JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melaporkan telah menyalurkan beasiswa kepada 58.444 orang sejak program tersebut dimulai pada 2013 hingga 2026.

Direktur Utama LPDP, Sudarto, menyampaikan capaian tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul melalui pemanfaatan dana abadi pendidikan.

"Penyaluran beasiswa tersebut mencakup program pendidikan jenjang magister, doktor, pendidikan dokter spesialis, serta program non-gelar," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Rabu (25/2/2026).

Selain program utama LPDP, pemerintah juga memperluas akses pendidikan melalui berbagai program beasiswa kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.

Berdasarkan data LPDP per 31 Januari 2026, sebanyak 42.249 penerima beasiswa peserta program magister, 12.471 penerima program doktor, 3.329 penerima program dokter spesialis, serta 395 penerima program non-gelar.

Selain itu, program beasiswa kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat jumlah penerima mencapai 583.171 orang.

Dari jumlah tersebut, 26.377 penerima merupakan peserta program gelar, sementara 556.794 lainnya merupakan peserta program non-gelar.

LPDP juga mencatat penyaluran beasiswa kolaborasi dengan Kementerian Agama kepada 42.160 penerima.

Rinciannya, sebanyak 12.935 penerima merupakan peserta program gelar, sedangkan 29.225 lainnya mengikuti program non-gelar.

Selain program beasiswa, LPDP turut mendanai berbagai kegiatan riset melalui Dana Abadi Penelitian (DAP) dan Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT).

Hingga 2026, LPDP telah mendanai 3.861 proyek riset, dengan 1.920 proyek telah selesai dan 1.941 proyek masih berjalan.

Program pendanaan perguruan tinggi juga melibatkan 23 perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH), yang menghasilkan 7.935 publikasi ilmiah, 1.849 visiting professor, 576 program postdoctoral fellowship, serta 6.800 program pertukaran mahasiswa selama periode 2023–2026.

Sementara itu, melalui Dana Abadi Kebudayaan, LPDP telah menyalurkan manfaat kepada 3.554 penerima yang terdiri dari individu, komunitas, dan lembaga.

Program ini juga melibatkan sekitar 29.619 pelaku budaya dan 15.220 tenaga teknis dalam berbagai kegiatan kebudayaan.

LPDP juga mencatat sebanyak 38.691 penerima beasiswa masih berstatus aktif hingga awal 2026.

Jumlah tersebut terdiri dari 20.162 penerima beasiswa LPDP, 10.314 penerima beasiswa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta 8.215 penerima beasiswa Kementerian Agama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang ramai di media sosial ikut disinggung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai, mereka yang meragukan masa depan Indonesia saat ini bisa saja berubah pikiran dua dekade mendatang.

Pernyataan itu disampaikan dalam taklimat media APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2/2026). Purbaya merespons sorotan publik terhadap seorang warga negara Indonesia (WNI) penerima beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas.

Nama Dwi ramai diperbincangkan setelah ia mengunggah video tentang kebahagiaannya saat anak keduanya resmi menjadi warga negara Inggris melalui naturalisasi. Unggahan tersebut memantik kritik sebagian warganet yang mempertanyakan komitmen penerima beasiswa yang dibiayai dana abadi pendidikan bersumber dari pajak masyarakat.

Menanggapi hal itu, Purbaya tidak berbicara panjang. Ia justru menekankan optimismenya terhadap arah Indonesia ke depan. “Mungkin 20 tahun lagi dia akan menyesal, karena 20 tahun lagi kita akan sangat bagus,” ujarnya.

Menurut dia, keyakinan itu bukan sekadar retorika. Di tengah tekanan global sepanjang 2025, ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,11 persen. Defisit anggaran pun terjaga di level 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan sejumlah negara di kawasan.

“Kita menciptakan pertumbuhan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian fiskal,” kata Purbaya.

Dwi merupakan alumnus S2 Delft University of Technology, Belanda, lulusan 2017. Suaminya, Arya Iwantoro, menempuh studi S2 dan S3 di Utrecht University pada 2017 hingga 2022. Keduanya menempuh pendidikan melalui skema beasiswa LPDP.

Isu ini kemudian berkembang menjadi perbincangan soal nasionalisme dan kontribusi setelah menerima pembiayaan negara. Namun, pemerintah menegaskan fokusnya tetap pada menjaga stabilitas dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat dirasakan masyarakat luas.

“Dengan pengelolaan yang pruden, kita optimistis Indonesia akan semakin kuat,” ujar Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang ramai di media sosial ikut disinggung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai, mereka yang meragukan masa depan Indonesia saat ini bisa saja berubah pikiran dua dekade mendatang.

Pernyataan itu disampaikan dalam taklimat media APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2/2026). Purbaya merespons sorotan publik terhadap seorang warga negara Indonesia (WNI) penerima beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas.

Nama Dwi ramai diperbincangkan setelah ia mengunggah video tentang kebahagiaannya saat anak keduanya resmi menjadi warga negara Inggris melalui naturalisasi. Unggahan tersebut memantik kritik sebagian warganet yang mempertanyakan komitmen penerima beasiswa yang dibiayai dana abadi pendidikan bersumber dari pajak masyarakat.

Menanggapi hal itu, Purbaya tidak berbicara panjang. Ia justru menekankan optimismenya terhadap arah Indonesia ke depan. “Mungkin 20 tahun lagi dia akan menyesal, karena 20 tahun lagi kita akan sangat bagus,” ujarnya.

Menurut dia, keyakinan itu bukan sekadar retorika. Di tengah tekanan global sepanjang 2025, ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,11 persen. Defisit anggaran pun terjaga di level 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan sejumlah negara di kawasan.

“Kita menciptakan pertumbuhan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian fiskal,” kata Purbaya.

Dwi merupakan alumnus S2 Delft University of Technology, Belanda, lulusan 2017. Suaminya, Arya Iwantoro, menempuh studi S2 dan S3 di Utrecht University pada 2017 hingga 2022. Keduanya menempuh pendidikan melalui skema beasiswa LPDP.

Isu ini kemudian berkembang menjadi perbincangan soal nasionalisme dan kontribusi setelah menerima pembiayaan negara. Namun, pemerintah menegaskan fokusnya tetap pada menjaga stabilitas dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat dirasakan masyarakat luas.

“Dengan pengelolaan yang pruden, kita optimistis Indonesia akan semakin kuat,” ujar Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto fokus pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Indonesia. Salah satunya melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"LPDP akan saya tambahkan (dananya)," ungkap Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

LPDP merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan. Tugasnya mengelola dana abadi pendidikan yang bersumber dari dana pengembangan pendidikan nasional, pendapatan investasi dan sumber lain yang sah untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan.

Prabowo menjelaskan, tambahan dana LPDP bisa diambil dari efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah dimulai sejak tahun ini. Tambahan lain juga bisa berasal dari sitaan koruptor.

"Uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang dari koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP," terang Prabowo.

Prabowo sempat menyinggung dana Rp13,2 triliun yang baru saja dikembalikan Kejaksaan Agung hasil penuntasan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya.

"Mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan diambil oleh Jaksa Agung hari ini ke Menkeu. Mungkin Menkeu mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan," pungkasnya.