GUNA meredam depresiasi rupiah terhadap dolar AS salah satu kebijakan yang dilakukan BI adalah dengan penggunaan mata uang lokal untuk penyelesaian transaksi antara Indonesia dengan beberapa negara mitra dagang atau dikenal dengan Local Currency Transaction (LCT).

Dengan penggunaan mata uang lokal tersebut maka ketergantungan terhadap dolar AS akan berkurang atau dengan kata lain mengurangi permintaan terhadap dolar AS.

Dengan berkurangnya permintaan dolar AS atau penawaran dolar AS tetap maka harga dolar AS terhadap rupiah akan turun atau jika dibaca sebaliknya rupiah akan menguat terhadap dolar AS.

Sampai saat ini Indonesia telah melakukan perjanjian LCT dengan negara-negara Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Singapura, Korea Selatan, India, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Nilai transaksi menggunakan LCT sampai Mei 2026 mencapai 32,9 miliar dolar AS melonjak dari tahun 2025 sebesar 25,66 miliar dolar AS.

Secara tahunan (year on year) transaksi menggunakan LCT pada Mei 2026 tersebut dibandingkan Mei 2025 mencapai 309 persen.

Jika dilihat negara yang menggunakan LCT dengan Indonesia terbesar adalah Tiongkok (89 persen), disusul Jepang (6 persen), dan Malaysia (3 persen).

Selebihnya dengan negara-negara lain yang mengikat perjanjian LCT dengan Indonesia.

Hambatan

Namun dalam pelaksanaannya LCT ini masih menghadapi beberapa hambatan.

Pertama, meskipun sudah ada perjanjian penerapan LCT ini masih bersifat sukarela antar pelaku bisnis khususnya pelaku swasta.

Artinya pelaku usaha mitra Indonesia boleh menolak dilakukan pembayaran menggunakan mata uang lokal salaah satu negara.

Kedua, keterbatasan informasi yang dimiliki oleh pelaku usaha maupun perbankan terhadap LCT.

Keterbatasan informasi ini membuat banyak pelaku usaha menolak menggunakan skema LCT karena khawatir terhadap keamanan serta kelancaran prosesnya serta pengaruhnya pada keuntungan atau profitabilitas usaha.

Ketiga, perbedaan peraturan antar negara yang menyangkut LCT khususnya dan sektor keuangan pada umumnya juga menjadi salah satu penghambat pelaksanaan LCT.

Keempat, ketersediaan mata uang lokal. Seringkali pelaksanaan LCT juga terbentur ironi ketersediaan mata uang lokal untuk digunakan dalam LCT.

Seringkali Remimbi diperoleh dengan menukar mata ang lokal dengan dolar AS terlebih dahulu, baru kemudian menukar dolar AS dengan Remimbi.

Hal ini terjadi karena bagaiamanapun dolar AS masih merupakan aset yang aman (safe heaven assets). Jadi tetap ada ketergantungan terhadap dolar AS.

Untuk mengatasi berbagai hamtan tersebut maka ada beberapa kebijakan yang perlu dilakukan.

Pertama, memberikan insentif bagi pengusaha yang menggunakan skema LCT dalam penyelesaian transaksi bisnisnya.

Kedua, perlu dilakukan harmonisasi peraturan yang menyangkut LCT dan sektor keuangan khususnya menyngkut peraturan transaksi lintas batas negara.

Ketiga, diperlukan sosialisasi bagi pelaku usaha tentang LCT yang menyangkut mekanisme, keamanan, serta manfaat dari LCT.

Keempat, guna mengatasi kelangkaan mata uang lokal maka negara lain bisa mencontoh yang dilakukan Indonesia.

Indonesia telah menunjuk bank-bank sebagai Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) untuk menyediakan likuiditas langsung.

Maksudnya bank-bank yang ditunjuk sebagai ACCD tersebut memiliki kuota likuiditas yang memadai untuk memfasilitasi penukaran langsung Rupiah dengan mata uang mitra tanpa harus melalui Dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewamenjelaskan ketentuan terkait relaksasi dalam penempatan Devisa Hasil EksporSumber Daya Alam(DHE SDA).

Purbaya memerinci, penempatan DHE SDA wajib melalui himpunan bank milik negara (Himbara). Namun demikian, pemerintah tetap memberikan relaksasi bagi eksportir tertentu, seperti migas dan nonmigas.

"Meski penempatan DHE SDA diwajibkan melalui Bank Himbara, pemerintah tetap memberikan relaksasi bagi eksportir tertentu, khususnya sektor pertambangan migas dan nonmigas," ujar Purbaya di Kantor Danantara, Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Dia menjelaskan salah satu relaksasi itu diberikan ke eksportir yang memiliki pembeli dari negara yang sudah menjadi mitra dagang dengan Indonesia.

Ketentuannya, eksportir yang memiliki mitra dagang dengan negara yang memiliki perjanjian bilateral dengan RI maka dapat menempatkan sebagian DHE SDA di bank non-himbara.

"Eksportir yang sudah terikat perjanjian bilateral diperbolehkan menempatkan sebagian DHE SDA pada bank non-himbara," imbuhnya.

Namun demikian, porsi penempatan DHE SDA pada bank non-himbara memiliki porsi maksimal sebesar 30% dengan jangka waktu tiga bulan.

Selain itu, Purbaya mengemukakan bahwa pemerintah siap memberikan insentif pajak kepada eksportir yang mematuhi aturan main baru DHE SDA di dalam negeri. Relaksasi pajak itu meliputi tarif Pajak Penghasilan atau PPH lebih rendah dibandingkan instrumen reguler.

Kemudian, tarif PPH atas penghasilan dan instrumen penempatan DHE SDA dapat mencapai 0% dengan aturan sesuai periode penempatan instrumen DHE SDA dibandingkan dengan instrumen reguler yang kena pajak sampai 20%.

"Jadi, biasanya kalau dibondbunganya ya biasanya dikenakan pajak 20%, kalau ditaruh seumpamanya DHE SDA maka pajak instrumen itu 0, kira-kira gitu," pungkasnya.

Sekadar informasi, aturan main baru ini bakal berlaku besok, Senin (1/6/2026). Aturan main ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2026 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, Dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Beleid ini menggantikan PP No. 8/2025 yang dinilai kurang berdampak dalam mengamankan pasokan valas domestik, terutama saat cadangan devisa (cadev).

Penempatan devisa tersebut wajib dilakukan di bank Himbara dengan skema retensi yang diperketat: minimal 30% selama tiga bulan untuk industri migas, dan retensi penuh 100% selama 12 bulan untuk industri nonmigas. Pada saat bersamaan, batas konversi DHE valas ke rupiah dibatasi maksimal hanya 50%.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) bakal mulai menaikkan tarif impor umum dari 10% menjadi 15% dalam waktu dekat. Rencananya tarif global ini bakal diberlakukan mulai pekan ini.

Kebijakan yang digagas Presiden AS Donald Trump itu diperkirakan mulai berlaku pada pekan ini dan berpotensi memengaruhi arus perdagangan global, termasuk bagi negara-negara mitra dagang seperti Indonesia.

Mengutip laporan Bloomberg, Kamis (5/3/2026), Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kenaikan tarif tersebut kemungkinan segera diberlakukan dalam waktu dekat.

“Itu kemungkinan terjadi suatu waktu minggu ini,” kata Bessent dalam wawancara dengan CNBC pada Rabu (4/3/2026).

Pernyataan tersebut menjadi sinyal paling jelas mengenai rencana pemerintah AS untuk merealisasikan janji Trump menaikkan tarif impor.

Sebelumnya, pada bulan lalu, Trump memberlakukan tarif universal sebesar 10% setelah Mahkamah Agung AS membatalkan sebagian besar rezim tarif sebelumnya. Tak lama kemudian, Trump juga mengancam akan menaikkan tarif tersebut menjadi 15%.

Meski begitu, pemerintah AS sempat tetap menerapkan tarif 10% tanpa langsung menaikkannya. Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer juga sempat mengisyaratkan bahwa tarif 15% tersebut kemungkinan tidak akan berlaku secara universal untuk semua negara mitra dagang.

Uni Eropa, misalnya, diperkirakan tidak akan dikenakan tarif tambahan tersebut karena telah memiliki kerangka perjanjian perdagangan dengan Washington, menurut sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan tersebut.

Sayangnya, Bessent tidak merinci negara mana saja yang akan terdampak oleh kenaikan tarif tersebut. Dia hanya menyebutkan bahwa kewenangan kebijakan tersebut memungkinkan tarif diberlakukan selama 150 hari tanpa persetujuan Kongres AS.

Selama periode tersebut, pemerintah AS disebut akan menyiapkan dasar hukum lain untuk menghidupkan kembali rezim tarif yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

“Saya sangat yakin tarif akan kembali ke tingkat sebelumnya dalam waktu lima bulan,” ujar Bessent.

Dia menjelaskan pemerintah AS berencana menggunakan instrumen tarif lain seperti kebijakan berdasarkan Section 301 dan Section 232 yang dinilai memiliki landasan hukum lebih kuat meskipun proses penerapannya cenderung lebih lambat.

Kebijakan tarif tersebut juga langsung memicu reaksi pasar. Kontrak berjangka saham AS sempat melemah setelah pernyataan Bessent mengenai kenaikan tarif itu. Namun, indeks S&P 500 kembali menguat setelah perdagangan dibuka di New York.

Nasib Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa tarif yang akan dikenakan AS untuk barang-barang asal Indonesia turun ke 15%, bukan 19% seperti yang tercantum dalam perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pekan lalu.

Airlangga beralasan bahwa kesepakatan tarif 19% dalam ART tersebut tidak berlaku akibat keputusan Mahkamah Agung (MA) AS yang membatalkan semua tarif resiprokal yang dikeluarkan Trump tahun lalu.

"Tarif kan global tarif 15%, maka yang berlaku adalah global tarif yang 15%," ujar Airlangga di Kantor Kemnaker, Jakarta, Jumat (27/2/2026)

Dalam putusan yang dibacakan sehari setelah penandatanganan ART antara RI-AS itu, MA Negeri Paman Sam memutuskan semua tarif resiprokal turun ke 10%. Kendati demikian, Trump kemudian kembali menaikkan tarif tersebut ke 15%, batas maksimal yang diperbolehkan putusan MA AS.

Airlangga juga menyatakan kesepakatan ART antara RI-AS tidak batal karena masih bisa berlaku 90 hari setelah diratifikasi oleh parlemen masing-masing negara.

Oleh sebab itu, mantan menteri perindustrian itu menyatakan 1.819 komoditas asal RI yang menerima tarif 0% dari AS tetap berlaku. Anehnya, menurut Airlangga, komoditas lainnya mendapatkan penurunan tarif dari 19% ke 15%.

"[Yang komoditas tarif 19%] dapat diskon jadi 15%. [Untuk komoditas yang 0%] tetap 0%," ujar Airlangga menjawab pertanyaan awak media.

Lebih lanjut, dia meyakini komoditas Tanah Air yang mendapat pembebasan tarif (0%) dari AS akan membuat pasarnya semakin besar, seperti tekstil termasuk pakaian jadi, minyak sawit (CPO), kopi, kakao, rempah-rempah, karet, dan komponen elektronik termasuk semikonduktor.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja ekspor dan impor Indonesia dengan Iran diperkirakan masih akan tetap aman di tengah eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran yang kian memanas.

Untuk diketahui, konflik di Iran kian memanas setelah AS dan Israel melancarkan serangan udara ke Teheran pada Sabtu (28/2/2026). Serangan tersebut mengakibatkan tewasnya Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang telah memerintah lebih dari tiga dekade.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai eskalasi perang antara AS, Israel, dan Iran tidak akan berdampak signifikan terhadap perdagangan langsung Indonesia, khususnya dari sisi ekspor dan impor.

“Terkait dengan dampak perang AS, Israel, dan Iran, ini sebetulnya kalau dampak secara langsung terhadap perdagangan Indonesia sebetulnya mungkin tidak terlalu besar. Kenapa? Karena Iran itu negara yang banyak diembargo ekonomi, sehingga hubungan perdagangan dengan negara lain itu relatif tidak terlalu besar dibandingkan negara-negara yang besar sebesar Iran,” kata Faisal kepadaBisnis, Senin (2/3/2026).

Faisal menjelaskan bahwa dalam struktur perdagangan luar negeri Indonesia, Iran bukan termasuk dalam 20 besar negara mitra dagang ekspor maupun tujuan utama ekspor nasional.

Dengan posisi tersebut, porsi perdagangan Indonesia dengan Iran relatif kecil dibandingkan negara-negara mitra strategis lainnya yang selama ini menjadi pasar utama produk ekspor Indonesia.

Adapun secara historis, dalam lima tahun terakhir ekspor Indonesia ke Iran justru menunjukkan tren meningkat. Pada 2025, nilai ekspor Indonesia ke Iran hampir menyentuh US$250 juta atau menjadi yang tertinggi sejak 2021.

Sebaliknya, impor Indonesia dari Iran relatif kecil dan terus menurun. Dalam periode yang sama, impor terakhir tercatat sekitar US$11 juta dan bahkan turun menjadi sekitar US$8 juta pada 2025.

“Kecenderungan impor kita berbeda dengan kecenderungan ekspor kita yang terus meningkat, impor itu cenderungnya terus mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir,” ujarnya.

Dari sisi nilai perdagangan, lanjut Faisal, ekspor Indonesia ke Iran bahkan hampir 20 kali lipat lebih besar dibandingkan impor.

Selain itu, peningkatan ekspor tersebut tetap terjadi hingga 2025, meski pada tahun yang sama terjadi serangan Israel ke Iran yang memicu gangguan ekonomi di negara tersebut.

Jika ditengok dari komoditas utama ekspor Indonesia ke Iran, yakni meliputi buah-buahan dan kacang-kacangan, kendaraan bermotor, minyak nabati khususnya minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), bahan kimia, produk kayu, komoditas perkebunan seperti kopi dan teh, hingga produk manufaktur seperti sabun.

Sementara itu, impor Indonesia dari Iran antara lain buah-buahan, besi dan baja dalam jumlah lebih kecil, kimia organik, serta sedikit minyak.

“Sehingga kalau ditanya apakah ada eskalasi yang serius, eskalasi perang yang serius di Iran ini mempengaruhi perdagangan secara langsung, ada, tapi tidak mengganggu secara keseluruhan kinerja ekspor kita, karena dia bukan top 20 dari mitra dagang kita atau tujuan ekspor kita,” jelasnya.

Dengan struktur perdagangan yang tidak berimbang dan porsi Iran yang relatif kecil dalam daftar mitra dagang utama, Core menilai kinerja ekspor Indonesia secara keseluruhan masih relatif aman dari dampak langsung konflik tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa Jepang tetap menjadi pilar utama bagi pembangunan ekonomi Indonesia dan kemakmuran kawasan yang berkelanjutan.

Dalam sambutannya di Resepsi Hari Nasional Jepang, Kamis (5/2/2026), Mendag Budi mengatakan hubungan Jepang-Indonesia telah berkembang dari perdagangan menjadi kemitraan strategis yang didasarkan pada kepercayaan mutual dan visi bersama untuk Indo-Pasifik yang stabil dan sejahtera.

“Hubungan ekonomi kita tetap menjadi standar emas bagi kerja sama bilateral. Jepang secara konsisten menjadi salah satu mitra dagang terpenting Indonesia,” ungkap Budi.

Pada tahun lalu, total nilai perdagangan Indonesia dengan Jepang mencapai US$32 miliar, yang menempatkan Jepang sebagai mitra dagang terbesar keempat bagi Indonesia.

Dalam hal penanaman modal, Jepang terus membuktikan diri sebagai investor papan atas yang menggerakkan sektor infrastruktur, manufaktur, dan otomotif di tanah air. Pada tahun 2025, Jepang tercatat sebagai investor terbesar Indonesia dengan nilai tambahan investasi mencapai US$3,1 miliar.

"Jepang telah mendukung pengembangan infrastruktur skala besar melalui kemitraan swasta dan bantuan pembangunan, termasuk transportasi, pelabuhan, pembangkit listrik, dan infrastruktur perkotaan," ujar Budi dalam sambutannya.

Bukti nyata dari kolaborasi ini terlihat pada proyek-proyek seperti MRT Jakarta yang mentransformasi mobilitas perkotaan, atau Pelabuhan Patimban untuk meningkatkan kapabilitas logistik/

Pemerintah Indonesia saat ini terus mendorong agenda perdagangan internasional secara aktif dan membuka peluang negosiasi melalui berbagai perjanjian yang ada. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang telah berjalan sejak 2007, di mana kerja sama ini tidak hanya berfokus pada pertukaran barang, tetapi juga mencakup transfer keterampilan dan teknologi.

IJEPA sendiri bertujuan meningkatkan perdagangan dan investasi melalui tiga pilot utama yaitu liberalisasi perdagangan, fasilitasi perdagangan, dan pengembangan kapasitas.

Mendag Budi mendorong komunitas bisnis untuk memanfaatkan perjanjian ini guna memaksimalkan peluang pasar yang tersedia, terutama setelah adanya penandatanganan protokol perubahan perjanjian kemitraan ekonomi tersebut pada tahun lalu.

Selain penguatan infrastruktur fisik, kerja sama ke depan juga akan menyasar sektor teknologi tinggi dan keberlanjutan. Presiden Indonesia telah meminta penguatan di sektor otomotif dan elektronik melalui investasi serta pengembangan teknologi semikonduktor guna membangun industri cip masa depan nasional.

Di saat yang sama, kedua negara juga bekerja sama dalam Asia Zero Emission Community (AZEC) sebagai bukti bahwa pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan.

”Salah satu proyek yang berpotensi menjadi tonggak penting dalam implementasi sukses AZEC adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Munara Laboh,” jelasnya.

Selain itu, Mendag mengatakan telah mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kerja sama di sektor otomotif dan elektronik melalui investasi dan pengembangan teknologi semikonduktor. Hal ini bertujuan untuk membangun industri chip Indonesia di masa depan, yang akan digunakan untuk industri otomotif, digital, dan elektronik.

Bisnis.com, JAKARTA — China semakin mendominasi rantai pasok perdagangan internasional Indonesia, yang tampak dari meningkatnya pangsa pasar impor dari Negeri Panda.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor nonmigas RI dari China sepanjang 2025 menembus US$86,99 miliar atau melonjak 21,4% secara tahunan (year-on-year/YoY). Lonjakan ini membuat pangsa pasar produk China di Tanah Air membengkak drastis dari 36,29% pada 2024 menjadi 41,60% pada 2025.

Kondisi ini kontras dengan peran mitra dagang tradisional lain seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Asia Tenggara (Asean) yang justru menyusut.

Saat impor China meroket, impor RI dari Jepang justru turun dari US$14,86 miliar pada 2024 menjadi US$14,42 miliar pada 2025 (pangsa pasar turun dari 7,53 ke 6,90%).

Pada saat yang sama, penurunan juga terjadi pada impor dari Korea Selatan dari US$8,67 menjadi US$7,61 miliar (pangsa pasar turun dari 3,36% ke 4,10%), Asean dari US$34,60 miliar ke angka US$32,46 miliar (pangsa pasar turun dari 17,50 ke 15,53%), dan Uni Eropa dari US$14,01 miliar menjadi US$12,63 miliar (pangsa pasar turun dari 5,93% ke 6,40%).

Ketergantungan itu memicu lampu kuning dari kalangan ekonom hingga think-tank pemerintah. Ketergantungan rantai pasok yang terlalu dalam pada satu negara dinilai tidak hanya meningkatkan kerentanan ekonomi domestik terhadap guncangan eksternal, tetapi juga berisiko menggerus kedaulatan kebijakan luar negeri Indonesia secara de facto.

Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menilai bahwa fenomena ini terjadi secara natural akibat struktur industri nasional yang mengalami hollow middle atau kekosongan di sektor industri antara.

"Industri kita hollow middle, tidak ada di tengahnya. Karena kita tidak punya manufaktur yang dalam dan saling terkait, kita rely on komoditas. Jadi mau tidak mau kita akan mengimpor dari negara lain," ujar Deni kepada Bisnis, Selasa (3/2/2026).

Menurutnya, pilihan logis bagi industri domestik saat ini jatuh pada China. Pasalnya, barang modal maupun bahan baku dari Jepang dan Korea Selatan relatif lebih mahal. Sementara itu, Amerika Serikat (AS) kini lebih fokus pada jasa dan teknologi, sedangkan perkembangan industri Uni Eropa dinilai lambat.

Kendati demikian, Deni memperingatkan risiko besar di balik 'kenyamanan' harga murah tersebut. Ketergantungan pada satu poros kekuatan membuat ekonomi Indonesia sangat rentan terhadap guncangan di Negeri Tirai Bambu.

"Kalau ekonomi China melambat karena masalah properti dan excess supply atau over production, ya kita jadinya akan sangat tergantung itu. Kalau China turun, mau tidak mau kita ikut turun," tegasnya.

Selain risiko ekonomi, Deni juga menyoroti potensi tergerusnya fleksibilitas Indonesia dalam mengambil sikap di panggung global.

Diversifikasi Rantai Pasok

Tampaknya, kalangan pemerintah menyadari bahaya ketergantungan rantai pasok dari China tersebut. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu misalnya yang menyoroti risiko fragmentasi ekonomi global yang kian nyata kekhawatiran terbesar pelaku usaha saat ini adalah gangguan rantai pasok akibat tensi geopolitik dan potensi banjir impor barang China ke negara ketiga, termasuk Indonesia, berdasarkan survei sektor swasta dalam Asean Geoeconomics Report.

"Ketakutan akan peningkatan impor dari China dan negara ketiga muncul karena mereka mencari pasar baru setelah tidak bisa mengekspor ke AS," jelas Mari dalam Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Oleh karena itu, Mari menegaskan respons kebijakan Indonesia tidak bisa lagi business as usual. Strategi utama untuk memitigasi risiko adalah diversifikasi mitra dagang.

Mantan menteri perdagangan ini mendorong pemerintah untuk memperkuat integrasi ekonomi di kawasan lewat Asean dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP yang terdiri 10 Negara Asean dan China, Jepang, Korea Selatan, Australia, serta Selandia Baru), sekaligus mempercepat penyelesaian perjanjian dagang bilateral dengan pasar non-tradisional.

"Cara merespons risiko tinggi adalah diversifikasi. Kita diversifikasi mitra dagang dengan Uni Eropa [IEU-CEPA], aksesi ke OECD, serta perjanjian dengan Kanada dan negosiasi yang sedang berlangsung dengan AS. Semuanya memiliki potensi pembukaan akses pasar dan peluang untuk rekonfigurasi rantai pasok," jelas Mari.