Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang sempat mengalami gangguan dan memicu pemadaman listrik atau mati lampu bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa dalam beberapa waktu terakhir.

Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menyebut dua pembangkit tersebut adalah PLTU Cilacap Unit 1 berkapasitas 300 megawatt (MW) dan PLTU Cilacap Unit 4 atau 3A berkapasitas 1.000 MW.

Gangguan pada kedua pembangkit itu disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keandalan sistem kelistrikan Jawa.

"PLTU Cilacap 1 sama PLTU Cilacap 4. Insya Allah udah enggak ada masalah kira-kira," kata Tri di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (22/6), melansir CNBC INdonesia.

Tri menjelaskan gangguan yang terjadi pada kedua pembangkit tersebut lebih banyak berkaitan dengan faktor pemeliharaan atau maintenance. Kondisi itu menyebabkan sebagian kapasitas pembangkit keluar dari sistem dan berdampak pada pasokan listrik di Pulau Jawa.

Menurut dia, pihaknya selama ini terus melakukan pemantauan terhadap pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik. Namun, pelaksanaan kontrak pengadaan dan penjadwalan pasokan tetap menjadi tanggung jawab masing-masing perusahaan.

"Monitoring kita ada, tapi kontraknya terhadap yang kontraknya kan kita belum tahu. Tapi sekarang udah ada inilah, mudah-mudahan udah ada perbaikan. Tata kelolanya udah mulai perbaikan dari PLN," ujarnya.

Tri mengatakan pemerintah telah menetapkan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) batu bara sebesar 191 juta ton. Jumlah itu sebenarnya lebih tinggi dibanding kebutuhan batu bara PLN yang berada di kisaran 152 juta hingga 154 juta ton per tahun.

Karena itu, menurut dia, persoalan yang muncul bukan semata terkait ketersediaan batu bara secara nasional, melainkan juga menyangkut pelaksanaan kontrak dan pengaturan pasokan oleh masing-masing pihak.

"Kebutuhan PLN kan 152-154 juta ton. Kan sebetulnya ada space ya. Itu kan terus tindak lanjutnya oleh kontraknya PLN. Kontraknya PLN itu sudah 134 juta sebetulnya. Terkait dengan scheduling kan bukan di Minerba," kata Tri.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap terdapat tiga persoalan yang menjadi perhatian pemerintah setelah terjadi gangguan kelistrikan di Pulau Jawa.

Ketiga persoalan tersebut meliputi gangguan pada pembangkit, kebutuhan batu bara kalori menengah untuk proses blending, serta aspek pemeliharaan pembangkit listrik.

Bahlil menyebut pemerintah telah membantu PLN mencarikan pasokan batu bara kalori menengah yang dibutuhkan pembangkit dan meminta perusahaan segera memperkuat program pemeliharaan untuk mencegah gangguan serupa terulang.

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik sejak akhir pekan lalu setelah sempat terjadi pemadaman bergilir.

"Pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik, dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut," kata Darmawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (22/6).

Menurut Darmawan, pasokan energi primer yang sesuai dengan kebutuhan pembangkit PLN maupun pembangkit swasta mulai kembali mengalir sehingga memperkuat ketahanan sistem kelistrikan Jawa.

Selain itu, dua pembangkit besar milik mitra PLN yang sebelumnya mengalami gangguan teknis juga terus menjalani proses pemulihan. Salah satu pembangkit bahkan telah berhasil diperbaiki dan kembali tersinkronisasi dengan sistem kelistrikan Jawa pada Minggu malam.

"Dan ada kabar yang baik tadi malam, satu pembangkit besar berhasil dipulihkan dan sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk sistem di Pulau Jawa," ujarnya.

PLN, lanjut Darmawan, kini juga melakukan pembenahan tata kelola rantai pasok energi primer serta memperkuat pengawasan terhadap pembangkit milik PLN maupun Independent Power Producer (IPP) guna menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional.

"Kami melakukan upaya all out, 24 jam tujuh hari seminggu, baik itu dalam melakukan monitoring, memetakan seluruh upaya kami agar perbaikan keandalan sistem listrik di Jawa ini bisa terus terjaga dan bahkan ditingkatkan," katanya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan gangguan pada dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Cilacap menjadi salah satu penyebab pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan pembangkit yang mengalami gangguan adalah PLTU Cilacap Unit 1 berkapasitas 300 megawatt (MW) dan PLTU Cilacap Unit 4 berkapasitas 1.000 MW.

Menurutnya, gangguan pada kedua pembangkit tersebut kini telah teratasi sehingga proses pemulihan sistem kelistrikan dapat dilakukan secara bertahap.

"PLTU [yang gangguan] itu PLTU Cilacap 1 sama 4. Gitu, Insyaallah sudah enggak ada masalah kira-kira," ucap Tri ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Sebelumnya, pemadaman listrik bergilir terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa akibat gangguan pada dua pembangkit berkapasitas besar. Namun, PT PLN (Persero) belum mengungkap identitas pembangkit yang mengalami kendala tersebut.

Tri menjelaskan gangguan yang terjadi berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan pembangkit.

"Sebenarnya maintenance sih, maintenance," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan kondisi sistem kelistrikan Jawa terus membaik seiring dengan percepatan pemulihan pembangkit dan pengamanan pasokan energi primer.

Menurut Darmawan, salah satu pembangkit milik produsen listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) yang mengalami gangguan operasional pada pekan lalu telah kembali beroperasi dan tersinkronisasi dengan sistem kelistrikan Jawa pada Minggu (21/6/2026) pukul 18.00 WIB.

"Dengan demikian, pemadaman bergilir yang terjadi pada minggu lalu saat ini telah berhasil diminimalisasi," ujar Darmawan dalam keterangan resmi, Senin (22/6/2026).

Dia menambahkan pasokan energi primer yang dibutuhkan pembangkit saat ini juga telah berjalan normal sehingga mendukung penguatan sistem kelistrikan.

"Pasokan energi primer yang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan oleh pembangkit telah berjalan dengan lancar. Sehingga upaya penguatan pembangkit berjalan dengan baik," imbuhnya.

Untuk menjaga keandalan sistem, PLN menyatakan terus melakukan pemantauan dan penguatan pembangkitan serta rantai pasok energi primer.

"Kami terus memonitor upaya perbaikan sistem kelistrikan Pulau Jawa selama 24 jam, tujuh hari dalam seminggu, secara berkelanjutan. Kami melakukan upaya terbaik agar perbaikan yang telah berlangsung dapat terus terjaga dan ditingkatkan," kata Darmawan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9,7 triliun pada 2027 khusus untuk pembangunan infrastruktur listrik desa di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara sekaligus Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan bahwa proyek pemenuhan rasio elektrifikasi desa tersebut akan dijalankan dengan skema kontrak tahun jamak (Multiyears Contract/MYC).

“Untuk skema MYC 2026–2027 dengan target 3.054 lokasi dianggarkan sebesar Rp 8,77 triliun. Kedua, untuk skema MYC 2027–2028 dengan target 101 lokasi dialokasikan sebesar Rp 977,57 miliar,” kata Tri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII terkait pembahasan RKA-KL/RKP Tahun 2027 di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Kendati demikian, Tri tidak merinci lebih lanjut mengenai target jumlah kepala keluarga (KK) yang akan menerima manfaat aliran listrik desa tersebut maupun sebaran wilayah yang menjadi fokus prioritas pembangunan.

Anggaran untuk listrik desa ini menjadi bagian dari total pagu indikatif Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2027 yang ditetapkan sebesar Rp 27,33 triliun berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Tri memaparkan, sebesar 82 persen dari total pagu atau senilai Rp 22,48 triliun diprioritaskan untuk belanja program strategis dan infrastruktur fisik yang berdampak langsung pada masyarakat luas, termasuk proyek kelistrikan desa.

Selain listrik desa, porsi belanja infrastruktur strategis TA 2027 juga dialokasikan untuk program ketenagalistrikan rakyat lainnya, termasuk program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sebesar Rp 520 miliar untuk target 250 ribu sambungan rumah.

Pemerintah juga menganggarkan dana pembiayaan program transisi energi, yakni konversi kompor listrik sebesar Rp 815 miliar serta konversi motor listrik dengan alokasi sebesar Rp 635 miliar.

Kementerian ESDM mencatat saat ini masih terdapat sekitar 8.000 lokasi, baik desa maupun wilayah administratif di bawah desa, yang belum sepenuhnya teraliri listrik. Wilayah yang belum terjangkau tersebut umumnya berada di daerah terpencil hingga pelosok.

Pemerintah menargetkan seluruh wilayah tersebut dapat teraliri listrik paling lambat pada 2029. “Masih ada sekitar 8.000 lokasi yang belum mendapatkan akses listrik dan ini harus kita selesaikan. Tahun lalu sekitar 1.500 lokasi berhasil dialiri listrik, dan tahun ini pelaksanaannya ditargetkan lebih masif,” ujar Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Jisman P Hutajulu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) menekankan pentingnya kelengkapan persyaratan perizinan dan pemenuhan kewajiban bagi setiap badan usaha sebelum kegiatan pertambangan dilaksanakan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno mengatakan Kementerian ESDM memastikan seluruh proses perizinan dan pengawasan kegiatan pertambangan berjalan melalui sistem yang baku, terukur, dan terdigitalisasi untuk memperkuat tata kelola sektor minerba.

"Kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan hanya dengan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) saja," ujar Tri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Tri mengatakan setiap perusahaan juga wajib menyusun rencana kegiatan yang jelas, memenuhi aspek teknis, lingkungan, keselamatan, serta kewajiban penerimaan negara sebelum memperoleh persetujuan untuk menjalankan operasionalnya. Ia menyampaikan setiap kegiatan pertambangan harus memiliki dasar hukum, perencanaan yang jelas, dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

"Karena itu, pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai persyaratan yang menjadi bagian dari tata kelola pertambangan," ucapnya.

Tri menjelaskan, sesuai Pasal 111 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) merupakan dokumen wajib bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang memuat rencana kegiatan usaha pertambangan, mulai dari aspek pengusahaan, teknis, finansial, hingga lingkungan.

Ia mengatakan dokumen RKAB menjadi acuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan pertambangan pada tahap eksplorasi, operasi produksi, pengolahan dan/atau pemurnian, hingga kegiatan pascatambang.

"Oleh karena itu, setiap pengajuan RKAB harus melalui proses evaluasi sebelum memperoleh persetujuan dari pemerintah. Seluruh proses pengajuan, evaluasi, hingga persetujuan diproses secara online dan terintegrasi melalui sistem informasi MinerbaOne," lanjut dia.

Dalam proses evaluasi tersebut, Direktorat Jenderal Minerba melakukan pemeriksaan terhadap berbagai aspek, antara lain kelengkapan administrasi dan legalitas perizinan, kesesuaian rencana penambangan dengan kaidah teknik pertambangan yang baik (Good Mining Practice), pemenuhan kewajiban lingkungan termasuk jaminan reklamasi, aspek keselamatan pertambangan, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban penerimaan negara.

“Kami terus melakukan koreksi dan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai rencana dan memenuhi prinsip tata kelola pertambangan yang baik. Setiap persetujuan diberikan setelah seluruh aspek yang dipersyaratkan dinyatakan memenuhi ketentuan,” ungkap Tri.

Tri menyampaikan pengaturan mengenai RKAB diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025. Seluruh penyampaian RKAB juga dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi terintegrasi e-RKAB sebagai bagian dari transformasi digital tata kelola minerba.

Melalui kebijakan ini, lanjut Tri, matriks RKAB disederhanakan menjadi tiga matriks untuk tahap eksplorasi dan 10 matriks untuk tahap operasi produksi.

Ia mengatakan penyederhanaan dilakukan tanpa mengurangi pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan, pemenuhan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penggunaan jasa pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), serta kewajiban reklamasi.

“Matriks lain yang tidak digunakan lagi dipindahkan ke dalam matriks pelaporan realisasi yang secara berkala harus disampaikan," sambung Tri.

Bagi badan usaha yang dokumen RKAB-nya masih memerlukan penyempurnaan, pemerintah memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kalau memang masih ada yang perlu diperbaiki, kami berikan ruang untuk dilengkapi. Kami juga terus melakukan pendampingan melalui coaching clinic agar perusahaan memahami aspek-aspek yang perlu disesuaikan sehingga dokumennya dapat memenuhi ketentuan,” lanjut Tri.

Tri menyampaikan ratusan pendampingan telah dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa aspek yang masih memerlukan penyempurnaan antara lain data eksplorasi dan sumber daya cadangan, rencana penambangan dan penimbunan overburden, aspek pengolahan dan pemurnian, rencana pemasaran, serta kelengkapan legalitas perusahaan.

Hingga 12 Juni 2026, Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM telah memberikan persetujuan terhadap 664 RKAB tahun 2026. Sementara itu, sejumlah permohonan lainnya masih berada dalam tahap evaluasi sesuai dengan kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan yang berlaku.

"Pemerintah memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan serta mendukung pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang berkelanjutan," kata Tri.

Kementerian ESDM mencatat kapasitas pembangkit listrik baru yang terpasang mencapai 108 gigawat (GW) hingga April 2026. Dari angka ini, tenaga batu bara mendominasi dengan realisasi sebesar 60,53 GW atau 56 persen.

Plt. Dirjen Ketenagalistrikan Tri Winarno merinci, dari 108 GW yang terpasang di tahun ini, 85 persennya dari energi fosil dan 15 persen dari energi baru terbarukan (EBT).

"Kalau kita lihat dari jenis energi yang digunakan, pembangkit masih menggunakan energi fosil sebesar 91,58 GW atau 85 persen, dengan rincian batu bara 56 persen, gas 23 persen, BBM 6 persen," ujar Tri dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI, Kamis (4/6).

Selain itu, dari 108 GW yang terpasang, sebesar 79,05 GW atau 73 persen, ini berada dalam wilayah usaha PLN yang dikelola baik oleh PLN itu sendiri, maupun Independent Power Producer (IPP).

Sementara 27 persen sisanya dikelola oleh BUMN maupun swasta lainnya dengan skema izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri atau IUPTLS, dan Private Power Utility atau PPU, atau wilayah usaha lainnya.

"Porsi 73 persen ini tentunya mengindikasikan pada kita bahwa peran sentral PLN sebagai tulang punggung dalam sistem ketenagalistrikan yang ada di Indonesia," imbuhnya.

Tri menyebutkan sampai April 2026, produksi listrik nasional mencapai 165,51 TWh. Rinciannya, kontribusi batu bara sebesar 64,87 persen, gas 13 persen, BBM sebesar 3,38 persen dan EBT 17,89 persen.

"Porsi ini tentu cukup menggembirakan dan menunjukkan kinerja yang cukup positif dari energi baru terbarukan," jelasnya.

Sementara itu, untuk 2025 realisasi produksi listrik nasional mencapai sekitar 494 TWh dengan porsi batu bara sebesar 66,7 persen, gas sebesar 20,5 persen, dari EBT sebesar 16,31 persen dan BBM sebesar 2,67 persen.

"Struktur bauran energi nasional mencerminkan upaya adanya transisi energi yang terus berjalan, namun masih membutuhkan akselerasi untuk mengurangi dominasi fosil di dalam sistem penaikan listrik nasional," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Sejumlah perusahaan pertambangan China dikabarkan menunda imporbatu bara untuk periode Juni 2026. Hal ini dikarenakan kabar pemindahan ekspor satu pintu melalui BUMN.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan belum mengetahui rencana itu secara detail. Ia menyebutkan baru mendengar kabar tersebut dari pemberitaan di media.

"Saya kalau sampai sekarang, yang terkait dengan China itu, sampai sekarang belum dapat informasi yang clear betul," ujar Tri ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Kamis (4/6).

Menurut Tri, ia belum menerima laporan penundaan dari Asosiasi Transportasi dan Distribusi Batu Bara China (CCTD). Oleh sebab itu, ia akan menindaklanjuti laporan tersebut.

"Perusahaan mana yang di-cancel oleh China, terus berapa kuantitinya, dan lain-lain. Saya belum dapat informasi," jelasnya.

Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) menilai rencana tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui satu pintu, perlu proses yang transparan dan cepat.

Langkah tersebut dinilai sangat penting dan jangan sampai ada kekosongan agar pasar batubara Indonesia di tingkat dunia tidak terganggu dan terisi oleh negara lain, mengingat konsumen dari berbagai negara juga sangat membutuhkan on time delivery, terjaganya standard kualitas produksi dan komitmen produsen.

"Ketidakpastian akan faktor-faktor tersebut akan membuat para customer mengalihkan pasokan ke negara lain," ujar Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti melalui keterangan resmi.

Di sisi lain, IMA menekankan dalam pengelolaan ekspor batubara dan mineral penting untuk menerapkan transparansai dan efisiensi, terutama dalam menghadapi dugaan praktik transfer pricing yang berujung pada under invoicing pada ekspor komoditas.

IMA meyakini bahwa sistem pelaporan dan pengawasan terintegrasi yang diterapkan oleh Kementerian ESDM selama dekade terakhir telah berjalan dengan baik dalam mencegah praktik under invoicing.

Penerapan harga acuan batubara dan mineral yang solid, disertai pengawasan ekspor oleh surveyor pemerintah dan bea cukai, merupakan langkah penting dalam menjaga integritas pasar batu bara.

"Dengan adanya mekanisme pengawasan digital yang terintegrasi dan melibatkan berbagai instansi di yakini sudah berjalan baik. Oleh karena itu, langkah-langkah penegakan hukum yang tegas diperlukan jika didapati pelanggaran, guna menciptakan iklim usaha yang adil dan berkelanjutan," pungkas Sari.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal rumor Cina menunda atau membatalkan kontrak pembelian batu bara dari Indonesia.
Rumor tersebut muncul seiring kebijakan anyar pemerintah terkait ekspor batu bara satu pintu lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang berlaku mulai 1 Juni 2026.
Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengaku pihaknya belum menerima laporan resmi terkait pembatalan kontrak pembelian itu.Namun, dia berjanji terus memantau perkembangan kontrak ekspor batu bara.
"Saya kalau sampai sekarang, yang terkait dengan Cina itu, sampai sekarang belum dapat informasi yang clear betul," ucap Tri ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Tri juga mengaku belum mengetahui perusahaan mana saja yang terlibat dalam rumor pembatalan kontrak jual beli batu bara.
"Perusahaan mana yang di-cancel oleh China, terus berapa kuantitasnya, dan lain-lain. Saya belum dapat informasi," tuturnya.
Sekali lagi dia mengklaim belum ada data atau identitas perusahaan tambang spesifik yang melaporkan adanya penundaan atau pembatalan kontrak dari Negeri Tirai Bambu. Dia bahkan mengaku baru mendengar rumor tersebut dari media massa.
"Kalau kabar saya dapetnya dari media malahan," kata Tri.
Pemerintah resmi mengatur kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) strategis. Ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroalloy) memasuki masa transisi menuju skema ekspor satu pintu melalui PT DSI.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah paling ambisius pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengonsolidasikan pengelolaan SDA. Pemerintah meyakini sentralisasi ekspor dapat memperkuat pengawasan, memperbaiki akurasi data perdagangan, serta menutup celah praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, implementasi pada tahap awal belum mengubah mekanisme perdagangan yang selama ini berjalan.
Selama masa transisi, perusahaan tetap dapat melakukan ekspor secara langsung kepada pembeli seperti biasa. Perbedaannya, seluruh aktivitas ekspor wajib dilaporkan kepada PT DSI.
Pelaporan tersebut akan terintegrasi dengan sistem CEISA 4.0 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi selama 3 bulan pertama sebelum menentukan desain implementasi lanjutan.
"Selama periode transisi ini juga akan dilakukan evaluasi pada 3 bulan pertama, yang akan menjadi dasar implementasi tahap berikutnya," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/5/2026).
Pemerintah menargetkan implementasi penuh kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Artinya, pelaku usaha memiliki waktu sekitar 7 bulan untuk melakukan penyesuaian terhadap sistem baru yang sedang dibangun.
Bagi pemerintah, DSI diposisikan sebagai instrumen untuk memastikan nilai ekspor yang tercatat mencerminkan nilai transaksi sebenarnya. Selama ini, praktik manipulasi harga ekspor dinilai menjadi salah satu penyebab hilangnya potensi penerimaan negara.
Melalui mekanisme yang lebih terpusat, pemerintah berharap devisa hasil ekspor dapat terpantau lebih baik sekaligus memperkuat posisi negara dalam pengelolaan komoditas strategis.

Kementerian ESDM buka suara soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor pertambangan imbas pemangkasan produksi komoditas mineral dan batu bara (minerba) dalam Rancangan Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Direktur Jenderal Minerba Tri Winarno mengatakan pemerintah akan terus mengevaluasi kebijakan yang dibuat, termasuk RKAB. Misalnya, pada Juli 2026 pemerintah bakal membuka pengajuan revisi dari pengusaha apabila pengurangan kuota memang memberatkan perusahaan.

Proses pengajuan revisi bisa disampaikan pengusaha dari 1-31 Juli 2026. Namun, besaran kuota yang nanti disetujui tergantung dari hasil perhitungan dan pertimbangan dari Kementerian ESDM.

"Kalau mengajukan, ya Juli, paling lambat tanggal 31 Juli, tetapi tentang berapa dan lain sebagainya, ya tergantung lah itu nanti," ujar Tri ditemui usai Rapat dengan Komisi XII DPR RI, Kamis (4/6).

Kendati, Tri menilai seharusnya pemangkasan kuota tidak terlalu mempengaruhi keuangan perusahaan. Sebab, harga ekspor komoditas tambang, misalnya batu bara tengah naik dan rupiah juga mencapai Rp18 ribu per dolar AS.

"Kalau misalnya melihat dari produksi, misalnya tentang batu bara, batu bara ini untuk sampai dengan 15 Mei, itu ternyata produksi kita relatif turun, tetapi secara penerimaan nggak begitu turun-turun, aman," jelasnya.

Hanya saja, ia menekankan pengaturan kuota yang ditetapkan itu mempertimbangkan jangka waktu panjang dan penataan pertambangan di dalam negeri. Apabila harga murah, maka penjualan dikurangi tapi tetap harus memenuhi kebutuhan domestik.

"Tapi poin yang kita sampaikan kan kita akan menjual mineral dan batu bara sesuai dengan harga yang seharusnya, jangan juga obrol terlalu murah, tapi jangan juga sampai kebutuhan kita terganggu," ujarnya.

Ketua Dewan Penasehat Perhapi Rizal Kasli mengatakan ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan PHK, terutama di sektor nikel dan batu bara.

"Di lapangan sudah terjadi PHK di beberapa perusahaan. Kami mencatat ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan PHK baik di batu bara maupun nikel," ujar Rizal kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/6).

Kendati, ia belum bisa menyampaikan jumlah pastinya karena masih dalam pendataan lebih lanjut. Hanya saja dipastikan PHK sudah mulai terjadi.

"Perlu dilakukan penelitian langsung terhadap beberapa perusahaan yang telah melakukan PHK akibat masalah RKAB dan pengurangan kuota produksi ini," tegasnya.

Kementerian ESDM dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) kompak membantah adanya kenaikan listrik pada Mei 2026. Ini menyusul respons masyarakat yang ramai-ramai mengeluhkan tagihan listrik naik bulan ini dibandingkan bulan sebelumnya, padahal dengan pemakaian yang sama.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah dugaan itu dan menyatakan tarif listrik pada Mei masih sama dengan yang sudah diumumkan sebelumnya. Tidak ada perubahan sama sekali.

"Masyarakat mengeluhkan di medsos tarif listrik naik di bulan Mei. Sampai dengan hari yang saya bicara ini, dan excerise yang kami lakukan, itu belum ada kenaikan tarif listrik," ujar Bahlil ditemui di Istana Negara, Selasa (5/5) sore.

Sebelumnya, pemerintah memang sudah memutuskan tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk Kuartal II 2026 (April-Juni). Dengan begitu, tarif tetap sama dari sebelumnya, harapannya untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung daya saing industri nasional.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui evaluasi menyeluruh terhadap parameter ekonomi makro sesuai ketentuan yang berlaku.

"Masyarakat tidak perlu cemas, karena Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode Kuartal II tahun 2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat," ujar Tri dalam keterangan tertulis pada Senin (16/3).

[Gambas:Youtube]

Dalam website resmi PLN, tarif listrik Tanah Air belum menunjukkan adanya perubahan. Berikut rincian tarif listrik untuk 13 pelanggan non subsidi pada kuartal II (April-Juni) 2026:

1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh.

2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.445 per kWh.

3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.445 per kWh.

4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.700 per kWh.

5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.700 per kWh.

6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.445 per kWh.

7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.122 per kWh.

8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.122 per kWh.

9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 997 per kWh.

10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.700 per kWh.

11. Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.533 per kWh.

12. Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.700 per kWh.

13. Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.645 per kWh.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada kenaikan tarif listrik pada bulan ini.

Hal ini disampaikan merespon banyaknya keluhan masyarakat yang mencurigai ada kenaikan tarif listrik lantaran merasa tagihan bulanannya yang naik tajam.

"Masyarakat mengeluhkan di medsos tarif listrik naik di bulan Mei. Sampai dengan hari yang saya bicara ini, dan exercise yang kami lakukan, itu belum ada kenaikan tarif listrik," ujar Bahlil ditemui di Istana Negara, Selasa (5/5) sore.

Ia menyebutkan apabila ada kenaikan tarif, maka pemerintah akan langsung mengumumkan terlebih dahulu.

"Nanti kalau ada (kenaikan), nanti akan disampaikan ya," tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah memang sudah memutuskan tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk kuartal II 2026 (April-Juni). Artinya, tarif tetap sama dengan sebelumnya dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung daya saing industri nasional.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui evaluasi menyeluruh terhadap parameter ekonomi makro sesuai ketentuan yang berlaku.

"Masyarakat tidak perlu cemas, karena Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode triwulan (kuartal) II tahun 2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat," ujar Tri dalam keterangan tertulis pada Senin (16/3).

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), evaluasi penyesuaian tarif tenaga listrik bagi bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan realisasi parameter ekonomi makro, meliputi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Harga Rata-Rata Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan tarif kuartal II 2026, parameter ekonomi makro yang digunakan adalah realisasi pada periode November 2025 hingga Januari 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.743,46 per dolar AS, ICP sebesar US$62,78 per barel, inflasi sebesar 0,22 persen, serta HBA sebesar US$70 per ton sesuai kebijakan DMO batu bara.

Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun, untuk menjaga daya saing industri, daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi nasional di tengah kondisi global, pemerintah memutuskan tarif listrik tidak berubah.

[Gambas:Youtube]

Setiap awal bulan tagihan listrik masyarakat selalu diperbaharui, sekaligus kerap menimbulkan pertanyaan kapan kemungkinan tagihan listrik naik. Namun, pemerintah sebelumnya sudah memutuskan tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk kuartal II-2026 atau periode April-Juni.

Alhasil, tarif listrik masih akan tetap sama seperti sebelumnya, dengan harapan bisa membantu menjaga daya beli masyarakat serta mendukung daya saing industri nasional.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno sebelumnya menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui evaluasi menyeluruh terhadap parameter ekonomi makro sesuai ketentuan yang berlaku.

"Masyarakat tidak perlu cemas, karena Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode Triwulan II tahun 2026 tetap," ujar Tri dalam keterangan tertulis, Senin (16/3).

Sementara itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara efisien dan bijak sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Ada pun, penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan nonsubsidi mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, dengan evaluasi berkala setiap tiga bulan berdasarkan perubahan kurs, ICP, inflasi, dan HBA.

[Gambas:Youtube]

Untuk triwulan II 2026, parameter yang digunakan merupakan realisasi periode November 2025 hingga Januari 2026, yaitu kurs Rp16.743,46 per dolar Amerika Serikat, ICP US$62,78 per barel, inflasi 0,22 persen, serta HBA US$70 per ton.

Meskipun secara formula terdapat potensi perubahan tarif, Pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Kebijakan ini juga berlaku bagi pelanggan bersubsidi yang tetap mendapatkan tarif tanpa perubahan.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa PLN siap menjalankan kebijakan Pemerintah sekaligus memastikan keandalan pasokan listrik bagi seluruh pelanggan, khususnya di tengah dinamika dan ketidakpastian kondisi geopolitik global.

"Di tengah kondisi geopolitik global yang dinamis, kami mengapresiasi langkah Pemerintah yang tetap menjaga stabilitas tarif listrik pada kuartal-II 2026. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, serta menunjukkan kehadiran negara dalam menjaga daya beli dan daya saing nasional," kata Darmawan.

Darmawan memastikan PLN berkomitmen untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik dari hulu hingga hilir, serta memastikan layanan kelistrikan tetap optimal di seluruh wilayah Indonesia.

"PLN siap mendukung penuh kebijakan Pemerintah dengan terus menjaga keandalan sistem dan memperluas akses listrik yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat, serta meningkatkan efisiensi operasional," pungkasnya.

PT PLN (Persero) siap menjalankan kebijakan Pemerintah sekaligus memastikan keandalan pasokan listrik bagi seluruh pelanggan, khususnya di tengah dinamika dan ketidakpastian kondisi geopolitik global.

"Di tengah kondisi geopolitik global yang dinamis, kami mengapresiasi langkah Pemerintah yang tetap menjaga stabilitas tarif listrik pada Triwulan II 2026. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, serta menunjukkan kehadiran negara dalam menjaga daya beli dan daya saing nasional," ujar Darmawan dalam keterangan resmi, Rabu (1/4).

Darmawan memastikan perseroan berkomitmen untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik dari hulu hingga hilir, serta memastikan layanan kelistrikan tetap optimal di seluruh wilayah Indonesia.

"PLN siap mendukung penuh kebijakan Pemerintah dengan terus menjaga keandalan sistem dan memperluas akses listrik yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat, serta meningkatkan efisiensi operasional," ujarnya.

Pemerintah memutuskan tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik untuk kuartal II 2026. Artinya, tarif tetap sama dengan sebelumnya dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung daya saing industri nasional.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan keputusan tersebut telah melalui evaluasi menyeluruh terhadap parameter ekonomi makro sesuai ketentuan yang berlaku.

"Masyarakat tidak perlu cemas, karena Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode Triwulan II tahun 2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara efisien dan bijak sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendukung ketahanan energi nasional," ujar Tri dalam keterangan tertulis pada Senin (16/3) lalu.

Penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan nonsubsidi mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, dengan evaluasi berkala setiap tiga bulan berdasarkan perubahan kurs, ICP, inflasi, dan HBA.

Untuk periode April-Juni, parameter yang digunakan merupakan realisasi periode November 2025 hingga Januari 2026, yaitu kurs Rp16.743,46 per dolar Amerika Serikat, ICP US$62,78 per barel, inflasi 0,22 persen, serta HBA US$70 per ton.

Kendati secara formula terdapat potensi perubahan tarif, Pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Kebijakan ini juga berlaku bagi pelanggan bersubsidi yang tetap mendapatkan tarif tanpa perubahan.