JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, bahwa pemerintah secara konsisten terus memberikan perlakuan khusus berupa insentif Tarif Final yang jauh lebih ringan bagi para pekerja yang mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) .

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010, negara secara hukum menyediakan fasilitas Tarif PPh Final sebesar 0 persen untuk pencairan manfaat JHT di masa pensiun dengan nominal saldo sampai dengan Rp50 juta. Kebijakan batas ambang ini terbukti telah melindungi mayoritas kelompok buruh berpenghasilan menengah ke bawah dari beban pajak saat memasuki hari tua.

“Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan bahwa pembayaran klaim JHT periode Januari-Mei 2026, dari 1.723.910 klaim yang dibayarkan, sebanyak 1.645.469 klaim (95,45%) memiliki saldo di bawah Rp50 juta dan telah diberikan insentif pajak 0 persen,” papar Purbaya dalam keterangan resminya, Selasa (30/6/2026).

Sementara itu, bagi para peserta kelas pekerja yang memiliki akumulasi saldo JHT di atas Rp50 juta, skema pemotongan pajaknya pun tetap diberikan kelonggaran. Atas nilai kelebihan saldo dari batas tersebut hanya akan dikenakan Tarif PPh Final yang sangat kompetitif sebesar 5%.

Fasilitas tarif rendah ini diberikan dengan syarat mutlak di mana seluruh rangkaian proses pencairan dana diselesaikan paling lama dalam kurun waktu 2 tahun kalender, terhitung sejak tanggal eksekusi pencairan pertama kali di masa pensiun nasabah.

Di sisi lain, Kemenkeu menerapkan aturan yang berbeda bagi pekerja yang nekat melakukan penarikan dana JHT saat statusnya masih aktif bekerja. Untuk klaster penarikan dini ini, mekanisme perpajakannya akan dilaksanakan secara ketat mengikuti ketentuan Tarif Umum PPh Orang Pribadi yang berlaku.

Tarik Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan Dipotong Pajak, Purbaya Buka Suara



Perbedaan perlakuan ini sengaja diadopsi sebagai instrumen kendali agar para peserta tidak buru-buru mencairkan tabungannya di awal, sehingga fungsi proteksi hari tua dapat dirasakan secara maksimal. Purbaya juga meluruskan anggapan keliru mengenai adanya pungutan berganda atas pendapatan pekerja.

Adapun Kemenkeu mengingatkan kembali bahwa iuran dana JHT yang disetor secara rutin oleh buruh maupun perusahaan setiap bulan saat masa aktif bekerja merupakan komponen dana bersih yang tidak pernah dipotong PPh sedikit pun.

Melalui bauran skema insentif saat pencairan akhir inilah, negara hadir secara nyata untuk memberikan kepastian hukum yang berlandaskan asas keadilan, kemudahan administrasi, serta kesederhanaan bagi perlindungan hari tua para pekerja.

Untuk mendapatkan asistensi informasi regulasi yang lebih mendalam, masyarakat diimbau untuk langsung menghubungi pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai rencana kalangan serikat pekerja dan staf khusus presiden yang ingin menyurati dirinya terkait tuntutan penghapusan pajak Jaminan Hari Tua (JHT) . Meski belum menerima surat resmi, namun Purbaya memastikan akan mengkaji mendalam regulasi perpajakan yang ada serta melakukan komparasi.

"Belum. Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa. Dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa nggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya akan bayar," kata Purbaya saat ditemui usai menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar), Senin (29/6/2026).

Bendahara Negara memaparkan bahwa pemerintah harus berhati-hati dan mengedepankan asas keadilan (fairness) sebelum menghapus atau mengubah tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang bersifat final atas pencairan JHT tersebut. Tarik Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan Dipotong Pajak, Purbaya Buka Suara

Kemenkeu berkomitmen melakukan investigasi menyeluruh untuk membedah data profil wajib pajak yang mencairkan saldo di atas angka Rp50 juta. Langkah penelaahan ini penting agar fasilitas kelonggaran pajak yang nantinya diputuskan tidak salah sasaran dan justru dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

"Dan kita akan cek Itu kan sampai 50 juta ya? Kita akan lihat yang bayar diatas 50 juta berapa sih. Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja. Jadi saya akan investigasi," ujar Purbaya.

Adapun mengenai keluhan buruh yang merasa dananya terus-menerus dipotong oleh negara, Purbaya meluruskan kekeliruan informasi di masyarakat. Ia menegaskan, bahwa berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku saat ini, saldo pencairan JHT di bawah nilai Rp50 juta sama sekali tidak dikenakan potongan pajak.

Kemenkeu tidak ingin tergesa-gesa menghapus batas ambang tersebut tanpa validasi data makro, demi menghindari gelombang protes publik jika insentif tersebut terbukti salah sasaran. Gelombang Badai PHK Masih Marak, Klaim JHT dan JKP Naik Tajam



"Karena 50 juta kan nggak bayar. Itu kan aturan undang-undang yang ada kan kita lihat Tapi gini, jangan sampai saya potong yang dapet yang untung orang kaya. Nanti dimaki maki lagi gua," ungkap Purbaya.

Adapun hal ini mencuat setelah Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menegaskan komitmennya untuk mengirimkan surat resmi kepada Menkeu Purbaya guna meminta pembatalan serta penghapusan total pajak JHT dan Tunjangan Hari Raya (THR).

Said Iqbal menilai, tidak adil jika upah karyawan yang sudah dipotong pajak bulanan harus kembali mengalami penyusutan saat mencairkan pesangon hari tua mereka, di saat korporasi raksasa justru kerap menerima fasilitas tax holiday.

Menurut kalkulasi serikat pekerja, pengenaan pajak final yang dianggap keliru tersebut dapat memotong dana buruh hingga berkisar Rp7 juta sampai Rp8 juta untuk saldo JHT senilai Rp50 juta.

Tuntutan senada sebelumnya juga ditiupkan oleh Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat yang menyatakan penolakan keras atas kebijakan pemotongan pajak final sebesar 5 persen terhadap saldo JHT yang melebihi Rp50 juta serta tarif progresif tertentu pada pencairan lanjutan.

Kalangan buruh menegaskan bahwa JHT merupakan hak mutlak atas hasil keringat pekerja yang dikumpulkan sebagai bekal hidup pasca-terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau saat menghadapi tekanan ekonomi, sehingga penarikan pajak di tengah situasi sulit dinilai mencederai rasa keadilan sosial.

Sebelum mengeluarkan pernyataan investigasi terbarunya, Purbaya pada Jumat (26/6/2026) lalu juga sempat menyatakan akan melakukan pengecekan ulang regulasi ini bersama Direktur Jenderal Pajak.

JAKARTA - Kebijakan penyaluran stimulus untuk pembelian sepeda motor listrik dipastikan mundur dari jadwal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa program subsidi tersebut kini ditargetkan baru dapat digulirkan pada bulan Agustus 2026, mendatang.

"Insentif motor listrik kemarin dikaji lagi, tambahan satu bulan," ucap Menko Airlangga selepas jumpa pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Ketika dikonfirmasi mengenai faktor yang melatarbelakangi penundaan stimulus bagi kendaraan ramah lingkungan ini, Airlangga menjelaskan bahwa mekanisme penerapannya saat ini masih berada dalam tahap evaluasi mendalam.

"Masih dikaji lagi, iya ditunda lagi, sementara dikaji dulu. (Alasan ditunda) masih terus dikaji," ucap Airlangga.

Purbaya Tunda Insentif Pajak Kendaraan Listrik Satu Bulan



Pada rencana awal, otoritas berwenang berniat mengalokasikan kuota insentif bagi 200 ribu unit kendaraan listrik , yang terbagi rata masing-masing sebanyak 100 ribu unit untuk kategori motor dan mobil. Agenda penyaluran bantuan fiskal ini mulanya dijadwalkan dapat terealisasi mulai Juni 2026, akan tetapi rencana tersebut akhirnya batal terlaksana sesuai tenggat semula.

Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengatakan soal insentif kendaraan listrik bakal dilakukan secara bertahap, yang dimulai pada 2026. Seturut itu jumlah unit kendaraan yang diganjar insentif masih dalam perumusan. Sejauh ini, pemerintah menargetkan insentif untuk 6 juta kendaraan listrik di permulaannya.

"Tahun ini (mulai berlaku insentif). Ya tidak semuanya, bertahap lah. Subsidi mungkin 5 juta per motor, 5 juta rupiah, atau lebih. Yang jelas saya masih diskusi dulu dengan Menteri Perindustrian, Menko Perekenomian, dan kami laporkan lagi ke Presiden sesuai dengan petunjuk pada waktu itu," kata Purbaya beberapa waktu lalu.

Purbaya Ungkap Subsidi Motor Listrik Rp5 Juta per Unit Dimulai Juni 2026, Insentif Mobil Berapa?



Wacana insentif pajak ini beririsan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang menetapkan besaran pajak kendaraan, termasuk kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) atau battery electric vehicle (BEV).

Perlu diketahui, berdasarkan data pada Januari-Maret, penjualan BEV melonjak 96% menjadi 33.146 unit dari 16.926 unit, melampaui pertumbuhan industri yang hanya 1,7%. Adapun penjualan mobil Internal Combustion Engine (ICE) malah ambles dari 174.776 unit menjadi 156.684 unit. Hingga akhir 2026, porsi BEV diprediksi melambung menjadi berkisar 19-20%.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berupa potongan 7,5% untuk tahun pajak 2026. Insentif ini berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pada periode 1 Juni hingga 31 Juli 2026.

Potongan tersebut diberikan secara otomatis saat pembayaran. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan atau melakukan proses administrasi tambahan untuk memperoleh keringanan tersebut.

Kepala Pusat Data dan Informasi Bapenda Provinsi DKI Jakarta Morris Danny mengingatkan nilai yang tercantum pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dapat berbeda dari nilai tagihan aktual yang muncul saat pembayaran.

"Perbedaan ini terjadi karena potongan 7,5% diterapkan secara otomatis pada sistem pembayaran," kata dia dikutip pada Jumat (5/6/2026).

Dalam sejumlah kanal pembayaran, keterangan potongan tidak selalu ditampilkan secara terpisah. Namun, apabila nilai tagihan yang muncul saat pembayaran lebih kecil dibandingkan nilai yang tertera pada SPPT, hal tersebut menandakan bahwa insentif telah berlaku.

Kebijakan ini dihadirkan untuk memberikan keringanan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah. Memasuki pertengahan tahun, pembayaran PBB-P2 menjadi salah satu kewajiban yang dapat segera diselesaikan agar wajib pajak dapat memanfaatkan periode insentif yang tersedia.

Selain potongan 7,5% untuk PBB-P2 tahun pajak 2026, Pemprov DKI Jakarta juga menghadirkan pembebasan sanksi administratif bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2 tahun sebelumnya. Program ini berlaku untuk pembayaran PBB-P2 tahun pajak 2021 sampai dengan 2025, termasuk pembayaran dengan skema angsuran.

Melalui pembebasan sanksi administratif tersebut, wajib pajak cukup membayar pokok pajaknya tanpa dikenakan denda keterlambatan. Periode pembebasan sanksi administratif berlangsung mulai 1 April hingga 31 Desember 2026.

Kedua insentif ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban PBB-P2 dengan lebih ringan. Wajib pajak yang membayar lebih awal dapat memperoleh manfaat potongan, sekaligus menghindari penumpukan kewajiban pajak di kemudian hari.

Pembayaran PBB-P2 juga menjadi bagian penting dari kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan Jakarta. Pajak daerah yang dibayarkan warga digunakan untuk menopang berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, termasuk peningkatan infrastruktur, fasilitas umum, layanan pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan pembangunan kota lainnya.

"Bapenda DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan periode insentif PBB-P2 yang masih berlangsung. Dengan membayar pajak tepat waktu, masyarakat tidak hanya mendapatkan keringanan, tetapi juga ikut berperan dalam mendukung terwujudnya Jakarta yang lebih nyaman, aman, inklusif, dan maju," tutur Morris.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan para pengusaha yang patuh menempatkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) mereka pada sistem keuangan dalam negeri berhak untuk mendapatkan insentif pajak hingga 0 persen.

Pemerintah mewajibkan para eksportir untuk merepatriasi dan menempatkan devisa mereka di dalam negeri melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

“Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHE SDA di dalam negeri. Ini meliputi tarif Pajak Penghasilan atau PPh yang lebih rendah dibandingkan instrumen (investasi) reguler,” kata Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Minggu.

Ia menyatakan, besaran tarif dan insentif pajak yang diberikan bagi setiap pelaku usaha nantinya menyesuaikan jangka waktu penempatan dana tersebut.

Ia mengatakan, insentif pemotongan PPh hingga 0 persen pada penempatan DHE SDA tersebut lebih menguntungkan bagi para eksportir dibandingkan jika mereka menempatkan dana tersebut di instrumen investasi reguler lainnya yang bisa dikenakan pajak sampai 20 persen.

“Biasanya kalau di bond (obligasi), yield (imbal hasil)-nya dikenain pajak 20 persen. Kalau taruh sumbernya DHE SDA, maka pajak instrumen itu 0 (persen),” ucap Purbaya.

Ia menuturkan, ketentuan baru yang akan mulai berlaku Senin besok (1/6) tersebut mewajibkan para eksportir komoditas sumber daya alam untuk merepatriasi DHE mereka ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan 100 persen.

Ia mengatakan, eksportir komoditas minyak dan gas (migas) wajib menempatkan minimal 30 persen DHE SDA mereka selama paling sedikit 3 bulan.

Sementara eksportir komoditas non-migas diwajibkan untuk menempatkan 100 persen DHE SDA mereka pada rekening khusus di dalam negeri selama minimal 12 bulan.

Penempatan dana hasil ekspor tersebut wajib dilakukan melalui rekening bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara).

Selain itu, pemerintah juga membatasi konversi DHE SDA dalam valuta asing (valas) ke rupiah maksimal sebesar 50 persen.

Meski penempatan DHE SDA diwajibkan melalui bank Himbara, Purbaya mengatakan terdapat relaksasi bagi eksportir di sektor pertambangan migas dan non-migas yang memiliki pembeli (buyer) dari negara mitra dagang Indonesia yang sudah menjalin perjanjian bilateral maupun kerja sama perdagangan.

“Eksportir yang sudah terikat perjanjian bilateral diperbolehkan menempatkan sebagian DHE SDA pada bank non-Himbara. Porsi penempatan pada bank non-Himbara maksimal sebesar 30 persen, jangka waktu penempatan paling lama 3 bulan,” imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Secara umum saya mengapresiasi langkah pemerintah tersebut

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai, stimulus berupa penurunan PPh Final menjadi 1,5 persen serta diskon transportasi merupakan langkah positif untuk menjaga daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi jangka pendek.

"Secara umum saya mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Dalam situasi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, stimulus yang dapat membantu menjaga konsumsi rumah tangga memang diperlukan. Penurunan PPh Final bagi penulis juga merupakan sinyal positif bahwa pemerintah mulai memberikan perhatian kepada sektor ekonomi kreatif dan profesi-profesi yang selama ini sering luput dari pembahasan kebijakan ekonomi," ujar Fakhrul kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, kebijakan diskon transportasi berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat sehingga memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, perhotelan, restoran, perdagangan ritel, hingga UMKM yang bergantung pada aktivitas perjalanan domestik.

"Ketika biaya perjalanan turun, masyarakat cenderung lebih banyak melakukan perjalanan dan membelanjakan uangnya di berbagai daerah. Ini tentu memberikan multiplier effect yang cukup baik bagi perekonomian lokal, terutama pada periode liburan sekolah dan akhir tahun," jelasnya.

Meski demikian, Fakhrul mengingatkan bahwa dampak stimulus konsumsi semacam ini pada dasarnya bersifat sementara.

"Kita perlu melihat kebijakan ini secara proporsional. Dampaknya tentu ada, tetapi umumnya bersifat temporer. Setelah periode stimulus berakhir, aktivitas ekonomi biasanya akan kembali ke tren normalnya. Karena itu, kita tidak bisa mengandalkan stimulus konsumsi sebagai satu-satunya mesin pertumbuhan ekonomi," terang dia.

Lebih lanjut, Fakhrul menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi nasional seharusnya tidak hanya dilihat dari peningkatan konsumsi selama periode tertentu, melainkan dari kemampuan ekonomi menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.

"Yang paling penting bukan sekadar berapa banyak orang yang naik kereta, pesawat, atau bus selama masa liburan. Yang lebih penting adalah apakah dunia usaha semakin percaya diri untuk berekspansi, berinvestasi, dan membuka lapangan pekerjaan baru," kata Fakhrul.

Menurutnya, tantangan terbesar ekonomi Indonesia saat ini adalah bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi mampu menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan berkelanjutan.

"Pada akhirnya masyarakat tidak menjadi sejahtera karena mendapatkan diskon tiket selama beberapa minggu. Masyarakat menjadi sejahtera karena memiliki pekerjaan yang baik, pendapatan yang meningkat, dan keyakinan bahwa masa depannya lebih baik dibanding hari ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Fakhrul menambahkan bahwa stimulus konsumsi dapat menjadi pelengkap yang baik untuk menjaga momentum pertumbuhan, namun pemerintah tetap perlu menempatkan penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas utama.

"Karena itu saya melihat stimulus ini baik dan patut diapresiasi. Namun agenda yang lebih besar tetap bagaimana menjaga iklim investasi, meningkatkan kepastian kebijakan, memperkuat sektor industri, dan menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang lebih besar,” kata Fakhrul.

“Konsumsi bisa membantu ekonomi bergerak lebih cepat, tetapi lapangan kerja adalah fondasi yang menentukan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia," tambahnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk menunda peluncuran paket insentif pajak kendaraan listrik (electric vehicle/EV) selama satu bulan ke depan. Langkah penundaan ini diambil lantaran formulasinya masih memerlukan penyelarasan teknis, terutama terkait detail perhitungan skema yang akan diterapkan pada komoditas otomotif ramah lingkungan tersebut.

Menurut Purbaya, stimulus yang disiapkan pemerintah nantinya akan berbentuk fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk setiap transaksi pembelian unit mobil listrik baru. "Insentif EV (electric vehicle/kendaraan listrik) masih ditunda satu bulan lagi," ungkap Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Purbaya menjelaskan, bahwa rentang besaran insentif PPN DTP yang akan digelontorkan berkisar antara 40% hingga maksimal 100%. Kendati demikian, Purbaya menggarisbawahi bahwa fasilitas pemotongan pajak ini dirancang secara eksklusif untuk kendaraan listrik murni berbasis baterai, dan tidak menyasar segmen kendaraan semi-listrik (hybrid).

Purbaya Ungkap Subsidi Motor Listrik Rp5 Juta per Unit Dimulai Juni 2026, Insentif Mobil Berapa?



Ketentuan operasional dan verifikasinya saat ini tengah dimatangkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). "PPN DTP itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen, nanti masih didiskusikan skemanya. Itu utamanya EV ya, bukan hybrid," jelas Purbaya di kantornya beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa formula PPN DTP tersebut akan sangat bergantung pada jenis teknologi komponen yang diadopsi oleh masing-masing pabrikan otomotif. Pemerintah sengaja mendesain agar mobil listrik yang menggunakan baterai berbahan baku nikel mendapatkan porsi subsidi yang jauh lebih besar ketimbang varian non-nikel (seperti Lithium Iron Phosphate/LFP).

"Yang baterainya berdasarkan nikel sama yang non nikel beda skemanya nanti Menperin yang hitung. Kenapa yang nikel lebih besar subsidinya karena supaya nikel kita kepakai," ungkap Purbaya.

Purbaya Bakal Kucurkan Insentif Motor Listrik, Rp5 Juta Setiap Kendaraan



Langkah diskriminasi positif terhadap nikel ini sengaja diambil sebagai strategi pemerintah untuk menggeliatkan serta mengamankan rantai pasok hilirisasi mineral kritis di dalam negeri. Pemerintah ingin membuktikan bahwa ekosistem nikel nasional tetap memiliki daya tawar yang tinggi di panggung teknologi global.

"Dulu saya baca di The Economist judulnya mimpi Indonesia menguasai dunia baterai hilang karena China bukan pakai nikel katanya. Kita balik sekarang nikelnya kita pakai, sehingga hilirisasi teknologi baterainya berjalan," tegas Purbaya.

Optimisme pemerintah terhadap masa depan industri ini juga diperkuat oleh kajian teknis dari otoritas pengelola investasi negara. Berdasarkan masukan dari Chief Technology Officer (CTO) Danantara, Sigit Puji Santosa, sel baterai berbasis nikel dinilai memiliki keunggulan kompetitif dari segi generasi teknologi jika dikomparasikan dengan LFP.

JAKARTA - Pemerintah resmi mengumumkan serangkaian paket insentif fiskal dan bantuan sosial sebagai stimulus untuk memperkuat daya beli masyarakat pada kuartal II-2026. Langkah ini diputuskan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Salah satu evaluasi utama dalam rakortas tersebut adalah efektivitas kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH). Pemerintah mencatat bauran kebijakan ini memberikan dampak positif yang signifikan, terutama terhadap pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara nasional.

"Jadi yang pertama tadi kita evaluasi terkait WFH, Work From Home, dalam 2 bulan dan terlihat hasilnya cukup baik, dimana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April mendekati 9 persen, jadi hasilnya cukup baik, dan oleh karena itu, tadi diputuskan untuk dilanjutkan,” kata Menko Airlangga .

Purbaya Ungkap Subsidi Motor Listrik Rp5 Juta per Unit Dimulai Juni 2026, Insentif Mobil Berapa?



Selanjutnya, Airlangga menjabarkan kluster fasilitas perpajakan baru yang siap digulirkan pada semester II 2026. Guna memberikan kepastian hukum dan mendukung industri kreatif, pemerintah memutuskan untuk merombak struktur Pajak Penghasilan (PPh) bagi para pekerja literasi dan penulis di tanah air.

"Kemudian agenda kedua, tadi kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester II, yang pertama tentu yang terkait dengan perpajakan bagi penulis, tadi kita sudah putuskan untuk memberikan insentif pajak untuk penulis diberikan PPH final sebesar 1,5%. Karena ini merupakan janji kampanye Bapak Presiden (Prabowo), maka ini akan segera dilaksanakan," jelas Airlangga.

Untuk memacu perputaran ekonomi di sektor transportasi dan pariwisata domestik, pemerintah juga mengalokasikan anggaran jumbo guna mensubsidi biaya perjalanan masyarakat. Insentif ini diarahkan untuk menghadapi dua momentum besar, yakni musim liburan sekolah serta perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Paket Stimulus Ekonomi I-2026: Bansos Rp17,5 Triliun Bakal Cair Sebelum Lebaran



Untuk sektor angkutan darat dan umum, pemerintah membagi dua pos pendanaan operasional. Untuk liburan sekolah dialokasikan dana sebesar Rp190 miliar dengan target penerima manfaat mencapai 3.074.889 orang dan momen Nataru disiapkan dana penyokong sebesar Rp161,4 blanket budget dengan target penerima manfaat menembus 2.874.381.000 alokasi kumulatif perjalanan.

"Kemudian yang kedua terkait dengan diskon transportasi, dan juga diskon untuk angkutan udara selama liburan sekolah nanti, dan juga untuk Nataru. Nah itu disiapkan langsung, dimana untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar Rp190 miIiar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang, sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan, anggarannya Rp161,4 miliar, dan penerima manfaatnya 2.874.381.000 orang," ungkap Airlangga.

Sementara itu, relaksasi tarif sektor dirgantara didorong lewat pemotongan harga tiket pesawat kelas ekonomi sebesar 30 persen sekaligus pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

"Untuk transportasi udara, seperti biasa diberikan diskon 30 persen dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi, itu disiapkan anggaran sebesar Rp472,7 miIiar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru, itu disiapkan Rp722,7 miliar, dengan target 3,7 juta penumpang," papar Airlangga.

Di lini ketenagakerjaan, pemerintah bergerak cepat mempertebal jaring pengaman sosial melalui penguatan vokasi serta penyerapan tenaga kerja muda. Langkah ini diambil guna meredam dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah wilayah industri.

Pemerintah dipastikan akan membuka gelombang (batch) ke-4 Program Magang Nasional pada bulan Juli mendatang dengan daya tampung kuota yang sangat besar.

“Selanjutnya juga dibahas terkait dengan program magang nasional, dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150,000 daripada peserta, dengan anggaran sebesar Rp4,14 triliun,” ujarmya.

“Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220.000 lulusan SMK, dan 50.000 pekerja yang ter-PHK, dengan anggaran Rp2,12 triliun. Jadi itu yang tadi dibahas, dan ini semuanya diharapkan bisa menjadi stimulus di kuartal ke-2," pungkas Airlangga.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan insentif berupa pengurangan pajak bagi emiten yang meningkatkan porsi saham free float hingga 40%.Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan, insentif pajak ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam agenda transformasi integritas pasar modal.

"Pak Menteri Keuangan sudah menjanjikan dukungan insentif dari kebijakan fiskal pun akan diberikan," ujarnya dalam acara MNC Forum ke-82 di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Pada kesempatan itu, Hasan menjelaskan bentuk insentif fiskal yang akan diberikan berupa pengurangan tiering atau sistem pelapisan tarif pajak (progresif) yang dikenakan pada sebuah perusahaan tercatat.

Buka MNC Forum ke-82, HT Ungkap Peran Strategis Pasar Modal bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



"Insentif yang sudah terpikir dan dicatat adalah misalnya tiering untuk pemberian besaran pengurangan pajak bagi emiten yang mau memberikan porsi free float di atas 40 persen. Itu sudah sepakati untuk kita lakukan," sambung Hasan.

Ia menjelaskan, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dan OJK untuk memperdalam likuiditas pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal domestik.

Hasan menuturkan, isu free float menjadi perhatian serius investor global dalam beberapa waktu terakhir. Sebab, sejumlah saham yang tercatat memiliki free float tinggi ternyata dinilai tidak sepenuhnya tersedia untuk diperdagangkan di pasar.

Perusahaan Tak Taat Aturan Free Float 15%, Siap-siap Kena Delisting



Karena itu, OJK melakukan reformasi transparansi data kepemilikan saham, termasuk memperluas klasifikasi investor dan membuka pengungkapan kepemilikan saham hingga batas 1%.

"Kami ingin memastikan market kita tidak shallow dari aspek distribusi kepemilikan saham. Jadi reformasi ini bukan sekadar memenuhi tuntutan global, tetapi membangun pasar yang lebih sehat dan kredibel," ujarnya.

Selain insentif fiskal, OJK bersama pemerintah juga terus menyiapkan berbagai langkah penguatan pasar modal, termasuk memperluas basis investor institusi domestik seperti dana pensiun dan asuransi untuk masuk lebih besar ke instrumen saham.

Hasan menegaskan, reformasi integritas pasar modal akan terus dijalankan agar pasar modal Indonesia memiliki fondasi yang lebih kuat, transparan, dan kompetitif di tingkat global.

Di tengah dunia yang semakin menuntut kepercayaan, Indonesia menunjukkan bahwa negara ini tidak hanya siap bersaing, tetapi juga mampu menjadi role model tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara yang kredibel.

Jakarta (ANTARA) - Dalam lanskap ekonomi global yang semakin kompetitif dan penuh ketidakpastian, transparansi fiskal telah bertransformasi dari sekadar instrumen tata kelola menjadi fondasi utama kredibilitas sebuah negara.

Keterbukaan kebijakan fiskal, terutama terkait insentif pajak, kini menjadi tolok ukur baru dalam menilai kualitas institusi publik. Salah satu buktinya terlihat dari keberhasilan Indonesia meraih peringkat pertama dunia dalam transparansi insentif pajak pada 2026. Capaian ini menegaskan bahwa reformasi fiskal yang terus dijalankan di dalam negeri tidak hanya dipantau, tetapi juga mendapat pengakuan global.

Pengakuan tersebut merujuk pada hasil pengukuran Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) 2026 yang menilai 116 negara. Seperti dilaporkan Bloomberg Technoz, Indonesia mencatat nilai tertinggi pada dimensi Methodology and Scope dengan skor 19 dari 20, berdasarkan data resmi GTETI. Nilai itu menempatkan Indonesia di atas sejumlah negara maju seperti Korea Selatan, Australia, Kanada, Jerman, Belanda, dan Prancis.

Pengukuran GTETI dibangun berdasarkan Global Tax Expenditures Database (GTED), dan indeks ini melakukan pemeringkatan negara-negara berdasarkan keteraturan, kualitas, dan cakupan laporan insentif perpajakan yang diterbitkan.

Capaian tersebut bukanlah hasil yang instan, melainkan buah dari konsistensi reformasi yang terjaga. Data dari Global Tax Expenditures Database (GTED) menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-15 dunia pada 2022, melonjak ke posisi ke-2 pada tahun 2024, dan akhirnya mencapai peringkat pertama pada 2026 (GTED Report, 2026).

Lonjakan ini mencerminkan percepatan reformasi yang signifikan, mengingat dalam banyak kasus, peningkatan kualitas transparansi fiskal di negara berkembang membutuhkan waktu lebih dari satu dekade (World Bank Fiscal Transparency Review, 2023).

Dari sisi substansi kebijakan, besaran insentif pajak Indonesia juga menunjukkan skala yang signifikan. Kementerian Keuangan mencatat bahwa nilai belanja perpajakan mencapai sekitar Rp320 triliun pada 2020, meningkat sebagai respons terhadap pandemi, kemudian menyesuaikan menjadi Rp246 triliun pada 2022, dan kembali meningkat ke kisaran Rp350 triliun pada 2024 dengan fokus pada sektor prioritas seperti hilirisasi industri, energi hijau, dan transformasi digital (Laporan Belanja Perpajakan Kemenkeu, 2024). Angka ini setara dengan sekitar 1,5–2 persen Produk Domestik Bruto (PDB), menjadikannya salah satu instrumen fiskal strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks ini, transparansi atas insentif pajak menjadi sangat penting. Berdasarkan laporan dari OECD (Tax Expenditures and Transparency Report, 2022) negara dengan tingkat transparansi tinggi dalam pelaporan insentif pajak memiliki tingkat kepercayaan investor 15–20 persen lebih tinggi dibanding negara dengan transparansi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memiliki dampak ekonomi nyata melalui peningkatan investasi dan stabilitas pasar.

Lebih jauh, capaian ini juga mencerminkan keberhasilan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, dalam membangun sistem pelaporan fiskal yang semakin komprehensif. Laporan belanja perpajakan Indonesia kini tidak hanya mencantumkan angka agregat, tetapi juga rincian sektor, jenis insentif, hingga estimasi dampak fiskalnya. Ini merupakan praktik yang bahkan belum sepenuhnya diterapkan oleh banyak negara berkembang lainnya (OECD, 2023). Dengan kata lain, Indonesia tidak hanya mengejar transparansi, tetapi juga kualitas transparansi itu sendiri.

Reformasiberkelanjutan

Keberhasilan ini tidak lepas dari peran reformasi perpajakan yang terus didorong pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Transformasi digital menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal. Data DJP menunjukkan tingkat kepatuhan pelaporan melalui e-filing telah melampaui 96 persen pada 2024, meningkat signifikan dibanding sekitar 78 persen pada 2019 (Laporan Kinerja DJP, 2024). Peningkatan ini tidak sekadar mencerminkan capaian administratif, tetapi juga menunjukkan perubahan perilaku wajib pajak yang semakin adaptif terhadap sistem berbasis teknologi dan keterbukaan.

Di sisi lain, integrasi sistem informasi perpajakan memungkinkan proses pelaporan berlangsung lebih akurat dan real-time. Implementasi core tax system yang terus dikembangkan DJP menjadi tulang punggung dalam memperkuat kualitas data perpajakan nasional. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memetakan insentif pajak secara lebih rinci dan terukur, sehingga evaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Dalam penilaian GTETI 2026, Indonesia meraih skor 19 dari 20 pada aspek metodologi dan cakupan (GTED Report, 2026). Capaian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memenuhi hampir seluruh standar transparansi global, mulai dari kejelasan definisi insentif, cakupan sektor, hingga metode estimasi dampak fiskal. Hasil tersebut menjadi indikator bahwa reformasi perpajakan tidak hanya berjalan di tingkat administratif, tetapi juga menyentuh aspek teknis yang substansial.

Meski demikian, perhatian pemerintah tidak berhenti pada aspek transparansi semata. Efektivitas kebijakan tetap menjadi fokus utama. IMF dalam Fiscal Monitor (2023) mencatat sekitar 30 persen insentif pajak di negara berkembang tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Menyadari hal itu, Kementerian Keuangan terus menyempurnakan mekanisme evaluasi berbasis data agar setiap insentif yang diberikan benar-benar mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Lebih jauh, transparansi yang dibangun juga membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Studi International Budget Partnership (2021) menunjukkan bahwa negara dengan tingkat keterbukaan fiskal tinggi memiliki tingkat partisipasi publik dua kali lebih besar dalam pengawasan anggaran. Dalam konteks Indonesia, kondisi ini menciptakan ekosistem kebijakan yang lebih inklusif, di mana akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dapat memberikan masukan berbasis data.

Peran Kementerian Keuangan dan DJP dalam hal ini layak mendapatkan apresiasi tinggi. Konsistensi dalam mendorong reformasi, keberanian untuk membuka data, serta komitmen dalam menjaga kualitas kebijakan menunjukkan bahwa institusi fiskal Indonesia semakin matang. Ini bukan hanya tentang memenuhi standar internasional, tetapi juga tentang membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan.

Kepercayaan global

Pada akhirnya, seluruh upaya ini bermuara pada peningkatan kepercayaan global terhadap Indonesia. Dalam laporan World Investment Report (UNCTAD, 2024), transparansi kebijakan fiskal disebut sebagai salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan investasi asing langsung (FDI). Indonesia sendiri mencatat realisasi investasi sebesar Rp1.418 triliun pada 2024, tumbuh 13,7 persen dibanding tahun sebelumnya (Kementerian Investasi/BKPM, 2025). Angka ini menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola fiskal mulai diterjemahkan menjadi kepercayaan nyata dari investor.

Kepercayaan ini juga tercermin dalam stabilitas peringkat kredit Indonesia. Laporan Moody’s dan S&P pada 2024 menegaskan bahwa konsistensi kebijakan fiskal dan peningkatan transparansi menjadi faktor penting dalam mempertahankan peringkat investment grade. Bank Dunia dalam Global Economic Prospects (2023) mencatat bahwa negara dengan peringkat kredit stabil dapat menikmati biaya pinjaman hingga 1–2 persen lebih rendah dibanding negara dengan risiko tinggi. Ini memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan.

Dalam perspektif yang lebih luas, transparansi insentif pajak juga berfungsi sebagai instrumen diplomasi ekonomi. Ketika Indonesia mampu menunjukkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam kebijakan fiskalnya, maka posisi tawar dalam kerja sama internasional menjadi lebih kuat. Investor global tidak hanya melihat potensi pasar, tetapi juga kualitas institusi yang menopangnya.

Meski demikian, tantangan ke depan tetap ada. OECD (2023) menekankan bahwa keberlanjutan reformasi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan global. Transparansi harus terus ditingkatkan, evaluasi kebijakan harus diperkuat, dan integritas institusi harus dijaga. Tanpa itu, capaian saat ini berisiko menjadi momentum sesaat.

Pada titik inilah perjalanan dari insentif pajak menuju kepercayaan global menemukan makna yang paling mendalam. Capaian ini bukan semata soal peringkat atau pengakuan internasional, melainkan tentang bagaimana negara membangun hubungan yang jujur, terbuka, dan kredibel dengan dunia. Melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah menunjukkan bahwa reformasi yang dijalankan secara konsisten mampu melahirkan kepercayaan yang nyata.
Ke depan, harapan publik tentu semakin tinggi.

Namun, dengan fondasi yang telah dibangun berupa transparansi, akuntabilitas, dan komitmen reformasi, Indonesia memiliki modal yang kuat untuk tidak hanya mempertahankan capaian ini, tetapi juga menjadikannya sebagai keunggulan kompetitif di tingkat global. Di tengah dunia yang semakin menuntut kepercayaan, Indonesia menunjukkan bahwa negara ini tidak hanya siap bersaing, tetapi juga mampu menjadi role model tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara yang kredibel.

*) Dr. M. Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan ekosistem kendaraan listrik , termasuk melalui pembebasan pajak daerah dan relaksasi ganjil genap untuk kendaraan listrik jadi sinyal positif. Kondisi ini mempercepat pertumbuhan investasi infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik ( SPKLU ) oleh sektor swasta di Indonesia.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum ASPELUSI sekaligus Managing Director pengembang SPKLU swasta Utomo Charge+ di bawah bendera PT Utomo Mobilitas Bersih Indonesia, Anthony Utomo. Menurutnya, langkah ini tidak hanya mendorong peningkatan adopsi kendaraan listrik di masyarakat, namun juga menciptakan kepastian pasar bagi para pelaku usaha yang ingin investasi pada infrastruktur pendukung mobilitas listrik nasional. Mendagri Perintahkan Gubernur Gratiskan Pajak Kendaraan Listrik

“Ketika pemerintah daerah memberikan insentif nyata kepada pengguna kendaraan listrik, maka efek dominonya langsung terasa kepada industri pendukung, khususnya sektor SPKLU. Ini membuka keyakinan bagi swasta bahwa pasar EV Indonesia akan tumbuh lebih cepat dan lebih sehat,” katanya, Kamis (7/5/2026).

Anthony menjelaskan, selama ini tantangan utama investasi SPKLU bukan hanya pada aspek teknologi dan investasi awal, tetapi juga terkait kepastian utilisasi dan pertumbuhan populasi kendaraan listrik. Dengan adanya kebijakan pembebasan pajak kendaraan listrik serta relaksasi aturan ganjil genap, maka daya tarik kepemilikan EV meningkat secara signifikan. Terutama di kota-kota besar dengan tingkat mobilitas tinggi.

ASPELUSI menilai, momentum ini perlu segera direspons dengan percepatan pembangunan jaringan charging station oleh sektor swasta secara lebih masif dan terdistribusi. “Kami melihat ini bukan lagi sekadar bisnis charging station, tetapi bagian dari transformasi sistem energi dan mobilitas nasional. Swasta harus mulai melihat SPKLU sebagai infrastruktur masa depan, sama pentingnya dengan SPBU pada era kendaraan konvensional,” tambahnya.

Lebih lanjut, ASPELUSI menekankan bahwa keterlibatan swasta sangat penting mengingat kebutuhan investasi infrastruktur EV di Indonesia akan sangat besar dalam beberapa tahun ke depan. Kolaborasi antara pemerintah, PLN, operator charging, pemilik lahan, pusat perbelanjaan, kawasan komersial, hingga pelaku logistik dan fleet akan menjadi kunci percepatan ekosistem kendaraan listrik nasional.

Anthony juga menyampaikan bahwa tren elektrifikasi tidak hanya terjadi pada kendaraan pribadi, namun mulai bergerak ke sektor komersial dan logistic. Termasuk ride-hailing, kendaraan operasional perusahaan, hingga truk listrik. Menguak Mitos Mobil Listrik: Fast Charging dan Ngecas 20%-80% Bikin Baterai Cepat Soak?

“Kami melihat Indonesia sedang bergerak menuju era electric mobility economy. Oleh karena itu, regulasi yang mendukung harus terus dijaga konsistensinya agar investasi swasta dapat masuk dengan confidence yang tinggi,” jelasnya.

ASPELUSI berharap dukungan pemerintah daerah dapat terus diperluas melalui kebijakan-kebijakan lain yang pro terhadap pengembangan ekosistem EV. Seperti kemudahan perizinan lokasi SPKLU, integrasi dengan kawasan publik dan transit, hingga insentif terhadap penggunaan energi bersih.

Sebagai asosiasi yang menaungi pelaku industri SPKLU swasta di Indonesia, ASPELUSI menyatakan komitmennya menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong percepatan elektrifikasi transportasi nasional. Juga penguatan ketahanan energi Indonesia menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menunjukkan komitmennya dalam meringankan beban ekonomi warga sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak daerah. Melalui Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2026, Pemprov DKI resmi meluncurkan program insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun anggaran 2026.

Kebijakan ini dirancang untuk memberikan stimulasi kepada wajib pajak agar menunaikan kewajibannya lebih awal melalui skema potongan pokok pajak yang menarik.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta, Morris Danny, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dengan pendekatan yang humanis.

"Kami ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat Jakarta. Melalui Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2026, pemberian keringanan ini dilakukan secara otomatis oleh sistem, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi direpotkan dengan urusan administrasi permohonan," ujar Morris Danny dalam keterangannya di Jakarta.

Berikut adalah lima poin utama yang perlu diketahui masyarakat mengenai kebijakan keringanan PBB-P2 DKI Jakarta 2026:

1. Skema Keringanan Bertahap Berdasarkan Periode Bayar

Besaran keringanan pokok PBB-P2 untuk tahun pajak 2026 sangat bergantung pada waktu pembayaran. Morris Danny menekankan bahwa semakin cepat warga membayar, maka semakin besar insentif yang didapatkan.

1 April – 31 Mei 2026: Keringanan sebesar 10%.

1 Juni – 31 Juli 2026: Keringanan sebesar 7,5%.

1 Agustus – 30 September 2026: Keringanan sebesar 5%.

2. Strategi Penghematan bagi Wajib Pajak

Dengan adanya skema bertahap ini, wajib pajak diimbau untuk tidak menunda pembayaran hingga jatuh tempo. Selain membantu pengelolaan keuangan pribadi karena nominal pajak yang menjadi lebih kecil, hal ini juga menghindarkan warga dari antrean atau kendala teknis di akhir periode.

3. Kabar Baik bagi Pemilik Tunggakan 2021–2025

Pemerintah tidak hanya memberikan insentif untuk tahun pajak berjalan. Bagi warga yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 untuk periode tahun 2021 hingga 2025, Pemprov DKI memberikan keringanan pokok sebesar 5%. Insentif tunggakan ini berlaku untuk pembayaran yang dilakukan mulai 1 April hingga 31 Desember 2026.

4. Proses Otomatis Lewat Sistem

Wajib pajak tidak perlu khawatir mengenai mekanisme pengajuan. Morris Danny memastikan bahwa sistem pada Bank persepsi maupun kanal pembayaran digital lainnya telah terintegrasi. "Wajib pajak mungkin melihat nominal di SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) masih angka penuh. Namun, saat melakukan transaksi pembayaran, sistem akan secara otomatis memotong tagihan sesuai dengan periode diskon yang berlaku saat itu," jelas Morris.

5. Pajak untuk Pembangunan Jakarta

Membayar PBB-P2 bukan sekadar menggugurkan kewajiban hukum, melainkan kontribusi nyata warga dalam membangun kota. Pendapatan dari sektor pajak ini akan dialokasikan kembali untuk penyediaan layanan publik, mulai dari perbaikan jalan, transportasi umum, fasilitas kesehatan, hingga pengendalian banjir dan pemeliharaan taman kota.

Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta berharap kesadaran pajak masyarakat terus meningkat, seiring dengan kemudahan dan insentif yang diberikan. Warga diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini untuk segera melunasi PBB-P2 mereka guna mendapatkan potongan maksimal.