiri, aman, dan berkelanjutan di dalam negeri,” jelas Faizal.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom, Seno Soemadji, menekankan pentingnya pembangunan ekosistem digital yang terintegrasi sebagai fondasi utama transformasi digital BUMN. Menurut Seno, integrasi teknologi cloud, AI, dan konektivitas menjadi faktor strategis dalam menciptakan nilai jangka panjang sekaligus memperkuat kedaulatan digital nasional. Ia juga menyoroti tingginya ketergantungan terhadap platform digital global di tengah meningkatnya kebutuhan pengolahan data berbasis AI, dinamika regulasi, serta tantangan geopolitik global yang semakin kompleks.

“Telkom mengambil peran sebagai backbone digital nasional dengan memperkuat kapabilitas sovereigncloud, sovereignAI, dan sovereign cybersecurity. Langkah ini tidak hanya bertujuan menjaga keamanan dan kontrol data strategis nasional, tetapi juga membuka peluang monetisasi data, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan sumber pertumbuhan baru bagi BUMN,” ujar Seno.

Dengan dukungan kapabilitas digital dan ICT yang dimiliki, Telkom optimistis transformasi digital BUMN dapat berjalan secara lebih terintegrasi, mulai dari pengelolaan data, aplikasi, infrastruktur, hingga proses bisnis perusahaan. Pendekatan tersebut diyakini mampu meningkatkan efisiensi serta daya saing BUMN sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam membangun kedaulatan digital nasional.

#ElevatingYourFuture

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak memuat perjanjian mengenai transfer data kependudukan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menjelaskan bahwa sektor digital memang menjadi salah satu aspek dalam dokumen tersebut, yakni pada Pasal 3.2 bagiandigital trade.

Namun alih-alih transfer data kependudukan, klausul tersebut berisi permintaan agar Indonesia memberikan penjelasan mengenai mekanisme transfer data pribadi ke luar wilayah Indonesia atau ke Amerika Serikat yang berlaku secara setara.

Meutya mengatakan lingkup Pasal 3.2 secara spesifik mengatur tata kelola aliran data untuk aktivitas sektor digital ataudigital trade.

“Jadi dalam rangka trade, bukan berarti bahwa ada transfer atau ini mengatur transfer data-data kependudukan oleh pemerintah RI kepada pemerintah Amerika Serikat, itu sama sekali tidak betul,” kata Meutya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I pada Senin (18/5/2026).

Meutya menjelaskan Indonesia akan memberikan kepastian mengenai kemampuan pemindahan data pribadi ke Amerika Serikat dengan mengakui negara tersebut sebagai yurisdiksi yang memiliki perlindungan data memadai berdasarkan hukum Indonesia.

Dia menambahkan terdapat frasa penutup penting dalam ketentuan tersebut, yakni 'under Indonesia’s law'. Hal ini menegaskan bahwaseluruh pelaksanaannya tetap harus tunduk pada hukum Indonesia. Meutya berpandangan ketentuan itu juga berlaku bagi pihak Amerika Serikat.

Meutya mengatakan Pasal 56 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP) mengatur sejumlah syarat terkait perpindahan data pribadi ke luar negeri. Pertama, negara tujuan harus memiliki tingkat pelindungan data yang setara atauadequacy level. Kedua, pengendali data wajib menyediakan pelindungan memadai melalui perjanjian kontraktual. Ketiga, pemilik data harus memberikan persetujuan eksplisit setelah memperoleh informasi mengenai risiko perpindahan data pribadi.

Dia menambahkan bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 56, penilaian tingkat pelindungan data akan dilakukan oleh lembaga pelindungan data pribadi yang saat ini masih dalam tahap pembentukan.

Dengan demikian, pengakuan Amerika Serikat sebagai negara dengan tingkat pelindungan data yang setara tetap harus melalui prosedur penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Tetap harus melalui prosedur penilaian yang dilakukan dengan prinsip sesuai dengan undang-undang PDP dan aturannya,” kata Meutya.

Shopee bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dan Siberkreasi resmi meluncurkan Buku AMAN sebagai bagian dari upaya edukasi publik dalam menghadapi ancaman kejahatan digital.

Kolaborasi ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat literasi digital masyarakat Indonesia, khususnya dalam mengenali berbagai bentuk penipuan online yang kini semakin sering terjadi melalui pesan instan, media sosial, hingga platform digital lainnya.

"Kehadiran Buku AMAN diharapkan dapat membantu masyarakat lebih waspada dan memahami langkah-langkah perlindungan diri saat beraktivitas di dunia digital," demikian rilis Shopee.

Buku AMAN dirancang dengan pendekatan yang ringan, informatif, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.

Di dalamnya terdapat berbagai contoh kasus penipuan digital yang sering terjadi di masyarakat, mulai dari phishing, penipuan transaksi online, penyalahgunaan data pribadi, hingga modus social engineering yang memanfaatkan kelengahan pengguna internet.

Tak hanya memberikan informasi mengenai jenis ancaman digital, Buku AMAN juga dilengkapi dengan tips praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Mulai dari cara menjaga keamanan akun, mengenali tautan mencurigakan, memastikan transaksi online tetap aman, hingga langkah yang perlu dilakukan apabila menjadi korban penipuan digital.

"Melalui kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah ini, Shopee, Komdigi, dan Siberkreasi ingin mendorong terciptanya ekosistem digital yang lebih aman, sehat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia," demikian Shopee.

Edukasi literasi digital dinilai menjadi salah satu kunci penting untuk menghadapi tantangan keamanan siber yang terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas digital masyarakat.